KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN NOMOR: W7.JE-0104a.GR.01.11 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN TINGGAL TETAP KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN
Menimbang
: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 15, pasal 20 UndangUndang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan tentang Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan Izin Tinggal Tetap;
Mengingat
: a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5216); c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5409); d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-IZ.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehakiman nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin masuk dan Izin Keimigrasian; e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.
HH-04.OT.03.01 Tahun 2008 tentang Penerapan e-office Keimigrasian; f.
Pedoman
Umum
Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.14.PR.07.04 Tahun 2003 tentang Perubahan Aas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor imigrasi;
g. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 Tahun 2006 tentang Peningkatan Kelas Kantor Imigrasi Kelas I Menjadi Kelas I Khusus dan Kantor Imigrasi Kelas III Menjadi Kelas II; h. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Tanggal 30 Desember 2010 Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia; i.
Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Noor F309.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian;
j.
Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F310.IZ. Tahun 1995 tentang Tata Cara Alih Status Izin Keimigrasian. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR IMIGRASI KELASI I KHUSUS JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN IZIN TINGGAL TETAP
PERTAMA
: Standar Pelayanan Penerbitan Izin Tinggal Tetap pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
KEDUA
: Standar Pelayanan pada Satuan Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan meliputi ruang lingkup pelayanan administratif berupa penerbitan Izin Tinggal Tetap;
KETIGA
: Standar Pelayanan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 18 April 2013 KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN ttd MARYOTO SUMADI M.S., S.H., M.M. NIP. 19591218 198403 1 001
Lampiran Nomor Tentang
: Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan : W7.JE-0104a.GR.01.11Tahun 2013 : Penetapan Standar Pelayanan Penerbitan Izin Tinggal Tetap
A. PENDAHULUAN Sebagai salah satu fungsi keimigrasian yang diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu Pelayanan Keimigrasian yang dihubungkan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik untuk itulah dibuat suatu standar pelayanan Keimigrasian dibidang penerbitan Izin Tinggal Tetap. B. STANDAR PELAYANAN Jenis Pelayanan Penerbitan Izin Tinggal Tetap 1. DASAR HUKUM: a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038); b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5216); c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5409; d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01IZ.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehakiman nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin masuk dan Izin Keimigrasian; e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M. HH04.OT.03.01 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Penerapan e-office Keimigrasian; f. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Noor F-309.IZ.01.10
Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya Izin Keimigrasian; g. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-310.IZ. Tahun 1995 tentang Tata Cara Alih Status Izin Keimigrasian. 2. PERSYARATAN PELAYANAN: a. Umum : 1) Mengisi Formulir; 2) Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku; 3) Fotokopi Izin Tinggal Terbatas yang masih berlaku kecuali: a) Eks subyek anak kewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih kewarganegaraan asing; b) Anak yang lahir di Indonesia dari Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap; c) Warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di Wilayah Indonesia. 4) Surat keterangan domisili; 5) Pernyataan integrasi yang telah ditandantangani oleh yang bersangkutan; 6) Rekomendasi dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan terkait; b. Selain melampirkan persyaratan sebagaimana diatas, bagi: 1) Anak yang akan mengikuti atau menggabungkan diri dengan ayah dan/atau ibu pemegang Izin Tinggal Tetap, juga harus melampirkan: a) Surat penjaminan dari penjamin; b) Fotokopi akta kelahiran; c) Fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua; d) Fotokopi Paspor Kebangsaan ayah dan/atau ibu yang sah dan masih berlaku; e) Fotokopi Izin Tinggal Tetap ayah dan/atau ibu yang masih berlaku; dan f) Keputusan mengenai alih status Izin Tinggalnya. 2) Anak yang lahir di Wilayah Indonesia dari orang tua pemegang Izin Tinggal Tetap, juga harus melampirkan: a) Surat penjaminan dari Penjamin; b) Fotokopi akta kelahiran; c) Fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua;
d) Fotokopi Paspor Kebangsaan ayah dan/atau ibu yang masih sah dan masih berlaku; dan e) Fotokopi Izin Tinggal Tetap ayah dan/atau ibu yang masih berlaku. 3) Orang Asing eks warga negara Indonesia, juga harus melampirkan: a) Surat penjaminan dari Penjamin; b) Bukti yang menunjukkan pernah menjadi warga negara Indonesia; dan c) Keputusan mengenai alih status Izin Tinggalnya. 4) Eks subyek anak berkewarganegaraan ganda yang memilih kewarganegaraan asing, juga harus melampirkan: a) Surat permohonan dari ayah atau ibu yang warga negara Indonesia; b) Isian formulir penyampaian pernyataan memilih kewarganegaraan asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) Bukti pengembalian Paspor bagi yang memiliki; dan d) Bukti pengembalian fasilitas keimigrasian. 5) Suami atau istri warga negara asing yang menggabungkan diri dengan istri atau suami warga negara Indonesia, juga harus melampirkan: a) Surat permohonan dari suami atau istri yang warga negara Indonesia; b) Fotokopi akta perkawinan atau buku nikah; c) Fotokopi surat melaporkan perkawinan dari instansi yang berwenang untuk perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri; d) Fotokopi kartu tanda penduduk suami atau isteri warga negara Indonesia yang masih berlaku; e) Fotokopi kartu keluarga suami atau isteri yang warga negara Indonesia; dan f) Keputusan alih status.
6) Anak berkewarganegaraan asing dari hasil perkawinan yang sah yang manggabungkan diri dengan ayah atau ibu warga negara Indonesia, juga harus melampirkan: a) Surat permohonan dari ayah atau ibu yang warga negara Indonesia; b) Fotokopi kartu tanda penduduk ayah atau ibu warga negara Indonesia yang masih berlaku; c) Fotokopi akta kelahiran; d) Fotokopi kartu keluarga ayah atau ibu yang warga negara Indonesia; dan e) Surat keputusan alih status. 7) Anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan dengan ayah atau ibu warga negara Indonesia, juga harus melampirkan: a) Surat permohonan dari ayah atau ibu yang warga negara Indonesia; b) Fotokopi akta perkawinan atau buku nikah orang tua; c) Fotokopi kartu tanda penduduk ayah atau ibu yang warga negara Indonesia yang masih berlaku; d) Fotokopi akta kelahiran; e) Fotokopi kartu keluara ayah atau ibu yang warga negara Indonesia; dan f) Surat keputusan alih status. 3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR: a. Sistem Permohonan penerbitan Izin Tinggal Tetap: Datang ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan secara langsung. b. Mekanisme dan Prosedur: 1) Untuk Permohonan Izin Tinggal Tetap Bagi Anak Eks Kewarganegaraan Ganda Terbatas dan Perpanjangan: a) Pemohon mengambil nomor antrian di tempat yang telah ditentukan; b) Petugas loket memanggil pemohon sesuai urutan nomor antrian;
c) Petugas loket menerima permohonan, memeriksa kelengkapan persyaratan, dan memberikan tanda terima permohonan; d) Petugas input data memasukkan data pemohon ke aplikasi Izin Tinggal Tetap; e) Petugas pemeriksa Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian memeriksa data pemohon pada daftar cekal dan meneliti keabsahan dokumen dan penjamin; f) Petugas Seksi Status Keimigrasian melakukan pemindaian dokumen permohonan; g) Kepala Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian melakukan penelitian data dan informasi serta memberikan persetujuan; h) Bendahara menerima pembayaran sesuai permohonan dan memberikan tanda bukti bayar; i) Petugas foto dan sidik jari melakukan pengambilan foto dan sidik jari pemohon sebagai data biometrik; j) Petugas Seksi Status Keimigrasian memberikan nomor register, menerakan Izin Tinggal Tetap pada paspor pemohon, dan mencetak kartu ITAP; k) Kepala Kantor memberikan pengesahan pada Kartu Izin Tinggal Tetap; l) Petugas Pindai Seksi Status Keimigrasian memindai fotokopi halaman paspor yang terdapat peneraan ITAP sebagai arsip; m) Petugas loket menyerahkan KITAP yang telah selesai kepada pemohon; n) Petugas Seksi Status Keimigrasian menyerahkan berkas permohonan yang telah selesai kepada petugas Bidang Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian untuk dilakukan pengarsipan. 2) Untuk Permohonan Izin Tinggal Tetap dari Alih Status Izin Tinggal Terbatas: a) Melakukan Mekanisme dan Prosedur sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf e; b) Kepala Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian melakukan penelitian data dan informasi serta memberikan persetujuan;
c) Petugas Status Keimigrasian membuat surat permohonan ke Direktorat Jenderal Imigrasi, Melalakukan pemindaian dokumen permohonan dan mengirim surat permohonan ke Direktorat Jenderal Imigrasi; d) Petugas Status Keimigrasian menerima persetujuan permohonan dari Direktorat Jenderal Imigrasi; e) Proses selanjutnya dilakukan sama sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf h sampai dengan huruf n tersebut diatas. 3) Untuk Permohonan Izin Tinggal Tetap Penggantian karena Hilang atau rusak: a) Melakukan Mekanisme dan Prosedur sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf e: b) Petugas Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian melakukan Berita Acara Pemeriksaan; c) Setelah proses Berita Acara Pemeriksaan selesai, Berkas Permohonan diteruskan ke Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI DKI Jakarta untuk memperoleh persetujuan; d) Setelah mendapatkan persetujuan dari Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI DKI Jakarta, maka proses berikutnya adalah sama sebagaimana tersebut pada angka 1 huruf f sampai dengan huruf n. 4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN: Waktu penyelesaian permohonan Penerbitan Izin Tetap adalah paling lama 4 (empat) hari setelah kelengkapan permohonan terpenuhi dan telah dilakukan pengambilan foto. 5. BIAYA/TARIF: Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 38 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Romawi III angka 3 bahwa: No. a. b.
Jenis Izin Tinggal Tetap Perpanjangan Izin Tinggal Tetap
Satuan per orang per orang
Tarif (Rp) 3.000.000,00 2.000.000,00
c. d.
Penggantian Izin Tinggal Tetap karena rusak atau hilang dan masih berlaku Pengambilan foto pemohon izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap
per orang
1.000.000,00
per orang
55.000,00
6. Produk Pelayanan: Kartu Izin Tinggal Tetap. 7. SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS: a. Area Parkir; b. Lift dan Tangga (tangga umum dan darurat); c. Ruang Tunggu; d. Pengeras Suara; e. Mesin Nomor Antrian; f. Loket Permohonan; g. Loket Pembayaran; h. Loket Pengambilan; i. Customer Service; j. Komputer, scanner, printer; k. Jaringan Internet dan e-office; l. Toilet; m. Toilet khusus untuk penyandang cacat; n. Pendingin Ruangan (AC); o. Musholla; p. Koperasi (dilengkapi dengan mesin fotokopi); q. Kantin; r. Bank; s. Mesin ATM; t. Satuan Pengamanan; u. Cleaning Service. 8. KOMPETENSI PELAKSANA: a. Petugas Loket: - Minimal lulusan Diploma III; - Diutamakan Pejabat Imigrasi; - Mampu mengoperasikan komputer; - Memahami peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian; - Diutamakan pernah mengikuti Bimtek Pendeteksian Dokumen Palsu;
-
Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan; Diutamakan mampu berbahasa Inggris; Mampu berkomunikasi dengan baik; Berpenampilan menarik.
b. Petugas Input data dan pindai: - Minimal lulusan SLTA/Sederajat; - Mampu mengoperasikan komputer; - Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan. c. Petugas Penerima Pembayaran: - Minimal lulusan SLTA/Sederajat; - Diutamakan pernah mengikuti Diklat Bendaharawan; - Mampu mengoperasikan komputer; - Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan. d. Petugas Sidik Jari dan Foto: - Minimal lulusan SLTA/Sederajat; - Mampu mengoperasikan komputer; - Berpenampilan menarik; - Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan. e. Petugas Pencatatan Nomor Register: - Minimal lulusan SLTA/Sederajat; - Mampu mengoperasikan komputer; - Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan. f. Petugas Pengecapan Izin Tinggal pada paspor: - Minimal lulusan SLTA/Sederajat; - Mampu mengoperasikan komputer; - Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan. g. Petugas Cetak: - Minimal lulusan SLTA/Sederajat; - Mampu mengoperasikan komputer; - Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan laporan.
9. PENGAWASAN INTERNAL: a. Dilakukan oleh Atasan Langsung; b. Konsisten dalam memberikan sanksi; c. Dibentuk Satuan Pengawasan Internal. 10. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN MELALUI: a. Loket Pelayanan Pengaduan dan Informasi/Customer Care; b. Call Centre: 081319066600, (021) 79170907, (021) 79170913, (021) 79170914; c. SMS Centre: 08111330161; d. Kotak Saran/Pengaduan; e. Jakarta selatan.imigrasi.go.id f. Twitter: @kanim_jaksel; Email:
[email protected]; Facebook: kantor imigrasi kelas I khusus jakarta selatan. 11. JUMLAH PELAKSANA: a. 1 (satu) orang pejabat struktural eselon III/b; b. 2 (dua) orang pejabat struktural eselon IV/b; c. 9 (sembilan) orang pejabat imigrasi; d. 27 (dua puluh tujuh) orang non pejabat imigrasi. 12. JAMINAN PELAYANAN: a. Kepastian waktu penyelesaian Izin Tinggal Tetap; b. Kepastian harga Izin Tinggal Tetap sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku; c. Sistem pelayanan yang terintegrasi dengan Pusat Data Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi. 13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN: a. Keamanan produk Kartu Izin Tinggal Tetap dijamin dengan menggunakan kertas khusus atau bahan yang dijamin keasliannya dengan tanda khusus; b. Kartu Izin Tinggal Tetap dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya; c. Keselematan dan kenyamanan dalam pelayanan melalui petugas satpam dan bebas dari praktek percaloan dan suap; d. Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan
perilaku pegawai yang terampil, cepat, tepat, santun, berperilaku dan berpedoman pada kode etik pegawai imigrasi. 14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA: Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar pelayanan yang dilakukan sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun.
KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS JAKARTA SELATAN ttd MARYOTO SUMADI M.S., S.H., M.M. NIP. 19591218 198403 1 001
