DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP) KOMISI I DPR RI Tahun Sidang : 2010-2011 Masa Persidangan : III Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Deputi Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas bidang Sarana dan Prasarana, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI Sifat Rapat : Terbuka Hari/Tanggal : Senin, 21 Maret 2011 Waktu : 10.00 WIB Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1 DPR RI Ketua Rapat : H. Hayono Isman, S.IP., Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP., Kabagset. Komisi I DPR RI Acara : Penguatan LPP TVRI dan LPP RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik dari Aspek Kelembagaan dan Aspek Keuangan/Anggaran Hadir : - ... orang dari 50 orang Anggota Komisi I DPR RI - Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kemenkominfo, Sukri Batubara - Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika Bappenas, Ir. Jadhie Judodiniar Ardajat, M.Si. - Direktur Jenderal Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan RI, Hari Utama - Direktur Jenderal Barang Milik Negara Kementerian Keuangan RI, Arif Baharudin
Jalannya Rapat: KETUA RAPAT (H. HAYONO ISMAN, S.IP.)/F-PD: Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi; Salam Sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pimpinan beserta Anggota Komisi I DPR RI; Yang kami hormati Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Kemkominfo, Bapak Sukri Batubara; Yang kami hormati Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika Bappenas Bapak Jadhie Judodiniar Ardajat, dalam hal ini mewakili Bapak Deputi, karena beliau sesuai dengan surat yang disampaikan kepada Sekretariat, sakit pada pagi hari ini; Yang kami hormati Direktur Jenderal Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan RI, Bapak Hari Utama; Yang kami hormati Direktur Jenderal Barang Milik Negara Kementerian Keuangan RI, Bapak Arif Baharudin; Rekan-rekan Media, Hadirin/Hadirat yang berbahagia. 1
Berdasarkan Tata Tertib DPR RI, maka Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Bappenas Kemenkominfo dan Kementerian Keuangan RI bersama ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. (RAPAT : DIBUKA) Selamat datang kami ucapkan kepada rekan-rekan pemerintah pada Rapat Dengar Pendapat kali ini, sekaligus ucapan terima kasih atas kehadiran Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika Bappenas, Direktur Jenderal Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum mewakili Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Kekayaan Negara diwakili oleh Direktur Barang Milik Negara dan Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika yang langsung dipimpin oleh Bapak Sukri Batubara. Seperti kita ketahui bersama bahwa TVRI dan RRI merupakan Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial, serta pelestarian budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat. TVRI dan RRI bertujuan untuk menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkukuh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa. Mengingat begitu pentingnya fungsi Lembaga Penyiaran Publik ini, maka semangat yang ada di Komisi I DPR RI adalah ingin melihat, baik Lembaga TVRI maupun Lembaga Penyiaran Publik RRI kembali menjadi kebanggaan nasional dan dihormati oleh dunia. Sehingga dengan demikian, maka diperlukan adanya terobosan dan rumusan yang secara terus menerus tindakan demi kemajuan Lembaga Penyiaran Publik, khususnya pada hari ini Komisi I akan membahas mengenai upaya penguatan Lembaga Penyiaran Publik dengan mengoptimalisasikan pengelolaan dan pemanfaatan asetaset Lembaga Penyiaran Publik, sehingga tema kita pada hari ini adalah penguatan LPP TVRI dan LPP RRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik dari aspek kelembagaan dan aspek keuangan/anggaran. Dari sisi anggaran, sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mengatur bahwa sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasal dari iuran penyiaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Namun dari kenyataan, dari aspek APBN sampai saat ini, Anggaran LPP TVRI dan LPP RRI masih berada mata anggaran 999. Dengan kata lain, mata anggaran darurat atau mata anggaran dan lain-lain. Jadi belum mendapatkan tempat yang terhormat di dalam anggaran negara kita. Padahal seperti yang saya utarakan tadi, fungsinya sungguh sangat penting bagi pembangunan karakter bangsa. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa aset yang ada di berbagai daerah yang sekarang digunakan, baik oleh LPP TVRI dan RRI juga sebagian adalah penyerahan dari Pemerintah Daerah, tidak sepenuhnya milik daripada TVRI dan RRI. Sehingga dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penyiaran, maka pada kesempatan ini Komisi I DPR RI mengharapkan berbagai masukan dari Bapak-bapak sekalian terhadap penguatan LPP TVRI dan RRI ini. Sekali lagi, kami melihat/Komisi I melihat bahwa Lembaga Penyiaran Publik ini belum mendapat perhatian yang memadai dari aspek kelembagaan maupun dari aspek keuangan dan anggarannya, sehingga sebelum nanti akan kita perdalam dengan sesi tanya jawab, saya akan mempersilakan kepada Bapak-bapak sekalian dari pemerintah untuk kiranya dapat memberikan paparan. Yang pertama adalah paparan dari Bappenas, saya persilakan Direktur Energi Telekomunikasi dan Informatika Bappenas Bapak Ir. Jadhie Ardajad. Saya persilakan. DIREKTUR ENERGI TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BAPPENAS RI (Ir. JADHIE JUDODINIAR ARDAJAT, M.Si.): Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalammu ’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 2
Yang terhormat Bapak Pimpinan; Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-ibu Anggota Dewan; juga Yang terhormat Bapak-bapak, Kawan-kawan dari Pemerintah. Yang pertama, kami mohon maaf, karena Bapak Deputi kami tadi malam masih sempat ketemu dengan saya dan ngobrol-ngobrolm rupanya dia sudah terasa agak demam rupanya. Rupanya tadi pagi semakin parah. Jadi ya sampai tadi malam jam 1, SMS beliau masih ingin hadir, tetapi nampaknya memang sudah. Akhirnya, memang harus berhalangan. Sekali lagi, mohon maaf. Yang kedua, memang ada kami membuatkan beberapa bahan yang untuk bisa jadi referensi untuk Bapak-bapak sekalian. Namun barangkali mohon maaf, kami belum sempat memfotokopinya dan mudah-mudahan setelah ini, kami akan memfotokopikannya. Yang pertama, kami menyadari betul bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Pimpinan terkait dengan penguatan LPP ini memang sangat benar sekali Pak Pimpinan. Dari pandangan kami, apa yang kita sampaikan, kami tidak akan banyak mengulang, apa yang barangkali Bapak-bapak sudah tahu persis bentuknya LPP dan apa yang terjadi dengan LPP dan apa yang menjadi regulasinya LPP saat ini. Namun saya ingin langsung to the point saja Bapak Pimpinan dan kawan-kawan. Jadi LPP ini memang sesuatu yang menurut kami adalah sesuatu yang seharusnya sangat penting sebagai sebuah lembaga yang dapat diharapkan mampu dapat memberikan suatu keseimbangan bagi pengembangan ekonomi, sosial, budaya secara luas di seluruh tanah air ini. LPP memiliki peran yang sangat strategis dalam arti untuk pembentukan budaya, untuk mempertahankan budaya, dan untuk memberikan balancing terhadap penguatan-penguatan budaya dan memperkuat juga ketahanan NKRI di wilayah seluruh Indonesia, karena kami tahu bahwa apabila memang sepenuhnya Lembaga-lembaga Penyiaran sepenuhnya diserahkan kepada swasta, memang akhirnya akan banyak terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang memang urban Pak. Namun yang menjadi pertanyaan kami bagaimana dengan wilayah-wilayah terpencil lainnya, karena mereka itu adalah masih bagian dari keluarga kita. Itu yang menjadi pertanyaan, baik dalam pembentukan atau pembangunan sosial budaya di wilayah-wilayah lain maupun secara keseluruhan menjadi bagian dari NKRI sebagai pertahanan keamanan negara. Itu sangat penting buat kami Pak. Oleh karena itu, kami pun di dalam rencana pembangunan nasional yang sudah kami buat memberikan suatu sasaran yang sebetulnya sangat kita harapkan bahwa Tahun 2014 ini sasaran dari pembangunan RPJM kita adalah jangkauan RRI, TVRI ini bisa mencapai 80%, itu paling tidak Pak. Dan saat ini memang dari hasil perhitungan kami sampai Tahun 2010 baru mencapai 83% populasi dan 60% Wilayah Jangkauan untuk RRI, sedangkan untuk TVRI, baru mencapai sekitar 62% berdasarkan populasi dan 35% berdasarkan wilayah. Selainnya di slide, langsung ke halaman 6 saja barangkali. Kemudian dari alokasi anggaran pun perlu kami laporkan bahwa dalam 6 tahun terakhir ini anggaran TVRI ini baru mencapai secara keseluruhan hanya 2,9 Trilyun dalam 6 tahun terakhir, sedangkan berdasarkan perkiraan kami kebutuhan untuk bisa apa yang kita targetkan itu, lebih kurang perkiraan kami kebutuhan sekitar 6 Trilyun per tahun. Ini bisa kita bayangkan. Jadi kira-kira apa yang kira-kira akan terjadi sebetulnya. Yang pertama itu dan kemudian juga kami laporkan bahwa Kominfo juga sudah memberikan bantuan kepada TVRI itu dalam rangka membangun 350 lokasi pemancar transmitting stasiun. Hanya satu menggunakan Pinjaman Luar Negeri juga Pak ini. Nah, ini sumber-sumber pembiayaan LPP selama ini rinciannya yang saya sampaikan tadi. Lebih kurangnya totalnya adalah RRI sekitar 3,4, sedangkan TVRI 2,9 Trilyun totalnya dari 2006 sampai 2011. Kemudian berkaitan dengan kelembagaan. Kami menyadari betul bahwa kelembagaan TVRI ini apabila memang kita mengharapkan TVRI sesuai dengan apa yang kita harapkan tadi, memang kita banyak terkendala oleh Undang-Undang yang memang saat ini masih belum fit in seluruhnya kepada hal ini sebetulnya Pak, baik dari Undang-Undang Keuangan Negara, baik dari regulasi kelembagaan pemerintahan, sehingga akhirnya memang penganggaran pun menjadi agak sulit berkembang TVRI. Kalau orang mengatakan TVRI ini barangkali ada yang istilahkan katanya banci begitu ya. Kalau menurut saya, memang saya agak relaktan untuk menyebut banci. Tetapi namun demikian, memang dalam pandangan kami hal seperti ini memang bukan 3
hanya terjadi di TVRI saja, tetapi juga di lembaga-lembaga lain yang saat ini memang terjadi modernisasi di negeri ini yang dulu kita hanya mengenal lembaga pemerintah dan barangkali dengan lembaga legislatif dan yudikatif. Namun sekarang ini ada sebuah lembaga di tengahtengah yang perlu diakomodir oleh pemerintah dan juga oleh negara ini, bahwa ini baik dari aspek administrasi, kelembagaan, maupun administrasi kepegawaian ataupun administrasi keuangan barangkali perlu dipertimbangkan untuk bisa ditampung, karena ini memang menjadi hal yang sangat, belum saat ini belum bisa kita fit in di dalam berbagai regulasi tersebut. Barangkali itu yang perlu kita perhatikan menurut hemat kami. Kemudian, lanjut lagi Pak. Langsung saja supaya lebih cepat. Barangkali ini saya pandangan-pandangan Bappenas terhadap adanya penguatan LPP TVRI dan RRI. Jadi kesediaan infrastruktur pelayanan siaran RRI TVRI terutama di wilayah blank spot adalah mutlak menurut kami Pak. Hal ini dimaksudkan yang pertama memang untuk memperkuat konekvitas nasional, yaitu untuk menjamin kelancaran arus komunikasi dan informasi Pak. Yang kemudian yang kedua adalah menjaga ketahanan informasi dalam kerangka sebetulnya sebagaimana yang kita tahu bahwa ini adalah memiliki peran penting dalam menjaga keutuhan NKRI. Yang kemudian selanjutnya juga memiliki peran dalam proses pembangunan demokrasi di dalam negeri ini sendiri. Kemudian membangun karakter bangsa ini. Membangun karakter bangsa, saya pikir merupakan suatu hal yang sangat penting, karena seperti kita tahu sendiri Pak, saat ini memang apabila kita melihat TVRI ataupun RRI, barangkali hanya lembaga inilah yang barangkali secara intensif menyiar-nyiarkan, contohnya saja seperti wayang kulit dan sebagainya, bisa dibayangkan kalau seandainya ini tidak bisa berkembang. Barangkali anak cucu kita sudah tidak tahu lagi apa itu wayang kulit atau apa. Barangkali itu yang barangkali saya juga merasa sedih melihatnya seperti itu dan barangkali memohon pertimbangan Bapak-bapak untuk hal ini Pak. Kemudian juga sangat penting untuk membangun citra positif bangsa Indonesia di luar negeri. Karena bagaimana pun seperti yang kami sampaikan tadi bahwa bangsa ini akan muncul karakter bangsanya apabila memang lembaga penyiaran yang mampu mengeksploitir karakter bangsa aslinya itu di dalam, saya pikir adalah lembaga seperti TVRI yang kemudian selanjutnya yang paling penting dari kami adalah memastikan adanya keadilan informasi. Ini sangat penting. Memang barangkali saya melihat kami di Bappenas, khususnya di bidang infrastruktur Pak. Kami selalu terus berusaha untuk selalu juga memprioritaskan pembangunan-pembangunan di wilayah terisolasi pedesaan dan terpencil, perbatasan. Sebagai ilustrasi saja dari kami, bahwa anggaran seperti contohnya Pak kami kebetulan menangani RG juga. Jadi seperti pembangunan listrik pendesaan itu nilainya sudah bertrilyun-triyun Pak tiap tahun, karena kami mengharap bahwa keadilan penyediaan listrik untuk wilayah terpencil dan perdesaan sangat penting. Namun kami merasa bahwa LPP TVRI dan Penyiaran ini memiliki peran yang sangat strategis. Namun saya melihat ada yang terlupakan di sini Pak, namun ini memiliki peran strategis. Jadi menurut hemat kami alangkah senangnya kami apabila Bapak-bapak bisa mendukung apa yang menjadi arah kebijakan kami untuk mengembangkan TVRI dalam kerangka seperti yang kami sampaikan tadi Pak. Nah, kemudian yang seperti dengan berbagai hambatan dan kendala-kendala yang ada, kami berharap ada beberapa solusi yang bisa terlahir dari kawan-kawan kami di dukungan dari kawan-kawan di parlemen, juga kawan di pemerintahan bahwa untuk mendukung upaya pencemuman kelembagaan TVRI untuk pertama memang kita mengerti bahwa independensi TVRI juga memang harus dijaga, sehingga kita berharap memang dapat terjaganya otonomi bisa tetap terjaga. Pertama adalah mempunyai mata anggaran tersendiri. Yang kemudian kedua, mempunyai kewenangan untuk membina kepegawaian sendiri dan kemudian tetap berada di bawah Presiden dan tetap terpisah dari struktur kementerian lembaga. Ini menurut hemat kami Pak. Barangkali nanti kesepakatan, barangkali bisa kita buat bersama-sama mana yang lebih baik, barangkali begitu Pak. Yang kemudian, berkaitan dengan efisiensi adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya termasuk sinergi infrastruktur yang dimiliki RRI TVRI. Kemudian hal yang penting penyesuran RUU Konvergensi Telematika dan RUU Revisi Undang-Undang Penyiaran 4
merupakan momentum tepat untuk melakukan penyempurnaan kelembagaan LPP tersebut, lembaga penyiaran. Yang kemudian yang akan lebih kuat, apabila bentuk LPP juga diakui dalam Undang-Undang Keuangan Negara selain berbentuk KL BUMN atau BLU yang saat ini memang hanya itu yang dikenal di keuangan negara Pak. Juga memang kami membutuhkan dukungan dari Bapak-bapak di Parlemen terkait dengan penyempurnaan-penyempurnaan di bidang administrasi kepegawaian. Nah kemudian, hal yang memang dalam benak kami terlintas bahwa barangkali kita memerlukan suatu proses transisi. Di sini mengingat penyempurnaan kelembagaan pada umumnya memerlukan suatu yang cukup lama, sedangkan kebutuhan pembangunan tidak dapat dihentikan, maka diperlukan solusi transisi Pak. Ini juga sangat penting buat kami agar kami bisa segera dapat bekerja dengan cepat. Barangkali apabila diperkenankan, kami bisa bekerja lebih cepat tanpa harus menunggu revisi sebagai proses transisi. Solusi transisi merupakan upaya temporary, sehingga penyempurnaan kelembagaan selesai yang sempurna lembaga selesai yang memungkinkan RRI itu melakukan pembangunan. Solusi transisi tersebut dapat berbentuk penetapan penyediaan infrastruktur dan siaran RRI, TVRI di wilayah non komersial sebagai penugasan pemerintah sehingga eligible untuk mendapatkan PSO. Kemudian menitipkan tugas pembangunan di Kementerian Kominfo dengan konsekuensi penambahan anggaran bagi Kementerian Kominfo. Ini sebagai masa transisinya Pak. Memperluas sumber dan pemanfaatan dana USO untuk pembangunan infrastruktur penyiaran di wilayah non komersial. Langkah ini tidak menambah beban anggaran, tapi perlu kesepakatan dengan para penyelenggara telekomunikasi dan penyiaran, termasuk dengan kesepakatan antara pemerintah dengan parlemen barangkali, karena konsep-konsep ini seperti ini juga, seperti PSO memang sudah dikenal untuk di bidang telematika dan komunikasi. Nah, barangkali itu secara garis besar yang ingin kami sampaikan. Kami tidak akan me-review lebih jauh, karena saya yakin Bapak-bapak dan juga kawan-kawan di pemerintahan sudah tahu persis sebetulnya apa yang terjadi. Namun barangkali mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan masukan untuk Bapak Pimpinan dan kawan-kawan di parlemen. Barangkali sementara itu. Terima kasih. Wassalamu ’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Terima kasih. Saya menangkap di Bappenas juga ada perasaan yang sama, yaitu perlunya ada penguatan, baik bagi LPP TVRI maupun LPP RRI. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan dari Kementerian Keuangan, Bapak Hari Utama yang memulai. Saya persilakan. UTAMA):
DIRJEN PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN BLU KEMENKEU RI (HARI
Yang saya hormati Pak Hayono Isman; Yang saya hormati pula Bapak-bapak Anggota Dewan yang terhormat; Yang saya hormati dari Kementerian Kominfo dan dari Bappenas serta dari Dirjen Kekayaan. Assalammu ’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Tadi kita telah dengarkan paparan dari Bappenas yang juga mengiyakan kepada sambutan pertama kali dari Pak Hayono Isman bahwa memang TVRI dan RRI itu memang mempunyai peran penting sekali, terutamanya dengan untuk NKRI, demokratisasi, karakter bangsa, citra positif bangsa, dan lain-lainnya dan juga yang paling penting mungkin juga keadilan informasi. Namun dalam hal ini kita sama-sama memaklumi Pak bahwa ada Undang-Undang 32 serta beberapa PP yang menyertai dari bentuk kelembagaan ini yang tidak sinkron Pak antara Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintahnya. Dalam Undang-Undang No. 32 disebutkan 5
bahwa PP itu merupakan badan hukum, tetapi di dalam PP-nya, PP 12, 13 itu dibilang bahwa harta kekayaannya tidak dipisahkan Pak. Nah, ini antara 2 peraturan ini tidak ada sinkronisasinya, karena kalau sebetulnya badan hukum di dalam pengelolaan keuangan negara, maka itu harta kekayaan itu mestinya dipisahkan Pak. Jadi karena ini suatu pihak dia itu badan hukum, tetapi harta kekayaannya tidak dipisahkan itu merupakan suatu hal yang tidak sinkron dan hal itulah yang mungkin yang membuat kita Kementerian Keuangan juga agak repot untuk membahas mengenai penganggarannya Pak. Kalau dia itu mempunyai kelembagaan yang jelas, dia itu sudah bisa dianggarkan pada saat pembahasan dengan DPR Pak. Nah, karena tidak jelasnya itu, maka selama ini dia dianggarkan melalui bagian anggaran lain-lain, 999 Pak, karena dia itu merupakan badan hukum dan yang tidak dipisahkan itu tidak jelas Pak. Menurut pendapat kami untuk penguatan kelembagaannya, karena tadi disebut bahwa juga ini adalah PP itu adalah lembaga yang independen, tidak bisa dia berada di bawah kementerian lembaga. Kalau satu di bawah Kementerian Kominfo, berarti dia nanti pronya Kominfo saja begitu Pak. Nah, itulah yang membuat harus diatur Pak suatu bentuk kelembagaan yang mungkin akan ada di bicarakan di sini, apa sih sebetulnya yang terbaik, tetapi dia kalau di bawah KL, karena dia sifatnya independen, maka akan mengalami kesulitan juga karena dia di dalam Undang-Undang 32 itu disebut bahwa dia itu independen dan juga kalau tadi menurut Bappenas itu, dia itu sebetulnya, dapat kami informasikan Pak bahwa dalam hal pengelolaan keuangan negara, kita hanya mengenal 2 macam kelembagaan, yaitu yang kekayaan yang dipisahkan yang dalam hal ini mungkin kita kenal BUMN, BUMD, lalu yang kekayaan negaranya tidak dipisahkan. Yang kekayaan tidak dipisahkan itu bisa terdiri dari Satker biasa Pak, Satker yang punya PNBP, tetapi harus disetorkan ke kas negara. Yang kedua, yaitu Satker pemerintah yang punya PNBP, tetapi ada izin penggunaannya. Jadi kalau misalnya Satker-satker di bawah Kementerian Agama itu dia mempunyai PNBP disetorkan ke kas negara, tetapi nanti boleh digunakan izinnya 95% misalnya begitu. Jadi dia bisa mengambil kembali yang telah disetorkan tersebut untuk digunakan membiayai kebutuhan operasionalnya. Lalu yang ketiga, itu baru yang kita kenal akhir-akhir ini adalah yang berbentuk BLU Pak (Badan Layanan Umum). Dia sebetulnya adalah juga Satker pemerintah biasa, Satker pemerintah yang diberikan izin oleh Menteri Keuangan untuk tidak menyetorkan PNBP-nya, tetapi boleh digunakan langsung untuk kebutuhan operasionalnya. Bagaimana caranya dia bisa tercatat di APBN? Ialah dengan cara mengesahkannya, mengesahkan seluruh pendapatan dan seluruh belanja setiap 3 bulan sekali ke kantor perbendaharaan negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dengan disahkan pendapatan dan belanjanya tersebut, maka dia itu sudah jadi on budget. Yang kita lihat sekarang ini kalau di LPP itu dia sudah mempunyai pendapatan PNBP walaupun tidak terlalu besar Pak, tadi katanya cuman 2,9, tetapi dia gunakan langsung tanpa ada pengesahan dari KPPN. Jadi dia itu kita anggap sebagai off budget Pak. Nah, itu juga merupakan kelemahan dari LPP yang mesti tentunya harus dicari aturannya bagaimana. Kalau dia tidak menjadi BLU, dia harusnya mengikuti mekanisme PNBP. Jadi dia setor dulu dan baru dia boleh minta dapat izin penggunaannya, kecuali kalau dia mau jadi BLU. Kalau BLU itu kita punya syarat Pak, bahwa BLU itu bukan sebagai regulator. Jadi BLU itu semua yang ada jadi BLU itu sekarang ada 104 akhir Tahun Anggaran 2010 sudah jumlahnya 104. Itu tidak ada satupun yang regulator, semua adalah operator, rumah sakit, perguruan tinggi, dia punya regulatornya masing-masing di Kementeriannya Pak. Tidak boleh regulator dan dia harus memenuhi dokumen-dokumen persyaratan yang diatur dalam PP 23 mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Ada 6 macam dokumen Pak yang mesti dipenuhi, antara lain dari secara bisnis terus ada Standar Pelayanan Minimum (SPM), ada lagi pengelolaan tata kelola. Jadi dia mungkin bisa mengubah strukturnya Pak dengan izin dari Menpan, tetapi kotak-kotaknya mungkin diupayakan sama Pak. Jadi kalau tadi ada 4 kotak Direktur, Subid-subid, bisa nanti jadi, harusnya tetap 4 kotak walaupun namanya bisa berbeda. Itu mendapat izin dari Menpan dan juga ada dokumen yang memperlihatkan bagaimana sih kinerja dia sebelum jadi BLU 3 tahun terakhir dan bagaimana rencananya ke depan selama 5 tahun ke depan. Itu namanya Renstra Bisnis. Ada juga memperlihatkan bagaimana laporan pemeriksaan keuangannya oleh pemeriksa internal, eksternal selama 2 tahun terakhir, apakah dia itu sehat dan layak untuk ditingkatkan menjadi BLU atau tidak.
6
Jadi kalau kami berpendapat Pak, kalau mau menjadi BLU, maka BLU itukan tadi sudah disampaikan bukan merupakan badan hukum Pak. Mungkin kalau menjadi BLU itu Undang-Undang No. 32-nya mesti direvisi untuk dihilangkan kata-kata “Badan Hukum”. Jadi LPP itu tidak boleh berbentuk badan hukum. Yang keduanya, PP yang menyertai Undang-Undang tersebut itu juga mesti direvisi Pak, karena untuk menyempurnakan dengan PP yang kita punya PP 23 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Jadi di dalam Badan Layanan Umum, kita nanti akan memberikan ada 12 macam fleksibelitas dimana yang paling utama adalah dia tidak perlu menyetor ke kas negara, tetapi dapat menggunakan langsung PNBP-nya. Dia juga boleh membuat KSO (Kerja Sama Operasional) dengan pihak ketiga, dia boleh melakukan hutang, dia boleh menghapus piutang, dia boleh juga mengadakan investasi dengan pihak ketiga, dia juga bisa mengangkat pegawai non PNS Pak. Antara lain itu Pak yang paling penting dan itu memang sangat diminati oleh BLU-BLU yang calon-calon BLU, karena mereka juga bisa mengatur mengenai renumerasinya Pak berdasarkan surplus yang ada, maka mereka dapat mengatur berapa take home pay dari pejabat maupun pegawai yang ada di BLU. Mungkin dari kami sekian dulu Pak. Kalau nanti ada pertanyaan mengenai BLU, kami akan berusaha untuk menjawabnya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa ’alaikumsalam. Selanjutnya Pak Ari Bahrudin. Saya persilakan dari Barang Milik Negara Kementerian Keuangan RI. Saya persilakan. DITJEN BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN RI (ARIF BAHRUDIN): Terima kasih Bapak Pimpinan. Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati; Bapak-bapak dari Pemerintah dan Kementerian Keuangan. Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf dari Bapak Dirjen kami, karena pagi hari ini ada Sertijab 10 Esselon II di DJKN dan beliau on the way ke sini Pak. Nanti beliau akan segera joint dengan kita di sini, tetapi memang karena memang sudah dijadwalkan dan Pejabat Esselon II dari daerah juga sudah pada kumpul, sehingga mohon maaf, beliau agak terlambat. Kami menambahkan saja dari Pak Hari Utama tadi. Memang sekarang ini tentang penganggaran ini membingungkan bukan hanya di kita, even di RRI sendiri, TVRI, mereka juga ada kebingungan juga, terutama tentang penganggaran dan pelaporannya, karena penganggaran yang selama ini tidak memiliki mata anggaran sendiri, mereka harus nebeng dulu di Kominfo, habis itu ada alih status dan sebagainya memerlukan yang cukup panjang. Bahkan pelaporannya pun mereka juga harus ada pelaporan yang mengacu pada sistem akuntansi instansi dan juga sistem akuntansi pemerintah yang agak berbeda 2 pelaporan yang harus mereka sampaikan, padahal seharusnya cukup dengan suatu dengan kejelasan status nantinya Pak akan lebih ke depannya buat baik TVRI maupun RRI. Yang terkait dengan pengelolaan anggaran, tadi Pak Hari Utama sudah menjelaskan panjang lebar. Namun sedikit kami menambahkan tentang asetnya Pak. Tentang aset ini memang berdasarkan Pasal 33 PP 13 Tahun 2005 ini diamanatkan bahwa besarnya kekayaan awal, PP TVRI dan juga RRI, itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan ini baik untuk TVRI maupun RRI, neraca awalnya sudah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Mungkin nanti kita bisa sampaikan angkanya di situ. Untuk LPP TVRI, nilainya 3,462 Trilyun, sedangkan untuk yang RRI, sekitar 1,634 Trilyun. Namun demikian, aset-aset tersebut masih di dalamnya, termasuk beberapa aset yang masih bermasalahan code and code masih belum jelas statusnya. Ada yang tadi Bapak sampaikan bahwa ada yang dari Pemda masih belum dialihkan dan juga ada beberapa yang rusak berat yang memang perlu penghapusan dan itu proses administratif saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di situ memang di KMK Penetapan Nilai Awal tersebut, kita
7
juga sampaikan bahwa merupakan kewajiban, baik TVRI maupun RRI untuk menyelesaikan hal tersebut. Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, Sebenarnya permasalahan-permasalahan yang terkait sama aset daerah dan sebagainya, menurut hemat kami bukan permasalahan yang major di sini. Ini minner saja, karena jumlahnya tidak signifikan dan juga sudah ada beberapa daerah yang sudah inisiasi untuk menghibahkan kepada TVRI dan sedang diproses di kantor vertikal kami, sehingga termasuk penghapusan-penghapusan aset-aset yang sudah rusak berat dan sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan. Ini menurut hemat kami, seiring dengan berjalannya waktu, ini akan bisa selesai dengan baik.
Ketua?
ANGGOTA KOMISI I DPR RI: Interupsi Ketua. Apakah itu bisa di-print sambil Bapak bicara, kita di-print, kita bisa lihat ini barang itu Terima kasih. KETUA RAPAT: Bisa.
DITJEN BARANG MILIK NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN RI (ARIF BAHRUDIN): Ya, tolong dicetak saja untuk bisa di.. Baik TVRI maupun RRI Pak ya, ya Pak. Saya kira tambahan kami tentang aktiva itu Pak. Jadi terima kasih sekali nanti Bapak Dirjen, kami akan hadir dan menyampaikan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa ’alaikumsalam. Demikianlah Bapak-bapak, keseriusan kami di Komisi I untuk dapat memberikan perhatian yang lebih kepada LPP. Saya mencatat dari Pak Hari bahwa di Undang-Undang Keuangan Negara tidak dikenal yang namanya LPP, sehingga dia masuk mata anggaran darurat, mata anggaran dan Lain-lain. Ini dari Pak Arif Bahrudin. Ya, memang pada intinya kalau kita cermati di Kunjungan Kerja kita ke berbagai Kantor TVRI maupun RRI di daerah, itu memang harus diakui lahannya sangat besar, 1 hektar, 2 hektar, bahkan di Medan itu sampai alangalangnya setinggi lutut, tidak terawat dengan baik. Yang kami inginkan adalah apakah mungkin melalui mekanisme yang ada atau melalui terobosan, aset ini dikembalikan ke negara dan minta diganti dengan studio yang modern, menara yang lebih baik, dan penguatan SDM, sehingga efisiensi bisa terjadi. Ini tidak lepas daripada kaitan nanti suatu wacana, pemikiran, penggabungan antara TVRI dan RRI. Baik. Selanjutnya saya persilakan kepada Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemkominfo (Bapak Sukri Batubara). DIRJEN PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA KEMENKOMINFO RI (SUKRI BATUBARA): Assalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Bapak Pimpinan yang saya hormati; Anggota Dewan yang saya hormati; Rekan-rekan semua. Pertama-tama mohon maaf Bapak/Ibu bahwa seharusnya Bapak Sekretaris Jenderal yang hadir pada hari ini, karena beliau sedang ada Kunjungan Kerja ke Korea Utara Pak, karena menindaklanjuti kerja sama Menteri Penerangan dengan Menteri Kominfo Pak dan ini sudah lama dijadwalkan Pak. 8
Bapak-bapak yang saya hormati.. F-PDI PERJUANGAN (TJAHJO KUMOLO): Pak Ketua, Sebelum nanti menjelaskan ya. Saya kira ya buat apa kita mengadakan RDP ini kalau semua wakil, kan kita ingin menyelesaikan masalah dengan cepat dan tuntas. Kalau sudah Esselon I pemerintahan mengabaikan DPR, ya lebih baik ini di-stop saja, ngapain Ketua. Terima kasih. KETUA RAPAT: Ya. Pak Tjahjo, Kalau saya boleh menyarankan kepada Anggota Komisi yang terhormat, nanti kita akan Raker dengan para Menteri setelah kita menerima masukan dari anak buah para Menteri. Ini akan lebih baik, sehingga kita dilengkapi oleh informasi yang disampaikan oleh anak buah para Menteri itu sendiri. Jadi saya sarankan sebaiknya kita teruskan Pak Tjahjo dengan... F-PG (TANTOWI YAHYA): Pimpinan, Kita mesti cek apakah undangan dari Komisi I, Tantowi Pimpinan. Apakah undangan itu diterima sebelum Sekjen itu kunjungan ke Korea Utara atau undangan itu sifatnya mendadak. Kalau misalnya undangan dari kita diterima sebelum kunjungan itu, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tjahjo tadi. F-PD (DR. Hj. R. ADJENG RATNA SUMINAR, S.H. M.H.): Ketua, Interupsi Ketua. Saya pikir kalau memang sifatnya mengumpulkan data, saya pikir cukup Tenagatenaga Ahli kita mendapatkan data itu dan dari masing-masing Anggota bisa menugaskan Staf Ahlinya untuk menampung data itu. Bagi saya ini sama sekali useless loh, toh tidak bisa mengambil keputusan apa-apa juga, apa yang kita rundingkan hari ini. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik. Rekan-rekan sekalian, Memang keputusan atau kesimpulan itu kan biasa kita ambil dengan Menteri melalui Rapat Kerja. Maka itu sekarang, kita kenal pertemuan ini dengan Rapat Dengar Pendapat, tidak mengambil keputusan. Kita Rapat Dengar Pendapat dan pada akhirnya informasi yang kita terima dari RDP ini kita bahwa untuk pertemuan kita dengan para Menteri melalui Rapat Kerja. Di situlah, kita membuat kesimpulan, kesepakatan bersama diantara Komisi I DPR RI dan pemerintah. Nah, karena rekan-rekan pemerintah sudah hadir di hadapan kita semua, dengan segala hormat saya mohon kesediaan para Anggota Dewan yang terhormat untuk kiranya kita dapat melanjutkan acara rapat ini dan menjawab pertanyaan Pak Tantowi Yahya tadi bahwa memang harus diakui, karena hari ini kebetulan kita kosong, kita baru mengirim surat kepada rekan-rekan pemerintah itu baru pada hari Jumat minggu lalu. Jadi memang waktunya mepet, sehingga bukan mustahil, contohnya Pak Sekjen Kominfo sudah terlebih dahulu sudah ada jadwal dengan Korea Utara. Jadi itu kondisinya Pak. Saya pikir apakah dapat kita setujui kita teruskan dulu? Ya, silakan. F-PG (Drs. ENGGARTIASTO LUKITA): RDP itu dalam Tatib kita itu Esselon I Dirjen. Sekarang pertanyaannya adalah karena ini utusan dan mewakili Dirjen, apakah pembicaraan ini hanya brainstorming saja ataukah dapat 9
menjawab dan mewakili betul dengan kuasa penuh dari Direktur Jenderalnya sebagai yang bertanggung jawab untuk itu. Sebab kalau tidak, maka hanya menjadi catatan dan setelah itu, saya tidak yakin bahwa ini akan dilaporkan dan ada jawaban dari Dirjen untuk direkomendasikan pada Menteri. Terima kasih Ketua. KETUA RAPAT: Betul yang terhormat Pak Enggar, RDP kita adalah dengan Eselon I sesuai dengan Tatib. Namun tadi disampaikan Bapak Dirjen Perbendaharaan sedang on the way menuju ke Komisi I dan hanya tidak hadir hanya satu Dirjen dan untuk menjawab pertanyaan Pak Enggar apakah nanti ini akan dilaporkan kepada Dirjen dan Pak Menteri, ini tentunya saya minta dengan segala hormat dijawab oleh rekan-rekan dari Kementerian Keuangan. F-PG (Drs. ENGGARTIASTO LUKITA): Maaf Ketua. Kalau boleh sekaligus juga, apakah jawaban Bapak hanya menampung ataukah bisa memberikan penjelasan dan mengikat selaku kuasa dari Dirjen. Terima kasih. KETUA RAPAT: Silakan Pak. DITJEN PERBENDAHARAAN KEMENKEU RI: Terima kasih Pak. Jadi kami tadi mungkin terlupa menyampaikan bahwa Pak Dirjen Perbendaharaan hari ini sedang menerima BPK Pak. Ini kaitannya dengan LKPP Tahun 2010 yang memang batas waktunya adalah tanggal 30 Maret. Beliau menugaskan saya dan Insya Allah bisa memutuskan bukan berdasarkan atas nama pribadi, tetapi atas nama kelembagaan Pak. Jadi apa yang saya sampaikan nanti merupakan putusan dari Lembaga Dirjen Perbendaharaan. Terima kasih Pak. F-PD (MAX SOPACUA, S.E, M.Sc.): Pimpinan, Interupsi Pak Pimpinan. Terima kasih. Assalamu ’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. Saya kira begini Pak, kita bicara mengenai masalah hubungan kerja dengan partner kerja kita yang terdiri dari Departemen Keuangan, Kominfo, kemudian Bappenas. Persoalannya adalah persoalan yang sangat substansi. Kita sekarang ini emergency di masalah informasi ini. Tadi ada disebutkan bagaimana kita mempertahankan ketahanan informasi dan keadilan informasi, tetapi yang hadir tidak bisa memperlihatkan bahwa ada sense of belonging terhadap bagaimana kita mewujudkan substansi-substansi tersebut. Saya kurang setuju kalau misalnya kita ini dianggap, seperti hanya mau menampung-menampung dan lain-lain. Di Komisi-komisi lain, kalau memang tidak sesuai dengan surat keputusan dan undangan, stop, kita pending rapatnya. Jadi sekarang ini kita bicara soal informasi yang sangat emergency di republik dengan berbagai aspek yang menyangkut ada keadilan informasi, ada ketahanan informasi, seperti yang tadi Bappenas tadi, tetapi kita tidak memiliki sebuah saluran yang tepat bagaimana kita mau melanjutkan rapat ini kalau kita tidak bisa memiliki sebuah saluran yang tepat, sehingga waktunya tidak kita perpanjang. Kalau soal nampung-nampung, kita bicara dengan yang lain saja Pak, begitu. Kita tidak usah lagi bicara di Rapat Kerja atau Rapat Dengar Pendapat dengan partner kerja kalau hanya sampai batas kami tampung dulu. Padahal kita juga lembaga yang memang harus mengambil keputusan Pak, begitu. Jadi saya kira Pak Pimpinan harus bijak dalam hal tersebut. Ini sebuah pelajaran berharga bagi teman-teman di Komisi I, bagaimana kita caranya mengakomodir kepentingan kita
10
yang mewakili bangsa, tetapi di suatu sisi kita minta juga partner kerja menghargai apa yang memang harus kita lakukan. Saya kira itu saja Pimpinan. Terima kasih. F-PG (TANTOWI YAHYA): Pimpinan, Saya rasa begini saja Pimpinan. Jadi kita memberikan rasa hormat kepada Bapak-bapak dari ketiga Kementerian Lembaga ini sudah hadir memenuhi undangan kita. Namun karena hakekat dari Rapat Dengar Pendapat ini kita akan berdiskusi dalam tatanan ada pengambilan keputusan, walaupun itu sifatnya sangat elementer. Jadi kita masih hargai forum kita itu sendiri, mengingat bahwa tadi sudah sepakat sudah disampaikan oleh Bapak-bapak ini bahwa permasalahan LPP ini adalah permasalahan sangat mendesak dan berulang kali ditegaskan kembali oleh Bapak Pimpinan. Oleh karena itu, cara penyikapan kita terkait dengan permasalahan ini sifatnya juga harus satu level kita. Jadi kita berbicara dengan mitra kita yang dalam tatanan bisa mengambil keputusan. Paling tidak, hasil dari RDP ini kita bisa laporkan kepada masyarakat. Saya setuju bahwa kita tunda saja Ketua. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik, Pak Roy Suryo saya persilakan. F-PD (KRMT. ROY SURYO NOTODIPROJO): Terima kasih Pimpinan. Jadi saya kira hari ini mungkin benar-benar membuka mata kita. Kenapa saya pakai istilah buka mata? Karena acara kita hari inipun disiarkan oleh TVRI secara nasional dan harusnya TVRI siarannya ada Siaran Buka Mata. Jadi ini benar-benar mencerminkan acara buka mata terhadap masyarakat apa yang seharusnya kita lakukan kepada masyarakat. Jadi saya mendukung usulan teman-teman kalau memang, tetapi kita berikan pertanyaan dulu kepada Bapak-bapak yang hadir di sini, apakah dimungkinkan untuk mengambil keputusan, karena tadi dari Wakil Dirjen Perbendaharaan bisa, tetapi kita tidak yakin, karena strukturnya tidak memungkinkan, maka kami mendukung usulan dari teman-teman untuk kita tunda rapat kita hari ini, sehingga kita bisa memutuskan apa yang terbaik untuk rakyat, apa yang terbaik untuk masyarakat, karena tidak mungkin kita memutuskan terbaik untuk masyarakat dengan level yang berbeda. Terima kasih Pimpinan. F-PD (DR. HJ. R. ADJENG RATNA SUMINAR, S.H. M.H.): Ketua, Saya juga sangat mendukung pernyataan teman-teman untuk diberhentikan, terkecuali dari pemerintah ini ada surat kuasa penuh dari Menterinya atau Dirjen untuk menjawab. Kalau tidak ada surat kuasa penuh, ya saya rasa lebih baik ditunda saja. Terima kasih. KETUA RAPAT: Bapak Tubagus, saya persilakan dari Pimpinan dulu. Silakan Pak Tubagus. WAKIL KETUA KOMISI I DPR RI(T.B. HASANUDDIN)/F-PDI PERJUANGAN: Dari awal, memang kita semua ragu-ragu, karena dalam pertemuan ini kita berharap ada sebuah kesimpulan yang saling mengikat, baik terhadap DPR maupun terhadap pemerintah. Nah, saya melihat kesimpulan itu saya kira tidak akan terbentuk dan tidak akan valid, karena di dalam kesimpulan itu ada makna yang tersirat itu adalah keputusan. Nah, Bapak-bapak saya kira harus menanyakan keputusan itu kepada yang membuat keputusan, sehingga menurut hemat 11
kami, tanpa mengurangi rasa hormat, kita semua mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Barangkali kita ditunda lain hari, lain waktu dengan catatan dihadirkan beliau-beliau yang dapat dan berwenang membuat keputusan yang mengikat. Saya kira itu. KETUA RAPAT: Baik. Pak Azwar Abubakar, saya persilakan. F-PAN (Ir. H. AZWAR ABUBAKAR, MM.): Pimpinan; Para Mitra yang telah hadir. Saya 1 jam lebih mendengar paparan dan saya anggap ini cukup komprehensif permasalahan dan beberapa alternatif solusi. Saya kira ini sudah maksimal kalau saya anggap dan kita tidak perlu banyak tanya lagi, karena ini sudah jelas. Jadi saya bukan menunda rapat ini. Ini rapat kita anggap selesai, kita sambung rapat sekali lagi untuk mencari solusi dan kesepakatan bersama. Terima kasih. Assalamu ’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. ANGGOTA RAPAT: Pimpinan, Terima kasih Pimpinan. Saya hanya mau melengkapi apa yang disampaikan oleh Teman-teman. Masalahnya sekarang ini betul-betul masalah yang harus ada solusinya. Ketika kita bicara nanti misalnya masalah kelembagaan yang menyangkut status struktur dan lain-lain, bisakah Bapak-bapak nanti kalau kita tanya kemudian Bapak bisa mengambil suatu kebijakan. Seharusnya LPP yang statusnya seperti ini, itu arahnya seperti itu, misalnya tadi dari pemerintah dan BLU. Kalau itu BLU statusnya, terus kemudian Bapak mengatakan oke ini yang terbagus, kemudian nanti konsekuensi dari BLU seperti ini, bisakah Bapak di hadapan Menteri mempertanggungjawabkan masalah itu, belum lagi kalau nanti statusnya ternyata lain, dimana kita memerlukan sumber dana dari Kementerian Keuangan, kita minta bisa atau tidak Menteri Keuangan memberikan dukungan anggaran ke LPP TVRI ini, Bapak mengatakan bisa, ternyata Bapak ngomong sama Pak Menteri tidak bisa, besok Bapak diganti langsung. Ya ini masalah, ini kasihan sama Bapakbapak saja yang di sini kalau kita lanjutkan rapat ini. Artinya, ditunda. Singkatnya begitu. Supaya Bapak memahami kenapa seperti itu begitu loh. Kasihan Bapak-bapak juga kalau kemudian besok Bapak sudah diganti. Yang saya ingin sarankan adalah Pak, karena ini menyangkut masalah status struktur kelembagaan, kita minta Kantor Menpan dihadirkan, karena berkaitan dengan masalah status dan struktur Menpan punya kewenangan untuk itu. Jadi Menpan harus kita undang untuk rapat ini. Terima kasih Ketua. KETUA RAPAT: Ini Pak Guntur Sasono, saya persilakan. F-PD (Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.): Terima kasih Pimpinan. Intinya, daripada pertemuan kali ini menurut saya sangat mulia. Tujuan utamanya adalah bagaimana kita membangun karakter bangsa. Intinya adalah membangun karakter bangsa yang tidak didukung secara kelembagaan. Jadi saya sangat mendukung apabila kali ini terpaksa harus kita tunda tanpa menghormati. KETUA RAPAT: Baik. Pak Paskalis Kossay. 12
Saya persilakan. F-PG (PASKALIS KOSSAY, S.Pd., MM.): Baik Pak Ketua. Terima kasih. KETUA RAPAT: Jadi pendapatnya sama atau lain Pak? F-PG (PASKALIS KOSSAY, S.Pd., MM.): Saya kira saya sedikit berbeda. KETUA RAPAT: Baik. Silakan. F-PG (PASKALIS KOSSAY, S.Pd, MM.): Begini Pak, ini pertimbangan saja. Saya kira ini Undang-Undang ini inisiatif DPR ya, inisiatif kita. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan ini kita menghimpun sejumlah informasi-informasi untuk menentukan keputusan dalam perubahan Undang-Undang ini. Saya kira bukan inisiatif ya. Oleh karena itu, saya kira apa yang menjadi masukan hari ini itu sangat berarti untuk kita dan nanti pada akhirnya akan, pada tataran pengambilan keputusan dengan para jajaran eksekutif, baik Pak Menteri maupun Esselon I tadi, ini saya kira baik, kita terima ini, ini menjadikan bahan untuk penentuan kemudian. Jadi tidak serta merta kita tunda atau kita apa. Saya kira itu Pak. KETUA RAPAT: Pak Hari Kartana. F-PD (Ir. H. HARI KARTANA, MM.): Terima kasih Pimpinan. Saya kira kami juga sependapat, karena ini membutuhkan suatu nantinya keputusan, memang bagusnya ditunda. Namun ada data-data yang perlu kita terima saja Pak, seperti tadi bagus sekali, karena kita juga butuh waktu untuk mempelajari lebih dalam. Tadi ada data-data yang lain yang kita minta saja Pak. Jadi diberikan kepada para Anggota. Terima kasih Pak. KETUA RAPAT: Baik. Bapak/Ibu yang terhormat, Saya pikir sudah sangat aspirasi yang... F-PDI PERJUANGAN (Ir. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch.): Pak, Saya himbau, ini himbauan saya. Saya menghimbau kepada pihak pemerintah, saya mau mengambil contoh. Ini kita bicara soal ketahanan. Di sini kita akan bicara soal ketahanan informasi, keadilan informasi. Kita juga pernah berbicara mengenai masalah ketahanan pertahanan keamanan. Ketika kita melakukan rapat membicarakan pertahanan dan keamanan Pak, hadir Menhankam, hadir Panglima TNI, hadir 3 Kepala Staf, tetapi sayang sekali ketika kita berbicara mengenai ketahanan informasi diwakili, itu membuat kami kecewa. Jadi menyambung teman-teman yang lain, kepada teman saya Pak Enggar yang meminta daftar tadi yang dari Departemen Keuangan yang peralatan, ya saya bilang kalau Pak Enggar mau minta Daftar Barang Antik, di Jalan Surabaya juga banyak begitu ya Pak ya. 13
Saya kira itu saja Pak, saya cuman mau menghimbau saja. KETUA RAPAT: Baik, terima kasih. Rekan-rekan Pemerintah yang kami hormati, Sudah sangat jelas aspirasi dari teman-teman Komisi I. Tanpa mengurangi rasa hormat atas kehadiran Bapak-bapak sekalian, sungguh sangat informatif bagi kami. Namun sekali lagi perlu saya tegaskan bahwa Komisi I DPR RI sangat peduli kepada penguatan LPP TVRI dan penguatan LPP RRI, sehingga dengan demikian, memang tidak bisa tidak, harus dihadiri oleh Eselon yang tepat sesuai dengan Tatib. Sehingga dengan demikian, sebelum saya akhiri rapat ini, saya persilakan apabila masih ada Anggota yang ingin menyampaikan pandangannya. Pak Yahya Sacawiria, Saya persilakan. F-PD (MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.IP., MM.): Ini suatu produk pembelajaran. Sebetulnya permasalahan ini kalau kita lebih awal mengetahui, mungkin kita bisa mengambil langkah-langkah yang jelas, kita mengundang. Kami juga pernah Pak di Badan Akuntabilitas, tunda. Sebetulnya harusnya ke Kalimantan Tengah, Gubernur tidak ada, segala macam tidak ada, tunda karena harus ada pengambil keputusan. Sehingga ini ke depan untuk kita juga. Kalau misalnya ini tidak ada, cut sebelum acara dimulai. Ini mungkin juga Staf kita juga harus cepat cerdas dan segera mengambil langkah-langkah yang harus dilaporkan. KETUA RAPAT: Baik. Ini pemelajaran bagi kita semua termasuk Sekretariat dan biasanya semua ada hikmahnya. Mudah-mudahan dari pertemuan ini ada hikmah yang lebih baik, tetapi sekali lagi Bapak-bapak sekalian terima kasih atas kehadiran Bapak sekalian, salam hormat kami kepada Bapak para Menteri yang sekali waktu sudah pasti akan kami undang. Demikian. Dengan mengucap alhamdulillahirrabil’alamin, dengan ini saya nyatakan Rapat Dengar Pendapat secara resmi ditunda. Terima kasih. Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. (RAPAT DITUTUP PUKUL 12.15 WIB)
Jakarta, 21 Maret 2011 a.n Ketua Rapat SEKRETARIS RAPAT, SUPRIHARTINI, S.IP. NIP. 19710106 199003 2 001
14
