Buku Saku Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI
REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
Harmoni Dalam Gerak Dan Langkah Buku Saku Kementerian Hukum dan HAM
1
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR YEL-YEL REFORMASI BIROKRASI LOGO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MOTTO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROFIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SASARAN PEMBANGUNAN HUKUM MENGAPA HARUS REFORMASI BIROKRASI GRAN DESIGN REFORMASI BIROKRASI ARAH REFORMASI BIROKRASI TUJUAN REFORMASI BIROKRASI KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI ROAD MAP DELAPAN AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI KETERKAITAN 8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI MANAJEMEN PERUBAHAN PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI PENATAAN TATA LAKSANA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR PENGUATAN PENGAWASAN PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KATA-KATA BIJAK MARS KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM
KATA PENGANTAR Assalamuallaikum Wr.Wb. Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya Buku Saku l Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM dapat diselesaikan. Buku saku l ini, berisi tentang beberapa hal yang berkenaan dengan penjelasan reformasi birokrasi, dan akan diterbitkan buku saku ll dan seterusnya yang berisi penjelasan lebih rinci terkait pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM. Buku saku
disusun sebagai sarana
penyampaian informasi bagi para pegawai di
lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, agar lebih memahami makna Reformasi Birokrasi, sehingga akan ada satu pemahaman yang sama terhadap konsep Reformasi Birokrasi. Melalui buku saku ini diharapkan akan terjadi perubahan dalam pola pikir dan pola tindak. Pada akhirnya diharapkan tercipta budaya kerja yang berorientasi pada pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance), yang akan memadukan gerak dan langkah seluruh pegawai di jajaran Kementerian Hukum dan HAM
yang secara mandiri, berintegritas, dan
terkoordinasi mulai dari pusat sampai ke daerah untuk mewujudkan tujuan Reformasi Birokrasi . Demikian, semoga buku saku ini bermanfaat bagi kita semua, SALAM PEMBAHARUAN. Jakarta, 26 September 2011 Sekretaris Jenderal
Dr. Bambang Rantam Sariwanto NIP. 19601215 198802 1001
LOGO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
MAKNA LOGO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM • 5 (lima) garis lengkung yang berbentuk setengah lingkaran melambangkan Pancasila yang merupakan falsafah negara; • 5 (lima) garis lengkung yang berbentuk setengah lingkaran melambangkan Negara Demokrasi, Negara Hukum, Negara Perlindungan Hak Asasi Manusia, Negara Kesejahteraan, Negara Berlandaskan Agama dan Moral; • 2 (dua) garis siku kiri dan kanan mempunyai makna demokrasi dan hak asasi manusia; • 2 (dua) garis lurus sejajar mempunyai makna negara hukum, keadilan dan ketertiban; • Empat pilar yang menggambarkan pintu gerbang, bermakna sebagai penjaga pintu gerbang negara dan sebagai gerbang pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia mandiri; • warna biru tua sebagai dasar yang mempunyai makna amanah, keamanan, keteraturan, kedalaman makna jati diri bangsa, percaya diri, ketertiban, kewibawaan dan inovasi teknologi; dan • warna emas bermakna keagungan, keluhuran dan kewibawaan.
MOTTO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
• Harmoni merupakan sebuah pencapaian ideal dalam sebuah tatanan masyarakat dimana setiap individu dituntut untuk menjaga kerukunan dengan sedapat mungkin menghindari adanya konflik terbuka, menitikberatkan adanya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berpadu dalam semangat mewujudkan cita-cita. • Gerak adalah suatu perubahan baik dalam konteks berpikir maupun bertindak sehingga mengantarkan kepada kedudukan dari titik keseimbangan awal menuju kedudukan berikutnya. • Langkah adalah pemilihan strategi yang tepat dalam suatu pelaksanaan tindakan dengan maksud dan tujuan yang terarah.
PROFIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 11 Unit Eselon I: 1. Sekretariat Jenderal 2. Inspektorat Jenderal 3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 4. Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia 5. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) 6. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan 7. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 8. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual 9. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia 10.Direktorat Jenderal Imigrasi 11.Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
•
Kantor Wilayah : 33 Propinsi • Unit Pelaksanaan Teknis : 1. AKIP dan AIM : 2 Unit 2. Balai Harta Peninggalan : 5 Unit. 3. Kantor Imigrasi : 110 Unit 4. Rumah Detensi Imigrasi : 13 Unit. 5. Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri : 18 Unit. 6. Lembaga Pemasyarakatan : 232 Unit. 7. Rumah Tahanan Negara, Cabang Rutan : 201 Unit. 8. Balai Pemasyarakatan : 70 Unit 9. Rumah penyimpanan Benda Sitaan Negara : 61 Unit
7
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi: • perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia; • pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; • pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; • pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah; • pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan • pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
SASARAN PEMBANGUNAN HUKUM 2010 – 2014 “TERWUJUDNYA HUKUM SEBAGAI PANGLIMA YANG MEMBERIKAN RASA AMAN, ADIL, DAN KEPASTIAN BERUSAHA”
HUKUM SEBAGAI PANGLIMA Terwujudnya penegakan hukum secara konsisten, termasuk pemberantasan korupsi, upaya perbaikan sistem hukum , dan hukum berfungsi sebagai penuntun perilaku berkehidupan Bangsa Indonesia sehari-hari.
RASA AMAN Terwujudnya hukum yang mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, mencegah tindak kejahatan, dan menuntaskan tindakan kriminalitas.
KEPASTIAN BERUSAHA
ADIL Terwujudnya penegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak rakyat kecil.
Terwujudnya hukum yang mampu meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
MENGAPA HARUS REFORMASI BIROKRASI ? TINGKAT KEPUASAN PELAYANAN PUBLIK MASIH RENDAH; DISIPLIN PEGAWAI RENDAH; KINERJA PEGAWAI BELUM TERUKUR; ADANYA DUGAAN KKN; ORIENTASI PROGRAM & KEGIATAN TIDAK BERORIENTASI KEPADA PEMENUHAN KEBUTUHAN MASYARAKAT; DAN SETERUSNYA. 10
GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2025 Telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara
2014 Jumlah PNS yang proporsional Pemerintah bersih dan bebas KKN Peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerka birokrasi Peningkatan profesionalisme SDM aparatur Peningkatan mobilitas aparatur antar daerah, antar pusat, dan antar pusat dengan daerah. Peningkatan gaji dan jaminan kesejahteraan
Memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional dan daerah
ARAH REFORMASI BIROKRASI VISI PEMBANGUNAN NASIONAL “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL & MAKMUR” (Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025) ARAH KEBIJAKAN “INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, & BERKEADILAN” (PERPRES Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014.) VISI DAN MISI REFORMASI BIROKRASI • Visi “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia” • Misi • Membentuk dan/atau menyempurnakan perundang-undangan dalam rangka Reformasi Birokrasi • Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tata laksana, manajemen SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan culture set. • Mengembangkan kualitas kontrol yang efektif. • Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien.
ARAHAN STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI
“ Melaksanakan program manajemen perubahan dan penataan peraturan perundang-undangan dengan tetap melanjutkan quick wins, berupa quick wins yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya ”
• Peningkatan Kinerja sebagai salah satu wujud pelayanan yang terstandar, terdata, cepat dan akuntabel berbasis Teknologi Informasi; • Percepatan perubahan pola kordinasi dan komunikasi dengan instansi lain (Quick Coordination) • Percepatan pengolahan administrasi dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI secara efisien, efektif, transparan, akuntabel dan profesional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai good governance.
TUJUAN REFORMASI BIROKRASI
Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Pemantauan terhadap kinerja aparat dalam pelayanan publik
Peningkatan kualitas pelayanan publik Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan
14 10 1 1010
KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
Menggerakkan Partisipasi
Mendorong Komitmen
Menanamkan Pemahaman
Menyebarkan Informasi
TAHAPAN ROAD MAP 20102010-2014 2010
• Meletakkan Landasan Dasar Kegiatan Reformasi Birokrasi melalui Pembentukan SK Tim Reformasi Birokrasi dan Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB.
2011
• Melaksanakan program manajemen perubahan dan penataan peraturan perundang-undangan dengan tetap melanjutkan quick wins, berupa quick wins yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya.
2012
• Melaksanakan program penataan dan penguatan organisasi serta penataan tatalaksana dengan melakukan restrukturisasi organisasi sehingga diperoleh organisasi yang right sizing dan right function.
• Melaksanakan penataan sumber daya manusia aparatur melalui sistem manajemen kepegawaian disertai
2013
2014
dengan peningkatan pengawasan terhadap kinerja sumber daya manusia aparatur agar lebih efektif, efisien, jujur dan amanah dalam menjalankan pengabdian bagi negara kesatuan Republik Indonesia sehingga pelayanan prima kepada masyarakat dapat diwujudkan secara transparan dan akuntabel.
• Jumlah PNS yang proporsional, Pemerintah bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, peningkatan profesionalisme SDM aparatur, peningkatan mobilitas aparatur antar daerah, antar pusat, dan antar pusat dengan daerah, dan peningkatan gaji dan jaminan kesejahteraan.
8 AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI AREA PERUBAHAN Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan) Penataan Peraturan Perundangundangan Penataan dan Penguatan Organisasi Penataan Tata Laksana
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Penguatan Pengawasan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
HASIL YANG DIHARAPKAN Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance SDM aparatur yang berintegritas, netral , kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat
KETERKAITAN 8 AREA PERUBAHAN RB REFORMASI BIROKRASI 1. POLA PIKIR & BUDAYA KERJA (MANAJEMEN PERUBAHAN) 2. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 5. Penataan sistem manajemen SDM Aparatur
6. Penguatan pengawasan 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik
3. penataan dan penguatan organisai
4. Penataan tata laksana
7. Penguatan akuntabilitas kinerja
“suatu upaya terencana yang mencakup seluruh organisasi yang dikelola dari puncak, guna memperbesar efektivitas dan kesehatan organisasi melalui intervensiintervensi terencana pada proses organisasi tersebut”
• Manajemen Perubahan dirumuskan secara • sistematis melalui sosialisasi yang memadai, menanamkan pemahaman; • mendorong komitmen; • dilaksanakan mengakar secara partisipatif. • Sasaran manajemen perubahan meningkatnya komitmen pimpinan dan pegawai dalam Reformasi Biokrasi sehingga terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya resiko kegagalan • Kegiatan Manajemen Perubahan antara lain : • Melaksanakan penegakan disiplin melalui hadir tepat waktu; • Melaksanakan apel pagi, pengarahan terkait pelaksanaan pekerjaan; • Pengisian penilaian SKP; • Melakukan mindsetting oleh pimpinan kepada bawahan selaku agen perubahan ; • Menetapkan prioritas-prioritas kegiatan sesuai tugas fungsinya, • Melakukan pembenahan dan penguatan SDM agar ada persamaan pola pikir dan selanjutkan terbentuk budaya kerja yang baik.
PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Indikator
Sasaran Melalui penataan peraturan perundangundangan diharapkan tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundangundangan dapat diminimalisir bahkan dihilangkan sama sekali, sehingga efektifitas pengelolaan peraturan perundang-undangan akan meningkat.
Buku Saku Kementerian Hukum dan HAM
1. Adanya SOP tentang penyusunan peraturan perundangundangan yang mengakomodir azas pembentukan peraturan perundangundangan. 2. Adanya pemetaan atas peraturan perundang-undangan. 3. Arsip dan indeks peraturan bertambah tertib dan lengkap dan informatif dan telah disosialisasikan kepada pegawai dan stakeholders.
20
PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
Sasaran
Indikator 1. Menurunnya
tumpang tindih tugas pokok dan fungsi 2. Meningkatnya kapasitas organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
Buku Saku Kementerian Hukum dan HAM
1. Stuktur organisasi dengan pembagian tugas yg jelas; 2. Organisasi dgn ukuran yg tepat (right size) 3. Terbentuknya unit kerja yg menangani kepegawaian, humas, dan diklat; 4. Koordinasi antar unit.
21
PENATAAN TATA LAKSANA Penyusunan SOP Output : tersusunnya SOP dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM R.I, yang menjadi pedoman baku dalam prosedur penyelenggara an tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM R.I
Rencana Tindak Lanjut : Identifikasi kebutuhan SOP;
Elektroni-sasi dokumentasi/kearsipan .
Penyusunan SOP Kementerian Hukum dan HAM; Penentuan Format SOP; Penyusunan SOP
Melalui penataan tata laksana sasaran yang diharapkan adalah meningkatnya penggunaan TI dalam proses penggunaan manajemen
Meningkat nya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintah an.
Meningkatnya kinerja.
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
SDM
SDM
SDM
• Assessment
• Sistem penilaian kinerja;
• Pengembangan sistem pengadaan dan seleksi;
SDM
• Database Kepegawaian; • Pola Pengembangan & Pelatihan;
SDM
• Penguatan Pola Rotasi, Mutasi, Promosi; • Penguatan Pola Karir.
SDM
• Pegawai yang Profesional, Jujur, Berintegritas, Berkomitmen
PENGUATAN PENGAWASAN
Menegakkan Disiplin Kerja; 1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi; 2. Penyusunan mekanisme, sarana dan prasarana laporan pelaksanaan hukuman disiplin; 3. Menyusun hasil penilaian kinerja; 4. Melaporkan hasil kerja Tim Penegakkan Disiplin Kerja kepada Menteri Hukum dan HAM.
P E G A W A I
Menegakkan Kode Etik 1. Penyusunan Pedoman Kode Etik Pegawai ; 2. Penyusunan Laporan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penegakan kode etik pegawai; 3. Penyampaian Laporan Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penegakan kode etik kepada Menteri Hukum dan HAM; 4. Perumusan Pelaksanaan Kegiatan sosialisasi Kode Etik Pegawai; 5. Implementasi tugas dan wewenang Majelis Kehormatan Kode Etik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI..
24
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA INDIKATOR
SASARAN 1.
Meningkatnya kinerja instansi pemerintah
Indikator Utama yang terukur
2.
Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi
Terbangunnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
3.
1. Adanya sistem yg Meningkatnya akuntabilitas Kementerian mendorong kinerja Hukum dan HAM organisasi 2. Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas
Buku Saku Kementerian Hukum dan HAM
Berjalannya sistem akuntabilitas kinerja organisasi yang efektif
25
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator pelayanan yang diberikan lebih tepat, lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau dengan parameter adanya standard pelayanan yang disosialisasikan dan implementasikan. Adanya kerja sama/kolaborasi dengan pihak lain dan adanya evaluasi kinerja pelayanan.
Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional dengan parameter program sertifikasi unit pelayanan berstandar internasional dan diperolehnya sertifikasi berstandar internasional.
Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat dengan indikator terimplementasinya metode survei kepuasan pelanggan yang efektif, tersedianya sistem penanganan keluhan, saran dan masukan serta adanya imej positif.
KATAKATA-KATA BIJAK mulai dari diri sendiri mulai dari hal yang terkecil mulai dari sekarang menuju perubahan yang lebih baik… baik… jangan pernah takut untuk melakukan perubahan karena kegagalan terbesar adalah apabila kita tidak pernah mencobanya berpikir positif dalam segala hal bekerja tekun dan ikhlas beriman dan bertakwa bersatu kita wujudkan pns kemenkumham yang profesional dan mandiri change your mind and change your habbit
Dari Abu Hurairah RA: Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa yang meringankan satu kesusahan diantara kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan darinya satu kesusahan diantara kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aib nya di dunia dan di akhirat. Allah selalu menolong hambaNya, selama hambaNya menolong saudaranya……….” (HR. Muslim)
Buku Saku Kementerian Hukum dan HAM
28
MARS KEMENKUMHAM
DO = E 4/4 LYRIC : SRI PUGUH BUDI UTAMI LAGU : SORTA D.TOBING
Terima Kasih
