REFORMASI SISTEM PENEGAKAN HUKUM DAN PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PEMASYARAKATAN “DALAM RANGKA MENDUKUNG REVITALISASI DAN REFORMASI HUKUM BERDASARKAN NAWACITA” Oleh : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REFORMASI HUKUM
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PEMBERANTASAN PUNGLI ATAU SUAP
PERBANDINGAN RATIO PETUGAS PENGAMANAN DENGAN NARAPIDANA/TAHANAN JUMLAH PETUGAS PENGAMANAN
INDONESIA : Total Pegawai : 30.186 Pejabat Struktural : 5.204 Pengamanan : 14.263 Pembinaan : 3.816 Perawat/Bidan : 546
Negara
1 : 56
NARAPIDANA DAN TAHANAN
Administrasi : 4.347 PK : 1.448 Dokter : 221 Ditjenpas Pusat : 341
Petugas
Petugas berbanding Penghuni
Australia (NSW)
5363
1 to 2.2
Brunei Darussalam
409
1 to 1.4
China
467.676
1 to 3.5
Japan
19.634
1 to 3.0
Malaysia
15.204
1 to 3.4
Philippines
2.689
1 to 15.4
Singapore
2.159
1 to 5.9
Thailand
10.319
1 to 30.0
Vietnam
18.043 1 to 7.6 Correctional Statistics for APCCA 2015
PEMBERIAN HAK WARGA BINAAN (REMISI, ASIMILASI, CMB, CB, CMK, PB) BERBASIS IT
468 LAPAS dan RUTAN menggunakan SDP secara online ; Uji fungsi Remisi Online di UPT Lapas Rutan di wilayah DKI; PB Online telah dilaksanakan di Lapas/Rutan seluruh Indonesia; Modul yang mendukung terhadap pelayanan assimilasi, , CMB, CB, CMK terdapat di dalam fitur integrasi 2 SDP versi 3.5.0 20161028 belum terlaksana kepada seluruh Lapas dan Rutan karena kurangnya sarana dan prasarana serta SDM (operator). Koneksi jaringan internet yang buruk di UPT Pemasyarakatan.
PENANGANAN OVERCROWDED 1. Pembangunan Lapas dan Rutan Tahun 2016
PROYEKSI PENAMBAHAN 15.000 ORANG
BANGUN BARU 4 UPT PENAMBAHAN KAPASITAS 57 UPT
3. Optimalisasi PB
2. Redistribusi Narapidana Tahun 2016 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November
Over Kapasitas 58.636 60.720 64.210 69.429 72.784 79.320 78.971 78.466 80.680 82.588 84.738
Redistribusi 2.591 2.760 3,416 3.776 5.384 3.774 2.985 2.078 2.275 2.058 2.557
Redistribusi dilakukan dari Lapas yang overcrowded ke Lapas yang tidak overcrowded rata-rata berjumlah 2.800 orang/bulan
• Deregulasi pemberian PB, perubahan PP 99/2012 meniadakan syarat justice collabolator bagi napi tindak pidana khusus Narkotika dan pemberian CB dilakukan melalui perubahan permenkumham no.21 Tahun 2016 dengan asumsi pidana 1 Tahun 6 bulan mendapatkan CB dari sebelumnya 1 Tahun 3 Bulan. • Usulan untuk mengoptimalkan pidana bersyarat, tahanan rumah, dan tahanan kota.
PEMBERANTASAN PUNGLI/SUAP MENUJU ZERO PUNGLI Surat Perintah Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-158.KP.04.01 Tahun 2016 Kepada KaDivPas dan KaUPT Pas • •
• • •
Membentuk satgas gabungan di masing-masing wilayah melakukan operasi intelijen dan operasi pemberantasan pungli dan penyelundupan (OPPP) Pemberian Sanksi Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap layanan publik Membuat banner dengan mencantumkan nomor pengaduan:
081368765195 • • • •
E-mail:
[email protected] Mengoptimalkan Tugas SPIP Melaporkan hasil pada kesempatan pertama Menindaklanjuti laporan pengaduan dengan: klarifikasi laporan, konfirmasi laporan, investigasi.
Pelaksanaan SOP secara benar/tepat Optimalisasi SDM melalui coaching and mentoring Penempatan Tamping/Pemuka secara selektif melalui sidang TPP Penataan sistem layanan
SOLUSI
Pengawasan berjenjang
TATA KELOLA BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN Untuk memudahkan dalam memantau aset negara di Rupbasan, didorong penggunaan IT yang pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk : 1) Pengadaan komputer dan jaringan pada tiap Rupbasan di Tahun 2014 dengan alokasi masing-masing Rp 30.000.000,2) Pembangunan sistem informasi Rupbasan melalui aplikasi SDP Rupbasan. Dari 63 UPT Rupbasan yang telah melaksanakan instalasi SDP Rupbasan versi 3.4. yaitu sejumlah 52 UPT. Dengan fitur antara lain: Peneriman & Registrasi, Barang, Jadwal Pengamanan, Penempatan, Pengeluaran, Pengembalian, Pemeliharaan, Laporan Bulanan, Manajemen Mutasi, Relasi dengan SDP Lapas/Rutan. 3) 11 Rupbasan selebihnya belum melaksanakan instalasi aplikasi SDP dikarenakan : Jaringan Internet dan SDM IT tidak ada.
…… TERIMA KASIH……
9
