DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT RAPAT KERJA KOMISI I DPR RI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT RAPAT KERJA KOMISI I DPR RI Tahun Sidang Masa Persidangan Jenis Rapat Sifat Rapat Hari/tanggal Waktu Pimpinan Rapat Sekretaris Rapat Tempat

: : : : : : : : :

2009-2010 III Rapat Kerja Komisi I DPR RI Terbuka Rabu, 16 Juni 2010 Pukul 10.00 WIB Kemal Azis Stamboel/Ketua Komisi I DPR RI Dra. Damayanti Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270 Acara : Raker Komisi I DPR RI dengan Sekjen DPR RI Pemerintah : Menkominfo beserta jajaran Hadir : orang dari 47 orang Anggota Komisi I DPR RI Anggota yang hadir : - Pimpinan Komisi I DPR RI: 1. Kemal Azis Stamboel/Ketua Komisi I DPR RI/F-PKS 2. H. Hayono Isman, S.IP./Wakil Ketua Komisi I DPR RI/F-Partai Demokrat 3. Drs. Agus Gumiwang Kartasasmita/Wakil Ketua Komisi I DPR RI/F-PG 4. Tubagus Hasanuddin/Wakil Ketua Komisi I DPR RI/F-PDI Perjuangan - Anggota Komisi I DPR RI: F-PARTAI DEMOKRAT: 5. Mayjen TNI (Purn) Yahya Sacawiria, S.IP., MM. 6. Max Sopacua, S.E., M.Si. 7. DR. Hj. R. Adjeng Ratna Suminar, S.H., M.H. 8. Mirwan Amir. 9. Edhie Baskoro Yudhoyono, B.Com., M.Sc. 10.Ir. H. Hari Kartana, MM. 11.Drs. H. Guntur Sasono, M.Si. 12. Mayjen TNI (Purn) Salim Mengga 13. Drs. Ramadhan Pohan, MIS 14. KRMT Roy Suryo Notodiprojo 15. Paula Sinjal, S.H. F-PG: 16. Ir. Neil Iskandar Daulay 17. Jeffrie Geovanie 18.Tantowi Yahya 19. Ir. Fayakhun Andriadi, M.Kom. 20.Drs. H.A. Muchamad Ruslan 21.Ahmed Zaki Iskandar Zulkarnaen, B.Bus. 22.Drs. Enggartiasto Lukita. 23.Yorrys Raweyai F-PDI PERJUANGAN: 24.Achmad Basarah 25. Evita Nursanty 26.Tri Tamtomo 27.Dadoes Soemarwanto 28.Tjahjo Kumolo F-PKS: 29.Drs. Al Muzzammil Yusuf

-230. DR. Muhammad Hidayat Nurwahid, MA. F-PAN: 31.Ir. Muhammad Najib, M.Sc. 32.Prof. DR. Ismet Ahmad F-PPP: 33.H. Amin Suparmin, S.HI. F-PKB: 34.Hj. Lily Chodidjah Wahid 35.DR. H.A. Effendy Choirie, M.H. F-GERINDRA: 36.H. Ahmad Muzani 37.Rachel Maryam Sayidina F-PARTAI HANURA: 38.Dra. Hj. Soemintarsi Muntoro, M.Si. Anggota yang Izin: 1. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. /F-Partai Demokrat 2. Paskalis Kossay, S.Pd., MM./F-Partai Golkar 3. Sidarto Danusubroto, S.H. /F-PDI Perjuangan 4. Helmy Fauzy /F-PDI Perjuangan 5. Luthfi Hasan Ishaaq, MA./F-PKS 6. Prof. DR. H. Irwan Prayitno, P.si., M.Sc./F-PKS 7. Ir. H. Azwar Abubakar, MM./F-PAN 8. H. Achmad DG. Sere, S.Sos./F-PKB Jalannya Rapat: KETUA RAPAT (KEMAL AZIS STAMBOEL): Bismillaahirrahmaanirrahiim, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Yang terhormat Pimpinan Komisi I, Yang terhormat Rekan-rekan Komisi I, Yang kami hormati juga Bapak Menteri Kominfo (Bapak Tifatul Sembiring) dan Bapak Sekjen (Pak Basuki Iskandar) serta seluruh Dirjen dan Staf Ahli dari Kementerian Kominfo dan seluruh jajarannya, Yang terhormat Ketua KPI (Bapak Dadang Rahmat Hidayat), Dari Dewan Pers (Bapak Bekti Nugroho), Dengan mengucapkan Alhamdulillah kepada Allah SWT, pada hari ini kita bisa bertemu dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan seluruh Anggota Komisi I. Walaupun jumlahnya barangkali belum mencapai kuorum, tapi dengan waktu berjalan sebentar lagi akan menjadi kuorum juga. Jadi sambil berjalan. Rapat Kerja ini adalah rapat terbuka untuk umum. Dengan demikian dengan mengucapkan Bismillaahirrahmaanirrahiim, saya buka dahulu Rapat Kerja ini. (RAPAT DIBUKA PUKUL 10.15 WIB) Dalam Rapat Kerja hari ini beberapa masalah utama sudah diberikan jawaban tertulisnya oleh Bapak Menteri, kami ucapkan terima kasih. Namun mungkin ada beberapa fokus yang hendak kita pakai sebagai pembuka Rapat Kerja ini. Tentu yang pertama berkaitan dengan maraknya peredaran video asusila di masyarakat akhir-akhir ini. Ini menjadi pembicaraan pembahasan dan kami dari Komisi I juga mempunyai tanggung jawab untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat luas tentang sikap maupun bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah didalam penanganan masalah ini, terutama bagaimana kita ke depannya bisa secara proaktif mengantisipasi keadaan-keadaan semacam ini agar tidak terulang kembali ataupun kalaupun bisa dikurangi dan tidak menjadi faktor yang menguras banyak waktu

-3kita semua. Selain itu juga setelah pembahasan itu kami mengharapkan adanya beberapa antisipasi solusi yang sifatnya solutif dari pemerintah, termasuk pandangan-pandangan dari KPI dan juga dari Dewan Pers yang bisa menjadikan masukan bagi kita semua dan beberapa ide yang mungkin muncul dari rekan-rekan Anggota Komisi I tentang cara penanganannya. Setelah pembahasan itu yang saya pikir akan memakan waktu antara 1 jam karena ini merupakan topik yang cukup menarik, baru kita akan memasuki agenda-agenda lain yang berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan dalam jawaban tertulis, antara lain mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP, ini juga ingin mengetahui seberapa jauh langkah-langkah yang sudah diambil oleh Kementerian Kominfo. Juga mengenai perkembangan RUU Konvergensi, ini mungkin sudah tertunda agak lama. Kita harapkan pada kesempatan ini kita bisa membahasnya lebih banyak. Ada beberapa poin lagi, antara lain masih banyaknya daerah perbatasan yang belum tersentuh oleh sarana telekomunikasi dan informasi. Mungkin program-program USO yang sudah dilakukan oleh Kominfo bisa dilaporkan juga dan juga program-program lain, misalnya seperti pembangunan Palapa Ring dan lain-lain, dan hal-hal yang berkaitan dengan penyiaran, pertelevisian yang ingin kita dengarkan perkembangannya juga. Saya rasa kurang lebih itu coverage yang akan kita bahas hari ini. Waktu kita seperti biasa, kita patok Jam 12.00. Setelah itu kita lihat, kalau belum selesai kita perpanjang sampai selesai. Saya pikir untuk menyingkat waktu saya persilakan Pak Menteri Kominfo untuk memulai dengan pemaparannya yang awal, mungkin yang berkaitan dengan masalah video asusila tadi. Kami persilakan, Bapak Menteri. MENKOMINFO (TIFATUL SEMBIRING): Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi I (Pak Kemal Stamboel), Wakil Ketua Komisi I (Pak Hayono Isman dan Bapak Tubagus Hasanuddin), Rekan-rekan dari Anggota Komisi I DPR-RI, Bapak/Ibu sekalian yang saya muliakan, Dari Kementerian Kominfo beserta jajaran Eselon I, Staf Ahli, dan Teman-teman dari KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), Dewan Pers, Hadirin/hadirat yang kami hormati, Jadi ini masalah akhir-akhir ini terkait dengan video porno artis, memang cukup menyita perhatian masyarakat. Saya pikir tadinya kalau sudah ada World Cup ini agak berkurang, ternyata tetap menjadi berita. Mungkin perlu ditanya ke Pak Ramadhan Pohan apa sebetulnya di dunia jurnalistik sendiri. Beliau pengalaman di bidang itu. Ada yang mengatakan ini adalah koleksi pribadi dan sebagainya. Sampai saya buat pantun soal itu: “Mengapa kita harus berbudi? Orang berbudi terlihat menarik. Mengapa disebut koleksi pribadi? Padahal bukan barang antik.” Jadi memang kasus ini terlihat cukup menghentak kita semua, sangat vulgar dan ada beberapa versi, juga sudah dianalisa oleh salah seorang pakar telematika kita dari Komisi I juga, Bapak Roy Suryo misalnya, yang sudah menyatakan bahwa video itu asli, artinya bukan rekayasa, dan juga ada referensi dari yang lain-lain. Kalau menurut saya memang ini harus menjadi introspeksi bagi kita semua betapa maraknya pornografi di Indonesia. Saya mungkin perlu juga mengungkap adanya satu riset yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang melakukan survei di 12 kota besar terhadap 4.500 siswa/siswi SMP dan SMU. Hasilnya adalah bahwa 97% dari 4.500 itu mereka pernah menonton atau mengakses situs porno. Kalau dalam pandangan kami 97% itu sebetulnya 100%, karena ada margin error plus 3 minus 3. Terlihat juga efeknya di situ 92,7% pernah melakukan kissing, petting atau oral sex; 62,7% siswa/siswi SMP pernah melakukan hubungan badan; 21,2% siswi SMU pernah melakukan pengguguran kandungan atau abortus. Jadi teknologi ini memang di satu sisi positifnya banyak, tapi kalau kita tidak antisipasi dengan perangkatperangkat peraturan juga negatifnya luar biasa kalau terlalu sangat bebas, khususnya untuk Indonesia. Angka belanja untuk mengakses situs pornografi itu per detiknya sekarang adalah 3.674 dollar per detik, karena dia merupakan industri yang setiap pengakses pasti akan membayarnya. Terkait dengan video yang mirip tiga artis yaitu mirip Ariel, mirip Luna Maya dan juga mirip Cut Tari, kami sebagai departemen atau kementerian itu sudah melakukan satu penyelidikan bahwa sudah kami temukan IP Address-nya, karena IP Address itu bisa dilacak melalui file yang dikirim. Jadi begitu dia di-upload, dia akan ada tanggalnya, akan ada IP Addres-nya, dari mana itu, komputer yang mana, karena setiap komputer itu punya IP Address. Adapun selanjutnya tentu data-data ini kami serahkan kepada aparat penegak hukum, karena itu adalah kewenangan mereka. Sekarang pihak Kepolisian sedang

-4menekuni dan mendalami masalah tersebut. Kami rasa tentu harus dimulai dari ketiga orang tersebut, karena gambarnya ada di situ dan hal ini juga dilakukan perekaman oleh yang bersangkutan. Bapak/Ibu sekalian, Anggota Dewan yang saya muliakan, Jadi pada satu sisi ada yang merekam dan yang merekam itu sudah pastikan yang bersangkutan, pelaku mesum tersebut melihat daripada rekaman-rekaman tersebut. Kemudian yang kedua ada yang menyebarkan, sehingga dia terdistribusi kemana-mana. Karena dibuat dalam bentuk link, memang agak sulit untuk menghapus atau memblokirnya. Kenapa saya katakan sulit? Kalau dibuat link, dia sudah semacam virus, menyebar di sini, menyebar di sini, menyebar di sini. Lain hal kalau dia hanya punya satu di website misalnya, itu sangat mudah kita lakukan blocking terhadap situs tersebut. Tapi kalau dia dibuat link, dia bisa kemana-mana dan bisa juga dimasukkan ke website yang ada di luar negeri, misalnya seperti itu. Sebetulnya kalau ini bisa didalami, yang bersangkutan bisa diancam melalui Undang-Undang ITE (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008) atau Undang-Undang Pornografi (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008). Untuk ISP, ini juga perlu Internet Service Provider untuk mencegah ke depan, tadi yang ditanyakan antisipasinya apa. Saya rasa di sini kita perlu lebih menegaskan kepada seluruh ISP (Internet Service Provider) untuk tidak gegabah meloloskan content-content negative list ini. Sebetulnya yang terkait bukan hanya pornografi, tapi juga violance (kekerasan) misalnya. Sampai saat ini di Youtube itu masih ada film kerusuhan di Sampit misalnya, itu sangat sadis sekali. Itu content juga yang harus kita perhatikan dan juga content lain misalnya yang ada di televisi, barangkali teman-teman dari KPI akan sangat mengawasinya. Berita-berita, itu bisa saja di beberapa berita sudah diblurkan gambarnya, tapi kesan kesadisannya masih sangat kuat. Ini juga harus kita perhatikan. Ada lagi perjudian, perjudian ini juga sangat marak, karena server-nya atau provider-nya barangkali bukan di Indonesia, di luar negeri. Yang ketiga adalah blaspemi, penghinaan atas dasar suku, ras dan agama, walaupun distribusinya ini tetap dia terkena Undang-Undang ITE yaitu Pasal 28 ayat (1), tidak boleh menyebarkan suatu content di internet berupa penghasutan, permusuhan dan kebencian atas dasar suku, ras dan agama. Dalam perlombaan karikatur Nabi kemarin kami cukup gencar juga melakukan antisipasi dan Alhamdulillah sekarang sudah mulai mereda isu itu, berkurang, walaupun ini di masa yang akan datang mungkin saja terjadi berulang-ulang. Pak Ketua Komisi I dan Rekan-rekan sekalian, Content lain adalah content penipuan, ini juga harus kita antisipasi. 5 (lima) content ini yaitu pornografi, kekerasan, perjudian, blasphemy maupun penipuan ini mendapat sorotan kita. Oleh sebab itu, kepada ISP ke depan kita akan berikan suatu pandangan, arahan supaya mereka tidak gegabah meloloskan content-content negatif seperti itu. Dasar undang-undangnya ada. Dasar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 itu larangan bagi penyelenggara telekomunikasi untuk menyebarkan informasi yang melanggar kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan umum dan juga keamanan, atau di Pasal 27 ayat (1) di Undang-Undang ITE (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008) juga demikian, tentang larangan untuk menyebarkan content pornografi. Pasal 28-nya adalah yang penghinaan (blasphemy) tadi. Oleh sebab itu, perangkat-perangkat undang-undang, termasuk juga kasus video porno ini, pelakunya juga bisa dijerat melalui KUHP. Tentunya kita mengimbau kepada pelaku ini supaya mengatakan “Ya” kalau dia berbuat dan mengatakan “Tidak” kalau dia tidak berbuat. Tapi yang jelas keduanya memiliki konsekuensi hukum supaya masyarakat tidak terlalu lama diombang-ambingkan oleh hal ini. Adapun untuk yang ke internal misalnya internet kecamatan, itu sudah kita pasang dengan War masif trust. Ini semacam suatu software. Jadi ISP dari semua internet kecamatan itu kita pasang di Kemenkominfo. Jadi Insya Allah di seluruh internet kecamatan yang dibangun oleh pemerintah itu tidak bisa mengakses negative list, karena setiap hari itu kita update dan setiap ada yang masuk setiap hari mungkin ada istilah-istilah baru yang dimasukkan, itu akan langsung tertolak. Kemudian kampanye INSAN (Internet Sehat dan Aman). Jadi kita di Kemenkominfo juga menyediakan software yang khusus bisa untuk melakukan blocking terhadap negative list tersebut. Itu kita kampanye dan kita bekerjasama dengan AWARI (Asosiasi Warung Internet) di Indonesia dan itu anggotanya juga sudah cukup, hanya tinggal mengembangkannya dan kampanye. Memang kasus ini menyadarkan kepada kita tentang nilai-nilai juga. Begitu banyak protes dari masyarakat, tokoh-tokoh agama dan sebagainya, walaupun ini perlu diimbau supaya tidak anarkhis, diserahkan kepada proses hukum, karena saya khawatir nanti ada yang bertindak sendiri-sendiri. Ini kan memang “melecehkan” norma-norma yang ada selama ini yaitu nasehat-nasehat dari orang tua kepada anaknya, nasehat guruguru kepada muridnya, nasehat ulama kepada para pengikutnya dan juga adab-adab atau adat kita, ini kan

-5bertentangan dengan hal seperti ini. Jadi ini tidak bisa ditoleransi sebagai suatu koleksi pribadi, bahwa ini kan urusan pribadi, anda tidak usah ikut campur, tidak. Ini pertama ada videonya dan ada penyebarannya. Jangan sampai tidak ada yang bertanggungjawab, itu saja intinya. Oleh sebab itu, kita menyerahkannya kepada aparat Kepolisian. Memang pornografi ini juga merupakan satu hal yang adiktif. Adiktif itu membuat orang kecanduan, dalam beberapa penelitian disebutkan seperti itu. Sekali mereka mengakses itu, mereka akan terus kecanduan, disamping juga memang ada kecenderungan dari search engine di internet ini, apapun search engine-nya. Rupanya industri pornografi ini mempelajari mana kata-kata kunci yang sering diakses. Jadi mereka membuat statistic sendiri. Jadi kalau itu sekali diakses, mereka akan merekomendasikan selanjutnya ada akses ini yang itu jalurnya adalah ke jalur situs-situs pornografi. Jadi walaupun tadinya seorang anak katakanlah tidak berniat mengakses itu, tapi karena ada recommendedrecommended begitu kadang-kadang dia iseng juga, dia juga ingin tahu. Begitu dia ingin tahu ternyata lebih cepat memberikan servis gambar-gambar dan sebagainya. Jadi kami minta dukungan dari Bapak/Ibu sekalian di Komisi I DPR-RI untuk menegakkan aturan-aturan ini. Sebetulnya dengan aturan ini juga sudah cukup. Walaupun dahulu mungkin kesalahpahaman RPM content dikatakan akan mengekang dan sebagainya, tapi sekarang sudah berbalik, sebagian besar saya lihat bahwa ternyata RPN content itu penting untuk mencegah hal-hal seperti ini. Saya ingat Mas Roy dahulu sudah mengingatkan di sini bahwa tidak ada satu kata pers pun dimuat di situ. Jadi ini bukan membelenggu kebebasan pers dan itu sangat demokratis, karena melibatkan pihak luar, masyarakat, LSM dan sebagainya bekerjasama dengan pemerintah untuk menjaga moral generasi muda kita. Saya rasa seputar video artis seperti itu. Kalau ditanyakan apakah saya sudah menonton, mohon maaf saya belum menontonnya. Yang kedua, potongan-potongannya sudah saya lihat. Artinya potongan-potongan foto gambar dia itu sudah, tapi keterangan staf itu kan sudah mewakili. Jadi saya rasa demikian dahulu. Sri Mulyani pergi hatiku sedih, cukup segini dan terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih, Pak Menteri. Selanjutnya kami juga ingin memberikan kesempatan kepada Ketua KPI dan juga Dewan Pers untuk menyampaikan pandangannya dalam kaitan ini. silakan, Pak. KETUA KPI (DADANG RAHMAT HIDAYAT): Bismillaahirrahmaanirrahiim, Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Pimpinan Komisi I beserta Anggota Komisi I yang saya hormati, Bapak Menteri Kominfo yang kami hormati beserta jajarannya, Rekan saya dari Dewan Pers yang juga saya hormati, Sebelumnya kami sampaikan bahwa kami hadir bertiga dari Komisi Penyiaran Indonesia: saya sendiri Dadang Rahmat Hidayat, kemudian Ibu Nina Muthmainah dan satu lagi Ibu Azimah komisionernya, ada beberapa teman juga dari sekretariat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tentu ini kesempatan yang berharga bagi kami untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh KPI atas kasus video cabul yang diduga mirip dengan artis atau orang terkenal. Pertama kali muncul itu memang tanggal 5 Juni di stasiun TV. Jadi tayangan itu muncul di stasiun TV mulai Tanggal 5 dan itu persis 1 hari setelah kami serah terima dari KPI periode lalu kepada yang baru. Jadi setelah 1 hari ini terus teransa saja kami memang melakukan pemantauan dan kami tidak mampu segera untuk melakukan analisa. Yang kami lakukan pertama adalah early warning kepada teman-teman lembaga penyiaran yang pada saat itu sudah dan mungkin terpikir untuk menayangkan berbagai program, baik di news program atau bukan, yang kita nilai akan memunculkan baik potongan gambar atau seluruhnya, baik gambar yang still atau yang bergerak, Tanggal 8 kami memunculkan peringatan kepada semua lembaga penyiaran, khususnya televisi. Alhamdulillah, setelah peringatan itu tampak sekali ada perubahan di beberapa lembaga penyiaran dengan tidak lagi menayangkan gambar yang berulang-ulang, gambar yang menurut kami begitu vulgar, walaupun tentu ada 1-2 yang masih menampilkan sekilas tayangan-tayangan itu. Pasca Tanggal 8, karena ada perubahan yang cukup signifikasi, tetapi karena kami terus melakukan pemantauan, ada beberapa program yang kemudian kami lakukan mekanisme teguran dan teguran itu disebut sebagai sebuah sanksi. Kalau peringatan tadi, itu bukan mekanisme sanksi. Jadi tidak ada sanksi, namanya peringatan di KPI itu. Yang ada adalah teguran. Peringatan lebih kepada bagaimana membuat teman-teman lembaga penyiaran untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada, sekaligus kami juga tidak

-6ingin lembaga penyiaran ini masuk kepada ranah yang lebih jauh daripada itu. Artinya dapat dikategorikan pada tindakan hukum yang lebih berat daripada yang memang diatur di dalam P3SPS kami, Pedoman Perilaku Penyiaran yang sanksinya administratif. Kami juga ingin leporkan di sini kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua yang hadir, selain kasus video cabul ini ternyata kami mempunyai catatan khusus tentang teguran pornografi selama ini di berbagai media. Jumlahnya cukup banyak kalau menurut kami, ada 84 sanksi. Paling banyak memang teguran, itu tertulis, 67. Kemudian ada 2 diklarifikasi saja, kemudian 3 imbauan dan penghentian program ada 4. Ini artinya bahwa ada program-programyang memang sudah melampaui teguran yang dua kali, kemudian penghentian sementara dan akhirnya dihentikan, dan ini kasusnya adalah kasus yang kita kategorikan ke dalam pornografi, cabul dan sebagainya. Kemudian lembaga yang sering kita tegur khusus dalam kasus pornografi. Barangkali kami tidak usah sebutkan yang mana yang paling banyak, ini menjadi catatan saja bagi Bapak-bapak dan Ibu di Komisi I. Tapi tentu teguran dan sanksi ini kami berikan berdasarkan ketentuan yang ada. KPI saat ini mempunyai P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran) yang tentu ini merupakan lehal order bagi KPI untuk melakukan tindakan-tindakan berdasarkan kewenangannya. Alhamdulillah sebetulnya lembaga penyiaran dalam beberapa hal mematuhi, dia setelah ditegur itu ada perbaikan, sebagian besar ada perbaikanperbaikan. Yang perlu kami sampaikan juga di sini adalah bahwa apa yang dilakukan oleh KPI dalam waktu kurang lebih 1 minggu ini pertama tadi kita melakukan pemantauan. Kedua, bahwa teguran atau peringatan yang kami sampaikan pertama bukan dalam kerangka membatasi kebebasan pers. Karena ada beberapa pandangan bahwa untuk apa KPI membatasi lagi pemberitaan. Kebetulan kami pernah bertemu dengan Dewan Pers untuk menjelaskan ini bukan dalam kerangka membatasi kebebasan pers. Jadi pemberitaan tentang masalah ini tidak kami permasalahkan pemberitaannya. Tapi kalau pemberitaan yang kemudian bertendensi menyamaikan gambar-gambar tadi, itulah yang kami tidak inginkan, baik dalam konteks secara kuantitas, konteks itu gambarnya baik secara keseluruhan atau durasinya atau frekuensinya yang kelihatannya berulang-ulang. Kami mendapatkan aduan cukup banyak. Salah satu aduan itu menyampaikan bahwa ada seorang anak yang kemudian pergi ke warnet karena menonton tayangan. Mungkin jumlahnya satu yang mengadu ke kami, tapi mungkin yang tidak mengadunya banyak. Dalam konteks seperti ini, maka kerangka yang dilakukan oleh KPI adalah untuk melakukan perlindungan kepada publik, khususnya anak-anak. Kenapa? Karena beberapa tayangan, pemberitaan atau bukan pemberitaan, itu disampaikan ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam. Dalam konteks seperti ini kami juga mengimbau kembali kepada lembaga penyiaran untuk memperhatikan klasifikasi dari setiap acara. Ini yang kami imbau kepada lembaga penyiaran untuk sekali lagi dengan secara tegas menampilkan acara ini acara untuk anak-anak, remaja, dewasa atau semua umur. Kemudian juga kami terus terang saja tanggapannya bermacam-macam dari berbagai pihak. Ada yang setuju, yang mengatakan cukup, KPI sudah cukup bagus, tapi juga ada yang mengatakan kurang tegas, seharunya lebih daripada itu. Tapi ada juga yang tidak setuju. Yang tidak setuju ini macam-macam, ini sudah mulai kebebasannya diutak-atik, KPI mau menggugat kebebasan dan segala macam, atau misalnya teguran-teguran KPI ini tidak mempunyai indikator-indikator yang jelas tentang apa itu cabul. Memang kami juga harus banyak belajar kepada teman-teman yang memang katakanlah ada UndangUndang Pornografi dan segala macamnya. Tetapi dalam sebuah pertemuan saya dengan beberapa teman-teman bertanya, apakah video itu termasuk kategori cabul atau tidak? Sebagian besar mengatakan cabul, adegan-adegan yang seperti itu cabul. Dengan pendekatan empiris seperti itu akhirnya kami makin tegas mengatakan bahwa content itu tidak boleh dimunculkan. Terlepas dari Polri misalnya sedang menyelidiki ini, tetapi kami meminta kepada lembaga penyiaran untuk tidak menampilkan itu. Selanjutnya ini juga menjadi momentum yang bagus, teman-teman Dewan Pers juga barangkali setuju dan kita sudah pernah mengobrol juga, kita berharap kalaupun masih ada pemberitaan-pemberitaan dari media penyiaran, kami berharap ini sebagai sarana sekaligus sebagai sarana pembelajaran, edukasi kepada masyarakat atau juga menumbuhkan awareness (kesadaran) kepada masyarakat. Jadi tidak lagi sebagai to inform, tapi juga to educate. Ini menjadi penting. Kami juga sudah melihat beberapa lembaga penyiaran yang tampaknya sudah mulai mengarahkan juga kasus ini untuk menyadarkan keluarga, khususnya anak-anak atau siapapun, terhadap kemungkinan-kemungkinan penyalahgunaan teknologi. Ini menjadi penting bagi kami dalam konteks seperti ini, bagaimana media tidak hanya menyampaikan sebuah masalah itu, tapi juga mampu memberikan judgement-judgement moral kepada sebuah peristiwa itu. Kami pikir judgement moral itu boleh disampaikan oleh media, hanya tinggal bisa membedakan antara yang mana fakta dan yang mana opini. Bahkan kami ingin mendorong lebih jauh daripada itu, dengan kasuskasus seperti ini media, khususnya media penyiaran yang menjadi core kami, untuk juga melakukan

-7treatment recommendation. Jadi ada rekomendasi-rekomendasi yang bersifat solutif terhadap masalahmasalah ini mellaui media penyiaran kepada masyarakat atau mungkin juga kepada pihak-pihak terkait yang mempunyai kewenangan tentang itu. Mungkin pokok-pokok dari kami seperti itu. Yang lain-lainnya mudah-mudahan… Maaf, ada satu lagi, inipun menjadi momentum bagi kami untuk meninjau kembali, memperkuat barangkali lebih tepatnya, memperkuat sarana-sarana atau infrastruktur peraturan yang memang kami telah buat juga mungkin nanti ada rekomendasi usulan kepada pihak terkait, misalnya apakah Undang-Undang Penyiaran ini masih ada sesuatu yang harus diperbaiki atau tidak. Tapi sebelum undang-undang itu diperbaiki, kami akan memperkuat yang menjadi kewenangan kami, dalam hal ini adalah memperkuat P3SPS, sehingga bolongbolong yang dimaksudkan oleh beberapa pihak sebagai tindakan berlebihan atau tindakan yang tidak ada dasarnya ini bisa kita atasi antisipasi sebaik-baiknya. Barangkali itu saja. Terima kasih. Wabillaahit Taufiq Wal Hidayah, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Wa’alaikumsalam. Terima kasih, Pak Dadang. Selanjutnya kami beri kesempatan bagi Dewan Pers untuk menyampaikan pandangannya. DEWAN PERS: Terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Yang terhormat Pimpinan Sidang Komisi I, Yang terhormat Anggota Komisi I DPR, Yang terhormat Bapak Tifatul Sembiring, Menteri Kominfo dan jajarannya, Mas Dadang dari KPI dan juga Anggota KPI yang lain, Pada dasarnya Dewan Pers dan KPI sudah sejak dua periode lalu di zaman periode kepengurusan Dewan Pers lama dan sekarang diperbaharui dengan yang baru, itu kita sudah ada kesepakatan bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut tentang penyiaran, termasuk berita-berita yang terkait dengan persoalan ini, itu kita sudah ada koordinasi, bahkan mungkin akan kita lembagakan, nanti ada semacam Pokja antara KPI dengan Dewan Pers, agar kalau ada persoalan-persoalan yang menyangkut tentang berita-berita yang dianggap sensitif bagi masyarakat, maka kita bisa segera bertindak. Ini bukti konkret bahwa begitu muncul kasus video yang diduga melibatkan tiga artis itu, maka kita sudah mengadakan pertemuan pada tanggal 11 Juni dan kemudian kita dukung semua langkah yang diambil oleh KPI untuk mengantisipasi dan dampaknya terasa, makin ke sini para pekerja media mulai sadar akan bahaya-bahaya ataupun dampak-dampak negatif, kemudian Dewan Pers juga tidak segan-segan untuk selalu mengingatkan kepada pekerja-pekerja media bahwa berita itu menarik atau tidak. Tetapi apakah persoalannya penting? Apakah genting? Jadi sebenarnya Dewan Pers concerning pada persoalan bahwa media massa itu adalah ranah publik. Tetapi ranah publik bukan kemudian semua bisa diberitakan dengan sebebas-bebasnya, karena yang menjadi concern Dewan Pers adalah kemerdekaan pers, bukan pers yang bebas. Kemerdekaan pers ini selalu kita perjuangkan, selalu kita jaga dan itulah amanat dari UndangUndang Pers. Maka concern Dewan Pers dalam kasus ini adalah sepanjang berita-berita itu memang etis dan kemudian memang sesuai dengan kode etik jurnalistik, hanya kemudian kita ingatkan sekali lagi bahwa apakah ini urgent, apakah ini penting ditengah siatuasi persoalan-persoalan Bangsa Indonesia ini yang begitu banyak. Karena apa? Karena sebenarnya itu menjadi ranah hukum. Itu kan kita masih menunggu proses. Itu kan sebenarnya ranah pribadi, hanya kemudian menjadi masalah. Kamudian ketika ada seseorang yang meng-upload, maka kemudian concern-nya mestinya adalah kalaupun media massa mau concern, lebih mebulas siapa sebenarnya yang meng-upload itu. Ini semua kan rambu-rambunya sudah ada, di Undang-Undang Pornografi ada, di KUHP juga ada, di Undang-Undang ITE juga ada. Maka kemudian untuk lebih menyadarkan dan mengingatkan para pengelola media, maka Dewan Pers juga dalam waktu dekat, mungkin Hari Kamis, kita akan adakan diskusi tentang bagaimana ranah antara ranah publik dengan ranah privat ini. Karena ini kan ada seolah-olah publik ini menjadi arena yang semuanya bisa disampaikan dan kemudian ditangkap oleh media, ini kan tidak benar. Karena apa? Karena ranah publik harus dijadikan media untuk bagaimana…, terutama media massa, bagaimana mempunyai peran-

-8pera strategis untuk mencerahkan, untuk membuat pencerdasan, pemberdayaan, kan sebenarnya bukan hal-hal yang justru malah berpotensi untuk merusak moralitas maupun prinsip-prinsip tentang bagaimana sebaiknya menjalankan praktek-praktek kehidupan yang lebih etis. Saya pikir itu dari Dewan Pers. Kalau pantauan kita sejauh ini untuk media mainstream sudah relatif menahan diri, Pak. Bahwa ada media-media yang nakal, itu konsekuensi dari kemerdekaan pers dan itu dimana-mana juga ada. Maka yang penting adalah bagaimana menjadikan kemerdekaan pers ini menjadi nilai-nilai bersama, sehingga kemerdekaan pers bukan hanya milik Dewan Pers, bukan hanya milik PWI, bukan hanya milik KPI, IJTI atau AJI atau komunitas pers, tapi juga menjadi milik Bapak/Ibu semuanya dan terutama adalah aparat penegak hukum, sehingga kalau persoalan-persoalan ini menyangkut tentang pers, itu bisa diselesaikan secara elegan, melibatkan Dewan Pers dan KPI. Saya pikir itu, Pak. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih, Pak Bekti. Bapak-bapak/Ibu-ibu Rekan-rekan Komisi I yang saya hormati, Demikianlah, telah disampaikan secara terbuka, tegas dan antisipatif keterangan pemerintah secara resmi, dalam hal ini Menteri Komunikasi, untuk menangani masalah yang sangat menyita waktu kita semua yaitu tentang video asusila yang beredar pada akhir-akhir ini. Untuk selanjutnya kami meminta kepada Anggota Komisi I untuk melakukan pendalaman. Seperti yang tadi sudah saya utarakan, ini subyeknya untuk tahap sekarang sesi ini adalah ini, jadi kita selesaikan sampai selesai, setelah itu baru kita lanjutkan yang lain. Saya akan persilakan dahulu sesuai dengan yang sudah terdaftar di sini. Yang pertama adalah Pak Al Muzzammil. F-PKS (DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF): Terima kasih. Pimpinan yang saya hormati, Para Anggota Komisi I, Bapak Menkominfo beserta jajaran juga Ketua KPI dan jajarannya, Dari Dewan Pers serta jajaran yang saya hormati, Hadirin sekalian, Kalau kita mencermati perkembangan terakhir ini, apa yang kita bicarakan tadi, dan menyimak amanat Undang-Undang Dasar 1945, sebenarnya kalau tinjauannya konstitusi memang banyak hal yang dilanggar. Hanya jerat kita pada tingkat undang-undang itu yang masih belum jelas apakah bisa menjerat para pelaku. Kalau pengedar jelas. Tapi kalau kita lihat Undang-Undang Dasar 1945 kita sebagai payung undang-undang kita sangat jelas sekali. Pasal 28B ayat (1): “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Jadi bangsa kita mengenal perkawinan yang sah dan tidak mengenal kumpul kebo. Pasal 28J ayat (1) juga dalam konteks HAM (Hak Asasi Manusia), kita mengenal juga kewajiban asasi manusia yaitu: 1. Wajib menghormati HAM orang lain. Yang paling terlanggar tentu anak-anak kita yang menyaksikan dalam usia mereka seperti itu, kasihan. Saya kira kita pernah remaja, bagaimana sedang tumbuh berkembang fisik dan lain-lain, seorang remaja laki-laki membayangkan bisa tidur dengan sekian perempuan, bahkan katanya tidak dua perempuan, sekian puluh perempuan di koran itu. Yang di koran itu katanya 32. Jadi kasihan sekali membayangkan obsesi anakanak kita dengan cara seperti itu. Kalau ini tidak bisa kita jaring, nanti ada seorang artis yang sakit jiwa, dia ingin populer, yang kemarin ini 32 dia buat 50, pecahkan rekor, VCD-nya ditaruh dimana tempatnya dan tidak tahu siapa yang menyebarkan, tidak tahunya di-upload oleh seseorang, yang kena upload itu. Yang sakit jiwa menyebarkan populer, dinikmati, senyum kanan-senyum kiri seperti tidak ada dosa. Jadi ini kewajiban HAM yang dilanggar. Amanat undang-undang ini jelas, amanat konstitusi jelas, tetapi jerat hukum ini yang menjadi persoalan. Berikutnya Pasal 31 ayat (3), ini jelas sekali amanat kepada pemerintah: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undangundang.” Jadi sumber daya yang dimiliki bangsa ini digerakkan pemerintah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Yang menyebar sekarang ini secara diameteral melanggar amanat konstitusi yang sekarang ini peran pemerintah. Jadi pemerintah memang harus take over untuk…, bukan hanya Menkominfo, Mendiknas, bagaimana menjamin pendidikan nasional. Berapa jam di sekolah habis

-9dengan persoalan apakah melalui internet ataukah melalui HP. Pasal 31 ayat (5): “Pemerintah memajukan Iptek dan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan serta kesejahteraan umat manusia.” Itulah sebabnya saya kira moment ini penting untuk digunakan oleh Menkominfo, Iptek ini bukan untuk yang seperti itu. Amanat konstitusi jelas. Saya kira sangat mungkin usulan bagaimana menjalankan amanat Pasal 31 ayat (5) ini apakah perbaikan undang-undang yang dimiliki. Karena Kominfo sangat terkait dengan persoalan Iptek, internet kita ini. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar: “Negara memajukan kebudayaan nasional ditengah peradaban dunia,” Apa ini kebudayaan nasional kita yang disebarkan ini? Bapak/Ibu sekalian, Ini concern kita bersama. Hak undang-undang ada di DPR, tetapi juga ada sebagian kewajiban pemerintah tambahan. Berikutnya seks bebas ini sudah membuat negara ini harus mengeluarkan dana 180 miliar pada Tahun 2009 yaitu HIV. Pola HIV ini, potensi seks bebas ini, dari HIV ini kan dari mereka. Negara dirugikan 180 miliar. Jadi melalui Menkominfo, saya meminta untuk disampaikan. Ini persoalan integral Menteri Kesehatan, persoalan Mendiknas, persoalan Menkominfo, persoalan Menristek kita. Di beberapa negara mereka sudah berhasil melindungi dari korban ini. Berikutnya untuk KPI dan Dewan Pers, saya kira perlu yang tadi disampaikan oleh Ketua KPI juga, Pak Dadang, karena KPI mendapat amanat untuk pedoman perilaku penyiaran dalam undang-undang. Jadi KPI tidak perlu setuju-tidak setujunya itu berbasis… Saya kira harus merujuk kepada undang-undang. Amanat undang-undang laksanakan. KPI punya kewenangan membuat pedoman penyiaran itu. Saya khawatir begini, teguran itu sudah digunakan modus saja. Ada apa-apa siarkan dahulu, nanti paling ditegur berhenti, tapi dia sudah ambil momentum itu. Seharusnya dibuat akumulasi berapa kali teguran itu kemudian jatuh sanksi. Bukan pada kasus ini dia keluarkan teguran, pada kasus lain dia keluarkan teguran, jadi mekanisme itu. Saya kira momentum ini KPI kita pilih orang-orang yang terbaik, kita tahu ini, gunakan. Mayoritas bangsa ini di belakang anda. Jangan ragu-ragu berhadapan dengan monoritas yang terbaratkan atau tidak berbasis kultur kita. Juga pers saya kira, kita berpikirnya sudah pada solusi. Ini persoalan bangsa, bukan lagi persoalan DPR. Jadi bagaimana kita menyusun suatu mekanisme agar hal-hal seperti itu…, saya setuju sekali dengan Dewan Pers dan Ketua KPI, mengambil aspek positifnya, aspek jeranya, aspek ngerinya. HIV-nya kenapa tidak ditonjolkan? Ketika bicara orang seks bebas, ini lho penyakit seks bebas itu seperti ini tontonkan orang yang hancur badannya. Saya menonton sangat bagus ketika BNN menyetelkan bagaimana orang narkoba itu kotorannya sampai keluar dari pori-pori, kotoran dari perutnya itu keluar dari pori-pori. Kenapa tidak itu yang di-expose? Jadi mekanisme ini saya kira begitu itu muncul, ada suatu terapi yang membuat orang jijik, ngeri. Saya tidak tahu lembaga apa, saya kira perlu memberikan penghargaan kepada artis Ariel ini sebagai orang paling berjasa merusak generasi Indonesia sepanjang sejarah Indonesia. Saya tidak tahu lembaga apa, mudah-mudahan LSM yang bisa memberikan penghargaan seperti itu. Terima kasih, Pimpinan. KETUA RAPAT: Terima kasih, Pak Muzzammil. Berikutnya Bapak Hari Kartana. F-PD (Ir. H. HARI KARTANA, M.M.): Terima kasih, Pak Ketua. Yang kami hormati Bapak Menteri beserta jajarannya, Ada yang akan kami sampaikan, beberapa pertanyaan dan mungkin juga beberapa saran. Yang pertama itu mengenai masalah tender di wilayah bisnis telekomunikasi ini. KETUA RAPAT: Maaf, Pak Hari Kartana. Ini pertanyaannya hanya berkisar pada masalah video saja. Itu bisa kita simpan berikutnya. F-PD (Ir. H. HARI KARTANA, M.M.): Baik, Pak. Karena buat saya sendiri masalah Ariel itu sebenarnya bukan masalah yang cukup mendasar. Jadi saya tidak ada pertanyaan. Saya sendiri sebetulnya akan bertanya yang paling mendasar yaitu masalah sektor telekomunikasi yang betul-betul akan mempengaruhi pembangunan di Indonesia ini,

-10Pak. Di situlah tempat sumber KKN dan apa-apa. Kalau masalah Ariel itu masalah moral. Jadi tidak ada yang saya tanyakan, Pak. Silakan. KETUA RAPAT: Baik, Pak Hari Kartana. Nanti bisa ditanyakan kemudian. Berikutnya Bapak Ramadhan Pohan. F-PD (Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S.): Tadi di jadwal Nomor 7, Pak Ketua. Ini Nomor 3. KETUA RAPAT: Memang yang lain tidak bertanya, Pak. F-PD (Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S.): Terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Terima kasih kepada Pimpinan. Yang kami hormati Saudara Menkominfo dan jajarannya, Saudara Ketua KPI dan yang mewakili Dewan Pers, Rekan-rekan dari Komisi I yang kami cintai, Persoalan dari kasus video porno yang diduga dilakukan oleh orang yang sementara ini kita katakan mirip Luna Maya, mirip Ariel Peterpan dan mirip Cut Tari dan kabarnya juga sudah ada cuplikannya untuk wanita yang keempat, tetapi begini, saya cukup tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Al Muzzammil Yusuf tadi bahwa pentingnya persoalan ini untuk kita seriusi sekali, karena menyangkut juga anak-anak kita dan generasi bangsa ini, pondasi negara ini apalagi dikabarkan ada banyak yang sudah berkeluarga di sana dan itu juga dipertontonkan secara masif seperti sekarang ini. Jadi siapapun pelakunya, itu jelas sebuah kesalahan. Siapapun yang mengunduhkan, jelas itu sebuah kesalahan. Ada jutaan kita yang mengunduhnya dan ini lebih memprihatinkan kita, karena akhirnya kita disibukkan dengan persoalan sebenarnya kita sudah harus lewat dengan persoalan yang seperti ini. Banyak persoalan kemiskinan, persoalan-persoalan politik yang lain yang harusnya lebih banyak mendapat perhatian kita bersama. Tapi ada blessing-nya juga, sehingga kita bisa menempatkan posisi moral kita didalam hal ini. Apa yang disampaikan oleh Bung Zammil ini tadi saya tidak akan menambahkannya lagi. Tapi saya hanya ingin mengangkat apa yang sudah disampaikan oleh Menkominfo didalam wawancaranya di New York Times. Pak Menteri sudah baca yang di New York Times? Di situ Pak Menteri mencontohkan Singapura, Australia, tapi bukan Cina. Ketika Singapura disebutkan, saya tersentak di situ, karena dia bukan contoh untuk demokrasi kita karena tindakan yang sangat otoriter. Tetapi kalau misalnya Australia, Australia adalah negara demokrasi. Tetapi gara-gara pemblokiran yang dilakukan Australia, sekarang itu nama Australia dalam kebebasan pers itu turun indeksnya. Bahkan dalam catatan kami Australia juga mendapatkan indeks buruk dari lembaga reporters without borders untuk tingkat kebebasan pers karena telah membatasi akses pers Australia mendapatkan informasi dari luar negeri. Jadi dalam hal ini di satu sisi ada semangat kita yang tinggi untuk melakukan kontrol yang saya sudah sepakat dengan garis bawah moral tadi, tapi di sisi lain ada kebebasan pers yang harus kita jaga dan jangan sampai kita mundur lagi ke belakang. Tidak menjadi alasan apapun bagi kita untuk melakukan pengekangan ataupun yang menciptakan pengekangan terhadap kebebasan pers. Jadi saya dalam hal ini ingin mengingatkan kita bersamauntuk agak lebih berhati-hati dalam pernyataan-pernyataan, apalagi mengambil contoh-contoh negara yang seperti itu. Selanjutnya saya mengusulkan agar alih-alih kita fokuskan sensor content multimedia melalui ISP, Kemkominfo lebih baik menggunakan media yang lebih demokratis yaitu dengan mewajibkan filter internet melalui program-programs emacam program internet sehat yang sudah dimiliki oleh Kemkominfo dengan ketentuan tertentu, misalnya seperti yang diterapkan di beberapa negara bagian di Amerika Serikat. Dalam hal ini peraturan Menkominfo bisa mewajibkan Warnet serta sekolah-sekolah memasang program filter internet sehat ini serta menawarkannya kepada orang tua secara gratis untuk dipasang di komputer rumah mereka. Seharusnya kita bisa mengharapkan program internet sehat ini juga nantinya bisa dikembangkan pula agar bisa diunduh ke telepon-telepon genggam para pelajar dan para generasi muda kita. Cara ini kami pandang tidak akan membatasi akses informasi bagi pers, namun akan menjawab keresahan para

-11orang tua akan bahaya internet. Dengan itu pula DPR tak perlu lagi membuat undang-undang baru untuk persoalan ini. Kemudian ini yang cukup menarik juga kepada Dewan Pers, kalau kita lihat bahwa sampai Ariel dan Luna Maya diwawancarai oleh TVOne, sebenarnya mereka tidak mau diwawancarai oleh media nasional. Ada ketidakpercayaan narasumber kita terhadap media nasional. Ini ada apa di sini? Saya kira Dewan Pers juga perlu untuk do something, lakukan sesuatu didalam konteks merebaknya isu Luna MayaAriel Peterpan dan sebagainya itu. Apa tindakan nyata yang dilakukan oleh Dewan Pers untuk mengatasi hal tersebut? Dalam pengertian bagaimana mungkin kita menjadi tidak percaya terhadap media nasional kita sendiri. Ada kecenderungan seperti itu. Kemudian tentang kasus perusakan kamera wartawan yang dilakukan oleh Ariel, yang ingin saya ketahui adalah apa tindakan nyata yang bisa dilakukan oleh Dewan Pers terhadap sang wartawan yang justru memilih untuk menggunakan diplomasi untuk kasus pers. Kita mengimbau orang pers, tetapi justru dari pers sendiri melakukan diplomasi yang seperti itu. Itu saya ingin tindakan atau tanggapan dari Dewan Pers. Saya kira untuk sementara demikian dahulu. Tapi sebelum itu juga saya ingin menekankan kepada KPI, Pak Dadang, jangan hanya semacam macan kertas. Waktu kita fit and proper test, semua kita bersemangat sekali di situ. Harus kita ingat bagaimana fit and proper test itu begitu keras kita lakukan, hasilnya juga harus benar-benar sesuai dengan harapan kita bersama. Pada akhirnya saya mengharapkan dalam kasus Luna Maya tadi adalah kita percaya bahwa hukum bisa menjadi pengadil terhadap persoalan ini dan kita mengharapkan lembaga hukum kita harus mengambil tindakan secepatnya dan mengambil kesimpulan secepatnya proses dan menuntaskan persoalan ini secepatnya, sehingga tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. KETUA RAPAT: Wa’alaikumsalam. Terima kasih, Pak Ramadhan. Berikutnya Ibu Soemintarsih. F-PARTAI HANURA (DRA. HJ. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si.): Terima kasih, Pimpinan. Anggota Komisi I yang saya hormati, Bapak Menteri beserta jajarannya yang saya hormati, Pengurus KPI dan dari Dewan Pers, Bapak-bapak yang saya muliakan, Saya melihat bahwa fenomena yang terjadi ini adalah sebuah keterpurukan moral bangsa yang artinya ketahanan moral bangsa ini sudah semakin merosot. Kenapa saya berbicara seperti itu? Artinya seluruh komponen aspek kehidupan itu akan terusik didalamnya. Ketika kita berbicara masalah yang prioritas sesungguhnya seperti pagi hari ini, harusnya kita bicara tentang anggaran dan seterusnya untuk mengatasi bagaimana membangun bangsa ini. Tapi fenomena ini terjadi, sehingga ini lebih prioritas. Tapi menurut saya ini memang sangat prioritas. Pak Menteri tadi menyatakan bahwa untuk pencegahan ini ada internet sehat dan aman. Tapi belum tentu bahwa internet itu sebagai unsur pencegahan, barangkali saja nanti ada fenomena lain. Artinya mari kita memasuki bagaimana pembangunan moral bangsa ini kita terobos dengan segala cara. Artinya pelecehan norma moral ini ketika kita melihat gambar peduli siapa yang main di dalamnya itu kalau sudah mesum itu ruang private, jadi itu sudah harus stop. Saya tidak mengerti cara mengintegrasikan penangkalan ini atau cara mengintegrasikan dari semua komponen pemangku kepentingan ini untuk penanganannya. Tadi kan dilakukan instrumen pencegahan dan seterusnya. Dalam rangka instrumen pencegahan inipun harus mampu mengkritisi. Saya agak kecewa juga dengan Bapak dari KPI ini. ketika baru uji kemampuan, tadi anda bilang bahwa masih bertanya-tanya. Kenapa mesti bertanya-tanya bahwa itu penting atau tidak? Ketika kita melihat itu gambar mesum, itu ruang private, ini segera apa yang harus… Saya melihat tayangan dari Ariel dan Luna, di TV maksud saya, ketika diwawancarai itu tangan Ariel kan begini. Kalau di agama itu kan zina tangan. Itu kenapa dibiarkan saja berlama-lama? Kan orang melihat itu punya asosiasi atau persepsi dan seterusnya. Itu kan ada seperti itu. Jadi maksud saya ruang moral itu distrukturkan di dalam sebuah anatomi yang sangat kritis seperti apa. Jadi mohon kiranya kita tidak usah berpanjang lebar bicara. Gerakan kita ini sedang memasyarakatkan 4 (empat) pilar tentang kebangsaan ini, Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Kita bicara Pancasila, ini saja

-12sesungguhnya pelecehan Pancasila, ideologi kita. Kita berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya sampai keadilan sosial. Artinya ini sudah tidak berkemanusiaan lagi ketika masuk kedalam HAM tadi. Jadi mari kita berpikir ini dari ruang moral yang besar. Kita bicara ketahanan nasional itu ada politik. Saya sekarang coba menyentuh Dewan Pers. Media itu kan komunikasi politik yang luar biasa. Apa penangkalnya, Pak? Jadi kalau itu tidak prioritas, pasti itu prioritas. Janganjangan ini memang pengalihan opini. Bisa saja bukan dari sisi fenomen seperti ini, mungkin ada sisi yang lain. Apalagi mungkin tenaga kerja, mungkin orang jatuh dari apa dan seterusnya. Jadi ini merupakan ancaman-ancaman yang betul-betul harus kita kritisi bersama. Catatan saya tentang baik, buruk, benar dan salah, ini betul-betul sederhana sekali. Tapi budi pekerti dan seterusnya ini sudah prioritas national character building. Apa barangkali yang diusulkan dalam anggaran seterusnya itu, mari kita jelajahi dari mana ruang itu, karena regenerasi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Juga kepada KPI itu, kalau melihat begitu itu jangan mungkin saja bukan Ariel, bukan siapa. Mungkin siapapun, kepalanya siapa, badannya siapa, kita tidak tahu. Jadi yang penting itu distop. Jadi tidak usah bertanya dan seterusnya. Jadi saya sungguh amat prihatin. Apalagi ini Komisi Pertahanan. Pertahanan apa? Jangan-jangan cuma mana tahan saja. Terima kasih, Pak. KETUA RAPAT: Terima kasih, Ibu Min. Berikutnya Pak Roy Suryo. F-PD (KMRT ROY SURYO NOTODIPROJO): Terima kasih, Pimpinan. Pak Menteri Komunikasi dan Informatika, Pak Tifatul yang saya hormati, Ketua KPI, Mas Dadang yang saya hormati, Pak Bekti, wakil dari Dewan Pers, dan Seluruh Hadirin di Rapat Kerja Komisi I, Saya di kesempatan ini pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Pak Menteri atas statement-nya yang saya baca di salah satu harian yang tidak perlu saya sebut yang berani menyebut nama dan berani memberikan sebuah sikap yang sangat tegas, yatiu Pak Menteri mengatakan,”Ariel, Luna dan Cut Tari jujurlah!” Itu menurut saya luar biasa, Pak Menteri. Jadi artinya ini merupakan sebuah sikap tegas yang makanya perlu untuk diperkuat sikap tegas ini. Karena sebelum kita membahas masalah Luna, ada masalah yang lebih penting lagi sekitar Jam 09.30 tadi. Sebuah facebook telah menghina lagi Nabi Besar Muhammad Shalallahu „Alaihi Wassalam dengan mengatakan Nabi Muhammad bukanlah nabi, tetapi “N”-nya diganti “B” depannya. Alamatnya ada di sana, nanti bisa saya forward. Jadi ini menurut saya sudah luar biasa kritis tentang penyalahgunaan teknologi komunikasi dan informasi di Indonesia. Kesempatan ini memang bisa digunakan Pak Menteri untuk menegaskan soal RPM content multimedia dan saya sejak dahulu sangat mendukung itu, terutama untuk pasal yang membersihkan moral bangsa ini. Tetapi juga perlu hati-hati Pak Menteri dan jajarannya, karena kita juga harus menghormati pers dan itu saya sangat setuju. Artinya itu yang pertama. Jadi terus pertegas sikap yang Pak Menteri lakukan dan jangan khawatir, kita berada di sisi yang sama. Yang kedua, kalau kemarin sering dikatakan bahwa gambar-gambar di video berdurasi 2 menit 37 detik, 6 menit 49 detik dan 8 menit 34 detik itu adalah gambar yang hanya mirip Ariel, mirip Luna dan mirip Cut Tari, itu memang dikatakan oleh orang yang mirip pengamat telematika itu. Mulai hari kemarin saya sudah memastikan, demi Allah dan demi ilmu pengetahuan yang ada, video ini asli, meskipun asli itu belum tentu asli orangnya. Tetapi setidaknya kalau sebuah video bisa dikatakan asli itu tinggal satu proses untuk membuktikan bagi Kepolisian dan Kepolisian tidak boleh ragu untuk melakukan pemeriksaan fisik terhadap orang-orang yang patut diduga di dalamnya. Artinya tidak hanya dari sisi orang-orangnya, tetapi juga di mana tempat kejadiannya, di mana dua ruangan berjenis standard hotel dengan satu pintu menghadap kanan, satu pintu menghadap kiri dan satu jenis junior suite itu berada. Apakah itu berada di suatu daerah di timur Pulau Jawa? Itu perlu dilihat dan itu bisa dengan teknologi komunikasi bisa dicari, karena perangkat yang digunakan handphone dan handphone itu bisa dideteksi call data record-nya. Detail ini sudah saya sampaikan kepada petugas Kepolisian, Pak Menteri dan jajarannya. Jadi tinggal jajaran Bapak mencocokkan dengan IP yang ada. Saya juga mengajak teman-teman dari ID SIRTII untuk melakukan ini. intinya mari kita perangi ini dengam teknologi komunikasi. Jadi teknologi komunikasi yang tadi digunakan untuk keburukan dan keterpurukan bangsa, kita gunakan untuk membuktikan bahwa itu memang teknologi komunikasi bisa bernilai atau bermakna positif untuk membuktikan hal-hal yang

-13memang negatif ini. Dengan kesempatan ini pula masyarakat Indonesia perlu untuk diberikan satu semangat agar berani untuk melawan orang-orang yang berusaha memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa itu adalah pribadi, mereka adalah korban, apalagi yang membela mereka kemarin saya lihat yang membela koruptor di Sidang Tipikor, seorang pengacara yang sekarang sedang maju menjadi Ketua KPK. Jadi artinya orang ini menurut saya juga pantas dipertanyakan oleh masyarakat. Jadi artinya kita perlu tegas terhadap ini dan jangan ragu-ragu, karena sudah dipastikan videonya asli. Jadi tinggal dipastikan pelaku-pelakunya dan lokasinya. Bagi teman-teman KPI, Pak Dadang, saya juga harus mohon maaf karena seharusnya persoalan ini tidak membuat Indonesia menunggu. Masak harus 2 minggu kita menunggu ini selesai. Begitu saya pulang kemarin, Hari Minggu, dengan cepat petinggi Polri sudah melakukan kontak, 3 hari kita sudah bisa lacak beberapa tim. Persoalan ini jangan terlalu lama sebenarnya, segera saja selesaikan. Artinya mari kita perangi ini dengan concern kita di Komisi I. Jadi concern kita di bidang ini. Jadi soal moral nanti mungkin bisa kita komunikasikan dengan Komisi VIII, soal penegakan hukumnya kita komunikasikan dengan Komisi III, tapi artinya dari sisi teknologi komunikasi dan informatika ini perlu. Yang terakhir, bagi Pak Dadang dan juga Pek bekti, langkah Bapak-bapak saya apresiasi dengan sangat baik, meskipun di luar kemarin saya komunikasi dengan Mbak Nina dan Mbak Eski, dengan Pak Dadang mungkin malah saya lupa tidak berkomunikasi sebagai ketua, tetapi sama saja. Jadi artinya adalah bahwa apa yang teman-teman lakukan juga sangat tepat, karena kemarin teman-teman sudah menjustifikasi orang itu adalah si A, si B, si C, padahal memang belum bisa dijustifikasi. Kenapa? Karena mereka menolak, mereka mengelak. Kalau mereka menolak, mereka mengelak, kita harus membuktikan dengan bukti yang shahih, dengan bukti yang ilmiah dan langkahnya sudah kita berikan. Jadi videonya sudah dipastikan, IP address-nya sudah ketemu, jadi itu tinggal selangkah lagi. Jadi artinya mari kita bersama-sama perangi ini dengan teknologi. Jadi kata penutup saya InsyaAllah apa yang sekarang dipikir oleh masyarakat ini adalah sudah benar dan media tidak salah memberitakan. Media juga sudah benar memberitakan. Mari kita kawal terus persoalan dan kita tuntaskan sebaik mungkin demi generasi muda Indonesia di masa depan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih, Pak Roy. Yang berikutnya Pak Tantowi. F-PG (TANTOWI YAHYA): Terima kasih, Pak Pimpinan. Selamat siang para Pimpinan dan Anggota Komisi I yang saya hormati, Selamat siang Pak Menkominfo beserta jajarannya, Ketua KPI beserta jajarannya dan Ketua Dewan Pers beserta jajarannya, Sesungguhnya apa yang terjadi hampir 2 minggu terkait dengan kasus yang diduga Ariel dan yang diduga Luna serta Cut Tari itu adalah sesuatu yang kita maki-maki, kita anggap sebagai perbuatan keji dan di luar batas norma kesusilaan, tapi di sisi lain adalah sesuatu yang kita nikmati bersama. Jadi ada semacam sifat hipokrit, ada kemunafikan diantara kita. kita sama-sama mem-blame, kita sama-sama menghujat, tapi pada sisi lain selama 2 minggu ini kita mendapatkan satu sajian yang sangat mengasyikkan. Untung ada Piala Dunia, jadi permasalahan ini sedikit bisa kita alihkan. Artinya apa di sini? Artinya ditengah dorongan masyarakat untuk menuntaskan permasalahan ini ke akar-akarnya, namun pada sisi lain ada sekelompok masyarakat yang menikmati keberadaan seperti ini. kita lihat di depan kita, disamping dia di-upload, VCD ataupun DVD dari video ini beredar dengan mudah kalau kita lihat di Glodok, di Pasar Baru dan seterusnya dan tidak ada sikap salah dari masyarakat kita untuk membeli maupun menjual hal tersebut. Di sini saya lihat pemerintah sebagai panutan dan pihak yang diberikan tanggung jawab sesuai amanat undang-undang oleh rakyat sepertinya “telah melakukan” pembiaran selama 2 minggu. Mari kita sama-sama ke Mangga Dua, dengan mudah kita mendapatkan itu. Kalau DVD harganya Rp 50.000,-, VCD lebih murah daripada itu. Mana polisi di sini? Kalau kita melihat, saya ini orang rekaman, hampir 20 tahun saya punya perusahaan rekaman. Data-data untuk mencari siapa pengganda itu demikian mudah, tapi tidak ada unsur itu, seperti terjadi pembiaran. Kita lihat di sini, dari sudut yang diduga Ariel, Luna atau Cut Tari, mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa. Kasus ini kalau misalnya dituntaskan dalam 2 hari menurut saya terlalu lama. Sebagaimana disampaikan oleh Pak Roy tadi, anak kecilpun tahu siapa yang ada di video itu. teknologi yang kita punya pun sudah lebih dari cukup untuk mengidentifikasi siapa sesungguhnya. Tapi kenapa proses ini sampai berlangsung hampir 1 bulan, dibiarkan menjadi satu

-14komoditi lain? Ini pertanyaan besar, Pak. Jadi dalam hal ini, karena terkait kita berbicara dengan tiga lembaga di sini, mohon maaf Pak Menteri, saya tahu Bapak tidak melihat secara utuh sebagaimana yang disebutkan Bapak tadi, tapi paling tidak harus ada upaya dari Menkominfo sebagai pihak yang diberikan amanah untuk paling tidak mengklarifikasi kepada masyarakat benar atau tidak itu Ariel, benar atau tidak itu Luna, benar atau tidak itu Cut Tari, untuk segera berkoordinasi dengan polisi. Polisi sendiri sekarang ini kita lihat, giliran anak SMA, giliran orang biasa, hanya dalam waktu 2 hari langsung diketahui, langsung ditangkap. Kita lihat banyak video-video cabul anak SMA, langsung diketahui dan langsung dijustifikasi dialah pelakunya. Tapi ketika ini menyangkut orang hebat, selebriti, kenapa ada perbedaan? Untuk orang yang menjadi saksi korban, ini bukan sesuatu yang enak. Saya rasa mereka tidak menikmati kepopuleran dari hal ini, tapi penyiksaan luar biasa. Kita lihat bagaimana kontrak komersial mereka putus, mereka diisolir dari masyarakat. Di Bandung itu Ariel sudah di-persona non grata-kan, sudah tidak dianggap sebagai warga Jawa Barat atau warga Bandung sama sekali. Ini kan tidak adil. Tapi kalau misalnya ada klarifikasi yang jelas bahwa benar Ariel, kita lihat saja, paling tidak ada tiga cantelan hukum di situ yang bisa dijadikan alat untuk memenjarakan atau memberikan sanksi kepada Ariel. Kita ada Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, bisa juga KUHP. Tapi permasalahan sekarang ini dibiarkan. Istilah masyarakat sekarang itu Lebay. Hampir 3 minggu tidak ada action yang nyata. Saya setuju tadi dengan pendapat buat apa Kabareskrim 2-3 jam mengobrol dengan Ariel dan Luna. Tidak ada satu keputusan apapun. Jadi yang sungguh saya sesalkan kenapa dari Kementerian Bapak tidak langsung berkoordinasi dengan Polri dalam hal ini, langsung bekerjasama dan langsung diambil garis tegas. Kemudian yang kedua, saya memberikan apresiasi kepada KPI yang menurut saya tidak terlambat, anda memberikan peringatan pada waktunya. Sebelum masalah ini bergulir, sebelum ada peringatan dari KPI kita lihat berita mengenai hal ini, itu dilengkapi dengan adegan yang tidak senonoh. Saya tidak mengerti pertanggungjawaban dari Badan Siaran, khususnya swasta, yang telah berani melakukan hal tersebut yang mereka tidak tahu bahwa itu disiarkan siang hari dan disaksikan oleh anakanak di bawah umur. Jadi kami mungkin bisa disebut mewakili Komisi I sangat menghargai action yang sudah dimbil oleh KPI untuk memberikan peringatan kepada lembaga penyiaran swasta untuk tidak mencuplik gambar tersebut, namun tetap boleh memberitakan. Kepada Dewan Pers mungkin nanti pada sesi kedua ada hal yang ingin saya tanyakan, tapi tidak terkait mengenai Luna Maya. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih, Pak Tantowi. Berikutnya Ibu Evita. F-PDIP (EVITA NURSANTY): Terima kasih, Bapak Pimpinan. Bapak Menteri dan jajaran yang saya hormati, Tadi saya mendengar semua pendalaman yang dilakukan oleh teman-teman Komisi I, pada dasarnya kita semua sepakat kita sangat prihatin dan concern akan kejadian yang sekarang ini dan kita menyayangkan lambatnya proses hukum atau proses penyelidikan yang dilakukan oleh lembaga hukum. Tapi pendapat saya pribadi yang utama itu sekarang bukannya membuktikan apakah itu benar Ariel, apakah video itu asli, itu bukan menjadi concern yang utama. Kalau bagi kami yang utama itu adalah bagaimana Kominfo dan lembaga hukum ini ke depan bisa mengantisipasi, melakukan dindakan preventif agar kejadian ini tidak terjadi lagi. Tadi sudah dibicarakan oleh Pak Roy Suryo mengenai memang pernah kita bahas pada RDP kita yang lalu pada Tanggal 24 Februari mengenai RPM content multimedia, Pak Menteri. Kemudian pada waktu itu karena besarnya pro-kontra di masyarakat dengan adanya RPM content ini, yang saya rasa pro-kontra itu disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Kominfo pada waktu itu, sehingga reaksi itu timbul di masyarakat. Tapi dengan kejadian-kejadian yang kita hadapi pada saat ini mungkin tadi Bapak Roy Suryo dari Demokrat mengatakan kita mungkin sudah saatnya untuk mengkaji kembali, mendiskusikan kembali mengenai RPM content multimedia ini. Kami rasa kami juga dari Fraksi PDI Perjuangan diizinkan oleh Ketua kami, kita juga merasa Komisi I sudah saatnya juga kita mendiskusikan kembali, membuka kembali ruang diskusi kita mengenai RPM content multimedia, sehingga bisa menjadikan payung hukum untuk kita semua. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih, Ibu Evita.

-15Berikutnya Ibu Rachel Mariam. F-PARTAI GERINDRA (RACHEL MARIAM SAYIDINA): Selamat siang. Pak Menteri, kalau kita bicara mengenai internet, internet itu kan bisa menjadi kawan yang baik, bisa mendidik anak bangsa kita, tapi di sisi lain juga bisa menjadi lawan ketika hal-hal seperti ini keluar. Berkaitan dengan kasus Ariel, Luna, Cut Tari yang diduga adalah mereka terus terang buat saya suka atau tidak suka, terlepas dari video ini adalah asli atau tidak asli, pelakunya adalah mereka atau bukan atau perbuatan mereka bisa dikatakan salah atau tidak, terus terang saya melihat mereka sebagai korban. Apalagi setahu saya Indonesia kan sudah meratifikasi konvensi internasional mengenai hak-hak sipil, dimana di dalamnya artinya setiap individu berhak untuk memiliki dan menyimpan, membuat dokumentasi pribadi. Dengan kejadian seperti ini saya melihat kasus ini justru sebagai kelemahan dari kecolongannya Kemkominfo dan KPI mungkin, bagaimana dokumentasi pribadi ini bisa keluar ke ranah publik. Begini Pak, jadi saya rasa ini adalah pekerjaan rumah besar untuk Kemkominfo, untuk kita semua, bagaimana supaya kasus ini tidak keluar lagi. Karena ini bisa terjadi pada siapa saja, tidak harus Ariel dan Luna. Saya berbicara ini karena ini terlepas… Kita akan berbicara masalah moralnya. Kalau masalah moral saya rasa pelaku-pelaku yang ada di video ini sudah terhukum secara sosial. Jadi kita melihat ini dari sisi bagaimana saya meng-encourage Kemkominfo, KPI dan semua yang ada di sini agar kita preventif hal seperti ini jangan sampai terjadi lagi. Karena ini bisa terjadi pada siapa saja. Oleh karena itu, saya juga mendukung teman dari PDI Perjuangan, mungkin ada baiknya kita berbicara masalah RPM content multimedia lagi, kita kaji secara benar. Mungkin kalau kemarin RPM content multimedia banyak pro dan kontra karena dianggap takut memberangus pers, mungkin ini adalah tantangan bagi kita semua bagaimana supaya RPM content multimedia yang akan kita bahas mendatang ini menjadi RPM content multimedia yang benar-benar melindungi dan tidak mengecilkan pihak-pihak tertentu. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih, Ibu Rachel. Demikianlah tanggapan dari Anggota Komisi I. Ada sekitar 8 (delapan) penanya. Kami persilakan Bapak Menteri untuk memberikan tanggapannya. MENKOMINFO: Baik, terima kasih. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. Bapak Pimpinan Komisi I dan Anggota Komisi I DPR-RI yang kami muliakan, Terima kasih atas tanggapan dan juga pertanyaan dukungan terhadap Kementerian Kominfo terkait dengan masalah beredarnya video porno ini. Mbak Rachel, saya menonton saja belum. Jadi jangan dikatakan saya pengedarnya. F-PARTAI GERINDRA (RACHEL MARIAM SAYIDINA): Bukan, maksud saya bukan begitu. Artinya segala sesuatu ketika keluar ke ranah publik itu harus dalam pengawasan Kemkominfo. KETUA RAPAT: Mohon untuk tenang sedikit. Berilah kesempatan buat Bapak Menteri menyampaikannya. Silakan, Pak Menteri. MENKOMINFO: Terima kasih. Pertama, Bapak Muzzammil Yusuf. Ini mengingatkan kepada kita semua tentang hal-hal yang terkait dengan konstitusi kita. Tinggal kita menurunkannya dan sebetulnya di sebagian peraturan undangundang juga sudah ada, di peraturan pemerintah juga sudah ada. Bahkan di Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi itu sedang disiapkan PP-nya. Ini sangat luas tadi penjelasan secara filosofis bagaimana ruginya negara ini dan terhadap efek daripada seks bebas. Masukan-masukan ini pada intinya kami catat dan Insya Allah kami akan berkoordinasi juga dengan Menteri Kesehatan, Mendiknas maupun Menristek. Sekali lagi terima kasih atas dukungan dan masukannya. Betul kata Ibu Mintarsih tadi bahwa ini harus merupakan gerakan bersama, terintegrasi, karena betul Mbak Rachel bahwa kalau istilah

-16saya teknologi itu seperti pisau bermata dua. Seperti pisau betul misalnya, kalau digunakan untuk mengiris daging, mengiris bawang atau tomat menjadi bermafaat. Tapi kalau mengiris orang lain, itu tidak baik, tidak benar. teknologi seperti itu. Oleh sebab itu, kita sebagai negara kalau menurut saya perlu mengarahkan kepada potensi-potensi positif dan mencegah potensi-potensi negatif itu berkembang. Karena biasanya potensi negatif itu membuat kontra produktif. Nawaitu-nya ataupun asalnya seperti itu. Kemudian Pak Ramadhan Pohan, saya tidak tahu kalau sudah ada video yang keempat. Berarti Pak Ramadhan lebih maju dari saya dalam mengamati ini. Tentang wawancara dengan New York Times, konteks saya pada waktu itu adalah pornografi. Saya hanya mengatakan bahwa di negara-negara lain juga penanganan pornografi ini dibatasi. Saya tidak mencontihkan demokrasi maupun kebebasan pers di negara tersebut, tapi yang saya sampaikan wawancaranya adalah terkait dengan dalam konteks penanganan pornografi negara-negara lain seperti Singapura, Australia juga melakukan hal penangananpenanganan, tapi bukan dalam konteks kebebasan pers, karena kebebasan pers bagi kita jelas ada Undang-Undang Pers yang menjamin kebebasna pers itu sendiri. Hanya memang dalam beberapa diskusi, termasuk dengan Ketua PWI Indonesia (Pak Margiono), beberap usulan pernah kami sampaikan. Setelah kita memperoleh dan memperjuangkan kebebasan pers ini, kemudian pertanyaannya so what. Jadi bukan hanya kebebasannya saja, tetapi isinya apa, visinya apa, arahnya ke mana. Saya mengimbau semua, siapapun kita, legislatif, eksekutif, yudikatif, pers sebagai pilar keempat, itu ikut bertanggungjawba dalam membangun karakter bangsa ini, bahwa ada di situ kewajiban moral semua pihak untuk membangun karakter bangsa ini untuk menjaga ini. Sebab begitu kita hilang, DNA kita hilang, ID kita hilang, kita digulung oleh bangsa-bangsa lain, hanya menjadi mangsa saja, tempat penjualan sampah-sampah seperti pornografi dan sebagainya. Jadi masalah moral ini kewajiban kita bersama. Tentang internet Insan (Internet Sehat dan Aman), ini kita sudah bekerja sama dengan AWARI dan selalu memperluasnya. Kalau usulan mengenai bahwa kita mewajibkan warnet dan sekolah untuk internet sehat Insya Allah, ini terima kasih sekali dukungan dari Komisi I, tentu ini akan kami follow up dan betul bahwa ini tidak akan membatasi kebebasan pers dalam mengakses informasi dan menjawab sekaligus keresahan orang tua tadi. Terima kasih atas masukannya, Pak Ramadhan Pohan. Tapi tentang misalnya untuk internet kecamatan dan internet yang ada di sekolah yang dibangun oleh pemerintah, itu sudah kita lengkapi dengan software anti negative list, termasuk pornografi. Adapun untuk masyarakat yang menginginkannya, kita menyediakan di website Kementerian Kominfo dan itu gratis software untuk anti pornografi tersebut. Terima kasih, Pak Ramadhan. Dari Ibu Mintarsih tadi tentang keterpurukan moral bangsa ini memang merosot. Saya setuju bahwa kita harus merupakan suatu movement, suatu kebersamaan sistemik, bagaimana kita menjaga nilai-nilai murni yang ada di Bangsa Indonesia ini. Kalau dikatakan ini adalah masalah private dan harus distop, intinya di sini kalau kami sampaikan itu memang ini private, tapi dia disebar kepada publik, sehingga dia menjadi kasus. Pertama dia direkam. Pertama pertanyaannya untuk apa direkam? Yang kedua, setelah direkam ternyata ada yang menyebarkan. Ini kan harus dimulai penyelidikannya. Penyelidikan awalnya memang di IP address sudah kita ketahui, tapi memang narasumbernya itu harus mendapat prioritas utama untuk diteliti. Jadi sekali lagi ini saya sangat sepakat dengan Ibu Mintarsih bahwa penanganan masalah moral bangsa ini perlu distrukturisasikan semacam movement untuk kalau istilah Ibu tadi melecehkan Pancasila sebagai nilai-nilai yang kita anut. Banyak lagi nilai-nilai. Kalau nilai-nilai adat ini lebih banyak lagi. Bahkan kalau digunakan hukum adat, berbagai macam daerah juga punya masingmasing cara penyelesaiannya. Itu sebenarnya yang kita lakukan. Kita berkoordinasi sangat intensif dengan pihak Kepolisian, tapi tentu tidak semua hal yang kami koordinasikan kami lakukan ini kita sampaikan kepada publik. Tapi koordinasi intensif itu kita lakukan, karena data-data dan sebagainya tentu kami tidak sampaikan ke publik, karena itu untuk bahan penyelidikan daripada aparat penegakan hukum. Perlu kita pahami juga bersama bahwa tugas Kementerian Kominfo adalah dari sisi teknis. Adapun dalam prosesproses penegakan hukum, penyelidikan, itu bukan kewenangan kita, tapi kewenangan dari aparat penegakan hukum terhadap kasus ini. Namun untuk antisipasi ke depan, kita selalu mengadakan suatu langkah-langkah terkait dengan penyadaran semua pihak kampanye untuk internet sehat ke sekolahsekolah, kepada para orang tua, melalui Badan Informasi Publik, melalui kearifan lokal, pertunjukan budaya setempat. Setiap kita memasang di desa internet atau desa informasi, hal ini tetap kita ingatkan supaya selalu mengakses situs-situs yang positif. Katakanlah kita sudah blocking, tapi suatu saat mungkin dia menemukan teknologi-teknologi baru yang dia bisa lewat jalur lain dan sebagainya itu bisa saja, namanya juga teknologi, perkembangannya bsa diakali oleh mereka, tapi kampanye ini tetap kita lakukan dan tentunya berangkat juga dari keluarga, karena pendidikan masalah ini terutama di keluarga yang paling dekat, kemudian guru-guru dan juga para ulama atau pemuka-pemuka agama, itu bisa mengimbau supaya masyarakat menggunakan internet ini secara sehat.

-17Kemudian dari Mas Roy, jadi penyetopannya Ibu Mintarsih, ini segera kita inikan ke pihak Kepolisian. Tentu pihak Kepolisian juga dalam hal ini hati-hati, mereka tidak mau menegakkan hukum tapi dengan melanggar aturan-aturan lagi. Mas Roy, terima kasih sudah buru-buru datang kembali ke Indonesia, karena saya lihat cukup membantu keberadaan Mas Roy di sini, paing tidak memberikan satu… Saya tahu Mas Roy ini sejak dahulu sangat konsentrasi terhadap masalah-masalah ini dan tidak banyak juga orang yang konsentrasi dan kemudian mau menekuni hal-hal begini. Karena saya tahu, saya coba juga mendalami, banyak juga waktu kita tersita untuk hal-hal seperti ini. Padahal pekerjaan yang lain juga saya yakin kita sama-sama menumpuk. Terima kasih atas dukungannya. Apa yang disampaikan oleh Mas Roy kemarin kalau tidak salah, di situ memberikan kejelasan dan saya rasa ini akan mempermudah penyelidikan di pihak Kepolisian dan ini juga akan menepis paling tidak adanya keraguan-keraguan. Karena memang ketika ditanya di TVOne itu saya menunggu juga kira-kira jawabannya “Yes” or “No”, jawabannya “or”. Coba buktikan. Saya harus mengimbau untuk memudahkan hampir seluruhnya tadi supaya ini segera dipercepat. Termasuk Pak Tantowi Yahya mengatakan, betul mereka ini harus kooperatif, jadi selesai masalahnya, yes atau no. Jadi detail analisa ini tentu Mas Roy sudah serahkan kepada pihak aparat penegakan hukum dan soal dukungannya supaya lebih… Saya setuju ini harus diperangi dan diperangi secara kita bersama. Terima kasih. Pak Tantowi Yahya tentang dijualnya ini sebetulnya sudah ada razia-razia, di Glodok juga sudah ada. Tapi memang dia sempat di-upload di Youtube itu 1 hari. Jadi di situlah peluang. Youtube itu kan tidak langsung. Kalau sudah banyak protes, baru mereka menutupnya. Tapi sehari itu sempat ramai dan rupanya sempat ada yang merekam ke VCD, itu diperjual-belikan. Harga awalnya saya dengar cukup tinggi, sampai Rp 400.000,- per keping, lalu menurun ke Rp 200.000,-, terakhir Pak Tantowi sudah Rp 75.000,-. Jadi soal klarifikasi apakah itu yang bersangkutan, terus terang sekali lagi kami ini membantu secara teknis saja. Jadi apa yang kami ketahui penyelidikan dilakukan oleh Kemenkominfo secara teknis kita sudah sampaikan kepada pihak Kepolisian. Tapi untuk mengatakan ini benar atau tidak, saya rasa ini perlu analisa yang lebih dalam lagi. Seperti yang disampaikan Mas Roy tadi, ini tempatnya di mana, kamarnya kamar apa dan mungkin juga di situ masih terdaftar registrasi yang check ini tanggal itu siapa misalnya, itu kan bisa diteliti lebih jauh. Jadi koordinasi dengan Kepolisian sejak isu ini merebak sudah kita lakukan. Bukan berarti kita menunda-nunda, tidak. Tapi sekali lagi kemarin saya juga bicara dengan Pak Kapolri bahwa beliau akan segera memanggil kembali Ariel dan Luna ini, karena kalau Cut Tari sudah cukup banyak informasinya. Tapi Ariel dan Luna, karena panggilan pertama katanya kurang sehat, jadi akan dipanggil kembali segera kata pihak Kepolisian. Kemudian Ibu Evita, preventif ke depan ini kalau menurut saya undang-undang yang ada ini bisa kita pakai. Jadi concern kami di Kemenkominfo itu lebih kepada di internetnya, karena ini wilayah kita. Karena kalau di media penyiaran itu ada KPI, media cetak itu ada Dewan Pers, mengenai film itu ada di LSF kewenangannya, kita di internet. Oleh sebab itu, kami berterima kasih kalau adanya dukungan atas dasar dihidupkannya kembali pembahasan dan diskusi LPM, memang penting. Sebetulnya ini isinya sangat demokratis, dimana melibatkan lima puluh persen dari pemerintah yang tim penilai apakah content ini negatif atau tidak dan lima puluh persen daripada masyarakat. Jadi kalau ada satu website yang memuat di satu titiknya sesuatu hal yang dispute, apakah ini negative list, pornografi, perjudian, kekerasan, blasphemy atau penipuan atau kabar bohong, ini perlu dinilai oleh tim ini. Ketika dikatakan ini divonis sebagai sesuatu yang negative list, maka kita akan minta kepada pemilik website itu untuk menghapus conten itu saja sektoral, jadi tidak menutup website ini semuanya, karena ini bermasalah. Kalau mereka masih membandel dalam aturan itu, maka dibawa ke pengadilan, pengadilan yang memutuskan. Jadi ini sebetulnya sangat demokratis. Terima kasih. Kita tetap berupaya hukum. Walaupun ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 yang melarang operator telekomunikasi mendistribusikan content yang melanggar hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan umum. Adapun juga Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) juga malarang tentang distribusi content pornografi, Pasal 28 ayat (2) melarang tentang distribusi content yang menghasut permusuhan atau kebencian atas nama suku, ras dan agama. Jadi ini sudah banyak sebetulnya, termasuk juga Undang-Undang Anti Pornografi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008. Terima kasih. Yang terakhir tadi Mbak Rachel, ini masukannya. Betul bahwa internet itu bisa sebagai hal yang positif dan negatif. Makanya kita kemana-mana juga kampanye gunakanlah untuk hal yang positif. Karena internet itu sangat luas sekali, dia bisa untuk korespondensi, untuk ilmu pengetahuan, untuk misalnya kita surfing, surfing itu kita berselancar dengan google misalnya, kita bisa keliling dunia di alam maya itu. kita

-18melihat foto Cramlin dari jarak 1.000 meter dan sebagainya. Jadi ini memang harus diarahkan ke hal-hal yang positif. INTERUPSI F-PARTAI GERINDRA (RACHEL MARIAM SAYIDINA): Interupsi. Begini Pak, tadi kenapa saya sebutkan ini adalah mungkin kelemahan dari Kemkominfo, karena saya melihat ini aksesnya begitu luas video Ariel-Luna ini, sehingga masyarakat ada keingintahuan, sampai anak kecil pun ada rasa keingintahuan. Jadi saya melihat mungkin dari Kemkominfo ini kelemahannya adalah kurang mensosialisasikan masalah tindak pidana dari penyebaran video ini. Mungkin masyarakat masih belum aware dengan undang-undang ini bahwa meyebarluaskan, mendistribusikan sesuatu itu adalah tindak pidana. Mungkin ini sosialisasi yang harus lebih ditekankan oleh Kemkominfo. Kemudian saya lihat juga kelemahan dari Kemkominfo mungkin salah satunya adalah karena kita belum memiliki Undang-Undang RPM Content Multimedia. Oleh itu, saya benar-benar mengencourage Undang-Undang Content Multimedia ini harus segera dibahas. Namun tentunya kita harus bijaksana supaya tidak menjadi musuh pers. Terima kasih. MENKOMINFO: Terima kasih, Mbak Rachel. Terima kasih atas saran-sarannya. Memang ini semacam… Kita itu kan menyediakan media, menyediakan jalan tolnya, kemudian jalan tol itu ada yang sopan, ada aturan lalu lintasnya, ada yang tidak sopan, tapi ada yang misanya ingin gaya sedikit dia buat velgnya itu menyambung ke sana sehingga merusak mobil orang lain. Insya Allah ini kita akan dalami terus dan kita sampaikan. RPM itu belum undang-undang, belum RUU, Rancangan Peraturan Menteri Content Multimedia. Sebetulnya judul awalnya itu Etika di dalam Content Multimedia. Oke, saya berterima kasih atas masukan-masukannya. Demikian, Pak Pimpinan. INTERUPSI F-PD (KMRT ROY SURYO NOTODIPROJO): Boleh interupsi, Pak Pimpinan? Pak Menteri, intinya begini, kami ingin sikap tegas dari Kementerian Kominfo yang Bapak pimpin. Karena seperti yang tadi disebutkan Pak Tantowi, sudah ada memorandum of understanding atau surat keputusan bersama antara Kementerian Kominfo (waktu itu masih Departemen Kominfo waktu masih zamannya Pak Muhammad Nuh dan Pak Kapolri waktu itu) yang kalau ada persoalan yang menyangkut tindak pidana dan persoalan yang lain kerjasamanya harus tegas. Saya melihat kenapa perlu ada sikap tegas dari Kominfo. Kemarin saya sudah mengecek Wakadiv Humas Mabes Polri, Pak Zainuddin Lubis, itu masih mengatakan,”Kami masih menunggu laporan dari pihak resmi.” Padahal dari Kemkominfo sendiri sudah berulangkali dikatakan bahwa Kemkominfo telah menemukan IP-nya, bahkan sudah disebutkan kotanya yaitu dari Bandung. Yang dari kota lain saya kira perlu diklarifikasi, karena saya pun tidak menemukan yang dari kota lain yang Kendari itu. Tapi kalau yang di Bandung itu harus ditangani. Artinya badan yang memang ahli melakukan hal ini yaitu teman-teman di ID SIRTII dan Kemkominfo segera, kalau perlu jemput bola, datang langsung ke Mabes Polri dan kemudian langsung menangani kasus ini sesegera mungkin. Jangan dibiarkan terlalu lama, Pak. Jadi ini semua malah akan cenderung ke belakang dan malah akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk semakin membelokkan hal ini. Sekali lagi Pak Menteri, kami minta cepat, tegas dalam hal ini. Terima kasih. INTERUPSI F-PG (TANTOWI YAHYA): Saya menambahkan, Pak Menteri. Saya setuju dan sepakat, Pak Menteri. Jadi permasalahan video mesum ini harus segera disudahi. Yang bisa berperan dalam hal ini adalah koordinasi antara Kemkominfo, KPI, Dewan Pers dan Polri. Saya rasa pernyataan dari pakar telematika yang asli, Roy Suryo dan Heru Sutadi, dua orang ini sebenarnya jarang sependapat. Tapi dalam kasus ini mereka sependapat, mereka mengatakan bahwa video itu asli. Saya rasa pendapat dari dua pakar telematika ini bisa dijadikan rujukan resmi oleh pemerintah untuk segera mengambil sebuah keputusan. Kita sudah tidak bisa lagi mendengar berita video yang diduga Ariel, yang diduga Luna, yang diduga Cut Tari. Sampai kapan kita akan berdalih terus seperti itu? Pemerintah sebagaimana diamanatkan undang-undang harus bersikap tegas, segera membuat justifikasi. Sekali lagi saya ulangi, Bandung Lautan Asmara itu cuma 1 minggu kelar permasalahannya. Tapi kenapa kasus ini kok lama, berlarut-larut, seperti dijadikan komoditas? Jadi dalam Raker ini mohon sekali lagi atas nama

-19rakyat, atas nama orang tua yang sudah sangat terganggu beredarnya video tersebut di rumah-rumah kita dan ditonton anak-anak kita, kasus ini harus segera disudahi. Terima kasih. KETUA RAPAT: Silakan, mungkin ada tanggapan atau cukup? MENKOMINFO: Ini masukan. Kami catat, Insya Allah kami follow up, Pak Ketua. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik, terima kasih. Jadi saya rasa Bapak Menteri telah memberikan jawaban atas pendalaman yang dilakukan oleh rekan-rekan Komisi I. Jadi untuk sekedar memberikan catatan kepada pembahasan tadi supaya kita bisa menutup diskusi mengenai masalah video tadi, saya ingin membacakan sedikit seperti kesimpulan. Ini bukan berakhir, ini hanya untuk supaya kita ada catatan saja: 1. Sehubungan dengan adanya kasus video asusila yang disertai dengan penyebaran secara luas di masyarakat, maka Komisi I DPR-RI dengan merujuk kepada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terkait dengan kejadian ini serta beberapa undang-undang di bawah seperti Undang-Undang ITE, Pornografi, mendorong pada Kementerian Kominfo terhadap masalah tersebut dengan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Ristek, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan dan kementerian lainnya serta Polri agar ke depan mampu mengantisipasi kejadian serupa yang berpotensi merusak modal bangsa, khususnya anak-anak. 2. Komisi I DPR-RI mendorong agar ke depan Kemkominfo bertindak lebih sigap dan cepat dengan bekerja saja dengan penegak hukum dan lembaga terkait seperti Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Pers, sehingga tidak terjadi pembiaran yang justru dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas. 3. Komisi I DPR-RI meminta Kemkominfo agar mensosialisasikan secara intensif internet sehat, sehingga masyarakat mampu memfilter tayangan media terhadap content yang dapat merusak ketahanan moralitas bangsa. 4. Mengingat tugas Komisi Penyiaran Indonesia adalah memastikan bahwa masyarakat mendapatkan tayangan yang informatif dan mendidik, Komisi I DPR-RI mendesak agar KPI menerapkan mekanisme yang tegas dan tepat bagi media yang menayangkan content yang tidak sehat dengan tetap menjunjung kebebasan pers. 5. Menyusul dampak negatif dari penyebaran video asusila dan mengantisipasi adanya kejadian serupa di kemudian hari serta membangun ketahanan moral bangsa, Komisi I DPR-RI bersama dengan Kemkominfo akan mengagendakan kembali dalam waktu dekat pembahasan RPM Content Multimedia. Itu adalah catatan dan kesimpulan yang kami peroleh. Nanti akan kita perbaiki pada sesi berikutnya bila ada tambahan-tambahan. INTERUPSI F-PKS (DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF): Pimpinan, ada tambahan. KETUA RAPAT: Ya. INTERUPSI F-PKS (DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF): Saya kira perlu juga melibatkan Komnas Anak dalam hal seperti ini. KETUA RAPAT: Baik. INTERUPSI F-PKS (DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF): Dalam poin 3 atau berapa itu yang tadi disebutkan. Selain 3 (tiga) lembaga saya kira yang sangat concern dengan ini Komnas Anak.

-20-

KETUA RAPAT: Baik, akan kita tambahkan di poin… INTERUPSI F-PKS (DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF): Komnas Perlindungan Anak. KETUA RAPAT: Komisi Penyiaran, Dewan Pers dan Komnas HAM. INTERUPSI F-PKS (DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF): Komnas Perlindungan Anak khususnya. KETUA RAPAT: Baik, Komnas Perlindungan Anak. Baik, nanti sambil jalan kita perbaiki. INTERUPSI F-PKS (DRS. AL MUZZAMMIL YUSUF): Tadi yang keempat juga saya kira bukan hanya KPI. Kalau KPI kan pada penyiaran. Dewan Pers juga pada cara pemberitaan, saya kira Dewan Pers juga perlu memikirkan bagaimana isu-isu tersebut diambil aspek positifnya dan diambil edukasi ke publik. Bukan pornografinya, tapi edukasi penyadaran akan dampak buruk HIV-nya, AIDS dan lain-lain. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik, jadi tambahannya akan kita catat dan akan kita lengkapi. Mengingat waktu terus berjalan dan ini sudah Jam 12.00, kita akan teruskan saja dengan sisa waktu yang ada. Untuk Bapak Menteri barangkali bisa menjelaskan, memberikan paparan terhadap jawaban tertulis yang telah disampaikan. Untuk bisa merujuk kepada isu-isu yang spesifik, kami mohon agar Bapak Menteri tidak perlu membaca seluruhnya, tapi hanya fokus kepada hal-hal yang sangat urgent dan perlu memperoleh kelengkapan dari Komisi I. Kami persilakan, Bapak Menteri. MENKOMINFO: Terima kasih, Bapak Pimpinan. Anggota Komisi I DPR-RI yang saya muliakan, Berkait dengan fokus kedua yaitu masalah persiapan RUU Konvergensi, pertanyaan yang disampaikan adalah bagaimana perkembangan terakhir tentang RUU Konvergensi mengingat naskah akademiknya sudah diterima oleh Komisi I DPR-RI. Apakah draft RUU yang sudah tersusun secara lengkap dan kapan akan diserahkan kepada Komisi I DPR-RI. Perlu kami sampaikan bahwa naskah akademik beserta RUU Konvergensi Telematika telah disusun, namun pada perkembangannya dirasakan perlu penyempurnaan-penyempurnaan kembali, karena memang penyempurnaan ini dimaksudkan untuk membuat satu masterplan naskah akademik yang memayungi 3 (tiga) RUU di bidang Kominfo yang merupakan Prolegnas prioritas Tahun 2010 yaitu RUU tentang Konvergensi dan Telematika, RUU Perubahan Undang-Undang ITE dan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Penyiaran, UndangUndang Nomor 32 Tahun 2002 yang merupakan inisiatif daripada DPR-RI. Nanti kalau penyempurnaan tersebut secara formal tentu akan kami sampaikan melalui surat resmi dari presiden kepada DPR-RI. Hal ini dilakukan demi menjaga keharmonisan dan sinkronisasi antara ketiga tersebut. Kita juga dalam hal ini mengkaji terkait dengan antisipasi, karena teknologi ini berkembang sangat cepat. Perlu kami sampaikan juga, kalau di Indonesia itu terkenal Susno Duadji katanya. Tapi di sini sudah ada 3G dan sebentar lagi ke4G. Tapi sebelum itu ada Wimax, teknologi di bidang telekomunikasi dan ada juga LTE. Ini perkembanganperkembanganterakhir yang perlu juga kita antisipasi dalam RUU ini. Oleh sebab itu, proses-proses ini tetap kita lakukan dan kita akan berupaya untuk memfinalkan RUU tersebut. Kementerian Kominfo telah mempersiapkan draft naskah akademik dan RUU yang kami sampaikan kepada Komisi I DPR-RI dan setelah proses penyempurnaan yang dimaksud itu selesai. Itu sementara keterangan kami mengenai RUU Konvergensi. Apakah sekaligus dengan USO tadi, Pak? Dengan USO ya.

-21Adapun dengan USO, untuk program kita pada 100 hari pertama Kabinet Indonesia Bersatu sudah selesai 25.000 kurang lebih desa berdering dan 100 desa internet. Selanjutnya tentu kami akan targetkan untuk 5 tahun ke depan itu 27.506 desa internet dan untuk telepon ini Tahun 2011 ini kita akan targetkan sampai ke 31.874 desa bordering. Adapun untuk internet, tender terakhir itu untuk 5.748 desa internet. Ini tentu membutuhkan waktu 1-2 tahun untuk mengimplemennya di lapangan. Adapun tentang perkembangan infrastruktur lain seperti Palapa Ring, Palapa Ring ini Alhamdulillah 80% sudah selesai. Artinya 40.000 kilometer dari 50.000 kilometer sudah selesai dan kita akan lanjutkan terus. Sekarang ini link untuk Mataram-Kupang sudah selesai, tinggal kita melanjutkan kepada internal di Mataram sendiri perlu dibangun, karena selanjutnya adalah kita in land, di Pulau Lombok itu kita bangun. Akhir 2010 itu ditargetkan selesai. Selanjutnya kita akan mengembangkan yang juga akan dilakukan oleh Konsorsium Palapa Ring yang anggotanya terdiri dari PT. Telkom, Indosat dan Bakrie Telecom, itu akan melanjutkan bagian timur yang menghubungkan antara Manado, kalau sampai Manado itu sudah, ini menghubungkan antara Manado, Ternate, Sorong dan Ambon, Kendari, artinya membuat suatu loop dan ada rencana juga kita akan lanjutkan dari Kupang ke Darwin untuk membuat satu alternative road kita untuk sambungan ke Amerika Serikat. Juga atas permintaan dari Pemerintah Timor Leste supaya menyambungkan juga ke Dili. Secara lisan saya sudah sampaikan kepada presiden dan beliau menyetujui itu, karena itu efek ekonominya ke kita juga bagus dan juga efek hubungan diantara kedua negara supaya komunikasi kita lebih lancar. Infrastruktur lain, apakah ini perlu saya jawab juga terkait dengan perubahan dari internet protocol version 4 (IPV4)? KETUA RAPAT: Mengenai perkembangan di perbatasan tentang USO dan infrastruktur telekomunikasi di perbatasan barangkali bisa… MENKOMINFO: Mengenai perbatasan, memang ini mendapatkan satu prioritas kita untuk membangun desa informasi, itu kita prioritaskan. Desa informasi adalah kombinasi daripada desa berdering, desa internet dan juga radio komunitas. Bahkan kita juga menyediakan layanan supaya mereka bisa menonton televisi nasional. Untuk itu kita bekerja sama dengan Indovision, sehingga sekarang mereka bisa menonton TVRI dan TV-TV nasional. Saya contohkan satu desa misalnya di Kalimantan Barat di Kabupaten Bengkayang, Desa Aruk namanya, di situ selama ini mereka hanya menonton televisi Malaysia, sekarang sudah kurang lebih 3 bulan ini mereka sudah bisa menonton TVRI dan menonton kurang lebih 6 channel nasional dari televisi nasional. Ini tentunya akan mengubah suatu mindset juga daripada mereka. Adapun pembangunan desa informasi, kalau tadi saya sampaikan untuk desa internet itu 5.748, desa informasi ini yang sudah kita lakukan sebanyak 15 desa yaitu berlokasi di desa terluas atau perbatasan, di NTT di Desa Silawan, di Kalimantan Barat di Desa Jagoi, Kabupatennya Bengkayang di Kalimantan Barat di Kabupaten Sanga (rekaman terputus) Karena Rapat ini luasnya tiga kali Singapura tapi penduduknya hanya 60.000, itu sangat berbatasan dengan Malaysia. Bahkan mereka sebagian menggunakan uang ringgit dalam alat tukar mereka. Kami baru meresmikan desa informasi di Pulau Rupat ini, Kecamatan Rupat Utara. Di Kalimantan Timur itu di Nunukan di dua desa (Kerayan dan Nunukan Selatan), di Papua itu di Kecamatan Sotha Merauke, di Sulawesi Utara di Sangihe Daleko, Kalimantan Barat di Kabupaten Sambas di Desa Nibung, Maluku Tengah Banda Naira, Kalimantan Barat itu di Sintang-Senaning, juga di Kalimantan Barat di Kecamatan Badau-Kapuas Hulu, di Kepri itu di Natuna-Kecamatan Siantan, Kalimantan Timur di Kutai Barat di Desa Delang Kerohong, Kalimantan Timur itu di Desa Kayan Selatan di Kabupaten Malinau. Ini selanjutnya tentu akan kita kembangkan. Target kita adalah dalam 2012 ini bahwa semua pulau besar, 5 besar pulau di Indonesia itu tersambung secara Palapa Ring. Artinya Palapa Ring ini Indonesia terkoneksi. Paling tidak mereka terkoneksi secara informasi, walaupun terus terang secara transportasi dan infrastruktur barangkali mereka belum tersambung. INTERUPSI WAKIL KETUA (TB. HASANUDDIN S.E., M.M.): Pimpinan, kalau diizinkan kami akan menyela dahulu soal perbatasan. Yang saya hormati Bapak Menteri, Dari kunjungan kami, Komisi I, ke wilayah Atambua di NTT itu masih ada kurang lebih sepertiga wilayah perbatasan di Atambua yang masih belum ter-cover, baik untuk masyarakat maupun untuk keperluan para prajurit TNI di sana dalam hal komunikasi. Apabila diprogramkan barangkali mohon ini

-22diprioritaskan, karena daerah itu sekarang menjadi sebuah titik yang cukup strategis. Bila diprioritaskan oleh Pak Menteri di wilayah tersebut ada 2 (dua): 1. Untuk keperluan masyarakat; dan 2. Kesiapan para prajurit TNI yang bertugas di perbatasan. Itu barangkali yang ingin kami sampaikan. Kemudian yang kedua, semalam kami mendapatkan informasi dan mohon ada pengecekan, beberapa warga di Dusun Pareh Desa Semunying, Jagoibabang, Kabupaten Bengkayang-Kalimantan Barat mengeluhkan adanya sinyal provider Malaysia tembus ke wilayah Indonesia. Padahal desa tersebut berjarak sekitar 15 kilometer dari perbatasan Malaysia. Akibatnya…, ini juga kebenarannya kami belum cek, biaya SMS dari Indonesia ke Indonesia kena charge 4.800 sekali kirim pesan, sedangkan telepon lain mahal karena dianggap roaming. Ini barangkali mohon diadakan pengecekan apakah benar situasi seperti itu. Kami kira itu, Pimpinan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik, terima kasih. Mau dilanjutkan lagi yang lain? Sudah cukup? Menjawab langsung? Silakan, Pak. MENKOMINFO: Terima kasih, Pak Pimpinan. Atambua-NTT ini memang saya rasa terkait dengan kepentingan militer juga, bukan hanya masyarakat, karena masyarakat kita di daerah itu jangkauannya memang sangat luas. Indonesia ini sebagaimana Pak Hasanuddin ketahui dari barat ke timur ini 5.700 kilometer lebih. Jadi peng-cover-annya memang perlu satu budget yang cukup besar. Jadi kita berkembang berdasarkan itu. Tapi kalau ada titiktitik begini yang prioritas, kita akan utamakan. Saya akan berkoordinasi nanti dengan operator. Operator akan kita arahkan ke sini, karena ini butuh untuk militer, butuh juga untuk masyarakat telekomunikasi di perbatasan Atambua ini. Saya rasa memang secara bertahap kita mencoba meningkatkan dari 70% coverage Indonesia di bidang telekomunikasi ini, itu jelas. Tapi kalau ada hal-hal yang artinya mendesak, ini crash programme kalau menurut saya. Kita catat, Pak. Jadi kita akan arahkan para operator nanti ke sini. Yang kedua, ini juga akan kami cek soal di Bengkayang ini. Ini salah satu desa informasi yang pernah saya resmikan. Bisa juga bocor, bisa juga nakal. Jadi kalau dia nakal, untuk mengakses pulsa itu bisa juga dari sini. Jadi sebetulnya itu wilayah Indonesia, tapi tiba-tiba… Kalau yang melayani Maxis, dia dianggap international roaming, akan dipotong pulsa itu sesuai dengan pulsa…, berarti dia lewat Malaysia dahulu. Jadi mestinya dia dari Bengkayang katakanlah ke Pontianak, itu melalui layanan Telkomsel itu bisa, tapi kalau melalui ini menjadi internasional roaming-nya. Itu kan sudah ada aturan-aturan kesepakatan ini bagian saya, ini kavling saya. Kalau di besarkan memang power-nya bisa begitu. Tapi kenakalan-kenakalan begini harus kita… Saya akan cek ini seperti apa dan berapa lama. Karena tehniktehnik kebocoran dan juga kenakalan di bidang pelistrikan juga setahu saya terjadi begini. Jadi begitu kita naikkan tegangan…, dia sebetulnya beli dari kita, tapi dia naikkan tegangan dan frekuensinya di lokasinya justru berbalik meterannya itu. Jadi hal begini kalau menurut saya kenakalan bisnis kalau disengaja. Tapi bisa juga kalau tidak sengaja berarti kebocoran peralatan. Tapi pada prinsipnya kami akan cek ini, Pak. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih, Pak Menteri. Selanjutnya tadi ada pertanyaan dari Pak Hari Kartana, lalu Pak Guntur. F-PD (Ir. H. HARI KARTANA, M.M.): Terima kasih, Pak Ketua. Jadi saya melanjutkan pertanyaan yang tertunda tadi. Kalau mengenai Luna Maya, saya kurang mengerti. Saya tahu kalau itu moral jelek segala macam dan harus diberantas, cuma kembali ke laptop, ini pertanyaan saya masalah telekomunikasi saja. Terima kasih, Pak Menteri. Ada beberapa yang akan kami sampaikan. Kami ada sedikit informasi mengenai tender dari bisnis telekomunikasi itu. Itu ada perusahaan yang sudah menang misalnya, tapi belum merealisasikan dari

-23keputusan tender itu. Ini kan kami mengkhawatirkan juga. Kalau itu tidak cepat dilakukan suatu sikap apakah diputuskan atau ditenderkan ulang ataukan harus dilanjutkan sesuai waktu yang tercantum dalam tender, itu kan bisa-bisa nanti terjadi jual-beli di bawah tangan frekuensi yang sudah dia menangkan, itu juga ada kemungkinan di sana. Nanti Bapak tolong diselidiki saja, jadi ada pemenang-pemenang tender tapi belum bisa merealisasikannya. Kan itu kaitannya dengan frekuensi ya Pak. Kemudian pertanyaan kami yang berikut adalah masalah merger yang belakangan ini cukup ramai, tapi itu keputusan di Kantor Kementerian BUMN antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Mungkin kalau kami bisa sebutkan…, tidak etis kami sebutkan, tapi ada merger, itu juga perlu ditinjau, karena merger itu di perusahaannya. Tapi kalau frekuensinya sendiri kan sebetulnya itu adalah milik negara. Apakah itu juga termasuk di dalam content yang diperjualberikan di merger-nya? Kalau perusahaannya oke, tapi kalau frekuensinya kan milik negara. Mungkin nanti Bapak bisa kaji, analisa ada apa itu. Apakah misalnya dia gabungkan dahulu, terbentuk satu perusahaan baru, tapi dengan bandwidth frekuensi yang akan menjadi lebih besar. Kalau etisnya atau tidak tahu aturannya, tentunya harus dibalikkan dahulu ke pemerintah lagi. Itu juga pengalaman kami pada saat masih memegang telekomunikasi. Itu kadang-kadang lebih baik di bawah tangan dahulu daripada dikembalikan ke pemerintah. Karena kalau masuk ke pemerintah lagi tentunya akan ada tender lagi, itu yang betul ya Pak. Tapi kalau di bawah tangan itu juga bahaya. Seperti kasus penjualan Indosat juga seharusnya tidak termasuk dalam masalah frekuensinya. Oke perusahaannya boleh berpindah tangan, tapi frekuensi itu adalah milik negara, sumber daya yang sangat terbatas. Itu tolong diperhatikan juga, Pak. Kemudian masalah…, maaf ada beberapa pertanyaan, yaitu masalah televisi digital seperti yang Bapak sampaikan. Memang itu akan terjadi…, selain kualitasnya yang terpenting adalah penghematan frekuensi, karena frekuensi seperti yang kita ketahui sangat terbatas. Tentunya kalau ini bisa direalisasikan secepatnya yang TV digital itu tentunya kita akan lebih menghemat frekuensi. Tapi kenyataannya ada juga dia mengatakan bahwa dia belum siap dengan TV digital, tapi bisa-bisa dia sudah memancarkan TV digital dengan bandwidth yang terbatas, kualitas bagus, sisanya itu bisa digunakan juga macam-macam. Pak Sekjen sudah menganggung-angguk, itu mengerti, kira-kira begitu. Ini harus ditinjau juga, Pak. Karena sebenarnya kalau prinsip dari teknologinya cukup mengganti transmitter-nya saja untuk mengubah dari analog ke digital. Kemudian ada mengenai ISP. Ini kami juga tidak tahu nanti policy dari Kementerian Telekomunikasi. Itu untuk izin ISP di Jabotabek itu distop atau diapakan, Pak? Cuma itu bahayanya timbul juga…, ini masukan dari kami, itu bisa-bisa ISP yang ilegal-ilegal ini dia bisa karena tidak dapat izin frekuensi atau izin beroperasi yang ilegal ini dia akan tetap melakukan bisnisnya. Itu dikhawatirkan malah bisa terjadi. Mudah-mudahan tidak… Itu terjadi pemeriasan, oke. Oke, anda boleh. Terus berjalan asalkan satu sama tahu. Apakah lebih baik kita secara legal? Karena banyak memasukkan untuk negara kalau itu menjadi legal kalau memang tidak ada pembatasan. Karena moratorium ini juga saya kira belum ada di undang-undangnya untuk membatasi pertumbuhan ISP ini. Memang kalau sekarang sangat menjamur. Kalau Bapak batasi malah maling-maling ini makin banyak, itu kaitannya dengan KKN. Tolong diperhatikan juga, khususnya di Jabotabek yang kami tahu. Kemudian mengenai maslaha Wimax itu yang project ini, memang jelas yang tipe 16D itu…, saya tidak tahu apakah sudah bisa berjalan atau tidak, karena itu sifatnya untuk dialokasikannya pertama untuk yang fix, bukan untuk mobile, telekomunikasinya itu untuk yang 16D. Tapi ini kecenderungannya kelihatannya desainnya yang belum matang atau apa, sehingga mau pindah ke 16E. Tentunya juga ini membahayakan, karena yang 16E itu adalah bisa bersaing dengan sistem yang sudah ada, sistem 3G atau 4G itu. Ini berarti dia seolah-olah oke aku ambil dahulu 16D, ini analisa saya, karena tidak berhasil lalu dia minta keringanan jadi 16E. Kalau 16E itu bisa mobile sistem telekomunikasinya. Ini berarti mengganggu sistem yang sudah berjalan selama ini. Tentunya merasa terganggu yang sistem yang sudah menggunakan 3G atau 4G itu. Bukan 4G, belum, baru 3,75G. Kira-kira itu, Pak. Kemudian satu lagi, mudah-mudahan terakhir, itu mengenai pengaturan ataupun mungkin peraturannya masalah penyelenggara jaringan dan penyelenggara jasa. Itu harus benar-benar diperhatikan, karena nanti bisa berdampak sifatnya seperti monopoli juga. Kalau penyelenggara jasa juga ya penyelenggara jaringan juga, sehingga terjadi katakanlah seperti kasus-kasus monopoli lagi kalau itu dibiarkan. Contohnya juga bisa saja PT. Telkom itu selain pengusaha jaringan juga pengusaha jasa misalnya. Apalagi yang lain-lain. Itu tolong nanti dikaji mungkin di bagian Litbangnya di Kominfo. Itu kalau bisa betul-betul dilakukan, sehingga terjadi pemerataan masalah bisnis di sektor telekomunikasi ini. Karena banyak keluhan juga,”Ini kok yang raksasa-raksasa terus. Dia sudah pegang saja, pegang jaringan juga.” Waktu kami di Telkom juga inginnya begitu, kita monopoli saja semua dari hulu ke hilir. Tapi itu tidak baik untuk perkembangan pertumbuhan telekomunikasi kita.

-24Terima kasih, begitu saja kami sampaikan. KETUA RAPAT: Terima kasih, Pak Hari Kartana. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, bisa Pak? Pak Guntur? F-PD (DRS.H. GUNTUR SASONO, M.Si.): Terima kasih, Pimpinan. Bapak Menteri dengan segenap jajarannya yang saya hormati, Saya akan menanggapi tentang Prolegnas, Pak Menteri. Dari halaman 15 ini nampaknya ada yang terlupakan tentang Prolegnas. Dari Menteri, dari pemerintah itu mengusulkan pada Prolegnas Tahun 2010 sekarang adalah Undang-Undang Konvergensi dimana naskah akademinya sudah masuk, namun dari undang-undangnya masih dipersiapkan lagi. Kemudian yang kedua adalah RUU Tindak Pidana Telekomunikasi. Ini kelihatannya belum terbicarakan di sini, padahal kita hanya punya waktu tinggal 6 bulan. Harapan kami ini merupakan ukuran daripada kinerja DPR Prolegnas ini bisa selesai pada waktu 6 bulan yang akan datang, sehingga saya mohon betul tentang Konvergensi dan Tindak Pidana Telekomunikasi bisa segera diajukan untuk kita bahas. Kemudian yang kedua menyangkut masalah yang dari DPR. Dari DPR adalah perubahan UndangUndang Nomor 32 tentang Penyiaran. Ini saya baca di sini sudah banyak dibicarakan di tingkat menteri. Kiranya kami, walaupun itu inisiatif dari kami, bisa mendapatkan masukan berupa naskah, sehingga akan menyempurnakan kesiapan pada kami. Termasuk juga perubahan ITE, ini nanti akan masuk di mana kami kurang jelas, karena tidak masuk di dalam Prolegnas. Apakah tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 tentang Penyiaran maupun ITE ini nanti bisa masuk sekaligus di dalam Konvergensi untuk lebih mempersingkat daripada undang-undang yang kami kerjakan. Yang kedua, sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 24 tentang Kedudukan Fungsi daripada Kementerian Kominfo, saya bangga ini sudah masuk di dalam penyusunan anggaran 2011, termasuk juga masuk kepada 7 (tujuh) unit organisasi. Namun kami berharap pada kesempatan yang ada sekarang kami mendapat sedikit paparan dari Bapak Menteri tentang pola kerja daripada 7 (tujuh) unit organisasi tersebut. Ini akan membantu kepada kami didalam rangka meningkatkan pengawasan sesuai dengan unit-unit yang terpola didalam restrukturisasi tersebut. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih, Pak Guntur. Berikutnya Pak Tantowi. F-PG (TANTOWI YAHYA): Terima kasih, Pak Pimpinan. Untuk Pak Menteri, sebagaimana kita ketahui sudah menjadi suatu rekomendasi Komisi I terdahulu dan juga pada RDP awal-awal dengan Pak Menteri itu kita sempat mengangkat topik bahwa RRI dan TVRI sebagai lembaga penyiaran itu pada akhirnya akan kita satukan setelah melalui proses penyehatan, khususnya di LPP TVRI. Untuk itulah Komisi I membentuk Panja TVRI dan Alhamdulillah sudah bekerja dan sudah mempunyai suatu rekomendasi yang segera akan dikirim kepada LPP. Saya rasa semangat kita bersama demi efisiensi dan efektifitas kerja, maka mimpi besar kita itu adalah penyatuan dua lembaga penyiaran ini dan ini semangatnya sama dengan yang terjadi di luar negeri. Kalau kita lihat ABC, BBC dan seterusnya itu terdiri dari radio dan televisi. Namun kami kaget ketika Dirjen SKDI pada Tanggal 1 April yang lalu dalam Hari Penyiaran Nasional di Solo mengatakan bahwa belum ada draft penggabungan RRi dan TVRI tersebut. Malah secara eksplisit dikatakan bahwa itu tidak menjadi agenda dari Kemkominfo. Pernyataan ini terus terang sudah melemahkan upaya yang sudah kita bangun selama ini, upaya yang sudah dibangun oleh Panja. Jadi baik RRI maupun TVRI selama RDP dengan kami itu mereka sudah mengetahui bahwa ujung-ujungnya bakal terjadi penggabungan. RRI sendiri sudah menyatakan kesiapannya, walaupun dengan sedikit keberatan. Namun melihat satu kepentingan nasional, mereka akan melakukan itu. TVRI sendiri memang wajib kita sehatkan sebelum dikawinkan dengan RRI. Tapi pernyataan tadi sedikit melemahkan cita-cita besar kita tersebut. Jadi mohon diklarifikasi di sini apakah benar apa yang disampaikan oleh Dirjen SKDI itu adalah sikap baru dari Kemkominfo atau pernyataan pribadi. Terima kasih.

-25-

KETUA RAPAT: Terima kasih, Pak Tantowi. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kami persilakan Pak Menteri untuk menjawabnya. MENKOMINFO: Terima kasih, Pak Pimpinan. Anggota Komisi I, Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati, Pertama tadi dari Pak Hari Katana, terima kasih atas perhatiannya. Tentang perusahaan yang sudah menang tapi belum merealisasikan tanggung jawabnya, ini kami awasi terus. Jadi mungkin yang Bapak Hari maksud ini Wimax diantaranya barangkali, walaupun ada beberapa tender yang lain. Sebetulnya mereka tidak bisa memperjual-belikan di bawah tangan tentang frekuensi, karena aturannya adalah begitu mereka tidak pakai, mereka harus kembalikan dahulu ke pemerintah, itu aturannya. Otomatis kami juga akan melakukan suatu pengawasan. Kalau mereka tidak bisa merealisasikan kontrak, maka mereka akan dicabut, karena juga ada aturan-aturan yang juga mewajibkan mereka membayar denda dan sebagainya. Biasanya kalau tidak sanggup mereka menyerah. Karena dendanya untuk Wimax-nya karena menggunakan pita yang sangat lebar, mereka tidak sanggup bertahan lama kalau main-main dengan masalah ini. Karena dendanya besar, Pak. Kemudian juga soal merger, ini sebetulnya adalah perusahaan merger. Secara perusahaan silakan saja mereka merger. Adapun tentang apakah mereka juga akan merger di frekuensi, jadi biasanya begini, kalau pita grekuensi itu berdekatan biasanya kan kita beri sedikit ruang supaya ini tidak interferens. Begitu mereka merger, mereka mengharapkan bahwa yang batas ruas ini mereka ingin pakai juga. Kalau menurut saya ini bisa dibicarakan. Tapi mereka tidak bisa melakukan secara otomatis, dia tetap harus mengajukan itu kepada Kementerian. Karena pada dasarnya dia pakai pita ya keduanya itu, dia tidak mengambil pita orang lain. Karena ini juga digunakan sebagai ruas itu tadi. Jadi prinsipnya tidak otomatis terjadi merger. Jadi merger di perusahaan tidak otomatis terjadi merger di frekuensi, karena frekuensi adalah sumber daya nasional yang memang diatur menurut aturan-aturan. Kemudian TV digital, ini akan efisiensi. Saya rasa tidak bisa orang itu punya analog sekarang lalu diam-diam diapancarkan digital. Itu akan terdeteksi, Pak. Kita punya Balai Monitor namanya dan kita sudah mengatakan, men-declare bahwa era TV digital di Indonesia akan dimulai pada Tahun 2011 dan (suara tidak jelas) itu harus 2018. Jadi ada 7 tahun untuk transformasi sistem ini. Kami sedikit lagi akan merampungkan mengenai road map. Kalau sekarang ada 11 TV nasional, itu artinya kalau menggunakan teknologi digital nanti bisa menjadi 66. Untuk 1 channel analog itu bisa dipecah ke 6 channel digital. Tapi tentunya mengkaji dari beberapa aspek tidak mungkin seluruh 66 itu kira akan alokasikan kepada broadcasting. Mengapa demikian? Karena broadcasting ini, pertimbangan secara ekonomi misalnya, dia tidak menghasilkan PNBP yang besar kepada pemerintah. Yang menghasilkan PNBP terbesar itu lebih daripada 90% itu adalah telekomunikasi. Juga dari pertemuan-pertemuan nasional dan internasional yang kita sampaikan, apakah termasuk juga GSMA (GSM Association), mereka juga memberikan suatu pandangan-pandangan dari perusahaan-perusahaan besar yang memberikan pandangan bahwa economic broadband itu masa depannya memang lebih besar dari telekomunikasi. Adapun juga kita perlu melihat penyehatan kita di bidang bisnis broadcasting di dalam negeri kita. Ini juga kalau menurut saya apa yang Pak Hari katakan tadi masalah monopoli dan sebagainya itu, ini juga terjadi di lembaga penyiaran ini, dimana industri televisi juga sekaligus industri content. Ke depan dengan era digital ini mereka akan sangat terbatas untuk melakukan industri. Jadi industri televisi. Jadi kita harapkan apa yang diharapkan oleh Pak Tantowi Yahya ataupun Pak Agus ini terkait dengan PH-PH kita ini bisa dihidupkan kembali dengan era digital. Tapi pada dasarnya mereka tidak bisa untuk melakukan itu dan sekarang pun eranya baru kita lakukan dalam bentuk uji coba-uji coba. Tapi mulainya nanti Tahun 2011, Pak. Kemudian tentang ISP ini juga tidak bisa di bawah tangan. Kenapa ISP ini sementara kita lakukan moratorium di Jabodetabek? Karena memang sudah penuh, Pak. Kalau frekuensinya penuh, dia tidak bisa menyisip di tengah atau menumpang, tidak bisa, karena pasti akan mengganggu yang lain. Begitu dia terganggu tentu itu akan terdeteksi oleh kita, karena ada lembaga yang mengawasi itu. Oleh sebab itu, ini tidak akan bisa bawah tangan, KKN ini tidak bisa, karena memang sudah penuh. Bukan kita main-main. Termasuk bahkan untuk Jakarta, radio komunitasnya tidak bisa saking penuhnya ada di beberapa kota lain seperti itu juga. Jadi moratorium ini adalah sambil kita merapikan dari analog to digital. Kalau nanti ada ruang-ruang yang menambah frekuensi di sni bisa kita buka kembali. Tapi sementara ini moratorium. Karena ini kan seperti kavling, begitu sudah dipakai, maka dia tidak bisa dialokasikan lagi kepada yang lain, tentu akan tumpang tindih.

-26Untuk masalah Wimax ini, saya pikir saya membawa staf khusus. Pak Adi Seno, tentang Wimax 16D bisa menjelaskan tentang 16E juga. Pertanyaannya apakah bisa berjalan atau tidak 16D? Sampai dimana perkembangannya dan alasan pengambilan 16D dan juga bagaimana persaingan nanti dengan 16E? Silakan, Pak Adi Seno. STAF AHLI MENKOMINFO (ADI SENO): Terima kasih, Pak. Seperti RDP terakhir, kita kebijakannya masih sama. Jadi bahwa blok frekuensi yang kemarin sudah dilelang itu berdasarkan dokumen tendernya merujuk ke sebuah Peraturan Dirjen yang memang untuk 16D. Bahwa kemudian tadi saya dengar, tadi saya sedang ke belakang waktu Bapak menanyakan, tapi kalau tadi ditanyakan bagaimana itu, mau dibeli itu dahulu untuk kemudian ke 16E dan 16E itu nanti akan berkompetisi dengan seluler dan sebagainya, saya kira itu terlalu jauh. Karena kalaupun 16E mereka inginkan, itupun hanya untuk sebagai in door penetration yang mempunyai kapasitas in door penetration yang lebih baik. Sebagai perbandingan itu, di Amerika saat ini 3 operator 16E itu sudah migrasi sema ke LTE. Jadi kalau memang mereka menginginkannya untuk mobilitas, itu bukan jawabannya. Saya kira begitu sekilas perbandingan tentang dua teknologi tersebut. Sampai saat ini yang sudah dilelang frekuensinya itu tetap untuk 16D. begitu, Pak. MENKOMINFO: Terima kasih. Ini tentang 16D dan 16E. Jadi saya tambahkan sedikit, 16D ini memang fix dan kapasitasnya sangat besar. Kita mungkin tidak bisa terburu-buru langsung mengatakan bahwa migrasi itu akan langsung ke 4G. Antara 3G dan 4G itu ada dua teknologi yang harus kita lewati: pertama adalah Wimax dan kedua adalah LTE. Untuk implementasi keduanya ini, 3 tahun ini juga belum tentu tuntas. Bahkan di negaranegara lain produsennya sendiri baru hasil tes dan sudah mau diimplemenasikan, tapi belum. Mereka perlu waktu lama, karena kurvanya itu dari segi kecepatan itu bisa delapan puluh kali lipat dari apa yang kita miliki di 3G. Sebagai ilustrasi juga, mungkin 16D itu seperti orang pakai desktop kalau ini di komunikasi dan 16E ini seperti orang membawa laptop. Bukan berarti kalau orang sudah beli laptop lantas di rumah atau di kantor dia tidak butuh komputer office. Personal computer tetap saja ada. Jadi ini memang beda implementasi, walaupun yang lebih mobile memang 16E. Saya lanjutkan sedikit pertanyaan lainnya tentang penyelenggara jaringan dan penyedia jasa. Sekali lagi, ini kan semuanya mengikuti pada peraturan. Kalau Pak Hari juga pernah di sini tentu lebih memahami lagi. Saya ingin mengimbau juga, karena Telkom ini kan BUMN. Saya rasa dimanapun, di negara-negara lain perusahaan milik negara kita harus memiliki keberpihakan juga, saya setuju bahwa pemerataan di bidang bisnis telekomunikasi memang Telkom memang sebagai suatu badan usaha milik negara yang memang pertama kali dia merentang jaringan di sini dengan jasa juga kepada memberikan masukan juga kepada Pemerintah jadi kalau menurut saya memang siapa yang duluan menggelar kabelnya dia duluan dapat, dia duluan yang punya jaringan yang lengkap, tentu juga bukan monopoli dalam hal ini tapi mereka lebih dulu membangun dan meninstall jaringan besar, oleh sebab itu pendatangpendatang baru katakan dari pihak swasta tidak semudah itu juga menggeser mereka, akan tetapi silakan bersaing dan ada ruang lain untuk bergerak jadi bukan dari sisi selularnya saja bisa dari segi data, bisnis informasi dan sebagainya, tapi ini tetap Bapak berlaku menggunakan suatu aturan yang ada selama itu tidak dilanggar silakan saja, cuma saya sempat diskusi dengan teman-teman di Telkom bahwa mereka mengharapkan seperti terjadi di negara lain perusahaan milik pemerintah perlu mendapat sokongan. Kemudian Pak Guntur tadi, tentang F-PD (Ir. H. HARI KARTANA, M.M.): Pak Menteri, boleh sedikit pendalaman sebelum pindah ke session lain, kalau masalah 16D dan 16E itu yang waymax itu pernah dalam kunjungan kita ke LAN, kebetulan mereka yang membuat design dan produknya dan mereka justru dari pimpinannya designnya seolah-olah belum matang bahkan diduniapun belum terbukti bisa berjalan yang tipe 16D sedang di kita sudah digelar saya khawatir justru Indonesia digunakan sebagai kelinci percobaan, coba berhasil tidak teknologi ini, banyak juga dari pengalaman masa lalu ada yang belum bisa sudah dicoba dikita ternyata gagal dan ke negara lain tidak menggunakan, ini dari LAN sendiri, dalam kunjugan kita kunker ke sana ada satu lagi di luar itu mungkin ada suatu peraturan tambahan sedikit Ketua, sekarang seolah-olah perusahaan kalau masuk kaitannya ke SMS kita, dia bisa masuk kadang mengganggu privacy kita juga Pak, berdering atau cuma iklan tapi kita

-27mau marahin tidak bisa, kesana tidak bisa masuk tapi dia masuk terus ke kita itu banyak dialami, banyak sekali gangguan itu, bahkan sudah berani dia mengatakan dengan suaranya coba beli produk kami bahkan dari masalah politik bisa masuk kemarin katakanlah di kongres kita bisa dimasukan ke masalah politik, kalau konsultan ini jelek tapi kalau kita mau balas jangan ganggu kami tidak bisa, tapi itu jelas keluar dari operator-operator entah itu Indosat, Telkom, apakah bisa dibikin peraturan apakah peraturannya membolehkan dia bisa masuk ke wilayah kita inikan privacy handphone kita itu, mau ganggu mau malam atau apa saya mau marahin apapun tidak bisa masuk, itulah terima kasih Pak. MENKOMINFO: Jadi mengenai tender waymax ini dilakukan diawal 2009, kalau diimplemantasikan sudah jalan beberapa daerah saya lihat sendiri kecepatan itu misalnya di Sumatera Barat jadi pembangunan kembali sekolah di Lubuk Alum Telkom yang membangunnya dan menyediakan laboratorium komputer beserta internet di 30 komputer dan itu sudah diimplementasikan waymax dan memang sangat cepat karena satu antena bias melayani 200 komputer dengan speed yang high speed . Begini Pak, memang kalau kita bicara teknologi inikan pedagangnya juga banyak, yang satu mengatakan bahwa kecap kami nomor satu, yang lain mengatakan kecap kami nomor 1 itu memang tidak ada yang nomor 2, tapi alakulihal ini sudah diputuskan di awal tahun 2009 kami sebagai yang melanjutkan tentu tidak bisa lagi menarik sejarah ini kita akan awasi kita akan laksanakan tapi begitu ada hal yang merugikan tentu kita akan tangkal juga, ke depan teknologi ini tidak akan berhenti disini pasti ada lanjutannya lagi sebentar lagi LTE akan diresmikan di Indonesia dan kita akan lihat pengaruhnya dan semakin cepat dengan waymax ini kalau diimplementasikan menyeluruh akan sangat menurunkan biaya internet, ini juga akan membuat akses masyarakat untuk informasi semakin mudah. Adapun soal tadi belum paham ada SMS masuk, memang SMS tidak bisa ditangkal itu Pak, barangkali bekerjasama dengan operator karena SMS ke saya masuk saja dari newslink dari java link mereka kirim saja ke kita, tapi kalau sifatnya iklan Pak setahu saya kalau Bapak tidak berlangganan dengan operator tersebut itu harus ijinn,misalnya saya contohkan yang muncul di layar handphone itu misalnya satu merk coca cola muncul gambar itu itu harus ijin dari yang punya handphone, karena dia mengiklankan sesuatu dan saya mengetahui ada perusahaan yang memang jasanya itu, tapi dia bilang itu ditawari dulu kepada yang bersangkutan kecuali selanjutnya dikirim kalau Bapak bilang tidak setuju bilang tidak setuju nanti mereka kompensasi dengan kalau tidak salah berapa puluh ribu pulsa sebulan, kalau jasa itu harus mendapat kesepakatan, tapi intinya telepon ini siapa saja bisa masuk, kalau SMS yang beredar sebagainya itu di Munas, Kongres Nasional, saya rasa disemua partai pasti terjadi, hanya ini siapa yang menyebarkannya dan pakai mesin di kampanye itu terjadi, itu tidak bisa tangkal, memang kalau di ruangan itu saja pengacau sinyal, pengacak supaya tidak mengganggu pertemuan dan sebagainya kalau yang lain-lain kalau tidak suka dimatikan saja, jadi saya tidak tahu kalau memang dari siapa terus diselidiki kecuali mereka melakukan penghinaan, penipuan dan sebagainya itu bisa kita usut secara hukum. F-PD (Ir. H. HARI KARTANA, M.M.): Satu terakhir saja Pak, mumpung disini bisa, kan menteri nya kita harapkan betul-betul tambah maju Pak, Menkominfo ini Pak Tifatul. Itu masalah ISP ilegal Pak, tadi baru saja ada SMS ke saya itu moratorium memang sudah dijalankan tapi pertanyaannya kenapa ISP ilegal masih tetap ada, nanti bisa saya kirimkan datanya ke Bapak secara rahasia, kalau saya tidak biasa main di media atau apapun, saya kirim sura ke Bapak, nanti ini –ini saya punya gitu, kalau bersedia saya kirim nanti Pak. MENKOMINFO: Boleh bersedia Pak, kalau memang ada yang ilegal dan kalau ada diantara staf saya yang melakukan hal itu kita akan tindak tegas Pak. Terima kasih Pak Harry dan Pak Guntur juga terima kasih tentang Undang-Undang ya, tentang cyberlaw kita penyebutnya cyberlaw Pak Guntur, RUU tindak Pidana Telekomunikasi, karena memang kita belum merisil suatu peraturan atau Undang-Undang yang terkait dengan security kita, ada satu contoh kasus itu estonia negaranya lumpuh Pak, gara-gara diserang oleh hackers dari Rusia, jadi yang diserang pertama adalah pusat instalasi komputer atau IT listriknya, sehingga listrik mati Pak ketika begitu listrik mati bank tidak jalan tidak online karena sekarang bank bukan seperti dulu lagi antara pusat dan daerah masing-masing saja tapi sekarang online orang bisa taruh di Aceh sana ambil di Papua, syaratnya harus online begitu ATM tidak bisa diambil terjadi rush begitu rush susah ambil uang akhirnya penjarahan ini terjadi di Estonia.

-28Kita perlu meratifikasi Undang-Undang ini termasuk juga penjelolan account bank seseorang atau terkait dengan fishing bahkan kreatifitas anak-anak sampai screaming direkamnya nomor pin orang dan dia masukan dan kemudian dipantaunya melalui kamera kecil. Jadi cyber law kita sudah kita rapat beberapa kali, dengan Kementerian Pertahanan, dengan Lembaga Sandi Negara, Kepolisian dengan Kumham, BIN, dan kita sedang mempersiapkan ini. kita memang terlambat karena setahu saya Malaysia sudah merealize ini tahun 2003 negara lain ke depan juga cyber war atau cyber crime sehubungan dengan berkembangnya hal-hal kriminal dibidang cyber ini. Adapun tentang perubahan Undang-Undang 32 Bapak Guntur ini segera kami sampaikan ke Bapak-bapak, usulan-usulan ini tolong dicatat ini Pak Bambang ini disampaikan pada Komisi 1 tentang masukan-masukan seputar nomor 32 ini. karena ini memang ada catatan Pak Guntur ada inskosistensi peraturan kita karena diawal itu adalah lokal penyiaran broadcasting dirubah menjadi nasional kurang lebih tahun 1994 itu dirubah menjadi nasional tadinya lokal semua, RCTI lokal, bahkan RCTI dulu pakai recorder ada ANTV, ada SCTV, ada ANTV di Lampung, ada RCTI di Jakarta. Pada tahun 1994 Menteri Penerangan waktu itu mengeluarkan keputusan harus nasional, maka berkumpulah nasional kemudian pada tahun 2002 dilokalkan kembali, jadi ini ada semacam inkonsistensi yang membuat industri pertelevisian juga merasa bingung untuk melakukan suatu perencanaan bisnis pengembangan ke depan jadi ini nanti kami muat disitu Pak. Kemudian termasuk juga perubahan ITE yang mana, itu usulan daripada masyarakat nanti kami sampaikan secara tertulis saja Pak, apakah ini bisa masuk dikonvergensi supaya lebih efisien maksudnya, ini jangka panjang. Saya mohon maaf ringkas saja paparan 7 unit jadi kita lakukan suatu restrukturisasi dan sudah disahkan oleh Presiden tentang restrukturisasi Menkominfo ini otomatis ini merubah struktur anggaran kita. Sebetulnya secara prinsip secara prinsip itu yang berubah itu adalah yang dulu Dirjen Postel kewenangannya kita pisah, jadi dulu Dirjen Postel itu ada sekarang tidak ada, dulu SKDI itu ada sekarang tidak ada tapi dua-duanya melebur juga di Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Pos Informatika, jadi apakah itu terkait dengan Dirjen Postel yang lama ataupun SKDI jadi penyiaran atau telekomunikasi semua ijinnya disatukan di ijin, di Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Pos Informatika, semua penyelenggaraan karena terkait dengan RUU Konvergensi baik penyiaran, telekomunikasi, internet, pelaksanaannnya dan penyelenggaraannya itu diurus di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, intinya yang berubah dua itu saja Pak, dulu Dirjen Postel dan SKDI kita lebur juga jadi dua, jadi tetap secara umum masih 7 Eselon I kita Sekretariat Jenderal, dua Inspektorat Jenderal, yang ketiga Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika ini masalah ijin baik telekomunikasi dan frekuensi broadcasting, empat tetap Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, lima yang berubah yaitu Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, satu yang tadi nomor 3 sumber dayanya dan ini adalah penyelenggaranya, yang ke enam Litbang SDM Kominfo ini juga tetap seperti yang lama, dan ketujuh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, namun karena ini sudah disahkan oleh Presiden sementara anggaran kita yang dirancang pada tahun 2009 masih berbasis pada organisasi lama maka kami sampaikan juga bahwa 2010 ini adalah masa transisi maka baru nanti cut off nya 2011 baru berdasarkan organisasi yang baru, karena kalau kita ubah sekarang Satker apa dan sebagainya juga agak rumit Pak. Saya rasa itu sebagian penjelasan, mengenai Pak Bos Tantowi Yahya, apa kabar Bos, ini soal RRI TVRI ini begini Pak, sebetulnya SKDI malah memberikan suatu konsep teman-teman di legislatif juga bergerak mengkaji ini, tapi di SKDI juga kemudian mengusulkan kepada surat supaya mengkaji di kalangan RRI dan TVRI sendiri, tentang penyatuan ini, RRI dan TVRI bagaimana penyatuannya. Dan setelah dilakukan dari teman-teman RRI ada usulan dari tim ini supaya disatukan, tapi entah darimana datangnya padahal itu rapatnya internal baru usulan di tim sudah sampai kemana-mana, saya diwawancarai di satu radio dikatakan Menteri Kominfo akan menyatukan ini, apa kewenangannya dan sebagainya jadi sensitif, oleh sebab itu saya sampaikan kepada Dirjen SKDI supaya menahan diri dalam membicarakan penyatuan ini kita lihat saja timnya secara normal dan tidak usah dibawa ke ranah publik nanti ini sesuatu yang belu, tuntas dan sudah dibicarakan panjang bicaranya tapi tidak jelas kesimpulannya Pak, jadi sebetulnya sesuai dengan hasil kajian daripada teman-teman di DPR RI khususnya Komisi I tentang penyatuan ini saya sangat mendukung ini sikap resmi dan saya sangat menyetujuinya, ini juga ada dipikiran kami dan negara-negara lain apakah BBC,MBC, NHK masuk radio television Malaysia ATM juga menyatukan ini juga, jadi ini juga saya rasa merupakan satu langkah supaya penanganannya lebih terpadu dua-duanya juga LPP Pak, ada penyiaran publik dan saya rasa selesai struktur Pak yang penting lagi anggaran karena memang kalau di NHK itu anggarannya itu Rp 7 trilyun pertahun, jadi misalnya untuk Rp 300 milyar hanya untuk programnya, jadi kasihan sekali mereka itu, satu lagi kami mengusulkan disini

-29supaya koordinasi Komisi I Denwas dan juga Direksi lebih intensif sekali karena khawatir demoralisasi terjadi juga di kalangan karyawan, karena ada laporan ke saya ada yang menyatakan 20 tahun kerja belum diangkat jadi pegawai dan sebagainya jadi mereka berada pada situasi tidak menentu, jadi setelah restrukturisasi ini budget kita perlu perhatikan. Yang ketiga adalah infrastruktur secara bertahap kita sudah melobby negara lain untuk membangun perbaikan televisi statiun TVRI saya terakhir meresmikan 6 yang sudah diperbaiki yaitu di Semarang, di Ternate, kemudian Bengkulu, Papua, Bali dan NTT satu lagi jadi ini selalu kita perbaharui karena kasihan sebetulnya sebelum adanya proyek satelit palapa itu jaringan paling lengkap adalah jaringan microwave pada TVRI dan sebetulnya ini adalah milik bangsa, dan kalau kita bicara kepada Nasional character building yang paling konsisten membangun Nasional character building TVRI karena mereka tidak berorientasi full kepada iklan, rating, easy nation, dan sebagainya itu jadi kalau menurut saya kewajiban moral juga bagi saya untuk mensukseskan ini, jadi sikap resminya kami mendukung ini, terima kasih. F-PG (TANTOWI YAHYA): Terima kasih Pak Menteri. Pimpinan, pendalaman sedikit, mumpung kita bicara ini Pak saya rasa tiba saatnya juga untuk mereview kembali PP 13 dan 14 mengenai RRI dan TVRI karena disitu ambigu sekali, kita mengharapkan sebagai sebuah LPP dia tidak boleh beriklan jadi acuannya adalah APBN atau APBD untuk didaerah dan disisi lain dia juga diberikan ruang untuk beriklan, ini menurut saya tidak ada semacam kepastian dari kita kalau memang kita mengacu kepada LPP yang tidak boleh beriklan maka kita harus ubah PP nya itu bahwa acuan pendanaannya hanya pada APBN dan APBD berdasarkan dari situ, Komisi I bisa memperjuangkan untuk peningkatan dari anggaran, jadi semua kita sadar tidak bisa hidup dengan 300 atau 600 milyar untuk TVRI, tidak mungkin bisa hidup tapi selama PPnya masih memberikan luang bagi mereka untuk menerima iklan agak sulit bagi kita untuk menaikkan anggaran itu, atau kita buka kerannya dengan konsekuensi bahwa permasalahan sekarang ini khususnya TVRI tidak laku, artinya tidak dibeli oleh advertising tidak dilirik oleh biro iklan apa yang harus kita lakukan. Dalam kondisi sekarang Pak Menteri, acuan atau sumber dana bagi RRI atau TVRI hanya kepada APBN, namun APBN tidak mencukupi, jangan pernah kita bermimpi TVRI akan bagus akan ditonton orang selama anggarannya masih seperti itu, jadi harus ada penyikapan dari kita utamanya mari kita melihat kedua PP itu, terima kasih Pak Menteri. MENKOMINFO: Terima kasih Pak Tantowi. Saya setuju ini ditinjau kembali, sebetulnya melalui PP itu ada 15% kewenangan TVRI dan RRI untuk mengajukan iklan tapi ini bisa kita timbang apakah ini efektif disamping juga periklanan tadi, kita sebut juga infrastruktur umpamanya juga kami minta dukungan sebagaimana teman-teman TVRI juga minta dukungan soal antena mereka di Jakarta, dulu memang tower TVRI juga bagus sekarang paling bawah jadi mereka belum dikasih ijin ada saja persoalan di Joglo sana itu sebetulnya sebagai suatu lokasi yang sangat bagus jadi perlu dukungan dari kita karena mereka lebih berpihak kepada National Character Building kita, kita lihat ada aset nasional kita saya rasa soal apakah dia tidak beriklan konsekuensinya adalah bahwa kita harus penuhi semua anggarannya ini tentu akan kembali lagi kepada Bapak dan Ibu Anggota Komisi I sekalian untuk melihat alokasi anggaran kita ini. kalau ini diperbesar itu ada yang lain yang dikurangi, jadi ini pertimbangan kita saja, jadi saya setuju bahwa ini perlu kita kaji kembali. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih, ada pertanyaan lain, sudah cukup? Baik. Terima kasih Pak Menteri atas jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan Komisi I, seperti biasa saya akan menyimpulkan saja beberapa point yang telah kita dengar bersama, yang disampaikan baik oleh Anggota Komisi I maupun oleh Bapak Menteri. (1) Sehubungan dengan adanya rencana merger II penyelenggara jasa telekomunikasi, Komisi I DPR RI meminta kepada Kominfo untuk melakukan kajian dan koordinasi lebih lanjut dengan dua penyelenggara jasa telekomunikasi tersebut agar langkah merger tidak menjurus kepada jual beli sumber daya nasional frekuensi yang akan merugikan kepentingan negara. Sengaja tidak disebut namanya tapi kita paham. Akan kita tayangkan.

-30(2)

(3)

(4)

Terkait dengan rencana DPR RI untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang nonor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan revisi terhadap Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang transaksi elektronik, Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo untuk berpartisipasi dengan memberikan masukan dan saran terkait revisi dua Undang-Undang tersebut kepada Komisi I DPR RI dan segera menyelesaikan draft RUU konvergensi. Sehubungan dengan masuknya RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi didalam program legislasi nasional atau Prolegnas yang merupakan rancangan Undang-Undang inisiatif Pemerintah, Komisi I DPR RI meminta kepada Kemkominfo untuk segera memasukan draft RUU TPT agar dapat segera dilakukan pembahasan oleh Komisi I DPR RI. Menindaklanjuti wacana penggabungan lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI) sekaligus menindaklanjuti hasil Panja LPP TVRI Komisi I DPR RI, Komisi I DPR RI meminta kepada Kekominfo agar mengkaji kembali kemungkinan rencana penggabungan LPP tersebut agar keberadaan LPP menjadi efisien dan efektif. Itu ke empat catatan kesimpulan yang dapat kami sampaikan, apakah ada tambahan? Silakan.

F-PD (DRS.H. GUNTUR SASONO, M.Si.): Mungkin yang nomor 3 tadi perlu ditambah segera menyerahkan Undang-Undang Tindak Pidana Telekomunikasi dan Informatika. KETUA RAPAT: “Sehubungan dengan masuknya RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi jadi segera menyerahkan Undang-Undang Tindak Pidana Telekomunikasi dan Informatika didalam program legislasi nasional atau Prolegnas yang merupakan rancangan Undang-Undang inisiatif Pemerintah, Komisi I DPR RI meminta kepada Kemkominfo untuk segera memasukan draft RUU TPT agar dapat segera dilakukan pembahasan oleh Komisi I DPR RI”. F-PD (DRS.H. GUNTUR SASONO, M.Si.): Yang ada hanya masalah konfergensinya, jadi kurang Tindak Pidana Telekomunikasi KETUA RAPAT: TPT itu Pak, RUU TPT F-PD (DRS.H. GUNTUR SASONO, M.Si.): Tindak pidana telekomunikasi dan informasi, kemudian konvergensinya? KETUA RAPAT: Diatasnya Pak Nomor 2. Baik apakah Bapak Menteri ada komentar? kami persilakan. MENKOMINFO: Permisi Bu, nomor 4 itu saya rasa bukan Kemenkominfo sendiri ya, jadi juga teman-teman Komisi I yang sudah mengkaji dan sudah berkunjung ke beberapa Panja itu, kerjasama itu, oleh sebab itu sekaligus menindaklanjuti hasil Panja LPP TVRI. Jadi Kemkominfo Panja jadi ada ketersambungan mengenai data tetap dan kunjugan ke BBC, kemana itu kita kumpulkan bahan-bahannya untuk kita rumuskan. KETUA RAPAT: Jadi kita tambahkan “menindaklanjuti adanya wacana penggabungan lembaga penyiaran TVRI dengan RRI sekaligus menindaklanjuti hasil Panja TVRI Komisi I DPR RI maka bersama-sama dengan Komisi I atau Komisi I bersama dengan Kominfo agar mengkaji kembali rencana penggabungan itu”. Kira-kira begitu, baik masih ada lagi barangkali? F-PDIP (EVITA NURSANTY): Bapak Pimpinan, TPT tadi bisa tidak lihat diatas? Namanya bukannya tindak pidana telekomunikasi dan informasi yang benar? KETUA RAPAT: Tindak Pidana Telekomunikasi dan Informasi.

-31-

F-PDIP (EVITA NURSANTY): Ya, itu kan tindak pidana teknologi informasi. KETUA RAPAT: Teknologi ya, bukan telekomunikasi. MENKOMINFO: Karena ini memang…, mohon maaf, memang ini lebih kepada cyber. Jadi bukan di sarana telekomunikasi, tetapi lebih kepada penjebolan, ini cyber crime, lebih kepada informasinya. KETUA RAPAT: Baik, masih ada lagi? Baik, kalau tidak ada… Silakan, Pak Jeffrie. INTERUPSI F-PG (JEFFRIE GEOVANIE): (Suara tidak jelas). KETUA RAPAT: Yang mengenai ini. Maksudnya dalam tahun ini? Baik, jadi kita sebutkan saja: Komisi I bersama dengan Kemkominfo agar mengkaji kembali kemungkinan… tersebut dalam masa sidang yang akan datang. Oke, baik. Cukup, Pak Jeffrie? Baik, terima kasih. Bapak-bapak/Ibu-ibu yang kami hormati, Demikianlah. Sekali lagi kami ingin menyampaikan apresiasi kami atas nama seluruh Anggota Komisi I atas paparan serta pendalaman dari Bapak Menteri untuk mengisi Rapat Kerja Komisi I dengan Menkominfo pada hari ini. Bila ada kesalahpahaman kami mohon maaf. Sekali lagi, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Rekan-rekan Komisi I yang telah memberikan pendalamannya. Dengan mengucapkan Wabillaahit Taufiq Wal Hidayah, kita tutup rapat ini. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. (RAPAT DITUTUP PUKUL …… WIB) Jakarta, 16 Juni 2010 a.n Ketua Rapat Sekretaris Rapat Dra. Damayanti NIP 19620211 198703 2 002