Oleh : Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia
KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM RI DISAMPAIKAN PADA RAPAT KOORDINASI KPK TENTANG TATA LAKSANA BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA DALAM RANG PEMULIHAN ASET PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI HOTEL JS. LUWANSA 21 S.D 23 NOVEMBER 2016
Reformasi Hukum 1. Penetapan Regulasi agar Menghasilkan Regulasi Berkualitas 2. Pembenahan Lembaga / Aparat Penegak Hukum agar tercipta profesionalitas penegak hukum 3. Pembangunan budaya hukum untuk menciptakan Budaya Hukum yang kuat Bagaimana Penataan dan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana?
2
A. Pemberantasan Pungutan Liar (Saber Pungli) Perpres No.87 Tahun 2016 tanggal 20 Oktober B. Pemberantasan Penyelundupan C. Percepatan Pelayanan SIM, STNK, BPKB dan SKCK D. Relokasi Penghuni Lapas yang Overkapasitas E. Perolehan Layanan Hak Paten, Merk dan Design Penataan dan Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana?
3
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan) dibentuk berdasarkan amat Undang‐Undang NO. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang sarat dengan unsur perlindungan Hak Asasi Manusia. Pembentukan Rupbasan bertujuan untuk menerapkan “Check dan Balance” melalui prinsip netralitas dan prinsip pemisahan fungsi pada pelaksanaan Penegakkan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset hasil tindak pidana dalam penyelenggaraan penyimpanan, pengelolaan, penyelamatan dan pengamanan benda sitaan dan barang rampasan negara (basan dan baran).
4
Pada perkembangannya saat ini kejahatan tidak lagi dilakukan dengan cara‐cara yang sederhana. Kejahatan dilakukan secara terorganisir, melibatkan banyak orang (jaringan) dengan metode dan perangkat yang sangat maju, meliputi kejahatan serius dengan motif ekonomi besar dan mempunyai daya rusak yang luar biasa secara ekonomi. Tindakan menghukum pelaku tindak pidana secara konvensional dengan mengejar dan menerapkan pidana penjara bagi pelaku (follow the suspect) tidak selalu berhasil mengurangi tingkat kejahatan. Bentuk hukuman selain memberikan efek jera bagi pelaku, harus dapat melucuti pelaku dari potensi ekonomi yang dapat menggerakan atau menghidupkan kembali tindak kejahatan (follow the asset).
WEWENANG RUPBASAN 1.
Tanggung jawab fisik atas Basan ada pada Kepala RUPBASAN.(Pasal 30 ayat 3 PP RI No. 27 / 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP) 2. Tanggung jawab juridis atas Basan ada pada pejabat sesuai tingkat pemeriksaan. (Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim) (Pasal 30 ayat 2 PP RI No. 27 / 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP) 3. Di samping tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan Kepala RUPBASAN bertanggung jawab atas administrasi benda sitaan;(Pasal 32 ayat 1 PP RI No. 27 / 1983 ttg Pelaksanaan KUHAP) 4. Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dapat disimpan dalam RUPBASAN, maka cara penyimpanaan benda sitaan tersebut diserahkan kepada Kepala Rupbasan. (Pasal 27 ayat 2 PP RI No. 27 / 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP) 5. Benda sitaan disimpan di Rupbasan untuk menjamin keselamatan dan keamanannya. (Pasal 27 ayat 3 PP RI No. 27 / 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP). 6. Di dalam RUPBASAN ditempatkan basan yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam proses peradilan termasuk barang rampasan. (Pasal 27 ayat 1 PP RI No. 27 / 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP). 6
ISU STRATEGIS ISU INTERNAL 1. Belum Memadainya Gedung Kantor, Gudang dan Pegawai di Rupbasan. 2. Rupbasan belum terbentuk di setiap Kabupaten / Kota,baru terdapat 63 operasional dari 211 Unit sehingga belum terbentuk 148 Unit ( selama hampir 30 tahun ), seharusnya mengikuti jumlah Kabupaten / Kota Se‐Indonesia yaitu kurang lebih 530. 3. Provinsi yang belum terbentuk Rupbasan adalah Sulawesi Barat. 4. Rupbasan menggunakan gedung bekas Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 17 Rupbasan 5. Rupbasan menumpang kepihak lain ( milik pemda ) sebanyak 8 Rupbasan. 6. Rupbasan menyewa gedung sebanyak 2 Rupbasan. 7. Eselonering Rupbasan masih pada Eselon IV belum sama dengan eselonering Polres, Kejari atau Pengadilan di kabupaten/kota, yang sudah eselon III. 8 Biaya pemeliharaan Basan dan Baran Pertahun yang diterima Rupbasan sangat minim sekali 9. Sulitnya mengetahui jumlah nilai nominal setiap basan atau baran di Rupbasan karena tidak tersedia tenaga ahli penilai / penaksir.
ISU EXTERNAL 1. Masih banyak Benda Sitaan yang tidak diserahkan, ditempatkan atau disimpan di Rupbasan. 2. Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara yang disimpan ditempat lain tidak di informasikan kepada Rupbasan. 3. Kepastian Hukum terhadap batas waktu Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara tidak Konsisten mengikuti batas waktu proses pemeriksaan perkara oleh para pihak. 4. Putusan pengadilan terhadap Benda Sitaan hasil tindak pidana tidak diketahui pihak Rupbasan. 5. Pelaksanaan Eksekusi yang tidak tepat waktu yang berakibat menyusutnya secara drastis nilai ekonomis Basan dan Baran di Rupbasan secara sia‐sia. 6. Rupbasan sebagai Penyelenggara Negara yang melaksanakan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara tidak di ikutsertakan dalam hal pemusnahan dan pelelangan.
RPJMN TAHUN 2015-2019 Kerangka Kelembagaan dalam Sub Bidang Hukum Penguatan Kapasitas Rumah Penyimpanan Barang Sitaan
(Rupbasan) Peran Rupbasan sangat penting dalam membantu pemulihan keuangan negara. Namun, pemeliharaan barang sitaan sejauh ini justru hanya menyebabkan kerusakan dan turunnya nilai ekonomis barang sitaan. Sehingga dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal pengembangan sarana prasarana ruang dan biaya pemeliharaan serta membangun sistem administrasi pengelolaan barang sitaan. Dalam penguatan kapasitas ini juga perlu dilakukan pengaturan percepatan lelang barang sitaan melalui peraturan perundang-undangan.
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Tanggal 6 Mei 2015 TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA No. 1
84
AKSI 2 Transparansi Pengelolaan Aset Hasil Korupsi Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan barang sitaan dan rampasan
PENANGGUNG JAWAB
INSTANSI TERKAIT
KRITERIA KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
3
4
5
6
Kementerian Hukum
Kejaksaan Republik
Meningkatnya akuntabilitas dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Kepolisian dan transparansi
Terpublikasi secara reguler dalam website Rupbasan atas pelaksanaan
Negara Republik
pengelolaan aset oleh
fungsi pengelolaan aset yang antara
Indonesia, Komisi
Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
lain memuat informasi data barang
Pemberantasan Korupsi.
sitaan yang dikelola (termasuk jumlah, jenis, estimasi nilai, waktu mulai dikelola, kondisinya, dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)
86
Optimalisasi peran Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Kementerian Hukum
Kejaksaan Republik
Tersedianya Rupbasan yang dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Kepolisian ideal Negara Republik Indonesia
85
Terbangunnya satu percontohan Rupbasan yang ideal, sedikitnya mencakup: a. Infrastuktur b. Manajemen pengelolaan c. SDM
Peningkatan koordinasi terkait
Kepolisian Negara
Kementerian Hukum
Adanya akurasi dan
penyimpanan barang sitaan dan
Republik Indonesia,
dan Hak Asasi Manusi
rampasan
Kejaksaan Republik
kekinian data terkait setidaknya setiap 3 (tiga) bulan dari barang sitaan dan rampasan yang Kepolisian Negara Republik Indonesia disimpan di Rumah dan Kejaksaan Republik Indonesia ke
Indonesia
11/21/2016
Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan)
Terkirimnya pemberitahuan rutin
Rupbasan tentang status penanganan perkara yang barang sitaannya 10 disimpan di Rupbasan atau di tempat
Rekomendasi Hasil Audit BPKP 2014 Akuntabilitas dan kepatuhan terhadap peraturan perundang‐undangan kurang memadai yang mengakibatkan benda sitaan dan rampasan negara mengalami penurunan nilai yang sangat signifikan. BPKP menyarankan kepada : a. Kepala Kepolisian Negara RI b. Jaksa Agung RI Untuk meningkatkan keordinasi dalam rangka : 1. Menyusun petunjuk teknis terkait pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara dengan mengacu kepada peraturan bersama antar lembaga penegak hukum tahun 2011 2. Menyusun petunjuk teknis/pelaksanaan tentang pelelangan benda sitaan yang mudah rusak, dan sulit dikelola karna membutuhkan biaya mahal dalam rangka mengurangi dampak penurunan nilai. 3. Menginstruksikan kepada Penyidik Polri dan Penyidik Kejaksaan untuk mengupayakan penyimpanan benda sitaan ke Rupbasan, namun apabila sarana dan prasarana Rupbasan tidak memungkinkan untuk mengyimpan benda sitaan , maka Penyidik tetap melaporkan hasil penyitaan ke Rupbasan. c. Menteri Hukum dan HAM RI agar : 1. Menginstruksikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk menyusun sistem dan prosedur teknis perawatan/pemeliharaan setiap benda sitaan 2. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pembangunan Rupbasan dan untuk biaya pemeliharaan benda siataan 3. Memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di Rupbasan dan melakukan upaya penambahan jumlah Rupbasan.
11
Rekomendasi Hasil Audit BPKP 2015 1.
2. 3. 4. 5. 6.
Peran Rupbasan dalam penanganan sistem penegakan hukum dan peradilan tindak pidana belum memadai, karna adanya sejumlah kendala dan keterbatasan baik secara internal maupun eksternal Status Hukum Basan/Baran yang ada di Rupbasan tidak jelas Terjadi penurunan nilai ekonomis Basan/Baran yang cukup Material Penyelesaian Basan/Baran tidak jelas sampai kapan berakhirnya Terdapat indikasi benda sitaan dan barang rampasan hasil penanganan tindak pidana tidak disimpan di Rupbasan dan tidak dilaporkan ke Rupbasan setempat Kemungkinan terjadinya penyimpangan/penyalahgunaan oleh pejabat/pegawai Rupbasan
12
REKAP DATA BASAN KPK DI RUPBASAN DKI JAKARTA JUMLAH BASAN DAN BARAN (UNIT) RUPBASAN
KENDARAAN KENDARAAN RODA EMPAT RODA DUA DAN TRUK
RUPBASAN KELAS I JAKARTA SELATAN
73
RUPBASAN KELAS I JAKARTA PUSAT
56
RUPBASAN KELAS I JAKARTA BARAT DAN TANGERANG
13
JUMLAH TOTAL
142
MESIN
1
JUMLAH
74 4
60 13
1
4
147
15
DRAFT RPP TATA KELOLA BASAN BARAN PADA RUPBASAN 1. Benda Sitaan harus berada di Rupbasan
Diatur Mengenai Kewajiban Melaporlkan dan menyerahkan Basan ke Rupbasan dalam jangka watu 7 (tujuh) hari setelah dilakukannya penyitaan. Jika tidak dilaporkan dan diserahkan maka Kepala Rupbasan berwenang meminta penetapan hakim untuk memerintahkan penyidik dan penuntut umum agar menempatkan Basan di Rupbasan. 2. Pelelangan Benda Sitaan
Kepala Rupbasan berwenang memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab yuridis untuk dijual lelang atau untuk diamankan. Hasil lelang berupa uang digunakan sebagai barang bukti dan disimpan dalam rekening bank atas nama rupbasan 3. Kewajiban Penegak Hukum dan Pengadilan
larangan penggunaan Benda Sitaan, kewajiban menyampaikan salinan putusan dan atau penetapan surat ijin penyitaan dari Ketua PN wajib menyampaikan tembusan ke Rupbasan. 4. Pemutihan Benda Sitaan yang Statusnya tidak jelas
Kepala Rupbasan wajib melakukan klarifikasi kepada penangung jawab yuridis terhadap Basan yang sudah lewat jangka waktunya dan bila tidak mendapatkan klarifikasi Kepala Rupbasan wajib meminta ketentuan Hakim, kemudian mengumumkan penetapan Hakim di media yang dapat diakses masyarakat. Dalam jangka waktu 30 hari setelah pengumuman dimaksud Kepala Rupbasan berhak melaksnakan penetapan tersebut. Hasil pelelngan Basan dalam bentuk uang dimasukan ke kas negara untuk dan atas nama Rupbasan. 16
PENUTUP Menjadi harapan setiap orang, baik sebagai individu, keluarga, masyarakat maupun badan hukum yang bermasalah dengan hukum, barang bukti yang disita oleh negara dapat kembali dalam keadaan baik / sesuai dengan kondisi semula, minimal tidak menjadi lebih buruk dari sebelum dilakukan penyitaan.
17
TERIMA KASIH
