"HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA"

LAPORAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT SOSIALISASI PRODUK HUKUM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM ) KOTA SEMARANG DENGAN TEMA

"HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA" (Di Balai Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang)

PELAKSANA: DR. SUPARMIN, SH., M.,HUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG 2013

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq serta hidayahNya bagi kita. Shalawat serta salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta segenap keluarga, para sahabat dan kita semua. Amin.

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk

Sosialisasi Produk Hukum Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

(RANHAM

Kota

Semarang)

dengan

tema

"Kekerasan

Dalam

Rumah

Tangga3'Adapun sasaran peserta kegiatan ini adalah 50 (lima puluh) orang warga masyarakat Kelurahan Patemon, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Harapan atas kegiatan ini adalah dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum bagi masyarakat Kota Semarang. Kegiatan ini dapat terlaksana berkat Keputusan Wakil Wali Kota Semarang Selaku Ketua Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Semarang Tahun 20 1 1-20 14 Nomor : 180134012012 Tentang Perubaan Keputusan Wakil Walikota Semarang Selaku Ketua Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Semarang Tahun 201 1

-

2014 Nomor : 050.410185

Tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Semarang Tahun 20 12-20 14, LP2M Unwahas dan segenap pimpinan Unwahas. Dukungan dan bantuan mereka sungguh sangat berarti bagi suksesnya kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi generasi muda, mahasiswa

*

dan pihak-pihak yang berkepentingan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu pelaksanaan kegiatan ini.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Semarang, 29 April 20 13 Pelaksana

Dr. Suparmin, S.H., M.,Hum. NPP : 09.06.1.01 74

DAFTAR IS1

..................................................................................... i HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................... ii KATA PENGANTAR ....................................................................................iii DAFTAR IS1............................................................................................... iv I. PENDAHULUAN ................................................................................. 1 11. RUMUSAN MASALAH ....................................................................... 2 111. T U N A N KEGIATAN .......................................................................... 2 IV. MANFAAT KEGIATAN .................................................................... 3 HALAMAN JUDUL

V.

SASARAN STRATEGIS ......................................................................

VI.

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN ......................................... 3

3

VII. METODE KEGIATAN ........................................................................ 4 VIII. PENUTUP ............................................................................................. 4 IX.

LAMPIRAN-LrAh41'IRAN Lampiran 1

.................................................................... 4

: Surat Keputusan Wakil Walikota Semarang Selaku Ketua

Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Semarang Tahun 201 1-2014 Nomor : 180/339/2012 Tentang Perubahan Keputusan Wakil Walikota Semarang Selaku Ketua Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Semarang Tahun 20 11-2014 Lampiran 2

: Surat Tugas

Lampiran 3

: Materi Sosialisasi

Lampiran 5

: Daftar Hadir Peserta

Lampiran 6

: Foto Kegiatan

SOSIALISASI PRODUK HUKUM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM KOTA SEMARANG) DENGAN TEMA "HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA"

I.

PENDAHULUAN Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Dewasa ini menunjukkan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dan menimbulkan kerugian harta dan jiwa terhadap keluarga tersebut, sehigga dibutuhkan penegakan hukum, melalui perangkat hukum yang berlaku dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system). Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mempunyai kekhasan tersendiri, walaupun secara umum sudah diatur dalam KUHP, tetapi kekerasan dalam rumah tangga diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantar orang yang perlu diberi nafkah kehidupan. Perempuan merupakan kelompok yang rentan dan tersubordinasi sebagai korban

kekerasan dalam rumah tangga. Peraturan yang terkait dengan

kekerasan dalam rumah tangga antara lain : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusa. Tujuan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu :

I . Untuk melindungi dan berpihak pada korban serta sekaligus memberikan pendidikan danpenyadaran kepada masyarakat

dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. 2. Menumbuhkan Sensitivitas Gender dan hak asasi manusia

khususnya perempuan dalam Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di tingkat Peradilan Umum. 3. Sistem Peradilan Pidana (Criminaljustice system)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengatur

Pencegahan dan Perlindungan serta

pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Dengan unsur tindak pidana yang berbeda dalam KUHP secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga

mengatur kewajiban bagi aparat penegak

hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping atau pembimbing rohani. Kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan pencerahan hukum

kepada rakyat

Indonesia khususnya terhadap warga Kota Semarang. Ssialisasi produk hukum penting dilakukan secara terus menerus agar rakyat menjadi cerdas dalam kehidupan bemasyarakat dengan harapan pelaksanaan sosialisasi menjadi semakin berkualitas dan kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat dengan dilakukannya "Sosialisasi Produk Hukum Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia @ANHAM Kota Semarang) dengan tema "Hukum Dan Hak Aasi Manusia".

11.

PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1.

Kurangnya pengetahuan rakyat Indonesia khususnya warga masyarakat Kota Semarang tentang adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;

2.

Kurangnya pemahaman rakyat Indonesia khususnya khususnya warga masyarakat Kota Semarang tentang adanya produk hukum mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

111. TUJUAN KEGIATAN Tujuan kegiatan sosialisasi ini adalah 1. Memberi pengetahuan kepada rakyat Indonesia khususnya

warga masyarakat Kota Semarang tentang adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Kota Semarang; 2. Menambah pemahaman rakyat Indonesia khususnya warga masyarakat Kota Semarang tentang adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;

1V.

MANFAAT KEGIATAN Manfaat kegiatan ini adalah 1. Rakyat Indonesia khususnya warga masyarakat Kota Semarang

tentang memahami betapa pentingnya adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia; 2. Rakyat Indonesia khususnya warga masyarakat Kota Semarang

tentang adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan memahami Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

V.

SASARAN STRATEGIS Sosialisasi ini ditujukan kepada rakyat Indonesia khususnya para warga masyarakat Kota Semarang tentang adanya Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia; Adapun alasan menyasar mereka adalah karena perlunya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang marak terjadi dbeberapa wilayah tidak mengenai warga Kota Semarang.

viii

VI.

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN Tanggal

: Snin, 29 Aril2013

Pukul

: 19.00 22.00 WLB

Tempat

: Balai Kel. Petompon, Kec. Gunung Pati Kota Semarang

-

VII, METODE KEGIATAN Metode penyampaian materi dengan cara ceramah dan disampaikan oleh 5 (lirna) nara sumber secara bergantian, bagi 50 orang peserta. Materimateri yang disampaikan antara lain membahas prosedur, proses dan pentingnya pelaksanaan sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Setelah materi tersampaikan, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau diskusi dengan para peserta. VIII. PENUTUP Demikian laporan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Pelaksana mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung kesuksesan kegiatan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. IX.

LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Surat Keputusan Wakil Walikota Semarang Selaku Ketua Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Semarang Tahun 201 1-2014 Nomor : 180/339/2012 Tentang Perubahan Keputusan Wakil Walikota Semarang Selaku Ketua Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Semarang Tahun 20 1 1-2014 2. Surat Tugas 3. Materi Sosialisasi 4. Daftar Hadir Narasumber

5. Daftar Hadir Peserta 6. Foto-foto Kegiatan

LAMPIRAN 1 SURAT PERMOHONAN

YNmKlN'I'AHKV'l'AShl-N

ti

SEKRETARIAT DAERAH J1. Pemuda No. 148 Telp. 35 13366 - 3515871 Fax : 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132 Y

039/0zB?

Nomor Sifat

: : Segera.

~erihal

: Permohonan Narasumber pada

Kepada

Acara Sosialisasi RANHAM Yth. Dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyirn Semarang. JI. Menoreh Tengah XI22 di

SEMARANG 1.

Dasar: a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 201 1 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (RANHAM) Tahun 20 11 - 20 14; b. Keputusan Walikota Semarang Nomor 180/340/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 18011821201 1 tentang Pembentukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Semarang Tahun 2011 -2014.

2.

Dengan ini kami sarnpaikan hal-hal sebagai berikut : a.

Pemerintah Kota akan menyelenggarakan Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Semarang di 3 (tiga) Kelurahan terdiri dari : 1. Kelurahan Patemon. 2. Kelurahan Petompon. 3. Kelurahan Meteseh.

Yang pesertanya dari Ketua Rt & Rw, Tokoh Masyarakat, Karangtaruna, dan PKK Tingkat Kelurahan. b. Sehubungan hal tersebut diatas, maka kami mohon kesediaannya menugaskan 1 (satu) orang sebagai Narasumberffenceramah pada Acara Sosialisasi dimaksud dan jadwal tcrlarnpir. 3. Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya karni sampaikan terimakasih. An. ASTSTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

SEKDA KOTA SEMARANG KWP;LA BAGIAN HUYUM

ADIE SIS$VOYO, SH.MH ~ e d t Tingkat a I

12 Tahun 1995 tentang P~masyastCaW (urnbaran Negara Re ublik Indoocsia Tahun 1995' Nomor 77, T w L a n gtl$,hNe$ara Republik Indonesia Nomor 3614); 4. U ~ h g - i J n d m g Nornor 5 Tahun 1998 terntang P t ~ e k i w h w zQngeation. A &st Torttrre a d Other Wel, In hta&m ,or Lgrading ~ a t r o c n t or Pmiahmeae { :!W,bpmsiM e n e w Penyikaaan dan PmIakuan a@%@ P - m lam ywg8&jam, Tidsk M#mzx.'siawi atax. Mmeatlqbkan M h b t Manusia (Lembaran Ne ..l?~ub:k Indonesia F&m 1995

3. Undmg-Undang Nomr

F

Nomor 164, ~ ~ b c & - aLembaran n N e g m Rcpublik Indonesia Momor 3783); 5. Undan -Undaag Nornor 9 Tahun 1998 tentang ~ e I r g d a nM e n y m n p m Penciapat. @ WmWn &anbaran,Negara Republik Indonesm T&m 1996 ; Nomqr 1 T ternbaran NegRepub& Ir&mcsia Nornor 3789); Tahun 1999 tentang Nornor 11 1 Concernin In Respect of ~ p l o y m e n t ain Konyensi ILO mengt?Zrai DisWimhapi dan Jabatan ) (Lembw. Ne n T&un 1999 NUMOT57,.T a Indonesia Nornor 3 s 7. kfhdi&&i~~dang Nomor 39 T a b 1999 t e m g Hak ~sdair;'&%nusial(LembatanNe ara Regubblik. Indonesia TahW;%9,99. Nomor 165,Tam ahan Lembaran Negara RepaSf.ikl3ndonesiaMomu~3886); 8. Und&g-Undang ~ o d &29 Tahun 199gmtentang Pengesahan ipternasional Convention , , oq the Elhinati.on of AU Fomsw of Racial D$sg#@#p&on 1965;.( ;Konvensi I n t e d o n d tentang I)e@#&@ '$&giq Seg&~,;fSefituk Di'sIain&@si Rhsial 196-5) .::Wan Negera, Republik Indonesia Tahun 1999 Norti& .43, T~B&&-, ~ m b Negh ~bpub& I&@&!@@$& , Norridf 3%2); 9. Undang-Undma Nornor .26 Tahun 20& . < i @ p ~ g Penga&lan , H Amsi Manusia (Le111bsua;n i%e@ca Republik Indonesia T & w 2000 Nom~r 208, Tab&an i&mbd&& NdRepub& In'd:uht?sia Nornor 40%); 10. undang-~ndw< flo& 28 Tahun 2002 tentang Perlindun&an' An@k Lenqbaran Negara Re ublik Indofiesia ' T&2g 2 .Nornor 109, Tan3!!ahm Lembtirm Negara R&Bfik ln'donesia Nornor 42351; 1I.Ufidmg-Undaag Nornor 23. Tahun 2004 hentang Pm@apusan Kekerasan Kekerasan Dalam Ihmah T w 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun [email protected] 95,Taf~bahankmbaran Nege8 Repub&

8

%

3

r

6

'

&a$#gj ,;t.>7

44 19);

, .:

4437) terakhir

:Nornor 11 Tahun '2005 ten., .-OM C0nv-t on;.- b n o m i ~ @ . Ini-tio& EhaOnri,,: -&jai& dan .udomia 2005 :. Lea& Nm Tahun Republik

13. Un*gdu&ang

:

,

. - , .:, ,

,.

.,am

R F : 3~~ : :and

'

-,,

;

:

,

.

. .

. .. ; .. . . . .

Y

12 Tahun 2005 tentang Contrermnt on Civil and

.

,

.

.

.,

17 Un&g

;/ , .: &ugdm& ::W-ar . ::, Tahm, ,2007 kn-g . . . ....::-g a 8 . . . ;, . <:. .,:::,,:..:> .; ~ ~ N+..m ~b , , r;uioA& q.*,a;T, 2007 .; ,..;........am-baran NegRepub& N-r f n d o n e s i a ' ' . ~472'01. d~ .

'

.

:

.....

2

:v . ,

-

..

P e r n b e ' & ~, P. P T ~ m, . , j b~ ,. :,

....

:'

:?:

......

.... \,. > ... . :.> ', .; + .-

r.,, *:.;7,. .:v,

.,,?;;

@

:

:

...........

.

*.:.:

Y

18. U n d a n g & ~ ~ B ; i - j : g 6 m O14 r Tahun 2008 tentang

&krb-, ::i&rnsi mbm ( L e m b m Ne Republik hd&&&:T&m 0 0 8 NomOt 6 1, z # r n W - ! N e g w Rw&m7kdOrff:esitlNornor w 6 ) ) . '

...

9

2008 19 UndangLuil&g, Ij?&0m,3~:, 4',: ::TpemPUw 'i""'l"
: . '

::

Indonesia 4928); ..

., .

..

.

. . . .

Indonesia &omor3373); 23. Pera-:,.::Pemea~ Nornor-50 T w 1992 tenPembenfukan Keamatan di Wilayah KabupatenKabupaten Daerah Tin-0. JI Plu.babgga, C h t ~ p , Wonogiri, ¶ d a K~ndal~ . wrta ,. .,Penataan & wbY& : K O d d Y aD a e d n ;.,~Wilay& .%pin& Daer*. Tingkat I Semw.ag Jaws Tea@. (LembN w a Republik Indonesia .

'

Tahun 1992,Nomor 89); :. T . .m 2007,tentang 24. P e ~ ~ , - : ~ . ~ e ~ t 38 a h P.J,.;':.: m . . . .b . e r ~ ~ , , : : p ~ ~ ~ p i n t &peroerintah ~ ,-,pero;e&.wanan D~~?& ?,,,,

;,

::,;,<:

,

."

.':

*...

'

dan Pemerhaahan

:

25. O-i:sa8i P e f a W m Pemerintah:N-41 Tahun 2007 tentang Pem@t ;D&&t&- .wmbaF.= Negara R e p u b ~ ~ ~ I n d o nT e s&~ h 2007 Nmor 89,T=bhn Lembwm Negara Repliblik In&,ne&a, .p4~47 1) 4 26. Peratu&a Presiden Nomor 23 T a w 201 1 tentang Rencma Aksi Nasiond T & ~ :::~$o,i, 1 2-0 p4.:.'' HaEc Asasi Manusia Indonesia , 27, ~ ~ ,W ~ a O t~a semwmg w & N o w 180/182/2011 tentd:Pem&n-' psi* Ren-8 Aksi Na&c]rnd H,&~,.,A~,.&:Mmusb 1-( KO- Sernarang Tahun 20.1.i..;'po;g;d.:

...

.........

,

.....

.L

.

9

-

. .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 3$EP.UTUSAN WAHL WALXOTA TENTANG PERUBARAN ~ P . ~ PELAXSANA f J w: m ~ ,:WALfKOTA ,RENCANA SE-G NASIONAL SELAKU ............ AKSI HAK KQUA ASAS ,.

i

i

.........

...........

..

SUSUNAN K E A N G W T ~ ' S E ; = ~ T PAMlXA RENCANA AKSI NASIONAL IZAR ASASI MAMJSyi AK10TA SEIVIAWNG TAEWN 20 1 1-2014

NO.,.

. . . .

,

\

.. .

JABATm .... ........ . D w . . ;-NGm :...

0.

:,-.:

.

,;

.,

:.:

il.'

;

, s E m m T

..

.

-. . . . . .

.

. . . . . . . . .,

..

..... ..

: .

.!

:

.

. . ..

1.

.-

. . . . . . . . .*

:JmATmf)m .

Watikota S m 8 n ~

Pen,-gi,awab

Kerna

Sekretaris 4.

--

I 5.

&%n KO% Semarmg &pala H *

P e m ~ k.-

. . ... . . . .. . . . .. . . . .

hgg0h

Saa

. . . . . . . . . ' .

: .

.

Setda K Q Semamg ~ ,6. :DebF & a S " ~ ! i u ~ i % e i ; s. i - t a s Diponeg& &kg 7. Dtkan F&&&58w&ah, dNW-ongo, Semarang 8, oe- ~ aH * b it^^. ~ . H m.Semg'..Dea,. FwhsH*::m;gBm,K , ,

. . .

.

.

.

Anggota j>-- --

-

-

Angguta

. .

.

.

"'

.

,

.

.

1.

.

1

10.

unswBag&

.

H -

-".

,

. . .

an^^^

.

.

,

.

.

..

,.

.,.

9.

Semarang

mggota.. .

.,>,.:

Anggota

.

. . . . ...

.....:..;. . . . . . .

.

.

& t d. . . a. . . :. : ~ g~ & ~Mggou ~ ~ ..

.

...:s&f.. B e a n .

. .:::

. . . . . .

. .,L.H*

... .,.. .-. , . . . . .. .

&-c&

.....

. ..::. . - . ........ . . . . .: ~

yang

SUSUNAN K E A N G G O T ~ ' S E ~ & ? I APANITIA T R E N W A AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 0KOTA SEMARWG TAI.fUN 20 1 1-20 14 .).. . . . :. . ,....... . . . . .J ..* Tm Dm m y *a$,.,. NO.. .JABATAM . . D A L ~ :-N .GW. . ................ . .

i..

.

:

. . . ..

.

.

.>... .,,.. .~ .

,

< :.:..<.::..

.

:.

2;.

:

:

..,SEmAmT

.

..:

..

.:

Anggota /> *

m semarang,

H

patas ~ sem~ag 10. U n s w Bag& H 9.

X

)

a

.

.:

~

:

-

Angggjta

.

~

~

f

;

&

~

~ , Anggota

&

. .

.. . . .;:I!.. : ::

w &-;;$(j&:.:semg > ;,;,,:.

.

.

.

.

.

.

.

:

:

8.

.:,. 3..

.. . . . . .

'

I

.. .

hggoh

...:S&f . . . .

. >. .. .::.

. . :.

:

.... . . . . .. ..

~

i.

yan

..: & j-& .: ,.<::: m .:...

..... ..

,

BagIan

WALIKOTA SEMARANG KEPUTUSAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG SELAKU KETUA PANITIA REMCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI h4ANUSIA [RANHAM) KOTA SEMARANG TAHUN 20 11 - 20 14 NOMOR : 'i8@/340/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WAKIL WALIKOTA SEMPLRANG SELAKU KETUA PANITIA RENCANA AKSI NASIOWAL HA# ASASI MANUSIA (RANHAM) KOTA SEMARANG TAHUN 20 11 - 20 14 NOMOR : 050.4 /00185 /20 11 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PANITIA PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KOTA SEMARANG TAHUN 20 11 - 20 14

Menimbang : a. bahwa dengan enambahan Anggota Panitia Kelompok Kerja Panitia Pe sana Rencana Aksi Nasbnal Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Sernarang, maka Keputusan Wakil Walikota Semarang selaku Ketua Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Semarang Tahun 201 1 - 2014 Nomor 050.4 /00185/2011 tentang Pembentukan Kelompok Keja Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Semarang Tahun 20 11-2014 perlu ditinjau kembali;

ad"Yal,R

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Wakil Wdikota Semarang Selaku Ketua Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kota Semarang (RANHAM) Tahun 2011 - 2014 ten tang Perubahan Keputusan Wakil Walikota Semaranq selaku Ketua Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasl Manusia (RANHAM) Kota Semarang Tahun 2011 - 2014 Nomor 050.4/00 185/ 20 11 tentang Pembentukm Kelompok Kerja Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional H& Asasi Manusia ( W H A M ) Kota Semarang Kota Semarang Tahun 201 1 - 2014; Mengingat :

1, Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah

Istimewa Yogyakarta;

dA

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Momor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 36 14); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel. Inhuman or Degrading ~ r g a t m e n tor Punishment ( ~ o n v e n s iMenetang Penylksaan dan Perlakuan atau P e n g h u h a n lain yang Kejam, Tidak manusiawi atau merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37831,; 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menympaikan Pendapat di Muka Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789); 7. Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 11 1 Concerning Discrimination In Respect of Employment 4-Occupation ( Konvensi ILO mengenai Diskriminasi d d a m pekejaan dan Jabatan ) (Lembaran Negara Repbblik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836); 8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Internasiond Convention on the Elimination of All Fonnsw of Racid Discrimination 1965 ( Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segda Bentuk Diskriminasi Rasid 1965) (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, T m b a h a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852); 9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Momor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republ& Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran . Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 19); 13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Ne ara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tarnb an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua A t a s Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Economic Social and Cultural Rights (Kovenan International tentang Hak-hak Ekonorni, (Lembaran Negara Republik Sosial dan Budaya) Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557); 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenant on Civil and Political Rights (Kovenan International tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558); 16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, ,,Tkrnbahan Lembaran Negara 4634); Republik Indonesia Nomo,~ 17. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635); 18.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720); 19. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 20. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 19); 2 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornogrd (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Wilayah Kotarnadya Daerah Tingkat . I1 Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

&

30971.

23,Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3373); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 50 'I'ahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I1 Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Daerah Tingkat I1 Semarang dalam Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 25. Peraturan ~emerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia T&un 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Or anisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik In onesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474 1); 27. Peraturan Residen Nomor 23 Tahun 201 1 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 201 1 2014; 28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tarnbahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1); 29. Keputusan Wakil Gubernuy, Jawa Tengah Selaku Ketua Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia ( RANHAM) Provinsi Jawd Tengah Tahun 20 11-2014 Nomor 150/53.1/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kej a Panltia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 20 11-2014; 30. Keputusan Walikota Semarang Nomor180/ 182/20 11 tentang Pembentukan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)Kota Semarang Tahun 201 1 - 2014.

d

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG SELAKU KETUA PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KOTA SEMARANG TAHUN 20 11-2014 NOMOR 050.4/00 185 / 20 11 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)KOTA SEMARANG TAHUN 20 11 - 20 14. KESATU

: Merubah Keputusan Wakil Walikota Semarang Selaku Ketua Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia ( RANHAM )

Kota Semarang Tahun 20 11 - 2014 Nomor 050.4/00185/2011 tentang Pembentukan Kelompok Keja Paniua Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Semarang Tahun 20 11-2014.

r I

KEDUA

: Perubahan sebagairnAa dimaksud dalam

KETIGA

:

KEEMPAT

:

KELIMA

:

DiMum

KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana. tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Perubahan sebagahana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari: a. Kelompok Kerja Pembentukan dan Penguatan institusi Pelaksanaan Rencana Aksi Nasiond Hak Asasi Manusia; b. Kelompok Kerja Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan evaluasi Peraturan Daerah; c. Kelornpok Kerja Pendidikan Halk Asasi Manusia; d. Kelompok Kerja Penerapan Norma dan Standar Hak Asasi Manusia; dan e. Kelompok Kerja Pelayanan Komunikasi Masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya kelompok Keja Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasionaf. Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Semarang Tahun 201 1-2014bertanggungiawab dan melaporkan hasilnya kepada Wakil Walikota Semarang Selaku Ketua Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia ( RANHAM ) Kota Semarang Tahun 201 1 - 2014. Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Ke utusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan D a n Be anja Daerah Kota Semarang. Keputusan ini mwai berlaku pada tanggal ditetapkan

P

KEENAM

:

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 6 11 2812

- -

WAKIL WALIKOTA SEMARANG

Asasi Manusia

SALINAN disampaikan kepada Y t h : 1. Gubernur Jawa Tengah;

2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Provinsi Jawa Tengah; 4. Ketua DPRD Kota Semarang;

5. Walikota Semarang; 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah; 7. Sekretaris Daerah Kota Semarang; 8. Ketua Pengaditan Negwi Semarang; 9. KAPOLRESTABES Semarang; 1 0. Kepala Kejaksaan Negeri Semarang; 11. DANDENPOM TV/5 Semarang; 12. DANDIM 0733 / BS S e m a r a n ~ 13. Kepala Kantor Imigrasi Sernarang; 14. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang; 15. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang; 16. Ketua Kelomvok Keha Panitia RANHAM Kotn S~mnranrrTahlln 3n 1 1-3nlA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG SELAKU KETUA PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KOTA SEMARANG TAHUN 20 11- 20 14 NOMOR : 180/340/2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN W A U L WALIKOTA SEMARANG SELAKU KETUA PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KOTA SEMARANG TAHUN 20112014 NOMOR 050.4/00185 / 20 11 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PANITIA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KOTA SEMARANG TAHUN 2011- 20 14. SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PANITIA PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KOTA SEMARANG TAHUN 20 11 - 20 14

I

NO.

I

'1

JABATAN

/ INSTANSI

I

I

KEDUDUKAN DALAM TIM

1

POKJA KELOMPOK

KERJA PEMBENTUKAN DAN PENGUATAN INSTITUSI PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

I

I

/ Kepala

I I

1

I

I

i

Sub Bagian B a n t u a n H u k u m pada Bagian h o k u m Setda Kota S e m a r a n g

Ketua

I

I

I

1

2.

Staf Bagian H u k u m Setda Kota S e m ~ m g

3.

Kepala Sub B i d a n g Sosial ~ u d a $ aM a s y a r a k a t pada BAPERMASPER & KB Kota S e m a r a n g

Anggota

4.

Dosen Fakultas H u k u m Pengampu Mata Kuliah HAM Universitas Diponegoro S e m a r a n g

Anggota

1 pada BAPPEDA Kota Semarang

I

Sekretaris

I

i

I

6.

I

K e t u a Kelompok Kerja I Tim Penggerak PKK Kota Semarang

Anggota J

POKJA KELOMPOK KERJA HARMONISASI RANCANGAN DAN EVALUASI PERATURAN I1 DAERAH

1.

Kepala Sub Bagian P e m n d a n g - u n d a n g a n pada Bagian H u k u r n Setda Kota S e m a r a n g

2.

S t a f Bagian H u k u m S e t d a Kota S e m a r a n g

3.

Kepala Seksi Pendidikan Anak U s i a Dini pada Dinas Pendidikan Kota S e m a r a n g i

Anggota

4.

Kepala Seksi Promkes K e s e h a t a n pada D i n a s

Anggota

-

- ..

dan Inforrnasi K e s e h a t a n Kota

Ketua

5.

Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kawasan pada DTKP Kota Semarang

Anggota I

6.

Kepala Bidang Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang

Angg0t-a

P O m A KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN HAK ASASI Ketua

1.

Kepala Sub Bagian Dokurnentasi dan Publikasi pada Bagian Hukurn Setda Kota Semarang

2.

Staf Bagian Hukum Setda Kota Semarang

3.

Kasi Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Pemuda Dan Olah Raga Kota Semarang

Anggota

4.

Dosen Fakultas Syariah INN Walisongo Semarang Pengampu mata kuliah Hukum

Anggota

5.

Kepala Sub Tata Usaha pada Kantor Pendidikan dan Pelatihan Kota Semarang

Anggob

6.

Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan pada DISPENDUK CAPIL Kota Semarang

Anggota

Hukuni Pengampu Universitas Wahid Hasyim Semarang

Anggota

Sekretaris

HAM

P W A KELOMPOK KEWA PENERAPAN W&A STANDAR HAK ASASI NiANUS1.A ,. N

DAN

J

1.

Panitera Sekretaris Semarang

2.

Staf Bagian Hukum Setda Kota Semarang

Sekretaris

3.

Kepala Unit PPA POLRESTABES Semarang

Anggota

4.

Kepala Seksi Semarang

Anggota

5.

Pasi Idik DENPOM N/5 Semarang

Anggota

6.

Pasi Intel KODIM 0733/BS Sernarang

Anggota

7.

Kepala Bidang Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Koh Semarang

Anggota

8.

Koordinator Divisi Litbang pada Tim Pelayanan Terpadu Penanganan Kekerasan yang berbasis Gender "SERUNI" Kota Semarang

Anggota

Pidum

Pengadilan

Kejaksaan

Negeri

Negeri

Ketua

1

POKjA IU3LOMPOK KERJA PlELAYANAN KOMUNTKASI

v

MASYARAKAT

1.

Kabid. Idiologi dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa, Pofitik dan ferlindungan Masyarakat Kota Semarang

2.

Staf Bagian Hukum Setda Kota Scmang

3.

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi pada Kantor Imigrasi

JWBQ~~

4.

Kepala Sub Bagian Infonnasi Publik dan Informa& B a g h H U M S Kota Semarang

Anggota

5.

Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Trmsmipsi Klota Semarang.

-0ta

6.

Ketua Komisi Hukum pada Majelis U k m Indonesia KO& Semarang

hf3Wb

7.

Fungsional Penghulu pada Kementerian Agama Kota Semarang

Kantor

AJWima

KeW

Schctark

LAMPIRAN 2 SURAT TUGAS

!

UNIVERSITAS WAHID HASYIM FAKULTAS HUKUM JI. Menoreh Tengah XI22 Sampangan - Semarang 50236

SURAT TUGAS Nomor :~WB.O5/UWH/IV/2013 Iasar : 1. Peraturan Pemerintah N0.60 Tahun 1999 2. Statuta Universitas Wahid Hasyim Semarang 3. Organisasi dan Tata Kerja Universitas Wahid Hasyim Semarang 4. Keputusan Wakil Walikota Semarang Selaku Ketua Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Kota Semarang Tahun 20 11-2014 Nomor : 180/340/2012 Iekan Fakultas Hukum :

MENUGASKAN

1.

Nama

:

Dr. Suparmin, SH., M.Hum NPP : 09.06.1.0174

2.

Jabatan

:

Dosen Fakultas Hukum

3.

Tempat yang dituju

:

Balai Kelurahan Petompon

4.

Hariltanggal

:

29 April 20 1 3 sld selesai.

5.

Pukul

:

Jam 19.00 sld 22.00 WIB

6.

Acara

:

Pembicara Sosialisasi RANHAM di Kelurahan Petompoll , Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang, dengan tema "Hukum Dan Hak Asasi Manusia"

Cepada pihak yang terkait untuk menjadi periksa Semarang, 29 April 20 13

Ternbusan : 1.Yth. Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarag sebagai laporan 2.Arsip

'HUKUM Dan HAK ASASl MANUSIAn Sosialisasi (RANliAM) di Kelurahan-Kelurahan I I

~

Kota Semarang pada Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan diselenggara kan Bagian Hukum Pemerintah Kota Semarang disampaikan oleh : Dr. Suparmin, SH., M.Hum Website : Suparrr~inbook.com Email : dr [email protected]

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang

2013

LAMPIRAN 3 MATERI SOSIALISASI

'HUKUM Dan HAK ASASl MANUSIA" Sosialisasi (RANHAM) d i Kelurahan-Kelurahan Kota Semarang pada Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan diselenggarakan Bagian H u k u m Pemerintah Kota Semarang disampaikan oleh : Dr. Suparmin, SH., M.Hum Website : Suparminbook.com Email : dr

suparmin~vahoo.com

Fakultas H u k u m Universitas W a h i d Hasyim Semarang 2013

(

Paral r ayat (3) jo Para 1 B UDNRl Tahun 1945

1

(1) Negara lndonesia ialah Negara Kesatuan , yang berbentuk Republik. (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. (3) Negara lndonesia adalah negara hukum. Mengandung arti bahwa negara lndonesia bukan negara keuasaan dan juga bukan negara agama, tetapi negara yang berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. Pasal 18 B ayat (2) UDNRl Th 1945 Negara mensakui dan menshomati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisio~ialnya sepanjans masih hidup dan sesuai densan perkembansan masyarakat RI, yang diatur dalam undans-undang

1 1Dr. Suparmin, SH., M.Hum

Websile : Suparminbook.com

Ernail : dr_suparrnin@yahoo

1. UU NO. 8 / 1 9 8 1 T T G HUKUMACARA PIDANA.

2. UU NO. 3 / 1 9 9 7 T T G PENGADILAN ANAK. 3. UU NO. 3 9 / 1 9 9 9 T T G HAK ASASl MANUSIA. 4. UU NO. 26 / 2000 ASASl MANUSIA.

TTG

5 . UU NO. 2 / 2002 TTG REPUBLIK INDONESIA.

Dr Suparmln. SH

.

Webstre

M Hurn

PENGADILAN HAK

KEPOLlSlAN NEGARA

Suparmlnbaok com

Emall

dr_ruparm!n@yahoo corn

P a s a l 24 ayat (1) UDNRI Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum. Paal 28 ayat

(1)

Segala warga negara bersamaar~kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasa 28J

I "I

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat. Dr. Suparmln. SH., M.Hum

Website : Suparminbook.com

Gagasan Hak A s a s i Manusia Gagasan hak kodrati dalam tulisan (1776) Locke dan Jefferson maupun dim Deklarasi Hak Manusia dan Hak Warga Negara (Declaration of the rights of Man and Citizen) di Perancis (1779) dan pernyataan Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat (Bill of rights). Magna Charta 1215 di Inggris. Gagasan bahwa hak-hak individu berhadapan dengan pemerintah bukanlah ha1 baru, dan orang dapat mengatakan bahwa gagasan hak asasi manusia yang ada saat ini hanya rnerupakan pengembangan dari konsep ini. Tentang HAM sebelum gagasan dari Amerika Serikat, di Madinah Nabi Saw (sebagai Kholifah) sejak tahun 622 M hingga wafat 10 HI632 M, telah membuat Konstitusi Madinah (47 pasal) yg biasa disebut Piagam Madinah, yang kata kuncinya "damai" untuk menjaga kerukunan dan kebutuhan umat manusia serta rnelindungi hak asasi manusia.

I UI

Dr. Suparmin. SH., M.Hum

Webr~te: Suparrninbook.com

Email : [email protected]

LPSK UU NO. 13 TH 2006 TTG PERLINDUGAN SAKSl DAN KORBAN PS 1angka 3 lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), adalah lembaga yang bertugas dan berwenang u t k memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi danlatau Korban sbgmn diatur dalam UU ini. Pasallo ayat )I( Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat ditunut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberilcannya. Ps 11ay )I(

LPSK merupakan lembaga yg rnandiri

Ps 11ay (2)

LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara R I

Ps 11ay(3)

LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan.

Dr. Suparrnin, SH., M H u m

Website : Suparrninbook.com

E r u a ~ :l dr_ruparrnin@yahoo.:orr

Ketentuan pidana Pasal37 ayat (I) UU. NO. 13 TH 2006 TTG PERLINDUGAN SAKSI DAN KORBAN Setiap org yg memaksakan kehendak baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yg menyebabkan Saksi danlatau Korban tidak memperoleh perlindungan sbgmn dmksd dlm Ps 5 ayat (I)huruf a atau huruf d shg Saksi danlatau Korban tida k mem beri kan kesa ksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat manapun, dipidana dng pidana penjara paling singkat satu tahun dan aling lama lima tahun dan dipidana denda paling sedikit empat puluhjuta rupiah dan paling banyak dua ratus juta rupiah.

B 1I

-

Dr. Suparmin, SH.. M.Hum

Website : Suparminbaok.com

Email : dr_suparmin@yahoacorn

Pasal5 ayat (1) NO. 13 TH ZOO6 TTG PERLINDUNGAN SAKSl DAN KORBAN Seorang Saksi dan Korban berhak : a.

Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yg berkenaan dengan kesaksian yg sedang, atau telah diberikannya;

b.

lkut serta dalam proses memiih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;

c.

Memberikan keterangan tanpa tekanan;

d.

Mendapat penerjemah;

e.

Bebas dari eranaan yang menjerat;

f.

Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;

Webrite : Suparminbook.com

Lanj u t a n ............ g. Mendapat informasi mengenai putusan pegadilan; h. Mengetahui dalam ha1 terpidana dibebaskan; i.

Mendapat identitas baru;

j.

Mendapatkan tempat kediaman baru;

k. Mendapat penggantjan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; Mendapat nasihat hukum; dalatau

I.

m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas watu perlindungan berakhir.

Dr. Suparmin, SH.. M.Hurn

-

Websilc : 5uparminbook.Com

-

Email : dr_suparm~nPyaRoo.cor

-

Pasall ayat (1) PP RI No. 9 Th 2008 ttg Tata C x a dan Meanisme Pelayanan Terpadn Bagi Saksi dadatan Korban Tindak Pidarla Perclagangan OrangPelayanan terapdu adalah serangkaian kegiatan utk rnelakukan perlindungan bagi saksi daniatau korban tindak pidana perdagagan orang y g dilakdanakan bersania-sama dng instansi / lernbaga terkait

.

Bab II Pasal6 ayat (I) Untuk rnelindungi saksi danlatau I
Web,ile : Suparrnlnbook.com

Email : [email protected]

Larnpimn 2 KonvensiErupattg HAM Pasal 10ayat (2) Pclaksanaan kebebasan-kebebasan ini, karena m e m b a w a kewajiban d a n t a n g g u n g j a w a b masingm a s i n g b o l e h dikenai tatacara, syarat, pembatasan atau h u k u m a n yg ditetapkan oleh h u k u m d a n y g diperlukan d a l a m suatu masyarakat demokrasi, d e m i keamanan nasional, kedaulatan wilayah a t a u keselamatan u m u m , d e m i pencegahan kekacauan a t a u kejahatan, d e m i p e r l i n d u n g a n atas kesehatan atau moral, d e m i perlindungan n a m a baik atau hak o r a n g ain, d e m i pencegahan p e m b e b r a n informasi y a n g diterima secara rahasia, a t a u d e m i pemeliharaan otoritas atau ketidak berpihakan pengadilan.

)r. Supaimin. SH., M.Hurn

Webrite : Suparminbook.com

Email : [email protected]

Larnpiiwn 2 Konuensi Empa ttg HAM Pasal2 Perampasan kehidupan tidak boleh dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan Pasal ini apab~laitu berasal dari penggunaan kekuatan Pemaksa yang tidak meleb~hiapa yang benar-benardiperlukan : a. '

Unuk rnembela seseorang dari kekerasan yang tidak sah;

b. Untuk rnenjalankan penangkapan yang sah atau untuk mencegah larinya seseorang yang ditahan secara sah; c.

Untuk rnelaksanakan t~ndakanyang sah guna rnenurnpas huru hara atau pernberontakan.

I Juz 46, Q S 49, Al-Hujurat : 13 Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenalrnengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara karnu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara karnu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal

Juz 46, QS 49, Al-Hujurat : 15 Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orangorang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar

ti

0

-

Dr. Suparrntn. SH., M.Hurn

Y

Webrite

. Suparrn~nbook.com

Email : dl-~suparm~nOyahaa.carn

Bahwa, peserta Bahsul Masail kemudian membahas hukum tindakan kekerasa atas nama agama. Dalam membahas persoalan tersebut, salah satu peserta, Ahmad Khludlari, mengusulkan agar sebelum memasuki pertanyaan tersebut terlebih dahulu dibahas 'konsep amar ma'ruf dan nahimunkar: Ini penting karena umumnya para pelaku tindak kekerasan itu menggunakan dalih bahwa tindakannya merupakan amar ma'ruf nahi munkar atau bahkanjihad. Amar ma'ruf dan nahi munkar sebagai motif dan tujuan kekerasan atas

nama agama tidak bisa dibenarkan. Benar bahwa,

8

Keduanya-artinya amar ma'ruf dan nahi munkar adalah pondasi agama dan bahkan sebagai tujuan diutusnya para Nabi, dan Allah berfirman: "Dan jadikanlah dari kalian segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, menganjurkan yang ma'ruf (kebenaran) dan melarang yang mungkar". Ayat ini menunjukkan sebuah perintah (amar) dimana dalam paradigma ushul fikih bahwa kalimat perintah mengindikasikan hukum wajib dilakukannnya apa yang telah diperintahkan yang terdapat dalam substansi (a/-amru lil-wujub/al-amru tadullu 'ala al-wujub). Sehingga amar ma'ruf dan nahi mmkar sebagai sesuatu yang diperintahkan adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh umat Islam. Mukhtashar Ihya'al-'Ulumuddin, hal. 118 Dr. Suparrnin, SH., M.Hum

Website : 5uparrn1nbook.com

Ernail : dr-suparrni~iOyahoo.corn

Dengan mengacu pada kaidah ini maka prinsip dasar yang harus ditegakkan adalah bahwa yang diutamakan adalah kemaslahat bagi rakyatnya. Dalam kaidah Kitab Kuning lainnya disebutkan, jika ada dua jalan yang hendak dilakukan untuk menegakkan kebenaran, maka memilih cara-cara yang akan membawa kemaslahatan (cara darnai, non kekerasan) itu lebih baik daripada mernilih jalan kekerasan. Sebab setiap tindak kekerasan tidak bisa menjamin adanya maslahat, bahkan sebaliknya justru dapat memunculkan persoalan baru, sementara cara persuasif sudah barang tentu akan membawa kemaslahatan. Pernerintah pun tidak boleh menggunakan kekerasan dalam menindas rakyatnya. Ketegasan diperlukan dengan berpegang teguh dan kornitmen pada ~ndang-Undangdan hukum negara yang berlaku. Semisal dari hadits-hadits Nabi dan ijtihad para ulama. Agar dapat direalisasikan sebuah perintah tentunya harus ada prosedur, mekanisme dan syarat-rukun yang harus dipenuhi. Arnar ma'ruf dan nahi munkar sebagai motif dan tujuan kekerasan atas nama agama tidak bisa dibenarkan, sebab ada beberapa sya.rat dan etika bagi seorang yang merealisasikan amar ma'ruf dan nahi mungkar sebagaimana pendapat Imam al-Ghazali.

LAMPIRAN 4 DAFTAR HADIR PERSERTA

xiv

DAFTAR HADlR HariJTanggal : Senin, 29 April. 2*13

Jam

: 13.3)

Acara

: Soeialimsi R A N W d i Kelwalran

NO.

W U

NAMA

1

NO.

1

NAMA

/ LC. I

Dtaa

ALAMAT

'-1s

iSEolvy' '.

+b

.

4 ' .

n i - ~ l e5 -k

Ria9~~z mzr7/ oj[&-4 ---&

I

'

1

TANDATANGAN

Af-ib

q y Car.. ,

1

-

,

-----

bsunk --*--

JEFUVI -

-

ALAMAT

LAMPIRAN 5 GIATAN

FOTO

xvi

SOSIALISASI PRODUK HUKUM di KELURAHAN PETOMPON KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG