DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

RANCANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI (BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang

: 2014-2015

Masa Persidangan

: II

Rapat ke

:

Sifat Rapat

: Terbuka

Jenis Rapat

: Rapat Kerja

Hari, tanggal

: Rabu, 21 Januari 2015

Waktu

: Pk. 10.00 – 16.50 wib

Tempat Rapat

: Ruang Rapat Komisi III DPR RI

Ketua Rapat

: DR. H.M. Aziz Syamsuddin, S.H./Ketua Komisi III DPR RI

Sekretaris Rapat

: Dra.Tri Budi Utami, M.Si./Kabag. Set. Komisi III DPR RI

Hadir

: 37. Anggota dari 54 Anggota Komisi III DPR RI 1. Penjelasan rencana strategis dan target Kementerian Hukum dan HAM RI

Acara :

2. Hambatan dan kedala dalam pembangunan masyarakat sadar hokum dan pembentukan peraturan daerah yang diselaraskan dengan konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya.

JALANNYA RAPAT :

KETUA RAPAT (F-PG (DR. H.M. AZIS SYAMSUDDIN, SH): Bismillahirrahmanirrahim, Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh, Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu bagi umat beragama. Yang kami hormati menteri Hukum dan HAM dan seluruh jajarannya hadir dalam kesempatan guna melakukan rapat kerja sesuai undangan kami tanggal 16 Januari 2015, dengan nomor surat PW 00561 DPR RI 2015. Pertama-tama kami dari meja pimpinan mengajak forum rapat kerja pada pagi hari ini untuk memanjatkan puji dan syukur pada Allah Taala atas rahmat dan perkenan-Nya maka kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Berdasarkan catatan dari Sekretariat Komisi III telah dihadiri 18 orang dan 8 fraksi, mudah-mudahan dalam beberapa kedepan fraksi-fraksi yang belum hadir bisa dating. Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) tata tertib Undang-Undang 17 tahun 2014 pemenuhan tentang korum dalam rapat kerja Sese pasal 251 ayat (1), dapat kita lanjutkan karena sudah mencapai 8 fraksi dari 10 fraksi yang terakomodir dalam Komisi III DPR RI. Maka izinkan kami dari meja pimpinan untuk membuka rapat ini dan kami nyatakan terbuka untuk umum.

Bapak/Ibu yang kami hormati, Bapak Menteri Hukum dan HAM, Yang terhormat Saudara Lolis, Pak Yasonna Laoly, Dan seluruh rekan-rekan wartawan dan pengunjung yang ada di balkon pada hari ini. Kami dari meja pimpinan membuka rapat ini pukul 10 lewat 25 dan kami harapkan ini bisa kita selesaikan maksimal maksimal pukul 4 sore. Bahkan kalau bisa pukul 13.00 kita selesaikan. Nanti masalah-masalah secara khusus kita bisa bicara langsung dengan Pak Yasonna Laoly. Alumni juga disini, jadi tidak ada barrier diantara kita, bisa diselesaikan secara musyawarah. Karena sebagian tadi sudah diselesaikan secara musyawarah. Hal-hal yang menyangkut Kementerian Hukum dan HAM. Masalah ini Pak, macam-macam Pak nanti saya Inilah pak, kalau Pak Syarifudin Suding dari Hanura ya begini ini. Rekan-rekan III, Bapak/Ibu sekalian, Bapak Menteri Hukum dan HAM yang kami hormati. Pertama Pak kami mengharapkan setelah dikirim Menteri Hukum dan HAM dalam kebijakan-kebijakan yang diambil di tahun 2015. Tentunya di awal tahun sesuai daripada amanah Bapak Presiden, Pak Jokowi dan Bapak Jusuf Kalla untuk melakukan revolusi mental pada seluruh jajaran kementerian, yang di dukung kami dari DPR untuk mendukung revolusi mental terhadap ini.

RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

1

Kemudian yang kedua dalam target-target, tragedi dari Kementerian Hukum dan HAM, yang sangat sering berulang tahun tentang over kapasitas. Dan saranaprasarana yang ada di Lapas itu untuk bisa diatasi. Beberapa waktu lalu kita telah memberikan anggaran sebesar 1 trilyun lebih waktu jamannya Pak Patrialis Akbar. Dan kami juga udah meminta laporan itu dan kami minta untuk laporan secara over light untuk kita bicarakan dalam kesempatan rapat ini. Guna pembahasanpembahasan APBD ini tahun 2015 yang akan kita lakukan dalam waktu tidak terlalu lama untuk kita bisa selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kedua berkenaan pelaksanaan hukuman mati yang beberapa waktu lalu telah kita saksikan di beberapa media cetak, online dan televisi untuk menjadi satu pembahasan, agar tidak mem-blow up terlampau jauh mungkin kiranya pelaksanaannya tidak bisa kita atur tidak sekaligus, bisa satu-persatu atau gimana supaya agar tidak rombongan seperti orang sunatan massal. Sekali lima, sekali enam itu, mungkin bisa secara sehingga penjelasan-penjelasan ke masyarakat maupun rasa perikemanusian masih bisa dipertimbangkan. Walaupun pada prinsipnya sebagai extra human ... terhadap kejahatan-kejahatan yang dapat dijatuhkan hukuman mati itu secara umum nasional dan secara ... yaitu 4 kejahatan yaitu korupsi, kemudian ...terorisme dan korupsi dan narkoba dapat dijatuhkan hukuman mati sesuai perjanjian internasional dan ratifikasi yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia. Yang kedua yang terakhir, berkenaan dengan hambatan dan pembangunan hukum ke depan yang rencana strategis dari Komisi III melalui pleno Komisi III. Telah disepakati rancangan Undang-Undang KUHP dan KUHAP, yang akan kami bahas dan planning dari Komisi III untuk diselesaikan di tahun 2015. Kami mohon kepada kementrian Hukum dan HAM untuk mempersiapkan rancangan RUU KUHP dan KUHAP yang Insya Allah kita harus selesaikan di tahun 2015 ini sebagai dasar bijak untuk pembangunan Hukum ke depan. Terakhir Bapak Menteri Hukum dan HAM yang kami hormati, berkenaan dengan lapas anak Pak. Dengan Undang-Undangnya telah kita sah kan beberapa waktu lalu. Di beberapa tempat yang dikunjungan spesifik oleh beberapa anggota dan resmi dari Komisi III tentang lapas anak, sarana-prasarana dan pembinaan kepada anak . Karena itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang sehingga dapat kita menjadikan bahan untuk kita mengikuti mempersiapkan sarana prasarana anak sehingga tidak bercampur-baurnya di dalam lapas. Untuk bisa menjadi pembahasan kita nanti lanjutkan dengan tanya jawab dan lain-lainnya. Kita sepakati Bapak/Ibu sekalian hal-hal ini dan nanti jam 12 kita istirahat atau 12:30 kalau Pak Suding sudah habis sarapan bisa 12.30 sarapannya. Bisa ya? Baik, terima kasih. (RAPAT SETUJU) Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan waktu dan tempat kepada rekan kami. Saudara menteri Hukum dan HAM Bapak Yasonna Laoly, waktu dan tempat Pak. INTERUPSI (ANGGOTA KOMISI III DPR RI): Pimpinan interupsi Pak Azis.


2

KETUA RAPAT: Ya, PDIP interupsi ini. ANGGOTA KOMISI III: Terima kasih Pak Azis, Pak Menteri hukum Yang saya hormati. Saya kira Azis terlalu serius pagi ini. Seingat saya ini adalah rapat pertama kita Komisi III dengan Kementerian Hukum dan HAM . Lazim nya budaya timur Pak karena inilah pertemuan pertama kali. Menyambung silaturahim itu saya kira juga penting. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Barangkali Pak menteri Hukum dan jajarannya sudah sangat kenal dengan Pak Azis dan Pak Desmon yang saya kira sudah sangat populer. Tapi mungkin anggota-anggota yang baru juga perlu Bapak perkenalkan kepada menteri Hukum dan jajarannya. Sehingga supaya silaturahmi itu berjalan dengan baik Pak, saya usul demikian Pak Azis. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik, terima kasih. Saya sebenarnya luka saya sudah hampir kering. Ternyata dibuka lagi oleh Pak Aman Basara. Saya karena pada masa sidang pertama kita sudah mengundang Pak Menteri hukum dan HAM. Dan beberapa pertemuan sudah dilakukan sudah dilakukan, tapi kalau Pak Basara ingin membuka luka lama ya, tidak apa-apa juga. Tapi saya boleh perkenalkan bapak/ibu sekalian supaya lebih interaktif. Saya persilakan dulu dari Pak Junimart dari PDI Perjuangan pak. Silakan Pak Junimart F-PDIP (DR. JUNIMART GIRSANG, SH, MBA, MH) ]: Terima kasih pimpinan. Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Pak Menteri Hukum dan jajarannya. Saya Junimart Girsang dari Fraksi PDI Perjuangan pendatang baru di komisi ini. Mohon nanti Pak menteri mengajari saya juga untuk bertanya karena saya baru disini. Saya dari Dapil Sumatera Utara III . Terima kasih. KETUA RAPAT: Jangan alamat rumah dan rekening, bahaya ini. Silakan pak. FPDIP (MARSIAMAN SARAGIH): Terima kasih Pimpinan. Selamat pagi, Saya Marsiaman Saragih Perjuangan, pemain tua tapi baru disini. Terima kasih.

dari Dapil Riau II Fraksi PDI


3

F-PD (ERMA SURYANI RANIK, SH): Terima kasih Pimpinan, Bapak Menteri dan jajaran yang saya hormati. Saya Erma Ranik Fraksi Partai Demokrat dapil Kalimantan Barat terima kasih.

F-PAN (DAENG MUHAMMAD): Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Nama Daeng Muhammad Fraksi Amanat Nasional Dapil 7 Jabar, Bekasi Karawang Purwakarta. Terima kasih F- PD (DIDIK MUKRIANTO, SH, MH): Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan pada kesempatan kali ini, nama saya Didik Mukrianto Fraksi Partai Demokrat daerah pemilihan Jawa Timur 9. Dan saya baru pendatang baru di Komisi III ini mudah-mudahan bisa mengikuti laju dari senior-senior di Komisi III. Terima kasih.

F-GERINDRA (WIHADI WIYANTO, SH): Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh, Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Wihadi Wiyanto Daerah pemilihan Jawa Timur 9, satu Dapil dengan Pak Didik, kita dulu musuh sekarang kita berteman disini. Saya dari fraksi Gerindra. Saya pendatang baru, bukan dari Komisi III tapi digedung ini. Terima kasih.

F-PPP (H. ARSUL SANI, SH, M.Si): Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Asrul Sani dari daerah pemilihan Jawa tengah 10 Fraksi PPP, PPP yang sudah disahkan oleh Pak Menteri. Terima kasih.


4

F-PD (I PUTU SUDIARTANA): Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Saya Putu, Dapil Bali, A-442, Fraksi Partai Demokrat. Saya Dapil Bali 9 yang sedang panas sekarang. Terima kasih. F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH): Bismillahirrahmanirrahim, Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Pak Menteri dan jajaran yang saya hormati, Perkenalkan nama saya John Kenedy tapi saya bukan presiden Amerika tapi saya orang Sumatera Barat dari Fraksi Partai Golkar dapil Sumatera Barat 2 TPS. Terima kasih. Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

F-HANURA (H. SARIFUDDIN SUDDING, SH, MH): Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh, Selamat pagi. Syarifudin Suding, Hanura, Dapil Sulawesi Tengah.

F-PG (YAYAT YULMARYATMO BIARO): Terima kasih Pimpinan. Saya Pak Menteri, Yayat ... dari Dapil Banten 2, Terima kasih. Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

ANGGOTA F-GERINDRA: Selamat pagi Pak Menteri. Nama saya ... Dari Dapil Jawa Timur 8 dari Partai Gerindra. Baru masuk Komisi III dan bertepatan saya juga dari Badan Legislasi. Terima kasih.


5

F-PDIP (RISA MARISKA, SH): Selamat pagi Pak Menteri beserta jajaran yang saya hormati. Nama saya Risa Mariska dari PDI Perjuangan, A-159, daerah pemilihan kota Bekasi kota Depok. Terima kasih. F-PDIP (DRS. AHMAD BASARAH, MH): Pak Menteri dan jajarannya selamat pagi. Saya Ahmad Basarah, Dapil Malang Raya. Terima kasih Pak. F-PKS (DRS. AL MUZAMIL YUSUF, M.Si): Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Saya Amuzamil Yusuf Yang sudah memberi selamat Pak Menteri ketika di komplek, yang siang harinya kaget sudah ada surat pengesahan PPP pada waktu itu. Dapil Lampung 1, Fraksi PKS . KETUA RAPAT: Pak Martin, silakan pak Martin.

F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT, SH): Martin Hutabara dari fraksi Gerindra Daerah pemilihan Sumatera Utara, kalau Sumut 2 itu Pak Yasonna Laoly. Saya Sumut 3.

(KETUA RAPAT): Baik, sudah ya? Bapak/Ibu sekalian. Dan terima kasih kepada rekan-rekan yang kami hormati. Untuk memasuki agenda yang telah kita sepakati waktu dan tempat kami persilakan pada Bapak Menteri.

MENTERI Ph.D):

HUKUM DAN HAM RI (Yasonna Hamonangan Laoly SH., MSc.,

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh, Pak Ketua, Pimpinan Pak Azis, Pak Desmond dan seluruh anggota Komisi III yang saya hormati. Sama dengan harapan teman-teman di Komisi III, seharusnya bulan November yang lalu kita sudah duduk bersama-sama disini. Tapi karena dinamika RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

6

politik yang terjadi saya baru kali datang ke Komisi III mudahan melalui rapat kerja pertama ini dan komunikasi yang akan kita bangun nanti, Kementerian Hukum dan HAM dan Komisi III dapat membangun sinergi dan kerjasama yang baik untuk kepentingan pembangunan hukum untuk kepentingan pembangunan bangsa negara kita di masa-masa mendatang. Saya secara pribadi merasa kembali ke rumah sendiri, karena pada periode sebelumnya saya selalu duduk di sebelah kiri ini. Bersama-sama dengan Pak Azis tentunya, Pak Al-Muzamil Yusuf dan beberapa teman-teman yang ada disini. Jadi kalau saya duduk di depan disini memang masih terasa kikuk juga, rasanya tapi untunglah duduk disini tapi daripada di sana itu agak sedikit , tapi nanti ada giliran. Biasanya waktu itu akan memberi giliran tersendiri. Mungkin Pak Azis , ya bisa saja terjadi everything is possible. Terima kasih atas kesempatan ini Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh, salam sejahtera buat kita sendiri semua. Sebelumnya saya memperkenalkan dulu Esselon I yang ada, mengikuti kami bersama kami pada kesempatan ini, karena ini kita pertama-tama kita rapat kerja. Yang samping kiri saya Pak Sekretaris Jenderal Pak... Beliau Sekretaris Jenderal, saya mulai kanan saya pak Irjen Pak Irjen Kamera disini, kemudian Professor Ramli, Dirjen HKI ya dosen ada, karena dosen Beliau memang ada beberapa juga anggota DPR yang menjadi murid beliau mahasiswa Beliau. Pak PLT, Dirjen imigrasi Pak Agam. Kemudian Pak Wicipto Dirjen PP. Ibu Eni, kepala BPHN kemudian ini Pak Bambang Rantam Kepala badan BPSDM. Pak Haidir, dirjen HAM. Dan Pak Muhaimin sebagai Kepala BALIBANGHAM Pak Dirjen PAS kebetulan pak Ketua, sedang on the way karena sedang di Cilangkap sekarang. Kita sedang membangun kerjasama dengan TNI, ada dua hal yang akan kita lakuikan. Pertama, meminta supaya TNI membangun pos TNI di Nusa Kambangan. Supaya intukrasi masyarakat yang mau masuk di yang dekat dengan perbatasan Nusa Kambangan bisa terhalangi karena sebagian penduduk sebagian sudah masuk ke dalam. Yang kedua, kita mau kerjasama tentang Bintara-bintara yang mau pensiun pada umur 53 karena kita kekurangan tenaga di Lapas. Kita rekrut menjadi PNS sehingga pensiunnya menjadi 58 dan mereka dapat kita tugaskan nanti di Lapas-Lapas kita sebagai PNS pembantu kita, mereka profesional jadi kita akan buat latihan mereka atau pendidikan mereka selama tiga bulan untuk merubah culture dari TNI menjadi lapas, termasuk bisa digunakan juga untuk nanti di imigrasi. Pengamanan imigrasi. Baik, Bapak/Ibu sekalian. Saya mulai saja pada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan untuk menghemat waktu. Agar bisa kita selesaikan pertemuan ini dengan tepat waktu. Yang pertama terkait dengan grand design garis besar rencana strategis kementrian Hukum dan HAM 2015-2009 beserta program dan target yang menjadi prioritas dan disertai target yang menjadi tolok ukur dalam evaluasi kinerja, dapat kami jelaskan bahwa berpedoman pada peraturan presiden RI tentang nomor 2 tahun 2015 tentang RPJM. Tahun 2015, sampai 19 bahwa pembangunan dibidang hukum dan HAM adalah mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum menuju terwujudnya sistem hukum nasional. Bersumber pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Substansi pembangunan hukum mencakup materi, struktur hukum ,termasuk aparatur hukum ,sarana dan prasarana hukum. Berpedoman pada pembangunan tersebut kementrian Hukum dan HAM membuat fokus prioritas, antara lain pertama dalam menjalankan fungsi pembentukan Hukum arah kebijakannya yaitu melakukan penyelesaian kebijakan politik legislasi dengan arah pembangunan nasional dengan peningkatan kualitas pembentukan peraturan RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

7

perundangan melalui kegiatan penyusunan Prolegnas. Percepatan pembentukan peraturan perundangan yang mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, Indonesia negara yang berdaulat mandiri dan berkepribadian. Dan tadi secara informal kita berbicara di dalam dengan Pak Ketua agar memprioritaskan kan khusus di Komisi III, rencana Undang-Undang pidana hukum materialnya, dan juga keinginan untuk dari pimpinan tadi menyampaikan kitab undang-undang, hukum acara pidana. Secara paralel. Yang mendukung penegakan hukum, peningkatan kualitas pembentukan peraturan undang-undangan dan lain-lain, perlu kami sampaikan Pak Ketua bahwa kita dari pemerintah sedang menyusun sudah menyusun Prolegnas. Dalam Prolegnas kita mengutamakan kualitas perundang-undanga dan bukan jumlah dan kami sudah menggariskan meminta kepada kepala BPHN kerjasama dengan Kementerian terkait bahwa Prolegnas kita ini leading sektor yang mengaturnya antara kementrian Hukum dan HAM dan kita harapkan kementeriankementerian nya ada tidak ego sektoral dari kementerian-kementerian yang ada harus benar-benar dikordinasikan jangan sampai ada ego sektoral dari Kementerian. Supaya perundang-undangan yang kita harapkan bisa kita selesaikan secara cepat dan berkordinasi dengan baik bersinerji tidak bertentangan satu sama lain bisa kita sinergikan dengan Kementerian hukum dan HAM. Kami juga berharap kepada teman-teman di Komisi III, Bapak/Ibu sekalian karena ini adalah program legislasi nasional bagaimana pembangunan hukum kita ke depan mengajak juga, saya menyampaikan kepada seluruh Kementerian yang ada agar kalau rencana Undang-Undangnya tidak dapat diakomodasi oleh pemerintah dalam Prolegnas misalnya sebagai mantan anggota Badan Legislasi dan Komisi III, saya tahu benar teman-teman di Kementerian kadang-kadang bermain mata dengan komisi-komisi menitipkan rencana Undang-Undang di Komisi. Supaya menjadi usul dari DPR. Dalam rangka ini kami meminta Pak Ketua agar kita betul-betul bersinergi dalam soal ini sehingga, program legislasi nasional nanti usul DPR, usul kita kalau kita putuskan kita sinkronkan secara bersama dia menjadi satu produk legislasi yang dapat kita taati berkualitas jumlahnya, terukur bukan jumlah yang besar besar tapi bisa betul-betul kita dalam jumlah yang baik. Sehingga bisa kita selesaikan pada 5 tahun ke depan. Berikutnya dalam dalam menjalani pelayanan hukum atas kebijakannya yaitu melakukan peningkatan kualitas pelayanan hukum melalui kegiatan peningkatan pelanyanan hukum dan HAM berbasis teknologi informasi pemberian bantuan hukum bagi masyrakat miskin peningkatan kesadaran hukum melalui kegiatan penyuluhan dan mewujudkan quick win layanan publik yaitu one stop service, grasi, AHU dan layanan hak. WBT dan HKI. Bapak/ Ibu sekalian. Perlu kami sampaikan bahwa layanan publik online one stop service baik itu di AHU, di HKI , di imigrasi ini sudah mulai kita betul-betul kordinasikan dengan baik dan nanti akan saya sampaikan kalau kau berbicara tentang remisi, kita ada keinginan juga remisi, dan lain-lain untuk membuat sistem online. Supaya permohonan-permohonan remisi, permohonan TB tidak lagi sarat dengan persoalan-persoalan yang ditengarai permainan uang dan lain-lain. Ini kita semua mau coba dengan sistem on line, terbuka, transparan , profesional. Mudah-mudahan program-program seperti mendapat dukungan dari Saudara di Komisi III Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum kebijakan yang diambil adalah peningkatan peran kementrian dalam rangka penegakan hukum melalui kegiatan-kegiatan penegakan hukum d bidang keimigrasian. Ini imigran-imigran RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

8

asing yang masuk banyaknya imigran gelap, termasuk juga dugaan-dugaan ISIS dan lain-lain. Kami juga meminta dukungan dari Komisi III untuk mendukung kementrian Hukum dan HAM dalam penegakan Hukum di bidang keimigrasian, kemasyarakatan, HKI, dan lain-lain. Khusus HKI, Bapak/Ibu sekalian dengan kita sah kannya undang-undang yang lalu kami berharap karena masih baru terus dukungan dari berbagai pihak agar penegakan hukum dalam bidang hak intelektual ini dapat kita lakukan dengan baik dan baru saja kami melantik Kapten kemarin di bidang hal berkaitan hak cipta. Jadi mudah-mudahan melalui Komisi yang baru ini perlindungan terhadap pencipta dari pemilihan terkait bisa terlindungi, tapi tanpa law enforcement ini akan juga menjadi hal yang sia-sia. Namun kami berharap bahwa dengan perlindungan seperti ini anak bangsa akan semakin kreatif buat terobosan-terobosan ciptaanciptaan produk-produk kreatif yang pada gilirannya dapat mempercepat pembangunan di Indonesia. Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Di bidang pemasyarakatan kami juga mendorong implementasi restoratif justice. Revitalisasi dan pengutaan ... serta pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan dan pendidikan yang produktif. Perlu kami sampaikan Bapak/Ibu sekalian tadi Pak Ketua sudah mengatakan bahwa lapas-lapas kita itu sudah over crowded ada yang 500%, 600% dari kapasitasnya. Dan persoalannya juga bahwa di berbagai daerah lebih dari 50% bahkan ada di daerah yang hampir 60% itu adalah terpidana hak warga binaan pecandu. Dan ini membuat tekanan sangat berat buat kita di lapas-lapas maka harus ada pikiran-pikiran kreatif untuk mengurangi over kapasitas pertama termasuk kesepakatan Mahkum Japol, akan adanya dan sudah dianggarkan juga program rehabilitasi, kepada pengguna narkoba. Ada anggaran dari BNN dan akan dikerjasamakan nanti dengan kementrian Hukum HAM , Kementerian kesehatan , kemudian kementrian sosial bahwa program rehabilitasi kita harapkan bisa nanti mengurangi tekanan dari pada membuat dia didalam lapas, lebih baik merekamereka yang kencaduan itu kita rehabilitasi dan anggaran sudah disediakan kalau saya salah mengingat, sekitar 1 triliun di BNN, pak Ketua, dan akan di ... nanti 31 Oktober. Juga kita mengharapkan konsep ... justice didalam hal perkara-perkara ringan perkara-perkara tipiring daripada kita masukkan ke dalam kitab buat program-program kerja yang bisa dari mana mereka-mereka dipekerjakan dengan tentu tetap melalui pengawasan. Dalam rangkaian hal seperti ini kita akan memperkenalkan konsep masih dalam betul-betul pembelajaran kita konsep gelang, gelang pengawasan itu apa namanya, electronik gadget. Electronic Gadget itu sehingga dalam batasan tertentu bisa dipantau di mana dia berada, sehingga dalam batasan tertentu bisa dipanatu dimana dia berada, sehingga kasus-kasus melarikan diri amat jauh dari tempat yang seharusnya dia berasimilasi atau dipekerjakan di setter deteksi dengan baik. Ini perlu, oleh karenanya perlu dukungan dari temanteman Komisi III, baik secara anggaran dan kebijakan supaya ini bisa kita lakukan. Dalam menjalankan fungsi pengajuan HAM arah kebijakan adalah terimplementasinya kebijakan penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia melalui kegiatan penguatan kelembagaan rencana aksi nasional hak asasi manusia. Peningkatan kordinasi antar lembaga, perlindungan pemenuhan HAM, sinergitas pendidikan dan diseminasi HAM. Sedangkan pelaksanaan fungsi dukungan manajemen kebijakan kementerian hukum dan HAM adalah peningkatan peranan manajemen organisasi, mulai tahap perencanaan, pengendalian, pengawasan . Pelaksanaan kegiatan penguatan organisasi yang mendukung kebijakan restrukturisasi organisasi, peningkatan kualitas SDM, pola karir dan diklat. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dan


9

pengadaan barang dan jasa yang efektif, efesien dan transaparan serta pelayanan pengaduan masyarakat secara online dan quick respons. Kami sedang membangun sistem lapor, masih belum sempurna benar . Kita berharap Bapak/Ibu sekalian dengan sistem lapor yang online, setiap warga masyarakat yang mengadukan sesuatu tentang tu poksi kementerian hukum dan HAM cukup meng SMS satu nomor kemudian ada operator kita ada administrator nya yang mengatur ke bidang apa pengaduan itu. Kalau bidang lapas diadukan ke dirjen lapas atau direktur terkait untuk ditindaklanjuti dan itu harus diselesaikan. Nanti responnya akan akan secara online juga dijawab dan kita bisa mendeteksi. Dari pengaduan-pengaduan tersebut siapa yang menjawab siapa yang merespons kalau tidak bisa administrator ataupun pimpinan yang punya ekses bisa menegur bahkan menteri hukum dan HAM bisa masuk ke ekses untuk memantau laporan tersebut kita sudah kembangkan agar tidak hanya terjadi di Jakarta dan hampir semua ikuti kita. Ini konser-konser yang harus kita kembangkan dalam rangka peningkatan pelayanan ekses masyarakat, kritik masyarakat terhadap kementerian hukum dan HAM, agar bisa kebijakan langsung direspon secara cepat. Arah kebijakan strategi pencapaian ke-5 fungsi tersebut diimplementasikan dengan skema pendanaan program kegiatan di lingkungan kementeri Hukum dan HAM tahun 2015 dari APBN sebesar 9, 688 milyar 9 triliun 9 triliun 688 miliar 672 juta yang terdiri dari rupiah murni 6,9 trilyun PNBP 2,7 trilyun. Terkait strategi agenda yang telah dan menjadi penyelesaian berbagai masalah dirasa masih timbul dapat kami jelaskan manajeman pengawasan dan pengelolaan lembaga pemasyarakatan, dan permasalahan over kapasitas yang secara sepintas saya sudah sampaikan tadi di berbagai permasyarakatan . Manajeman pengawasan pengelolaan lembaga pemasyarakatan red strukturisasi organisasi, penguatan peran direktorat jenderal pemasyarakatan dengan unit garis komando kepada divisi pemasyarakatan dan unit pelaksana teknis pemasyarakatan optimalisasi layanan hak-hak warga binaan pemasyarakatan dan layanan pengaduan. Revitalisasi dan penguatan pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan dan pendidikan produktif, Tadi Pak Ketua mengatakan tentang pembangunan lapas, ada 1 trilyun yang lalu persoalannya Pak Ketua, dari 1 triliun itu dia dibagi-bagi kebeberapa tempat UPT sehingga ya bahasa saya, dicicil-cicil kecil dibeberapa tempat sehingga tidak maksimal sehingga ada sekarang yang dibangun temboknya saja , ada yang dibangun setengah karena di spread out di seluruh wilayah. Kedepan sudah memberikan arahan kepada dirjen, kalau dana ada 1 triliun bangun yang bener, satu saja sekali pukul, bila perlu apa namanya sampai 2 tahun. Ya multy years. Jadi tidak kita bagi-bagi supaya 1 triliun sehingga tidak bermanfaat sama sekali, Mubazir. Ini barangkali perlu dukungan dari Bapak Ibu anggota Komisi III agar, lapas kita ini bisa kita selesaikan. Jadi dari total anggaran 2,4 trilyun sejak 2010-2014 yang menambah sebanyak 20.309 dengan demikian total kapasitas hunian dari 110 ribu 199 menjadi 130.508, sekarang kita ada 160 ribu ya? 160 ribu? Yang di ada di lembaga pemasyarakatn kita. Namun demikian beberapa penambahan kapasitas ini tidak didukung oleh struktur organisasi dan SDM . Anggaran operasional sehingga ada yang baru kita buka. Ada lapas narkotika, ada tetapi belum didukung oleh SDM yang untuk dipekerjakan di sana, ini akan kita selesaikan. Kemudian kami sampaikan, Bapak/Ibu sekalian, karena over kapasitas dan juga kekurangan tenaga, kita sejelas kan tadi kekurangan tenaga Lapas kita, kita selesaikan dengan satu ridis redistribusi di tempat yang padat dan kekurangan tenaga kita tarik dari yang longgar masuk ke sana . Kemudian penambahan yang saya katakan merekrut anggota TNI Bintara untuk PNS kan sebelum pensiun.


10

Jadi saya yakin teman-teman TNI yang mau pensiun 53 tahun akan bergembira ditambah pensiunnya 5 tahun lagi. Menjadi petugas Lapas tentu by training. Saya harapakan nanti modul trainingnya 2 bulan atau 3 bulan. Supaya kalau TNI yang biasanya to kill, or to be kill, bisa menjadi sifatnya menjadi membina. Kemudian di dalam rangka saya dan teman dari dan juga lembaga pemasyarakatan kita akan mencoba untuk CCTV, jadi mengurangi tenaga itu dengan sistem kontroling on line CCTV. Dan finger print. Pintu-pintunya kita bangun dengan sistem sehingga pengawasan dapat terecord akan terlihat siapa yang masuk siapa yang ke luar dan CCTV nya bisa kita harapkan nanti sudah membangun sistem Bapak/Ibu sekalian di Kementerian hukum HAM sebagai operasional room sehingga koneksinya bisa dapat dipantau dari Jakarta. Tapi tentu ini perlu dukungan dari Bapak/Ibu Komisi III agar sistem ini dapat kita bangun dengan anggaran yang mencukupi. Kemudian percepatan program reintegrasi sosial dengan memberikan cuti bersyarat , cuti menjelang bebas. pembebasan bersyarat dan lebih remisi, disamping mengurangi kepadatan juga akan mengurangi biaya makan dan perawatan narapidana. Jadi mengurai over kapasitas, dengan memberikan cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan remisi. Persoalan kita sekarang Bapak/Ibu sekalian saya harus sampaikan di sini kementrian Hukum dan HAM dikritik selalu dikritik dengan alasan apa namanya obral remisi Khususnya obral remisi kepada koruptor. Ini dilema buat kami Pak Ketua. Kami sudah menugaskan staf ahli dari lapas untuk membuat satu seminar, mengenai soal ini, soal PP 99 tahun 2012. Perdebatan tentang remisi, perdebatan tentang pembebasan bersyarat. Karena tugas kami di kementrian Hukum dan HAM setelah berulang-ulang saya katakan adalah membina bukan membinasakan. Dalam Undang-Undang pemasyarakatan jelas disebut bahwa narapidana mempunya hak untuk remisi dan pembebasan bersyarat itu. Bahwa kementrian Hukum dan HAM dalam status sistem integrated . Integrated system , system dalam sistem integrasi, terintegrasi dalam sistem peradilan pidana, polisi menyidik, jaksa menuntut, hakim memutuskan. Bila ada orang-orang yang tidak menjadi justice kolaborator di sini atau hukumannya diperberat. Di sini hukuman diperberat. Setelah itu, kalau sudah sampai di kami sebagai warga binaan tugas kami adalah membina dengan hak-haknya Yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun , sehingga perlu kita bicarakan secara baik soal ini Pak Ketua. Kami akan mengundang Komisi III dalam suatu dialog terbuka khususnya yang menjadi persoalan adalah narapidana koruptor. Jadi ini supaya kami tidak dipersalahkan terus dalam soal ini, pada saat yang sama Undang-Undang menyatakan kita punya tapi ada kaitan kembali dengan institusi lain yang seharusnya berhenti pada saat penghukuman. Ini dilema yang harus kita selesaikan bersama. Supaya jangan ada saling menyalahkan di antara kita semua. Bahwa ada pemberatan persyaratan terhadap kejahatan-kejahatan tertentu karena extraordinary crime, kita rumuskan secara bersama. Jadi untuk mengatakan tidak memberikan remisi, tidak memberikan rumusan bersyarat. Menurut hemat kami itu akan membuat Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, program pemasyarakatan tidak menjadi tidak didasarkan kembali filosofi pemasyarakatan sendiri. Ini harus barangkali perlu kita sepakati nantinya kami akan membuat sebuah seminar. Untuk bicarakan ini secara sama-sama supaya isunya tidak terus menjadi isu yang berulang setiap waktu. Mengenai kajian tentang remisi dan pembebasan bersyarat, Saya sudah sampaikan tadi Pak Ketua, kebijakan pemberian remisi juga pembebasan bersyarat, mempercepat narapidana ke luar dari Lapas akan mengurangi pengaruh budaya prison sub culture.


11

Yang cenderung negatif. Kebijakan pemberian remisi dan pembebasan bersyarat merupakan satu cara untuk mengurangi over cowded di Lapas kita. Nah kritik yang selalu dialamatkan kepada kami adalah pemberian remisi ada henki pengki nya. Bila orang yang ini diberi remisi karena ada uangnya. Kami tidak menutup mata kepada keadaan seperti itu. Untuk itu seperti yang saya sampaikan tadi kita akan membuat pengajuan remisi pembatasan bersyarat dengan sistem online. Masukkan syaratnya, buat variable nya, ajukan kita jangka waktu, transparan. Dengan cara ini mengurangi bukan berarti menutup kemungkinan masih ada permainan paling tidak mengurangi. Mengurangi soal seperti ini , mengurangi soal-soal yang dikatakan sianu diberikan remisi karena petugas Lapas sudah mendapat sesuatu. Dengan sistem online yang transparan, kita harapkan ini bisa dapat. Jadi mengurangi soal-soal ini. Untuk tidak mengatakan menghapuskan sama sekali. Tapi kami commited ini harus kita lakukan demi perbaikan sistem ke depan. Adapun upaya yang telah dilakukan kepada reformasi birokrasi menteri Hukum dan HAM yang berbasis kinerja dapat kami jelaskan Sejak pencanangan gerakan reformasi birokrasi tahun 2010 seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, telah melaksanakan perubahan sesuai dengan pedoman yang diamanatkan dalam peraturan menteri pendayaan aparatur negara nomor 81 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi 2010-2025 dan Permenpan RB Nomor 20 tahun 2010 tentang road map reformasi birokrasi 2010-2014. Dari implementasi selama kurang lebih 4 tahun tersebut ke menteri Hukum dan HAM mengalami perubahan yang signifikan terutama dalam soal peningkatan kualitas pelayanan publik. Kerangka mewujudkan reformasi HAM, reformasi birokrasi yang berbasis kinerja kementrian Hukum dan HAM terus meningkat kualitas pelayanan publik dengan konsep mudah cepat netral dan berbasis teknologi. Guna mempercepat proses pelayanan serta mengurangi kontak langsung , jadi dengan sistem online mengurangi kontak langsung antara peminta layanan dengan aparatur. Semakin sedikit kontak person dengan peminta layanan semakin dikecilkan kemungkinannya ada permainan suap dan krediblitas . Ini yang akan kita, ini yang sudah kita lakukan. Ini sudah kita lakukan. Pembelian pelayanan self service untuk mendukung peningkatan prgram PNBP Menhuk dan HAM melalui pebaikan sistem layanan. Ijin bidang imigrasi, pelayanan paspor melalui sistem penerbitan paspor terpadu one stop service. Implementasi e-pasport dan sentralisasi percetakan paspor Republik Indonesia. Sistem layanan permohonan persetujuan visa secara online. B. Layanan perseroan terbatas pemesanan nama perseroan dalam waktu 33 detik. Kalau 33 detik listrik mati. Artinya ada sistem one system. Jadi keinginan kita begitu. Ini tidak secara abolut kecuali sistemnya down atau apa. Progress pengisian data penerbitan surat keputusan Menkum HAM memerlukan waktu 3 menit 24 detik. Total pendaftaran PT 3 menit 57 detik. Ini Bapak/Ibu sekalian ini ada persoalan kami harus jujur mengatakan beberapa soal karena sistem online terkadang tidak ada verifikasi dokumen pendukung ada beberapa hal persoalan-persoalan, nanti bu Direjen AHU bisa menyampaikan itu sehingga ada ada soal-soal yang yang masalah disini, jadi kita katakan cepat tetapi tak memperhatikan security. Jadi dokumen pendukungnya itu karena sistem online, Bapak/Ibu online kadang-kadang dokumennya tidak terverifikasi dengan baik dan itu berbahaya. Jadi Sekarang karena ada beberapa kejadiannya ada persoalan kasus-kasus nanti kita katakan cepat tetapi tetap perlu privat dokumen. Sehingga jangan terjadi kesalahankesalahan. Layanan tudisian hanya membutuhkan waktu 7 menit dapat diakses di mana saja sertifikat langsung print. Layanan pengurusan wasit sangat cepat dan efesien hanya memerlukan waktu 1 menit 24 detik. Pelacakan data mudah menjadi RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

12

potensi PNBP. Dan ramah lingkungan, tadi saya melihat ada ketua Pak Benny. Saya ijin melanjutkan, terima kasih. Kalau pimpinan stop nanti kita berbahaya. Bidang hak kekayaan intelektual. Tadi kita sudah selesaikan persoalan kita dengan pak Benny ini. Kemarin di RUU sudah selesai. RUU, Perpu-perpu. Bidang hak kekayaan intelektual. Hak cipta dilakukan penyederhanaan dari sebelumnya batasan maksimum 6 bulan sesudah peraturan berlaku menjadi 6 bulan. Desain industri dilakukan penyederhanaan dari sebelumnya batas maksimum 13 bulan dari sebelumnya batas maksimum 13 bulan sesuai dengan undang-undang menjadi 10 bulan. Paten dilakukan penyederhanaan dari sebelumnya batas maksimum 36 bulan sesuai dengan undang-undang menjadi 30 bulan. Bapak/Ibu perlu kami sampaikan ada orang-orang yang komplain tentang paten kok lama sekali, memang Undang-Undang begitu dan itu standar internasional Pak. Ini Pak Dirjen menyampaikan. Jadi bukan kita tidak mau, kalau boleh memang kita cepatkan tapi memang standar internasional tentang paten memang demikianlah. Adanya. Bidak administratif, kementrian hukum dan HAM melakukan penataan organisasi terus menerus dengan mendorong kebijakan restrukturisasi organisasi sehingga menjadi sehingga bentuk organisasi efektif, efesien mendukung percepatan pencapaian target optimal. Dilakukannya dengan upaya pengabungan struktur berdasarkan fungsi-fungsi sejenis atau serumpun. Baik di level esselon 1, 2, 3 dan mapun 4 dilingkungan kementerian hukum dan HAM. Dilanjutkan dengan penataan jabatan struktural, fungsional umum, dan funsional tertentu. Bidang Sumberdaya manusia, Bapak/Ibu sekalian, Kami sampaikan ada moratorium CPNS, dari pemerintah tapi kami berharap bahwa dukungan dari Komisi III khusus untuk petugas Lapas dan imigrasi. Ini memang sangat diperlukan antrian panjang di kemigrasian. Baik yang di, baik di Ngurah Rai maupun di Soekarno Hatta, sering menjadi mengganggu. Dan ini memang bukan hanya kesalahan kita Pak Ketua, ada kritik-kritik tentang itu memang ada satu persoalan dan kami sudah menyurati menteri perhubungan bahwa pendaratan kapal pesawatpesawat luar negeri berbadan lebar, pada umumnya jangka padat nya itu masuk jam 12, jam 11 sampai jam 3. Karena mereka turis, Inilah namanya prime time, karena apa? Langsung bisa masuk hotel. Kalau dia datang mendarat jam 8 pagi. Menunggu jam 1 baru masuk hotel. Kalau dia kesorean sampainya, hilang satu hari. Jadi bagi turis, masuk itu adalah masuk hotel jam 12 an. Kalau 5, 6 pesawat numplek pada jam critical antara jam 12 dan ini mau tidak mau antiran pasti panjang. Yang disalahkan selalu petugas imigrasi kami, yang shift-nya SDM nya terbatas sampai-sampai kita dalam mengurangi menambah tenaga kita sekarang visa on board, dari Garuda sudah kita batalkan supaya tenaga kita bisa masuk di dalamnya. Jadi ini memang persoalan kita. Kami sudah sampaikan bahkan di rapat kabinet tentang itu kelihatannya Menteri Perhubungan juga sudah meminta kepada perusahaan penerbangan mengatur tapi tetap mereka mengatakan ya memang begitulah demand dari luar negeri mereka masuk, jam 11 , 12, 13, 14 ini. Paling lama jam 3, sehingga kalau mereka langsung ke hotel masih bisa jalan-jalan sorenya. Kalau kepagian terlambat ke hotel. Ini persoalan yang harus kita selesaikan. Kedepan kita juga kita harus terus menambah untuk pelayanan seperti ini dengan sistem otomatik ya. Ini akan kita, sistemnya akan kita bangun dengan sistem auto get. Masalah implementasi bantuan dan sosialisasi sadar hukum, Bapak/Ibu sekalian, sesuai dengan Undang-Undang implementasi kebijakan bantuan Hukum yang teman teman di sini DPR telah putuskan Implementasi kebijakan tersebut antara lain asisment dana bantuan Hukum di kementrian dan lembaga , sosialisasi undang-undang bantuan Hukum, regulasi meliputi verifikasi, kreditasi, organisasi RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

13

bantuan hukum. Jadi bantuan-bantuan organisasi bantuan hukum yang hendak bekerja sama dengan kementerian hukum dan HAM harus very fight organisasinya. Permintaan verifikasi dan lain-lain yang tidak perlu kami sampaikan secara rinci. Ada program-program penyataan hukum, memang masih minim Pak Ketua, mudah-mudahan nanti dengan peningkatan alokasi anggaran, dan juga keinginan dari beberapa daerah-daerah untuk kita perlu menambah drafter-drafter ini, drafterdrafter di daerah untuk membantu daerah dalam prolegda-prolegda. Sehingga teman-teman DPRD tidak perlu lagi harus bintek ke Jakarta walaupun sulit memang mencegahnya. Tapi Papua ada berkeinginan, tapi memang kita arahkan, jadi mereka mengatakan supaya drafter ditambah disana prolegda dan cara membuat Perda itu bisa dilakukan oleh kabupaten kota disana sehingga bisa di buat penambahan tenaga di Kementerian Hukum dan HAM. Di Papua. Ini memang perlu tambahan bantuan untuk tenaga kita. Mengenai upaya harmonisasi legislasi terutama mensinkronkan produk daerah dengan produk hukum pemerintah pusat melalui kordinasi sinergi. Kepala daerah dengan provinsi kabupaten kota harmonisasi Perda telah diambil langkah-langkah sebagai berikut memfasilitasi perancang peraturan daerah merupakan salah satu tugas fungsi direktorat jenderal, peraturan perundangan dalam rangka melakukan pembinaan teknik dan substantif. Dalam membentuk produk hukum di daerah tahun 2015 telah direncanakan program kegiatan fasilitas pembentukan hukum di daerah untuk 33 provinsi. Penyelenggaraan fasilitas pembentukan hukum di wilayah super sampaikan tadi, penyelenggaraan fasilitasi perancangan produk hukukm di daerah, penyelenggaraan pembinaan rancangan peraturan perundang-undangan di daerah. Dalam hal pemenuhan kebutuhan SDM perancang peraturan perundangan, BSBM telah melakukan perancangan sebagai berikut, saat ini sedang diajukan izin penggunaan pendapatan negara bukan Pajak untuk diklat perancang peraturan perundangan, kepada direktorat jenderal anggaran Kementerian keuangan agar dapat menampung peserta diklat dari instansi lain, dari pemerintah kota, lembaga dan lain-lain. Dilakukan percepatan penyediaan tenaga perancang peraturan perundangan dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penguatan perancang sebanyak 30 orang pegawai pusat dan daerah. Dan perancang peraturan perundang-undangan tingkat pertama sebanyak 150 orang pusat dan daerah. Memperkuat upaya harmonisasi legislasi terutama pada produk hukum di daerah dengan berpedoman peraturan bersama hukum dan HAM dengan mentri dalam negeri Nomor 20 tahun 2012. Bapak Ketua dan anggota yang kami hormati. Perlu kami tambahkan satu hal lagi. Kita juga kami sudah meminta Kepala BKHN untuk membentuk tim . Tim di dalam sinkronisasi dan evaluasi seluruh produk perundang-undangan kita. Mulai jaman Belanda sampai sekarang. Ini tugas berat Pak Ketua, tetapi itu harus kita lakukan. Ini harus diberlakukan supaya proyek ini sinkronisasi, evaluasi seluruh peraturan perundangan yang saling tidak tidak sinkron dan bahkan kontradiktif, ini harus kita selesaikan. Diperlukan waktu yang Panjang tentunya tetapi kami sudah meminta ini harus kita mulai. Untuk itu kami minta dukungan politik dari Komisi III agar ini dapat kita lakukan. Sekian yang dulu dapat kami sampaikan, Bapak/Ibu semua kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul Muwafiq ilaa Aqwamit Thoriq, Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.


14

KETUA RAPAT: Saya baru dengar orang Nias bisa ini ya dari paham NU ya? Baik Bapak/Ibu sekalian, oh boleh silakan pak MENTERI HUKUM DAN HAM RI Habis lupa tadi, ini karena Bapak Ketua. Jadi terpidana mati sekarang ini Pak Ketua narkotik 27 di lapas kita, sudah ada yang kemarin berat hati kita harus sampaikan di eksekusi, itu terpidana mati narkotika kalau narapidana teroris ada 254, terpidana mati teroris ada 2 orang. Terpidana mati umum ada 74 orang. Jumlah 133. Jadi ini data untuk kami sampaikan kepada Bapak/ibu sekalian. Terima kasih.

KETUA RAPAT: Baik, Terima kasih, Yang kami hormati kementerian hukum dan HAM dan seluruh jajaran dan Bapak/Ibu Anggota Komisi III yang kami hormati. Yang baru datang mungkin nanti perkenalkan sekaligus atau mau sekarang, Pak Herman mau memperkenalkan dulu atau tidak, karena ada Pak Romi juga ini. Mungkin bisa, tadi kita sudah perkenalkan diminta oleh Fraksi PDI Perjuangan. Sebelumnya yang lainnya harus diperkenalkan dulu. Apalagi Pak Romy ini juga merangkap Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan. Kami persilakan dulu Pak Romy silakan Pak F-PPP (IR. H. MUHAMMAD ROMAHURMUZIY, MT) Pak Ketua, saya tidak urusannya dengan ketua umum ini. Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pak Ketua dan Pimpinan yang saya hormati, Pak Menteri Hukum dan HAM, Serta rekan-rekan Anggota Komisi III. Nama saya Muhammad Romahurmuziy, panggilan Romy, Saya kira sudah telalu kita menghiasi berita televisi untuk diperkenalkan lagi Saya baru diperiode ini masuk di Komisi III untuk memberikan apa perspektif yang lebih baik Indonesia kedepan karena memang persoalan yang mengemuka sejak presiden dilantik ini persoalan hukum. Jadi memang kita harus fokus ke persoalan hukum sehingga Pak Menteri Hukum dan Pak Azis ini betul-betul memiliki ukuran senteral dalam 5 tahun kedepan. Apalagi banyak tandingan-tandingan belakangan ini jadi ini persoalan hukum sebenarnya. Terima kasih. Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.


15

ANGGOTA F-PDIP (MASINTON PASARIBU, SH.): Nama saya masih Masiton Pasaribu, anggota Komisi III, daerah pemilihan DKI Jakarta II. Terima kasih Pak Menteri. F-PG (H. AHMAD ZACKY SIRAD) : J fraksi Golkar daerah pemilihan Jabar 11 dari Tasik. Terima kasih. (KETUA RAPAT): Silakan Ibu Dwi, Dwi Ria Latifa F-PDIP (DWI RIA LATIFA, SH, M.sc.): Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Nama saya Dwi Ria Latifa dari fraksi PDI Perjuangan, daerah pemilihan kepulauan Riau.

F-PG (H. ANDIKA HAZRUMY, S.Sos): Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Nama saya Andika Hazarumy Fraksi partai Golkar daerah pemilihan Banten 1 Pak. Terima kasih. KETUA RAPAT: Pak Asrul kami persilakan. F-PPP (Drs. H. HASRUL AZWAR, MM.): Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Hasrul Azwar Partai Persatuan Pembangunan, Dapil 1 Sumatera Utara, A-50

KETUA RAPAT: Silakan Pak Nasir, Pak Adit? F-PPP (H.M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, SH, MH): Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Aditya Mufti Ariffin dapil Kalimantan Selatan 2, A-539. Terima kasih Ketua. Partai Persatuan Pembangunan.


16

F-PG (Dra. WENNY HARYANTO, SH): Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Wenny Haryanto, Bekasi.

Fraksi Partai Golkar, Dapil Jabar 6, kota Depok kota

F-PAN (H. MUSLIM AYUB, SH, MM): Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Muslim Ayub, Nasional.

Dapil 1 Aceh,

Nomor anggota 458.

Dari Partai Amanat

ANGGOTA KOMISI III DPR RI: Saya tidak usah nama karena dia sahabat saya, paling tidak Pak Laoly, itulah kalau kehendak Tuhan. Bagaimana Bapak saya temani di KPU, kita siang malam sampai pagi waktu Bapak tidak terpilih. Pening kepala Bapak waktu itu. Tapi karena kehendak tuhan Bapak jadi menteri. Selamat Pak, kerja yang baik, kami akan mendukung. Terima kasih.

F-GERINDRA (Drs. WENNY WAROUW): Terima kasih. Pak Menteri Nama saya Wenny Warouw, Saya adik nya Pak Nurdin, Bapak pergi saya ganti Pak. Jadi masih ada mantan Polri disini, Saya Dapil Sulawesi Utara, Fraksi Gerindra. Terima kasih. KETUA RAPAT: Pak Didi sudah ya? Bu Rohani silakan. F-PKB (Hj. ROHANI VANATH): Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Saya Rohani ... Fraksi PKB, dapil Maluku. Terima kasih F-HANURA (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO): Terima kasih. Eh saya Dossy Iskandar Prasetyo Terima kasih Ketua.

Fraksi Partai Hanura dari Jatim VIII.

KETUA RAPAT: Baik terima kasih ya sudah semua ya. Baik kalau tidak ada lagi dengan berakhirnya paparan dan over ...... daripada Menteri Hukum dan HAM terhadap RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

17

kebijakan-kebijakan dan strategi di tahun 2015 yang akan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kami persilakan kepada Bapak Ibu anggota Komisi III yang ingin mendalami hal-hal yang telah sampaikan atau memberikan masukan kepada Saudara Menteri Hukum dan HAM pada pagi hari ini. Kami persilakan Pak John. F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH): Terima kasih Ketua. Pimpinan Komisi III dan Ibu-ibu/Bapak-bapak Komisi III yang saya hormati, Bapak Menteri Kumham beserta jajaran yang saya hormati. Kita lakukan pendalaman yang masalah ringan-ringan saja dulu Pak Menteri. Ini kami sampaikan, menindaklanjuti hasil kunjungan-kunjungan spesifik kami maupun kunker kami ke beberapa daerah. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh yang telah dibuka oleh pimpinan rapat, tadi bahwa kami telah melakukan beberapa kunjungan spesifik, ke beberapa Lapas maupun beberapa rutan di Indonesia. Sangat-sangat sedih hati kami. Melihat apa yang terjadi sebagaimana juga disampaikan oleh Bapak menteri tadi ada beberapa rutan yang memang sangat-sangat over ke capacity. Ada yang satu kamar itu 9 orang, 8 orang, yang antara kasur-kasunya itu sudah sudah bertemu jadi tidak ada ruang gerak. Apalagi itu rutan atau lapas yang ditempati oleh perempuan. Oleh wanita. Sungguhsungguh sangat saya melihat Saya melihat sungguh-sungguh sangat tidak manusiawi. Berkenaan dengan ada rutan bahkan, di Manado Itu dia sudah dibangun tetapi tidak bisa di tempat. Karena saya tanya pada waktu itu kepada kepada lapas ya lapas itu di Manado di Kota Manado. Saya tanyakan kenapa itu enggak ditempatin karena apa namanya disainnya tidak tidak tidak benar kalau menurut pendapat saya kalau itu ditempatin itu juga sudah sangat membantu dan biayanya juga tidak tidak begitu banyak untuk merenovasinya sehingga rutan tersebut dapat ditempati sebagaimana mestinya. Yang lebih parah lagi Pak Menteri bukan itu saja rutan-rutan dan lapas-lapas tersebut tidak terawat bahkan eternitnya saja tidak ada uang untuk memperbaikinya jangankan untuk menambah tempat atau kamar itu internitnya saja kami enggak mampu Pak, tidak ada biayanya untuk memperbaiki itu. Jadi berkaitan dengan hal tersebut apa langkah-langkah Yang Pak Menteri berikut jajarannya yang akan Pak Menteri lakukan terhadap hal itu, itu terhadap rutan. Terus yang terhadap imigrasi imigrasi ada beberapa pengaduan terhadap kami bahwa di daerah-daerah kalau di Jakarta dan saya sendiri yang berkaitan dengan pengurusan paspor ya saya pikir karena itu sudah cukup baik ya sudah cukup baik pelaksanaannya tetapi di daerah itu masih ada ya imigrasi-imigrasi itu yang memungut kalau tidak melalui calo itu formulirnya yang habis atau antrinya sampai sore dan lain sebagai macamnya. Itu masih banyak pengaduan-pengaduan yang diberikan kepada kepada kami. Berkaitan dengan itu juga langkah-langkah apa ya yang Pak Menteri berikut jajarannya, berkaitan dengan dirjen yang berkait eh yang terkait untuk menyelesaikan program-program itu. Saya pikir untuk menghemat waktu karena cukup banyak juga kawan-kawan anggota Komisi III yang hadir saya mulai dengan yang ringan-ringan dulu Pak Menteri ya karena menurut hemat saya keberhasilan suatu instansi itu terlihat dari dari yang kasat mata dan ini yang saya paparkan ini adalah pekerjaan Pak Menteri yang dapat dilihat secara kasat mata. Dan ijinkan nanti saya akan melakukan pertanyaan lagi yang lebih dalam sama Pak Menteri. RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

18

Terima kasih. Wabillahitaufik Walhidayah, Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. ANGGOTA KOMISI III: Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan Pak. ANGGOTA KOMISI III: Terima kasih. Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan Komisi III. Saya tidak memperkenalkan sudah saya perkenalkan tadi. Yang saya hormati Bapak Menteri beserta jajarannya. Saya Pak John bukan ringan-ringan ini yang berat-berat ada ringan-ringan juga yang harus saya sampaikan dalam forum yang berbahagia ini. Yang pertama punya ku pokok permasalahan Kemenkumham yang barangkali selalu menghadapi masalah yang sama antara lain tentang lembaga pemasyarakatan yang over kapasitas, bandar narkoba yang beroperasi dari lapas ke lapas harmonisasi raperda di kanwil yang masih belum berjalan maksimal dan permasalahan imigrasi dan lain sebagainya. Saya akan mengkritisi menyangkut dengan beberapa dirjen yang dibawah bapak. Yang pertama Dirjen Administrasi Um ataupun AHU. Saya tidak berbicara menyangkut persoalan antara internal partai yang selama ini merebak di kalangan kita. Saya menyampaikan hal-hal yang betul-betul yang harus kita perbaiki ke depan pada saat bapak menjadi menteri. Yang pertama pemberian grasi, pemberian grasi tidak lepas dari peran bapak sebagai menteri dalam hal ini juga Dirjen AHU. Semoga konsisten untuk menolak permohonan grasi dari terpidana kasus narkoba, jangan hanya dijadikan sebagai ajang pencitraan. Bulan Desember 2014 Menkumham ada menawarkan grasi kepada terpidana Eva Bande ya saya runut apa persoalannya. Malahan Menkumham langsung menghubungi kalapas tempat Eva Bande ditahan untuk mengajukan grasi kepada presiden dan diajukan tanggal 5 Desember 2014 dan dikabulkan tanggal 15 Desember 2014. Ada apa ini hanya berselang 5 hari. Ini adalah sumber majalah Detik dan sumber majalah Tempo bukan sumber dari Muslim Ayub. Itu yang pertama. Apa pertimbangannya dan kenapa Eva Bende yang ditawari grasi bagaimana dengan aktivis lain apa karena Eva Bande ini adalah mantan kader partai yang tempat saudara naungi pada saat sekarang ini. Ini jelas mungkin kami juga ada juga orang-orang kami di partai-partai dengan limit waktu 5 hari langsung dikabultkan dan diumumkan pada saat tanggal 21 Desember oleh Jokow di Ciracas dengan alasan kemanusiaan. Kita akan lihat nanti saya juga akan RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

19

berusaha mengajukan keluarga saya apa karena ada masalah ini apakah dikabulkan atau tidak, saya akan ikuti. Jadi Pak Menteri yang saya hormati dalam kasus-kasus termasuk dengan terpidana ini apalagi yang namanya narkoba ini harus betul-betul kita teliti. Memang persoalan ini ada diperbolehkan dan diatur oleh Pasal 6 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Garasi. Namun kami mohon apa pertimbangan ini Pak Menteri harus menyampaikan kepada kami supaya kami mengerti dari persoalan-persoalannya. Bapak Menteri ataupun rekan-rekan sekalian, kalau memang alasan kemanusiaan semua alasan kemanusiaan terpidana narkoba ini ada yang dihukum mati kemanusiaan juga , ada yang barangkali di hukum 15 tahun kemanusiaan juga ini ter fokus kepada kita apakah ini layak tidak nanti kami mohon penjelasnya. Yang kedua Dirjen Permasyarakatan, jadi ini masing-masing dirjen barangkali ada, saya tidak tahu tadi terlambat masuk over kapasitas rumah tahanan lembaga permasyarakatan lapas secara nasional rutan Lapas sebanyak 1.110. 110.116 lapas. Tapi realisasinya terisi hanya 164.082. Berarti artinya kelebihan sekitar 53.963 rata-rata 49% lapas secara nasional mengalami over kapasitas. Apa rencana dan strategi Menkumham untuk membenahi terkait hal ini. Jika solusinya adalah membangun lapas baru itu bukan solusi melainkan menambah beban negara. Sebaiknya kami menyarankan Kemenkumham berkoordinasi dengan penyidik Polri dan jaksa agar tersangka tidak langsung ditahan di lapas ataupun rutan, mekanisme penahanannya adalah rumah atau tahanan kota, kami ulangi penahan rumah atau penahanan kota bisa menjadi solusi mengurangi penghuni Lapas dan rutan. Yang berikutnya menyangkut dengan rumah penyimpanan bahan sitaan, rampasan atau rupbasan. Masalah lain adalah mengenai rumah penyimpanan barang sitaan ini rupbasan sesuai dengan Pasal 44 KUHAP Pasal 27 ayat (1), PP Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Saat ini dari segi SDM infrastruktur rupbasan kurang layak. Hanya terdapat 60 buah rupbasan di seluruh Indonesia padahal secara khusus yang menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 04PR07-03 tahun 85 tentang organisasi dan tata kerja rumah tahanan negara dan rumah penyimpanan benda sitaan negara jumlahnya harus ada sebanyak 210 rupbasan. Kami mengharapkan apa rencana dan strategi menkumham untuk membenahi atau merevitalisasi rupbasan sudah 30 tahun lebih rupbasan ini diatur dalam undang-undang dan PP dan keputusan Menkumham tetapi belum ada perkembangan dan perbaikan yang signifikan. Yang terakhir barangkali Dirjen Perundang Undangan. Kualitas dan kuantitas perancang perundang-undangan Dirjen PP memiliki personil perancang peraturan perundangundangan yang ada di nasional maupun daerah sesuai dengan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-Undangan Harmonisasi Raperda dan melibatkan kanwil Kemhumham banyak daerah yang menyerahkan kegiatan ini kepada pihak swasta dan kampus, kenapa kita serahkan kepada pihak swasta dan kampus apakah karena tenaga perancang yang dimiliki Kemenkumham tidak berkompeten. Parameter HAM dan pembentukan perda Kemenkumham dan ..... memiliki peraturan bersama menteri nomor 20 tahun 2012 tentang dan nomor 77 tahun 2012 tentang parameter HAM dan pembentukan perda sejauh ini saya belum melihat peraturan ini efektif karena masih banyak perda yang kurang bersahabat dengan HAM misalnya perda terkait hak asasi penyandang cacat dan kehidupan sehari-hari. Ini mohon barangkali ada solusinya sesuai dengan konsep revolusi mental dan Nawa Cita apa konsep strategis Kemenkumham untuk mengefektifkan peraturan ini.


20

Terakhir Pimpinan Komisi III mengenai Dirjen Imigrasi. Saya terus terang bapak sekalian ada satu Lapas yang barangkali di daerah saya yang tertinggal yang over kapasitas. Pada saat Menteri Hamid Awaludin, Patrialis Akbar, Amir Syamsuddin sudah kami usulkan ini kapasitasnya adalah 75 orang dan sampai saat ini 500 penghuninya. Dan kemarin Bupati Aceh Tenggara sudah menyerahkan kepada dirjen Bapak pada masa Pak Amir Syamsuddin. Ini tolong barangkali ditindaklanjuti. Terakhir Dirjen Imigrasi mengenai tangkal pengedar narkoba. Pernyataan Presiden Joko Widodo Indonesia darurat narkoba. Imigrasi sebagai penjaga pintu gerbang keluar masuk Indonesia memiliki peran yang sangat penting. Apa rencana strategis Dirjen Imigrasi untuk menangkal peredaran narkoba yang dengan mudah keluar masuk Indonesia sebagaimana koordinasi dengan instansi lain semisal Bea Cukai. Terima kasih. Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: .... tenang dan pimpinan ya ya dari kiri, kanan balik lagi ke kiri Pak gantian ya Pak kita bagi fraksi-fraksinya. Silakan Pak Romi dari PPP. F-PPP (H.M ROMAHURMUZZY, ST, MT): Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. Selamat siang salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan dan Pak Menteri yang kami hormati. Selalu yang menjadi persoalan di kita ini adalah over crowded dan yang menjadi jawaban klasik adalah memang keterbatasan anggaran. Saya berpikir setelah terinspirasi melihat satu film dokumenter yang pernah saya sampaikan juga kepada Pak Menteri Tears and Blood Behind Made In China terlepas dari kontroversi yang melatari persoalan itu apakah memungkinkan di dalam terobosan kita melakukan kemasyarakatan para narapidana kita bekerjasama dengan sejumlah perusahaan yang memang bersedia untuk memasyarakatkan para narapidana kita dalam tenaga kerja yang bernilai ekonomi sehingga dengan demikian mereka tidak canggung lagi hanya sekedar memiliki keterampilan ketika dididik didalam lapas tetapi memang sudah bergabung dengan perusahaan yang mau bekerja sama tentu dengan prosedur yang diatur kemudian dan tidak memungkinkan adanya juga pelarian-pelarian yang bisa dimanfaatkan dengan adanya pola kemasyarakatan itu. Kalau itu bisa dilakukan setelah penilaian terhadap sejumlah narapidana yang memang cukup lama masih masa tunggu apa lepasnya dan ditinjau dari apa kelakuannya maka akan lebih memungkinkan kita memiliki solusi jangka pendek dalam waktu singkat karena dalam level menengah ke bawah saat ini sebenarnya di Indonesia tingkat pengangguaran sudah pada level yang cukup rendah sehingga memang kalau mereka memiliki keterampilan yang memadai sebagaimana dipertontonkan oleh Saudara Bob Hasan ketika di Nusakambangan rasanya itu juga menjadi hal yang menarik begitu kalau itu kemudian bisa dilakukan disejumlah lapas di Indonesia bekerjasama dengan pabrikan di lokasi yang di dekat situ. Nah apakah memang ini secara hukum RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

21

memungkinkan kalau memang belum kendala peraturannya di mana dan apakah secara praktek di sejumlah negara ini bisa dilakukan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Menteri ini yang ringan-ringan saja karena sebagai solusi kami mendapatkan beberapa masukan dari beberapa daerah yang terkait sejumlah konflik lahan itu antara lain juga masih merupakan sisa atau warisan dari zaman kolonial yang pada saat itu banyak badan-badan hukum kita yang berbentuk NV yang sampai sekarang kemudian klaim-mengklaim antara NV ini dengan lembaga-lembaga baru atau yang mengokupasi lokasi itu muncul nah yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana penyikapan terutama dari Direktorat Jenderal AHU saya kira terkait dengan keberadaan badan hukum NV ini yang sampai saat ini di beberapa tempat juga masih muncul sebagai salah satu pemicu konflik terkait dengan kepemilikan-kepemilikan properti yang mereka wariskan sejak jaman sebelum Indonesia merdeka. Saya kira itu saja Pak Menteri, selamat bekerja. Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wallaikumsallam warrahmatullaahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ini ya PDIP dulu ya ini kan belum ada PDIP ke Pak Junimart. F-PDIP (DR. JUNIMART GIRSANG, SH, MBA, MH): Ya terima kasih Pimpinan. Pak Menteri dan jajarannya. Ada 3 persoalan pokok yang harus saya sampaikan. Yang pertama tentang rencana untuk merekrut TNI. Pertanyaan saya apa parameter dari kementerian Hukum yang menjadi pertimbangan tanpa resiko merekrut mereka menjadi petugas di lapas dan menjadi pegawai negeri yang pensiun 58 tahun karena bagi saya sebenarnya alangkah lebih bijaksananya lebih cerdas mungkin apabila Kementerian Hukum lebih memperhatikan atau mengambil mengambil para pegawai dan bahkan mungkin honorer yang setahu saya banyak sekali honorer di departemen kementerian itu yang tidak dibina mentalitasnya. Kenapa tidak mereka saja yang dibina mentalitasnya diberikan pendidikan khusus selama 3 sampai 6 bulan saya kira cukup karena KPK juga paling lama 6 bulan kok Mereka bisa itu. Artinya Kementerian Hukum dan HAM juga lebih memperhatikan fungsi ketenagakerjaan yang selama ini tidak diperhatikan secara profesional lah kenapa tidak mereka saja diangkat menjadi pegawai negeri. Kenapa yang dari TNI yang sudah bekerja selama ini terlepas dari mereka punya mental tetapi bagi saya itu bukan merupakan jaminan. Seandainya misalnya kalau dari kementerian ya mudah-mudahan belum ada MoU secara pasti memasukan para tentara-tentara ini ke lapas dan diangkat sebagai pegawai negeri apakah mereka ini betul-betul bisa menjadi organ yang tidak bisa Pak me-minimize juga akan terjadi seperti apa yang kita lihat selama ini di rutan dan atau di lapas. Tolong nanti Pak Menteri memberikan sedikit pencerahan kepada kami mengenai ini. Yang kedua tentang PB pembebasan bersyarat. Kita semua tahu bahwa saat ini sudah diatur dalam pasal yang konkrit ya Pasal 15 ayat (1) KUH Pidana. Dan pemberikan PB ini juga saya pernah baca tulisan kementerian melihat aspek RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

22

legalitas filosofis dan sosiologis artinya apa artinya secara tegas dan jelas undangundang sudah mengatur tentang PB. Kalau tadi Pak Menteri agak galau tentangan kedudukan Lembaga PB ini karena intervensi dari lembaga penegak hukum lain yang haus akan penghukuman. Mereka sudah selesai bekerja dalam tingkat penyidikan, dalam tingkat penuntutan termasuk KPK yang saya tahu selalu ribut apabila kementerian memberikan hak ini kepada orang berhak. Kami hanya meminta kepada menteri agar tidak terbelenggu dengan urusan intervensiintervensi ini apalagi dihubungkan dengan PP 99/2012. Harapan saya Kementerian Hukum dan HAM harus punya sikap tidak boleh terpengaruh dengan para sukarelawan tidak boleh terpengaruh dengan LSM kalau hukum sudah mengatakan secara jelas beberapa tahun yang lalu ini kan Pasal 51 sudah lama, 15 sudah lama ini Pak, ini kan tinggalan Belanda ini tapi masih bagus. Ini saja yang harus diterapkan tanpa mau ya terbelenggu oleh suara-suara yang haus akan penghukuman itu. Ini hak namanya hak harus di dilakukan, kalau tidak Kementerian Hukum dan HAM lah yang melanggar hak jadidnya nanti. Ini perlu Pak di disikapi juga ini. Tentang remisi juga ini hak kita tahu filosofi kalau dulu kan ....... penjaraan menghukum, menghukum dan tidak ada pertimbangan kemanusiaan. Tetapi dengan berubahnya nama menjadi lembaga permasyarakatan seseorang masuk ke sana untuk dibina agar bisa dimasyarakatkan kembali. Ini merupakan filosofi yang tidak boleh kita geser, tidak boleh geser kembali kepada yang tadi kita juga mendengar apabila ya lembaga kementerian ya dirjen memberikan hak-hak ini kepada narapidana selalu ada suara-suara sumbang tentang remisi, kalau tadi PD sekarang tentang remisi. Ini hak dari seseorang narapidana yang harus diberikan dan kementerian tidak perlu khawatir sepanjang hukum mengatur secara tegas tanpa tafsir ini harus Pak Menteri menajalankan ini tidak boleh tidak. Kami di Fraksi PDI Perjuangan Komisi III akan mendukung langkah menteri sepanjang memberi berjalan dalam koridor hukum yang sudah ada dan tidak dibuat hukumnya kembali. Demikian terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Baik terima kasih Pak Junimart. Silakan Pak. ANGGOTA KOMISI III: Pak Azis Pimpinan

KETUA RAPAT: Ya kan PDIP sudah Pak saya ganti dulu ke Gerindra. Silakan Pak Martin. F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT, SH): Ya. Saudara-saudara yang saya hormati. Saya kira memang betul kalau soal masalah lapas ini perlu prioritas di perhatikan oleh Bapak Menteri karena berita-berita mengenai adanya kebakaran di lapas adanya pelarian orang adanya manajeman lapas yang sering dipertanyakan orang saya kira harus prioritas dibenahi sebab itulah yang dikenal orang sebagai wajah Kementerian Hukum dan HAM. Nah pengalaman yang saya lihat pada waktu RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

23

kebakaran di Tanjung Busta, kebakaran di Labuan Ruku di Batubara itu semua karena adanya kerusuhan yang diakibatkan oleh napi-napi narkoba karena lebih dari 50% tahanan itu warga, warga binaan itu adalah napi-napi narkoba. Dan yang membuat keresahan mereka adalah bahwa adanya peraturan pemerintah yang memberikan batasan memperketat pemberian remisii kepada mereka. Oleh karena itu saya kira bagus adanya ide Kementerian Hukum membuat satu kajian seminar dengan mempertimbangkan segala aspek sehingga soal pembinaan warga binaan ini jangan menjadi masalah yang membuat adanya meletus adanya kebakaran-kebakaran, adanya persoalan-persoalan di lembaga pemasyarakatan. Mungkin undang-undang pemasyarakatannya sendiri pun sudah harus kita perbaiki. Karena memang itu penting dalam rangka ini saya lihat ada ide membuat CCTV itu saya kira bagus itu harus diintensifkan ada juga saya lihat di beberapa Lapas yang sudah melakukan tapi membuat itu sinerji secara terorganisir oleh kementerian sampai ke pusat itu bagus sekali. Kemudian saya kira juga soal menggunakan tenaga TNI dalam rangka keamanan itu baik karena persoalan yang dihadapi oleh Kementerian Hukum adalah keterbatasan tenaga dan tidak ada anggaran untuk menambahkan tenaga itu. Maka kalau bekerjasama dengan TNI maka itu akan bisa memperkuat pengamanan karena seperti di Labuhan Ruku pada waktu dia kebakaran itu napinya menjadi sangat hampir 1000 orang 80% itu adalah dari narkoba, itu pengamannya malam hari itu hanya 4 orang jadi memang wajar kalau itu menjadi perhatian tetapi saudara menteri harus siap kalau orang mengatakan bahwa menggunakan tenaga TNI dianggap sebagai bagian dari militerisme. Jadi memang harus ada kesiapan dalam rangka menjelaskan itu tapi yang lain yang penting adalah bagaimana ke depan membuat tahanan-tahanan narkoba ini ini harus dipikirkan kalau membangun adanya lapas-lapas baru tetapi bagaimana merencanakan agar tahanan narkoba itu tersendiri. Memang BNN membuat satu model rumah tahanan binaan di beberapa tempat yang sudah kita tinjau tapi sangat mahal biayanya sangat besar sekali itu seperti hotel jadi hanya terbatas orang 100 orang, 150 orang yang bisa ikut di dalam program itu dengan biaya yang sangat besar dengan para pendidik yang sangat besar dan itu tidak bisa menjangkau sebab saya lihat lebih dari 50% para tahanan di Indonesia itu adalah napi-napi narkoba. Jadi kalau yang dilakukan oleh BNN itu enggak sampai mencapai 500-600 orang didalam programnya itu sudah membutuhkan daya yang sangat besar sekali. Nah saya kira ada koordinasi saya kira berkoordinasi dengan BNN bagaimana membuat model yang sederhana tidak usah seperti model BNN itu tetapi bisa menjadi usaha untuk mengatasi adanya para tahanan-tahanan narkoba. Salah satu saya kira yang penting adalah soal penyebaran juga saya lihat misalnya di kampung Pak Menteri di Kaban Jahe itu Lapasnya itulah kapasitas 16 orang yang ada di sana 52 orang jadi tidur saja mereka enggak ada tempat gitu. Tetapi di misalnya di Sida Manik ada lapas yang dibuat kapasitasnya untuk ratusan orang hanya terdiri dari 20 orang. Jadi saya kira memang penyebarannya itu penting bisa selalu dilihat dimana yang masih kosong sebab ada juga tempat-tempat yang masih bisa menampung banyak orang. Nah salah satu saya kira kita tetap usul adalah soal mutasi Pak Menteri. Mutasi ini penting supaya tidak ada kemungkinan adanya terkooptasi kepentingan daripada penyelenggara para penjaga dengan para napi. Jadi mutasi itu harus betul-betul kontinyu dilakukan jangan terlalu lama seseorang didalam jabatannya di lapas. Nah soal Undang-Undang Peradilan Anak kita sudah buat itu 2 tahun yang lalu, itu mengandung konsekuensi yang besar sekali yang memang waktu itu sangat sulit kita pikirkan bagaimana bisa melaksanakan itu karena adanya rumahrumah penampungan anak dan ini saya kira harus juga bagian daripada perhatian RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

24

Pak Menteri karena kita melaksanakan Undang-Undang Peradilan Anak yang baru dengan pikiran yang baru. Nah ini harus dilihat dalam rangka penambahan lapas lapas tadi bagaimana mengkaitkan juga dengan rumah-rumah penampungan anakanak rumah-rumah anak-anak yang menjadi para anak-anak binaan kita. Nah kami kemarin ke Balikpapan kami mengunjungi rumah penampungan para imigran gelap dan dibanyak tempat imigran gelap yang kita tampungitu semakin bertambah. Sedangkan penampungannya tidak pernah bertambah rumah kepala imigrasi itu yang dijadikan tempat penampungan dan jumlahnya pun saya kira data daripada Kementerian Hukum dan HAM bisa-bisa berubah-rubah bukan karena orangnya sudah pergi tetapi orangnya sudah membaur dengan rakyat sehingga disulap lagi datanya supaya jangan kelihatan bahwa banyak hilang. Banyak hilang sudah masuk ke masyarakat padahal itu yang kita mau cegah jangan sampai orang-orang yang tadinya mau berpindah ke Australia atau ke tempat lain malah justru dengan cara kita tertampung membaur dalam kehidupan masyarakat, jadi penambahan penduduk luar yang menampung di masyarakat kita. Nah saya kira Pak Menteri memang lapas itu adalah wajah kita menegakan hukum dan juga hak-hak kemanusiaan. Jadi kalau Pak Menteri menunjukkan ada perubahan dalam rangka pembinaan pengelolaan lapas yang baik itu kita sudah menunjukan wajah Indonesia yang manusiawi, yang tegas dalam rangka penegakan hukum. Demikian saudara Ketua, terima kasih. KETUA RAPAT: Baik terima kasih. Dari PKS ya atau Hanura ya. Ya Pak. ANGGOTA KOMISI III): Terima kasih Ketua. KETUA RAPAT: Saya kasih ke Pak Abu. Hanura dulu. ANGGOTA KOMISI III: Oo boleh kalau Pak Ketua ijinkan. KETUA RAPAT: Silakan Hanura. F-HANURA (DR. H. DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH, M.Hum): Baik terima kasih Ketua. Dossy Iskandar A-554. Pak Menteri yang saya hormati dan semua jajaran yang hadir. Beberapa hal tadi sempat disampaikan karena dan saya juga membaca secara sumir begitu tapi beberapa yang sumir itu catatan saya adalah tugas ke RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

25

depan ingin membantu dan menunjang pemerintah daerah melalui perancangan fasilitasi perancangan perundang-undangan dan pembinaan perancangan perundang-undangan. Ini tentu sangat baik gitu dalam konteks itu. Karena kita melihat banyak temuan perda yang disintegratif sifatnya terutama pada persoalan ketaan berpemerintahan kemudian menguatkan kekuasaannya di daerah dan perspektif HAM. Itu beberapa perda yang ratusan atau bahkan ribuan itu yang banyak diterima oleh Kementerian Dalam Negeri itu persoalannya pada hal-hal yang seperti saya sampaikan tadi. Nah karena itu inisiatif untuk koordinasi di Kumhamda ini hendaknya juga diwaspadai soal intervensi pemikiran dalam menyusun perundang-undangan daerah dalam konteks check and balances Pak ini supaya juga diberikan stressing di dalam nanti dalam melakukan fasilitasi perancangan perundang-undangan maupun pembinaan perancangan perundangundangan. Nah kemudian yang kedua ini tentu pararel dengan itu karena didalam salah satu program yang ingin dijalankan adalah revitalisasi dan penguatan Mahkumjakpol kalau enggak salah, itu istilah yang saya baca mungkin disini. Ini jangan sampai melakukan pengulangan pada posisi Mahkejapol di zaman sebelum kita lakukan ....... pemikiran kita. Kenapa begini jadi jangan sampai revitalisasi dan penguatan yang dimaksudkan tercabut dari akar sekali lagi mekanisme check and balances karena ditataran teknis itu tentu potensial untuk dijadikan alat memihak pada siapa yang kuat aksesnya kepada forum itu jadi dalam praktek selama ini yang kita temui adalah seperti itu. Nah tentu ini akan mengalir ke daerah ini potensial terjadi penyimpangan yang sangat luas kelihatannya sederhana Mahkumjakpol ini dan dikaitkan dengan keinginan atau menjalankan program fasilitasi perancangan itu bisa ...... intervensi cara berpikir rancang itu di daerah kemudian menyusupkan pikiran-pikiran yang ke depan itu sangat tidak menguntungkan bagi tidak sekedar para pencari keadilan nah karena itu saya berharap Kumham itu jangan menganggap sederhana forum Mahkumjakpol ini sekali lagi jangan dianggap sederhana. Kemudian lebih luas dari itu tentu jangan sampai nanti merusak cara atau sistem berpikir hukum progresif sebab ini kalau dibiarkan kemudian awalnya hanya forum untuk meringankan tugas-tugas birokrasi pada pelayanan-pelayanan publik. Tapi forum ini melibatkan instansional yang sesungguhnya terikat pada apa yang saya sebut dengan mekanisme check and balances tadi karena ini perlu di pahami atau di catat dan kemudian ada kehati-hatian dalam pelaksanaan mervitalisasi dan menguatkan forum Mahkumjakpol ini karena jangan sampai nanti orientasi menghilangkan orientasi yang penting birokrasi lancar nah ini bahayanya beberapa tahun kemudian bahwa kita akan merusak cara menyusun atau menyisipkan pikiran melalui norma yang akan menjadi kaidah-kaidah dalam perda itu. Beberapa hal lain mungkin barangkali soal pelayanan ya baik itu di Imigrasi, Lapas di AHU karena ini juga menyangkut kepentingan bangsa. Jadi mungkin Kumham juga perlu menerapkan apa total quality control Pak untuk menjalankan fungsi ini karena setiap saat itu ada perubahan-perubahan yang harus direspon secara cepat kalau tidak mungkin mental birokrasi kita kemudian ..... baik kemudian ndak sengaja ada dirubah-dirubah dengan cara karena kemalasannya atau tidak ada rotasi, frustasi karena posisi enggak pernah mendapat promosi dan sebagainya Kemudian untuk HAKI barangkali Pak ini beberapa kali kemarin kita juga menerima pengaduan masyarakat yang putusan-putusan tadi itu telah menjadi sengketa didalam proses pengadilan. Nah barangkali ini juga perlu ditingkatkan kecermatan dan kehati-hatian didalam memberi keputusan soal hak kekayaan intelektual ini supaya tidak terjadi atau menimbulkan sengketa yang berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat.


26

Kemudian yang terakhir dari saya, saya pikir sangat menarik Pak apa yang disampaikan rekan saya tadi Mas Romi dari PPP soal warga binaan yang telah selesai menjalankan ..... nya. Ini barangkali perlu diambili inisiatif untuk melakukan bahwa kemitraan apakah dengan Kementerian Tenaga kerja atau juga dengan kementerian-kementerian lain yang potensial dapat menampung atau pihak swasta untuk menyalurkan apa yang tadi di sampaikan oleh Mas Robi tadi sekalian itu apakah juga perlu dipikirkan atau mungkin sudah ada yang saya tidak tahu persis struktur didalam kementerian itu perlu direktorat penyaluran SDM mantan apa warga binaan ini. Itu Ketua. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik terima kasih. Dari PKS. Silakan Pak Nasir. F-PKS (M. NASIR DJAMIL): Pak Aziz. Dalam Tatib memang hak bertanya itu hak anggota tapi saya mau tanya sama kapoksi, ijin ya kapoksi. Saya harus minta ijin dulu Pak Aziz sebab tadi kapoksi mau bicara juga. Baik terima kasih Pak Aziz. Pak Menteri Pak Yasonna H. Laoly, Para direktur jenderal atau dirjen yang hadir disini dan juga para jajaran yang saya hormati. Ini adalah pertemuan pertama kita Pak karena kemarin kita masih silang sengketa tentang KIH dan KMP tapi hari ini kita sudah rujuk dan mudah-mudahan rujuk ini akan bisa terus bersinergi. Pak Menteri Pak Yasonna H. Laoly yang saya hormati. Pertama terkait dengan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama terkait dengan rekrutmen calon hakim. Dimana hari ini memang dibutuhkan payung hukum terkait dengan rekrutmen calon hakim tersebut kita tahu bahwa peralihan status hakim dari PNS menjadi pejabat negara itu butuh payung hukum dan saya dengar katanya Presiden Jokowi didesak untuk menerbitkan peraturan presiden terkait dengan masalah ini. Nah saya mau tanya apakah Perpres ini sudah disiapkan sudah tinggal diteken atau seperti apa karena Pak Yasonna sudah 4 tahun tidak ada rekrutmen calon hakim dan kita tahu bahwa kebutuhan hakim semakin meningkat dan orang untuk mencari keadilan butuh hakim. Nah karenya kalau kemudian sudah 4 tahun rekrutmen hakim ini tidak dilakukan maka ini menurut saya menjadi sangat bahaya bagi dunia peradilan kita. Nah karena itu peraturan presiden sangat dibutuhkan untuk memayungi ini karena saya dengar Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sudah siap sebenarnya untuk membuat ya aturan pelaksana dari peraturan Perpres atau peraturan presiden ini itu satu. Yang kedua seperti yang sampaikan oleh beberapa rekan tadi terkait dengan PP 99 tahun 2012. Hampir seluruh lapas dan rutan yang kami kunjungi ini memang menjadi biang kerok ya menjadi biang kerok kerusuhan-kerusuhan lapas itu bukan disebabkan karena disitu banyak penghuni narkoba bukan bukan karena itu. RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

27

Kebakaran bukan kebakaran barangkali dibakar dan lain sebagainya itu karena mereka semuanya menginginkan agar hak-hak mereka itu diberikan. Jadi PP 99/2012 benar-benar sangat mengebiri serangan-serangan tidak menghargai hak sasi manusia jadi pola penghukuman seharusnya yang harus kita ubah menjadi pola pembinaan tidak tercermin dalam PP ini nah karena itu saya pribadi dan barangkali juga Komisi III mengharapkan keberanian Pak Yasonna H. Laoly untuk mengevaluasi dan mencabut PP ini dan saya kenal betul dengan Pak Yasonna Laoly ini 10 tahun saya sama beliau. Karena itu ini penting karena hampir semua lapas ya mereka semua bicara masalah ini, ya kan bahkan maaf ya maaf Pak Yasonna mereka itu mendoakan hal-hal yang buruk bagi orang menerbitkan PP ini dan biasanya memang Pak Yasonna orang-orang yang didzoIimi itu makbul doannya. Nah saya ingin Pak Yasonna Laoly didoakan oleh para napi ya menjadi lebih baik ke depan. Jadi PP 99/2012 itu barangkali penting untuk diinikan. Nah kemudian yang ketiga Pak masalah imigran gelap, tadi juga sudah disinggung Kita tahu bahwa dan saya dan beberapa teman disini ikut dalam merumuskan Undang Undang Keimgrasian, kita tahu bahwa sekarang imigranimigran gelap, pendatang-pendatang gelap dari luar ke Indonesia itu sudah memang sudah menjadi domainnya core-nya Keimigrasian. Tapi saya yakin dan percaya bahwa orang-orang imigrasi juga tidak begitu kuat menghadapi imigran gelap ini ya dan polisi ketika kita tanya mereka bilang itu sudah core-nya Keimigrasian ya. Pak Yasonna yang menjadi persoalan hari ini adalah ketika imigran gelap itu datang ke Indonesia membawa ajaran-ajaran sesat, ajaran sesat. Kalau dia datang kemari kemudian nikah dengan orang Indonesia kawin dengan orang Indonesia punya anak barangkali tidak masalah. Persoalannya adalah ketika mereka masuk membawa pengaruh-pengaruh ajaran-ajaran sesat ya yang kemudian itu mengacaukan ketertiban di tengah-tengah masyarakat nanti kita juga yang repot ya kan. Nah ini barangkali bagaimana sebenarnya ya Kemenkumham yang mengevaluasi persoalan-persoalan dan saya berharap Kementerian Hukum dan HAM dibawah pimpinan Pak Yasonna H. Laoly ini bisa ya mengevaluasi ini. Dan yang Kelima Pak Yasonna Pak Laoly yang saya hormati saya sebenarnya yang saya sebenarnya saya pribadi sebenarnya ingin sekali membaca paper Bapak ini ya ada Nawa Cita didalamnya karena saya tahu bahwa Nawa Cita ini adalah icon-nya Presiden Jokowi. Tapi Pak Yasonna mohon maaf saya tidak membaca Nawa Cita disini ya. Saya ingin misalnya bagaimana menghadirkan kembali negara dalam rangka melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga negara itu tercermin dalam untuk itu Persija di sini misalnya Nawa Cita yang pertama tadi itu menghadirkan kembali negara dengan melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara bagaimana implementasinya di keimigrasian, bagaimana implikasinya misalnya di PP dan sebagainya barangkali tidak semua tidak 11 ini yang ada sub system tapi paling tidak ada 5 yang saya pikir urgen ketika Nawa Cita itu diimplementasikan. Misalnya bagaimana kemudian membuat negara tidak absen dengan tata kelola pemerintahan yang bersih, yang efektif, demokratis terpercaya seperti apa karena ini icon-nya loh Pak Yasonna icon-nya Presiden Jokowi dan membuat orang terpesona dengan icon ini. Nawa Cita Nawa saya tidak hapal ya saya tidak hapal semua tapi saya yakin percaya Pak Yasonna Laoly hafal. Nawa Cita itu mulai dari yang pertama ya menghadirkan ...... sampai kemudian memperkuat ya memperkuat ke kebhinekaan dan memperteguh restorasi sosial Indonesia atau memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Nah saya berharap Pak Yasonna barangkali dengan demikian kita tahu bahwa memang ya Nawa Cita dalam Kemenkumham terjabarkan atau RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

28

diimplentasikan dalam hal-hal seperti ini tadi karena Pak Yosonna Laoly yang saya hormati saya ini adalah periode ketiga di Komisi III dan ini adalah kosakatakosakata yang selalu saya dapatkan ya ini kosakata-kosakata yang selalu saya temukan setiap kali kemudian rapat dengan Kementerian Hukum dan HAM. Saya berharap ada perubahan yang signifikan karena ini adalah harapan bukan harapan saya tapi harapan masyarakat Indonesia ada juga masyarakat di dapil saya gitu loh ya dan karenanya terakhir ini saya mau sampaikan ya karena saya katakan ini adalah harapan masyarakat di dapil saya ada seorang warga di dapil saya juga menyampaikan salam kepada Pak Laoly ya dapil Aceh dia bilang begini dalam Bahasa Aceh "hai Pak Nasir ne petreuk salem lom ke Haji Laoly". Bahasa Indonesianya dia bilang "Pak Nasir sampaikan salam saya ke Pak Haji Laoly", rupanya dia baca Yasonna H. Laoly itu dipikirnya Yasona Binti Haji Laoly gitu. Saya bilang itu bukan haji, oo ga apa-apa, jadi itu barangkali Pak ..... terima kasih mudahmudahan Nawa Cita itu ada dalam Kementerian Hukum dan Ham. Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wallaikumsallam warrahmatullaahi wabarakatuh. Bapak ibu anggota Komisi III yang kami hormati. Pukul 12 lewat 14, berdasarkan Tatib Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Tujuh Belas ton 2014 Tata Tertib DPR kita bisa istirahat sebenarnya. Kalau disepakati kita kita istirahat dulu atau kita perpanjang sampai selesai pertanyaan jam 1? Istirahat dulu sholat dulu ya. Pak Menteri sepakat? Kita sholat dulu menghargai teman-teman ya kan nanti kita masuk lagi pukul 13.30. 14 ya. Bisa ya 14 ya, baik kita skors sampai pukul 14.00. RAPAT DI SKORS PUKUL . 14:15:02 WIB

JALANNYA RAPAT :

[F-PKS (H. ABOE BAKAR AL-HABSYI, SE):] Kita jangan tertekan dengan dunia internasional akhirnya negara kita menjadi tempat pelarian. Dan anehnya mereka itu bukan hanya orang-orang miskin Pak, orang-orang kaya yang mau dibunuhin disana dengan Taliban sebenarnya, begitu saya tanya. Mereka itu orang-orang hidup karena ekonominya bagus dikejar sama Taliban, ah itu, karena dia groupnya group pemerintahan yang sebelah sana, lari ke kita. Dia bukan mau kesini sebenarnya, tapi kalaupun diterima disini dia mau. Intinya saya ingin sampaikan Pak menteri dan Pak Dirjen Imigrasi, tolong Bapak ini agak keras dikit dalam menyikapi ini, saya tidak tahu undang-undang RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

29

internasional ini Pak Azis Sebab Polisi tidak bisa masuk pak. Saya laporkan Pak Handoyo, saya laporkan dengan Kapolri. Pagi itu pulang dari Balikpapan saya telepon kapolri, Pak Kapolri saya mau ketemu sebentar, dijanjikan bertemu jam 7, saya laporkan. Di jumpa Pers persis apa yang saya omongkan dengan Beliau. Artinya ingin sampaikan semoga di Kumham bisa lebih tegas lagi dalam masalah. Imigrasi-imigrasi gelap yang terus tidak akan henti-hentinya ini Pak. Dan salah satunya anehnya kok bisa-bisa Australia atau Malaysia lemparnya ke kita. Jadi sama Malaysia dibuat mudah itu Pak. Mereka datang begitu mau lari ke Indonesia didorong sama mereka, Dia tidak mau memegang itu, kita kebagian. Itu pertama. Yang kedua, Pak menteri, ada ini bukan pertanyaan tapi permintaan solusi. Ketika ke dapil kemarin. Saya terus saja agak gaya sedikit Pak kalau ke dapil, inginya itu sambil telepon Menteri. Didengar sama dia. Saya telepon dirjen biar tahu saya telepon dan ditanggapi. Jadi berkelas saya tampilannya itu, dihadapan hamba-hamba Allah di daerah itu. Iya Pak, ini penting politik pak. Kalau tidak begitu tidak bergaya kita. Tidak dihitung sama mereka, Kalau kita begitu, Pak Menteri jawab, wah denger mereka apalagi kalau saya kasih menteri-menteri bicara, wah berkelas lagi kita. Naik daun itu sudah. Yang selanjutnya, jadi pada masa kemarin Pak, Komisi III kan datang ke Lapas Kalsel, kalau Kanwil Kemenkum HAM di dapil saya itu, untuk sekian kali menyampaikan persoalan dengan over capacity. Over capacity itu Pak, saya katakan sudah sampai 314%. Itu tidur bukan badan sama badan Pak. Sudah pakai kipas semua. Sudah lah, sudah jangan cerita manusiawi lagi, sudah tidak ada. Binatang didalam itu. Tidur itu sudah Saya tidak tahu bau-bau apalagi yang terjadi, apa dan sebagainya. Dan mohon maaf ya, kita tidak terlalu emosi lah. Kalau mau terjadi transaksional di dalam itu manusiawi juga Pak. Si lapas itu, orang itu caricari gajinya kecil. Tempatnya gitu dengan bayar sedikit agak, tidur enak dan sebagainya dan sebagainya. Bayangkan satu lapas yang ruangan nya kecil itu muat bisa 40 orang. Saya coba masuk kedalam, saya duduk didepannya, saya makan barang-barang dia. Bagaimana perasaan mereka dia. Sedang begitu cuman saya katakan, ini sampai kapan teratasi, itu saja dan perhatiannya adalah bagaimana jalan keluar untuk over capacity yang materi ini sering kali Pak Azis. Saya pikir dengan adanya menteri yang bekas anggota Banggar, terus yang kedua dia adalah juga lama dihukum maksud nya dibagian Komisi hukum atau komisi pemerintahaan, tahu benar memindah mindahkan lapas. Memindahkan anggaran, kalau anggaran masih kecil juga jangan jadi menteri lagi deh Pak. Yah pokoknya Pak Azis dan Pak Laoly harus bantu Hukum dan HAM yang banyak duitnya. Setuju tidak Pak? Hei setuju tidak ? Setuju tidak? ok mantap. Itu tema pertama. Jadi kita berjuang, saya tidak tahu angkanya itu ada atau tidak saya juga belum tahu. Ya tetapi marilah lapas ini sudah tidak manusiawi lah. Saya yakin, siapapun dijadikan Dirjen Pak Handoyo, tidak bakal. Pasti akan sama permasalahannya ya? Iya jadi, itu masalah over capacity. Yang selanjutnya, keamanan. Saya ingin sampaikan data dulu ya? biar enak ngomongnya. Dalam sebulan ini lah kita cerita tak usah jauh-jauh. Ada 4 Lapas yang kebobolan dan napi melarikan diri. Pak Handoyo mohon dicatat, di Lapas Teluk dalam pada 19 Januari kemarin ada satu napi yang kabur. Sebelumnya pada ada 5 napi yang kabur. Dari Lapas Martapura kemudian dari, ada 6 napi yang melarikan diri lapas kota Banjar. Pada 22 Desember di Sukabumi ada 4 napi yang kabur. Pada 26 Desember juga di Sukabumi ada 4 napi yang kabur, pada tanggal 26 Desember maksudnya. Ini pertanyaan saya, bagaimana sih soal keamanan lapas ini? Kalau memang masukan militer Pak, hanya saya ingin sampaikan begini, RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

30

jangan terima militer begitu saja pak. Ini lapas ini pembinaan. Militer ini buat perang, nanti main tembak saja ini nanti. Ya, dia harus diajarkan dulu pak. Pendidikan lapas itu seperti apa, jadi silakan saja kalau mau ambil dari militer dari manapun. Mau dari Polisi silakan, tapi tetap ilmu kemanusiaan tentang lapas nya itu harus sampai Pak. Jangan an sih, mentang-mentang gagah militer jaga main tabok, main macemmacem susah nanti kita. Nah saya minta, Pak menteri dan jajarannya coba review kembali protap keamanan yang ada di lapas, kok bisa dalam waktu sebulan ini saja pada kabur begitu Pak. Supaya tidak terjadi lagi lah. Yang selanjutnya Pak menteri. Peredaran Narkoba di Lapas Pak serta pengendalian bisnis Narkoba di lapas. Perkara ini kayaknya Pak sepertinya tidak ada selesai-selesainya. Dan anehnya makin hidup Lapas makin hidup Narkoba. Dan Narkoba itu makin asik perdagangannya. Dan aneh-aneh modelnya. Saya tidak tahu ya, nampaknya dimana di situ ada uang di situ tidak akan ada mati. Karena memang narkoba ini uangnya agak besar ya? Nah sebulan ini saja saya lihat ada berapa perkara terbongkar terkait dengan hal ini Pak menteri. Misalkan pengendalian bisnis narkoba dari Lapas Nusakambangan. Yang dibongkar oleh Polresta Solo. Demikian pula pengendalian narkoba dari lapas Klaten Pak yang dibongkar polda Jateng. Ada pula tansaksi narkoba dari Aceh yang dikendalikan oleh napi di dalam Lapas Tanjung Busta, Medan. Yang pada bulan ini juga diungkap oleh Polresta Medan. Belum lagi persoalan peredaran Narkoba yang dipasok ke dalam lapas oleh sipir. Seperti yang terjadi lapas Probokan dan lapas Leman, benar kawan kita Bali? Semua kejadian yang saya sampaikan ini bukanlah cerita lama Pak ya. Ini kejadian bulan ini. Jadi yang saya omongkan ini ada dua pertanyaan ini Pak, data-data bulan ini loh, ya pak Handoyo. Data bulan ini bukan bulan lalu ini pak Azis, kalau bulan lalu ceritanya banyak lagi ini. Bisa dikatakan bahwa persoalan distribusi narkoba dan pengendalian narkoba dari dalam Lapas tidak pernah terselesaikan. Nah pertanyaannya Pak menteri, dan Pak dirjen kira-kira apa langkah untuk mengatasi persoalan ini. Jangan sampai lapas itu dijadikan home base untuk para pengedar narkoba. Ini repat kalau jadi seperti ini, saya terus terang hormat dengan pemerintah sekarang soal hukuman mati Pak. Saya boleh berbeda dengan siapapun disini, tapi saya angkat topi dan saya berharap yang 66 ini dalam bulanbulan ini selesai juga ditembak begitu. Selesai, clear itu, tidak berani lagi itu hambahamba Allah yang main-main narkoba-narkoba itu, tidak gampang itu nanti yakin itu saya. Kalau ada tembak aja lagi ketemu, kaya Singapura saja. Jangan pakai perasaan kalau hukum. Kalau pakai perasaan tidak enak. Hukum contoh dalam islam kalau begini dipotong, kalau begini digini, pakai perasaan tidak kena. Janganjangan, tidak enak dengan ustad Laoly saya. Kita menjaga, sebagai pemilik agama, saya harus menghargai agama yang lain. Selanjutnya Pak menteri, Ini bukan masalah lapas pak, namun masalah keimigrasian yang tadi saya ceritakan. Jadi saya tidak ulang. Intinya Pak dalam masalah keimigrasian ini cukup serius karena memang ternyata mereka beranak pinak Pak. Saya telusuri ya? Begitu saya ke Balikpapan, hanya saya tidak ke Riau. Pernah juga yang Riau disana Riau daratan atau apa itu ya? Saya juga pernah datang yang orang-orang Horing nya. Saya datang dan saya dialog pak. Saya kebetulan tidak ada kesulitan. Karena kadang-kadang mereka ada bisa bahasa Arab dan ada bahasa-bahasa gaya kita ikutin saja masih bisa kadang-kadang, dan masih bisa menceritakan kepada kita, dan ini yang saya khawatirkan itu adalah kalau mereka membawa ajaran-ajaran yang aneh-aneh. Yang selanjutnya masalah imigrasi juga menyangkut dimudahkan lah Pak menyangkut masalah orang-orang, wanita-wanita Indonesia yang kawin dengan orang asing dalam membuat kewarganegaraan bikin paspornya maksud saya. Ya jadi, kasian banyak kawankawan kita di beberapa negara Saya pernah dengan Pak Azis ketika ikut acara di RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

31

luar itu, banyak sekali keluhan tentang soal buat paspor, soal yang wanita-wanita kita yang kawin dengan orang asing. Selanjutnya masalah travel haji ini pak. Jangan soal penggantian nama 3 itu disusahkan diarahkan kepada calon jamah haji atau jamaah umroh. Jangan , bikin mudah orang mau umorh, hanya ganti nama doang kok. Misalkan Abubakar bin Soleh bin Salim, kan begitu. Tiga, ya kan? Ini Pak ada kejadian Pak Agam, saya dapatkan langsung. Jadi ada keluarga yang mau umorh, susah sekali gitu. Dilempar ke travel, travel lempar lagi musti asli, dikasih fax, tidak bisa fax harus original. Apa ini ceritanya hanya balik nama saja. Kalau bisa usahhakan dalam membangun publik ini Pak, buat mudahlah apalagi itu untuk ibadah, kecuali kita mau larang dia umroh itu lain lagi cerita. Mudah itu kalau mempersulirnya. Ya tidak pakai ayat lagi pak. Ada berapa pertanyaan saya sudah dilarang untuk menanyakan soal ini, jadi karena menyangkut partai ya jadi saya tidak usah Pak menteri, banyak kawankawan yang tidak menginginkan saya pertanyakan soal itu. Pak menteri, berapa pertanyaan ini ternyata banyak di masa Lapas. Bukan berarti dirjen lain tidak ada masalah Pak. Memang Kumham itu tertutup dengan tema yang seperti itu. Semoga anggaran kita yang 8 ya pak, 8 tiliunan ya? 9 Ya moga-moga Pak Azis bekas anggota DPR jadi menteri, tambah-tambah sedikit lah. Mungkin 1 trilun tambah masih bisa pak. Cukup 1 triliun tambah? Saya tidak mau angin surga, memang tidak mudah menaikkan angka ini di era Jokowi ini pak. Jokowi demennya ngunat angka Pak. Potong-potong angka terus, pengen dipotong-potong teruh haduh. Padahal kita lagi butuh membangun, tapi mungkin proretar, pro rakyat ya pak ya? Pak apa ketua MPR kita? Oh Marhein, ustad Afin bahasa saya. Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT: Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Silakan dari PDIP, Pak Masinton. F-PDIP (MASINTON PASARIBU, SH.): Ya, terima kasih Pimpinan. Terima kasih Pak Menteri dan para dirjen dan jajaran Kemenkumham. Ada 2 hal yang saya mau tanyakan ini Pak, berkaitan dengan imigrasi Pak, nah ini saya kemarin dilaporkan. Ini kasus kalau ini kasus. Ini berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia, nah kalau berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia itu. Di depnaker dan Komisi IX, tapi tentu kalau kita bahas disini berarti berkaitan dengan pungutan liar. Kemarin tanggal 17 itu, Pak dirjen imigrasi. Kejadiannya tanggal 17 kemarin Saya dilaporkan sama TKI itu mereka melaporkan saya ini ada saya nanti, buat direkam video nya . Pertama itu merekalah petugas imigrasi itu meminta kepada TKI itu KTKLN, padahal KTKLN itu kartu tenaga kerja luar negeri itu sudah dihapus oleh presiden dalam momerandum. Nah dengan modus itu mereka tak minta pungutan itu pada TKI. Nah tolong pak Dirjen, Saya tidak main-main dengan hal-hal begini pak, ini yang diperasin orang kecil gitu ya, diambil tindakan gitu Pak. Nah nanti saya itu kan ininya, lampirkan video nya dimana itu Pak petugas Bapak itu meras. Minta duit ada bisa direkam begitu ya? Biar dia loading saja dulu pak, nah jadi bagi RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

32

kita sebenarnya harus ada tindakan ini pak. Karena ini bukan satu kasus ini, ini peristiwa yang berulang-ulang terus. Nah kalau ini berulang-ulang ini kan sudah jadi penyakit ini pak. Kalau ini jadi penyakit saya rasa Bapak-bapak juga jadi dirjen ini gagal. Nah maka kalau kabinet nya ini kabinet kerja Pak menteri juga kasih target kepada dirjen-dirjen ini untuk kerja, membenahi pelayanan membenahi sistem. Kalau enggak bisa membenahi itu dirjen-dirjen diganti, kasih target waktu saja. Supaya apa pengulangan-pengulangan pegini yang selalu terjadi terhadap orang kecil, baik itu terhadap TKI kalau di imigrasi juga. Seperti yang disampaikan temanteman tadi. Kejadian di lapas. Inikan pengulangan begitu ya pak? Kalau Keledai itu kan hanya terperosok sekali, tidak mau kedua kali Pak. Nah ini menurut kita yang harus menjadi target , target kerja dari pemerintahan ini ya, terutama di bagian Kemenkumham tadi, nanti saya inikan. Nah terus yang kedua itu juga masih berkaitan dengan keimigrasian Pak. Ini di daerah pemilihan saya, karena daerah pemilihan saya itu di daerah Jakarta, DKI Jakarta II itu Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat. Saya menemukan ada beberapa dikawasan apartemen namanya tapi bukan apartemen sih jadi kaya Kalibata itu dan juga di Grand Cempaka untuk Jakarta Pusat. Saya kasih contoh saja Grand Cempaka di Jakarta Pusat dan dan kemudian di Kalibata Jakarta Selatan. Itu penghuninya banyak orang asing Pak. Dan itu rata-rata narkoba narkotika. Nah saya rasa, harus ada diupayakan rajia atau operasi atau apalah yang intensif, karena dari beberapa yang saya tanyakan ke penghuni itu benar, disini sih narkoba sama uang itu. Uang dollar hitam itu. Dan waktu saya mau, pada saat petugas imigrasi Jakarta Selatan itu pernah merajia di Kalibata itu sebagian besar itu ada yang tertangkap dan sebagian lagi kayaknya dikasih duit lolos. Jadi mudah gitu ya pak? Jangan juga operasi itu menjadi modus meras orang juga. Nah saya rasa 2 hal itu Pak yang bisa inikan, berkaitan dengan TKI yang diperas di bandara. Punglli tadi ya, terus kemudian oarng asing tadi. Nah saya minta Pak Menteri , Kalau ini Kabinet Kerja dikasih target lah, dirjen-dirjen ini. Bapak-bapak Dirjen yang duduk di jabatan Dirjen itu. Untuk juga republik ini seperti dikelola ecek-ecek saja. Kita kan semua digaji oleh negara, bertanggungjawab dengan negara, bertanggungjawab dengan rakyat. Rakyatnya diperlakukan begitu terus pak. Jangan juga kita konyol, kita membiarkan apa negara ini begini terus dan ternyata kita yang kumpul ini tidak jauh-jauh, bukan bagian pembenahan tadi. Tapi bagian dari bandit-bandit yang menggrogoti sistemnya itu. Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT: Baik, terima kasih. Dari Gerindra, silakan Pak Andi ANGGOTA F-GERINDRA: Terima kasih Pimpinan. Yang terhormat Pak Menteri. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan khususnya tentang permasalahan HAKI dan imigrasi. Yang pertama adalah bahwa kita tahun yang lalu Undang Undang Hak Cipta ini sudah ada perubahan. Dari Undang Undang Hak Cipta nomor 19 tahun 2002. Menjadi Undang-undang nomor 28 tahun 2014. Ada satu hal di sini RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

33

yang cukup mendasar, pembuahan Undang-undang tersebut, yaitu pada Undangundang yang lalu itu berupa delik aduan. Sorry delik biasa. Nah kemudian Undangundang yang sekarang ini adalah delik aduan. Ada beberapa hal yang kita lihat kendala di lapangan mengenai masalah delik aduan. Pertama, bahwa ekonomi Indonesia ke depannya adalah ekonomi kreatif, menjadi suatu tumpuan kita. Dengan keanekaragaman dan segala sesuatu kerajinan dan segala macam, kuliner segala macam. Ini adalah merupakan suatu tumpuan ekonomi kedepannya. Dan semua, ekonomi kreatif itu basicly adalah dari HAKI. Dan adalah Undang Undang Hak Cipta itu sendiri. Satu hal kendala yang kita patut perhitungkan di sini adalah apabila seseorang pelukis atau pemahat misalnya, dari Irian, dari Bali, mereka tidak mempunyai biaya untuk melakukan pengaduan apabila karyanya itu dibajak di Jakarta. Ini perlu diperhitungkan juga. Apa yang mesti harus dilakukan, seorang Papua melakukan pemahat yang karyanya dibajak di Jakarta ia tidak bisa melakukan pengaduan kepada polisi Jakarta. Karena kendala dengan biaya. Inilah adalah salah satu hal yang kemarin sebenarnya patut kita pikirkan lagi bahwa apakah memang Undang Undang Hak Cipta ini harus dengan dellik aduan. Itu pertama. Terus yang kedua, di industri musik dan film kita tahu, masalah pembajakan adalah merupakan sesuatu hal yang mungkin bagi rakyat kita merupakan hal yang biasa. Tapi itu merupakan sebenarnya menjadi PR kita semua, masalah pembajakan itu. Satu hal dengan adanya perubahan dari delik biasa menjadi delik aduan, dan hingga saat ini tidak ada sesuatu acuan terhadap bagaimana tata cara pengaduan ke pihak polisi. Karena dari beberapa temuan kami di lapangan, pada saat kita mau melaporkan ke polisi, maka polisi akan meminta kalau itu film adalah film misalnya dari luar negeri. Karena kebetulan penyidiknya kepingin Siverstone nya datang, dia bilang produsernya suruh datang ke sini untuk melihat betul atau tidak. Ini filmnya dia, ini akan jadi masalah besar buat kita biaya dan ini tidak mungkin terjadi. Nah saya menginginkan di sini, ada kepastian dari dirjen HAKI, dari Kemenkum . Apa yang dipakai, dokumen apa yang dipakai sehingga polisi itu sudah bisa menerima apa yang dikatakan bahwa inilah sesuai dengan sudah sesuai dengan copyright yang ada. Ini adalah permasalahan yang kalau dibiarkan berlarut larut, maka yang terjadi adalah Undang-undang ini bukannya melindungi pemilik copyright, tetapi Undang-undang ini justru menyuburkan pembajakan, karena orang akan malas untuk datang ke polisi untuk melaporkan dan akhirnya akan jadi pembajak. Angka pembajakan film dan musik itu 99% Pak. Satu hal disini yang perlu saya perlu pertanyakan juga, tanggal 1 Februari tahun 2013. Dirjen HAKI dengan tim penanggulangan HAKI melakukan operasi di Glodok. Pada saat itu ditangkap 18 truk barang bukti dan diekspos di koran 6 ton barang bukti berupa CD. Tapi pada saat itu, satu polisi pun tidak ada yang datang. Karena polisi tahu bahwa yang digerebek ini adalah sebenarnya ada hubungannya dengan pihak Mabes. Saya tahu pasti. Pertanyaan saya bukan di situ itu akan saya tanyakan kepada polisi. Pertanyaannya adalah dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sudah ulang tahun ke-2, kasus itu kemana? Satu. Yang kedua, barang bukti yang 6 ton dan 18 truk itu dikemanakan? Yang saya dengar, temuan di lapangan barang bukti sudah di ambil oleh tersangkanya. Bapak perlu periksa Direktur penindakannya dan jajarannya. Kemana barang bukti itu, bila perlu sidak barang bukti kemana? Kami dari Komisi III siap mendampingi. Barang bukti yang 6 ton itu. Ini sudah ada satu hal bahwa kita akan menindak tetapi justru internalnya harus kita bereskan Pak. Ini adalah salah satu hal yang kita lihat bahwa perubahan Undang-undang dengan delik aduan ini pun ini tidak menggembirakan. Buat industri ini. Kamar industri ini justru, dengan delik aduan ini sebenarnya boleh dikatakan mohon maaf, teman-teman disini yang pengacara ini konspirasi antara pemerintah RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

34

dan pengacara. Karena sekarang dengan delik aduan kalau kita mau beracara itu pasti kita akan melalui pengacara tidak lagi langsung dengan copyright holder untuk langsung melaporkan kepada pihak polisi dan temuan-temuan di lapangan pun kalau polisi misalnya melihat itu polisi akan diam saja dia kita akan melakukan penangkapan apapun. Memang betul dalam Undang-undang yang baru itu, ada beberapa pihak mall pun sekarang juga sudah ada beberapa pihak, ekonomi hak ekonominya sudah dinaikkan, tetapi apa artinya, kalau aduan itu tidak ada. Dan polisi akan diam saja. Saya pikir, apabila perlu undang-undang yang ini perlu direvisi kita revisi lagi kita kembalikan lagi pada delik biasa. Bukan dengan delik aduan. Ini ada beberapa hal. Temuan-temuan kami . Kemudian permasalahan imigrasi, temuan kami di lapangan. Banyak orang asing yang bekerja di Indonesia tidak mempunyai ijin kerja sebagai orang asing yang bekerja di Indonesia. Terutama bukan hanya bekerja sebagai karyawan, tetapi juga membuka usaha. Salah satu hal yang kita lihat di sini yang paling banyak adalah dari China. Hal ini terjadi karena kebijakan visa on arrival, yang satu bulan kemudian bisa diperpanjang lagi satu bulan apabila ini ingin memperpanjang itu mereka mempunya waktu 2 bulan kemudian mereka akan terbang kembali, satu hari 2 hari mereka akan kembali lagi dan mendapatkan 2 bulan lagi. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa kebijakan visa on arrival ini perlu kita tinjau lagi. Kalau visa ini on arrival ini adalah untuk turis Saya pikir 2 minggu sudah cukup. Tidak perlu diperpanjang lagi. Bayangkan Pak kalau visa on arrival hanya membayar hanya $ 35 dollar. Tetapi berapa kerugian kita, salah satu sampai ke pedagang jual jaring ikan pun itu orang China. Orang asongan pun, jual itu juga orang China ada orang asongan. Kemudian pasar Tanah Abang, itu pemilik toko-toko yang jual tekstil yang jual sandal itu sudah orang China. Di Mangga dua, yang jual elektronik yang jual segala macam garmen, itu sudah orang China. Itu kita bicara bahwa ekonomi kita ini, Dengan imigrasi dengan kebijakan yang demikian ini sudah sangat membahayakan buat ekonomi, karena mereka tidak membayar pajak. Mereka bukan wajib pajak di sini. Kemudian perusahan-perusahaan asing. Ada satu perusahaan asing telekomunikasi di Indonesia ini yang membuka kantornya demikian banyak. 80 % karyawannya orang China. Dari salesmen nya juga orang China. Saya pikir, dalam hal ini, saya juga mohon kepada pimpinan juga bagaimana kita dengan imigrasi untuk melakukan sidak bersama-sama, untuk melakukan kebenaran daripada apa yang kita lihat bahwa masuknya orang asing ini tidak terbendung dengan cara seperti ini. Ini sudah merusak ekonomi kita semuanya Pak. Karena mereka hanya membayar tidak masuk secara resmi tapi mereka memanfaatkan ekonomi kita semuanya. Saya pikir itu 2 hal yang saya pertanyakan kepada Pak menteri. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik, Terima kasih, Saya ke kiri sebentar. Dari Golkar silakan Pak Yayah. F-GOLKAR (YAYAT YULMARYATMO BIARO): Terima kasih Pimpinan. Pak menteri dan jajaran yang Saya hormati.


35

Pertama, saya ingin menyampaikan apresiasi secara pribadi kepada Pak menteri yang berkaitan dengan posisi barunya sebagai Menteri Hukum dan HAM. Apresiasi disertai harapan besar saya, karena Beliau adalah pejuang demokratisasi di masa nya, berharap dalam posisi kekuasaannya menghayati betul bahwa salah satu perubahan penting diera sekarang adalah pola hubungan antara pemerintah dan partai politik yang sudah bergeser jauh. Kita ingat dimasa yang lalu bagaimana model hubungan negara dengan partai politik. Terjadi subordinasi, bahkan dimasa yang jauh sebelumnya kita kira, Kita mengenal masa VOC dulu. Bukan cuma subordinasi, tetapi lebih jauh menjadi politik, Saya yakin semangat ini tidak ada sama sekali pada Pak Menteri kita. Dan saya dan percaya sebagai pejuang demokrasi, Pak Menteri kita akan menempatkan kementrian Hukum tegak di atas etika dan kepercayaan publik yang kuat. Kemudian yang kedua Pak Menteri, saya menyambung apa yang sudah disampaikan Pak Menteri dalam paparan ini, dan juga sudah disampaikan oleh teman-teman. Berkaitan dengan PP 99. Tadi teman-teman sebelumnya sudah ada yang mengkritisi ke PP ini, bahkan sudah ada yang lebih dulu memohon untuk dicabut. Saya ingin spesifik saja Bahwa PP yang akan dikaji oleh Pak menteri dan teman-teman ini lebih khusus pada Pasal 43 B. Yang menjadi masalah utama karena kalau kita menghayati betul perbedaan domain antara tindakan penghukuman dan pembinaan, mestinya pasal 43 B ini tidak tercantum di PP tersebut. Karena 2 domain yang berbeda, antara penegakan hukum. Dan pembinaan di warga binaan. Untuk itu pada Pimpinan lewat rapat ini saya mengusulkan agar pasal 43B ini kita sepakati saja sebagai pasal yang harus segera dicabut. Karena memakan korban begitu banyak. Dan sebenarnya secara substansi perundang-undangan ini akan bertentangan dengan undang-undang yang lain. Yang kedua, Pak Menteri, penerapan pasal 43B yang diberikan kepada lembaga lain, cenderung dilakukan secara diskriminatif. Suka-suka mereka. Saya bisa sebut misalnya salah satu yang dipersyaratkan dalam 43 B ini, kewenangan yang dilimpahkan kepada KPK. Untuk memberikan rekomendasi positif maupun negatif. Tolak ukurnya justice colabolator. Padahal kita mengerti justice colabolator ini dibutuhkan pada saat proses penegakan hukum. Bukan setelah penghukuman. Nah untuk itu saya berharap Pak Menteri dan jajarannya, tidak usah ragu karena undang-undang mensyaratkan ini mutlak. Kewenangan daripada Kementerian Hukum dan HAM. Saya ingin menyampaikan bukti diskriminasi yang dilakukan oleh KPK. Dalam menggunakan kewenangan yang bersumber dari pasal 43B pada saat memberikan PB kepada beberapa pihak rekomendasinya bisa negatif tapi pada pihak lain KPK seperti lembaga yang tidak profesional. Saya mendapatkan satu surat yang berasal dari press release dari Departemen Hukum dan HAM, yang ditandatangani tanggal 3 September 2014. Yang apabila Pak menteri membaca press release ini. Menjadi tidak masuk akal, lembaga seprofesional KPK kemudian abai soal batasan waktu 12 hari. Dirjen PAS menyurat tanggal 30 Juni kemudian KPK membalasnya pada tanggal 22 Agustus. Hampir 2 bulan, padahal KPK mestinya membaca pada PP tersebut ada batasan waktu 12 hari. Tidak mungkin lembaga seprofesional KPK menjadi abai dengan batasan waktu 12 hari. Ini kita baca sebagai sikap dari lembaga seperti KPK yang diskriminatif. Menggunakan kewenangan yang berasal dari PP 99. Berdasar itu Pak Menteri yang terhormat, kami memohon membantu dan mendorong kepada Pak Menteri, agar segera saja, mencabut PP 99 ini wabil khusus pasal 43B yang berkaitan dengan kewenangan lembaga lain. Terima kasih Pak Menteri, Pimpinan terima kasih. KETUA RAPAT: RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

36

Baik, terima kasih Pak Yayat, silakan dari Demokrat Pak Putu

F-DEMOKRAT (I PUTU SUDIARTANA) ]: Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Terima kasih Pimpinan. Yang terhormat dan teman-teman Komisi III Menteri dan jajarannya.

yang saya hormati dan Pak

Saya 442 dari Fraksi partai Demokrat, saya hanya ingin membacakan ini dan saya melihat apa saja apa yang terjadi di Bali, pemaparan dari Pak Menteri dari itu memang apa adanya. Tetapi saya hanya menambahkan karena di Denpasar itu Pak, kemarin saya reses itu menemukan kejanggalan-kejanggalan yang mana mungkin ini sudah menjamur sebelumnya. Bapak bilang jam satu sampai jam 3 pas crowded ya, karena tour exclution tourist itu tidak bisa di stop, jadual penerbangan itu memang susah untuk di stop. Tetapi kejadiannya yang asli sebenarnya itu counter nya hanya 26 Pak Menteri. Counter nya hanya 26 sehingga ini harus ada terkait dengan AP 1. Mungkin dikomunikasikan dengan Pak Heri mungkin disana ya, kerena imigrasi nya Pak Cucu, saya sudah komunikasi, dan SDM nya Pak. SDM nya itu saya lihat kerja sampai 12 jam Pak. Di sana katanya Pak Menteri menjanjikan 26 orang untuk ditempatkan di Bali karena ini kebutuhannya emergensi Pak. Belum kita menghadapi visa bebas nanti dari Jepang, Australia, Korea Selatan, dan lain-lain. 5 akan bebas visa, bagaimana bagaimana? Bebas visa, sehingga sejauh mana persiapan imigrasi Bali itu menerima tamu-tamu asing yang mana ini akan menjadi isu internasional, karena mereka sampai menunggu 2 jam 20 menit dan mereka mendatangi kantor gubernur dan kepolisian setempat untuk menyampaikan hal ini dan kebetulan saya dapil Bali makanya saya sampaikan ini. Yang kedua Pak menteri, di lapas Kerobokan apa yang disampaikan oleh Pak Abubakar tadi memang betul ya, siapapun pejabatnya di sana di Bali ini tidak akan bisa stop terkait dengan narkoba. Karena turis industri, narkoba, seks itu tidak bisa terpisahkan di sana di Bali itu, memang minta maaf ini. Saya melihat temanteman di sana itu sudah menjadi mitra yang baik. Kemarin saya telepon ada narapidana Bali nine akan mauk dieksekusi , dia shok Pak. Narapidana itu sebelum ditembak mati itu kan tidak didampingi spiritiual Pak. Bagaimana staf di sana yang 10 tahun mendampingi itu, apakah tidak pelru siraman rohani Pak. Salah satu keluarga saya itu shock mereka . Ini yang mungkin pemasukan kepada Pak menteri . Terus narapidana yang korupsi dengan narapidana umum itu tempatnya berbeda Pak. Ini komplain dari narapidana sendiri Pak. Kalau umpamanya Kadis ini, Kadis itu itu mendapatkan khusus Pak. Apakah gara-gara kelebihan mereka punya uang atau tidak, ini titipan dari narapidana sendiri Pak. Terus Nawacita supaya tidak menjadi duka cita di SDM sendiri. Di SDM sendiri Pak Bambang mungkin ini ya? Karena di Bali itu pegawai imigrasi datang ke Bali untuk tinggal di sana mahal Pak. Katanya sudah usulannya berulangkali sudah untuk rusunawanya itu Pak, di Denpasar . Mereka tidak cukup hidup disana Pak. Bapak Bambang bilang, saya bisik-bisik oh ada mess nya, tidak cukup Pak. Ya tinggal disana di Bali itu berat ya? Saya itu mudah-mudahan karena Pak menteri adalah pengalamannya sangat fight di Banggar, mudah-mudahan ini bisa di komunikasikan dengan pimpinan kami sehingga optimal kita berbuat. Masalah anggaran ini kan ini untuk RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

37

rakyat Pak. Ya bukan ada, dia aneh-aneh kan, karena permasalahan di Bali itu saat klasik sekarang pak lari narapidana nya Pak. 2 narkoba Pak. Pas saya reses lagi disitu, terus Tabanan lari juga satu. Mereka pacaran di dalam pak. Putus cinta dia loncat lari lebih baik saya mati. Seram itu Pak. Terus yang kemarin di Kerobokan, lari satu, bukan lari pak, ijin pak. Mati pak. Mau ijin keluar, gara-gara mengunjungi saudaranya upacara adat terus di Bedegul mati. Mati Pak, iya. Orang Bali tak bisa sebut 7 Pak. Tujuh sama apa pak? Tidak bisa ya? T saja utuh ya? Itu Pak, keluhan kami dari Bali, karena jangan dipecat Pak. Pak Kalapas yang baru ini bagus sekali Pak, bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Saya sampaikan ini dan jangan Bapak pecat baru mereka dipindah dari Solo, terus disitu. Memang masalahnya sudah rutinitas disana sudah masalah Pak. Kanwil nya juga bagus Pak, dia mencoba untuk mengkomunikasikan dengan di lini-lini ada dengan tokoh agama nya, jangan dipecat baru saya sampaikan ini ya? Orang baik itu Pak. Karena ini adalah memang lapasnya sudah tua Pak, tidak layak untuk ya ini over kapasitas ya apa adanya saya sudah menyampaikan itu. Terus ini Pak, di Bali itu serem ini . Ya seram, wah saya bilang selama ini. Bukan leak nya saja yang begini Pak, di Kute di Denpasar itu, asetnya itu sudah dimiliki asing pak, 35% itu asing pak. No money Pak. Sebagian orang Jakarta menjadi sebagian teman-teman kami yang duduk di sini , yang kaya-kaya kan Pimpinan saya tidak tahu, pimpinan orang baik juga iya jeleknya Pak, di Krobokan report nya itu banyak oarng asing yang meninggal. Karena saya 11 tahun menghendel Mick Jegger Pak, artinya saya 11 tahun Pak berkecimpung di pariwisata. Tahu sekali bagaimana mengantisipasi masalah ini terhadap perilaku ini. Pariwisata ini nomor satu di Bali ini barometer internasional, bukan nasional saja. Bali ini milik internasional, sehingga kita perlu ya? Memperhatikan ini. Di Ubur, di Payangan, mati dipotong-potong Pak bulenya. Bagaimana kita menjadi warga Indonesia tidak malu dengan kejadian-kejadian itu. Dulu Pak vila hotel itu harus report ke polisi Pak. Tinggal tamunya dari mana berapa hari tinggal itu ada persekaba katanya imigrasi yang menangani mana? Banyak yang meninggal Pak dan itu menjadi isu internasional sehingga tidak malu menjadi warga Indonesia. Itu mungkin momok bagi Bapak menteri supaya memverifikasi terhadap administrasi orang asing yang ada di Bali, karena kawin dengan local. Terus ini kejadian yang lagi naik daun ini. Orang Perancis nikah sama Saudara dari Banyuwangi terus membangun hotel Ibu itu punya anak di Banyuwangi, terus ibu itu meninggal. Terus hotel ini adalah no money ke Ibu itu. Nah, hotel itu kemana sekarang, ini lah pengadilan. Bali itu sedang pusing diberikan ke siapa asset itu, nah itu harus ada perlindungan hukum terhadap orang asing, sehingga tidak menjadi mimpi buruk penegakan hukum di Bali. Kira-kira begitu Pak Menteri. Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT: Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Dari kiri Pak Hasrul mau tanya? Oh iya Pak Hasrul, silakan pak dipindahkan gitu ya?

ANGGOTA F-... ):


38

Terima kasih Pimpinan, terima kasih Pak Hasrul Azwar. Pak Menteri beserta jajaran Kementerian Hukum dan HAM yang saya hormati. Alhamdulillah Puji Tuhan pada siang hari ini atau dari pagi tadi kita pada akhirnya kita bisa melaksanakan rapat kerja yang pertama, pada masa persidangan kedua DPR RI. Dari 5 fungsi yang tadi telah dipaparkan oleh Pak menteri ada beberapa fungsi yang kami ingin mendalami dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi catatan dan tentu setelah mendapatkan tanggapan dari Pak menteri dan jajaran yang hadir pada siang hari ini. Yang pertama terkait dengan fungsi pembentukan hukum, kami kira kami menggarisbawahi bahwa sinkronisasi dan harmonisasi hukum ini menjadi sangat penting dan sangat perlu. Kalau saya lihat , saya terpaksa melihatnya dengan meminjam dari skor yang ada di world goverment indicator ya, yang ada yang diberikan oleh world bank. Ini nilai regulery quality kita dan goverment effectiveness kita ini nilainya tak pernah lebih dari 50. Di ASEAN rasanya kita hanya menang dari Filipina, Laos dan Kamboja kalah cukup jauh dan Malaysia dan Thailand, apalagi kalau dibandingkan dengan Singapur yang skornya hampir 100 di atas 90. Tentunya bukan hanya menjadi konsern dari pemerintah tapi juga menjadi konsern dari kami yang di DPR. Salah satu sebab kalau saya lihat ya, adalah karena inkosistensi di dalam muatan peraturan perundang-undangan kita ya. Kalau saya lihat misalnya saja contoh di Undang-Undang Penanaman Modal yah. HGU diberikan untuk bisa langsung 90 tahun, padahal UPH masih hidup, UPH nya hanya memberikan 25 tahun. Ini kami mengharapkan agar Kementerian Hukum dan HAM juga menjadi a latter urgency artinya seperti lembaga yang mengingatkan kementerian-kementerian lain atau bahkan kami yang ada di DPR Komisi ini tentang inkonsistensi dari satu RUU yang sedang dibahas sehingga tidak tabrakan. Tentunya kita ingin agar skor kita paling tidak ya samalah dengan Malaysia ada di angka mendekati 70 nantinya. Jadi itu yang pertama. Nah masih dalam kaitannya dengan pembentukan hukum terkait juga dengan fungsi penegakan hukum, kalau kami berpendapat Pak, nanti revisi atau perubahan kebijakan, Yang atau yang terkait dengan koreksional policy kita pemasyarakatan, itu sebaiknya juga dilakukan, tadi juga sudah disinggung oleh Pak menteri itu, dilakukan bersamaan dengan penataan kembali integrated criminal justice sistem kita, yang tentunya bisa kita masuk dengan perubahan KUHAP dan KUHP kita. Yang RUU nya, saya kira kalau tadi Pak Ketua Komisi menyampaikan akan masuk di dalam Prolegnas tahun 2015. Lebih bagus menata dari atasnya, dari sistemnya. Daripada menambal borok-borok atau ibarat kita menambal jalanan yang berlubang. Tetapi kita tidak memperbaiki jalan itu secara keseluruhan. Kemudian berkenaan dengan fungsi pelayanan hukum. Ini barangkali itu usul saja kepada dosen saya tercinta, Ibu Profesor Harkristuti Harkrisnowo. Sebagai dirjen AHU. Memang kalau dari sisi kualitas pelayanan hukum harus kita akui, terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Tapi barangkali perlu ada kuantitas juga bu ya pelayanan hukum, dalam bentuk perluasan pelayanan hukum baik di masyarakat yang tidak mampu. Kami kebetulan banyak menerima aspirasi masukan dari masyarakat-masyarakat yang ada di daerah pedesaan dan sebagian dari mereka yang tidak mampu. Misalnya mohon agar ada suatu program yang lebih menyederhanakan baik proses maupun pembiayaannya terkait dengan misalnya pembentukan yayasan atau perkumpulan, yah kalo bisa lihat dulu di Badan Pertanahan Nasional ada Prona ya? sertifikat untuk kaum tidak mampu barangkali ini bisa juga di-launching semacam program itu, karena apa? karena ini akan sangat bermanfaat sebab kalau kita lihat kebijakan pemerintah pada saat ini ya. RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

39

Terkait dengan akses masyarakat, terutama masyarakat dibawah untuk mendapatkan daripada anggaran APBN dan pembangunan. Itu kan harus ada satu lembaga resmi, tidak bisa misalnya sekarang pemerintah kementerian agama memberikan kepada pesantren milik pak Kiayi A tanpa ada badan hukumnya, kemudian memberikan satu bantuan pemerintah. Nah k alau ini bisa kita tata dalam satu bentuk badan hukum yayasan atau badan hukum yang lain, perkumpulan paling tidak maka ini saya kira, kementerian hukum dan HAM akan membantu masyarakat luas, dan ini tidak hanya muslim Pak Menteri, karena saya mendapat dari masyarakat kita di NTT, yang kebetulan yayasan-yayasan kristiani, atau penyelenggara-penyelenggara pendidikan kristiani yang tidak mempunyai kemampuan karena tidak ada akses pembiayaan untuk mendirikan yayasan. Yang berikutnya barangkali fungsi pemajuan HAM, ini yang saya puji dari Pak menteri ini adalah fungsi yang telah dilakukannya yaitu fungsi fasilitas atau memediasi ketika isu PK itu antar 2 kekuasaan kehakiman MK dan MA itu berantem, nah ini barangkali Pak dirjen HAM nanti bisa juga fungsi memfasilitasi berapa fungsi yang saya lihat tumpang tindih dalam penegakan HAM. Misalnya saja Komnas HAM mengurus semua yang terkait dengan HAM termasuk HAM nya anak padahal ada KPAI, ada juga nanti tumpang tindih dengan Komnas perempuan. Mungkin lagi tumpang tindih dengan Komnas pendidikan yang saya tidak tahu apa ini komisi nasional yang beneran atau komisi nasional semi swasta yang penting dapat anggaran saja. Saya barangkali nanti ini ada semacam fungsi fasilitasi sehingga tidak terjadi tumpang tindih yang pada akhirnya tumpang tindih nanti nanti semua mendapatkan anggaran dari negara tetapi ya pekerjaannya itu-itu juga. Sehingga efisiensi anggaran menjadi hal yang tidak tercapai. Saya kira itu dari kami. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Sudah ya? Karena dari Pak Hasrul di offer ya? saya ke kanan dulu. Silakan Pak Daeng, fraksi PAN.

F-PAN (DAENG MUHAMMAD, SE, M.Si): Terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati seluruh anggota Komisi III, Yang saya hormati Pak Menteri Kumham beserta jajaran, Saudara-saudara sekalian. Karena tadi teman-teman di Komisi III sudah banyak mengunkapkan banyak hal, saya simpel saja sebetulnya. Ada yang mengganjal di hati saya ketika saya muter-muter , jadi Pak menteri pelru tahu saya belum pernah masuk Lapas, belum pernah masuk rutan, semenjak di komisi III sudah 9 Lapas dan rutan masukkin. Persoalannya adalah saya bilang, ketika Pak menteri punya konsep bagaimana memperbaiki konsep layanan sebagai lembaga pembinaan itu tidak mungkin sukses, kalau tidak ada kesungguhan dan tidak ada perubahan sistem. Saya masuk ke dalam, saya bertanya bukan hanya kepada sipir, bukan hanya kepada kepala Lapas tapi saya tanya juga kepada narapidana. Tadi persoalan over capacity, buat saya solusi dari persoalan over capasity itu bukan banyak RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

40

membangun lapas . Toh ketika dibangun juga saya menerima temuan tidak ada sumber daya manusianya. Apalagi Menpan kemarin sudah ngomong, moratorium pengangkatan pegawai negeri, sebenarnya tidak nyambung ini. Dan makin tidak nyambung buat saya. Tapi tadi saya mendengar dari Pak menteri ada solusi. Nanti dari tentara diangkat PNS dibaktikan sebagai sipir atau apa di lapas, itu solusi ya? Nah yang saya ingin kan adalah ke depan kalau sistem itu tidak diperbaiki philosopi dari Lapas itu sebagai lembaga pembinaan tidak akan mungkin sampai. Apa lagi konsep philosopi itu , saya ingin meminta penjelasan dari Pak menteri ketika mau diapaain sih terhadap PP 99 itu. Karena ketika pp itu dikeluarkan orang tidak boleh dapat remisi, terus sipir-sipir itu ngomong melakukan proses pembinaan terhadap orang yang menjadi terpidana disana, dijawabnya "ngapain gue bener", "ngapain gue jadi orang baik" toh negara juga tidak memberikan reward terhadap kita. Ini berarti PP 99 itu melakukan proses diskrimasi terhadap warga negara. Ini harus ada solusi kedepannya. Itu catata buat saya. Karena apa? banyak di lapas bilang Pak saya sulit membina terhadap orang-orang ini, karena tidak ada harapan lagi mereka untuk mendapatkan penghargaan. Ketika mereka berbuat baik. Yang kedua, Saya datang ke BNN. Di BNN itu saya tanya banyak, fasilitasnya luar biasa. Tempat pembinaan untuk korban Narkoba yang ada di Lido itu, kaya hotel bintang 4, bintang 5 lah buat saya. Terus saya dengar tanya-tanya, satu orang pembinaan berapa? 3,5 juta per bulan katanya. Saya bilang, ini juga diskriminatif lagi. Saya pergi ke lapas-lapas sama, kalau Undang-Undang mengatakan bahwa korban narkoba adalah orang sakit dan korban, artinya kebijakan Undang-Undang itu harus di-follow up, di-supporting dengan anggaran mereka diobatin tidak sebetulnya. Kalau bisa diperlakukan dengan tempat yang luar biasa, dengan fasilitas yang luar biasa, saya pergi ke Lapas Cirebon, ke rutan Cirebon, ke apa? Tebing Tinggi ke sana, Saya melihat mereka itu sakit, sakau dan tidak diperlakukan apapun oleh negara, sedangkan amanat undang-undang begitu. Nah inkonsistensi. Bagaimana norma undang-undang ini dijalankan ketika negara tidak memberikan support untuk menjalankan undang-undang itu. Karena berkaitan dengan sistem ini. Nah saya harapkan ke depan betul-betul kesungguhan saya yakinlah, Abang kita ini, Pak menteri ini, Pak Laoly ini, yakin mampu karena Beliau juga mantan di gedung dewan ini dan mengerti betul persoalan-persoalan teknis yang ada di lapangan. Yang ketiga, ini spesifik saya, urusan Lapas adalah urusan spesifik. Jadi jangan pernah menangani Lapas bukan orang yang tidak mengerti lapas. Karena yang lain mungkin berkaitan dengan imigrasi, yang kaitan-kaitan yang lain rule-nya itu jelas karena hukum internasional dan lain-lain, penanganan lapas itu beda. Mengurusi orang yang dipenjasar di Sumatera Utara di Tanah Karo dengan di Pasundan beda. Karena ini adalah pilosopinya tadi saya tekankan sebagai berproses pembinaan, bagaimana orang mau dibina. Satu kamar kapasitas 7 isinya 38. Ini sebetulnya kesuksesaan dari pembinaan lapas adalah makin lama lapas itu bukan makin penuh. Artinya penegakan Hukum ini melakukan proses pencegahan preventif bukan orang menjadi sebagai university kriminal. Masuk Lapas keluar makin jagoan, makin hebat makin jadi residivis. Nah boro-boro bisa dibina 7 orang diisi 38, 40 orang. Anda bisa bayangkan seperti itu. Ketika mereka sakit di sana korban Narkoba tadi di perlakukan secara Undang-Undang sebagai korban, apa yang dilakukan oleh negara terhadhap mereka. Bulshit, omong kosong semua. Tidak ada? karena apa? Keberpihakan itu bukan hanya good wiil buat saya bukan hanya niat baik. Tapi dibangun juga sumber daya manusia nya untuk menangani itiu yang benar, ada strategi dan sistim untuk bagaimana itu yang benar.


41

Yang keempat anggarannya juga harus diturunkan baru benar itu keberpihakan. Kalau 4 leading sektor itu tidak dilakukan saat pikir negara hanya beretorika dengan berteori. Nah berkaitan persoalan-persoalan itu maka saya berharap, Pak menteri yang baru ini mampu. Yang berbicara konteks sesuai dengan semangat Pak presiden Jokowi melakukan proses revolusi mental, oke lah orang-orang yang bersih proses perbaikan tapi sistimnya harus ada perubahan luar biasa kalau itu tidak mungkin bisa dilakukan. Dan mimpi tadi untuk memperbaiki semuanya saya pikir akan menjadi mimpi yang cuma mimpi kosong. Nah harapan saya seperti itu dan mungkin berkaitan persoalan-persoalan yang lain, karean saya juga berharap Pak menteri mampu menjadi institusi yang independen, tidak berpihak, tidak ini, walaupun Bapak berasal dari exs salah satu partai sekarang jadi menteri terbesar. Kebijakan Bapak adalah kebijakan untuk semua, kebijakan yang mampu mengayomi kebijakan seorang negarawan yang baik buat saya. Terima kasih. Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Bapak/Ibu sekalian, Ini jam 3 lewat 15, kalau kita mau selesai jam 4, ini harus kita persingkat begitu ya. Supaya kita bisa selesai Pak Hasurl, bisa sholat ashar sama-sama kita kan? Silakan Ibu Weny dari Golkar. ANGGOTA F-GOLKAR (Dra. WENNY HARYANTO, SH.): Terima kasih Ketua. Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Yang terhormat Pak Menteri Pak Yasonna dan Ibu Dirjen beserta seluruh delegasi, beserta rekan-rekan sekalian. Seluruh pertanyaan rata-rata sudah diborong tapi ternyata ada juga yang masih kebagian untuk saya. Saya ingin menanyakan masalah ini masalah, proses pendirian PT, yayasan yang sekarang itu sudah lumayan cepat. Tapi sayangnya sisminbakum itu saling off line begitu. Mungkin bisa di cek mengapa kok selalu offline jadi memperlambat dan juga keluarnya izin dari Menkumham itu lama sekali. Apakah tidak bisa dibuatkan suatu sistem yang meniru seperti MA yang transparan jadi misalnya kalau ijin untuk PT itu misalnya 10 hari, jadi jela. Itu kan terobosanterobosan bagus untuk apa namanya Menkumham Kemudian juga mengenai penugasan notaris. Mengapa dibatasi per wilayah, mengapa tidak seperti advokat yang bisa seluruh Indonesia. Bukankah ijin-ijinnya juga sebetulnya kan sama sebetulnya ininya. Kesulitannya. Kemudian terkait dengan masalah imigrasi yaitu banyaknya aktivitas warga negara asingnya mengunakan ijin bekerja tapi ijin wisata tetapi digunakan untuk ijin bekerja. Malah biasanya disalahgunakan misalnya untuk bekerja di sektor transaksi seksual. Misalnya kita tidak usah menutup mata kan banyak itu yang banyak PSK dari Uzbekistan misalnya gitu. Mengapa itu tidak ada karena itu sudah berlangsung lama sekali, apakah tidak ada suatu tindakan nyata untuk memberantasnya ini.


42

Kemudian terkait yang mengenai pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran HAM . Baru kemarin itu Mendagri Cahyo Kumolo mengatakan bahwa aparatur sipil itu sekarang menempati urutan nomor 3 sebagai aktor pelanggaran HAM menurut versi Komnas HAM. Bagaimana upaya Pak Menteri memberikan kesadaran HAM kepada aparat negara tersebut. Kemudian juga mengenai yang masih terus membludaknya imigran gelap dari yang tadi Pak Habib katakan. Dari Afghanistan yang banyak di Ciloto Puncak. Itu kan mereka selalu menggunakan sistem kawin kontrak seperti itu sampai dimana itu tindakan dari kita untuk mengatasi. Dan saya juga ada titipan pesan dari teman-teman kemarin waktu kunjungan daerah ini ke Kalimantan Timur. Mengenai kapasitas lapas over capacity lapas. Itu juga tolong di ini kan tolong diperhatikan karena mereka betul-betul, membutuhkan perluasan Lapas. Itu yang langsung disampaikan ke saya. Yang terakhir terkait dengan perdagangan Narkoba di dalam Lapas. Yang juga melibatkan baik narapidana maupun petugas Lapas nya sendiri. Mohon ada aksi nyata, ada terobosan jitu dari Kemenkum HAM terhadap masalah ini. Demikian , Terima kasih. Saya Wenny Haryanto, Fraksi Partai Golkar, dapil kota Depok kota Bekasi. Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT: Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Silakan dari PDIP Ibu Dwi Ria Latifah silakan. F-PDIP (DWI RIA LATIFA, SH, M.sc) ]: Terima kasih Pak Ketua. Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Selamat sore untuk rekan-rekan Komisi III dan tentu Yang terhormat. Ini menyitir ucapan Bang Nasir Jamil, kalau H itu dikirain Haji apa itu tadi Bang Nasir, kalau saya tadinya berpikir Bang haji, jadi sama-sama saling berpikir. Ternyata ada Hamonangan. Yasonna Laoly. Satu hal Pak Menteri. Di perbatasan, tentang keimigrasian yang menurut saya, mungkin selama ini sudah cukup baik. Tapi menurut saya mungkin, harusnya lebih baik dan lebih teliti bukan saja dan berkaitan dengan masuknya orang-orang yang punya agenda, konsen saya saat ini tentang narkoba dan juga bagaimana kordinasi dari imingrasi atau Menkumham, dengan institusi yang lain di seputar perbatasan sehingga, narkoba ini masuk tidak dengan leluasa dengan berbagai cara, bahkan kalau kita katakan hari ini Narkoba adalah musuh utama di negara kita. Saya rasa tentu kita sama-sama tahu perbatasan ini sebagai pulau terluar merupakan daerah yang paling paling dikhawatirkan. Pintu masuk baik lewat jalurjalur yang resmi, resmi dalam arti ketidakwaspadaan, kurang cermat dalam prosesproses di pelabuhan-pelabuhan. Perbatasan atau tentu yang sudah kita ketahui lewat jalur-jalur tikus yang tidak melewati tempat-tempat atau pelabuhan resmi. Ada satu contoh Kenapa saya berharap ada juga kordinasi khusus ketika kita melewati RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

43

atau karena saya dari daerah kepulauan dapil nya kepulauan Riau. Saya merasakan betul begitu mudahnya masuk dari satu pulau ke pulau yang lain, dengan membawa barang apa saja bisa lewat dengan mudah atau kalau tidak boleh x-ray juga bisa saja. Dan itu saya alami saya lihat yang resmi saja bisa seperti itu, bagaimana yang lewat jalur-jalur tikus jalur-jalur yang pelabuhan-pelabuhan itu di tepi-tepi sungai di hutan-hutan pelabuhan pribadi, yang pasti lebih sulit untuk mengontrolnya. Kekhawatiran saya pada saat itu adalah ketika berkunjung atau mengunjungi daerah-daerah perbatasan itu ini jangan-jangan justru malahnya lebih sering lewat jalur-jalur yang resmi. Yang tidak di deteksi dengan baik bahkan lengah petugas petugasnya. Kenapa saya tekankan bahwa tolong bagaimana kordinasi dengan institusi-institusi yang berkaitan dengan itu khususnya di perbatasan. Kita sibuk berhadapan dengan dunia luar bagaimana hukuman mati ini membuat Indonesia Hari ini kita tahu 2 dari dubes sampai dipanggil pulang tapi satu hal kita tidak punya tindakan pencegahan di jajaran di pintu-pintu masuk yang justru mengerikan. Dari saya itu saja Pak Menteri, kalau yang lain-lain saya lihat sudah banyak. Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT: Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Oh masih ada 2 ya? satu Pak Zaki dan Ibu Rohani ya? dua lagi ya? Silakan Ibu dulu Ibu Rohani dari PKB, silakan. F-PKB (Hj. ROHANI VANATH): Terima kasih pimpinan Yang terhormat. Pak Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya. Pertanyaan saya cuma satu singkat. Ini tentang jeritan hati para pencari keadilan khususnya masyarakat miskin Pak. Kebetulan kami dari Fraksi PKB beberapa waktu yang lalu didatangi oleh masyarakat pesisir. Yang mana bertempat di Probolinggo. Kasusnya itu, Dia namanya Busrim, mencuri kayu mangrove, 3 batang Pak. Nah dia dikenal kaum hukuman 2 tahun penjara serta denda 2 milyar. Ini Hukum ini berlaku buat masyarakat miskin. Bagaimana caranya dia membayar 2 milyar. Dia mengatakan dia digadai pun satu keluarganya tidak dapat 2 juta apalagi ini dia ini denda dengan 2 milyar. Bahkan dia pasrah kalau dia dihukum seumur hidup maupun hukuman mati dia akan pasrah karena 2 milyar itu dia tidak akan dapat. Nah bagaimana solusinya Bapak-bapak yang terhormat ini bagi masyarakat miskin yang mencari keadilan, apakah kasus ini bisa diringankan. Karena beliau sangat miskin sekali, anaknya 3 yang terakhir itu umur 15 tahun di drop out dari sekolah. Nah mungkin itu saja singkat dari saya apa penjelasan hukumnya seperti apa dari bapak-bapak apakah bisa diringankan atau tidak. Sekian dan terima kasih. KETUA RAPAT:


44

Baik, terima kasih. Silakan terakhir Pak Zaki dari Golkar. F-PG (AHMAD ZACKY SIRADJ): Terima kasih Pimpinan.

Pak Menteri yang saya hormati dan teman-teman Komisi III. Saya tertarik dengan yang terakhir Pak Menteri kemukakan di dalam penjelasan masalah sinkronisasi dan evaluasi mengapa ini menjadi penting karena, kalau tadi dikatakan wajah Menhukam ini adalah lapas kalau saya melihatnya adalah keadilan. Fenomena yang teman-teman kemukakan itu adalah juga sebenarnya substansinya adalah keadilan. Dalam pembukaan UndangUndang Dasar 1945. Kata keadilan itu disebutkan sampai 5 kali. Artinya sangat penting sekali keadilan itu oleh para pendiri bangsa ini. Kenapa wajah hukum itu keadilan, karena negara kita adalah negara hukum. Sehingga Hukum itu terjadi katakanlah dalam tanda petik panglima. Kembali kepada evaluasi saya kira saya belum melihat penjelasan lebih lanjut dari Pak menteri apakah evaluasi itu produkproduk Hukum yang dibuat pemerintah dan DPR lalu alat ukurnya itu Pancasila pembukaan sesuai dengan teori Hans Kelsen misalnya dimana Pancasila itu menjadi alat ukur untuk semua hukum produk hukum yang ada, apakah itu yang dimaksud atau bagaimana. Sebab begini Pak Menteri saya mencatat dari beberapa kalangan pakar yang mengatakan bahwa ada undang-undang yang tidak pro kepentingan nasional bahkan jumlahnya 112 undang-undang kalau dikategorikan bahwa ada 112 undang-undang yang tidak pro kepentingan nasional berkat berarti ada penyalah atau katakanlah interpretasi yang keliru terhadap penjabaran nilai-nilai Pancasila ketika membuat undang-undang itu sebab kita mengetahui bersama bahwa nilainilai Pancasila itu dicoba dimanivestasikan di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu dimanifestasikan dalam undangundang dan selanjutnya kedalam peraturan-peraturan berikutnya. Nah kalau disinyalir ada undang-undang yang tidak memihak kepentingan nasional berarti ada sesuatu yang mengganggu antara Pemerintah dan DPR yang membuat undangundang itu. Undang Undang Perairan, Undang Undang Migas dan banyak undangundang. Pertanyaannya tadi apakah evaluasi yang dilakukan oleh badan BPHN itu dalam kerangka itu atau bukan. Yang kedua Pak Menteri ini kemaren saya menonton tayangan Kick Andy ada yang sedikit merisaukan dalam pikiran saya mungkin ini kesempatan untuk disampaikan tapi apakah ini relevan atau tidak saya juga tidak tahu persis tapi ini kegelisahan saya ya sampaikan aja. Begini Pak Menteri jadi ada orang dihukum tidak salah dia dan dituduh membunuh dan hukumannya seumur hidup di Lapas. Di Lapas itu juga ada orang yang sebenarnya membunuh dan dia mengaku bahwa saya membunuh dan anak itu tidak membunuh tapi tidak ada tindakan selanjutnya. Nah ini saya kira merisaukan soal keadilan karena wajah hukum di kita itu wajah keadilan dan itu sudah terpublikasi barangkali harus ada tindakan sesegera mungkin. Yang berikutnya Pak Menteri ini hasil kami dari lapangan ketika reses kemarin. Dari daerah Tasik bidang hukum kabupaten. Saya berdialog dengan mereka meminta keringanan untuk training drafter karena katanya mereka kalau RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

45

ikut latihan drafter itu harus membayar sementara sementara mereka anggarannya sangat terbatas sekali. Yang kedua dari daerah itu juga meminta apakah pembuatan naskah akademis yang oleh konsultan itu sudah menjadi ketentuan karena menurut mereka naskah akademis itu masuk kepentingankepentingan di situ sebagai masuknya ke konsultan di perguruan tinggi. Nah ini saya kira aspirasi yang muncul dari bawah yang kemungkinan besar barangkali ini relevan apa yang disampaikan saya terima kasih Pak Menteri. Baik terakhir ya.. F-PDIP (RISA MARISKA, SH): Pimpinan, satu lagi satu lagi. KETUA RAPAT: Ada lagi Riska? kalau Riska susah kita tolak ini, apalagi PDIP Pak Menteri jadi saya kasih dulu. Silakan. F-PDIP (RISA MARISKA, SH): Satu aja Pak Menteri terkait dengan sistem pengamanan yang ada di rutan tadi disampaikan bahwa akan diperketat lah dengan cctv dan sistem. Pertanyaan saya sederhana terkadang ini napi-napi didalam kita sudah perketat dengan cctv dengan sistem yang ada tapi itu tetap mereka bisa keluar dari situ bahkan mereka bisa berkomunikasi dengan alat komunikasi yang justru didatangkan dari luar. Nah pertanyaan saya bagaimana caranya untuk mulai ditiadakanlah hal-hal seperti itu dan apa tindakan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk oknum-oknum yang mencoba untuk membantu hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang kedua satu lagi Pimpinan satu lagi dari terkait dengan sistim peradilan pidana anak. Ini peraturannya undang-undangnya sudah berlaku tapi sarana dan prasarananya belum memadai bahkan bukan hanya itu SDM-nya juga saya rasa berbeda dengan peradilan umum. Pertanyaan saya apa yang akan dilakukan agar undang-undang itu sistem peradilan anak itu bisa berjalan sesuai dengan amanah undang-undang. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik terima kasih Ibu Riska penutup. Bapak Ibu sekalian anggota Komisi III dan Saudara Menteri Hukum dan HAM yang terhormat Pak Yasonna Laoly. Ada 19 pertanyaan dari bapak ibu anggota Komisi III dan dari unsur pimpinan ada 1 mungkin ini Pak Benny mau tanya? Silakan Pak Benny dari Demokrat mau menggunakan hak? silakan Pak Benny. Iya. F-PD (DR. BENNY KABUR HARMAN, SH): Terima kasih Pak Ketua.


46

Bapak ibu anggota Komsi III dan jajarannya.

Menteri Hukum dan HAM dan seluruh

Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk tanya kepada Pemerintah 1,2 hal yang mungkin tidak penting tetapi tidak penting untuk di perhatikan tapi penting untuk ditanyakan. Komisi III kalau saya tidak salah waktu fit and proper test Pimpinan KPK telah beberapa kali mengundang Menteri Hukum dan Ham untuk sama-sama mencari solusi atas masalah ini tapi Menteri Hukum dan HAM tidak pernah datang memang situasi politik yang tidak memungkinkan itu. Pertanyaan saya adalah Pemerintah punya posisi hukum untuk mengajukan calon pimpinan KPK supaya dipilih oleh Dewan 1 dari 2 tentu pengaduan ini berangkat dari pemahaman hukum bahwa pimpinan KPK itu wajib 5 orang kalau tidak wajib kan untuk apa diajukan kan begitu buang-buang uang jadi standing politik, standing hukumnya jelas oleh sebab itu kita memahami Pemerintah mengajukan itu tapi kemudian Dewan mengambil keputusan untuk menunda sehingga akibatnya pimpinan KPK saat ini hanya tinggal 4. Yang membuat undang-undang ini kan presiden dan Dewan dalam hal ini presiden diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM. Pertanyaan saya adalah apabila pimpinan KPK itu wajib hukumnya untuk 5 istilah saya 5 itu sifatnya mandatory maka tentu ini punya dampak hukum terhadap bukan soal efektivitas kerja KPK tetapi soal legalitas kerja KPK. Pertanyaan kami adalah apakah dengan tinggal 4 pimpinan KPK yang menurut pandangan kami tidak sesuai dengan Undang-Undang KPK apakah itu berarti KPK kehilangan kewenangannya, kehilangan kewenangan hukum untuk melakukan penindakanpenindakan sehingga tinggal kewenangan-kewenangan yang lain. Ini ini problem itu Pak, saya rasa sebagai lembaga yang punya otoritas membuat undang-undang pertanyaan ini harus dijawab oleh presiden dan juga oleh Dewan. Pak kita kita terus terang ya tidak tahu seperti apa pandangan Pemerintah soal ini atau apakah kita serahkan itu kepada pengadilan untuk memutuskan itu kan begitu kalau memang kita takut bersikap karena saat ini situasi begini mau menegakan hukum aja orang takut dimaki-maki, takut dinilai tidak pro rakyat, takut dianggap tidak pro pemberantasan korupsi jadi kesewenangwenangan itu dibiarkan. Saya ndak tahu apakah itu juga termasuk dalam kelompok revolusi mental enggak ngerti saya. Tapi saya ingin sekali untuk mendapatkan pandangan kalau bisa juga tidak hanya pandangan ada sikap yang jelas Pemerintah soal ini. Ya kecuali kalau Pak Presiden, Pak Menteri berpandangan bahwa tidak bersikap itu adalah sikap juga ya lain soal itu silakan Pak. Yang kedua kami berpandangan Menteri Hukum dan Ham ini Kementerian Hukum dan HAM adalah pembantu presiden dalam bidang hukum yang memberikan pandangan hukum kepada presiden untuk memastikan kebijakankebijakannya komptibel dengan aturan hukum adalah Menteri Hukum kecuali kalau Menteri Hukum berubah menjadi Menteri Politik ya lain lagi soalnya. Apabila pandangan saya itu masih dianut maka pertanyaannya apakah Pak Menteri Hukum dan HAM juga memberikan pandangan hukum soal pengangkatan PLT Kapolri yang baru ini sebab kalau kami membaca Pasal 11 ayat (5) baik isinya maupun penjelasannya maka di situ dengan tegas disebutkan pengangkatan PLT itu dimungkinkan dilakukan oleh presiden tetapi harus dengan alasan-alasan yang jelas situ. Kemudian yang kedua setelah ditunjuk PLT-nya oleh presiden diajukan ke Dewan untuk mendapatkan persetujuan, kan begitu Pak kecuali kalau pemahaman hukum saya ini pemahaman hukum abad 20 awal lalu udah ndak laku lagi tapi saya rasa akal sehat selalu mengatakan begitu belum berubah itu. Pertanyaan saya adalah apakah surat itu sudah diajukan ke Dewan permintaan persetujuan itu ataukah Menteri Hukum dan HAM mengajukan pendapat RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

47

hukum bahwa seperti yang diajukan oleh Menseskab bahwa itu ndak perlu itu karena itu diskresia, lain lagi ini. Bingung kita sebagai rakyat ini Pak Menseskabnya ngomong lain Menteri Hukum dan HAM-nya ndak ngomong buku-buku hukum dan kita pelari lain ceritanya, pasal dalam undang-undang juga jelas-jelas apa yang dia katakan tapi mungkin hukum sekarang ini diabaikan yang diperlukan adalah revolusi supaya semuanya cepat dan kita sangat mendukung ketika Bapak Menteri Hukum dan HAM juga begitu cepat ketika ada salah satu partai politik mengajukan pendaftaran kan luar biasa Pak. Saya waktu itu kaget saya luar biasa Menteri Hukum dan HAM ini karena Kabinet Kerja belum 1X24 jam langsung ambil langkah jadi enggak peduli lagi prosedur yang lain ini ya lalu teman saya bilang ..... "Pak Benny ya itulah revolusi mental itu", abaikan seluruh prosedur itu enggak penting bikin lamban itu yang penting cepat wah bagus itu kalau begitu. ..... mana itu Pak? Ya? Wah lupa itu Pak pakai apa. Itulah susahnya saya ini ingatan pendek itu Pak Menteri, ya tapi juga tidak lama kemudian ada lagi yang muncul nah yang lama yang kemudian datang ini juga membuat saya kaget cepat enggak tapi juga tidak diputuskan. Nah teman saya juga bilang itu juga revolusi mental itu Pak, oo ya waduh ya saya mendukung aja Pak silakan karena ini memang bapak punya rezim silakan. Kemudian tadi mengenai PP 99 itu, ya saya dukung kalau memang Bapak Presiden Jokowi memandang PP ini melanggar undang-undang 12/95 ya monggo Pak silakan itu diubah jadi Bapak Menteri jangan bawa lagi masalah disini kuasa bapak sudah kami kasih silakan bapak gunakan kekuasaan untuk mengubah PP ini jangan bawa lagi ke Dewan ini masalah bapak ditunjuk untuk menyelesaikan masalah itu kan begitu Pak, atau saya salah kalau saya salah mohon maaf Pak Menteri. Demikian Pimpinan, terima kasih banyak. ANGGOTA KOMISI III: Baik bapak ibu sekalian. Pak Doktor Benny K. Harman yang telah meramu lah ini semua, ini pukul 15:48 bapak ibu sekalian, berdasarkan Tata Tertib 221 kalau kita, eh 226, kalau kita mengikuti aturannya ayat (1) harus kita selesaikan pukul 4 sore. Saya kasih alternatif kita minta Menteri Hukum dan HAM menjawab tertulis ya tho atau kita perpanjang sampai jam 5 tapi kalau jam 5 Pak kita mau sholat Ashar ini Kita ambil jalan tengah Ketua. KETUA RAPAT: Gimana Pak Hasrul. F-PPP(Drs. H. HASRUL AZWAR, MM): Kita ambil jalan tengah kita berikan kesempatan sampai pukul 16.00 yang lain tertulis, ini dia baru dia ini yang tadi Pak Benny lupa partainya itu. Ini luar biasa Pak Hasrul ini walaupun Pak Benny lupa diingatkan oleh Pak Hasrul. MENTERI HUKUM DAN HAM: Memang Pak Hasrul soal cepat itu semangat dia. KETUA RAPAT: RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

48

Baik bapak ibu sekalian ada waktu 11 menit kita beri kesempatan Pak Menteri sekaligus closing statement. Dan habis itu kita akan ambil kesimpulan dan jawaban sisanya secara komprehensif akan disusulkan secara tertulis, bisa disepakati ya. Baik terima kasih. (RAPAT: SETUJU) Silakan Pak Menteri. MENTERI HUKUM DAN HAM: Bisa ijin Pak saya karena ini Pak Kalapas eh Pak Kalapas, Dirjen PAS ada disini sebentar menjawab over kapasitas, saya keluar sebentar menyelesaikan sesuatu yang tidak diselesaikan oleh orang lain Nanti saya akan sambung over all. 11 menit. Karena masalahnya semua over kapasitas pada umumnya. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak Menteri. Bapak Pimpinan Komisi III dan bapak-bapak anggota dewan yang saya hormati. Assalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

Yang pertama mudah-mudahan saya tidak ge-er Pak karena saya menangkap apa yang ditanyakan oleh bapak-bapak anggota dewan tadi merupakan harapan dan dukungan kepada kami di Pemasyarakatan terkait masalah-masalah yang mungkin beberapa ....... itu hal yang klasik. Yang pertama over crowded kemudian masalah remisi dan PB kemudian ada masalah rubasan dalam kaitannya kemudian dengan undang-undang sistim peradilan pidana anak ada disana tentang LPKA atau lembaga pendidikan khusus anak yang dulunya bernama lapas anak dan kemudian restorative justice terkait dengan penanganan anak dan juga penyalahguna narkoba. Perkenankan saya kami dari Pemasyarakatan menyampaikan bahwa kami merumuskan bahwa masalah-masalah ini kami coba dekati dengan 2 hal yang menurut kami strategis sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi atau dalam hal ini adalah upaya optimalisasi hak warga binaan pemasyarakatan. Strategi tersebut adalah satu masalah SDM disana nanti ada masalah rekruitmen, pembinaan dan sebagainya kemudian yang kedua pembangunan sistem yaitu sistem informasi manajemen pemasyarakatan berbasis teknologi informasi. Kami melihat bahwa strategi ini dapat membantu pemasyarakatan untuk menghadapi masalah-masalah yang menjadi tidak saja pertanyaan dari bapak ibu anggota dewan tetapi juga masyarakat yaitu masalah transparansi dan akuntabilitas dari pemberian hak-hak narapidana dalam hal SDM pemasyaratakan menempuh cara dalam upaya penguatan integritas yang dilakukan dengan melalui pelatihan minggu depan itu seluruh eselon II dan eselon III pemasyarakatan akan mengikuti pelatihan tugas integritas darii KPK. Kemudian kami juga mengembangkan dan menguatkan sistim pembinaan karir dan mutasi tadi yang juga disinggun oleh di dorong oleh anggota dewan kemudian RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

49

pendidikan dan peningkatan kapasitas anggota dewan terutama eh maaf petugas pemasyarakatan petugas pemasyarakatan terutama hak dalam hal pelaksanaan tugas seperti berkaitan dengan narkotika karena banyak modus yang dilakukan oleh para kurir atau pengguna didalam termasuk didalamnya adalah upaya untuk mengurangi atau menghilangkan anu faktor demand atau permintaan yaitu dengan mendorong adanya standar perawatan atau rehabilitasi dari penderita narkoba didalam. Jadi kami menempuh upaya untuk meningkatkan kemampuan dan integritas petugas pemasyarakatan sebagai strategi utama untuk menjawab masalah-masalah over crowded kemudian remisi PP dan sebagainya juga pertanyaan tentang bagaimana narkoba bisa beredar didalam kemudian komunikasi, komunikasi alat-alat komunikasi dan sebagainya. Jadi selain itu karena dengan membangun integritas, melakukan penguatan integritas kita berharap bisa mendorong disiplin kerja di lingkungan petugas pemasyarakatan. Strategi umum yang kedua adalah pembangunan sistem informasi berbasis teknologi informasi. Kami sekarang juga ada sistem data base pemasyarakatan tetapi itu belum menjawab kebutuhan kebutuhan baik dalam tadi memberikan transparansi dan akuntabilitas tentang pemberian hak-hak narapidana. Dengan membangun sistem ini akan dikurangi sebanyak mungkin faktor subyektivitas sehingga apakah seorang warga binaan atau napi itu telah muncul haknya, apakah itu remisi, apakah itu PP dan sebagainya itu merupakan hasil dari sistem jadi faktor-faktor yang mendasari keputusan seseorang tentang hal itu akan dimasukan didalam sistem bagaimana penilaiannya dan sebagainya sehingga nanti akan sistem lah yang akan memutuskan seseorang itu telah muncul haknya atau belum. Sistem itu juga diharapkan bisa membantu kami menjadi alat untuk menilai kinerja petugas. Sebagai contoh misalnya seorang petugas medis di Lapas melayani keluhan seorang warga binaan masing-masing ada nomor pinnya petugas dan dan napi kemudian diberikan pelayanan diagnosanya apa tercatat didalam sistem, obat yang diberikan apa dan itu akan muncul dalam berbagai laporan, laporan tentang kinerja petugas, tentang keluhan pelayanan, keluhan napi kemudian penggunaan obat dan sebagainya. Jadi dari sistem itu kami berharap bahwa nanti akan muncul suatu penilaian yang menjadi obyektif baik terhadap kinerja petugas Lapas maupun juga untuk keputusan pemberian hak-hak narapidana. Dan karena sebagaimana diketahui bahwa pembinaan warga binaan ini terdiri dari 2 hal yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian itu berkaitan dengan tingkah laku dan sebagainya, bagaimana seseorang menyesali perbuatannya berubah kemudian mengikuti pelatihan yang mengarah kepada kebaikan supaya nanti bisa bereintegrasi dengan keluarga dan masyarakatnya. Kemudian kemandirian itu menyangkut kemampuan untuk produktif menjadi produktif sehingga ketika keluar dari pemasyarakatan diharapkan akan bisa memenuhi keperluan keluarganya dengan tidak melakukan tindakan kriminal. Semua aspek atau unsur dari pembinaan-pembinaan itu akan dimasukan dalam sistem itu jadi itu. Sementara mengatasi kekurangan SDM yang pertama berkaitan dengan rencana rekruitmen anggota TNI bintara TNI yang menjelang masa MPP. Pertama ini di tujukan untuk lapas-lapas yang terletak di daerah konflik di Papua, Aceh kemudian kalau di Maluku dan di Jawa untuk Lapas di Nusakambangan. Pertimbangannya daerah-daerah itu terutama di daerah konflik petugas pemasyarakatan berada di bawah tekanan dan intimidasi. Pertanyaan yang sepele saja misalnya diajukan kepada kalapas Pak saya tahu rumah bapak dimana, putra bapak belajar dimana, istri bapak bekerja apa. Nah kalau yang melakukan pertanyaan itu napi teroris atau mantan kombatan itu bagi petugas kami sudah menimbulkan berbagai pemikiran. Jadi itu pertimbangan kenapa untuk daerah-daerah itu terutama kami berupaya melakukan penguatan disamping RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

50

penguatan ke dalam tadi juga ke luar karena diharapkan para anggota TNI atau mereka yang menjelang MPP itu akan lebih mudah melakukan koordinasi dengan penegak hukum lainnya. Yang kedua ini adalah pertimbangan yang berdampak ke berdasar ekonomis juga karena anggota TNI yang bintara ini mereka akan pensiun pada usia 53, kalau mereka dipekerjakan lagi maka itu memperpanjang nilai produktifnya. Disamping itu mengurangi beban beban negara karena hak pensiun mereka kan sudah pasti dan sebagian berasal dari pengabdiannya di TNI sebagian lagi selama 5 tahun akan di dalam lingkup pemasyarakatan. Jadi itu tadi menyangkut dasar pertimbangan kenapa kita ingin mengurangi kekurangan tenaga pengamanan di pemasyarakatan dari petugas TNI. Kalau ada pertanyaan kenapa bukan dari kepolisian menurut teman-teman di lapangan itu beberapa diantaranya pernah terjadi hubungan ketika yang bersangkutan masih sebagai polisi contohnya yang terakhir adalah di Raha di mana Sulawesi Tenggara karena anggota ini melakukan tindakan pidana kemudian dan diketahui menjadi. Kemudian ada pengalaman lain diantara warga binaan pernah menjadi kalau dikatakan dalam tanda petik korban misalnya tapi kalau dari TNI selama ini ketika penanganan-penanganan kerusuhan itu kalau mereka yang masuk maka tidak ada reaksi yang bersifat apa konfrontatif dari warga. Tapi ketika yang masuk itu adalah dari Kepolisian sering ditemukan reaksi yang konfrontatif. Karena itulah pertimbangan-pertimbangan yang demikian mendasari kenapa dari anggota TNI tentu kepada mereka akan dilakukan penanaman nilai-nilai pemasyarakatan sebelum mereka ditugaskan dan itu diharapkan akan mengurangi apa yang dikhawatirkan dari kultur TNI terkait. Kemudian untuk penguatan itu juga kami berharap kalau tadi ditanyakan bagaimana peredaran narkoba bisa terjadi di lapas bagaimana alat komunikasi bisa diperoleh oleh warga binaan sebetulnya sudah ada program ........ Halinar itu adalah handphone, pungli dan narkoba tetapi selama ini masih hanya mengandalkan padar petugas jadi rahasia itu tentu secara acak dan tidak bisa rutin karena kalau rutin pasti akan di ..... nanti pada hari ini akan ada jadwal rahasia kan gitu. Nah kami juga selama ini tidak punya dukungan teknologi misalnya detektor handphone kemudian detektor untuk narkoba juga kami tidak ada, nah dalam tahun ini dengan dukungan dari Pak Menteri kami berencana mengadakan alat-alat teknologi itu. Sebagai contoh misalnya dari pengamatan petugas tentang narkoba itu ada seorang napi yang setiap kali dikunjungi oleh keluarganya itu selalu minta sapu tangan. Nah saputangan itu ternyata sudah dilumuri dengan tepung narkoba. Ini kan hanya berdasarkan pengalaman ini saya saya peroleh dari seorang kalapas yang mengamati itu. Jadi ketika istrinya atau keluarganya pulang napi apa saputangannya di di taruh di piring dan serbuk itu akan jatuh. Ini kan hanya bisa kecermatan dan pada jam-jam puncak kunjungan ini akan sangat berpengaruh karena kecermatan itu memerlukan waktu juga. Kemudian contoh yang lain misalnya saset di dalam Indomie itu ditambah itu ditambah dengan saset berisi berisi narkoba. Jadi banyak hal itu yang apa mengharuskan kami untuk sering mempertemukan para petugas ini saling bertukar pengalaman karena itu pendidikan dan pelatihan petugas Lapas menjadi concern kami di 2015 ini bagian dari strategi pengembangan SDM. Demikian juga belum lama ini di Cipinang ditemukan 17 paket terpisah dari unsur-unsur narkoba terus terang kami tidak punya pengetahuan ini jadi kami juga bekerjasama dengan apa BNN untuk melatih petugas kami. Itu hal-hal yang secara umum kami lakukan dalam upaya membangun kemampuan pemasyarakatan ke depan untuk menjadi lebih baik. Saya persilakan Pak, saya kembalikan Pak Menteri.


51

MENTERI HUKUM DAN HAM: Terima kasih Pak Ketua, ini singkat-singkat saja satu hal barangkali kemarin soal kami akan bekerjasama dengan Menkominfo dia berjanji memberikan jammer di lapas sehingga apa namanya di ruangan itu tidak mungkin karena sudah ada jammer harganya per 1 unit sekitar 50 juta. Tapi ini kan tentu di bukan barang yang satu lapas berapa kapasitas ini memerlukan dana yang besar juga dan yang kita takut juga jammer bisa kalau ada hal-hal tertentu jangan sampai juga mengganggu sinyal hape para petugas dalam hal tertentu bisa nanti ada kejadian justru petugasnya enggak bisa berhubungan dengan ..... jadi sekarang kita teliti Ketua bagaimana mengatasi masalah, yang pasti kita tetap bekerja keras untuk melakukan hak-hal tersebut. Tadi sudah dijawab oleh Pak Pak Dirjen mengenai over kapasitas ini adalah persoalan jadi kebijakan betul apa yang dikatakan oleh Pak beberapa bapak ibu yang terhormat tadi bahwa ini menambah lapas biayanya besar maka melalui kebijakan baik itu redistribusi napi dari tempat padat ke tempat yang ini lebih longgar memang ada juga kendala karena keluarga tidak ingin warga binaannya dipindahkan tetapi kalau memang di tempat-tempat yang padat ini perlu kami sedang buat pola dan petanya. Kemudian juga seperti yang saya katakan restorative justice kita juga akan terus mengembangkan supaya napi ini sebagai suatu apa namanya kekuatan labor force ya jadi kita mau benar apa yang dikatakan tadi bekerjasama Pak Romi tadi mengatakan bekerjasama dengan luar kita juga membangun kerjasama dengan beberapa perusahaan termasuk BI untuk CSR-nya digunakan di LP Nusakambangan kemudian di Kalimantan Barat, Kalimantan Barat ya Kalimantan Tengah jadi kita akan bekerja dengan beberapa perusahaan yang mau memberikan CSR-nya untuk kerjasama soal-soal meningkatkan mendidik napi untuk melakukan kerajinan-kerajinan tangan juga bertani soal-soal yang termasuk apa sapi ternak sapi di itu di Nusakambangan, jadi ini akan terus kami kembangkan. Soal tadi dikatakan barangkali yang perlu saya sampaikan ini pertanyaan Pak Benny memang menggelitik ya soal yang pasti kami hanya berpijak kepada normatif undang-undangnya. Di dalam pasal soal KPK dalam Pasal 21 UndangUndang Nomor 30 tahun 2002 dikatakan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 orang ANGGOTA KOMISI III: Ketua interupsi Ketua Pak Benny tadi melempar pertanyaan tapi langsung ditinggal Pak saya kira Pak Menteri enggak usah dijawab. Terima kasih Pimpinan. Baik. Memang ada ada Pak Benny Pak Benny itu ada nama tengahnya K jadi agak enggak apa-apa Pak kalau mau dijawab silakan. MENTERI HUKUM DAN HAM: Ndak, artinya Memang saya hanya kembalikan kepada undang-undang intepretasinya sangat jelas kolektif, kolegial terdiri dari 5 orang bisa terjadi perbedaan pandangan jadi unsur legalitasnya barangkali akan dijawab oleh Komisi III sebagai lembaga


52

pengawasan saya kira punya otoritas untuk menyampaikan pandangannya dalam soal seperti ini. Waktunya Ketua bagaimana masih adakah? F-HANURA (H. SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H): Sedikit Pimpinan. KETUA RAPAT: Sebentar sebentar Pak Sudding sebentar Pak, jadi kita sepakat jam 4 sore ya ini sudah 4 lewat 10 mungkin kita perpanjang, Pak Sudding dalam hal ini apa bertanya atau.. F-HANURA (H. SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H): Ini menyangkut masalah Pimpinan KPK tadi saya sedikit menanggapi.. KETUA RAPAT: Sebentar sebentar, saya belum kasih ijin ke Pak Sudding. F-HANURA (H. SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H): Baik baik. KETUA RAPAT: Saya perpanjang 5 menit aja ya ya boleh Maksimal setengah 5 ya maksimal ya, baik. Ya Pak Sudding sebelum dilanjutkan ini silakan Pak Sudding. F-HANURA (H. SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H): Baik dalam kaitan menyangkut masalah pimpinan saya kira ini sangat penting ya untuk kita semua paham tadi Pak Menteri mengatakan bahwa ini berkaitan dengan undang-undang bukan hanya menyangkut masalah efektivitas tapi ini menyangkut masalah legalitas dari keberadaan Pimpinan KPK itu sendiri. Nah ketika misalnya saat ini saat ini Pimpinan KPK hanya ada 4 orang karena kemarin sudah ada keputusan politik yang diambil oleh DPR bahwa Pimpinan KPK yang satu yang kosong itu akan dilakukan fit apa namanya pemilihan bersamaan dengan pimpinan 4 KPK yang akan berakhir Desember 2015. Nah menurut Saudara apakah 4 pimpinan KPK yang ada sekarang ini dalam melaksanakan kewenangannya itu legal apa tidak. Begini Pak kami kan pandangan kami dari Pemerintah berpijak kepada Pasal 21 itu sebabnya kami melakukan fit and proper test menyerahkan 2 kepada DPR kemudian DPR yang tidak memilihnya. Sekarang bolanya jadi ini menjadi sesuatu yang apa namanya ya sedikit bukan hanya sedikit menjadi sesuatu yang diperdebatkan kalau melihat bunyi Pasal 21 karena Pasal 21 jelas mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi itu terdiri dari 5 orang bahwa mereka tetap efektif karena memang efektif bekerjanya tetapi persoalan seperti yang dikatakan Pak Benny ilegal, efektif dengan ilegal tentu sesuatu yang berbeda. Jadi menurut kami kami tetap melihat bahwa didalam undang-undang disebut 5 orang dan Pimpinan


53

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana di maksud pada ayat (2) bekerja secara kolektif kolegial. Saya kira itu jawaban kami. Berikutnya bapak ibu sekalian soal imigrasi yang imigran gelap juga tadi ada beberapa anggota yang menyampaikan bahwa memang saat ini ada 11.000 imigran gelap kita hanya punya kemampuan 5.000 dalam ..... ya itu pun sudah crowded dan sekarang sekitar 2.000 di community house yang dibantu oleh IOM sampai sekarang persoalan ini menjadi persoalan yang sangat berat buat kita banyak di luar menimbulkan persoalan problem-problem sosial buat kita tetapi kita tidak mudah karena ini menyangkut ada IOM, ada ada juga UNHCR tidak semudah itu kita meminta mereka dideportasi begitu saja karena ini menyangkut juga hak azasi manusia tetapi kami akan menjawab secara tertulis dan rinci nanti ya datadata menyangkut hal ini termasuk bahwa banyak orang asing yang melanggar surat ijin visa mereka adalah visa turis tapi kemudian masuk menjadi pekerja-pekerja. Sudah beberapa kali dirazia bukan hanya dari RRC tapi juga beberapa daerah lain daerab Balkan ya kemudian bahkan belakangan ini ada trendnya juga dari Maroko. Sudah ada kita tangkap ya Pak dari Maroko di Puncak konsumennya selektif makanya dia ada di Puncak. Ini persoalan-persoalan yang tidak mudah kita selesaikan selagi ada permintaan penawaran bisa datang terus nampaknya tapi imigrasi ini tidak mungkin kita lihat masuk ini mau kerja apa atau mau turis kan mereka mempunyai hak yang sama untuk masuk tetapi kita juga mempunyai sumber daya manusia yang terbatas Pak mempunyai sumber daya manusia yang terbatas. Tapi terus akan kita lakukan perbaikan-perbaikan mengenai hal ini ya kami akan mencoba menambah SDM kami dan meningkatkan razia-razia pada beberapa tempat tertentu. Termasuk apa yang disampaikan Saudara Masinton kalau ada Pak yang terhormat Pak Masinton Pasaribu kalau ada cepat-cepat kasih tau sama saya jangan simpan-simpan di karena adik saya karena adik saya. Lebih cepat lebih baik itu dia jadi serahkan saja ke kita atau ke Pak Dirjen kita akan melakukan itu. Kemarin juga persoalan yang sama di Depok, di Depok atau di Bekasi ya? Yang orang Nigeria di Depok itu juga begitu Pak bukan, dia dirazia kelengkapan suratnya tidak ada nah petugas kita tidak berhenti sampai di situ dia langsung mencek ke apartemenennya dan terus berkoordinasi ada indikasi narkoba langsung panggil BNN dan ternyata narkoba. Jadi memang persoalannya warga negara asing khususnya mohon maaf dari saudara kita dari tempat yang jauh datang ke mari memang banyak yang terindikasi itu. Tetapi kami tidak bisa merazia narkoba yang kami razia adalah soal soal dokumen keimgirasiannya bahwa turutannya ada narkoba kita berkoordinasi dengan BNN. Jadi ini persoalannya termasuk soal Bu Dwi memang ada berapa ratus Pak pos lintas batas kita, ada 89 pos lintas batas ya, 209 pos lintas batas banyak yang tidak aktif dan SDM kita terbatas sekali dalam menempatkan orang-orang pada pos lintas batas khususnya jalan-jalan tikus. Jadi ini harus kerjasama dengan termasuk Kepolisian, termasuk didalamnya kalau dia dari Riau itu Angkatan Laut dan lain-lain jadi ini diiperlukan koordinasi yang lebih luas dan memang disinilah pintu-pintu masuk daripada narkoba dan orang-orang asing ilegal. Inkonsistensi perundang-undangan pak Pak Asrul Sani ya kita bisa menjadi kita tetap berprinsip bahwa Kementerian Hukum dan HAM akan berupaya keras menjadi leading sector di dalam mengawal produk perundangundangan dari seluruh kementerian yang ada ya kita betul-betul mencoba melakukan itu membatasinya dalam Prolegnas betul-betul yang kita bisa mampu untuk melakukannya dan juga sinkronisasinya supaya jangan tidak bertabrakan. Termasuk apa yang ditanyakan oleh Pak Jaki tadi soal tim yang akan kita bentuk evaluasi, sinkronisasi tidak hanya vertikal, secara ketentuan ....... mulai dari Pancasila Undang Undang Dasar tetapi juga vertikalnya antar kementerian. Di RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

54

dalam bidang SDA sudah ada kajian, sudah ada, dalam bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup sudah ada kajian yang sangat lengkap dan evaluasi yang sangat lengkap dalam waktu dekat kita akan membuat satu deklarasi tentang itu di Kantor Wapres tetapi tidak hanya tidak hanya itu nanti semua perundangundangan akan kita coba evaluasi dan sinkronisasi ke atas dan juga antar kementerian ini akan coba kita lakukan Pak bukan dan barangkali memerlukan waktu dan dukungan dari bapak ibu sekalian. Saya kira lebih baik Pak karena waktunya kami terkait juga dengan PP 99 nomor 12 saya sudah menyatakan pendapat kami bapak ibu sekalian kami tetap berpandangan bahwa narapidana dalam soal pembebasan bersyarat Pasal 15 ayat (1) KUHP memberikan jaminan secara undang-undang bahwa narapidana telah menjalani 2/3 dari lamanya pidana penjara dijatuhkan kepadanya sekurangkurangnya 9 bulan maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat itu undang-undang dan juga termasuk pemberian remisi dan lain-lain ini dari iya saya kira memang ini akan menjadi perdebatan perdebatan terus itu sebabnya saya meminta kepada tim kita untuk menyusun kajian dan membuat satu diskusi mengenai PP 99 tahun 2012. Karena kalau kita cabut begitu saja apalagi di tengah-tengah pandangan masyarakat sekarang ini seolah-olah kita melindungi ya melindungi dan memberikan remisi kepada terpidana atau warga binaan koruptor. Jadi disini persoalannya adalah Pak begini dalam satu sistem peradilan pidana itu adalah satu rangkaian proses polisi menyidik jaksa menuntu, kalau di KPK dia menyidik dia menuntut kemudian pengadilan. Nah di pengadilan ada hal yang meringankan ada hal yang memberatkan yang memberatkan termasuk di dalamnya tidak menjadi justice colaborator kalau tidak menjadi justice colaborator hukumlah seberat-beratnya disini pintu terakhirnya. Kalau sesudah itu di lembaga pemasyarakatan tugas yang diberikan undang-undang kepada kita adalah membina mereka menjadi warga negara yang taat hukum. Tadi disampaikan oleh bapak, salah seorang dari bapak saya sudah lupa sayap kiri saking banyaknya pertanyaannya tidak ada jaminan menjadi berbuat baik itu memperoleh jadi insentif sama saja dia tidak punya harapan apa-apa. Bisa kita bayangkan 1 orang dihukum 19 tahun katakan 17 tahun ada salah seorang diantara itu tanpa harapan punya remisi, tanpa harapan punya PB padahal sewaktu diputuskan oleh pengadilan ataupun Mahkamah Agung hakim dalam benaknya mempunyai mengetahui Pasal 15 oo ini orang nanti akan dapat remisi, akan dapat PB. Kan ini menjadi persoalan karena hal yang memberatkan itu lah maka dia dihukum sampai 17 tahun sudah selesai akan tetapi pada gilirannya oleh undang-undang diberikan hak untuk ini, disini persoalan barangkali yang harus kita secara intelektual secara tenang ya membahas masalah ini betul-betul tidak emosional tidak tidak, berkepala dingin membahasnya supaya kami nanti didalam memberikan bulan Desember yang lalu kita dikatakan apa obral remisi itu cukup menyakitkan begitu. Nah kalau saya katakan untuk membangun sistem kalau memang kita takutkan memang ada petugas-petugas Lapas dan memang ada, saya tidak mengatakan tidak ada bermain dalam soal remisi itulah yang dikatakan dirjen tadi kita membuat sistem yang online transparan. Variable a berkelakuan baik dan semua semuanya itu semua online dan bisa dilihat hasilnya oleh sistem dikatakan no yes ini kurang sehingga tidak ada lagi dusta diantara kita, kira-kira begitu. Bukan berarti tidak mungkin terjadi bila ada permainan tetapi itu paling tidak sangat meminimalisir persoalan seperti itu. Jadi seperti yang Pak Zaki tadi membangun dengan system harus membangun dengan sistem. Jadi ini barangkali beberapa catatan bapak ibu sekalian mungkin nanti pada waktu yang lebih baik kita bisa khusus masalah ini di luar issues yang lain barangkali kita per topik bisa melakukan satu pembahasan RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

55

yang baik di waktu-waktu ke depan sehingga waktu kita cukup Pak. Saya percaya apalagi khusus karena bagian terbesar dari pekerjaan kami ini adalah lapas pemasyarakatan. Pegawainya 37.000 30.700 dalam 44.000 jadi ini yang terbesar dan ini yang paling kompleks. Jadi saya kira Pak Ketua saya atas nama Kementerian Hukum dan HAM, Menteri Hukum dan HAM mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu yang terhormat anggota Komisi III atas kesempatan ini dan akan terus meminta dukungan dari Komisi III agar pekerjaan besar kita ini bisa kita selesaikan secara bersama-sama baik di bidang keimigrasian dengan segala kompleksitasnya, baik dibidang pelayanan hukum di AHU, baik juga mengenai perlindungan hak-hak kekayaan intelektual di HAKI, HAM di Dirjen HAM dan Balitbang HAM juga tentang Prolegnas juga tentang produk perundang-undangan kita keprres, permen dan PP dan lain-lain di Dirjen PP bisa kita lakukan dengan baik. Tentunya ini akan bisa kita lakukan kalau ada kerjasama yang baik dengan Komisi III dan kami siap dikritik secara konstruktif kalau ada bapak ibu menemukan hal-hal yang berkaitan dengan tupoksi kami silakan komunikasikan kepada kami atau langsung kepada Pak Dirjen supaya lebih mudah jangan ditahan-tahan persoalan jadi kita itu berprinsip kita selesaikan secara cepat, speed Perlu untuk menyelesaikan masalah. Saya kira demikian terima kasih. Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh. Wallaikumsallam warrahmatullaahi wabarakatuh. KETUA RAPAT: Baik Pak Menteri Hukum dan HAM beserta sekjen dan seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan ini dari total 20 pertanyaan mungkin ada baru beberapa yang dijawab ya nanti kami mohon untuk bisa diberikan jawaban tertulis sebelum tanggal 18 Februari karena itu hari reses terakhir kami sehingga nanti pada masa persidangan besok yang akan datang akan menjadi bahan bapak ibu anggota Komisi III untuk bahan untuk reses untuk up date di lapangan, itu yang pertama. Bisa disepakati ya Pak Menteri ya sebelum tanggal 18 Februari. kedua..

Yang

INTERUPSI (ANGGOTA KOMISI III:] Pimpinan, saya mohon interupsi sebentar kalau memang diberikan. KETUA RAPAT: Mengenai apa ini? ANGGOTA KOMISI III: Tadi Pak menteri ada mengatakan koordinasi dengan dirjen dan irjen persoalannya kalau kita di lapangan melihat situasi yang barangkali tidak sesuai apa yang kita harapkan pada saat reses maupun turun ke dapil ke siapa kita hubungi kita tidak punya nomor kontak dirjen, irjen ataupun sekjen. Saya mohon barangkali ini bisa diberikan kepada kami anggota baru khususnya yang tidak tahu nomor hapenya. Terima kasih. RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

56

KETUA RAPAT: Nomor para dirjen dan irjen termasuk Pak Menteri ada di sekretariat kita di Komisi III bisa diminta disini kapan saja 24 jam bisa Pak. Jadi kecuali nanti ganti handphone, saya rasa yang diberikan yang tidak diganti gitu ya supaya bisa menghubungi dengan cepat apabila ada hal-hal yang menjadi catatan kita bersama. Dan didalam forum rapat ini juga kami perlu sampaikan kepada Bapak Menteri, Bapak Sekjen dan seluruh jajaran direktorat, Kementerian Hukum dan HAM karena banyaknya orang yang menyamar dan menggunakan nama pimpinan maupun anggota Komisi III kepada seluruh jajaran termasuk kanwil untuk tidak meladeni apabila mengatasnamakan Komisi III DPR RI. Karena seluruh data dan informasi mengenai anggota Komisi III dan pimpinan ada bisa di cek di sekretariat Komisi III karena ada kadang-kadang menggunakan nama yang mungkin mirip dan bahkan menggunakan kop DPR yang bisa disalahgunakan dan bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan bapak ibu di lapangan nanti tentunya. Yang ketiga Pak Menteri Hukum dan HAM sekaligus kami juga mengundang dalam forum ini walaupun secara tertulis mungkin undangan sudah sampai untuk besok ada diskusi berkenaan dengan penegakan hukum di tahun 2015 dan berkaitan dengan rancangan Undang-Undang KUHP dan KUHAP di Gedung Nusantara V yang kami mengundang seluruh Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia dan seluruh Kapolda seluruh Indonesia dan kami mengharapkan dari jajaran Kementerian Hukum dan HAM bisa hadir kalau bisa Pak menteri juga hadir karena langsung dibuka oleh key note speaker dari Ketua DPR RI yang akan memberikan key note speaker dalam pembukaan diskusi hukum untuk tahun 2015 yang ini. Kemudian bapak ibu anggota Komisi III yang kami hormati dengan hal-hal yang telah kami rangkum tersebut di atas kita akan memberikan alternatif kesimpulan dalam rapat kerja ini mohon ditayangkan. Bagi bapak ibu yang disebelah kanan bisa melihat dan bapak ibu juga bisa melihat. Tadi dari pertanyaan maupun diskusi begitu banyak tentang proses asimilasi kemudian proses PB dan proses remisi yang sebenarnya terkait dalam PP 99 sehingga kami menawarkan dalam forum rapat kerja ini Komisi III mendesak Menteri Hukum dan HAM untuk merevisi Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 99 tentang saran dan tata cara pelaksanaan warga binaan pemasyarakatan serta menyelesaikan permasalahan over kapasitas di berbagai LP/rutan di Indonesia. Saya minta masukan atau persetujuan dari bapak ibu anggota komisi. Silakan Pak Martin. F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT]: Iya. Kalau materinya 2 hal disitu soal penyelesaian permasalahan over kapasitas dan PP. Bagus tapi PP-nya itu dibawa bukan itu yang paling penting. Yang paling penting adalah menyelesaikan persoalan over kapasitas di berbagai LP dan rutan. Gaya bahasanya aja ini putar Pak gitu ya mendesak Menteri Hukum dan HAM menyelesaikan permasalahan over kapasitas di berbagai LP rutan di Indonesia dengan dan ya dan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 99 tentang saran dan tata cara pelaksanaan warga binaan. KETUA RAPAT:


57

Ya Pak Nasir. Tadi kalau saya mendengar sejumlah anggota Komisi III terkait dengan PP 99/2012 Sebenarnya semangatnya bukan merevisi tapi mencabut. Ya. Nah karenanya kalau Pak Menteri memahami merevisi itu adalah mencabut saya setuju dengan kosa kata merevisi tapi kalau kemudian merevisi itu ya dengan hal-hal lain dan sebagainya atau merombak atau PP dan sebagainya saya pikir kurang tepat. Nah karenanya Pak Ketua Pak Aziz Syamsuddin yang saya muliakan itu yang saya dengar dari hampir semua anggota yang menannyakan, mempertanyakan, mempersoalkan PP 99/2012 ya terima kasih Pak Aziz sudah terima telepon. Itu Pak Aziz saya minta agar katanya harus tegas revisi itu enggak menyelesaikan masalah Pak Aziz. KETUA RAPAT: Dicabut ya? F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag): Ya, ok terima kasih Ketua ya coba di ini dulu. KETUA RAPAT: Ya Pak John.

F-PG (H. JOHN KENEDY AZIS, SH): Terima kasih Ketua. Saya sependapat dengan Pak Nasir Jamil tadi bahwa kita dengar semuanya tadi daripada anggota Komisi III adalah bukan merevisi tapi adalah mencabut. Terima kasih Ketua. Untuk memperkuat saja. Terima kasih. Baik cukup ya bisa ya, Pak Menteri bisa disepakati? MENTERI HUKUM DAN HAM: Gini Kalau dicabut nanti bisa saja tapi bisa juga merevisi agar sesuai dengan, agar tidak bertentangan dengan Undang Undang Pemasyarakatan dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana misalnya sehingga memang jiwanya itu ada di sana Pak. Kita sudah paham maksudnya itu gitu. Jadi maksudnya merevisi Pak Ya kalau mencabut kan nanti langsung kata orang wah ini memang ada tujuannya ini, tujuannya ini kan sebetulnya agar tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan KUHP Pasal 16 itu. Itu kan lebih-lebih ini. F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT)]:


58

Saya Ketua Martin. KETUA RAPAT: Sabar sabar Pak Martin masih Pak Menteri ini, nanti Pak Martin periode besok jadi menteri. Silakan Pak Menteri. MENTERI HUKUM DAN HAM: Saya kira saya kira itu Pak saran kami begitu saran kami. KETUA RAPAT: Gitu ya kita merevisi ya. Ya Pak Martin apa yang mau ditanya. F-GERINDRA (MARTIN HUTABARAT): Ya jadi peraturan pemerintah itu kan penjabaran daripada undang-undang kalau itu dicabut ada kekosongan hukum sebab harus ada peraturan pemerintah yang lain. Jadi kalau ada kata-kata merevisi itu sudah luas pengertiannya apalagi saya dengar tadi bahwa kementerian akan mengadakan seminar, seminar yang kita diundang Komisi III juga dalam rangka memperbaiki peraturan pemerintah. Jadi saya kira itu sudah bagus istilahnya. Terima kasih. KETUA RAPAT: Balik aja revisi ya, Pak Nasir ya dengan segala hormat ya, Pak Menteri juga setuju. F-PKS (H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag): Kalau Pak Menteri memahami seperti itu enggak ada masalah Pak Ketua.

KETUA RAPAT: Baik ya. (RAPAT: SETUJU) Yang kedua kami menawarkan di dalam forum rapat kerja ini Komisi III DPR RI mendesak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok fungsi dibidang keimigrasian kemudian implementasi hak kekayaan intelektual dan pembentukan produk-produk hukum di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta meningkatkan kualitas dan membangun sistem pelayanan administrasi hukum umum yang mudah, efektif, transparan, independen, akuntabel dan berbasis teknologi. Ini permasalahan yang tadi kita cerita mengenai orang asing, mengenai notaris segala macam. Saya lemparin dulu ke bapak ibu anggota Komisi III ada yang mau disampaikan? RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

59

.........: Pimpinan mengenai implementasi hak kekayaan intelektual kami mengusulkan tadi adanya revisi daripada undang-undang kembali dari delik biasa menjadi delik aduan dan kita kembalikan ke delik biasa karena kesulitan kita dalam implementasi dalam pelaksanaan hukum, penegakan hukumnya. Terima kasih. KETUA RAPAT: Ya masuk dalam ini untuk cabangnya. Cukup ya dari anggota ya, Pemerintah silakan. Hanya catatan Pak jadi pelayanan, benar ada pengawasan dalam bidang keimigrasian, implementasi ..... dan produk-produk hukum di daerah tentunya dalam hal evaluasi bertentangan antar peraturan perundang-undangan tapi juga pelayanannya termasuk didalamnya AHU termasuk keimigrasian, imigrasi dan juga HAKI Pak disitu ada pelayanan fungsi pelayanan juga gitu. Iya. Termasuk apa pelayanan hukum pelayanan bantuan hukum. Jadi imigrasi sistem pelayanan administrasi hukum umum keimigrasian atau imigrasi jadi keimigrasian jadi administrasi hukum koma keimigrasian ya sudah, jangan di situ, oya di-copy, teruskan aja nah Keimigrasian, HAKI bantuan hukum dan pelayanan hak-hak warga negara warga binaan, warga binaan pemasyarakatan iya. Oya independennya itu barangkali Pak tidak tidak ini dia tidak pas. Iya. Berbasis teknologi informasi Pak. Yang terakhir ya. Teknologi informasi nanti kalau teknologi mesin apa nanti ada kurang pas. Bisa ya disepakati usulan Pak Menteri ya saya pikir ya. Baik. (RAPAT: SETUJU) Yang ketiga terakhir Komisi III mendesak Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk memprioritaskan dan segera mempersiapkan Rancangan Undang Undang KUHP dan Rancangan Undang Undang KUHAP untuk dibahas bersama sehingga menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Setuju bapak ibu anggota ya, silakan Pemerintah. KETUA RAPAT: Siap siap. Setuju. Kira-kira setuju ndak Pemerintah kita batasin masa sidang ke III? Kalau ini panjang Pak Ketua ini kalau bisa kita selesaikan 2 tahun sudah alhamdulillah itu Ketua karena.. Maksud saya begini kita naskah akademisnya berikut bendelnya bisa masuk enggak masa sidang ke III kira-kira? Bisa ya. MENTERI HUKUM DAN HAM: Siap siap siap. Bisa ya? MENTERI HUKUM DAN HAM]: Ya siap. KETUA RAPAT]: RAKER KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM ,RABU, 21 JANUARI 2015 PK. 10.00 WIB - SELESAI 21 JAN 2015

60

Maksimal pada masa sidang ke III 20014-2015 gitu ya. Catatan dalam kurung ini. Baik bapak ibu anggota Komisi III yang kami hormati, Saudara Menteri Hukum dan HAM yang kami banggakan disamping hal-hal dan catatan kesimpulan pada rapat kerja siang hari ini ada beberapa laporan Pak Menteri yang secara tertulis diajukan oleh masyarakat ke Komisi III dan laporanlaporan itu telah kami tindaklanjuti dalam bentuk rapat dengar pendapat umum dan catatan-catatan ini kiranya bisa diimplementasikan diperbaiki dan menjadi masukan untuk kinerja Kementerian Hukum dan HAM pada masa-masa yang akan datang karena catatan-catatan ini ada berjumlah 9 dari periode masa sidang pertama sampai dengan masa sidang kedua kali ini. Sehingga tolong untuk menjadi bahan dan kami secara resmi akan menyerahkan kepada Pak Menteri sebelum saya tutup rapat kerja ini. Pak sebelum, sebelum diberikan saya hanya mau mengapresiasi hibah tanah dari pemerintah Aceh Tenggara yang di berikan oleh Pak dari PAN Pak Muslim kami akan perhatikan Pak dan keinginan kita untuk bangun lapas disana. F-PAN (H. MUSLIM AYUB, SH, MM): Ya itu bukan sedikit 4,5 hektar yang diberikan cuma-cuma kepada Menkumham karena sudah 15 tahun Pak kita usulkan ini tidak ada terealisasi. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih Pak. Kami ucapkan terima kasih, kami akan perhatikan. Silakan. Baik bapak ibu anggota Komisi III yang kami hormati, Saudara Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran. Sebelum kami akhiri mungkin ada closing statement yang ingin diberikan Pak Menteri? cukup? Baik dengan tidak adanya closing statement dan kita anggap cukup bagi bapak ibu anggota Komisi III dan seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM maka kami atas nama Pimpinan dan segenap anggota Komisi III mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam proses rapat kerja kita pada hari ini dan mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat hidayah oleh Allah SWT. Demikian ..... (bahasa Arab). Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakatuh.

RAPAT DITUTUP PUKUL . 16:43:57 WIB

Jakarta, 21 Januari 2015 Kabag Set Komisi III DPR RI


61


62

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI

Recommend Documents