Perkembangan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian

Perkembangan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian

Alex S.W. Retraubun (Wakil Menteri Perindustrian)

This page was created using Nitro PDF trial software. To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

OUTLINES I. Diagram Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian

3

II. Aspek Utama Kelembagaan (Organisasi)

4

III. Aspek Utama Ketatalaksanaan (Proses Bisnis)

19

IV. Aspek Utama Sumber Daya Manusia (SDM)

35

V. Program Tambahan Reformasi Birokrasi

56

VI. Aspek Perubahan Reformasi Birokrasi

82

VII. Perkembangan Usulan Reformasi Birokrasi

87


2

I. Diagram RB Kementerian Perindustrian Landasan Hukum : UU No. 17/2007, Perpres No.28/2008 Permenpan No. PER/15/M.PAN/7/2008 Permenpan No. PER/04/M.PAN/4/2009 Permenperin No. 59/M-IND/PER/8/2008 Permenperin No. 42/M-IND/PER/4/2009 Redefenisi visi, misi Kelembagaan Postur Birokrasi 2025 Deregulasi & Regul. Perat. Kinerja Organisasi Restrukturisasi Organisasi Penguatan Org. Pegawai Analisis Beban kerja Penguatan Org. Diklat Perbaikan Sarana & Pras

Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian

Ketatalaksanaan Pelayanan Publik SOP Pelayanan Publik E-Licensing PTSP SOP Internal E-Archieve Manajemen Perubahan Analisis & Eval. Jab.

SDM Assesmen Peg. Disiplin dan Kinerja Peg. Kode Etik Rekrutmen Sistem Kediklatan Sistem Rotasi, Mutasi, Proms Database Pegawai

Visi : Indonesia mampu menjadi negara industri tangguh pada th 2025 Misi : Membangun industri manufaktur untuk menjadi tulang punggung perekonomian

Tingginya nilai tambah industri Bersih

Birokrasi

Perubahan : • Pola Pikir • Budaya Kerja • Perilaku

Tingginya pengusaan pasar dalam dan LN

Efektif, Efisien, Produktif

Kokoknya faktor-faktor penunjang ind.

Transparan

Tingginya inovasi dan penguasaan TI

Melayani Masyarakat Akuntabel

Kuat, lengkap dan dalamnya SI Tersebarnya pembangunan industri

This page was created using Nitro PDF trial software. Meningkatnya peran IKM terhadap PDB To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

3

II. Aspek Utama Kelembagaan (Organisasi) 1

Mendefinisikan Kembali Visi, Misi dan Strategi

2

Penilaian Kinerja Organisasi

3

Restrukturisasi Organisasi


4

a. MENDEFINISIKAN KEMBALI VISI, MISI DAN STRATEGI VISI DAN MISI

Perspektif Pemangku Kepentingan

Visi : Indonesia mampu menjadi negara industri tangguh pada tahun 2025 Misi : Membangun industri manufaktur untuk menjadi tulang punggung perekonomian

1

Kokohnya basis industri industri manufaktur dan industri andalan masa depan menjadi tulang punggung perekonomian nasional

Tingginya Nilai tambah industri

2

Tingginya penguasaan pasar dalam dan luar negeri

Kokohnya faktorfaktor penunjang pengembangan industri

Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok Kementerian

3

Perspektif Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

1

Perumusan Kebijakan Mempersiapkan dan/atau Menetapkan Kebijakan dan produk hukum Industri Menetapkan rencana strategis dan/atau pengembangan industri prioritas dan industri andalan masa depan Menetapkan peta panduan pengembangan industri Mengusulkan insentif yang mendukung pengembangan ind

4

Tingginya kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi industri

5

7

Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDB

6

Tersebarnya pembangunan industri

Kuat, lengkap dan dalamnya Struktur industri

Pelayanan & Fasilitasi

Pengawasan, Pengendalian & Evaluasi

Mengembangkan R&D di instansi dan industri

Mengoptimalkan budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

Memfasilitasi penerapan, pengembangan dan penggunaan Kekayaan intelektual Memfasilitasi pengembangan industri

Mengoptimalkan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan efektifitas pencapaian kinerja industri

Memfasilitasi promosi industri Memfasilitasi penerapan standardisasi Meningkatkan kualitas pelayanan publik Mengkoordinasikan peningkatan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan serta kewirausahaan

SDM

Organisasi & Ketatalaksanaan

Informasi

Perencanaan

Dana

• Mengembangkan kemampuan SDM yang kompeten

Membangun organisasi yang Profesional dan Probisnis

Membangun sistem informasi industri yang terintegrasi & handal

Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan

Meningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang profesional


5

b. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)


6


7


8


9


10


11

2

PENILAIAN KINERJA UNIT ORGANISASI Penilaian kinerja unit organisasi bertujuan untuk meningkatkan disiplin kerja dan kinerja pegawai dalam rangka produktifitas kerja. Penilaian kinerja organisasi dilakukan oleh tim yang terdiri dari unit-unit kerja dengan tahapan dan indikator yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian sudah diterapkan sejak Tahun 2006 dengan penyempurnaan kriteria penilaian. Tahun 2006 NO 1 2

INDIKATOR Absensi Realisasi Anggaran

BOBOT 60% 40% Tahun 2007

NO

INDIKATOR

BOBOT

1

Absensi

35%

2 3 4

Realisasi Anggaran Laporan Kinerja Triwulan (PP 39) Laporan Keuangan Semester (SAK & SABMN)

35% 10% 10%

5

LAKIP

5%

6

Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan

5%

Tahun 2008 NO

INDIKATOR

BOBOT

1

Absensi

25%

2 3

Realisasi Anggaran Laporan Kinerja Triwulan (PP 39)

35% 10%

4

Laporan Keuangan Semester (SAK & SABMN)

15%

5

LAKIP

6 Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan This page was created using Nitro PDF trial software. To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

5% 10% 12

Penilaian kinerja unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian tahun 2009 tercermin pada tabel berikut : NO

KRITERIA PENILAIAN

BOBOT (%)

1.

Absensi

25

2.

Realisasi Anggaran

15

3.

Produktifitas Kerja

10

4.

Kesesuaian Program Kegiatan, Tupoksi dan Renstra

10

5.

Laporan Keuangan Semester (SAK dan SABMN)

10

6.

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pem. (PP 39)

10

7.

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan

5

8.

LAKIP

5

9.

Program 5-K

10 Total Bobot


100

13

Contoh pelaksanaan penilaian kinerja unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian adalah berbentuk piagam penghargaan dan pengumuman melalui banner seperti berikut :

Sistem Reward dan Punishment tersebut telah dapat memacu peningkatan disiplin para pegawai pageEselon was created Nitro PDF trial software. serta kinerja dari masing-masingThis unit I, using sistem ini terus dikaji dan disempurnakan. To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

14

3

RESTRUKTURISASI ORGANISASI Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian (Existing) MENTERI PERINDUSTRIAN

STAF AHLI (4)

SEKRETARIAT JENDERAL

BIRO PERENCANAAN BIRO KEPEGAWAIAN BIRO KEUANGAN BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

BIRO UMUM DAN HUMAS PUSAT ADMINISTRASI KERJASAMA INTERNASIONAL

DITJEN INDUSTRI LOGAM, MESIN, TEKSTIL DAN ANEKA

DITJEN INDUSTRI AGRO DAN KIMIA

DITJEN INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

SET DITJEN

SET DITJEN

SET DITJEN

SET DITJEN

SET BADAN

DIT INDUSTRI LOGAM

DIT INDUSTRI MAKANAN

DIT INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DARAT DAN KEDIRGANTARAAN

DIT INDUSTRI PANGAN

PUSLITBANG IKLIM USAHA DAN ANALISA INDUSTRI

DIT INDUSTRI MESIN

DIT INDUSTRI MINUMAN DAN TEMBAKAU

DIT INDUSTRI MARITIM DAN JASA KETEKNIKAN

DIT INDUSTRI SANDANG

PUSAT STANDARDISAS I

DIT INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

DIT INDUSTRI HASIL HUTAN DAN PERKEBUNAN

DIT INDUSTRI TELEMATIKA

DIT INDUSTRI KIMIA DAN BAHAN BANGUNAN

PUSLITBANG TEKNOLOGI INDUSTRI

DIT INDUSTRI ANEKA

DIT INDUSTRI KIMIA HULU

DIT INDUSTRI ELEKTRONIKA

PUSAT DATA DAN INFORMASI

UPT BALAI DIKLAT INDUSTRI (7)

DIT INDUSTRI LOGAM DAN ELEKTRONIKA

UPT BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA

DIT INDUSTRI KIMIA HILIR

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI

ATASE PERINDUSTRIAN (4)

DITJEN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

PENDIDIKAN

INSPEKTORAT JENDERAL

SET ITJEN

INSPEKTORAT I

INSPEKTORAT II

INSPEKTORAT III

INSPEKTORAT IV PUSLITBANG SUMBERDAYA, LINGKUNGAN HIDUP DAN ENERGI

UPT BALAI BESAR (11) UPT

PENDIDIKAN TINGGIwas (8) MENENGAH KEJURUAN This page created using Nitro PDF trial software.BARISTAND INTERNASIONAL (9) INDUSTRI (11) To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

15

a. ALASAN RESTRUKTURISASI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Tugas Pengembangan industri ke depan dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara industri yang tangguh tahun 2025 (Visi 2025 dalam Kebijakan Industri Nasional Perpres No. 28 tahun 2008) dirasakan semakin berat, mengingat :  Linkungan strategis dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir telah berubah

 

 

dengan sangat cepat dan dinamis, sementara kinerja industri lima tahun terakhir cenderung terus menurun; Globalisasi di bidang ekonomi telah berlangsung, sehingga tidak banyak lagi pilihan kebijakan perlindungan industri yang dapat digunakan; Era otonomi daerah telah menyebabkan perubahan paradigma perkembangan industri yang sebelumnya bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi; Banyaknya peraturan perundang-undangan baru yang mengikat yang perlu diperhatikan oleh industri; dan Organisasi Kementerian Perindustrian saat ini telah lebih dari 30 (tiga puluh) tahun relatif tidak mengalami perubahan dan telah dirasakan tidak tepat lagi mendukung dinamika perkembangan ekonomi dan industri yang tengah berlangsung This page was created using Nitro PDF trial software. To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

16

b. TUJUAN RESTRUKTURISASI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  Mengantisipasi perubahan lingkungan nasional dan internasional;  Menjawab tantangan dan permasalahan yang dihadapi sektor industri

manufaktur;  Melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 28/2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, dan peraturan perundang-undangan lainnya;  Mendukungpencapaian target peta strategi dan indikator kinerja utama pengembangan industri nasional; serta  Melaksanakan Reformasi Birokrasi, khususnya dalam aspek kelembagaan, guna mewujudkan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran. Restrukturisasi organisasi akan menggunakan campuran pendekatan Sektoral, Fungsional, maupun Regional.


17

Struktur Organisasi Kementerian Perindustrian (Tahap Usulan Pada Kementerian PAN)

MENTERI PERINDUSTRIAN WAKIL MENTERI STAF AHLI (3) BAGIAN TATA USAHA

SEKRETARIAT JENDERAL

DITJEN BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

DITJEN INDUSTRI AGRO

DITJEN INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI

DITJEN IKM

DITJEN PERWILAYAHAN INDUSTRI

DITJEN. KERJASAMA INDUSTRI INTERNASIONAL

BADAN PERENCANAAN KEBIJAKAN, IKLIM, DAN MUTU

INSPEKTORAT JENDERAL

BIRO PERENCANAAN

SET DITJEN

SET DITJEN

SET DITJEN

SET DITJEN

SET DITJEN

SET DITJEN

SET BADAN

SET ITJEN

BIRO SDM

DIT INDUSTRI MATERIAL DASAR, PERMESINAN & ALAT PERTANIAN

DIT INDUSTRI HASIL HUTAN & PERKEBUNAN

DIT INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DARAT DAN KEDIRGANTARAAN

DIT PENGEMB IKM KAWASAN BARAT

DIT PENGEMB FASILITAS KEINDUSTRIAN KAWASAN BARAT

DIT. KERJASAMA INDUSTRI WILAYAH I

PUSAT STANDARDISASI DAN HKI

INSPEKTORAT I

BIRO KEUANGAN

DIT INDUSTRI KIMIA DASAR

DIT INDUSTRI HASIL LAUT, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

DIT INDUSTRI ELEKTRONIKA & TELEMATIKA

DIT PENGEMB IKM KAWASAN TENGAH

DIT PENGEMB FASILITAS KEINDUSTRIAN KAWASAN TENGAH

DIT KERJASAMA INDUSTRI WILAYAH II

PUSAT IKLIM USAHA, ANALISIS KEBIJAKAN INDUSTRI DAN PERMODELAN

INSPEKTORAT II

BIRO HUKUM

DIT INDUSTRI KIMIA HILIR

DIT INDUSTRI MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU

DIT INDUSTRI MARITIM, ALAT PELESTARI LINGKUNGAN, TEKNOLOGI TINGGI DAN JASA INDUSTRI

DIT PENGEMB IKM KAWASAN TIMUR

DIT PENGEMB FASILITAS KEINDUSTRIAN KAWASAN TIMUR

DIT. KERJASAMA INDUSTRI WILAYAH III

BIRO UMUM

DIT INDUSTRI TPT & ANEKA

BALAI BESAR

BALAI BESAR

1. BALAI BESAR INDUSTRI AGRO 2. BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN 3. BALAI BESAR PULP & KERTAS

1. BALAI BESAR KERAMIK 2. BALAI BESAR BAHAN & BARANG TEKNIK 3. BALAI BESAR PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

PUSAT DATA DAN INFORMASI

PUSAT HUMAS PUSAT MANAJEMEN KINERJA & PENGEMBANGAN ORGANISASI

PUSAT PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI

ATASE PERINDUSTRIAN (4)

BALAI BESAR 1. BALAI BESAR LOGAM & MESIN 2. BALAI BESAR KULIT KARET & PLASTIK 3. BALAI BESAR TEKSTIL 4. BALAI BESAR KIMIA & KEMASAN

1. PENDIDIKAN TINGGI (8) 2. PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN INTERNASIONAL (9)

BALAI DIKLAT INDUSTRI (7) 1. BALAI BESAR KERAJINAN & BATIK 2. BARISTAND 3. BALAI PENGEMBANG AN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA

PUSAT LINGKUNGAN HIDUP & TEKNOLOGI HIJAU

INSPEKTORAT III

INSPEKTORAT IV

UPT SERTIFIKASI INDUSTRI

Keterangan: •Kawasan Barat: Sumatera dan Kalimantan •Kawasan Tengah: Jawa, Madura, dan Bali •Kawasan Timur: Sulawesi, Maluku, NTB, NTT dan Papua •Wilayah I: Amerika dan Eropa •Wilayah II: Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Tengah dan Australia Timur using Tengah danPDF Afrika This •Wilayah page wasIII: created Nitro trial software.

To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

18

III. Aspek Utama Ketatalaksanaan (Proses Bisnis) 1

Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian

2

SOP Layanan Publik

3

E-Licensing

4

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

5

Rencana Aksi Peningkatan Integritas Layanan Publik


19

1 PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Segala upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian Perindustrian pada dasarnya diarahkan untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada publik sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat (public trust building), terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat industri atau dunia usaha. Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di jajaran Kementerian Perindustrian pada hakekatnya dijiwai oleh semangat untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik masyarakat yang terkait/stakeholder yang bersentuhan langsung dengan layanan Kementerian, maupun masyarakat luas pada umumnya. Jenis layanan publik pada Kementerian Perindustrian terdiri dari layanan rekomendasi, perijinan, pendaftaran type dan keagenan, standarisasi, layanan HKI dan desain kemasan serta layanan pendidikan, yang berada pada : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka Direktorat Jenderal Industri Alat Transportasi dan Telematika Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Sekretariat Jenderal This page was created using Nitro PDF trial software. To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

20

No.

Unit

I. II. III. IV. V.

IAK ILMTA IATT IKM BPPI

Jenis Komoditi Agro dan Kimia Logam, Mesin, Tekstil dan lainnya Alat Transportasi dan Telematika Desain dan HAKI Standardisasi

Jumlah Pelayanan 21 (dua puluh satu) jenis layanan 8 (delapan) jenis layanan 4 (empat) jenis layanan 2 (dua) jenis layanan 1 (tiga belas) jenis layanan

Telah dibangun Telah dibangun AVIOS (Audio Visual Information System) yang ditempatkan di gerbang Kementerian dan Web-Kementerian (www.depperin.go.id) untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang proses pelayanan yang akan terus disempurnakan dalam bentukbentuk yang lebih informatif bagi stakeholders :

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Kode Etik dan Pakta Integritas Bagi Pelayan Publik. This page was created using Nitro PDF trial software. To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

21

Penghargaan Pelayanan Prima Disamping pelayanan rekomendasi/perijinan kepada dunia industri, Kementerian Perindustrian juga memberikan memberikan layanan pengujian, kalibrasi dan sertifikasi yang berada pada Balai Besar, Baristand dan Pustand serta layanan pendidikan melalui Sekolah Menengah, Akademi/Pendidikan Tinggi. Berbagai penghargaan telah diperoleh salah satunya antara lain : Penghargaan Piala Presiden RI Citra Pelayanan Prima untuk Pelayanan Publik Percontohan pada Sekolah Menengah Analis Kimia (SMAK) Bogor

Penghargaan Piala Presiden RI Citra Pelayanan Prima untuk Pelayanan Publik Berkinerja Sangat Baik pada Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung


22

Pameran Layanan Publik Kementerian Perindustrian berupaya untuk memperkenalkan layanan publiknya kepada masyarakat umum maupun dunia usaha/industri. Salah satunya adalah dengan mengikuti Pameran Internasional Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Negara Aparatur Negara di Balai Kartini tanggal, 23-25 Juni 2009. Gambar partisispasi pameran pelayanan publik Kementerian Perindustrian dapat dilihat di bawah ini :


23

2 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN PUBLIK SOP sebagaimana mekanisme proses kerja dapat memberikan kepastian hukum dan transparansi bagi stakeholders. Dari beberapa SOP yang ada, dipilih beberapa SOP yang merupakan prioritas layanan unggulan, dengan program ini diharapkan berbagai bentuk pelayanan penting dapat dilayani dengan lebih cepat, singkat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian masyarakat akan dapat memperoleh kemudahan dan kepastian pelayanan, karena dalam program ini telah dengan jelas dicantumkan jangka waktu penyelesaian layanan, biaya yang diperlukan, persyaratan administrasi yang diperlukan, serta aspek hukum yang mendasari. Berikut adalah Jumlah SOP Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian : No

Unit

Jumlah SOP

1

Ditjen IAK

20 jenis

2

Ditjen ILMTA

8 jenis

3

Ditjen IATT

4 jenis

4

Ditjen IKM

2 jenis

5

BPPI (SPPT SNI, Inspeksi, ISO)

1 Jenis

Total This page was created using Nitro PDF trial software. To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

35 jenis

24

Berikut adalah Contoh SOP Pemberian Rekomendasi Importir Produsen Tekstil pada Direktorat Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan Aneka.


25


26

3 SISTEM INFORMASI LAYANAN PUBLIK TERPADU (E-LICENSING) Dengan reformasi birokrasi telah terjadi perubahan pada sistim layanan publik dari sistem manual menjadi Sistem Informasi Layanan Elektronik (e-licensing) yang mempunyai dampak : • • • • • •

Efisiensi  input sekali, output beraneka ragam, sehingga tidak membebani petugas Memperlihatkan transparansi dalam penerbitan rekomendasi kepada masyarakat. Menampilkan data2 rekomendasi dan progressnya secara online Berisi peraturan2 terkait (permen, perdirjen, dll) dan SOP Menampilkan contact address (no telpon, e-mail, dll) Paperless service.

Dengan menggunakan e-licensing pelayanan rekomendasi/perijinan dapat dilakukan secara transparan, efektif dan efisien. Sistem Informasi Layanan Publik dengan E-licensing dapat diakses melalui http://e-licensing.depperin.go.id This page was created using Nitro PDF trial software. To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

27

Berikut adalah contoh tampilan sistem informasi layanan publik terpadu (e-licensing) Kementerian Perindustrian : Tampilan Ijin Pemohon Baru

Tampilan Data Rekomendasi


28

Memo Dinas

Surat Rekomendasi


29

4 PEMBANGUNAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di Kementerian Perindustrian pada dasarnya diarahkan untuk memberikan peningkatan pelayanan kepada publik sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat (public trust building), terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat industri atau dunia usaha. Untuk meningkatkan pelayanan publik tersebut Kementerian Perindustrian perlu Membangun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Adapun PTSP Kementerian Perindustrian didasarkan kepada : VISI : Terwujudnya Pelayanan Terpadu satu Pintu secara Elektronik untuk memfasilitasi seluruh proses pelayanan dan informasi Kementerian Perindustrian; MISI : Menciptakan iklim usaha yang kondusif kepada dunia usaha; STRATEGI : 1) Melakukan koordinasi antar Unit Organisasi 2) Menyempurnakan perangkat hukum; 3) Meningkatkan SDM untuk pengelolaan PTSP; Adapun Peta Strategi PTSP dijabarkan sebagai berikut :


30

Berikut adalah Denah Ruangan PTSP : 2400mm

LEMARI ARSIP (SLIDDING)

ANALISA DATA

PENYERAHAN BERKAS

KONSULTASI

VERIFIKASI & VALIDASI DATA

INFORMATION & REGISTRATION DESK K

SURVEY LAPANGAN

MEJA INFORMAS SI

STAFF PELAKSANA

BROSUR & LEAFLET WAITING G ROOM

KOMPUTER INFORMASI

Nomor Antrian

STAFF PELAKSANA 19200mm


31

5

HASIL SURVEY KPK TERHADAP INTEGRITAS PELAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN TAHUN 2009 Berdasarkan hasil Survey Integritas Sektor Publik 2009 yang dilakukan oleh KPK : • Kementerian Perindustrian menempati peringkat satu skor integritas terendah pelayanan publik. • Tiga dari empat unit layanan Kementerian Perindustrian menempati skor integritas terendah, yaitu: Jasa Pelayanan Teknis Pengujian dan Kalibrasi, Program Pemberian Fasilitas Usaha dalam rangka Pengembangan IKM dan Sertifikasi Produk/SNI. • Berikut adalah tabel nilai peringkat integritas dari 39 instansi dan 136 unit layanan :

Instansi

Nilai Integritas

Peringkat Instansi dari 39 Instansi

Kemenperin

5,66

39

Nilai Integritas Unit Layanan

Peringkat Unit Layanan dari 136 Unit Layanan

Program Pemberian Fasilitas Usaha dalam rangka Pengembangan IKM

5,51

129

Teknis Pengujian dan Kalibrasi dalam Bentuk Jasa Pelayanan Teknis (JPT)

5,00

135

Layanan Sertifikasi Produk (SNI)

5,67

122

Pengadaan Barang dan Jasa

6,46

86

Unit Layanan

Cat : Mulai tahun ini, survey integritas sektor pelayanan publik telah memasukkan standar minimal integritas yang ditetapkan KPK sebesar 6,00

• Survey yang dilaksanakan oleh KPK setahun sekali dan telah berlangsung selama tiga tahun. Sebelumnya, tahun 2008 Depperin menempati peringkat ke 12 dan tahun ini Kementerian Perindustrian menempati peringkat skorusing integritas terendah. This pagesatu was created Nitro PDF trial software. To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

32

Sesuai dengan Instruksi Menteri Perindustrian Nomor 875/M-IND/12/2009 tentang Rencana Aksi Peningkatan Integritas Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian, maka ditetapkan Rencana Aksi Jangka Pendek Peningkatan Integritas Pelayanan Publik sebagaimana Tabel di bawah ini : Rencana Aksi Jangka Pendek Peningkatan Integritas Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian No.

Kegiatan

1. Menyusun kebijakan peningkatan integritas pelayanan publik

Indikator

Rincian Kegiatan

Keluaran - Menyusun kode etik petugas layanan - Peraturan Menperin publik tentang Kode Etik - Menyusun SK Menteri Perindustrian sebagai landasan pedoman kode etik - Mensosialisasikan kode etik

Hasil Terciptanya layanan publik yang transaparan dan akuntabel

2010 Jan Feb Mar

Penanggung Jawab

Perkembangan Saat ini

- Tim Kerja RB VII - Sekretariat Jenderal

Draft Peraturan Menperin tentang Kode Etik

2. Membuat Pakta Integritas - Menyusun pakta integritas untuk tidak menerima - Penandatanganan pakta integritas uang/barang dalam bentuk oleh petugas layanan publik apapun

Pakta integritas

Mencegah terjadinya praktek KKN

- Tim Kerja RB IV - Sekretariat Jenderal

Draft Pakta Integritas

3. Mempublikasikan tarif dan cara perhitungannya

Buku/leaflet tarif layanan

Transparansi biaya dalam layanan publik

- BPPI - Sekretariat Jenderal

Draft Leaflet Tarif Layanan

Peraturan Menperin tentang Pedoman Evaluasi Integritas

Meningkatnya integritas pelayanan publik

- Inspektorat Jenderal Draft Pedoman Evaluasi Penerapan Integritas Pelayanan Publik

- Menyusun leflet/buku tentang tarif yang berlaku dan perhitungannya - Mempublikasikan tarif kepada para pengguna jasa layanan 4. Membuat sistem evaluasi - Menyusun pedoman evaluasi penerapan sistem integritas penerapan sistem integritas pelayanan publik - Mensosialisasikan pedoman evaluasi - Monitoring penerapan evaluasi 5. Membuat pedoman dan pemahaman tentang praktek anti korupsi

- Menyusun pedoman praktek anti Peraturan Menperin Meningkatnya korupsi tentang Pedoman integritas pelayanan - Mensosialisasikan pedoman praktek Praktek Anti Korupsi publik anti korupsi - Monitoring penerapan praktek anti This page was created using Nitro PDF trial software. korupsi To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

- Inspektorat Jenderal Draft Pedoman Pencegahan Korupsi

33

No.

Kegiatan

Indikator

Rincian Kegiatan

6. Membuat aksi pencegahan - Membuat poster/leaflet anti korupsi korupsi - Mempublikasi anti korupsi melalui media internet maupun tempat layanan 7. Memberikan reward dan punishment

Keluaran Poster dan leaflet

- Memberikan apresiasi kepada Tata tertib petugas yang memiliki integritas terbaik - Memberikan sanksi atas pelanggaran kode etik

Aplikasi layanan Membangun sistem pelayanan berbasis IT Pelatihan para petugas Mensosialisasikan sistem pelayanan berbasis IT Mengintegrasikan layanan publik pada NSW 9. Menyelenggarakan seminar - Rapat persiapan internal Terselenggaranya kecil tentang pengelolaan - Pelaksanaan seminar seminar PNBP

8. Meningkatkan transparasi proses melalui pemanfaatan teknologi informasi pada unit layanan di lingkungan BPPI -

10. Studi banding ke unit-unit yang memiliki layanan terbaik

- Menetapkan instansi yang akan dikunjungi - Melakukan kunjungan

Hasil Mencegah praktek KKN

2010 Jan Feb Mar

Penanggung Jawab

Perkembangan Saat ini

- Tim Kerja RB VIII - Sekretariat Jenderal

Contoh Leaflet/Brosur

- Motivasi untuk integritas layanan yang baik - Mencegah pelanggaran kode etik Terciptanya transparansi layanan publik

- BPPI - Ditjen ILMTA, IAK, IATT & IKM

- Pemberian reward masih dalam proses perumusan - Punishment tercantum dalam kode etik Proses pembuatan aplikasi layanan

Adanya solusi permasalahan pengelolaan PNBP

- BPPI - Sekretariat Jenderal

- BPPI - Ditjen ILMTA, IAK, IATT & IKM - Sekretariat Jenderal

Laporan studi banding Masukan untuk peningkatan integritas pelayanan

- Tim Kerja RB

11. Mengefektifkan penerapan - Penerapan e-licensing e-licensing awal Januari 2010

Laporan penerapan e- Terciptanya licensing transaparansi dan akuntabilitas

- Ditjen IAK - Ditjen ILMTA - Ditjen IATT

12. Melakukan monitoring dan - Monitoring dan audit penerapan eaudit penerapan e-licensing licensing

Laporan monitoring dan Terciptanya audit e-licensing transaparansi dan akuntabilitas


Rapat internal tentang pelayanan prima dengan pola PNBP. Solusi pola BLU Akan dikunjungi pelayanan publik Dep. Pertanian

- Sebagian telah menggunakan elicensing - Ditjen ILMTA telah membuat model mini PTSP - Sekretariat Jenderal Monitoring terhadap - Inspektorat Jenderal implementasi elicensing dan kendala yang dihadapi serta solusi masalah 34

IV. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

1

Penilaian Disiplin dan Kinerja Pegawai

2

Menegakkan Kode Etik

3

Sistem Rekruitmen Pegawai Baru

4

Pengembangan Sistem Diklat

5

Pengembangan Sistem Pola Karir, Rotasi, Mutasi, Promosi


35

1 PENILAIAN DISIPLIN DAN KINERJA PEGAWAI Komponen Penilaian Disiplin dan Kinerja Pegawai No 1.

2.

Komponen Penilaian Tingkat Kehadiran Pegawai (Bobot 60 %)

Kinerja Pegawai (Bobot 40 %)

Indikator a.

Terlambat Datang

b.

Pulang Cepat

c.

Meninggalkan tugas

d.

Tidak hadir karena izin.

a.

Pengusaan Atas Tupoksi

b.

Kerjasama

c.

KPI

d.

Produktifitas Kerja (Laporan Mingguan)


36

Komponen Penilaian Disiplin Pegawai No

Elemen Yang Dinilai Dalam satu bulan

1.

Terlambat Datang

2.

Pulang Cepat

3.

Meninggalkan tugas selama jam kerja.

4.

Tidak hadir karena izin.

Indikator a. b. c. d. e. a. b. c. d. e. a. b. c. d. e. a. b. c. d. e.

Tidak Pernah 1 – 4 kali 5 – 8 kali 9 – 12 kali Lebih dari 12 kali Tidak Pernah 1 – 4 kali 5 – 8 kali 9 – 12 kali Lebih dari 12 kali Selalu Hadir 1 – 4 kali 5 – 8 kali 9 – 12 kali Lebih dari 12 kali Tidak Pernah 1 – 2 kali 3 – 4 kali 5 – 6 kali Lebih dari 6 kali


Penilaian 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 4 3 2 1 0 37


38

Komponen Penilaian Kinerja Pegawai NO

ELEMEN YANG DINILAI

I

Penguasaan atas Tupoksi (15%)

INDIKATOR

PENILAIAN

1. Mampu menyusun rencana dan program kegiatan. 2. Mampu melaksanakan tugas dengan penuh loyalitas, integritas, dan berdedikasi. 1. Mampu berkoordinasi sesama mitra kerja dalam pelaksanaan pekerjaan.

II

Kerjasama (20%)

III

Indikator Kinerja 1. Indikator Kinerja Utama I yang dominan dalam pencapaian target unit kerja Utama (Key Perfromance 2. Indikator Kinerja Utama II yang dominan dalam pencapaian target Indicators) (35%) unit kerja

IV

Produktifitas Kerja (30%)

2. Mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan iklim kerja yang kondusif.

Laporan pelaksanaan tugas mingguan secara online


39

Tidak membuat Laporan Mingguan Pribadi


40


41

Nilai Renda h


42

Sebelum Reformasi Birokrasi Disiplin kehadiran pegawai sangat rendah yaitu : a. Tingkat kehadiran rata-rata sebelum pukul 08.00 hanya 13 % b. Pegawai yang tidak masuk tanpa alasan (alpa) rata-rata mencapai 30% c. Jumlah rata-rata jam kerja pegawai pegawai per hari hanya 4,2 jam jauh dibawah ketentuan jam kerja PNS yaitu 7,5 hari. d. Rendahnya kesadaran pegawai untuk penegakan disiplin dan peningkatan kinerja Sejak tahun 2005 Pimpinan Kementerian Perindustrian telah melakukan upaya peningkatan disiplin pegawai dengan perkembangan hasil sbb :


43

Dampak peningkatan disiplin pegawai terlihat pada meningkatnya rata-rata jumlah jam kerja pegawai seperti Grafik di bawah ini : Rata-Rata Jumlah Jam Kerja Pegawai Kementerian Perindustrian Tahun 2005 - 2009

Rata-Rata Jumlah jam Kerja Pegawai Kementerian Perindustrian Tahun 2005-2009 10 7,57

No

Tahun

Rata-Rata Jumlah Jam Kerja

1.

2005

4,37

2.

2006

6,10

3.

2007

7,57

4.

2008

8,04

5.

2009

7,75

(Jam Kerja)

8

8,04

7,75

2008

2009

6,1

6 4,37

4 2 0 2005

2006

2007 (Tahun)

Dari Grafik di atas terlihat bahwa perkembangan rata-rata jumlah jam kerja pegawai Kementerian Perindustrian terus meningkat yaitu pada tahun 2005 rata-rata jumlah jam pegawai mencapai 4,37 jam sedangkan pada tahun 2008 mencapai 8,04 jam dan tahun 2009 menurun 7,75 jam disebabkan transisi penggunaan alat absensi dari absensi sidik jari menjadi sidik jari dan foto. This page was created using Nitro PDF trial software. To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

44a 44

Peningkatan rata-rata jumlah jam kerja pegawai per unit eselon I kementerian Perindustrian tahun 2005 – 2009 dapat tercermin pada tabel dan grafik di bawah ini : Rata-Rata Jumlah Jam Kerja Pegawai Kementerian Perindustrian Tahun 2005 - 2009

Rata-Rata Jumlah jam Kerja Pegawai Per Unit Eselon I Kementerian Perindustrian Tahun 2005-2009 10,00

NO

UNIT KERJA

TAHUN 2005

2006

2007

2008

2009

8,00 6,00

1

Setjen

5,31

6,06

7,48

8,12

8,45

2

Itjen

3,27

6,23

7,86

8,53

7,57

3

Ditjen IAK

3,47

5,71

7,34

7,91

7,62

4

Ditjen ILMTA

4,91

6,21

8,12

8,25

7,97

5

Ditjen IATT

4,03

5,65

6,94

7,50

7,32

6

Ditjen IKM

5,55

7,47

7,61

7,95

7,30

7

BPPI

4,08

5,40

7,61

7,88

7,92

Rata-rata

4,37

6,10

7,57

8,02

7,75

4,00 2,00 -

SETJEN

ITJEN 2005


IAK 2006

ILMTA 2008

IATT 2008

IKM

BPPI

2009

44b 45

Peningkatan disiplin pegawai salah satunya dengan menerapkan absensi online yang menggunakan sidik jari dan foto pegawai yang bersangkutan, seperti gambar di bawah ini :


45 46

Peningkatan Kinerja Pegawai Tujuan dan sasaran peningkatan kinerja pegawai  Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif di lingkungan Kementerian Perindustrian serta menciptakan perilaku yang profesional bagi Pegawai Kementerian Perindustrian; dan  Meningkatkan citra dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perindustrian Pemberian penghargaan kepada pegawai teladan diberikan pada hari kemerdekaan.


46 47

2 KODE ETIK PEGAWAI Penegakkan kode etik pegawai yang merupakan bagian dari pengawasan internal akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian berdasarkan unit eselon I masing-masing. Berikut adalah ukuran keberhasilan dalam penegakkan kode etik : 

Meningkatnya

disiplin

PNS

di

lingkungan

Kementerian

Perindustrian; 

Menjamin

terpeliharanya

tata

tertib,

menjamin

kelancaran

pelaksanaan tugas dan iklim kerja yang kondusif; 

Memelihara kondisi kerja serta perilaku yang profesional, dan meningkatkan citra dan kinerja pegawai;



Suasana kerja yg kondusif



Meningkatnya produktivitas kerja



Rendahnya pelanggaran terhadap peraturan perundangan This page was created using Nitro PDF trial software. To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

47 48

3 SISTEM REKRUITMEN Perubahan Sistem Rekruitmen yang dilaksanakan dari Tahun ke Tahun Sasaran yang ingin dicapai dari Reformasi Birokrasi Sistem Rekruitmen pada prinsipnya adalah untuk memperoleh pegawai baru yang berkualitas sesuai kebutuhan dan bebas KKN. Penyempurnaan Sistem Rekruitmen dari tahun ke tahun sebagai berikut:  Batas usia pelamar sebelum tahun 2005 setinggi-tingginya 34 tahun, untuk tahun

berikutnya menjadi 30 tahun, dan bahkan tahun 2008 diturunkan lagi untuk S2 setinggitingginya 30 tahun, S1/DIV setinggi-tingginya 27 tahun dan untuk D3 setinggi-tingginya 24 tahun.  IPK pelamar sebelum tahun 2005 sekurang-kurangnya 2,50, untuk tahun berikutnya S1

sekurang-kurangnya 2,75, terakreditasi A.

S2 sekurang-kurangnya 3,00 dari perguruan tinggi yang

 Jumlah pelamar sebelum tahun 2005 dibatasi kelipatan 8 dari formasi yang tersedia,

untuk tahun 2006 ditingkatkan kelipatannya menjadi 30 dan untuk tahun-tahun berikutnya tidak ada pembatasan.  Pengumuman penerimaan pegawai sebelum tahun 2005 hanya bersifat lokal di unit kerja

di lingkungan Kementerian Perindustrian, untuk tahun berikutnya disebarluaskan pengumuman melalui media masa, internet dan detik.com.  Penyampaian lamaran sampai dengan tahun 2006 peserta datang langsung menghadap

panitia, mulai tahun 2007 sampai dengan sekarang pendaftaran melalui internet untuk membatasi pertemuan antara pelamar dengan panitia, menghindari terjadinya KKN. This page was created using Nitro PDF trial software. To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

48 49

Penyempurnaan Sistem Rekruitmen dari tahun ke tahun (lanjutan…..)  Materi tes sebelum tahun 2005 masih bersifat umum, untuk tahun 2006 disamping

pengetahuan umum juga Tes Potensi Akademik (TPA) dan mulai tahun 2007 dimasukan soal berbahasa inggris dan tahun 2008 ujian secara Online melalui Internet.  Koreksi hasil ujian sebelum tahun 2005 dilakukan secara manual sehingga bisa terjadi

manipulasi data, untuk tahun 2006 menggunakan sistem komputerisasi sehingga peserta yang dinyatakan lulus benar-benar murni tanpa rekayasa.  Penentuan kelulusan peserta sebelum tahun 2005 diambil 3 peserta nilai tertinggi per unit

kerja sehingga standar kelulusan berbeda-beda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan hasil wawancara sehingga subyektifitasnya tinggi.  Tahun 2006 peserta yang memperoleh nilai tertinggi per unit kerja langsung dinyatakan lulus

tanpa melalui tes wawancara.  Tahun 2007 penetapan kelulusan didasarkan nilai passing grade yang telah ditetapkan

secara Nasional sehingga kualitas peserta dengan yang lainnya sama.

yang lulus antara daerah / unit

yang satu

 Penempatan peserta yang lulus sebelum tahun 2005 di unit / daerah dimana yang

bersangkutan melamar dan mengikuti ujian, mulai tahun 2007 pelamar bisa mengikuti ujian di daerah mana saja dan dapat ditempatkan diseluruh unit kerja Kementerian Perindustrian seluruh Indonesia. This page was created using Nitro PDF trial software. To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

49 50

Sistem Rekruitmen : Tahun 2008

11 Pelamar

Pengumuman di internet 2

Jumlah Peserta Input Data Melalui Internet

1. 2. 3. 4.

Validasi : Usia Pelamar Kualifikasi Pendidikan Akreditasi PT/Univ IPK

5

4 Ujian Tahap I (TPU On-Line)

Validasi Dokumen Asli

3 Password dan ID Peserta Pusat/Daerah

Ujian Tahao II (TPU dan TPA) Tertulis TPU dan TPA

Pencetakan Soal Ujian

Hasil Ujian Tertulis

Unit Kerja

6 Hasil Ujian On-line 7

Pusat/Daerah UJjian Tahap III Tes Psikologi

9

10 B.K.N. Pengusulan Untuk Ditetapkan NIP


Biro Kepegawaian 8

Pelamar

Lulus Sesuai Formasi 261

50 51

Implementasi Penerimaan Ujian Tertulis Penerimaan CPNS Tahun 2008 Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian di dampingi Kepala Biro Kepegawaian, meninjau ujian Tahap II (tertulis) yang diikuti sekitar lebih 1029 orang peserta ujian masuk PNS Kementerian Perindustrian di Tenis Indoor Senayan Jakarta, 06 Nopember 2008.


51 52

4 PENGEMBANGAN SISTEM DIKLAT Kebutuhan Kompetensi dan Hirarki Jabatan Kementerian Perindustrian

Pengetahuan Praktis Pengetahuan Teknis Praktis Substantif Lanjutan

Pengetahuan Praktis Bisnis

Wawasan internasional & Pengetahuan kepemimpinan Praktis Manajemen Bisnis

Kepemimpinan Visioner

)

Pengetahuan Praktis Substantif Pengetahuan Dasar

Staf II/a – II/b

Staf II/b – II/c

Staf II/c – II/d

Staf III/a – III/b

Eselon IV

Eselon III

III/c – III/d

IV/a – IV/b


Eselon II

Eselon I

IV/c – IV/d

IV/d – IV/e

52 53

5

PENGEMBANGAN SISTEM POLA KARIR, ROTASI, MUTASI & PROMOSI Telah dikeluarkan Ketentuan Pola Karir Kementerian Perindustrian Peraturan Menteri Perindutrian No. 91/M-IND/PER/11/2007 yang didalamnya sudah pola rotasi, mutasi, promosi dan pola diklat mulai dari tingkat pelaksana sampai pejabat eselon I seperti Bagan “karir pertama (pelaksana)” dibawah ini


53 54

Bagan “karir pertama (pelaksana)” sampai “karir utama (eselon I)” :


54 55

V. PROGRAM TAMBAHAN REFORMASI BIROKRASI 1

E-Government

2

Budaya Kerja 5-K

3

Sistem Manajemen Keuangan

4

Penghematan Energi

5

Unit Layanan Pengadaan (ULP)


55 56

1 SISTEM KERJA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (E-GOVERNMENT) E-Government merupakan Sistem kerja berbasis teknologi informasi yang bertujuan meningkatkan efiensi, efektifitas serta transparansi kerja. E-Government terdiri dari empat bagian yang saling terkait erat satu dengan lainnya, yaitu layanan Government to Citizen (G2C), Government to Business (G2B), Government to Government (G2G), dan Government to Employee (G2E). Secara lebih rinci layanan e-Government dijelaskan di bawah ini : a. Layanan Government to Citizen (G2C). Situs Web Kementerian Perindustrian adalah Layanan G2C yang merupakan salah satu upaya Kementerian Perindustrian untuk mendekatkan diri kepada masyarakat melalui situs web resmi yang beralamat di http://www.depperin.go.id. Informasi yang disampaikan melalui situs web tersebut antara lain hasil kerja yang telah dicapai oleh Kementerian Perindustrian, rencana kerja, kebijakan pemerintah di sektor industri, serta data dan indikator makro industri.


56 57


57 58

Jenis-jenis G2C adalah sebagai berikut : 1) Media interaktif antara masyarakat dan Pemerintah 2) e-Learning untuk membantu Industri Kecil Menengah 3) Informasi mengenai Indikator Makro Industri Nasional 4) Libranet untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan Koleksi Perpustakaan Kementerian Perindustrian 5) Penerimaan CPNS mecara online 6) Situs Web yang spesifik seperti informasi mengenai Daftar Inventarisasi

Barang

dan

Jasa

Produksi

Dalam

Negeri

(http://tkdn.depperin.go.id)


58 59

b. Layanan Layanan Government to Business (G2B). Layanan G2B merupakan media yang disediakan secara khusus oleh Kementerian Perindustrian untuk kepentingan pengusaha nasional. Saat ini terdapat dua jenis layanan G2B, yaitu layanan yang terkait dengan proses administratif dan layanan yang bertujuan untuk membantu pengusaha nasional dalam melakukan promosi. 1) e-Announcement dan e-Procurement untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan transparan 2) e-Licensing sebagai wujud Pemerintahan yang terbuka 3) Virtual Marketplace sebagai upaya untuk membantu Pengusaha Nasional dalam Memperluas Pasar 4) Situs Web Plasa Industri sebagai wujud dukungan penuh terhadap Produk Buatan Dalam Negeri 5) Direktori Perusahaan Online untuk mencari Partner Bisnis


59 60


60 61

c. Layanan Layanan Government to Government (G2G). Layanan G2G, Kementerian Perindustrian sudah lama memiliki inisiatif untuk melakukan pertukaran data dengan instansi pemerintah lainnya, meskipun pada saat itu pertukaran data masih dilakukan secara offline, pasif dan searah. Namun demikian saat ini telah dikembangkan beberapa aplikasi baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pertukaran informasi antar instansi pemerintah. 1) Partisipasi Kementerian Perindustrian pada Portal Indonesia National Single Window (INSW) 2) Peningkatan Arus Informasi Industri dari Daerah


61 62


62 63

d. Layanan Government to Employee (G2E). Jika dibandingkan dengan ketiga layanan e-government sebelumnya, pengembangan layanan G2E merupakan kegiatan yang paling progresif yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Dalam waktu kurang dari 3 tahun, layanan G2E yang kemudian lazim dikenal sebagai "Intranet Depperin" telah menjelma menjadi suatu sistem informasi terintegrasi, yang di dalamnya terkandung fungsi otomasi perkantoran, pengawasan, pengendalian, dan jalinan komunitas online (e-Community). Seluruh fungsi tersebut saling terkait satu dengan lainnya dan memiliki satu tujuan akhir yang sama, yaitu sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan di Kementerian Perindustrian. 1) Fungsi Otomasi Perkantoran 2) Fungsi Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan 3) Fungsi Jalinan Komunitas Online (e-Community) 4) Mailing List 5) File Library 6) Polling 7) Layanan SMS IntrAlert


63 64


64 65

2 PENINGKATAN SISTEM BUDAYA KERJA 5-K Seiring dengan proses untuk mewujudkan reformasi birokrasi Aparatur Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, salah satunya adalah dengan melakukan tata kelola manajemen modern menuju pelayanan prima. Kementerian Perindustrian telah dan sedang melakukan penerapan konsep Budaya Kerja Keteraturan, Kerapihan, Kebersihan, Kelestarian dan Kedisiplinan (5K) dengan harapan akan dapat membangun perilaku individu dan kelompok kerja organisasi untuk bekerja lebih teratur dan disiplin. Apabila perlakuan 5K dilaksanakan secara terus menerus, maka akan membentuk budaya kerja yang mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja dan mutu pelayanan kepada publik.


65 66

Pengertian 5-K : KERAPIHAN

2

KETERATURAN

1

3

KEBERSIHAN

5-K

KEDISIPLINAN

5

4

5-K

KELESTARIAN

Keteraturan

Memisahkan atau memilah barang/dokumen dengan mengikuti suatu sistem tertentu dan mengelompok -kannya berdasarkan urutan tingkat kepentingannya

Kerapihan

Menyimpan barang/dokumen di tempat yang aman dan tepat sesuai yang telah ditentukan, sehingga dapat segera ditemukan apabila dibutuhkan

Kebersihan

Membersihkan barang, peralatan dan lingkungan kerja sehingga menjadi bersih

Kelestarian

Melakukan perawatan dengan cara pengulangan kegiatan 3K terdahulu sebagai kebiasaan

Kedisiplinan

Melakukan kegiatan 4K terdahulu ringkas, rapi, resik, rawat dilaksanakan secara disiplin dan menjadi kebiasaan hidup


66 67

Implementasi 5-K :


67 68

Hasil Penilaian Penerapan 5-K :


68 69

3 PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN Dalam upaya meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan, Kementerian Perindustrian telah dan sedang membangun sistem manajemen keuangan berbasis teknologi informasi dengan tujuan agar proses kerja dapat dilakukan secara cepat, tepat dan akurat yang dimulai dari sistim penganggaran, sistem pelaksanaan dan pengendalian serta sistim pelaporan dengan terus meningkatkan sumber daya manusia dibidang keuangan guna terwujudnya tata kelola keuangan yang baik dan benar (Good Financial Government).


69 70

a. Mengembangkan Sistem Informasi Keuangan yang cepat, tepat dan akurat secara terintegrasi dan online di seluruh satker Kementerian Perindustrian melalui sistem :  e-budgeting :

untuk mempermudah proses integrasi data usulan kegiatan dari setiap Satker di lingkungan Kementerian Perindustrian, yang berupa rincian anggaran biaya, satuan 3-B dan Kerangka Acuan Kerja (TOR).  e-monitoring : bertujuan untuk melakukan pengendalian pelaksanaan anggaran sehingga Pengelola Anggaran (KPA dan PPK) dapat mengetahui secara langsung perkembangan kegiatan dan anggaran melalui intranet.  e-reporting : sistem pelaporan yang akan dibangun untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam penyusunan laporan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan-Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dan Laporan PP39 yang on-line dan terintegrasi. This page was created using Nitro PDF trial software. To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

70 71

b. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan No

Tahun

Opini

Penyebab 1)

1.

2005

2.

2006

3.

2007

4.

5.

2008

2009

Sebagian besar Satker belum melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); Disclaimer 2) Pemisahan struktur organisasi Depperindag menjadi Depperin dan Depdag menyebabkan sulitnya pencatatan aset pada Neraca; 3) Akun-akun pada Neraca belum memadai. 1) Sistem Pengendalian Internal (SPI) atas pencatatan dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN), Persediaan dan Dana bergulir belum memadai; 2) Proses Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Satker tertentu masih dikelola tanpa melalui mekanisme APBN; Disclaimer 3) Dalam menyusun RKA-KL belum menempatkan kode mata anggaran sesuai dengan peruntukannya dalam rangka tertib anggaran serta adanya kesalahan perencanaan dalam pembebanan mata anggaran. 1) Sistem Pengendalian Internal (SPI) atas Barang Milik Negara (BMN) belum optimal dan belum sesuai dengan Wajar Dengan ketentuan yang berlaku termasuk sertifikasi tanah; Pengecualian (WDP) 2) Pencatatan dana bergulir yang belum memadai; 3) PNBP tidak dikelola sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan SPI masih lemah Upaya Pencapaian kualitas laporan keuangan WTP :

WTP

WTP

 Percepatan Inventarisasi dan Revaluasi Oleh Ditjen Kekayaan Negara Depkeu;  Penertiban rekening satker;  Kepatuhan terhadap penggunaan PBNP;  Memenuhi syarat opini BPK;  Peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan. Mempertahankan kualitas laporan keuangan WTP :      

Penyelesaian tindak lanjut temuan-temuan BPK; Sistem Pembukuan & sistem aplikasi teknologi komputer sesuai SAP; Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait; dengan pelaporan keuangan; Efektivitas sistem pengendalian internal (SPI). Peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan sesuai kompetensi; Penjaminan mutu (quality assurance) sesuai ketentuan; This page was created using Nitro PDF trial software. To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

71 72

Perbaikan pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan yang merupakan bentuk transparansi dan akuntabiltias telah dilakukan sejak tahun 2005 sebagai masa awal dan transisi penggunaan Sistem Akuntansi Pemerintah. Atas upaya yang telah dilakukan Kementerian Perindustrian, BPK memberikan penghargaan Upaya Pencapaian Laporan Keuangan yang Baik Tahun 2007.


72 73

Dengan komitmen yang tinggi dan upaya perbaikan yang terus menerus, Kementerian Perindustrian telah berhasil mendapatkan opini tertinggi dalam kualitas penyusunan laporan keuangan dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini sesuai Surat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor: 23/S/IVXV.3.3/05/2009 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian untuk tahun-tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, “BPK memberikan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dalam semua hal yang meterial, posisi keuangan Kementerian Perindustrian tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, serta realisasi anggaran untuk tahuntahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 dan 2007, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan paragraf penjelasan mengenai masih terdapat aset tetap yang belum selesai dinilai kembali”.


73 74

Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia atas keberhasilan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2008 dengan capaian standar tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah.


74 75

4 PENINGKATAN PENGHEMATAN ENERGI Program penghematan energi merupakan salah satu upaya Kementerian Perindustrian dalam mengurangi beban anggaran Pemerintah yang secara terus menerus melalui penghematan energi listrik di setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Upaya ini telah berhasil meningkatkan penghematan konsumsi listrik Kementerian Perindustrian dari tahun 2007 ke tahun 2008 mencapai 30%. Program penghematan energi Kementerian Perindustrian terus dilaksanakan untuk efektif dan efiensi energi seperti listrik dan air dengan menetapkan Peraturan penghematan energi tentang Pembentukan Gugus Tugas Gerakan Penghematan Energi dan Air Kementerian Perindustrian dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 53/M-IND/PER/8/2008; This page was created using Nitro PDF trial software. To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

75 76

a. Konsumsi energi dan tagihan listrik tahun 2007 dan 2008; 900,000,000 800,000,000 700,000,000 600,000,000 500,000,000 400,000,000 300,000,000 200,000,000 100,000,000 0

1,200,000

2007 2008

1

2

3

4

5

6

7

8

K o n s u m s i (K wh )

T ag ih an (R p .)

G rafik T agihan L is trik (R p.)

G rafik K onsumsi L istrik (K wh)

1,000,000 800,000

2007

600,000

2008

400,000 200,000 0

9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Bulan

B ula n

b. Ranking penurunan konsumsi energi listrik; Penurunan Konsumsi Listrik sesuai dengan target penghematan energi sebesar 15% sampai dengan 30%.


76 77

c.

Roadmap Penghematan Energi (Konservasi) 2010

2011

2012

2013

2014

1.Groupping 1. Groupping Listrik (memudah kan ONON-OFF lampu)

2. Modernisasi Lift

3. Konversi Monitor CRT menjadi Monitor LCD

4. Instalasi Solar Cell Energi

(untuk memenuhi kebutuhan Energi Listrik 22-3 lantai) *)

5. Building Automation System (BAS)

Keterangan : *) Optional (Program di DIPA) This page was created using Nitro PDF trial software. To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

77 78

5 UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) TERPADU

ULP adalah Unit Layanan Pengadaan Terpusat yang mempunyai fungsi : 

Sebagai pelaksana pemilihan penyedia barang/ jasa di lingkungan Depperin.



Agar pelaksanaan pengadaan barang/ jasa lebih efisien dan efektif.



Agar pelaksanaan lelang berlangsung dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, terbuka dan transparan dan perlakukan adil bagi semua pihak.


78 79

STRUKTUR ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

KEPALA

TENAGA AHLI

KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG

SEKRETARIS

KELOMPOK KERJA PENGADAAN JASA PEMBORONGAN

BIDANG ADMINISTRASI

BIDANG TEKNIS

KELOMPOK KERJA PENGADAAN JASA KONSULTANSI

KELOMPOK KERJA PENGADAAN JASA LAINNYA


BIDANG SARANA DAN PRASARANA

79 80

Lampiran I Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor : 07/SJ-IND/PER/8/2009 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA PADA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA Kementerian PERINDUSTRIAN

SEKRETARIS

NO

KEGIATAN

1.

KPA/PPK menyusun daftar paket pekerjaan untuk disampaikan kepada Kepala ULP disertai dengan data pendukung dan dokumen lainnya yang dibutuhkan

2.

Kepala ULP menerima daftar paket pekerjaan dan menentukan, mendistribusikan ke Pokja yang akan memproses pelelangan selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris untuk diteliti kelengkapan dokumennya

3.

Sekretaris ULP meneruskan ke Bidang Teknis untuk menyiapkan data (survey harga pasar) dan Cek spesifikasi Teknis

4.

Bidang Administrasi menyusun daftar paket dan jadwal pelelangan serta mengundang PPK dan POKJA untuk menyusun dokumen pengadaan (HPS/OE, Klasifikasi Bidang Sub Bidang, Metode Pengadaan dan Metode Kontrak)

5.

Pokja Pelelangan mempersiapkan proses pelelangan sesuai jadwal dan berkoordinasi dengan Bidang Administrasi untuk menyiapkan dokumen pengadaan sesuai hasil rapat koordinasi dengan PPK

6.

POKJA menyampaikan HPS dan dokumen pengadaan kepada KPA/PPK untuk meminta persetujuan paket tersebut akan di umumkan

KPA/PPK

KETUA ULP

BIDANG

POKJA

ULP

Usulan Terima Pekerjaan

Pelajari Pekerjaan

Penelitian

Data Harga pasar

Daftar paket, jadwal lelang,

RAKOR

RAKOR

Dokumen Lelang

Dokumen Lelang Tidak Setuju Setuju

7.

Kepala ULP melakukan pengumuman lelang di Media dan portal e-procurement

8.

Pokja melakukan proses aanwijzing, buka penawaran dan melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran yang masuk ke ULP

Pengumuman


1. Aanwijzing 2. Buka penawaran 3. Evaluasi

80 81

VI. ASPEK PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI


81 82

Aspek Perubahan Reformasi Birokrasi Program

Perubahan

Kegiatan

Arahan Strategi 1) Program percepatan (quick wins)

Sebelum 1. Proses Perijinan yang masih manual. 2. Waktu pelayanan perijinan, rekomendasi, Standardisasi antara lain : 9 hari, 5 hari dan 58 hari.

Sesudah 1. Penggunaan Sistem E-Licensing 2. Waktu pelayanan perijinan, rekomendasi, Standardisasi dll: - 9 menjadi 5 hari - 5 menjadi 3 hari - 58 menjadi 41 hari

Belum adanya sistem reward dan punishment

Reward dan Punishment bagi unit terbaik dan terburuk (piagam dan banner)

3) Postur birokrasi 2025

Belum disusunnya catak biru RB Depperin

Konsep cetak biru reformasi birokrasi Depperin.

Proses sosialisasi dan internalisasi

Belum diterapkannya absensi sidik jari dan budaya kerja 5-K

Perubahan Perilaku dan Budaya Kerja melalui sistem absensi sidik jari dan budaya kerja 5-K

Penataan Sistem

Analisis jabatan, evaluasi jabatan dan sistem remunerasi

Belum adanya analisis jabatan yang rinci dan belum ada sistem remunerasi

Diusulkan analisis jabatan dan sistem remunerasi

Penataan Organisasi

1) Redefinisi visi, misi, strategi

-

Implementasi mulai efektif diberlakukan Tahun 2010

2) Restrukturisasi Organisasi

-

Implementasi mulai efektif diberlakukan Tahun 2010

3) Analisa beban kerja

Tidak terlihat beban kerja dari masing-masing jabatan dan staf.

Mencatat aktifitas yang dilakukan pegawai selama 1 minggu melalui aplikasi intranet

2) Penilaian kinerja organisasi saat ini

Manajeman perubahan

Penataan Tatalaksana

1) Penyusunan tatalaksana (business process) yang menghasilkan Standar Operasional Prosedur

Sebagian satuan kerja belum mempunyai SOP

-

Sebagian proses kerja berdasarkan SOP masing-masing unit pada Satker pusat yang dalam proses standardisasi Sebagian proses kerja berdasarkan SOP – ISO pada satker daerah (balai besar/baristand dan sekolah)

2) Elektronisasi dokumentasi/ kearsipan Belum terdigitalisasinya data-data yang ada Data Kepegawaian dan lainnya dalam proses standarisasi (e-archives) This page was created using Nitro PDF trial software.

To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

82 83

Aspek Perubahan Reformasi Birokrasi Program

Penataan Sistem Manajemen SDM

Sebelum

Sesudah

1) Assesmen kompetensi individu bagi pegawai/ tenaga ahli

Belum diketahuinya tingkat kompetensi pegawai

Assesmen yang telah dilakukan untuk pegawai baru angkatan 2002 ke atas dan Pimpinan Sekolah Tinggi/Akademi Pusdiklat dan pejabat pada Balai Besar/baristand untuk mengetahui kompetensi

2) Membangun sistem penilaian kinerja pegawai

Belum ada sistem reward dan punishment bagi pegawai

Pemberian penghargaan bagi pegawai teladan pada masingmasing unit eselon I pusat dan unit daerah

3) Mengembangkan sistem pengadaan dan seleksi

Sistem seleksi pegawai yang belum standar

Tahapan rekruitmen : - Seleksi Online - Seleksi tertulis - Phisikotes - Wawancara

4) Mengembangkan pola pengembangan dan pelatihan

Pola pengembangan dan pelatihan belum sesuai kebutuhan

Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawai baru dan lama sesuai kompetensi.

5) Memperkuat pola rotasi, mutasi, promosi

Belum adanya pola rotasi, mutasi, promosi dan pola karir yang jelas

Rotasi, mutasi dan promosi dilakukan melalui Baperjakat

Belum adanya sistem database pegawai

Data dan Informasi kepegawaian secara online melalui intranet

6) Memperkuat pola karir 7) Membangun/memperkuat database pegawai Penguatan Unit Organisasi

Perubahan

Kegiatan

1) Penguatan unit kerja/ organisasi kepegawaian

-

Konsep Struktur Organisasi Manajemen SDM

2) Penguatan unit kerja kediklatan

-

Pengembangan Pusat Kediklatan

3) Perbaikan sarana dan prasarana

Belum terpetakannya sarana dan prasarana yang ada

-


Potret Sarana dan prasarana Depperin Perbaikan Sarana dan Prasarana

83 84

Aspek Perubahan Reformasi Birokrasi

Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Pengawasan Internal

Kegiatan

Perubahan Sebelum

Memetakan regulasi, deregulasi, menyusun regulasi baru

Belum terpetakannya sistem regulasi dan deregulasi

1) Menegakkan disiplin kerja

Belum disusunnya sistem penilaian disiplin pegawai

2) Menegakkan kode etik

Belum disusunnya kode etik pegawai


Sesudah -

Peta regulasi dan deregulasi Industri Peta peraturan reformasi birokrasi

-

Sistem absensi sidik jari sebagai dasar penilaian pegawai (apresiasi dan hukuman)

-

Sudah disusun konsep penegakkan kode etik pegawai. Peringatan dan pemberhentian pegawai

84 85

Aspek Perubahan Reformasi Birokrasi

Program

Perubahan

Kegiatan

1) E-Government

Sebelum -

Sistem kerja kurang Produktif Proses kerja yang lambat Jumlah pegawai yang besar Banyak penggunaan kertas dan ruangan

Sesudah -

2) Budaya Kerja 5-K

Belum diterapkannya budaya kerja 5-K -

Tambahan

3) Sistem Manajemen Keuangan

-

Sistem pengelolaan keuangan yang masih manual Belum adanya neraca awal Kualitas laporan keuangan yang masih disclaimer

4) Penghematan Energi

Biaya dari pemakaian listrik dan air yang besar

5) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Terpadu

Pengadaan di masing-masing unit

Intranet Depperin digunakan sebagai sarana informasi dan aktifitas kerja bidang administrasi, perencanaan, keuangan, kepegawaian, hukum, sarana, pendidikan dan kerjasama internasional. Informasi bagi masyarakat dunia industri dan instansi pemerintah lainnya. Penilaian 5-K melalui konvensi antar unit eselon II dan antar unit eselon I dengan penilaian tim independen Perubahan budaya kerja 5-K

1. Penghargaan dari BPK tentang upaya pencapaian laporan keuangan yang baik tahun 2007 2. Penghargaan Pemerintah RI atas Keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan 2008 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. 3. BPK memberikan pendapat WTP yang merupakan Kementerian pertama yang mendapatkan unqualified opinion. -

Penghematan listrik dan air pada seluruh unit kerja pemberian penghargaan bagi satker yg mencapai tingkat penghematan tertinggi.

Pengadaan terpusat guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta transparansi


85 86

VII. PERKEMBANGAN USULAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN


86 87

Surat Menteri Perindustrian kepada Menteri Negara PAN, Tanggal 13 April 2009, Nomor Surat 346/M-IND/4/2009 tentang Laporan Perkembangan Reformasi Birokrasi Depperin

Surat Sekretaris Jenderal (Ketua Tim Pengarah RB Depperin) kepada Ketua Tim Kerja RB Nasional, Tanggal 06 Juli 2009, Nomor Surat 445/SJ-IND/7/2009 tentang Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Depperin

Penilaian oleh Tim Independen : Tahap I (Penilaian Dokumen) tanggal, Juli & Agustus 2009 Tahap II (Penilaian Lapangan) tanggal, 10-11 September 2009 Surat Kepala Biro Keuangan (Ketua Tim Pelaksana RB Depperin) kepada Ketua Tim Teknis RB Nasional, Tanggal 30 Juli 2009, Nomor Surat 322/SJ-IND.3/7/2009 tentang Penyampaian Dokumen Pendukung Reformasi Birokrasi Depperin Surat Menteri Perindustrian kepada Menteri Negara PAN dan RB, Tanggal 09 November 2009, Nomor Surat 803/MIND/11/2009 tentang Tindak Lanjut Usulan Reformasi Birokrasi Depperin

Surat Sekretaris Jenderal (Ketua Tim Pengarah RB Depperin) kepada Ketua Tim Kerja RB Nasional, Tanggal 11 November 2009, Nomor Surat 784/SJ-IND/11/2009 tentang Usulan Tunjangan Kinerja Reformasi Birokrasi Depperin

Surat Ketua Tim Kerja RB Nasional (Kementerian PAN dan RB) kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Tanggal 11 November 2009, Nomor Surat B/55/TK-RBN/PAN/11/2009 tentang Penetapan Usulan Tunjangan Kinerja

Menunggu Keputusan Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional This page was created using Nitro PDF trial software. To purchase, go to http://www.nitropdf.com/

87 88


Perkembangan Reformasi Birokrasi Kementerian Perindustrian

Recommend Documents