HAK ASASI MANUSIA by Asnedi KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANWIL SUMATERA SELATAN
HAK
: - BENAR - MILIK /KEPUNYAAN - KEWENANGAN - KEKUASAAN UNTUK BERBUAT SESUATU
ASASI
: - BERSIFAT DASAR - POKOK
MANUSIA: - MAKHLUK YANG BERAKAL BUDI - INSAN - ORANG
UNDANG-UNDANG DASAR 1945 1. SEBELUM AMANDEMEN Mengatur hak-hak dasar, hak yang bersifat klasik maupun sosial. Hak-hak dasar bersifat klasik; Pasal 27 (1) : Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
HAK-HAK DASAR BERSIFAT SOSIAL : Pasal 27 (2) :
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 :
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan fikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam UndangUndang. Pasal 29 (2) :
Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
- Pasal 30 (1) : Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. - Pasal 31 (1) : Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. - Hak-hak dasar tersebut tidak dijelaskan secara rinci, dan masih sangat terbatas.
SETELAH AMANDEMEN UUD
1945 telah diamandemen sebanyak 4 (empat) kali.
Amandemen
kedua, ada penambahan bab mengenai hak asasi manusia, yaitu Bab XA yang terdiri dari 10 pasal yaitu pasa 28A sampai dengan pasal 28J.
HAK UNTUK HIDUP; HAK BERKELUARGA DAN MELANJUTKAN KETURUNAN; HAK ATAS PENGAKUAN DAN PERLAKUAN SAMA DIHADAPAN HUKUM; HAK ATAS PEKERJAAN; HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN; HAK ATAS KEWARGANEGARAAN; HAK UNTUK BEBAS MEMELUK AGAMA; HAK UNTUK MENGELUARKAN PENDAPAT; HAK ATAS RASA AMAN; HAK UNTUK BEBAS DARI PENYIKSAAN; HAK ATAS KESEHATAN; HAK ATAS JAMINAN SOSIAL; HAK UNTUK MEMPUNYAI HAK MILIK.
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM
ASAS-ASAS DASAR Negara RI mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia; Penegasan prinsip non diskriminasi; Jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun ( hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, fikiran dan hati nurani, hak untuk bergama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut ).
PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA SEPERANGKAT HAK YANG MELEKAT PADA HAKEKAT DAN KEBERADAAN MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK CIPTAAN TUHAN YANG MAHA ESA DAN MERUPAKAN ANUGERAHNYA YANG WAJIB DIHORMATI, DIJUNJUNG TINGGI DAN DILINDUNGI OLEH NEGARA, HUKUM, PEMERINTAH DAN SETIAP ORANG DEMI KEHORMATAN SERTA PERLINDUNGAN HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA.
JENIS – JENIS HAM YANG MELEKAT PADA DIRI MANUSIA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
HAK UNTUK HIDUP HAK BERKELUARGA DAN BERKETURUNAN HAK MENGEMBANGKAN DIRI HAK MEMPEROLEH KEADILAN HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI HAK ATAS RASA AMAN HAK ATAS KESEJAHTERAAN HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN 9. HAK WANITA 10. HAK ANAK
HAK UNTUK HIDUP HIDUP MEMPERTAHANKAN HIDUP
DAN MENINGKATKAN TARAF HIDUP
HIDUP TENTERAM, AMAN, DAMAI, SEJAHTERA LAHIR DAN BATHIN
LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT
HAK BERKELUARGA & MELANJUTKAN KETURUNAN MEMBENTUK KELUARGA MELANJUTKAN KETURUNAN MELALUI PERKAWINAN YANG SAH
HAK MENGEMBANGKAN DIRI ♫ PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
♫ PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN PRIBADI ♫ PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI ♫ BERKOMUNIKASI DAN MEMPEROLEH INFORMASI ♫ MENCARI, MEMPEROLEH, MEMILIKI DAN MENYAMPAIAKAN INFORMASI ♫ MENGEMBANGKAN DIRI ♫ MELAKUKAN PEKERJAAN SOSIAL DAN MENDIRIKAN ORGANISASI
HAK MEMPEROLEH KEADILAN PRADUGA TIDAK BERSALAH LEGALITAS DALAM HAL PERUBAHAN UU
DIBERLAKUKAN KETENTUAN YANG PALING RINGAN BANTUAN HUKUM NE BIS IN IDEM TIDAK BOLEH DIJATUHKAN HUKUMAN PERAMPASAN SELURUH HARTA KAKAYAAN TIDAK BOLEH DIHUKUM KARENA HUTANG PIUTANG
HAK ATAS KEBEBASAN PRIBADI
LARANG PERBUDAKAN DAN PERHAMBAAN KEBEBASAN BERAGAMA BEBAS MEMILIH DAN BERKAYINAN POLITIK MENGELUARKAN PENDAPAT BERKUMPUL, BERAPAT DAN BERSERIKAT MENDIRIKAN PARPOL, LSM DAN ORGANISASI MEMILIKI, MEMPEROLEH DAN MENGGANTI KEWARGANEGARAAN MENINGGALKAN DAN MASUK KE WILAYAH RI
HAK ATAS RASA AMAN PERLINDUNGAN (PRIBADI, KELUARGA, KEHORMATAN, MARTABAT DAN HAK MILIK). MENCARI SUAKA PENGAKUAN DI DEPAN HUKUM SEBAGAI MANUSIA PRIBADI TEMPAT TINGGAL TIDAK BOLEH DIGANGGU PENGGELEDAHAN HARUS SESUAI DENGAN UNDANG - UNDANG KEMERDEKAAN DAN RAHASIA SURAT MENYURAT TIDAK BOLEH DITANGKAP, DITAHAN, DISIKSA, DIKUCILKAN, DIASINGKAN ATAU DIBUANG SEWENANG-WENANG
HAK ATAS KESEJAHTERAAN HAK MILIK TIDAK BOLEH DIRAMPAS
SEWENANG-WENANG HAK MILIK MEMPUNYAI FUNGSI SOSIAL PENCABUTAN HAK MILIK SESUAI DENGAN UU HAK ATAS PEKERJAAN YANG LAYAK BENDA YANG DIMUSNAHKAN HARUS DIGANTI KERUGIAN BEBAS MEMILIH PEKERJAAN YANG DISUKAI KEMUDAHAN DAN PERLAKUAN KHUSUS BAGI PENYANDANG CACAT, USIA LANJUT, WANITA HAMIL DAN ANAK – ANAK.
HAK TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN BERHAK MEMILIH DAN DIPILIH DAPAT DIANGKAT DALAM SETIAP
JABATAN PEMERINTAHAN BERHAK MENGAJUKAN PENDAPAT, PERMOHONAN, PENGADUAN ATAU USULAN KEPADA PEMERINTAH TURUT SERTA DALAM PEMERINTAHAN
HAK WANITA JAMINAN KETERWAKILAN WANITA YANG KAWIN DENGAN WNA TIDAK
OTOMATIS KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN PERLINDUNGAN KHUSUS HAK YANG SAMA ANTARA SUAMI ISTRI HAK YANG SAMA DGN SUAMI ATAS HARTA BENDA DAN MENGASUH ANAK PERBUATAN HUKUM SENDIRI FUNGSI REPRODUKSI MEMILIH DAN DIPILIH DAN DIANGKAT DALAM JABATAN / PROFESI MEMPEROLEH PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
HAK ANAK
PERLINDUNGAN
ORANGTUA, KELUARGA, MASYARAKAT DAN NEGARA. DILINDUNGI SEJAK DALAM KANDUNGAN. NAMA DAN STATUS KEWARGANEGARAAN. DIASUH DAN DIANGKAT OLEH ORANG LAIN. MENDAPAT ORANGTUA ANGKAT ATAU WALI. BERHAK ISTIRAHAT, BERGAUL DENGAN ANAK SEBAYA, BERMAIN DAN BEREKREASI. TIDAK DAPAT DIJATUHI HUKUMAN MATI ATAU SEUMUR HIDUP. PENANGKAPAN, PENAHANAN DAN PIDANA PENJARA HANYA UPAYA TERAKHIR. TIDAK DIPISAHKAN DENGAN ORANGTUA MEMPEROLEH PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN. PEMBERATAN HUKUMAN ORANGTUA YANG MENGANIAYA ANAK
KEWAJIBAN DASAR MANUSIA WAJIB PATUH PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN IKUT SERTA DALAM PEMBELAAN NEGARA MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA LAIN TUNDUK PADA PEMBATASAN YANG DITETAPKAN UNDANG - UNDANG
KEWAJIBAN PEMERINTAH Pemerintah Wajib dan Bertanggung Jawab :
MENGHORMATI (tidak melanggar HAM) MELINDUNGI (menjaga agar HAM tidak
dilanggar orang lain) MENEGAKKAN (menghukum orang yang melanggar HAM) MEMAJUKAN (melakukan upaya dan tindakan agar penghormatan HAM semakin baik)
PELANGGARAN HAM SETIAP PERBUATAN ► SESEORANG ATAU ► KELOMPOK ORANG ► TERMASUK APARATUR NEGARA ► BAIK DISENGAJA ► MAUPUN TDK DISENGAJA, ► ATAU KELALAIAN YG SECARA MELAWAN HUKUM ► MENGURANGI, MENGHALANGI, MEMBATASI, DAN ATAU MENCABUT HAM SESEORANG ATAU KELOMPOK ORANG YG DIJAMIN OLEH UU INI, ► DAN TIDAK MENDAPATKAN PENYELESAIAN HUKUM YG ADIL DAN BENAR,ATAU ► DIKHAWATIRKAN TIDAK AKAN MEMPEROLEH PENYELESAIAN HUKUM YANG ADIL DAN BENAR (Psl 1 (6) UU 39/1999)
BERDASARKAN MEKANISME HUKUM YG BERLAKU
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA ( KOMNAS HAM ) Dalam rangka perlindungan dan penegakan HAM; Melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi tentang HAM; Menerima laporan/pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran HAM; Membuat rekomendasi atas kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah dan DPR untuk ditindak lanjuti.
PENGADILAN HAM
MENGADILI PELANGGARAN HAM BERAT
DIATUR DALAM UU NO 26 TAHUN 2006
