K
E
M
E
N
T
E
R
I
A
N
P
E
R
I
N
D
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 28 FEBRUARI 2011
U
S
T
R
I
A
N
A. SASARAN REFORMASI BIROKRASI
AREA PERUBAHAN
AREA PERUBAHAN
1
Kelembagaan (Organisasi)
Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
2
Tata Laksana
Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif,efisien,terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
3
Peraturan Perundangundangan
Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
4
Sumber Daya Manusia Aparatur
SDM Aparatur yang berintegritas, netral,kompeten,capable,profesional,berkinerja tinggi dan sejahtera
5
Pengawasan
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,kolusi dan nepotisme
6
Akuntabilitas
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Birokrasi
7
Pelayanan Publik
Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
8
Pola Pikir (Mind set) dan Budaya Kerja (Culture Set) Aparatur
Birokrasi dengan integritas dan Kinerja yang tinggi
9
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Memberikan peringatan dini tentang resiko kegagalan pencapaian target yang ditetapkan
2
B. PETA STRATEGI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok Departemen
Perspektif Pemangku Kepentingan
VISI DAN MISI Visi : Indonesia mampu menjadi negara industri tangguh pada tahun 2025 Misi : Membangun industri manufaktur untuk menjadi tulang punggung perekonomian
1
Kokohnya basis industri industri manufaktur dan industri andalan masa depan menjadi tulang punggung perekonomian nasional
Tingginya Nilai tambah industri
2
7
6
Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri
3
Kokohnya faktorfaktor penunjang pengembangan industri
Perumusan Kebijakan
4
Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri
5
Pelayanan & Fasilitasi
Mempersiapkan dan/atau Menetapkan Kebijakan dan produk hukum Industri Menetapkan rencana strategis dan/atau pengembangan industri prioritas dan industri andalan masa depan
Tersebarnya pembangunan industri
Kuat, lengkap dan dalamnya Struktur industri
Pengawasan, Pengendalian & Evaluasi
Mengembangkan R&D di instansi dan industri Memfasilitasi penerapan, pengembangan dan penggunaan Kekayaan intelektual Memfasilitasi pengembangan industri
Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB
Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri
Memfasilitasi promosi industri Memfasilitasi penerapan standardisasi
Menetapkan peta panduan pengembangan industri
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Mengusulkan insentif yang mendukung pengembangan ind
Mengkoordinasikan peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan
SDM
Organisasi & Ketatalaksanaan
Informasi
•Mengembangkan kemampuan SDM yang kompeten
Membangun organisasi yang Profesional dan Probisnis
Membangun sistem informasi industri yang terintegrasi & handal
Perencanaan Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan
Dana Meningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang profesional
3
C. PENJELASAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
SASARAN STRATEGIS (SS) I.
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN
II.
Meningkatnya nilai tambah industri
Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri
III.
Kokohnya faktor-faktor penunjang pengembangan industri
IV.
Tingginya Kemampuan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Industri
V.
VI.
Lengkap dan menguatnya struktur industri
Tersebarnya pembangunan industri VII. Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN
TARGET
1
Laju pertumbuhan industri
Persentase
6,8
2
Kontribusi industri manuf aktur terhadap PDB Nasional
Persentase
24,31
1
Pangsa pasar produk industri nasional terhadap total permintaan di pasar DN Pertumbuhan ekspor produk dan jasa industri nasional
Persentase
60
Persentase
10 - 15
3
Pangsa pasar produk dan jasa industri nasional di 5 (lima) negara utama tujuan ekspor utama
Persentase
35
1
Tingkat produktif itas SDM industri
250.000
2 1
Index iklim industri nasional Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Terapan Inov atif
Nilai Tambah (rupiah) per Tenaga Kerja Index Jumlah
2
Jumlah
50
1
Pemanf aatan hasil penelitian dan pengembangan oleh sektor industri Pertumbuhan inv estasi di Industri Hulu dan Antara
Jumlah
800
2
Tingkat kandungan lokal
Persentase
60
1
Rasio Jumlah Industri Jawa dengan Luar Jawa
Rasio
60 : 40
1
Tumbuhny a industri kecil diatas pertumbuhan eksnomi nasional Tumbuhny a industri menengah dua kali diatas industri kecil Meningkatny a jumlah output IKM y ang menjadi "OutSource" industri besar
Persentase
6,5
Persentase
13
Persentase
20
2
2 3
4 250
CATATAN 2010=4,99; 2013=7,99;
2011=7,80; 2014=8,17;
2012=7,85;
2010=23,92; 2011=24,40; 2012=24,89; 2013=25,39; 2014=25,90; 2010=60; 2013=60; 2010=15; 2013=19;
2011=60; 2014=60; 2011=16; 2014=20;
2010=35; 2013=35;
2011=35; 2014=35;
2012=60; 2012=17,5; 2012=35;
Menggunakan nilai 1 sampai 5.
4
PENJELASAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (lanjutan ........)
SASARAN STRATEGIS (SS)
PERSPEKTIF PROSES PELAKSANAAN TUGAS POKOK KEMENTERIAN
I.
II. III.
IV. V.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN
TARGET
Konsep
9
Peraturan
200
Paket
1
Mempersiapkan dan/atau Menetapkan Kebijakan Produk Hukum Industri
1 2
Konsep kebijakan dan produk hukum (RUU, RPP, R.Perpres/ R.Keppres) Kebijakan dan produk hukum y ang ditetapkan Menteri
Menetapkan rencana strategis dan/atau pengembangan industri prioritas dan industri Menetapkan peta panduan
1
Renstra 2010 -2014 & RENJA
1
Peta Panduan Pengembangan klaster Industri prioritas
pengembangan industri
2
Peta panduan industri unggulan prov insi
3
Peta panduan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota
1 2 1
Rekomendasi usulan insentif Perusahaan industri y ang memperoleh insentif Kerjasama R&D instansi dengan industri
1 2 1 2 3 4 1
Perusahaan y ang mendapatkan HKI Produk HKI y ang dikomersialkan (Paten) Tingkat utilisasi kapasitas produksi Perusahaan y ang mendapat akses ke sumber pembiay aan Perusahaan y ang mendapat akses ke sumber bahan baku Perjanjian kerjasama Internasional Perusahaan mengikuti seminar/konf rensi, pameran, misi dagang/inv estasi Rancangan SNI y ang diusulkan Penambahan SNI wajib y ang diterapkan Perusahaan y ang menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 90012008 (Pedoman BSN10 dan GKM) Tingkat kepuasan pelanggan
Mengusulkan insentif yang mendukung pengembangan industri Mengembangkan R & D di
instansi dan industri Memfasilitasi penerapan, pengembangan dan penggunaan Kekayaan VII. Memfasilitasi pengembangan industri VI.
VIII. Memfasilitasi promosi industri IX.
Memfasilitasi penerapan standardisasi
1 2. 3
X.
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
1
XI.
Mengkoordinasikan peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta XII. kewirausahaan Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf XIII. Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri
1 2 1 2 1 2
Instruktur y ang bersertif ikat Jurusan pada lembaga pendidikan dan lembaga diklat y ang terakreditasi Tingkat Penurunan peny impangan minimal Terbangunny a Sistem Pengendalian Intern di unit kerja Laporan ev aluasi pelaksanaan kebijakan Tingkat penurunan peny impangan pelaksanaan kebijakan industri
Klaster
32
Prov insi
33
Kabupaten /Kota
480
Jenis Perusahaan Kerjasama
10 1500 18
Perusahaan Produk Presentase Perusahaan Perusahaan MoU Perusahaan
1100 50 80 3000 200 25 5160
RSNI SNI Perusahaan
600 50 1000
Index
4
Jumlah Jumlah
100 24
Presentase Satuan kerja Laporan Presentase
60 57 10 40
CATATAN
Bersifat pengaturan bidang industri.
Penilaian menggunakan angka 1 hingga 5 (dari sangat tidak puas hingga sangat puas)
5
PENJELASAN SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (lanjutan ........)
SASARAN STRATEGIS (SS)
PERSPEKTIF PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
I.
Mengembangkan kemampuan SDM aparatur yang kompeten
II.
Membangun organisasi yang profesional dan probisnis III. Membangun sistem informasi yang terintegrasi & handal IV. Meningkatkan kualitas perencanaan dan Pelaporan V.
Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN
TARGET
CATATAN
Index
3
2 SDM aparatur y ang kompeten
Persentase
90
Menggunakan nilai 1 sampai 5 dengan mengikuti standar kompetensi y ang akan dibangun oleh masing-masing Dirjen bersama dengan Biro Kepegawaian Kemungkinan hany a menjadi tugas untuk Biro Kepegawaian saja, kecuali di masing-masing unit organisasi sudah melakukan penilaian kompetensi
1 Penerapan sistem manajemen mutu
Satuan Kerja
57
1 2 1 2 3 1 2
Paket Jumlah Presentase Presentase Presentase Persentase Persentase
20 6.000.000 100 95 85 95 100
1 Standar kompetensi SDM aparatur
Tersediany a sistem inf ormasi online Pengguna y ang mengakses Kesesuaian Program dengan KIN Tingkat persetujuan rencana kegiatan (zero stars ) Tingkat ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan Tingkat peny erapan anggaran Tingkat kualitas laporan keuangan (WTP)
6
D. PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
JENIS LAYANAN PUBLIK NO.
UNIT KERJA
1.
Ditjen IAK/ Ditjen IA
2.
JUMLAH
(PERMENPERIN Nomor 34/MIND/PER/3/2010
AKTIF
41 Jenis Layanan
20 Jenis Layanan
Ditjen IATT/ Ditjen IUBTT
9 Jenis Layanan
6 Jenis Layanan
3.
Ditjen ILMTA/ Ditjen BIM
18 Jenis Layanan
10 Jenis Layanan
4.
Ditjen IKM
3 Jenis Layanan
3 Jenis Layanan
5.
BPPI/ BPKIMI
9 Jenis Layanan
9 Jenis Layanan
6.
Setjen
3 Jenis Layanan
1 Jenis Layanan
83 Jenis Layanan
49 Jenis Layanan
Jumlah
7
REALISASI LAYANAN PUBLIK TAHUN 2009 DAN 2010 REALISASI UNIT
DITJEN IA
2009
LAYANAN PUBLIK
PENGGUNAAN E-LICENSING
2010
JUMLAH
RATA2 WAKTU
JUMLAH
RATA2 WAKTU
SUDAH
1. Penerbitan Rekomendasi Importir Produsen (IP) Gula;
154
7hr
38
5hr
V
2. Penerbitan Rekomendasi Importir Produsen (IP) Raw Sugar 3. Penerbitan Rekomendasi Importir Terdaftar (IT) Garam dan Importir Produsen (IP) Garam Non-Iodisasi dan Iodisasi
16
7hr
32
5hr
V
41
7hr
23
7hr
V
4. Penerbitan Rekomendasi Importir Produsen (IP) Nitro Cellulose 5. Penerbitan Rekomendasi Importir Produsen (IP) Prekursor Non Farmasi
1
3hr
1
3hr
V
55
5hr
33
4hr
V
6. Penerbitan Rekomendasi Importir Produsen Limbah Non B3 (IP-L Non B3) Kertas Bekas
22
3hr
19
3hr
V
7. Penerbitan Rekomendasi Importir Terdaftar (IT) Polycarbonate Optical Grade dan Cakram Optik Kosong;
52
5hr
60
5hr
V
BELUM
8
REALISASI UNIT
DITJEN IA
2009
LAYANAN PUBLIK
PENGGUNAAN E-LICENSING
2010
JUMLAH
RATA2 WAKTU
JUMLAH
RATA2 WAKTU
SUDAH
8. Penerbitan Importir Produsen (IP) Cullet
5
6hr
4
6hr
V
9. Penerbitan Rekomendasi Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau 10. Penerbitan Rekomendasi Importir Produsen (IP) Beras Pecah 100%; 11. Penerbitan Rekomendasi Importir Produsen (IP) Beras Ketan Pecah 100%; 12. Penerbitan Rekomendasi Importir Produsen (IP) dan Importir Terdaftar (IT) Bahan Perusak Ozon (BPO); 13. Penerbitan Rekomendasi Importir Produsen (IP) Cengkeh 14. Penerbitan Rekomendasi Importir Produsen Limbah Non B3 (IP-L Non B3) Scrap Plastik
475
5hr
497
3hr
V
26
5hr
14
5hr
V
6
5hr
11
5hr
V
33
4hr
21
4hr
V
4
7hr
2
7hr
47
5hr
15
5hr
BELUM
V V
9
REALISASI UNIT
DITJEN IA
2009
LAYANAN PUBLIK
15. Penerbitan Surat Pendaftaran Jenis Semen (SPJS); 16. Penerbitan Surat Pendaftaran Tipe Ban (SPTB); 17. Penerbitan Surat Pendaftaran Jenis Kaca (SPJK) Pengaman; 18. Penerbitan Surat Pendaftaran Helm; 19. Penerbitan Surat Pendaftaran Melamin; 20. Penerbitan Pertimbangan Teknis (Pertek) Pupuk a. NPK; b. KCL; c. TSP; d. Urea; e. ZA; f. AP 36; g. Fostfat Alam. 21. Penerbitan Rekomendasi IUI Pengganti yang Hilang/Rusak, Perubahan Nama, Alamat dan atau Penanggung Jawab Industri Minuman Beralkohol;
PENGGUNAAN E-LICENSING
2010
JUMLAH
RATA2 WAKTU
JUMLAH
RATA2 WAKTU
SUDAH
1
5hr
1
5hr
V
115
5hr
170
4hr
V
12
5hr
15
5hr
V
-
-
1
5hr
V
-
-
-
-
V
45
5hr
V
3
3hr
V
3
5hr
BELUM
10
REALISASI UNIT
DITJEN IUBTT
2009
LAYANAN PUBLIK
PENGGUNAAN E-LICENSING
2010
JUMLAH
RATA2 WAKTU
JUMLAH
RATA2 WAKTU
SUDAH
BELUM
1.
Penerbitan Surat Pengakuan Keagenan kendaraan bermotor
148
6
41
4
V
2.
Penerbitan TPT Kendaraan Bermotor; Penerbitan Rekomendasi Teknis Impor Mesin Multifungsi berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna &Mesin Printer Berwarna; Penerbitan Pertimbangan Teknis atas impor barang modal bukan baru terhadap perusahaan rekondisi mesin fotokopi tidak berwarna dan peralatan lainnya; Penerbitan Pertimbangan Teknis atas Impor Mesin dan Bagian Kendaraan Bermotor Bukan Baru oleh Industri Remanufacturing; Penerbitan Pertimbangan Teknis Atas Impor Kapal Bukan Baru.
1408
4
1302
4
V
76
3
68
3
V
101
3
21
3
V
137
5
20
5
V
19
4
25
4
V
3.
4.
5.
6.
11
REALISASI UNIT
DITJEN BIM
2009
LAYANAN PUBLIK
PENGGUNAAN E-LICENSING
2010
JUMLAH
RATA2 WAKTU
JUMLAH
RATA2 WAKTU
SUDAH
1828
6
389
6
V
1.
Pertimbangan teknis IP besi baja
2.
Penerbitan rekomendasi persetujuan ekspor skrap logam
274
5
155
5
V
3.
Pertimbangan teknis SNI
366
6
489
6
V
4.
Penerbitan rekomendasi IPL
5.
Penerbitan rekomendasi impor mesin dan perlatan mesin untuk cakram optik
15
5
50
4
V
6.
Penerbitan rekomendasi impor mesin bukan baru Penerbitan rekomendasi importir produsen tekstil (rek IP tekstil)
137
5
320
4
V
148
6
313
4
V
Penerbitan rekomendasi persetujuan ekspor emas atau perak
14
3–4
16
3–4
V
Penerbitan rekomendasi sebagai importir produsen limbah non bahan berbahaya dan beracun 10. Penerbitan Pertimbangan Teknis SNI Wajib Tabung LPG 3 Kg;
91
6
66
6
V
366
6
489
6
V
7. 8. 9.
BELUM
12
REALISASI UNIT
LAYANAN PUBLIK
2009 JUMLAH
DITJEN IKM
1.
PENGGUNAAN E-LICENSING
2010 RATA2 WAKTU
Pelayanan Klinik 350 2-3 hr Pengembangan Desain Kemasan dan Merk 2. Pelayanan klinik HKI-IKM; - Merek 295 - Hak Cipta 40 - Desain Industri 13 - Paten 4 3. Bimbingan Teknis dan 160 Org 14 hr Pendampingan Usaha Dalam Rangka Pengembangan IKM oleh Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI). Catatan : - Penyelesaian proses pendaftaran ke Ditjen HKI rata-rata 3-4 hari
JUMLAH
RATA2 WAKTU
504
2-3 hr
SUDAH
BELUM V
V 109 12 2 240 Org
14 hr
V
- Proses sertifikasi di Ditjen HKI rata-rata memakan waktu minimal 2 tahun untuk Merek, Hak cipta dan Desain Industri serta minimal 4 tahun untuk Paten.
13
REALISASI UNIT
2009
LAYANAN PUBLIK
JUMLAH 1. BPKIMI
SETJEN
Sertifikasi: a.Sertifikasi Produk Pengguna Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI); b.Sistem Manajemen Mutu; dan c. Personil.
1.319 1.141
PENGGUNAAN E-LICENSING
2010 RATA2 WAKTU
JUMLAH
RATA2 WAKTU
51 hr
1.095 940
48 hr
139 39
39 hr -
122 33
39 hr 1 hr
SUDAH V
2.
Pengujian Bahan, Produk dan Barang Teknik;
40.554
11 hr
32.559
11 hr
V
3.
Kalibrasi Peralatan Mesin dan Laboratorium;
5.849
4 hr
4.545
4 hr
V
4.
Inspeksi Teknis, Standarisasi dan Pengawasan Mutu Produk;
381
15 hr
304
15 hr
V
631
4 hr
455
3 hr
V
5.
Pelatihan Teknik Operasional;
6.
Kerjasama Litbang;
31
50 hr
34
29 hr
V
7.
Konsultasi Keteknikan;
81
40 hr
153
31 hr
V
8.
Rancang bangun dan Perekayasaan;
58
14 hr
39
3 hr
V
9.
Penanganan Pencemaran;
8.963
1 hr
26.119
4 hr
V
1.
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
129 paket
343 paket
BELUM
V
14
Penilaian Integritas Layanan Publik oleh KPK Integritas
Variabel Pengalaman Integritas
Indikator Pengalaman Korupsi
Cara Pandang thd Korupsi Lingkungan Kerja
Indeks Integritas Nasional Potensi Integritas
Sistem Administrasi
Perilaku Individu) Pencegahan Korupsi
Sub-Indikator Frekuensi pemberian gratifikasi Jumlah/Besaran gratifikasi Waktu pemberian gratifikasi Arti pemberian gratifikasi Tujuan pemberian gratifikasi Kebiasaan pemberian gratifikasi Kebutuhan pertemuan di luar prosedur Keterlibatan calo Fasilitas di sekitar lingkungan pelayanan Suasana/kondisi di sekitar palayanan Kepraktisan SOP Keterbukaan informasi Pemanfaatan teknologi informasi Keadilan dalam layanan Ekspektasi petugas terhadap gratifikasi Perilaku pengguna layanan Tingkat Upaya Anti Korupsi Mekanisme pengaduan masyarakat
15
Hasil Survey Integritas Layanan Publik 2010 oleh KPK No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Instansi Kementerian Pertanian BKPM Bank Indonesia PT. KBN BPOM Kementerian Luar Negeri PT. Sucofindo Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Energi dan ESDM Kementerian Kehutanan Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan Nasional RSCM Kementerian Perindustrian PT. Pelindo II Kementerian Keuangan Pemkot Surabaya Pemkot Samarinda Kementerian Perdagangan BNP2TKI Pemkot Yogyakarta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pengadilan Negeri Pemkot Ambon Pemkot Tanjung Pinang
Integritas 7.63 7.53 7.35 7.31 7.27 7.10 7.05 7.01 7.00 6.98 6.83 6.68 6.66 6.53 6.37 6.35 6.13 6.11 6.10 5.94 5.89 5.68 5.60 5.60 5.59
No 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
INSTANSI Pemkot Pontianak PLN Pemkot Serang Kemenag Pemkot Jakarta Barat Pemkot Jakarta Timur Pemkot Jakarta Pusat Pemkot Mataram Pemkot Jakarta Utara Kemekumham BPN PT. Angkasa Pura II Kementerian Kelautan dan Perikanan Pemkot Bandung Pemkot Semarang Kepolisian Pemkot Jakarta Selatan Pemkot Pekanbaru Pemkot Manado Pemkot Jayapura Pemkot Makassar Kementerian Perhubungan Pemkot Palembang Pemkot Bandar Lampung Pemkot Medan
Integritas 5.58 5.47 5.47 5.46 5.45 5.44 5.44 5.41 5.36 5.30 5.21 5.19 5.03 4.83 4.67 4.60 4.58 4.56 4.53 4.51 4.46 4.21 4.19 4.05 3.66
16
E. Peningkatan Layanan Publik 1. Sistem Layanan Elektronik (E-Lisencing) Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik diperlukan sarana teknologi informasi yang handal. Perbaikan proses pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perindustrian merupakan upaya dalam memenuhi tuntutan masyarakat dalam aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta kesamaan hak. Keterpaduan sistem penyelenggaraan pemerintahan melalui jaringan informasi secara online terus dikembangkan terutama dalam penyelenggaraan pelayanan publik, tersedianya data dan informasi yang dapat dianalisa dan dihasilkan secara cepat, akurat dan aman.Sistem Informasi Layanan Publik dengan E-licensing dapat diakses melalui http://e-licensing.depperin.go.id Tampilan Sistem Informasi Layanan secara elektronik (e-licensing) sebagai berikut :
17
Data Rekomendasi :
Sesuai dengan komitmen untuk memberi pelayanan publik yang lebih baik, maka pelayanan proses perijinan dan rekomendasi yang dilakukan melalui suatu sistem elektronik (elisencing) adalah untuk : a. Menyediakan sistem pelayanan yang mudah, murah, nyaman, aman dan memberikan kepastian usaha. b. Memfasilitasi percepatan atas penyelesaian proses perijinan/rekomendasi. c. Memberikan kepastian biaya dan waktu pelayanan. d. Pemanfaatan sumber daya yang lebih efektif dan efisien. e. Mehilangkan redudansi dan duplikasi data. f. Meningkatkan validitas dan akurasi data.
18
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Untuk meningkatkan pelayanan publik Kementerian Perindustrian perlu Membangun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Adapun PTSP Kementerian Perindustrian didasarkan kepada : VISI
: Terwujudnya Pelayanan Terpadu satu Pintu secara Elektronik untuk memfasilitasi seluruh proses pelayanan dan informasi Kementerian Perindustrian; MISI : Menciptakan iklim usaha yang kondusif kepada dunia usaha; STRATEGI : A. Melakukan koordinasi antar Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian; B. Menyempurnakan perangkat hukum; C. Meningkatkan SDM untuk pengelolaan PTSP.
PENYEDERHANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERIJINAN REKOMENDASI SERTIFIKASI KONSULTASI FASILITASI
KEPUASAN PELANGGAN
SISTEM DAN PROSEDUR
PTSP
Waktu Biaya Berbasis IT
MELALUI PELAYANAN
FAKTOR PENDUKUNG
KELEMBAGAAN SUMBERDAYA MANUSIA SARANA DAN PRASANA PEMBIAYAAN
PRIMA
19
ARSITEKTUR PORTAL PTSP
BERITA
PENYELENGGARA
PENGGUNA
Industriawan/Pebisnis
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Electronic
DJ IKM DJ IAK DJ BIM
PTSP
DJ IUBTT SETJEN
Paper
BPKIMI BALAI-BALAI KANTOR PEMERINTAH LAINNYA
Nasional/Regional Network SW
20
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (Instruksi Menteri Perindustrian No. NO.765/M-IND/11/2010)
1. Standar Operasional Prosedur Layanan (SOP); 2. Sarana, Prasarana, dan Media Informasi, yang memadai : a. Ruang layanan yang representatif dilengkapi dengan ruang tunggu dan loket pembayaran; b. Kotak saran dan pengaduan; c. Hotline/call center; d. Buku/flyer/banner/papan pengumuman informasi syarat dan ketentuan layanan; poster, slogan, atau banner anti korupsi/gratifikasi; 3. Sumber Daya Manusia: a. Petugas Front Office/Costumer Service yang kompeten; b. Petugas teknis yang profesional; 4. Sistem Informasi Layanan: a. Sistem informasi dan progress layanan secara online melalui internet & sms; b. Sistem aplikasi informasi layanan yang multiuser dan userfriendly; 5. Survey kepuasan pelanggan. 21
M Agrieco S
22
