REFORMASI BIROKRASI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI JAKARTA
KEPALA KANTOR WILAYAH
Pembangunan Zona Integritas (ZI) Kriteria Keberhasilan : 1. Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dapat diimplementasikan secara serentak di seluruh jajaran KementerianHukum dan HAM. 2. Penetapan WBK bagi UPT yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tentang WBK. 3. Pencanangan Zona Integritas di lingkungan Kantor Wilayah Target Capaian : 1) Terlaksananya sosialisasi Zona Integritas kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah secara berjenjang sebanyak 2 (dua) kali 2) Pembentukan Tim Pengendalian Internal (SPIP) Kantor Wilayah 3) Tersedianya dokumen Pakta Integritas melalui : a. Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai; b. Sosialisasi aturan terkait pengendalian gratifikasi. c. Usulan kesiapan Kantor Wilayah dan UPT untuk WBK dan WBBM
9 Mei 2012, Penetapan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Penandatanganan Wilayah Bebas Korupsi pada Kantor Wilayah
3 Februari 2012 Sosialisasi Reformasi Birokrasi, Aula Lt. 4 Kanwil DKI
28 Mei 2012 Apel dan Penanda Tanganan Pakta Integritas di Lapas Cipinang
28 Mei 2012 Apel dan Penanda Tanganan Pakta Integritas di Lapas Salemba
Peningkatan Disiplin Pegawai Kriteria Keberhasilan : 1) Tingkat kehadiran pegawai 2) LHKPN Target Capaian: 1. Diterapkannya absensi secara elektronik (sesuai dengan Permenkumham yang mengatur tentang jam kerja) 2. Terselenggaranya apel (pembinaan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi) 3. Terlaksananya pengawasan pegawai oleh atasan langsung dalam hal jam istirahat 4. Terlaksananya penertiban laporan LHKPN bagi eselon II dan III beserta pengelola keuangan 5. Adanya penyesuaian kelas jabatan (grade) menurut hasil penilaian terhadap kinerja pegawai oleh atasan yang bersangkutan 6. Evaluasi penegakan disiplin pegawai
Mesin Absensi
APEL
LHKPN
Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi: A. Pola Pikir dan Budaya Kerja Kriteria Keberhasilan : 1) Terselenggaranya arahan pimpinan secara terus menerus kepada para pegawai terkait kepatuhan jam kerja dan disiplin kerja 2) Adanya rekapitulasi dan grafik pembayaran tunjangan kinerja utk mengukur kedisiplinan pegawai 3) Evaluasi
Target Capaian: 1) Terselenggaranya arahan pimpinan secara terus menerus kepada para pegawai terkait kepatuhan jam kerja dan disiplin kerja 2) Adanya rekapitulasi dan grafik pembayaran tunjangan kinerja utk mengukur kedisiplinan pegawai 3) Evaluasi
Bimtek Prolegda, Hotel Kaisar
Rapat Prolegda, Ruang JDIH
Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi: B. Penataan Peraturan Perundang-undangan Kriteria Keberhasilan : Organisasi yang tepat fungsi dan tepat sasaran (right function and right sizing)
Target Capaian: 1) Adanya Tim Penataan dan Inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi di lingkungan Kantor Wilayah 2) Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait tugas dan fungsi di lingkungan Kantor Wilayah 3) Evaluasi
Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi: C. Penataan dan Penguatan Organisasi Kriteria Keberhasilan : Organisasi yang tepat fungsi dan tepat sasaran (right function and right sizing)
Target Capaian: 1) Adanya Tim Evaluasi Kelembagaan di lingkungan Kantor Wilayah 2) Teridentifikasikannya data beban kerja dan indikator kinerja setiap satuan kerja di Kantor Wilayah 3) Evaluasi kelembagaan di lingkungan Kantor Wilayah
Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi: D. Penataan Tatalaksana Kriteria Keberhasilan : Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance
Target Capaian: 1) Adanya Tim Inventarisasi untuk usulan SOP 2) Terselenggaranya sosialisasi SOP kegiatan yang sudah diterbitkan 3) Terinventarisasikannya SOP / usulannya 4) Evaluasi
Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi: E. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Kriteria Keberhasilan : Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance
Target Capaian: 1) Tersosialisasikannya SIMPEG kepada semua satker dan Terwujudnya input data pegawai ke dalam SIMPEG 2) Terintegrasikannya/terwujudnya konsolidasi data pegawai termasuk semua perubahannya dari UPT dan Kanwil 3) Terintegrasikannya/terwujudnya konsolidasi data pegawai termasuk semua perubahannya dari Kanwil dan Kemenkumham 4) Evaluasi
Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi: F. Penguatan Pengawasan Kriteria Keberhasilan : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Target Capaian: 1) Terwujudnya koordinasi pendampingan implementasi SPIP 2) Terwujudnya efektifitas pengawasan melekat secara berjenjang dari atasan kepada bawahan 3) Evaluasi
1 Mei 2012, BIMTEK SPIP, Hotel Harris Jakarta
1 November 2012, Bimtek SPIP, Hotel Harris Sentul
Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi: G. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Kriteria Keberhasilan : Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Target Capaian: 1) Adanya percepatan penyerapan anggaran 2) Adanya pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja 3) Adanya pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja 4) Evaluasi
Percepatan Implementasi Reformasi Birokrasi: H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kriteria Keberhasilan : Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
Target Capaian: 1) Terbentuknya unit layanan pengaduan pada setiap satuan kerja 2) Adanya survei kepuasan pelanggan secara berkala 3) Adanya kesiapan satuan kerja menuju ISO sesuai syarat/kriteria yang ditetapkan 4) evaluasi
SK TIM SPIP
SK TIM SPIP
Survey Kepuasan Pengunjung Kotak Penilaian Kepuasan Pengunjung
Touchscreen Penilaian Kepuasan Pengunjung
Layanan SMS Pengaduan 021 71246248
DIVISI ADMINISTRASI
Transparansi dalam Promosi/Mutasi Pegawai sesuai Kompetensi kriteria kebrhasilan : Promosi/mutasi sesuai dengan kompetensi dan capaian kinerja Target Capaian: 1) Terlaksananya forum Baperjakat secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2) Adanya SK pejabat Eselon V dan pengusulan pejabat Eselon III, IV 3) Evaluasi mutasi/promosi
Pengadaan Barang Dan Jasa secara elektronis (E-Procurement) kriteria keberhasilan : 75 % pengadaan barang/jasa dilakukan secara electronis (eprocurement) sesuai kebijakan nasional. Target Capaian: 1) Terinventarisasikannya pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektronis 2) Terlaksananya Bimtek/FGD /arahan pimpinan terhadap pengelola ULP dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara electronis (e-procurement) sesuai kebijakan nasional
2012-10-24 Sosialisasi LPSE Kementerian Hukum dan HAM RI, AULA LT 4
Inventarisasi E-Procurement No
Paket Pengadaan
1
Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kanim Klas I Jakarta Timur
2
Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kanim Klas I Jakarta Timur
3
Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kanim Klas I Jakarta Timur
4
Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
5
Pembangunan Turap Lanjutan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
6
Pengadaan Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kanim Jakarta Timur
7
Pengadaan Barang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kanim Soekarno Hatta
8
Pengadaan Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Publik Kanim Jakarta Timur
9
Pengadaan Peningkatan Sarana Prasarana Pelayanan Publik Kanim Jakarta Timur
10
Pengadaan Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kanim Klas I Jakarta Timur
Inventarisasi E-Procurement No
Paket Pengadaan
11
Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Rutan Klas IIA Jakarta Timur
12
Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kantor Imigrasi Klas I Jakarta Pusat
13
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Rumah Detensi Imigrasi Jakarta
14
Pengadaan Barang/Jasa Perbaikan Service Area Lantai 1,2,3 dan 4 Kanim Jak Pus
15
Pengadaan Barang/Jasa Perbaikan Atap Gedung Kanim Klas I Jakarta Pusat
16
Pengadaan Barang/Jasa Penyimpanan Data Elektronik Kanim Jakarta Barat
17
Pengadaan Alat Printer, Scanner, UPS & Stabilizer di Lingkungan Kanim Jaksel
18
Pengadaan Alat Printer, Scanner, UPS & Stabilizer di Lingkungan Kanim Jaksel
19
Pengadaan/ Penggantian Ubin Gedung Kanim Jakarta Barat Penga
20
Pengadaan ATK Keperluan Pokok Perkantoran Kanim Klas I Khusus Jakarta Barat
Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik kriteria keberhasilan : Berfungsinya Law Center secara efektif sebagai ruang pelayanan informasi publik (kios informasi) Target Capaian: 1) Teroptimalisasikannya sarana dan prasarana yang ada untuk pemberian akses layanan dan pengaduan masyarakat 2) Terlaksananya Law Center sebagai pusat layanan informasi terpadu 3) Difungsikannya PPID 4) Sosialisasi UU KIP di jajaran Kantor Wilayah.
SK TIM SPIP
SK TIM SPIP
Bimtek Kehumasan, Hotel Kawanua Aerotel Jakarta 18 April 2013
Sosialisai Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik
TERIMA KASIH
DIVISI PEMASYARAKATAN
Optimalisasi Pelayanan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi (TI) Kriteria Keberhasilan : Layanan kunjungan, layanan informasi dan pengaduan berbasis Tehnologi Informasi. Target Capaian: 1) Terinventarisasikannya/ teridentifikasikannya kebutuhan layanan kunjungan, informasi dan pengaduan. 2) Terpenuhinya kebutuhan layanan kunjungan/informasi/pengaduan 3) Terselenggaranya optimalisasi pelayanan pemasyarakatan berbasis Tehnologi Informasi 4) Terlaksananya evaluasi atas pelayanan pemasyarakatan berbasis Tehnologi Informasi
Optimalisasi Pengelolaan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Kriteria Keberhasilan : Digunakannya database Pemasyarakatan dalam proses pelaksanaan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Target Capaian: 1) Terinventarisasikannya sarana untuk pelaksanaan SDP 2) Tersedianya sarana untuk pelaksanaan SDP (40%) 3) Terlaksananya evaluasi atas pelaksanaan SDP
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemasyarakatan Bebas Pungutan Liar Kriteria Keberhasilan : Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap pelayanan pemasyarakatan yang bebas pungutan liar Target Capaian: 1) Terbentuknya unit layanan informasi, kunjungan dan pengaduan 2) Terbentuknya tim SPIP di setiap UPT 3) Tersedianya sarana pengukuran kepuasan masyarakat. 4) Meningkatnya kepuasan masyarakat yang dilayani 5) Terlaksananya evaluasi peningkatan pelayanan pemasyarakat
TERIMA KASIH
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
Optimalisasi Koordinasi antara Kanwil Kemenkumham dengan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan dan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) serta Evaluasi Peraturan Daerah (Perda) Kriteria Keberhasilan : Terwujudnya harmonisasi Raperda dan evaluasi Perda Target Capaian: 1) Adanya Tim Harmonisasi Raperda 2) Terlaksananya koordinasi Tim Kanwil Kemenkumham dengan Pemda 3) Terinventarisasinya data Raperda dan Perda 4) Terlaksananya evaluasi Raperda dan Perda 5) Terlaksananya evaluasi pelaksaan tugas Tim Harmonisasi
Peningkatan Pelayanan Jasa Hukum Umum Kriteria Keberhasilan : Pelayanan Jasa Hukum Umum tanpa pungutan
Target Capaian: 1) Terlaksananya arahan pimpinan kepada pegawai dan satuan kerja yang memberikan pelayanan 2) Terlaksananya pelayanan jasa hukum umum bebas pungutan liar 3) Terlaksananya evaluasi pelaksanaan pelayanan jasa hukum umum
Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Pelayanan Jasa Hukum Umum Kriteria Keberhasilan : Terwujudnya kualitas dan kuantitas SDM pelayanan jasa hukum umum sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan pegawai
Target Capaian: 1) Terinventarisasikannya tenaga suncang, PPNS HKI, Tenaga fidusia, pewarganegaraan dan kenotariatan 2) Adanya penempatan pegawai pelayanan jasa hukum umum sesuai dengan kompetensi 3) Adanya usulan peningkatan kualitas/ Diklat dan kualitas/ penerimaan pegawai baru 4) Evaluasi
TERIMA KASIH
DIVISI KEIMIGRASIAN
Peningkatan Kualitas Pelayanan Keimigrasian Kriteria Keberhasilan : Masyarakat/ pengguna jasa keimigrasian dapat terlayani dengan baik
Target Capaian: 1) Terselenggaranya rapat internal dengan seluruh satuan kerja; 2) Tersusunya konsep tahapan-tahapan untuk perbailkan pelayanan 3) Terlaksananya tahapan perbaikan layanan 4) Terlaksananya evaluasi pelayanan keimigasian;
Customer Service
Sistem Antrian Digital
Fasilitas Mesin Inquiry Kantor Imigrasi menyediakan mesin Inquiry untuk mengetahui keberadaan berkas pemohon keimigrasian apakah sudah selesai atau masih ada di posisi petugas yang berwenang
Pelayanan Drop Box Kantor Imigrasi jika persyaratannya sudah dilengkapi, yaitu Paspor lama, KTP, KSK, Akte Lahir/ijazah/surat nikah masing-masing di foto copy satu kali dengan ukuran A4 yang memperlihatkan aslinya, kemudian dinyatakan lengkap, langsung dimasukkan ke Drop Box. Jadi tidak lagi melalui loket pelayanan umum seperti biasanya. Persisnya sebutan drop box, yaitu dalam bentuk kotak segi empat, tinggi sekitar 1 meter, lebar ½ meter, bagian depan terbuat dari kaca, diletakkan bersebelahan dengan poscustomer service jalan masuk samping kantor imigrasi. Setelah persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas imigrasi dan mendapatkan tanda terima, maka kesesokan harinya datang kembali untuk membayar besarnya biaya dan menjalani proses foto, wawancara, menandatangani buku paspor, dan sidik jari. Sekitar tiga hari kemudian papor yang baru sudah bisa diambil. Sitem pelayanan terpisah, kata Sigito Kamali ditemuiPortal-Nasional.Com di ruang kerjanya (14/3) semata-mata merupakan peningkatan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada pemohon yang sudah memiliki paspor untuk penggantian baru.
Pelayanan Permohonan Paspor melalui e-office
Paspor Online
• Kantor Imigrasi Klas I Khusus Jakarta Selatan memperoleh peringkat 2 dalam kompetisi 10 Layanan Publik Terprogresif dalam Kompetisi Open Govenment 2012.
TERIMA KASIH
