Kementerian Hukum dan HAM RI

Kementerian Hukum dan HAM RI Media HKI Vol. VII/No.01/Februari 2010

Majalah HKI FA.indd 1

6/23/10 10:53 AM

Dari Redaksi

Pembaca setia Media HKI, Kami kembali menemui Anda sekalian pada tahun 2010 ini dengan tampilan dan susunan redaksi baru. Tanpa terasa, Media HKI telah memasuki usia 7 tahun. Kami sangat berharap dan akan selalu berusaha agar, dengan pelajaran dan pengalaman yang didapatkan selama ini, Media HKI bisa menjadi lebih baik dan berkualitas, baik dari segi isi/subtansi maupun tampilan. Mengawali tahun 2010 ini, Media HKI akan menyuguhkan fokus bahasan tentang perlindungan desain industri. Sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia sebagai negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing nasional. Hal tersebut dapat dicapai, antara lain, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem perlindungan desain industri yang merupakan salah satu bagian dari sistem perlindungan HKI. Pemanfaatan sistem perlindungan desain industri secara optimal termasuk penegakan hukum yang efektif di bidang terkait diharapkan akan mendorong tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan inovasi di bidang desain industri di tanah air. Pada akhirnya, hal ini tentunya akan memberikan kontribusi yang penting dalam pengembangan industri nasional. Dalam edisi ini, Media HKI menampilkan buah pena dari beberapa penulis. Salah satu penulis produktif Media HKI Andrieansjah Soeparman akan mengetengahkan dua tema yang saling terkait yakni Sistem Pendaftaran Internasional Desain Industri (The Geneva Act 1999 - Hague Agreement) dan Overlap Perlindungan Desain Industri dan Hak Cipta. Sementara itu, untuk rubrik Kolom HKI diisi oleh Lily Evelina Sitorus yang membahas tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa Desain Industri. Selanjutnya, Meilia Witri Budi Utami akan mengupas tentang Pemanfaatan Desain Industri Bagi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM): Antara Kenyataan dan Harapan, dan Nila Manilawati mengungkapkan pandangannya tentang Perlindungan Konsumen di Bidang Desain Industri. Untuk rubrik Bincang-Bincang kali ini Media HKI akan mengetengahkan hasil wawancara dengan pemilik Rumah Makan Masakan Padang “Sederhana” yakni H. Bustamam yang sudah sukses memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Selain itu, berbagai informasi akan disuguhkan dalam rubrik-rubrik tetap lainnya.

Susunan Redaksi Penasehat Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Pengarah Sekretaris Direktorat Jenderal HKI Direktur Hak Cipta, DI, DTLST&RD Direktur Paten Direktur Merek Direktur Kerja Sama dan Pengembangan Direktur Teknologi Informasi Pemimpin Redaksi Yasmon Redaktur Nila Manilawati Editor Agus Dwiyanto Netri Nasrul Hastuti Sri Kandini Desain Grafis Tomy Kurniawan Fotografer Tb. Apriza Mulqi Sekretariat Wiliayu Penerbit Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Jl. Daan Mogot Km. 24 Tangerang-15119 Banten, Indonesia T. 021 551 7921 F. 021 551 7921 E. [email protected] www.dgip.go.id Dicetak oleh CV. Berkah Darhana Jaya Jl. Tanah Tinggi X11 No. 12 Jakarta Pusat

Selamat membaca Media HKI edisi pertama tahun 2010. Semoga kita semua bisa lebih sukses dalam berkarya di bidang masing-masing. Salam sukses.

Iii Majalah HKI FA.indd 2

Media HKI Vol. VII/No.01/Februari 2010

6/23/10 10:53 AM

Daftar Isi

ISSN 1693-8208

II 1

Dari Redaksi Daftar Isi Fokus

2

Sistem Pendaftaran Internasional Desain Industri ( The Geneva Act 1999 - Hague Agreement ) - - Andrieansjah Soeparman - -

7

Overlap Perlindungan Desain Industri dan Hak Cipta - - Andrieansjah Soeparman - -

Kolom HKI

10

Perlindungan Konsumen di Bidang Desain Industri - - Nila Manilawati- -

Pemanfaatan Desain Industri Bagi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM): Antara Kenyataan Dan Harapan - - Meilia Witri Budi Utami - -

13 16

Alternatif Penyelesaian Sengketa Desain Industri - - Lily Evelina Sitorus - -

Bincang-Bincang

19

Ragam HKI

23

- - Bustamam - Pemilik Restoran Sederhana

Alamat Redaksi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Jl. Daan Mogot Km. 24, Tangerang - 15119, Banten - Indonesia Telepon & Faksimile : (021) 5517921, Laman: http:// www.dgip.go.id, Pos-el: [email protected] Media HKI Vol. VII/No.01/Februari 2010


1I 6/23/10 10:53 AM

Fokus

SISTEM PENDAFTARAN INTERNASIONAL DESAIN INDUSTRI (The Geneva Act 1999 - Hague Agreement) Andrieansjah Soeparman*

Pengenalan Umum The Hague Agreement atau perjanjian Hague adalah suatu sistem yang memungkinkan pemilik desain untuk mendaftar secara sentral terhadap desain mereka ke sejumlah negara dan/atau organisasi intergovernmental (khususnya Community Design Office), tanpa harus membuat permohonan terpisah untuk tiap-tiap negara dan/atau organisasi intergovernmental. Ada tiga macam perjanjian Hague yang berjalan yaitu the London Act of 2 June 1934, the Hague act of 28 November 1960, dan the Geneva Act of 2 July 1999. Ketiga perjanjian tersebut berdiri sendiri, dimana beberapa negara ada yang hanya anggota satu perjanjian, beberapa negara dua perjanjian, dan yang lainnya anggota ketiga perjanjian tersebut. Berikut penjelasan singkat mengenai perjanjian Hague yang terbaru yaitu Geneva Act 1999. Keuntungan Menjadi Anggota Geneva Act 1999 Pendaftaran internasional desain industri melalui Geneva act 1999 sederhana dan ekonomis, dimana sangat membantu untuk memberikan perlindungan di wilayah negara anggota hanya dengan melalui satu p ermo h o n an yan g d iaj u kan ke B i ro Internasional World Intellectual Property Organization (WIPO). Jadi dalam sistem Hague ini, satu permohonan menggantikan serangkaian permohonan yang seharusnya diajukan secara terpisah ke masing-masing negara atau kantor regional yang menjadi tujuan permohonan pendaftaran desain industri. Fasilitas ini merupakan suatu elemen

penting dalam kerja sama komersial internasional dan dapat membantu dalam meningkatkan perdagangan. Pokok-Pokok Geneva Act 1999 a. Pemohon Setiap orang yang negaranya merupakan anggota Geneva Act 1999 atau menjadi anggota organisasi antar negara (intergovernmental organization) yang merupakan anggota Geneva act 1999, atau berdomisili, bermukim atau mendirikan industri atau melaksanakan kegiatan komersial secara nyata dan efektif di wilayah negara anggota perjanjian tersebut dapat mengajukan permohonan pendaftaran internasional melalui Geneva Act 1999 yang kemudian disebut dengan pemohon negara anggota (the applicant's contracting party). Secara prinsip pemohon negara anggota ditujukan untuk permohonan internasional. Namun demikian, beberapa negara anggota yang melaksanakan pemeriksaan substantif (kebaruan) dapat memberitahukan Direktur J e n d e ra l W I P O b a h wa penunjukkan tersebut dalam permohonan internasional tidak mem-berikan pengaruh apabila diajukan o l e h p e m o h o n n e ga ra anggota. Pendaftaran internasional dapat diajukan dalam dua pilihan yaitu langsung ke Biro Internasional WIPO atau melalui kantor HKI/ desain industri di negara-negara

* Pemeriksa Desain Industri pada Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang DJHKI

2 Majalah HKI FA.indd 4


6/23/10 10:53 AM

FOKUS anggota Geneva Act 1999. Pemohonlah yang menentukan apakah langsung atau tidak langsung meng-ajukan pendaftaran ke Biro Internasional WIPO.

mengidentifikasi desain-desain mana saja yang ditujukan kepadanya.

b. Tanggal Penerimaan

Ada tiga macam kategori isi/kelengkapan dari permohonan pendaftaran internasional Geneva Act 1999, yaitu mandatory contents (kelengkapan wajib), additional contents (kelengkapan tambahan) yang ditentukan oleh kantor negara tujuan dan optional contents (kelengkapan pilihan). Kelengkapan wajib terdiri dari informasi yang wajib ada di setiap permohonan internasional atau yang menyertainya (seperti penjelasan terkait pemohon, reproduksi desain industri yang ingin dilindungi, nama produk atau kegunaan dari produk yang diterapkan desain industri, negara-negara anggota tujuan (designated contracting parties) dan biaya pendaftaran yang telah ditentukan.

Untuk menentukan tanggal penerimaan (filing date), Geneva Act 1999 membuat suatu perbedaan antara permohonan yang diajukan langsung ke Biro Internasional dan yang diajukan melalui kantor desain industri negara anggota. Prinsipnya, apabila diajukan langsung ke Biro Internasional maka tang gal penerimaannya adalah tanggal pada saat Biro Internasional menerima permohonan tersebut. Sedangkan jika pengajuannya tidak langsung ke Biro Internasional (melalui negara anggota Geneva Act 1999) maka tanggal penerimaannya adalah pada saat permohonan tersebut diterima oleh kantor penghubung (kantor desain industri negara anggota). Selanjutnya dalam waktu satu bulan permohonan tersebut sudah diterima oleh Biro Internasional. c. Pemeriksaan Formalitas Biro Internasional WIPO akan memeriksa apakah permohonan telah memenuhi persyaratan formalitas, khususnya pembayaran biaya resmi dan kualitas representasi desain dalam formulir permohonan. Sebagai catatan WIPO tidak memeriksa hal substantif, dalam hal ini adalah tugas dari kantor nasional untuk menolak permohonan, contohnya dikarenakan desain tersebut tidak memiliki kebaruan. Pada saat pemeriksaan formalitas telah dilaksanakan dan persyaratan formalitas telah dipenuhi, selanjutnya permohonan dicatat dalam daftar Register Internasional dan d i u m u m ka n . Pe n g u m u m a n t e rs e b u t disampaikan secara elektronis pada laman WIPO. Pengumuman biasanya dilaksanakan enam bulan setelah pendaftaran (sebagai gambaran, kenyataannya sering terjadi keterlambatan berdasarkan undang-undang nasional, tepatnya desain-desain tersebut tidak langsung diumumkan kepada publik). Selanjutnya, kantor negara tujuan memeriksa pengumuman pada internet dan

d. Kelengkapan Permohonan

Kelengkapan tambahan harus dipenuhi dalam permohonan internasional terhadap satu atau beberapa negara anggota yang dituju. Ada hal tambahan yang dapat diberitahukan oleh negara-negara anggota yang melaksanakan pemeriksaan substantif (examining office). Ada tiga kelengkapan tambahan yang harus dipenuhi apabila negara yang dituju adalah examining office, yaitu (i) informasi mengenai identitas kreator (pendesain); (ii) penjelasan singkat terkait reproduksi atau fitur-fitur yang menjadi ciri khas desain industri yang dimohonkan; dan (iii) klaim. Ketiga kelengkapan tambahan tersebut berhubungan dengan persyaratan yang dinyatakan oleh negara-negara anggota untuk mendapatkan tanggal penerimaan berdasarkan undangundang di negara mereka. Terakhir, kelengkapan pilihan dapat dipenuhi oleh pemohon (contohnya, pernyataan hak prioritas dari permohonan yang pernah diajukan sebelumnya, atau pernyataan terkait informasi yang diketahui oleh pemohon sebagai materi untuk dimungkinkannya desain industri yang dimohonkan mendapatkan perlindungan), akan tetapi tidak adanya kelengkapan tersebut bukan merupakan ketidakteraturan dalam permohonan internasional. Kelengkapan pilihan ini dapat



3 6/23/10 10:53 AM

FOKUS dipenuhi oleh pemohon sebagai alat untuk menghindari penolakan oleh negara-negara tujuan pendaftaran. Geneva Act 1999 mengatur dua jenis persyaratan khusus yang dapat diberitahukan oleh negara anggota, dimana dengan adanya pemberitahuan tersebut pemohon diharuskan memenuhinya jika ia menujukan ke negara anggota dalam permohonan internasional. Pengaturan persyaratan khusus tersebut mencakup pemohon (applicant) dan kesatuan dalam desain (unity of the design). Persyaratan khusus terkait pemohon – negara anggota yang legislasinya mengatur bahwa suatu permohonan pendaftaran desain industri diajukan dengan nama kreator (pendesain) dapat memberitahukan hal tersebut ke Direktur Jenderal WIPO. Jika negara anggota tersebut menjadi tujuan permohonan internasional, identitas kreator (pendesain) harus dicantumkan dan orang tersebut dianggap sebagai pemohon untuk pengajuan di negara anggota tersebut. Selanjutnya, jika orang yang dicantumkan sebagai pendesain dalam permohonan internasional tidak sama dengan nama pemohon, permohonan tersebut harus dilengkapi dengan pernyataan atau dokumen, tergantung yang disyaratkan oleh masingmasing negara anggota. Dalam hal ini ada pernyataan dari kreator (pendesain) bahwa pemohonnya adalah orang yang namanya tercantum dalam permohonan internasional. Persyaratan khusus terkait kesatuan desain industri – negara anggota yang legislasinya mengatur persyaratan kesatuan desain industri (sebagaimana umumnya, dua atau lebih desain industri dalam permohonan yang sama harus memiliki satu konsep kreatif) dapat memberitahukan hal tersebut ke Direktur Jenderal WIPO. Tujuan pemberitahuan tersebut untuk memungkinkan negara anggota yang membuat hal tersebut menolak pendaftaran internasional jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi. Dalam hal ini, kantor yang mengeluarkan penolakan tersebut dapat meminta pemilik pendaftaran internasional memisahkan hal tersebut untuk negara anggota yang dituju tersebut. Kantor tersebut


dapat mengenakan biaya terhadap pemilik pendaftaran tersebut berupa biaya tambahan atas pemisahan tersebut (terpisah dari biaya awal pendaftaran internasional). Cara pembayaran biaya tambahan tersebut tidak diatur dalam Geneva Act 1999, hal ini diatur oleh masing-masing negara anggota yang langsung ditarik dari pemilik pendaftaran internasional. e. Biaya Pendaftaran Geneva Act 1999 mengatur bahwa biaya yang harus dibayarkan terkait dengan permohonan internasional termasuk designation fee untuk masing-masing negara anggota tujuan. Namun demikian, kantor negara anggota yang melaksanakan pemeriksaan substantif dan anggota intergovermental dapat menyatakan bahwa untuk tiap permohonan internasional yang dituju, dan untuk perpanjangan tiap pendaftaran internasional yang dihasilkan dari permohonan internasional tersebut, standard designation fee diganti dengan individual designation fee yang besarnya ditentukan dalam deklarasi (pernyataan). Jumlah tersebut, meskipun diatur oleh negara anggota sendiri, tidak boleh melampaui jumlah yang negara anggota akan kenakan untuk menerima dari pemohon apabila permohonan diajukan langsung ke kantornya (untuk jenis perlindungan yang sama dan untuk jumlah desain industri yang sama), jumlah tersebut dikurangi dengan jumlah simpanan yang dihasilkan dari prosedur internasional. Deklarasi (pernyataan) individual designation fee dapat juga menentukan bahwa biaya tersebut dibayar dalam dua bagian, yang pertama pada saat pengajuan permohonan internasional dan yang kedua dibayar kemudian pada tanggal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan negara anggota tersebut (dalam prakteknya pada saat kantor negara anggota tersebut menentukan bahwa desain industri diberikan hak di wilayahnya). f. Publikasi Pendaftaran internasional pada prinsipnya dipublikasikan enam bulan setelah tanggal


6/23/10 10:53 AM

FOKUS diajukan. Jangka waktu enam bulan tersebut ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada pemilik pendaftaran internasional untuk memanfaat penundaan de facto yang akan ia dapat jika ia telah mengajukan permohonan nasional (yaitu waktu yang telah lewat sebelum publikasi nasional, hingga jangka waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan substantif dan persiapan publikasi). Pemohon dapat meminta pendaftaran internasional mereka untuk dipublikasikan segera setelah pendaftaran desain industri diajukan pada pendaftaran internasional. Pemohon juga dapat meminta penundaan terhadap publikasi pendaftaran internasional milik mereka. Apabila dalam permohonan internasional terdapat pengajuan penundaan publikasi, maka pendaftaran internasional akan dipublikasikan setelah masa 30 bulan sejak tanggal penerimaan, atau sejak tanggal prioritas jika menggunakan hak prioritas. Akan tetapi, jika ada negara anggota menyatakan bahwa undang-undangnya mengatur penundaan publikasi kurang dari tiga puluh bulan, maka publikasi akan berakhir pada jangka waktu terpendek sesuai yang dinyatakan dalam pernyataan tersebut. Se lanjutnya, apabila negara anggota menyatakan tidak memungkinkan penundaan publikasi berdasarkan undang-undang mereka, maka pemohon diminta untuk menarik kembali permohonannya di negara anggota tersebut satu bulan setelah pemberitahuan dari Biro Internasional. Dalam hal ini tidak ada biaya yang dikenakan untuk penundaan publikasi. Pada saat publikasi pendaftaran internasional ditunda, kantor negara tujuan dapat menerima salinan rahasia pendaftaran untuk digunakan dalam pemeriksaan atau dalam proses konflik. Pengiriman salinan rahasia tersebut ditujukan untuk memungkinkan kantor negara tujuan tersebut untuk menentukan pernyataan sebagai pembanding jika diperlukan. Jangka waktu pemberitahuan penolakan dari pendaftaran internasional adalah enam bulan

dari tanggal Biro Internasional mengirimkan salinan publikasi pendaftaran internasional ke kantor negara anggota yang dituju. Namun demikian, negara anggota yang kantornya melaksanakan pemeriksaan substantif atau yang undang-undangnya memungkinkan pengajuan oposisi atau keberatan dapat memberitahukan ke Direktur Jenderal WIPO bahwa waktunya ditambah enam bulan menjadi dua belas bulan. Selama jangka waktu penolakan, kantor negara anggota tujuan tersebut dapat memberitahukan kepada pemohon bahwa kantor telah memutuskan menerima akibat pendaftaran internasional, jika tidak ada komunikasi pemberitahuan penolakan. g. Akibat Pendaftaran Berdasarkan Geneva Act 1999, pendaftaran internasional mempunyai akibat yang sama di setiap negara anggota tujuan sejak tanggal p e n d a f t a ra n i n t e r n a s i o n a l , s e b a ga i permohonan biasa yang diajukan di kantor negara anggota tujuan. Kemudian, jika di setiap negara anggota tujuan yang tidak diberitahukan adanya penolakan perlindungan, maka pendaftaran internasional mendapat perlindungan yang sama dengan perlindungan yang langsung diterima oleh negara anggota. h. Perubahan Data Berbagai macam perubahan yang terkait dengan desain dicatat oleh Biro Internasional WIPO, seperti perubahan nama dan alamat pemegang hak, pencatatan pengalihan hak, pencabutan keseluruhan desain terkait dengan sebagian atau semua negara tujuan, dan pembatalan desain terkait dengan sebagian atau seluruh negara tujuan. i. Jangka Waktu Perlindungan Pendaftaran internasional dilindungi pada periode pertama selama lima tahun sejak tanggal pendaftaran internasional dan dapat diperpanjang untuk periode dua kali lima tahun sebelum jangka perlindungan dari tiaptiap periode berakhir. Jadi, minimun jangka waktu perlindungan dari tiap negara anggota



5 6/23/10 10:53 AM

FOKUS adalah lima belas tahun sejak tanggal pendaftaran internasional. Lebih jauh, jika undang-undang negara anggota mengatur perlindungan lebih dari lima belas tahun untuk desain industri yang diajukan melalui jalur nasional, maka pendaftaran internasional dalam diperpanjang setiap periode lima tahun dan berakhir sesuai dengan jangka waktu perlindungan yang ditentukan dalam undangundang nasional negara anggota. Perpanjangan perlindungan desain dapat diajukan ke WIPO. Dalam hal ini dapat diajukan perpanjangan untuk beberapa atau keseluruhan desain, dan untuk beberapa atau semua negara tujuan.

Sumber: o The Geneva Act (1999) of the Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs, WIPO Publication No. 453 (E), Geneva: 1999. o International Design Registration - the Hague Agreement, Mewburn Ellis LLP, July 2008.



6/23/10 10:53 AM

Fokus

OVERLAP PERLINDUNGAN DESAIN INDUSTRI DAN HAK CIPTA Andrieansjah Soeparman*

Desain industri (DI) adalah gabungan dari seni dan teknologi atau aspek fungsi teknis dan keindahan. Hal ini memungkinkan adanya overlap atau tumpang tindih antara DI dengan paten dari aspek teknis, DI dengan hak cipta (HC) dari aspek keindahan. Persoalan ini tidak dapat dihindari karena karakteristik dari DI yang harus memenuhi kedua aspek tadi untuk secara simultan diterapkan pada suatu produk. Ada tiga kombinasi sistem perlindungan yang dapat dikonsepkan terkait dengan tumpang tindih antara DI dan HC, yaitu sistem kumulatif atau perlindungan ganda (cumulative or dual protection), perlindungan terpisah (separation of protection), dan perlindungan overlap sebagian (partial overlap of protection). a. Kumulatif atau Perlindungan Ganda Dalam pendekatan ini sistem HC dan sui generis DI berlaku secara simultan dan independen, dengan demikian secara otomatis terjadi tumpang tindih satu sama lain. Karya DI dilindungi oleh kedua sistem ini berdasarkan ketentuan dan kondisi tertentu yang dapat diterapkan pada masing-masing sistem tersebut. Perancis adalah salah satu negara yang m e n e ra p ka n s i s t e m k u m u l a t i f a t a u perlindungan ganda ini. Hal ini karena Perancis menerapkan teori unity of art (l'unité de l'art). Dalam teori ini dinyatakan bahwa seni dapat diekspresikan dengan berbagai cara dan dapat

diterapkan dengan berbagai material/bahan. Seni sebagai kesatuan konsep, dimana kreasi artistiknya tidak boleh dibedakan atau didiskriminasikan berdasarkan fungsi estetika atau cara mengekspresikannya, yang kemudian patut disebut sebagai karya seni (work of art). Ekspresi artistiknya tidak dapat didiskualifikasikan hanya semata-mata karena telah diterapkan atau diwujudkan pada suatu barang yang memiliki kegunaan. Dalam sistem kumulatif ini, karya DI (seperti suatu karya seni) dilindungi HC karena kreasi atau penerapannya dalam wujud nyata disesuaikan dengan ketentuan dalam undangundang (UU). Sebagai tambahan, karya DI tersebut juga dapat dilindungi melalui UU DI sejak tanggal pendaftaran atau permohonan suatu desain, atau sejak pertama kali didistribusikan secara komersil dari produk terkait, sesuai dengan ketentuan dalam UU. Negara yang menerapkan sistem ini, biasanya menyisipkan klausa non preemtif (nonpreemption clause) dalam UU hak kekayaan intelektual (HKI)-nya. Klausa tersebut tertulis secara jelas menyatakan bahwa karya DI atau karya seni terapan yang dilindungi dalam UU tidak mencegah atau mengakibatkan perlindungan terhadap desain atau karya yang sama melalui UU lain yang memungkinkan 1 perlindungan tersebut. Sistem ini disarankan juga oleh WIPO melalui Model Law on 2 Industrial Design.

*

Pemeriksa Desain Industri pada Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang DJHKI 1 Such clauses can be found in industrial design laws and in copyright laws. In respect of industrial designs see, for example: European Directive (Articles 16 and 17), European Regulation (Article 96), OAPI Agreement (Annex IV, Article 1.3), and the design laws of Costa Rica (Article 23.3), Dominican Republic (Article 54.2), El Salvador (Article 124), Guatemala (Article 148), Panama (article 67), Sri Lanka (Article 25), and Uruguay (Article 87). In respect of copyright see, for example, the laws of Paraguay (Article 3.3), Spain (Article 3), and United States of America (section 301(d)), although in the latter country dual protection will only apply in respect of works of art whose artistic features are “separable” from their embodiment in a useful article. 2 See Model Law for Developing Countries on Industrial Designs, WIPO, Geneva, 1970 (Publication No. 808 (E)), Section 1(2) .



7 6/23/10 10:53 AM

FOKUS b. Perlindungan Terpisah Berbeda dengan sistem kumulatif, dalam sistem ini perlindungan karya DI terpisah dengan HC. Karya DI (mis. desain pada barang yang memiliki kegunaan) secara khusus hanya dilindungi melalui UU DI, sehingga tidak dapat dilindung secara bersamaan sebagai karya seni dalam HC. Di negara yang mengadopsi sistem ini, 3 misalnya Amerika Serikat dan Italia (dahulu), perlindungan HC hanya diperuntukkan secara eksklusif terhadap perlindungan karya seni. Oleh karena itu, keseluruhan bentuk atau konfigurasi dari produk bermanfaat, produk industri, dan produk konsumtif tidak dapat dilindungi melalui HC, tanpa memperhatikan bagaimana bentuk atau konfigurasinya menyenangkan atau berharga dari sudut keindahannya. Dasar pemikiran pemisahan yang ketat ini untuk mencegah kreasi fungsional (teknis) dari pengelakkan kondisi yang lebih ketat yang diatur secara khusus dalam UU Paten dan Paten Sederhana guna m e m p e ro l e h p e r l i n d u n ga n m e l awa n penjiplakan. Pemisahan DI dari perlindungan HC berjalan berdasarkan gagasan “dapat dipisahkan” dan “independen” terutama dari bentuk atau konfigurasi produk dimana bentuk atau konfigurasi tersebut diwujudkan. Agar bentuk atau konfigurasi suatu produk dapat memperoleh perlindungan HC, bentuk atau ko nf ig u ra s i ters e b u t h a r u s d a p at diidentifikasikan secara terpisah dan secara independen keberadaannya dari aspek

fungsional dimana bentuk atau konfigurasi 4 tersebut diwujudkan. Desain tersebut secara konseptual harus dipandang “terpisah” dari produk dimana desain tersebut diwujudkan. Pemisahan atau disosiasi suatu desain dari obyek yang mewujudkannya mungkin akan terlihat jelas dalam kasus dimana obyek itu sendiri adalah terutama karya seni dan selanjutnya digunakan atau diterapkan terhadap barang bermanfaat. Misalnya, sepasang patung reproduksi dua lumba-lumba dapat digunakan sebagai produk seperangkat wadah garam dan lada. Seperangkat wadah tersebut dilindungi melalui HC sebagai karya patung, meskipun penerapan kegunaannya sebagai asesoris meja. Akan tetapi, teori disosiasi akan secara efektif dikeluarkan dari perlindungan HC, jika bentuk atau konfigurasi sebagian besar produk industri dan produk konsumtif, bentuknya tidak dapat dipisahkan atau dipertimbangkan independen dari 5 obyeknya sendiri. Keseluruhan bentuk dari obyek seperti furnitur, peralatan rumah tangga dan pakaian oleh karenanya tidak termasuk dalam kategori perlindungan HC. Bentuknya hanya dapat dilindungi secara khusus melalui UU DI. c. Perlindungan Overlap Sebagian Sistem diantara kedua sistem di atas, secara bersama, otomatis melindungi DI melalui UU HC dan UU DI, di sisi lain, secara ketat memisahkan sistem perlindungan, akan menyediakan perlindungan DI untuk bentuk atau penampilan dari produk bermanfaat, produk industri atau produk konsumtif tetapi

In Italy, the law on industrial designs (Royal Decree 1411 of August 25, 1940), Article 5.2, provided that the provisions of the copyright law were not applicable to industrial designs. This provision banning copyright protection for industrial designs was repealed by Government Decree No. 95/2001 (April 2001), with a view to bringing the country's law into conformity with the European Directive on industrial designs. 4 For example, the Copyright Law of the United States of America – USC 17 (section 101 – definition of “Pictorial, graphic, and sculptural works”) provides that “the design of a useful article […] shall be considered a [copyrightable] work only if, and only to the extent that, such design incorporates […] features that can be identified separately from, and are capable of existing independently of, the utilitarian aspects of the article.” Similarly, the Copyright Law of Italy (Law No. 633 of April 22, 1941, as amended by Decree Law No. 154 of May 26, 1997) (Article 2(4)) provides that protection is available for “works of sculpture, painting, drawing, engraving and similar figurative arts […], even where such works are applied to industrial products, if their artistic value is distinct from the industrial character of the product with which they are associated” [emphasis added]. This is referred to as the principle of “dissociation” (“scindibilita”). 5 For example, the Manual of Patent Examining Procedures of the United States of America (Edition 8 – August 2001, Chapter 1500, section 1502) provides that a “design is inseparable from the article to which it is applied and cannot exist alone merely as a scheme of surface ornamentation.” 3



6/23/10 10:53 AM

FOKUS mengijinkan tumpang tindih dengan perlindungan HC dalam hal dimana suatu desain dapat dipertimbangkan sebagai karya seni (atau seni terapan). Sistem ini masih atau pernah diterapkan, misalnya pada UU DI Benelux dan Jerman, negara-negara Nordic (Denmark, Finlandia, Norwegia dan Swedia) dan Swiss. Dalam praktek, meskipun banyak negara yang m e n g a k u i ke m u n g k i n a n p e m b e r i a n perlindungan HC terhadap desain produk bermanfaat dengan penentuan yang ketat mengenai standar pencapaian estetika yang harus dipenuhi sebelum suatu bentuk atau konfigurasi dapat diakui sebagai karya seni dalam HC. Misalnya di UU DI Benelux menentukan bahwa suatu desain yang memiliki karakter seni yang nyata (a marked artistic character) dapat dilindungi baik melalui UU DI maupun UU HC, jika persyaratan untuk keduanya dipenuhi. Di sisi lain, desain yang tidak memiliki karakter seni yang nyata 6 tidak termasuk dalam lingkup UU HC. Di negara yang mengadopsi sistem ini, pengadilan memerlukan suatu karakter artisitik yang tinggi sebagai kondisi untuk perlindungan DI melalui HC. Desain yang di mata pengadilan tidak cukup orisinal atau tidak memiliki nilai estetika, tidak termasuk sebagai karya seni, sehingga tidak dapat menikmati perlindungan HC. Karena kebanyakan desain produk konsumtif gagal memenuhi standar ini,

overlap dan perlindungan ganda melalui UU HC dan DI jarang terjadi dalam praktek. Situasi ini sepertinya diperluas di negara Uni Eropa, karena European Directive mengenai DI mengatur bahwa DI terdaftar pada suatu negara sesuai pengaturan pada Directive juga dapat dilindungi berdasarkan UU HC di negara tersebut. Akan tetapi, kondisi perlindungan ini diijinkan, “dibutuhkan tingkat orisinalitas”, 7 yang ditentukan oleh masing-masing negara. Sistem perlindungan overlap sebagian juga dibuat tergantung apakah bentuk suatu barang bermanfaat dianggap sebagai karya “kerajinan tangan” atau “keterampilan seni” atau sebagai karya murni DI. Misalnya, dalam UU HC Amerika Serikat, karya keterampilan artistik yang diwujudkan pada barang bermanfaat seperti kelengkapan meja, barang pecah belah, alat-alat makan dan perhiasan akan menerima perlindungan HC, meski dapat dilindungi sebagai desain melalui UU Paten. Te r ka i t d e n ga n ko n f i g u ra s i p ro d u k , perlindungan overlap menjadi mungkin dalam praktek. *Dikutip dan diterjemahkan oleh Andrieansjah Soeparman dari: Dokumen SCT 9.6 tentang Industrial Designs and Their Relation with Works of Applied Art and Three-Dimensional Marks pada Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications ke-9 di WIPO, Jenewa, 11 – 15 November 2002. hal. 10 – 13.

Sistem perlindungan overlap sebagian juga dibuat tergantung apakah bentuk suatu barang bermanfaat dianggap sebagai karya “kerajinan tangan” atau “keterampilan seni” atau sebagai karya murni DI.

Uniform Benelux Designs Law (Annex to the Benelux Designs Convention, Brussels,October 25, 1966), Article 21.

6

Directive 98/71/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 on the legal protection of designs, Article 17. A substantially identical provision is found in the European Regulation on community designs, Article 96.2. 7



9 6/23/10 10:53 AM

Kolom HKI

PERLINDUNGAN KONSUMEN DI BIDANG DESAIN INDUSTRI Nila Manilawati* Pengaturan Keamanan dan Keselamatan Konsumen di Bidang Desain Industri Pengaturan di bidang desain industri tidak hanya tertuju kepada perlindungan dan jaminan hukum atas hak desain industri semata. Aspek-aspek lain yang berkaitan dengan desain industri layak untuk dibahas dan dikaji meskipun dalam pengaturannya tidak perlu dimasukkan dalam peraturan pokok, melainkan cukup dimuat pada peraturan yang sesuai dengan kondisinya, misalnya jaminan keamanan dan keselamatan perlu diatur dalam peraturan perlindungan konsumen. Kebutuhan demikian merupakan sesuatu yang tidak bisa dikesampingkan dalam kehidupan perekonomian yang telah mengglobal, sebab apa yang hari ini dibuat di suatu negara, dengan kemajuan teknologi informasi dan transportasi, maka besok lusa atau minggu depan telah beredar di pasar negara lain. Dampak selanjutnya, adanya perluasan pasar tersebut maka diperlukan penyesuaian dalam sistem perlindungan hukum terhadap desain industri yang digunakan pada produk yang diperdagangkan. Di lain pihak adanya globalisasi pasar dan tuntutan keamanan atas produk yang diperdagangkan, maka tidaklah berlebihan bila pendesain saat ini dan di masa yang akan datang sangat dituntut kewajibannya untuk selalu memperhatikan unsur keamanan dan keselamatan atas konsumen dan pihak yang terkait dengan suatu produk hasil desainnya. Kewajiban pendesain terhadap keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan umum berdasarkan kepada: kewajiban moral yang tunduk pada hukum yang berlaku dan kewajiban etis yang menjadi komitmen pribadi untuk bertindak demikian. Dasar yang kedua lebih tertuju kepada kesadaran moral dari diri pribadi, namun demikian kita pun masih sering mendelegasikan keputusan-keputusan kita

menyangkut soal-soal etis pada interpretasi hukum. Dengan demikian maka dasar kewajiban yang melekat pada pendesain menyangkut keselamatan, keamanan dan kesejahteraan akan lebih efisien dan efektif bila disandarkan kepada keharusan untuk tunduk kepada hukum. Hukum memberikan kekuatan pemaksaan kepada pendesain untuk melaksanakan kewajibannya. Di lain pihak memberikan perlindungan yang cukup kepada konsumen dan pihak-pihak yang terkena dari suatu produk tersebut. Kondisi yang memberlakukan hukum untuk mendorong dilaksanakannya kewajiban yang melekat pada seorang pendesain, menyebabkan peraturan hukum semakin banyak dan semakin memiliki kekhususan. Namun demikian adanya peraturan yang sangat rinci dan khusus, memberikan akibat adanya tindakan dari individu yang mencari celah-celah hukum dengan maksud supaya kelihatannya mengikuti peraturan hukum itu sampai ke huruf-hurufnya, namun sebenarnya mereka memperkosa jiwa dari ketentuan hukum itu sendiri. Sebagai contoh, yaitu pada tragedi Titanic, perusahaan yang mengoperasikan kapal tidak melengkapi kapal tersebut dengan sekoci yang cukup untuk semua penumpang dan awaknya, hal itu mereka lakukan karena peraturan yang berlaku di Inggris pada saat itu tidak menentukan/ menyaratkannya demikian. Gambaran di atas menunjukkan hukum mau tidak mau sering tertinggal di belakang perubahan-perubahan teknologi, yang akhirnya membawa kepada kevakuman yudisial. Namun demikian menyangkut hukum keselamatan, keamanan para penegak hukum

* Kasi Penyebaran Informasi pada Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan DJHKI



6/23/10 10:53 AM

Kolom HKI tidak boleh terlalu terpaku dengan peraturan yang tertulis sehingga kaku bersifat legisme, bahkan mundur sama sekali dari usaha p e m b u a t a n r e g u l a s i d a n ke m u d i a n beranggapan bahwa pengembangan hukum hanya akan sia-sia belaka. Peraturan hukum yang baik, yang diberlakukan dan ditaati dengan efektif jelas akan memberi manfaat serta berfungsi memberikan dukungan dan perlindungan kuat bagi mereka yang ingin berbuat etis dan bertanggung jawab. Pendesain dalam melakukan karyanya tidak mungkin selalu sempurna, pada suatu saat dapat saja mereka membuat suatu produk desain industri yang kurang berguna atau kurang aman. Ini dapat terjadi secara sengaja, atau di bawah tekanan, atau ketidaktahuannya. Sebuah produk desain industri dapat saja secara sengaja dirancang dengan bahan bermutu rendah karena untuk penghematan atau diganti karena adanya tekanan waktu atau kurangnya biaya. Dalam hal tertentu efek-efek akhir yang merugikan dari suatu produk tidak dapat diramalkan sejak awal, terlebih jika hasil desain tersebut diproduksi secara massal dalam jumlah produk yang sangat banyak, atau jika terjual di pasaran bebas dalam jumlah yang banyak pula. Dengan kondisi demikian maka pendesain dan produsen harus menimbangnimbang kemungkinan adanya cacat yang menyebabkan cedera serius, sehingga wajib untuk menghapuskannya atau paling tidak untuk memperkecil kemungkinan dari adanya efek-efek yang akan merugikan konsumen. Kita sangat mengharapkan bahwa kewajiban melindungi kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat adalah yang tertinggi, seperti yang dimuat dalam kodekode etik yang berlaku sekarang. Cacat Produk Desain Industri Dalam kaitan produk dengan manusia, maka unsur keamanan dan keselamatan menjadi

prioritas, dengan demikian betapa pentingnya dalam proses desain industri memperhatikan unsur tersebut. Suatu produk disebut bermutu apabila bebas dari cacat pembuatan, cacat desain, dan cacat peringatan/informasi. Dari ketiga jenis cacat produk tersebut, jenis cacat desain yang paling sulit untuk mengukurnya. Produk yang telah dibuat secara tepat sesuai dengan standar, bisa saja memiliki cacat pada sisi desainnya.1 Suatu produk dikategorikan sebagai cacat desain, apabila produk tersebut tidak benar-benar aman untuk digunakan sesuai dengan tujuannya, walaupun telah dibuat secara benar.2 Gugatan berdasarkan cacat desain sering didasarkan pada beberapa hal, yaitu produk tersebut tidak berkualitas, perlengkapan yang diperlukan tidak tersedia, atau produk tersebut mengandung hal-hal berbahaya yang tidak kelihatan. Penerapan cacat desain sebagai dasar gugatan didasarkan pada argumentasi bahwa produk tersebut tidak didesain secara tepat untuk mengurangi atau menghindari suatu resiko tertentu.3 Secara umum suatu produk dikatakan cacat apabila karena cacat tersebut produknya menjadi berbahaya bagi konsumen. Untuk menguji cacat desain, pengadilan di Amerika Serikat kemudian membentuk model pengujian cacat desain sebagaimana yang terungkap dalam kutipan di bawah ini: “The design defect cases, a court may properly instruct a jury that a product is defective in design if (1) the plaintiff proves that the product failed to perform as safety as an ordinary consumer would expect when used in an intended or reasonably foreseeable manner, or (2) the plaintiff proves that the product's design proximately caused injury and the defendant fails to prove, in light of the relevant factors, that on balance the benefits of the challenged design outweight the risk of 4 danger inherent in such design.”

1

Burton v. L.O. Smith Foundry Products Co., 529 F. 2d 108 (7 th Cir. 1976); Dorsey v. Yoder Co., 331 F. Supp. (E.D. Pa 1971); Baker v. Chrysler Corp., 55 C. A. 3d 710, 127 Cal. Rpts. 745 (1976). 2 Snider v. Bob Thibodeau Ford, Inc., 42 Mich. App. 708, 202 N.W. 2d 727 (1972); Thibault v. Sears and Co., 118 N.H. 802, 395 A. 2d 843 (1978); Ribley v. Harsco Corp., 57 App. Div. 2d 228, 394 N.Y.s. 2d 740 (1977). 3 Inosentius Samsul, “Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak”, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cet. 1 (2004), h. 309 4 Ibid., h. 310.



11 6/23/10 10:53 AM

Kolom HKI Bagian pertama dari tes ini dikenal dengan consumer expectation test dan bagian kedua adalah risk utility analysis test. Konsumen d a p a t m e m p e r o l e h g a n t i ke r u g i a n berdasarkan salah satu dari model tes tersebut. Namun, model pengujian ini mendapat kritikan sebagaimana dikatakan berikut ini: “In many situations particularly involving design matters, the consumer would not know what to expect, because he would have no idea how safe the product could be made.”5 Kritik tersebut memang benar, karena consumer expectation hanya berlaku untuk produkproduk yang sederhana dan tidak dapat diterapkan untuk risiko-risiko yang sulit dipahami oleh konsumen biasa. Peran Kantor Desain Industri (DJHKI) dalam Melindungi Konsumen Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) sebagai pengelola administrasi desain industri memiliki peran yaitu melindungi pendesain. Peran ini juga sekaligus berarti melindungi konsumen karena dengan kewenangan yang dimilikinya, DJHKI dapat menolak desain industri yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. DJHKI selain mempunyai kewenangan untuk menolak permohonan pendaftaran desain industri, juga mempunyai kewenangan untuk membatalkan desain industri terdaftar atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang hak desain industri. Tindakan demikian merupakan tindakan edukatif, korektif, dan preventif yang mempunyai manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, karena melalui tindakan demikian dicoba diciptakan suatu kondisi perkembangan desain industri yang sehat, yang selanjutnya memberikan pengaruh kepada kehidupan ekonomi, industri, dan perdagangan yang sehat pula. Harapan tersebut tidak berlebihan karena DJHKI memang harus berperan untuk menegakkan perlindungan di bidang HKI umumnya dan perlindungan di bidang desain industri khususnya.

Peran DJHKI untuk dapat melindungi konsumen selain harus didukung oleh perangkat internal, juga membutuhkan dukungan perangkat eksternal, seperti Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Perangkat demikian untuk mengantisipasi adanya tindakan yang bertentangan dengan ketertiban umum yang akan datang dari para pendesain/pemegang hak desain industri yang karena kekuatan ekonominya membuat suatu produk yang monopolistik, sehingga mengendalikan perdagangan/pasar serta mengendalikan harga. Dengan demikian dalam rangka melindungi konsumen perlu adanya suatu upaya yang terintegrasi dari semua pihak, menata kembali perangkat hukum di bidang perlindungan konsumen, juga adanya gerakan swadaya konsumen itu sendiri yang memberikan pemahaman agar konsumen mempunyai mental dan sikap yang teliti dan berani memahami hak dan kewajibannya. Selain itu pula diperlukan adanya pembinaan rasa tanggung jawab para pendesain terhadap konsumen. Daftar Pustaka Samsul, Inosentius. Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cet. 1, 2004. Wade, “On the Nature of Strict Tort Liability for Products”, 44 Miss. Law Journal 825 at 829, 1973. Saidin, H. OK. Aspek Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Djumhana, Muhamad. Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999. Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004. Mayana, Ranti Fauza, Perlindungan Desain I n d u st r i d i I n d o n e s i a , J a ka r ta : Gramedia, 2004.

5

Wade, “On the Nature of Strict Tort Liability for Products”, 44 Miss. L.J. 825 (1973), h. 829. Ibid., h. 310.

4



6/23/10 10:53 AM

Kolom HKI PEMANFAATAN DESAIN INDUSTRI BAGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM): ANTARA KENYATAAN DAN HARAPAN Meilia Witri Budi Utami* Apa itu UMKM? UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada intinya istilah ini merujuk kepada usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang/perorangan dan/atau badan usaha perorangan (untuk usaha mikro) atau badan usaha dengan kriteria masing-masing. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, perbedaan kriteria Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK) dan Usaha Menengah (UM) didasarkan pada nilai kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya, Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Mengapa UMKM penting? Tidak dapat disangkal bahwa potensi UMKM sangat besar dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Buku “Statistik Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2007-2008” yang diterbitkan oleh Bagian Data Biro Perencanaan Kementerian Usaha Kecil dan Menengah (dapat diunduh melalui laman www.depkop. go.id) menunjukkan eksistensi dan peran UMKM. Pada tahun 2008, jumlah UMKM mencapai 51,26 juta unit usaha. Hal ini berarti

* Fungsional Umum Seksi Pengkajian dan Pengembangan pada Direktorat Kerja Sama dan Pengembangan DJHKI



13 6/23/10 10:53 AM

Kolom HKI 99,99 persen dari pelaku usaha nasional. Demikian pula bila kita melihat kontribusi UMKM dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, devisa nasional, dan investasi nasional. Menurut data statistik yang tersedia dalam buku tersebut, pada tahun 2007, peran UMKM terhadap pembentukan investasi nasional menurut harga berlaku tercatat sebesar Rp 461,10 triliun atau 52,99 persen dari total investasi nasional sebesar Rp 870,17 triliun. Kontribusi Usaha Mikro tercatat sebesar Rp 71,66 triliun atau 8,24 persen dan UK sebesar Rp 180,20 triliun atau 20,71 persen serta UM tercatat sebesar Rp. 209,24 triliun atau 24,05 persen. Pada tahun 2008, peran UMKM mengalami peningkatan sebesar Rp 179,27 triliun atau 38,88 persen menjadi Rp 640,38 triliun. Kontribusi Usaha Mikro tercatat sebesar Rp 101,53 triliun atau 8,39 persen dan UK tercatat sebesar Rp 250,52 triliun atau 20,69 persen, sedangkan UM tercatat sebesar Rp. 288,33 triliun atau 23,81 persen dan selebihnya adalah Usaha Besar (UB). Hanya dari data tersebut, kita telah dapat melihat peran UMKM dalam perekonomian nasional. Apalagi, jika kita melihat data penyerapan tenaga kerja. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, peran UMKM pada tahun 2007 tercatat sebesar 88.739.744 orang atau 96,95 persen dari total penyerapan tenaga kerja yang ada. Sementara, pada tahun 2008, UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 90.896.270 orang atau 97,04 persen dari total penyerapan tenaga kerja yang ada, jumlah ini meningkat sebesar 2,43 persen atau 2.156.526 orang dibandingkan tahun 2007. Sungguh suatu potensi yang sangat besar! Manfaat Desain Industri bagi Pengembangan UMKM Sayangnya, pembagian sektor ekonomi atau sektor usaha pada data statistik dalam buku tersebut tidak dapat menunjukkan sektor industri kreatif yang erat kaitannya dengan desain industri. Namun, menurut kacamata awam, dapatlah dikatakan bahwa UMKM di Indonesia cukup banyak yang berbasiskan


industri kreatif, misalnya produk mebel/ furnitur, cendera mata, patung-patung dan sebagainya. Cukup banyak pula media massa yang mengangkat tentang UMKM yang berkembang dengan mendasarkan pada desain industri, terlepas apakah desain industri itu terdaftar atau tidak. Bahkan telah ada desain industri dari UMKM Indonesia, yaitu desain radio kayu bermerek Magno karya S i n g g i h S u s i l o Ka r t o n o, ya n g te l a h m e m p e ro l e h b e b e ra p a p e n g h a rga a n bergengsi di tingkat internasional di antaranya Brit Insurance Design of the Year 2009. Dengan omset kurang lebih Rp 750 juta sebulan atau Rp 9 milyar per tahun, usaha ”Piranti Works” milik Singgih, termasuk klasifikasi Usaha Kecil (lihat www.kabarinews.com/article/berita_indonesi a/bisnis/bisnis_radio_kayu_asal_temanggung _tembus_dunia/33650). Hal ini dapat dijadikan contoh mengenai peran desain industri dalam pengembangan usaha. Desain industri sendiri merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000. Di luar pengertian resmi, secara umum desain industri mengacu kepada bentuk luar dan fungsi produk secara keseluruhan. Namun, dalam bidang hak kekayaan intelektual, desain industri hanya mengacu kepada aspek ornamental dan estetika dari suatu produk. Dengan kata lain, desain industri hanya mengacu kepada tampilan (bentuk luar) suatu produk. Jadi, desain industri sebagai bagian dari kekayaan intelektual hanya mengacu kepada nilai estetika dari produk yang sudah jadi, dan sama sekali tidak mempertimbangkan aspek teknis dan fungsionalnya (lihat Looking Good: An Introduction to Industrial Designs for Small and Medium-sized Enterprises, WIPO, 2003). Suatu usaha yang menghasilkan suatu produk perlu meningkatkan daya tarik desain/ penampilan produk-produk mereka dengan mengembangkan desain yang baru dan orisinal. Hal ini agar produk tersebut menjadi lebih menarik bagi masyarakat di samping dapat menciptakan celah pasar baru serta memperkuat merek (apabila produk tersebut juga diberi merek).


6/23/10 10:53 AM

Kolom HKI Lalu, kenapa desain industri perlu dilindungi? Seperti telah dinyatakan di atas, desain industri memberi nilai tambah pada suatu produk. Desain industri akan membuat suatu produk menjadi lebih menarik dan memikat bagi konsumen dan hal itu merupakan nilai jual yang unik. Jadi, melindungi desain industri perlu dipertimbangkan sebagai bagian penting dari strategi usaha/bisnis dari suatu UMKM. Pendaftaran desain industri di DJHKI oleh UMKM membuat UMKM tersebut mempunyai hak eksklusif yang dapat mencegah pihak lain untuk memalsu dan menirunya. Di samping itu, pendaftaran desain industri dapat meningkatkan dan menambah pemasukan melalui cara-cara sebagai berikut: posisi jual pemilik desain menjadi lebih kuat ka r e n a d a p a t m e n c e ga h p e s a i n g memproduksi barang dengan desain serupa. Produk dengan desain yang terdaftar yang sukses akan meningkatkan nilai perusahaan. Desain yang sudah dilindungi juga dapat dilisensikan (dijual) kepada pihak lain melalui pelisensian kepada pihak lain yang dapat menjangkau pasar yang semula tidak dapat dijangkau atau tidak dapat dimasuki. Pendaftaran desain industri mendorong berlangsungnya praktek persaingan sehat dan perdagang-an yang jujur yang selanjutnya akan mendorong diproduksinya beragam produk yang secara estetika lebih menarik. Pendaftaran Desain Industri oleh UMKM: Suatu Kenyataan Dalam UU UMKM, diatur mengenai aspek promosi dagang yang ditujukan untuk, di antaranya, memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor (lihat Pasal 14). Itulah sebabnya dalam program

Pengembangan Sentra UMKM Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM 2004-2009 terdapat program kerja berupa sosialisasi pendampingan sertifikasi desain industri, merek, dan hak cipta. Terdapat 10 provinsi yang menjadi target pendampingan, yaitu: Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan. Di samping itu, berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 2007 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, telah terdapat perbedaan biaya bagi Usaha Kecil yaitu sebesar 50% dibandingkan usaha nonkecil. Program pemerintah ini tentunya mengandung harapan agar UMKM yang mendaftarkan HKI khususnya desain industri akan semakin banyak. Namun demikian, jumlah UMKM yang mendaftarkan desain industri di DJHKI masih sangat sedikit dibandingkan dengan non-UKM. Hal ini dapat kita lihat pada grafik yang terdapat dalam halaman ini.

Sumber: www.dgip.go.id/statistik/desain_industri

Dari grafik di atas, dapat kita lihat selama 8 tahun, jumlah pemohon pendaftaran desain industri yang berasal dari UMKM hanya 2% dari total jumlah pemohon. Apabila kita tengok jumlah 665 (yang tentu saja tidak menunjukkan jumlah UMKM yang mendaftar melainkan jumlah desain industri UMKM yang mendaftar, dengan kata lain UMKM yang mendaftar tentu saja lebih sedikit dari angka 665 tersebut) dibandingkan dengan angka UMKM yang ada adalah sangat tidak sebanding. Bersambung ke hal. 28 .........................



15 6/23/10 10:53 AM

Kolom HKI

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DESAIN INDUSTRI LILY EVELINA SITORUS* Desain industri adalah sebuah disiplin ilmu yang memadukan aspek seni dan teknologi. Merancang sebuah konsep inovasi menjadi sebuah produk dengan keindahan bentuk yang sesuai dan dapat diproduksi secara massal dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan adalah salah satu tujuannya. Bentuk desain industri seperti transportasi, furnitur, perhiasan, telepon genggam hingga mobil dengan desain terbaru adalah sebagian hasil karya di dunia yang berasal dari karya desainer industri. Pengertian dan Istilah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri menyebutkan bahwa Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua d i m e n s i s e r ta d a p at d i p a ka i u n t u k menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam desain industri antara lain: Pendesain: seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri. Hak Desain Industri: hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Lingkup Desain Industri a. Desain Industri yang Dilindungi Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru, yaitu apabila pada tanggal penerimaan permohonan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya. b. Desain Industri yang Tidak Dilindungi Hak desain industri tidak dapat diberikan apabila suatu desain industri bertentangan dengan: Peraturan perundang-undangan yang berlaku; Ketertiban umum; Agama. Bentuk dan Lama Perlindungan Bentuk perlindungan yang diberikan kepada Pemegang Hak Desain Industri adalah hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Industri yang dimilikinya dan berhak melarang pihak lain tanpa persetujuannya untuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang telah diberikan Hak Desain Industrinya. Sebagai pengecualian, untuk kepentingan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Hak Desain Industrinya, pelaksanaan hal-hal di atas tidak dianggap pelanggaran. Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan.

* Fungsional Umum Seksi Klasifikasi Merek pada Direktorat Merek DJHKI



6/23/10 10:53 AM

Kolom HKI Pelanggaran dan Sanksi Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan mengedarkan barang yang diberi hak desain industri tanpa persetujuan, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000. 000,00 (tiga ratus juta rupiah). Tindak pidana dalam desain industri merupakan delik aduan. Untuk memperoleh perlindungan desain industri, suatu kreasi harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) Departemen Hukum dan HAM. Sengketa Desain Industri S e n g ke ta m e n ga n d u n g a r t i s e b a ga i perselisihan antara para pihak dikarenakan adanya kepentingan salah satu pihak yang dirugikan. Dalam konteks desain industri, maka sengketa diartikan sebagai perselisihan antara para pihak dalam kaitannya dengan hak desain industri, yang timbul disebabkan adanya penggunaan hak desain industri oleh pihak lain tanpa seizin dari pemegang hak yang sah. Penggunaan tersebut dapat berupa membuat, menjual, mengimpor, mengekspor, dan mengedarkan desain industri terdaftar, atau dapat juga berupa pendaftaran kembali desain industri terdaftar oleh pihak lain untuk mendapatkan hak eksklusifnya. Dari sinilah sengketa desain industri kemudian muncul, baik pada aspek keperdataan maupun pidananya.1 Alternative Dispute Resolution Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat berarti 3 hal bergantung pada jawaban terhadap pertanyaan resolusi penyelesaian masalah mana yang akan digunakan. Jika sistem pengadilan jawabannya, maka alternatif terhadap mekanisme pengadilan akan berbentuk negosiasi, mediasi, konsilidasi dan arbitrase. Dalam hal ini, arti ADR adalah mekanisme penyelesaian masalah privat di

luar pengadilan yang dilakukan oleh para pihak secara sukarela. Hal ini merupakan arti pertama dari ADR.2 Namun, jika jawaban dari pertanyaan di atas adalah selain dari proses ajudikasi maka ADR memiliki ruang yang lebih sempit dari arti pertama. ADR tidak akan mengikutsertakan arbitrase dikarenakan hal tersebut melibatkan proses yang sama dengan sistem pengadilan. ADR dalam hal ini akan berarti negosiasi, mediasi dan konsilidasi. Hal ini merupakan bentuk kedua dari ADR. Bentuk ketiga dari ADR memiliki ruang yang lebih luas dari bentuk pertama dan kedua. ADR dalam hal ini akan melibatkan sarana sukarela maupun paksaan untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan. Paksaan dikarenakan menurut beberapa peraturan, penyelesaian masalah harus dilakukan melalui pihak pemerintah di luar pengadilan. Akan tetapi, ketidaksetujuan akan hal tersebut dapat diteruskan ke pengadilan. Secara mendasar ADR dibedakan menjadi dua, ex ante ADR (yang dibuat sebelum ada masalah) dan ex post ADR (yang dibuat setelah ada masalah). ADR yang dibuat sebelum ada masalah menguntungkan karena hal tersebut menjamin kepentingan para pihak sehingga perjanjian ADR bisa secara hukum dipaksakan. Namun, tidak berarti negara bisa memaksakan kehendaknya. Sebaliknya ADR yang dibuat setelah ada masalah memiliki bentuk agak berbeda karena para pihak tidak terikat dengan perjanjian sebelumnya. Oleh karena itu, perjanjian yang terjadi juga tidak menjamin kepentingan para pihak dan dalam hal ini negara juga tidak bisa memaksa.3 Alternatif Penyelesaian Sengketa Desain Industri Penyelesaian sengketa desain industri sebenarnya dapat dilakukan berdasarkan UU Desain Industri serta juga melalui dua

Riswandi, Budi Agus. Berbagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Desain Industri, Agustus 2009 diunduh dari: http://pusathki.uii.ac.id/news/artikel-terbaru/berbagai-alternatif-penyelesaian-sengketa-desain-industri.html. 2 Juwana, Hikmahanto. Dispute Resolution Process in Indonesia. IDE Asian Law Series No. 21. March, 2003, Japan. 3 Alternative Dispute Resolution: An Economic Analysis, Steven Shavell, The Journal of Legal Studies, Vol. 24, No. 1 (Jan. 1995), pp. 1-28. 1



17 6/23/10 10:53 AM

Kolom HKI mekanisme jalur keperdataan dan pidana. Penyelesaian hukum melalui jalur keperdataan dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga penyelesaian sengketa alternatif dan arbitrase atau gugatan ke Pengadilan Niaga. Untuk penyelesaian sengketa alternatif dan arbitrase didasarkan pada ketentuan Pasal 47 UU Desain Industri yang menyatakan: “Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.” Lembaga penyelesaian sengketa alternatif dan arbitrase merupakan salah satu penyelesaian sengketa keperdataan di luar pengadilan. Bentuk dari penyelesaian sengketa alternatif ini berupa negosiasi, mediasi dan konsiliasi, sedangkan arbitrase dapat berupa arbitrase dalam negeri atau asing. Untuk penyelesaian sengketa dengan gugatan Pengadilan Niaga hal ini termuat di dalam ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU Desain Industri yang menyatakan: (1)Pemegang Hak Desain Industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, berupa: a. gugatan ganti rugi; dan/atau b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Niaga. Hanya saja, untuk gugatan di Pengadilan Niaga saat ini belum dapat dilakukan di setiap kabupaten/kota, dikarenakan keberadaannya sendiri masih sangat terbatas, semisal baru di Jakarta, Semarang , Medan, Surabaya, dan Makassar. Dalam hal terjadi sengketa yang mengandung unsur pidana, maka proses penyelesaian sengketa desain industri dapat dilakukan melalui proses pidana itu sendiri. Proses pidana ini dapat dimulai dengan melaporkan perbuatan pidana atas desain industri kepada pihak penyidik. Perlu diketahui bahwa perbuatan pidana yang diatur di dalam UU Desain Industri ini menganut perbuatan

aduan/delik aduan. Artinya, suatu p e r b u ata n / d e l i k p i d a n a b a r u d a p at dipidanakan apabila telah ada laporan dari pihak yang dirugikan, dalam konteks ini tentunya yang melakukan pelaporan adalah pihak pemegang hak desain industri yang telah secara nyata dirugikan dengan adanya penggunaan hak tersebut oleh orang lain secara tidak sah. Selain itu, Pasal 49 sampai Pasal 52 UU Desain Industri juga menetapkan adanya penetapan sementara (injuction) sebagai salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersengketa dalam desain industri. Dimuatnya ketentuan tentang penetapan sementara dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, dikarenakan hakim Pengadilan Niaga melalui penetapan sementara dapat diberi kewenangan untuk mengeluarkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Desain Industri ke jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi. Penutup Desain industri adalah sesuatu yang menjadikan suatu produk menjadi tampak lebih bagus dan menarik; lebih jauh lagi, dapat meningkatkan nilai komersial suatu produk untuk diterima pasar. Bila suatu desain industri dilindungi, pemiliknya seseorang atau entitas yang sudah mendaftarkan desain tersebut diberikan suatu hak eksklusif untuk menerapkan desain industrinya, melarang pihak lain membuat, memakai, menjual, atau mengimpor desain tersebut tanpa persetujuannya. Hal ini dapat membantu pencipta untuk mendapatkan keuntungan optimal, sesuai dengan investasinya. Sistem perlindungan yang efektif juga menguntungkan konsumen dan masyarakat, yaitu dapat meningkatkan persaingan yang adil dan praktek perdagangan yang jujur, meningkatkan kreativitas, yang pada akhirnya dapat memperbanyak jumlah produk yang menarik secara estetis. Melindungi desain industri akan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan Bersambung ke hal. 28 .........................



6/23/10 10:53 AM

BINCANG-bINCANG

BUSTAMAM

PEMILIK RESTORAN SEDERHANA Pembawaan yang tenang dan bersahaja merupakan ciri khas pria Minang yang telah menginjak usia 67 tahun ini. Mantan penyadap karet dan tukang cuci piring ini memiliki prinsip mau belajar dan terus mencoba berbagai resep baru. Hal tersebut merupakan salah satu kunci suksesnya di dunia kuliner. Suka dukanya membuka restoran membuatnya semakin tangguh di bidang bisnis tersebut. Usaha ini telah dilakoninya selama 37 tahun. Berbagai hal dialami dalam mengarungi usaha ini, mulai dari uang yang dicuri oleh pembantu hingga kebakaran yang menghanguskan semua peralatan memasaknya. Namun pengalaman tersebut tidak membuatnya patah semangat. Ikhlas adalah hikmah dari duka yang dialaminya. Kakek yang hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 3 SD ini memang memiliki semangat yang patut ditiru yaitu selalu memotivasi diri untuk maju. Prinsip ”alam takambang jadi guru” (alam yang terbentang, alam yang kita lihat adalah guru buat kita). Memiliki 60 cabang restoran di seluruh Indonesia tidak membuatnya menjadi lupa diri. Justru hal tersebut lebih mendorongnya untuk menjaring kawankawannya yang telah menjalani masa pensiun untuk berbisnis kuliner bersama. Berikut petikan wawancara tim Media HKI (MH) dengan Bustamam (B) di salah satu restorannya di kawasan BSD Tangerang.

pasukan 202 yang kemudian terkena gusur pada tahun 1978 dan pada tahun yang sama kami pindahkan cabang yang dari Roxy ke Rawamangun. Pada tahun 1976 kita membuka cabang lagi di Matraman Pojok. Kemudian pada tahun 1977 saya membuka cabang lagi di jalan Johar, Menteng. Walaupun ukuran kiosnya kecil tapi sudah tidak berupa lapak kaki lima lagi. Pada tahun 1981 saya menambah lagi cabang di Tanah Abang III sampai tahun 1984. Pada tahun yang sama kami buka lagi di jalan Mas Mansyur, Tanah Abang. Pada tahun 1994 kita baru memulai kerja sama dengan pihak luar tapi tidak dalam bentuk waralaba tapi dengan sistem bagi hasil. Kerja sama hanya ditulis di atas kertas yang tidak diketahui oleh notaris. Kita melakukan kerja sama hanya dengan prinsip saling percaya dan saling menguntungkan. Walaupun awal mulanya kerja sama tersebut hanya kita lakukan dengan teman-teman dan keluarga dekat namun belakangan kerja sama kami buka dengan siapa saja yang punya itikad baik untuk bekerja sama. Saat ini cabang Rumah Makan Sederhana ada di Bali, Surabaya, Ujung Pandang, Solo, Yogyakarta, Madiun, Cilacap, Semarang, Purwokerto, Bandung, Serang, Palembang, Pekanbaru, Batam, Tanjung Pinang, Padang, dan Jambi. Jumlah total yang kita miliki ada 60 cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Bagaimana awal mula berdirinya Restoran Sederhana?

Pada awal berdiri Rumah Makan Sederhana ini siapa yang menjadi juru masaknya?

Kita mulai membuka usaha ini pertama kali tahun 1972 di daerah Bendungan Hilir yang dikenal sebagai Benhil sekarang. Kita berjualan dengan menggunakan gerobak. Kemudian pada tahun 1974 saya bisa membeli sebuah kios dengan cara mencicil di pasar Bendungan Hilir yang pada saat itu sedang direnovasi dengan ukuran 4x4 meter. Kemudian pada tahun berikutnya yakni di tahun 1975 saya membuka cabang di Roxy yang dikenal sekarang dengan nama Roxy Mas. Waktu dulu di kawasan tersebut terdapat asrama KODAM

Saya sendiri yang menjadi juru masaknya. Waktu itu saya punya tekad untuk maju. Dengan peralatan seadanya saya mulai memasak s e n d i r i , t e r nya ta tekad saja tidak cukup tapi juga harus disertai dengan proses belajar yang panjang dan Media HKI Vol. VII/No.01/Februari 2010


19 6/23/10 10:53 AM

BINCANG-BINCANG pelajaran-pelajaran dari pengalaman. Filosofi saya tentang memasak juga harus diubah menjadi makanan yang enak bagi kita belum tentu enak untuk orang lain. Tetangga kontrakan saya juga punya rumah makan padang dan masakannya sangat enak. Suatu hari saya berbicara langsung dengan kokinya, dan saya sampaikan bahwa masakannya sangat enak dan saya mau belajar darinya, lalu dia mencatatkan sejumlah bahan masakan di sebuah buku, jadi hanya teori saja tidak pakai praktek, dari resep yang diberikan saya coba sendiri dan sampai hari ini resep itulah yang saya gunakan untuk rumah makan ini. Bagaimana cara melakukan kontrol terhadap standar masakan dan manajemen Rumah Makan Sederhana? Tadinya saya lakukan sendiri, mengontrol sendiri, sekarang ada 4 pegawai yang membantu saya untuk mengontrol tiap-tiap cabang, tapi saya tetap melakukan hal tersebut namun tidak sesering sebelum dibantu. Kita ajarkan pegawai-pegawai kita untuk belajar masakan dan manajemen, tidak ada rahasia resep, semua resep kita ajarkan kepada pegawai, itu kami anggap ilmu yang bermanfaat untuk orang lain, kita tidak pernah merasa takut kalau orang yang kita ajarkan akan keluar dari Rumah Makan Sederhana dan membuka cabang sendiri. Hitung-hitung bagibagi rejeki dan ilmulah. Kalau begitu hampir dipastikan ada pegawai yang setelah pintar diajari memasak kemudian keluar? Ada, nama-nama rumah makan Sederhana Lintau, Sederhana SS, Sederhana Cinere, Sederhana Baru, Sederhana Minang adalah contoh-contoh rumah makan tesebut. Pemilikpemiliknya adalah orang-orang yang pernah kerja sama dengan kita dan tidak melanjutkan kerja samanya tapi lalu membuka restoran dengan nama restoran yang mirip dengan kami atau yang dulu pernah bekerja pada kami dan setelah pintar lalu keluar untuk membuka restoran sendiri dengan memakai nama kami. Apakah orang-orang tersebut digugat? Ya, saat ini lagi dalam proses di pengadilan.


Beginilah kondisi hukum di negara kita, penegakan hukumnya belum seperti yang kita inginkan. Masyarakat saat ini belum mengerti. Menurut mereka Sederhana Bintaro sama dengan Rumah Makan Sederhana yang kita miliki, padahal tidak. Rumah Makan tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan kita. Konsumen tertipu dan ini sudah masuk dalam pelanggaran. Di pengadilan kita dikalahkan dengan alasan Rumah Makan Sederhana (SA) dengan Sederhana Bintaro (SB) tidak sama. Padahal kita sudah mengajukan bukti dan saksi ahli dari DJHKI dan konsumenkonsumen kita yang setia dari dulu. Saksi dari DJHKI juga mengatakan sama antara SA dengan SB. Sederhana Bintaro yang didaftarkan hanya logo SB-nya saja tanpa tulisan Sederhana Bintaro. Dari awal mereka sudah terlihat licik. Oleh Pengadilan Niaga Saya dikalahkan dan mereka dimenangkan. Oleh karena itu Saya kasasi di MA. Jelas Saya yang memiliki SA sejak tahun 1972, dan orang itu pernah bekerja sama dengan kami tapi kerja sama tersebut tidak berlanjut. Mereka juga mengatakan kepada setiap konsumen yang datang ke restoran mereka bahwa SB sama dengan SA, padahal tidak. Jelas mereka menipu konsumen. Mereka curang hanya mendaftarkan logo SB-nya, SB kan bisa singkatan Sari Bundo atau apa saja. Jadi SB bukan milik kami, SB bukan SA, mereka mendompleng nama kami. Herannya dari SB tanpa saksi tapi bisa menang di pengadilan. Semoga dengan wawancara ini masyarakat jadi tahu bahwa SA beda dengan SB, bahwa SB bukan milik Haji Bustamam. Rumah Makan Sederhana milik Saya adalah dengan logo SA. Tahun berapa merek Restoran Sederhana didaftarkan dan hambatan-hambatan apa yang ditemui saat melakukan pendaftaran? Pada tahun 1996 dan baru selesai pada tahun 2000. Saya tidak menemui hambatan apapun saat melakukan pendaftaran. Bisa diceritakan awal mula pendaftaran merek Sederhana? Awalnya Saya mendapat masukan dari seorang teman yang menjelaskan tentang pentingnya melakukan pendaftaran merek Rumah Makan Sederhana yang saya miliki ke Kantor DJHKI,


6/23/10 10:53 AM

BINCANG-BINCANG apalagi restoran ini sudah memiliki banyak cabang. Manfaatnya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang diakibatkan oleh ketatnya persaingan usaha di bidang restoran padang saat ini. Begitulah awal mulanya saya daftarkan merek SA tersebut. Sebenarnya kami punya ciri khas untuk Rumah Makan kami yaitu dengan tulisan Sederhana yang berwarna kuning dan biru yang ditulis secara melengkung. Sementara itu merek SB, Sederhana Bintaro menulisnya secara lurus. Di situlah letak perbedaan logo usaha kami. Walau untuk unsur-unsur yang lain seperti warna tetap mereka tiru, dan dengan huruf yang sama pula. Bedanya tulisan SA melengkung sedangkan SB tidak. Ciri lainnya jika kami memakai logo rumah gadang dengan 2 lengkungan maka SB dengan 3 lengkungan. Makanya saksi ahli dari DJHKI waktu jadi saksi di pengadilan juga mengatakan bahwa itu sama. Tapi oleh hakim kami dikalahkan. Disamping itu SB pun mewaralabakan SB-nya. Beda dengan kami yang hanya kerja sama saling menguntungkan dan saling percaya. Bisa diceritakan rintangan dalam membangun bisnis restoran ini? Februari tahun ini kami sudah 38 tahun. Tidak mudah memang untuk membangun bisnis ini. Banyak rintangannya, bermacam-macam suka dukanya. Terkadang orang tahu setelah menjadi nama besar. Awal mula membangun hanya dengan uang lima belas ribu rupiah. Uang itu untuk beli perabotan berjualan dan untuk buat gerobak. Masakannya juga tidak selengkap sekarang. Makan saat itu sekitar lima puluh rupiah. Hasil pertama kali saya berjualan di atas gerobak di Benhil tahun 1972. Uang pertama dari hasil penjualan yang berjumlah 415 rupiah dicuri oleh pembantu kami. Saya hanya bisa berucap ikhlas. Selang beberapa bulan, kami yang tinggal di kawasan padat penduduk terkena kebakaran. Seluruh peralatan memasak, dan alat-alat makan lainnya ludes dimakan api, kecuali gerobak yang tersisa. Tidur pun menumpang pada orang, tapi Saya tidak putus asa. Seorang teman meminjamkan Saya uang sebesar lima belas ribu rupiah. Dengan uang itu, tiga hari setelah kebakaran, saya berjualan lagi, Saya mulai bangun lagi. Sampai saat ini hal-hal

seperti itu tidak pernah Saya lupakan. Sekarang karyawan kita ada sekitar 1500 di enam puluh cabang. Karyawan tersebut dari seluruh Nusantara. Ada saran untuk UKM yang ingin buka rumah makan? Usaha rumah makan harus bekerja keras, jangan putus asa, belajar terus bagaimana menciptakan masakan yang enak dan disukai orang. Jaga kualitas, karena jika mutunya tidak bagus orang akan kapok untuk datang lagi. Banyak yang buka usaha rumah makan, banyak yang berhasil, banyak juga yang gagal. Harus terus mengembangkan ilmu, bagikan kepada orang lain untuk dikembangkan. Kalau kita pelit sama orang, maka rejeki juga akan pelit datangnya. Tapi seperti yang di Bintaro ini sudah keterlaluan, malah diwaralabakan oleh dia. Saya tidak waralabakan agar kawan-kawan dapat bergabung. Mereka yang sudah tua, yang mau pensiun bergabung dengan saham bisa lima persen, sepuluh persen, bisa berapa saja, yang penting saling percaya dan menguntungkan. Kalau diwaralabakan harus punya dana tertentu, sedangkan tidak semua orang punya. Yang terpenting juga jika sudah punya cabang, terus diawasi, terus dikontrol jangan lepas tangan. Walaupun di beberapa tempat saya tidak menanamkan modal namun Saya tetap mengontrol. Bisnis ini diwariskan ke anak-anak? Ya, anak-anak Saya mulai membuka usaha ini dengan beberapa temannya. Ada juga anak Saya yang ikut mengawasi jalannya rumah makan ini. Jadi bisnis ini bisnis antar teman dan keluarga. Apalagi menurut Saya jika kita sudah menggeluti suatu bidang dan bidang tersebut ditekuni maka akan membuahkan hasil. Apa ada perbedaan rasa masakan di tiap daerah? Tidak ada, masakan kita standarkan di semua daerah. Kita tidak ingin misalnya masakan padang jika masuk ke daerah jawa, rasanya jadi manis. Kita standarkan saja. Jika ada yang complain, kita jadikan masukan. Nanti kalau kita rubah rasanya, yang complain akan lebih banyak lagi. Makanya rasa standar saja. Di Bali,



21 6/23/10 10:53 AM

BINCANG-BINCANG Makassar, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat rasanya sama saja tidak ada perbedaan rasa. Kita yang pertama kali buka rumah makan padang di Padang karena tidak ada rumah makan padang di Padang. Pada awalnya, Januari 1996 kami buka rumah makan padang di Padang. Membuka ini (red: rumah makan padang di Padang) termasuk tantangan bagi kita, karena jelas orang padang tau seluk beluk rasa serta bumbu masakannya. Seperti masuk ke sarang harimau. Jadi kita cari kekurangan dari masakan padang untuk mengisi rasa yang ada. Bukan kelebihannya, sehingga dengan kekurangannya itu kita bisa disukai oleh masyarakat di Padang. Orang-orang dari luar negeri juga suka dengan masakan padang, apalagi sambal ijonya. Bisa diceritakan tentang inovasi pengembangan jenis masakan dan minuman? Kami terus membuat variasi-variasi masakan padang tanpa menghilangkan ciri khas makanan padang itu sendiri. Seperti gulai kepala kakap, kami menggunakan kepala kakap merah, karena ada satu restoran yang telah menggunakan kepala kakap hitam, maka kita cari celahnya dengan menggunakan kepala kakap merah saja. Kepala kakap merah sangat disukai di restoran kami terutama di Palembang. Biasanya kami mengirimkannya dalam bentuk beku, lalu dikirim lewat pesawat atau mobil. Lalu kami juga membuat makananmakanan kampung yang disukai masyarakat seperti rendang jengkol & petai, gulai singkong. Dulu tidak ada dalam daftar menu

namun sekarang justru disukai oleh masyarakat. Dulu rumah makan padang yang terkenal adalah Sari Bundo, Roda, Pagi Sore. Melihat Sederhana berkembang, mereka juga berkembang. Mungkin saja pemicunya adalah Restoran Sederhana milik kami. Berapa omzet per bulan? Rata-rata omzetnya sama di tiap daerah, sekitar lima sampai sepuluh juta tiap hari. Tapi ada juga yang hanya dua sampai tiga juta per hari. Tergantung lokasi dan daerahnya. Oleh karena itu, sebelum membuka cabang biasanya kita lihat dulu lokasinya. Cocok atau tidak untuk dijadikan usaha restoran, karena bagus tidaknya lokasi akan menentukan omzet. Jadi harus membaca situasi, dan untuk membaca situasi memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk mempelajarinya. Ada beberapa rekan kerja sama memaksakan untuk membuka cabang di lokasi yang tidak kami setujui. Dan akibatnya cabang tersebut tutup. Ibaratnya, kita jangan memancing di air keruh sehingga tidak dapat ikan. Bagaimana pembagian bagi hasil usaha pada Restoran Sederhana? Kita menggunakan sistem empat puluh - enam puluh. Artinya empat puluh persen keuntungan bersih yang didapat untuk investor dan enam puluh persen keuntungan lainnya untuk pengelola dan karyawan. Pengelola 15% dan 45% untuk karyawan.

“...terus mengembangkan ilmu, bagikan kepada orang lain untuk dikembangkan. Kalau kita pelit sama orang, maka rejeki juga akan pelit datangnya.”



6/23/10 10:54 AM

Ragam HKI Peninjauan Pabrik Cakram Optik PT ICS Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) bersama instansi terkait, yakni Kepolisian Republik Indonesia, Departemen Perindustrian, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Departemen Perdagangan, Kejaksaan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan

Pabrik tersebut sebenarnya secara resmi terdaftar di Departemen Perindustrian dengan Izin Usaha Industri (IUI) Nomor 181/Kanwil.10.19.22/ILMEA/b. Pabrik juga mempunyai 12 buah mesin injection terdaftar dan empat buah mesin printing dengan kapasitas produksi 6.000 keping per jam per mesin. Peninjauan tersebut dipimpin langsung oleh Kabareskrim, Komjenpol Ito Sumardi beserta wakil dari DJHKI antara lain: Kasubdit Pelayanan Hukum Hak Cipta, Santun Maspari Siregar, Kasi Penyidikan dan Litigasi Hak Cipta, Salman, serta Cecep S. Hidayat, dan Rikson Sitorus selaku saksi ahli.

Pada saat dilakukan peninjauan, Petugas dari DJHKI, Kepolisian, Departemen Perindustrian, Ditjen Bea d i d a p a t i p a b r i k s e d a n g dan Cukai, Departemen Perdagangan, Kejaksaan, Pengadilan Negeri melakukan proses pembajakan Jakarta Barat, dan ICITAP sedang melakukan peninjauan ke pabrik sehingga langsung dilakukan cakram optik PT ICS, Cengkareng Jakarta Barat. penahanan terhadap empat orang tersangka. International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP) pada tanggal 7 Ternyata sudah ada dua pabrik yang memiliki Januari 2010 melakukan peninjauan ke pabrik izin IUI dari Departemen Perindustrian yang PT ICS yang tertangkap sedang melakukan kedapatan membajak. Hal ini membuktikan pelanggaran ciptaan milik orang lain. Lokasi bahwa perizinan yang resmi bukan merupakan pabrik yang berada di daerah Dadap legalisasi bahwa pabrik tersebut tidak Cengkareng Jakarta Barat memang terbilang melakukan pelanggaran hak cipta. susah ditemukan karena terletak di jalan buntu sehingga pemilik pabrik dapat dengan mudah Seminar IIPAA mengawasi siapa pun yang datang. Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) dalam pidato acara pembukaan seminar Promoting and Protecting IPR through the IP Incubation Project to Support the SME's, Universities and Government in Achieving the Success of Creative Industries yang dibacakan oleh Direktur Kerja Sama dan Pengembangan, Ansori Sinungan, mengemukakan bahwa fungsi-fungsi lain dari sistem HKI di dalam negeri sudah berjalan, misalnya fungsi perlindungan. Hanya fungsi sertifikat HKI sebagai agunan belum berjalan. Kasubdit Pelayanan Hukum Hak Cipta, Santun Maspari Siregar dan mesin injection milik PT ICS, Cengkareng Jakarta Barat.

Sementara itu, Takao Ogiya dari Japan Institute of Invention and Innovation (JIII) lebih banyak menjelaskan soal sistem HKI di Jepang dan



23 6/23/10 10:54 AM

RAGAM HKI kolaborasi antara peneliti dan pengusaha dalam menghasilkan paten. Menurut dia, pemerintah Jepang menyediakan dana bagi perguruan tinggi untuk melakukan riset. Selain itu, katanya, pemerintah Jepang kini juga membiayai riset kerja sama antara perguruan tinggi dan 195 konsultan HKI angkatan II sedang membaca sumpah dalam acara kalangan industri. pelantikan konsultan HKI angkatan II di hotel Ritz Carlton Pacific Place Jakarta.

H e l e n T. O n g ko, ke t u a Indonesia Intellectual Property Alumni Association (IIPAA), mengatakan bahwa peranan konsultan dalam mengembangkan sistem HKI sangat besar. Konsultan, menurutnya, hendaknya dilibatkan sejak awal sebelum kegiatan riset dimulai dan sebelum HKI itu dieksploitasi dan dikomersialkan. Seminar ini diselenggarakan pada tanggal 20 s.d. 21 Januari 2010 oleh Japan Patent Office (JPO), JIII/IIPAA dan didukung oleh DJHKI. Seminar bertempat di Tiara Ballroom Hotel Crown Plaza Jakarta.

Pelantikan Konsultan HKI Menteri Hukum dan HAM RI (Menkumham), Patrialis Akbar telah melantik 195 konsultan HKI angkatan II di hotel Ritz Carlton Jakarta, pada 25 Januari 2010. Pemberian sumpah disaksikan oleh Sekretaris Jenderal, A. Bari Azed dan Dirjen HKI, Andy N. Sommeng. Penandatanganan berita acara pelantikan

Menkumham, Sekjen Kemenkumham, dan Dirjen HKI sedang menyaksikan penandatanganan berita acara pelantikan konsultan HKI angkatan II di hotel Ritz Carlton Pacific Place Jakarta.


konsultan HKI angkatan II diwakili oleh konsultan termuda Sari Dewi Utami dan konsultan m tertua m Walter m Simanjuntak. Selain mendapatkan SK pengangkatan, para konsultan HKI tersebut diberikan kartu identitas yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Dirjen HKI. Acara ini dihadiri oleh para pejabat eselon I dan II Kementerian Hukum dan HAM RI serta tamu m undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2005, bahwa konsultan HKI adalah orang yang memiliki keahlian di bidang HKI dan secara khusus memberikan jasa di bidang pengajuan dan pengurusan permohonan di bidang HKI yang dikelola oleh DJHKI dan terdaftar sebagai konsultan HKI di DJHKI. Oleh karena itu Menkumham merasa bangga atas dilantiknya 195 orang konsultan HKI tersebut. “Saudara-saudara adalah manusiamanusia pilihan di Indonesia ini. Karena tentu dari 242 juta manusia Indonesia tidak banyak yang bisa menjadi konsultan seperti ini”, kata Menkumham dalam sambutannya. Menkumham dalam sambutannya juga mengungkapkan bahwa “Seorang konsultan HKI dituntut memiliki kemampuan dan pengetahuan legal praktis dan teknis sehingga dapat memberikan saran dan pandangan secara komprehensif setiap subyek-subyek hak kekayaan intelektual, menggali keunggulankeunggulan dari setiap karya intelektual, bentuk perlindungan hukum dan prosedur guna mendapatkan perlindungan hukum, terutama dalam rangka pengajuan pendaftaran suatu hak kekayaan intelektual di Kementerian Hukum dan HAM RI. Disamping itu, konsultan HKI juga harus secara terusmenerus dapat meningkatkan pengetahuan


6/23/10 10:54 AM

RAGAM HKI tentang HKI dan tidak hanya puas dengan informasi-informasi yang telah diperoleh selama mengikuti pelatihan konsultan HKI, karena isu-isu baru terkait HKI dari waktu ke waktu mengalami perkembangan yang sangat pesat baik di tingkat nasional maupun internasional.” Melalui pelantikan ini, diharapkan peran serta masyarakat, khususnya para konsultan HKI sebagai salah satu pemangku kepentingan dapat berperan serta dalam mendukung program pemerintah tentang peningkatan perlindungan HKI di tanah air.

Praktek Kerja Lapangan Diklat Kejaksaan RI DJHKI menerima 34 jaksa peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) HKI Kejaksaan RI di Aula DJHKI pada 26 Januari 2010. Peserta terdiri dari jaksa-jaksa kejaksaan tinggi seluruh Indonesia. Para jaksa ini melakukan peninjauan/

Salah satu narasumber diklat HKI Kejaksaan, Ansori Sinungan sedang menerima cinderamata dari Kejaksaan RI di Aula DJHKI, Tangerang.

pengamatan terhadap kasus-kasus pelanggaran HKI yang ada di DJHKI sebagai pembekalan dan untuk mensinkronisasikan hasil pembelajaran selama mengikuti diklat HKI. Narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini antara lain Direktur Kerja Sama dan Pengembangan, Ansori Sinungan; Kasubdit Pengembangan, Surahno; Kasubdit Pelayanan Hukum Direktorat Hak Cipta, DI, DTLST dan RD, Santun M. Siregar; Kasi Penyidikan dan Litigasi Direktorat Merek, Aries Ideanto; Kasi Pertimbangan Hukum Direktorat Paten, Abdul Hakim. Melalui kegiatan ini diharapkan akan meningkatkan kompetensi para jaksa dalam pemberantasan pelanggaran HKI. Hal ini diperlukan karena jaksa memegang peranan yang sangat penting dalam upaya menegakkan penanggulangan pelanggaran HKI.

Workshop Regional WIPO tentang Manajemen Akademi Kekayaan Intelektual DJHKI bekerja sama dengan JPO dan didukung oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) pada tanggal 2 s.d. 4 Februari 2010 telah menyelenggarakan WIPO Regional Workshop on Effective Management of Intellectual Property Academies: Challenges and Responses. Workshop yang bertempat di hotel Manhattan Jakarta ini dibuka oleh Dirjen HKI, diikuti oleh sekitar 100 peserta yang diantaranya hadir 23 peserta asing perwakilan dari Banglades, Brunei Darussalam, Cina, Filipina, Iran, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Papua Nugini, Singapura, Sri Lanka, Thailand, Viet Nam. Sedangkan peserta lokal sebagian besar berasal dari kalangan akademisi.

Peserta diklat HKI Kejaksaan berfoto bersama dengan salah satu narasumber.

Dalam workshop yang berlangsung selama tiga hari ini, para peserta memperoleh banyak pengalaman dan informasi terkait



25 6/23/10 10:54 AM

RAGAM HKI kepegawaian. Siapapun tanpa terkecuali memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi yang terbaik pada lapangan pengabdian masingmasing. Diharapkan dimanapun kita ditempatkan agar disyukuri dan dinikmati sehingga akan memperkaya wawasan. Peserta workshop regional WIPO berfoto bersama dengan Dirjen HKI dan Sesuatu yang dipandang para pembicara di hotel Manhattan Jakarta. buruk dan tidak menyenangkan, kerapkali berpendidikan di bidang HKI diantaranya adalah: buah manis dan kesuk-sesan. Akan selalu ada (1) masih kurangnya pengetahuan pemohon hikmah dan rahasia Illahi yang tersembunyi atau konsultan HKI terdaftar dalam pengajuan apabila kita pandai mensyukuri nikmat aplikasi paten. Hal ini disebabkan karena menduduki jabatan.” kurang mendalamnya pelatihan bagi konsultan HKI di Indonesia dibandingkan dengan patent Seminar Penulisan Karya Ilmiah attorney di Jepang yang memiliki latar belakang teknik atau pemeriksa paten dan Dalam rangka peningkatan profesionalisme memerlukan waktu dua tahun untuk pelatihan tenaga fungsional, DJHKI telah menyelengmenjadi patent attorney; dan (2) kuatnya kerja garakan seminar penulisan karya ilmiah bagi sama triple helix antara pemerintah, para tenaga fungsional di lingkungan DJHKI perguruan tinggi dan sektor swasta di pada 22 Februari 2010. Bertempat di Aula beberapa negara Asia Pasifik. Hal ini menjadi DJHKI. masukan bagi Indonesia untuk lebih meningkatkan kerja sama tersebut. Seminar yang diikuti oleh sekitar 40 peserta ini, dibuka oleh Sekretaris DJHKI, Sumardi Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV Partoredjo. Hadir dalam seminar ini DJHKI perwakilan dari Badan Kepegawaian Negara, Yulianus Tandi; Kementerian Negara Dirjen HKI telah melantik 42 orang pejabat Pendayagunaan Aparatur Negara, Salman; dan eselon III dan IV di lingkungan DJHKI pada 4 Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan Fe b r u a r i 2 0 1 0 . Pe l a nt i ka n te rs e b u t HAM, Irawan Ariwibowo. berdasarkan Keputusan Menkumham Nomor: M.HH-01.KP.03.03 Tanggal 11 Januari 2010 dan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Keputusan Menkumham Nomor: M.HH06.KP.03.03 Tanggal 22 Januari 2010 tentang Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV Kementerian Riset dan Teknologi dan di lingkungan DJHKI. Kementerian Pendidikan Nasional tentang “Inovasi Berbasis HKI” telah dilaksanakan pada Dalam sambutannya, Dirjen HKI menyamtanggal 24 Februari 2010 bertempat di Graha paikan bahwa “Pejabat yang mendapatkan Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM. promosi pada hari ini bukanlah yang terbaik Penandatanganan dilakukan oleh tiga menteri, diantara para pegawai DJHKI, namun yaitu Menkumham Patrialis Akbar, Menteri pengangkatan mereka pada jabatan tersebut Pendidikan Nasional Mohammad Nuh, dan telah melalui serangkaian pertimbangan Menteri Negara Riset dan Teknologi Suharna dengan tetap memperhatikan norma-norma Surapranata. yang berlaku dalam undang-undang



6/23/10 10:54 AM

RAGAM HKI Dalam kesempatan yang sama juga telah dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman antara DJHKI dengan enam perguruan tinggi di Indonesia yaitu Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada, Universitas Padjajaran, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Muhammadiyah Malang dan Universitas Trisakti tentang HKI. Penandatanganan dilakukan oleh Dirjen HKI dan enam rektor masingmasing universitas. Kerja sama ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada peneliti yang banyak menghasilkan karya di perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Riset dan Teknologi dan Kementerian Pendidikan Nasional tentang Inovasi Berbasis HKI di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.

Pengangkatan dan Alih Tugas Pejabat Eselon II

Menkumham Patrialis Akbar telah melantik para pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada 24 Februari 2010. Dua pejabat yang dipromosikan di lingkungan DJHKI yaitu I Nengah Mahardika (Sekretaris DJHKI) dan Mohammad Adri (Direktur Kerja Sama dan Pengembangan). Pejabat eselon II DJHKI lainnya Arry Ardanta Sigit dialihtugaskan menjadi Direktur Teknologi Informasi dan Sumardi Partoredjo menjadi Direktur Hak Cipta.

Dalam kesempatan yang sama Menkumham menyaksikan penandatanganan Pakta Integritas sebagai kesanggupan untuk melaksanakan tugas dan bersedia menerima sanksi jika bermasalah dalam menjalankan tugas.

Menkumham sedang menandatangani Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh para pejabat eselon II yang dialihtugaskan dan dilantik di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta. Menkumham sedang menyaksikan penandatanganan Pakta Integritas oleh para pejabat yang mendapat promosi jabatan eselon II dan dilantik di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta.



27 6/23/10 10:54 AM

RAGAM HKI Pemanfaatan Desain Industri.....sambungan dari hal. 15

Jika kita perhatikan angka dari tahun ke tahun, tidak dapat kita katakan terjadi peningkatan yang konstan. Dalam grafik, terlihat naikturunnya jumlah permohonan pendaftaran desain industri khususnya oleh UKM. Jumlah pemohon tertinggi justru pada tahun 2007 (229) dan turun drastis pada tahun 2008 (46) lalu meningkat lagi pada tahun 2009 (224). Angka pada tahun 2009 bahkan masih di bawah tahun 2007. Dari laman www.sentraukm.com, penulis mendapatkan informasi mengenai Daftar UKM Penerima "Sertifikat Desain Industri" Fasilitasi Kementerian Koperasi dan UKM. Jumlah desain industri yang ada dalam daftar tersebut adalah 253 (dengan tahun pendaftaran mulai 2007). Jumlah yang masih sangat sedikit. Harapan Tentu saja, kita berharap agar jumlah UMKM yang memanfaatkan desain industri dan melindungi desain industrinya terus meningkat. Namun, suatu hal yang klise apabila kita hanya berharap untuk suatu hal yang baik tanpa berbuat. Tentu saja,

diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai penyebab masih sedikitnya jumlah permohonan desain industri oleh UMKM. Adanya kajian tentang ini dapat membantu kita mengenali hambatan yang dihadapi oleh UMKM dalam mendaftarkan desain industri. Setelah itu, barulah kita dapat menyusun langkah untuk mengatasi hal tersebut. Namun demikian, program pendampingan sertifikasi HKI khususnya desain industri merupakan program yang sangat baik. Harapan ke depannya program ini menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Selain itu, program sosialisasi berupa pelatihan/seminar HKI bagi UMKM perlu terus menerus dilakukan. DJHKI sendiri dahulu selalu menyelenggarakan pelatihan/seminar HKI bagi UMKM namun beberapa tahun terakhir ini program tersebut tidak diadakan mengingat adanya pengetatan anggaran. Ke depannya diharapkan agar DJHKI kembali menyelenggarakan pelatihan tersebut.

Alternatif Penyelesaian Sengketa.....sambungan dari hal. 18

ekonomi, karena kreativitas di sektor industri dan manufaktur, juga sektor seni tradisional dan kerajinan tangan ikut terdorong dengan sistem perlindungan ini. Sektor-sektor tersebut turut berkontribusi dalam pengembangan kegiatan komersial dan ekspor produk nasional. Oleh karena itu, sudah saatnya negara memperhatikan kesejahteraan rakyatnya yang salah satunya dengan melakukan perlindungan terhadap kreativitasnya. Bahkan seorang Albert Einstein sekali pun sangat menghargai hasil dari kreativitas seseorang: The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.



6/23/10 10:54 AM

MEDIA HKI Buletin Informasi dan Keragaman HKI Majalah Dwiwulan Redaksi memberikan kesempatan kepada setiap orang yang mempunyai bakat dan minat menulis, membuat karikatur, kartun, dan humor seputar HKI dan hukum untuk mengisi rubrik di MEDIA HKI. Redaksi akan menyeleksi dan menyunting setiap karya yang akan dimuat. Bagi yang karyanya dimuat akan mendapatkan honorarium. Syarat karya tulis: 1. Diketik dengan huruf arial 12, spasi 1,5 dalam format doc, txt, atau rtf 2. Panjang tulisan minimal 5 halaman kertas kuarto (tanpa gambar) 3. Apabila ada kutipan, harus dicantumkan sumber kutipan dan literatur yang digunakan 4. Belum pernah dipublikasikan 5. Sertakan alamat lengkap, nomor telepon, pos-el, dan biodata singkat penulis 6. Foto penulis ukuran 3R dalam format JPEG Untuk pengiriman melalui pos-el ditujukan ke: [email protected] dan [email protected]. Untuk pengiriman melalui pos ditujukan ke: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang 15119, Banten. Redaksi



6/23/10 10:54 AM



6/23/10 10:54 AM

Kementerian Hukum dan HAM RI

Recommend Documents