DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KOMISI I DPR RI
Tahun Sidang Masa Persidangan
: 2015-2016 : V
Jenis Rapat Hari, Tanggal Pukul Sifat Rapat Pimpinan Rapat Sekretaris Rapat Tempat
: : : : : : :
Acara
: Uji Kepatutan dan Kelayakan calon anggota KPI Pusat Periode 2016-2019 : PIMPINAN : 1. Dr. Abdul Kharis Almasyhari, SE., M.Si (FPKS) 2. Dr. TB. Hasanuddin, SE., MM. (F-PDIP) 3. Meutya Viada Hafid (F-PG) 4. Asril Hamzah Tanjung, S.IP. (F-GERINDRA) 5. H.A. Hanafi Rais, S.IP, MPP. (F-PAN)
Anggota yang Hadir
Uji Kelayakan dan Kepatutan Komisi I DPR RI Selasa, 18 Juli 2016 10.20 WIB – WIB Terbuka Dr. TB. Hasanuddin, SE., MM. Suprihartini, S.IP., Kabagset. Komisi I DPR RI Ruang Rapat Komisi I DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
ANGGOTA : FRAKSI PDI-P 6. Ir. Rudianto Tjen 7. Drs. Effendi MS. Simbolon, MIPol 8. Tuti N. Roosdiono 9. Charles Honoris 10. Dr. Dr. EVITA NURSANTY, M.SC. 11. Bambang Wuryanto 12. Marinus Gea, SE., M.Si. 13. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., M.Comm & Mediast. FRAKSI PARTAI GOLKAR 14. Dr. Fayakhun Andriadi 15. Tantowi Yahya
16. 17. 18. 19. 20. 21.
Bobby Adhityo Rizaldi, SE., MBA., CFE. Dave Akbarsyah Fikarno, ME. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa Venny Devianti, S.Sos H. Zainudin Amali, SE H. Andi Rio Idris Padjalangi, SH., M.Kn
FRAKSI PARTAI GERINDRA 22. H. Ahmad Muzani 23. Martin Mutabarat 24. Rachel Maryam Sayidina 25. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Sc. 26. Elnino M. Husein Mohi, ST., M.Si. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT 27. Dr. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA. 28. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. 29. Mayjen TNI (Purn) Salim Mengga 30. H. Darizal Basir 31. Dr. Ir. Djoko Udjianto, MM. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL 32. Zulkifli Hasan, SE., MM. 33. Ir. Alimin Abdullah 34. Budi Youyastri 35. H. M. Syafruddin, ST., MM. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 36. Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si. 37. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si. 38. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P. 39. Arvin Hakim Thoha FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 40. Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA 41. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., MA 42. Dr. Sukamta FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 43. H. Moh. Arwani Thomafi 44. Dr. H.A. Dimyati Natakusumah, SH., MH., M.Si. 45. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc. 46. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., MS. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 47. Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA. 48. Prananda Surya Paloh 49. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra 50. Victor Bungtilu Laiskodat
FRAKSI PARTAI HANURA 51. M. Arief Suditomo, SH., MA. Anggota yang Izin Undangan
: :
Jalannya Rapat : KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.) : Wabil khusus, disini sudah ada 5 orang yang akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan komisaris KPI. Bukan komisaris ya? Komisioner KPI, mohon maaf keliru. Pada hari ini, saya kira ini adalah sesion pertama yang hadir dan saya kira sesuai dengan ketentuan maka acara ini, acara uji kelayakan akan dilakukan secara terbuka. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh Maka uji kelayakan ini kami buka. (RAPAT DIBUKA 10.30 PUKUL WIB) Ijinkan saya mengingatkan dulu tentang aturan-aturan yang ingin kita pakai. Berdasarkan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang selanjutnya disebut Undang-Undang penyiaran menyebutkan Anggota KPI pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Repubik Indonesia dan KPI daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Dan kita akan laksanakan itu saya kira secara terbuka. Kemudian sudah melewati acara-acara, saya kira dari sekian ratus nanti akan hadir 27 orang. Yang akan dilaksanakan pada hari ini adalah lima, lima, lima belas dan besok enam, enam dua belas. Seluruhnya 27. Besok sore kita akan masuk kepada keputusan. Calon anggota KPI pusat adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Yaitu ada 10 persyaratan. Saya ingin dulu memperjelas kepada Saudara-Saudara. Yang pertama adalah sehat jasmani dan rohani, apakah Bapak-Bapak yang lima orang ini dalam kondisi sakit? Saya kira semua sakit ya? oke. Kemudian syarat berikutnya adalah tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa. Apakah diantara Saudara-Saudara ini yang memiliki keterkaitan ya nanti disampaikan. Kemudian bukan anggota legislatif dan yudikatif, bukan ya? Kemudian bukan pejabat Pemerintah, saya kira saya tidak melihat tadi yang masuk bawa ajudan atau pakai mobil camry, jadi bukan pejabat Pemerintah. Dan yang terakhir Bapak adalah seharusnya non keartisan ya?
Bapak dan Ibu yang kami hormati, Hari ini telah hadir. Yaitu yang pertama Pak Ade Bujenrini, Kemudian Pak Ardiyanto Korga, kemudian Pak Agung Supriyo, keempat Pak Agus Sudibyo dan terakhir yang kelima adalah Pak Arief Adi Kuswardono. Pelaksanaan uji kepatutan saya ulangi lagi, yang pertama Bapak bapak nanti masing-masing calon agar menyampaikan visi dan misi paling lama 7 menit. Kami begitu akan mulai dan pada menit keenam kami akan mengingatkan dan menit ke-7 kami akan stop. Seperti dan dimanapun paparan itu. Dan nanti bisa disampaikan misi itu tambahan pada saat tanya jawab. Berikutnya untuk sesi pertama nanti akan ada dilakukan pendalaman atau tanya jawab. Masing-masing fraksi dapat mengajukan pertanyaan selama 3 menit. Apakah satu orang, dua orang atau masing-masing satu menit sehingga menjadi 3 orang. Silkan saja. Kemudian dijawab oleh masing-masing setelah semua bertanya tiga menit, tiga menit, tiga menit, 10 fraksi. Kemudian nanti Bapak bapak akan mejawab masing-masing 10 menit. 10 menit itu untuk menjawab 10 fraksi. Sehingga harus dengan tangkas. Kalau masih kurang nanti akan pendalaman berikutnya. Sama seperti pertanyaan tiga menit, tiga menit, dijawab 10 menit lagi. Sehingga mohon setidaknya kalau belum hapal namanya fraksinya saja. Sehingga pertanyaan tadi ada pertanyaan dari fraksi a, fraksi b dan dari fraksi a dan fraksi b akan diguide dari sini. Saya kira cukup jelas. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Saya kira ini barangkali kita putar saja dari kanan dulu. Bapak mohon kelihatannya Pak Ade sudah siap dari tadi pagi ya? Jadi kita dari kanan dulu Pak Arief kami persilakan. Iya tadi saya sudah minta ini dibawa disini saja, seperti biasanya saja. Saya tadi pagi sudah minta kebagian belakang diatur dari sebelah kanan dan terkonsentrasi dari sini, jadi mohon sabar. Cuman kok tidak dilaksanakan. Bisa dimulai Pak? sebentar ini yang lain. Coba supaya tidak mengganggu, Pak Ade sudah? Pak Agung sudah siap? Yang disini? Iya oke, mohon sabar dulu Pak Arief. Sudah kesitu, lalu Pak Agus, oh tidak pakai. Baik, timer siapa? sudah siap? Baik kita mulai. Kami persilakan. CALON ANGGOTA KPI PUSAT (ARIEF ADI KUSWARDONO) : Terima kasih Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh Salam sejahtera untuk kita semua, Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi I, Bapak dan Ibu Anggota Komisi I yang saya hormati, Perkenankan saya ingin menyampaikan visi dan misi secara singkat sehingga ini menggambarkan apa yang ingin saya kerjakan jika saya terpilih sebagai komisioner KPI 2016-2019.
Visi dan misi saya beri judul mewujudkan penyiaran yang mendidik dan berkeadilan. Mengapa mendidik? Karena mendidik menurut saya adalah nilai yang paling dasar nilai kebajikan yang paling mendasar yang harus diwujudkan oleh industri penyiaran. Kemudian mengapa perkeadilan. Karena penyiaran menurut saya adalah tidak hanya sekedar membagi bagi frekuensi atau membagi hak yang harus diberikan kepada pemohon dan sebagainya. Tetapi harus mampu mewujudkan kesejahtaraan. Jadi keadilan yang berkesejahtaraan atau sosial ... head begitu, kalau istilah Bung Karno begitu. Itu yang saya harapkan. Berikutnya tentang highlight kondisi penyiaran yang sekarang sedang terjadi. Jadi memang televisid dan radio masih mendominasi Bapak dan Ibu, kemudian tetapi trend penontonnya terus menurut karena memang persaingannya makin meningkat dan adanya edaran media baru. Kelemahan ini terjadi adalah adanya stagnasi program atau apa ditelevisi. Kemudian dominasi televisi nasional dan kemudian ancaman kedepan dari pasar bebas. Berikutnya hubungan relasi antara KPI dan KPID. Jadi KPI dan KPID tu poksi sama hanya mungkin wilayah pengawasannya yang berbeda Pak. nah ini yang mengakibatkan sering terjadi overlap. Kemudian salah satu yang menjadi soal adalah adanya mutu sumber daya manusia dan program penyiaran yang ada belum bisa diatasi semuanya oleh komisi penyiaran Indonesia dan Komisi penyiaran Indonesia daerah. Perbaikan yang saya tawarkan adalah adanya commont content policy yang nanti akan saya jelaskan lebih jauh. Kemudian adanya kerjasama program yang intensif antara KPI dan KPID. Banyak sekali program yang dapat dikerjakan Bapak dan Ibu. Kemudian untuk mengoptimalisasi tugas pokok fungsi KPI. Saya menginginkan dan berharap adanya the right man on the right place. Karena kita semua tahu atau kita semua punya keyakinan bahwa semua yang terpilih menjadi Anggota komisoner KPI mereka semua pasti punya capabilitas. Kemudian kordinasi dan kesamaan visi. Karena kita semua datang dari tempat yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda maka harus punya visi yang sama dalam melangkah. Kemudian yang berikutnya adalah penyempurna mekanisme pengawasan yang nanti akan kita lakukan diantara kita untuk melaksanakan tugas dan kewenangan KPI. Kemudian secara eksternal kita akan publikasikan common conten policy ini supaya ada satu visi, satu kebijakan. Kemudian stay up state regulasi termasuk dalam hal ini menurut saya draft P3 SPS. Menurut saya draft P3 SPS ini sangat penting terus menerus di up date. Saya tahu sekarang ada draft P3 SPS tapi sekarang ditahan 3P dan belum diberlakukan karena berbagai macam pertimbangan. Kemudian prioritas program KPI, menurut saya Bapak dan Ibu. Saya sadar sepenuhnya KPI itu masa kerjanya tidak panjang. Hanya seribu hari. Maksud saya tiga tahun atau 1094 hari. Sementara kita akan berhadapan selama 3 tahun dengan sejumlah agenda besar nasional. Kemudian sementara kita juga masih terkait dengan problem sekretariat dan juga anggaran. Itu membuat kita kemudian harus fokus dalam menjalankan atau memilih program dan anggaran yang akan kita kerjakan. Salah satu yang menurut saya adalah peningkatan pengawasan penyiaran sebagai program reguler yang akan kita kerjakan, kemudian peningkatan stasiun lokal, kreatifitas dan mutu program.
Kreatifitas dan mutu program menurut saya sangat memprihatinkan karena selama ini konten TV lokal itu sangat rendah. Selama 14 tahun tidak dapat kita tingkatkan sesuai dengan amanat Undang-Undang sampai 10%. Kemudian sudah ada proses yang terjadi di KPI sebelumnya dan selama ini harus segera diselesaikan yaitu tentang perpanjangan ijin penyiaran. Berikutnya untuk program nasional. KPI baru mengadakan ... Lombok dan mengamanatkan support penuh terhadap Undang-Undang penyiaran yang juga rancangan Undang-Undang RTRI. Kemudian yang harus kita amankan adalah yang tidak kalah penting adalah Pilkada 2017 yang kampanyenya sudah mulai bulan Oktober nanti Pak. Jadi sekarang bulan Juli tinggal beberapa bulan lagi akan kita persiapkan dan akan mulai pemilihannya 11 Pebruari 2017. Kemudian Pilkada serentak 2017 dan yang puncaknya adalah pemilihan Presiden dan wakil 2019. Digital penyiaran juga harus kita persiapkan. Nah kemudian terkait terhadap pandangan atau sikap terhadap isi siaran. Tentang program hiburan atau siaran hiburan. Menurut saya televisi terutama radio mengikut harus tetap menjadi lokomotif dunia hiburan. Jadi kita tahu kalau televisi dan radio menjadi ujung terdepan dunia hiburan, tetapi dia harus mampu mengikuti kesusilaan, kesopanan dan sebagainya. Nah terkait dengan berbagai macam kritik dan kelemahan yang ada sekarang ini. Kita ingin agar KPI dapat memperluas untuk pengawasan siaran hiburan termasuk pada host atau talent nya. Kemudian dialog, treatment dan narasi juga akan kita cakupi. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa program ini sudah kita larang tetapi kok masih muncul program baru dengan isi yang sama. Itu karena menurut saya pengawasan itu hanya baju nya saja tetapi dalamnya tidak kita kontrol. Kemudian LGBT Pak, lesbian, gay, biseksual dan trangander. Ini posisinya memang belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang penyiaran dan PPP SPS. Tetapi kita berkepentingan untuk memprotek masyarakat dari pengaruh buruk LGBT. Yang pertama menurut penuh atau prinsip no layar untuk program-program tertentu. Jadi untuk program hiburan, kemudian variety show dan lain sebagainya, tidak ada sama sekali peluang untuk LGBT ada disitu. Prinsip HAM menurut saya tidak berlaku disini. Karena perasamaan hak yang dituntut oleh LGBT menurut saya dalam kontek HAM adalah perogratif right bukan non derogatif right. Jadi hak yang harus mutlak kita bela. Derogratif right itu dapat diabaikan dengan alasan dan. KETUA RAPAT : Kurang 1 menit Pak. CALON ANGGOTA KPI PUSAT (ARIEF ADI KUSWARDONO) : Iya Pak. Kemudian ada pembetasan untuk kesenian dan siaran jurnalistik Pak, untuk LGBT itu. Kemudian untuk siaran politik kita tahu prinsip-prinsipnya. Tapi ada perbaikan yang ingin saya tawarkan adalah fairness dokrin atau asset konfirmasi, atau balance statment nanti yang akan terjadi yang kemudian equal teknikal standar. Jadi kelamahan selama ini, kita hanya mengatur slot dan sebagainya. Tapi treatment teknisnya tidak kita atur sehingga menimbulkan kecurigaan. Kemudian sanksi terhadap stasiun televisi yang melanggar. Kemudian kekerasan dan pornografi. Commont content policy yang penting Pak dan perluasan
ukuran nomra kekerasan. Kemudian siaran mistik dan supranatural juga menurut saya kita tetap menghormati PPP SPS tetapi ada hal-hal yang apa, terutama mengajarkan orang untuk percaya hal diluar nalar. Itu yang paling kita hindari. Kemudian penyalahgunaan wewenang menurut saya memang banyak tudingan bahwa KPI menyalangunakan wewenang. Kita ingin agar itu tidak terjadi. Kita lakukan dengan ukuran kinerja terhadap komisoner baru termasuk saya kalau misalkan terpilih. Kemudian juga open management dan kemudian evaluasi secara terbuka secara rutin. Termasuk membuka cek dan balance, peluang cek and balance secara internal dengan membuka komisi etik maupun dengan membuka control dari masyarakat. Disersi penyiaran menurut saya tidak bisa kita hindari, cuman masalahnya adalah. KETUA RAPAT : Interupsi Pak Arief waktunya habis. Baik, kami mohon persiapan dari Pak Agus Sudibyo. Baik sudah siap. Kami persilakan. CALON ANGGOTA KPI PUSAT (AGUS SUDIBYO) : Bismillahirrahmanirrahim Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh Pertama-tama masih dalam bulan syawal, ijinkan saya mengucapkan minal aidzin walfaidzin, mohon maaf lahir batin kepada Bapak dan Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI dan para staf. Selanjutnya mohon ijin untuk menyampaikan ringkasan dari visi misi yang sudah kami serahkan kepada Komisi I DPR RI. Saya ringkas dalam empat lima hal, mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama kedepan sungguh urgent buat KPI untuk merumuskan peta baru dunia penyiaran diera digital sekarang ini. Maksud saya landscape bisnis media hari ini baik global maupun nasional sudah berubah banyak dengan hadirnya raksasa global seperti google, yahoo, facebook, twiter dan lain-lain. Sekedar gambaran pada tahun 2015 misalnya teknologi meraih 8,4 triliun pendapatan iklan. Iklan digitalnya itu kira-kira 12 triliun dan 17% nya itu diambil oleh korporasi global ini, dan informasi yang saya tahu, semuanya belum terkenai pajak. Saya kira dengan terintegrasinya media televisi dan media digital hari ini dan masa depan dunia penyiaran diprediksi adalah dunia penyiaran yang terintegrasi dengan dunia digital dan semakin banyak orang akan nonton televisi dengan smart phone ini, maka landscape dunia penyiaran dengan dunia umum itu akan berubah total. Nah saya kira ini secara lebih luas, ini tekait dengan kedaulatan fiskal, terkait dengan kedaulatan informasi dan saya kira KPI perlu memberikan kontribusi dengan membuat maping baru. Secara sosial, bisnis, politik dan regulasi yang dibutuhkan itu seperti apa. Khususnya antara media penyiaran dan media digital. Nah saya kira ini persoalan yang penting dan diperkirakan unit otpi media memperkirakan tahun 2018 secara global, iklan digital itu sudah melampaui revenuew dari media televesi maupun media konvensional yang lain. Saya kira di Eropa saya kira sedang keras sekali upaya untuk mepersoalkan google dan lainlain, saya kira kita perlu juga mengantisipasi itu dan KPI juga saya kira perlu mengambil peran disana.
Yang kedua, yang menurut saya penting adalah apa yang saya sebut sebagai bagaimana meng Indonesia kan layar televisi kita. Maksud saya begini Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita menonton televisi hari ini. Itu sangat terasa dimensi Jakarta sentris, Jawa sentris, ataupun urban sentris. Misalnya kalau kita bicara soal misalnya berita politik itu tahun depan itu akan ada puluhan Pilkada di Indonesia. Tapi di televisi kita hari ini hanya satu Pilkada yang mendapatkan satu porsi yang luar biasa. Yaitu Pilkada DKI. Padahal Pilkada ini isu nasional dan akan banyak terjadi Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke dan setiap provinsi itu punya dinamika sendiri. Itu juga penting untuk diperhatikan. Benar kalau Jakarta adalah pusat ekonomi, pusat politik, sehingga perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar. Tapi saya kira di Undang-Undang penyiaran dikatakan bahwa amanat lembaga penyiaran adalah mewujudkan tatatan informasi yang adil, berimbang dan merata. Dan itu adalah hak setiap negara dari Sabang sampai Merauke. Sehingga seharusnya di layar televisi kita menemukan perimbangan itu. Dari sisi budaya juga seperti itu. Budaya Jawa juga masih sangat dominan, budaya Jawa atau sunda dibandingkan dengan yang luar Jawa. Media televisi juga lebih banyak menunjukkan sensibilitas masyarakat urban. Padahal kebanyakan penonton televisi adalah masyarakat pedesaan. Saya kira ini persoalan yang saya sebut bagaimana meng Indonesia kan layar televisi kita dan menurut saya televisi juga harus banyak belajar dari Saudara yaitu media radio dalam hal bagaimana meningkatkan porsi tentang lokalitas. Nah ini saya kira kebijakan, keputusan dan tindakan KPI perlu ada dimensi disini. Yang berikutnya yang menurut saya juga urgent adalah bagaimana mewujudkan dualitas status media penyiaran sebagai isu sosial dan isu isu bisnis. Kalau kita membaca Undang-Undang penyiaran, Undang-Undang pers jelas sekali sebenarnya media penyiaran itu pertama-tama adalah institusi sosial, mengemban kepentingan publik, tapi juga bisa berperan sebagai institusi bisnis. Dalam perakteknya ini seperti air dan minyak, Bapak dan Ibu sekalian. Sulit sekali mewujudkan misi, misi sosial mencerdaskan kehidupan bangsa, misalnya dengan misi bisnis untuk mencari keuntungan ekonomi. Dalam prakteknya memang susah tapi apa boleh buat karena ini adalah amanat Undang-Undang yang harus kita laksanakan bersama. Misalnya dalam prakteknya seperti juga saya dengarkan menjadi keprihatinan para Anggota dewan yang terhormat, misalnya media penyiaran televisi sampai hari ini masih cenderung condong kepada status, KETUA RAPAT : Satu menit lagi Pak Agus, satu menit lagi Pak. CALON ANGGOTA KPI PUSAT (AGUS SUDIBYO) : Iya, iya Pak. Sebagai institusi bisnis ya. Mengejar keuntungan ekonomi, iklan dan lain-lain. Sementara sebagai institusi pendidikan pencerdasan itu kurang banyak memadai. Saya kira kebijakan keputusan KPI harus mengandaikan kualitas institusi sosial dan institusi bisnis ini. Yang berikutnya menurut saya, literasi media harus menjadi gerakan nasional. Saya ingin kita mencotoh seperti Jepang, ataupun Korea, ataupun
Australia dimana literasi media itu dimasukkan dalam kulikurim pendidikan nasional yang diajarkan kepada anak-anak kita yang masih SD ataupun SMP. Nah saya kira ini perlu prioritas karena saya kira kita asemua sadar betapa besarnya karena pengaruh baik positif maupun negatif dari media penyiaran atau media lain. Nah sekarang literasi media masih diajarkan di seminar-seminar atau diskusi tapi belum menjadi bagian integral dari bagian pendidikan nasional kita. Menurut saya itu urgen sekali. Yang terakhir Bapak Pimpinan, saya membayangkan KPI harus bisa menjadi jembatan komunikasi antara unsur masyarakat sipil dengan industri. Nah saya lihat jembatan komunikasi ini sampai sekarang belum ada. Sehingga kritik-kritik dari masyarakat sipil yang menurut saya itu sebagian bagus untuk industri itu belum memadai. Jadi ada gap, ada apriori diantara kedua belah pihak sehingga komunikasi itu dialog itu belum terjadi. Menurut saya dialog antara industri penyiaran dengan masyarakat sipil itu sangat urgent untuk perbaikan dunia televisi kita. Terima kasih Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh KETUA RAPAT : Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh Kami persilakan Pak Agung, persiapan. CALON ANGGOTA KPI PUSAT (AGUNG SUPRIYO) : Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh Taqabbalallahu minna wa minkum, Minal Aidin wal Faizin Saya membuat KPI lebih tengrinas, tengrinas itu maksudnya lebih lincah dan kemudian menciptakan penyiaran yang bermartabat. Kita lihat evaluasi KPI. Evaluasi KPI kita lihat pada tiga hal, integrasi sosial, budaya dan teritorial. Dalam integrasi sosial ada nilai plus buat KPI yaitu yaitu pengawasan terhadap LGBT dan umpamanya memfliter gerakan radikal. Yang kedua integrasi budaya. Nah ini yang saya kira KPI minus, kenapa? Karena memang ada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mensyaratkan konten lokal harus ada di TV lokal dan berjaringan. Dan sampai sekarang saya kira hal itu belum terselenggarakan. Yang ketiga integrasi teritorial. Ini belum terselenggaranya penyiaran di daerah perbatasan. Jadi saya kira minus dan minusnya lagi masih banyak tayangan yang tidak berkualitas. Catatan dalam dunia hiburan saat ini, pertama rating tinggi dan tidak berkualitas, dominannya film-film seri dari negara-negara luar seperti Korea, Turky dan India, sebagian besar tayangan yang diproduksi oleh dalam negeri tidak berkualitas diantaranya tidak mendidik untuk masa-masa remaja. Keempat, sebagian besar tayangan untuk anak berasal dari luar dan tayangan-tayangan itu melanggar PPP dan SPS dan sangat sedikit tayangan anak yang diproduksi dalam neger. Yang terakhir tayangan televisi sangat didominasi oleh kepentingan media. Yang keempat, yang pertama saya ingin audit rating. Kenapa? Karena memang rating ini didominasi oleh satu lembaga swasta, sangat monopolistik, dan
metedologinya saya pertanyakan. Karena dia survey hanya 10 provinsi, yang diambil adalah Ibu kotanya. Kalau kita bicara Jawa Barat, itu hanya bicara Bandung, Kita tidak bicara Sukabumi, Tasikmalaya dan seterusnya. Dengan jumlah responden 2 ribu orang. Oleh karena itu saya ingin ada audit rating dan kemudian menyelenggarakan rating oleh lembaga yang kredibel. Yang kedua ini menggunakan twiter. Tadi mas Agus mengatakan perlu adanya perlibatan partisipasi publik. Nah saya ingin agar sebelum sebuah tayangan diproduksi harus melibatkan partisipasi publik melalui twiter. Jadi KPI mewajibkan setiap lembaga penyiaran sebelum membuat produksi harus melibatkan partisipasi publik lewat twiter. Anda bayangkan misalkan acara talk show, ada seorang yang menginginkan ada seorang yang nara sumber dalam program tertentu dan ini kemudian diakomodasi oleh lembaga penyiaran. Artinya memang rating dengan twiter ini bisa saling melengkapi. Yang kedua, implementasi Undang-Undang. Saya ingin agar KPI yang saat sekarang ini, kalau dulu ini belum konsisten melakukan penetapan konten lokal dan kalau sekarang melakukan penerapan konten lokal. Yang ketiga, sertifikasi terhadap sumber daya manusia. Jadi setiap pekerja yang bekerja dalam lembaga penyiaran atau industri penyiaran itu harus mendapatkan sertfikat agar penyiaran berkualitas. Nah yang terakhir adalah sanksi denda. Ini adalah revisi regulasi. Saya berharap agar tidak hanya sanksi administratif yang diterapkan oleh KPI tetapi juga sanksi denda. Sehingga tidak ada tayangan yang dilanggar PPP atau SPS. Lanjut, literasi media. Ada dua hal yang pertama contoh, kita bisa mencontoh program KB. Pertama ini saya melihat bahwa KPI melakukan literasi media yang sifatnya kelompok menengah atau kelas menengah. Padahal banyak penonton yang ada di luar itu. nah kalau kita melihat program KB Pemerintah itu struktural dan masif, dari tingkat negara, provinsi sampai tingkat RT. Ada penyuluh yang memberitakan bahaya media sehingga masyarakat menjadi melek media. Tanpa adanya program melek media lalu kemudian saya kira masyarakat hanya menjadi konsumen dari lembaga penyiaran. Yang ketiga kurikulum mitrasi yang tadi sudah disampaikan oleh mas Agus, saya sepakat. Lanjut, penyiaran di daerah perbatasan. Nah in yang saya agak ironi. Karena banyak daerah-daerah perbatasan yang menerima isi siaran dari negara lain. Yang pertama mempermudah ijin, dan sama dengan RRI. Yang ketiga berkordinasi dengan KPID, kenapa dengan KPID? Karena dua lembaga ini adalah lembaga penyiaran publik yang mendapatkan dana dari APBN. Ya kalau saya telepon beberapa dari KPI daerah, ya Kaltim misalnya disana ada infrastruktur penyiaran tetapi tidak terurus. Lanjut, sumber dana alternatif ya. Yang pertama saya mengusulkan peningkatan BHPF. Bapak-Bapak Ibu sekalian, pemasukan kita setiap tahun dari lembaga penyiaran kotornya itu 100 triliun rupiah. Anda bayangkan 100 triliun sementara BHPF nya hanya 40 miliar. Sangat jauh dengan telekomunikasi kalau kita bandingkan. Nah saya ingin agar BHPF nya ditingkatkan, nanti kerjasama dengan Kominfo dan menteri keuangan. Lalu sebagian dananya dibuat untuk literasi media. Kemudian retribusi iklan 3%, ini saya mengadopsi KPI di Turki. KETUA RAPAT : Kurang satu menit Bapak.
CALON ANGGOTA KPI PUSAT (AGUNG SUPRIYO) : 3% untuk kegiatan, untuk dibagi KPI dan nanti kalau lebih KPI dapat berkontribusi buat APBN. Retribusi iklan 3%. Lanjut, nah ini literasi digital media, jadi kalau kita melihat proyek Pemerintah sekarang tentang digital media, akan banyak keuntungan. Yang pertama tentunya untuk daerah perbatasan. Kalau konsisten dengan digital media maka daerah perbatasan akan mampu menerima siaran dengan jernih. Mereka sudah melakukan tender dan sebagian diberikan dikode untuk menerima siaran digital. Nah saya ingin cek apakah diterima di daerah perbatasan. Ini memang berkah dari digital media. Kemudian ada dikeberagaman isi atau konten, kalau misalnya digital media. Karena waktu atau oprator digital media itu ada 12 frekuensi. Nah itu dibagi per region. Sehingga masing-masing punya produksi tersendiri. Kemudian untuk itu dibutuhkan revisi regulasi. Jadi revisi regulasi ada dua hal, yang pertama membuat sanksi denda secara langsung bukan hanya saja administratif. Yang kedua revisi regulasi terkait dengan digitalisasi media. KETUA RAPAT : Waktunya habis Bapak.
CALON ANGGOTA KPI PUSAT (AGUNG SUPRIYO) : Terima kasih Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh KETUA RAPAT : Sekarang Afrianto, kami persilakan. CALON ANGGOTA KPI PUSAT (AFRIANTO KORGA) : Bismillahirrahmanirrahim Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua, Yang saya hormati Bapak-bapak Pimpinan Komisi I dengan Anggota Komisi I DPR RI dan hadirin semua yang berbahagia, Ijinkan saya menyampaikan beberapa paparan dari visi misi, pandangan serta komitmen dari apa yang diharapkan terhadap calon Komisi KPI pusat dari Komisi I. Bapak-Bapak dan Ibu yang saya hormati, Dalam visi misi ini, dalam aspek pandangan dan komitmen, saya menampilkan visi yakni terwujudnya KPI sebagai lembaga yang kuat dan melekat di
hati masyarakat. Nah ini persoalannya adalah karena KPI selama ini belum tersentuh oleh masyarakat, tidak dikenal dan tidak mendapat respon dan dukungan dari masyarakat. Makanya kedepan KPI ini harus menjadi lembaga yang kuat terlebih dahulu, lembaga yang dihargai dan melekat di hati masyarakat. Dari hal tersebut ada visi yang akan saya tampilkan dalam visi ini. Yang pertama melakukan penguatan internal dalam kelembagaan secara terintegrasi. Persoalan yang terjadi selama ini komisioner yang ada baik itu komisioner KPI, KPU dan seterusnya adalah persoalan penguatan dari sisi kelembagaan, dari sisi komisioner itu sendiri. Dan yang kedua adalah antar komisioner dari sekretariat. Kalau sesama komisioner itu gontok gontokan antara komisioner dan sekretariat itu tidak ada sejalan, maka bagaimana bergerak dan bekerja kalau itu menjadi persoalan di lapangan. Berikutnya juga meningkatkan infrastruktur dan SDM untuk menunjang profesionalitas dan tuntutan perkembangan jaman. Ini penting. Bagaimana akan bergerak KPI kalau tempatnya saja tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu. Bagaimana akan bergerak kalau SDM dan sumber daya sarana dan prasarana tidak mendukung. Padahal apa yang akan dipantau, apa yang akan diawasi, apa yang akan di line itu sangat banyak dan sangat komplit persoalannya nanti kalau masuk era digitalisasi. Dan yang terpenting adalah untuk menguatkan lembaga ini harus ada harmonisasi Pemerintah termasuk pemangku kepentingan lainnya. Baik itu dengan Pemerintah, baik itu dengan DPR RI, baik itu dengan dunia penyiaran, industri penyiaran baik dengan lembaga masyarakat melalui perwakilan organisasi kemasyarakatan. Dan yang terpenting dari semua itu adalah menjaga integritas dan independensi secara terbuka. Ada yang terlihat seakan-akan punya integritas dan independensi tapi sesungguhnya tidak. Ada yang tidak terlihat punya integritas independensi tapi sebenarnya KPI atau komisioner ini punya. Ini yang sebenarnya kita satukan. Terlihat dia punya integritas tapi benar dia punya integritas. Terlihat seakan independen tapi benar sesungguhnya dia punya independen atau sebaliknya. Ini yang akan kita kejar kedepan. Dalam rangka menguatkan lembaga ini juga perlunya meningkatkan kerjasama dengan masyarakat. Dan juga penguat informasi kepada publik tentang KPI itu sendiri. agar masyarakat punya pengetahuan yang luas, punya pengetahuan yang jelas terhadap KPI dan kalau ada apa-apa tidak perlu KPI repot-repot minta masukan masyarakat tapi yang pasti adalah masyarakat akan dengan sukarela mengawasi program penyiaran yang ada. Pandangan saya terhadap dunia penyiaran. Yang pertama perlu program penguatan integrasi nasional. Persoalan negara dan bangsa ini salah satunya adalah ada upaya pihak-pihak untuk melakukan agar NKRI ini pecah atau NKRI ini tidak seperti yang kita bayangkan sampai dengan akhirnya. Indonesia tetap bertahan, ini yang harus kita perkuat melalui penyiaran ini. Kalau itu sudah kita lemahkan dan kalau itu tidak kita perhatikan, maka lalu penyiaran akan ada pendangkalan-pendangkalan budaya, persoalan agama yang selama ini bersamasama dalam sila ketuhanan yang maha esa, dan ada persoalan isu-isu sara yang akan ditonjolkan yang akan merusak tatanan negara republik Indonesia yang kita cinati ini. Identitas budaya dan bangsa serta agama. Saya rasa yang selama ini adalah banyak anak muda, generasi muda yang remaja, yang lebih paham budaya-budaya Korea dibandingkan budaya di daerah sendiri. Ini watak, mereka lebih paham dengan budaya-budaya India, budayabudaya asing, Eropa dan sebagainya, mengapa? Karena perimbangan dari hal
tersebut yang masih kurang dibeberapa lembaga penyiaran yang ada. Ini yang harus kita tingkatkan bersama-sama. Perlindungan kepada remaja juga masih kurang, termasuk dari isi siarnya, jam tayang dan sebagainya. Tanggungjawab moral siaran yang harusnya dituntut disini. Disamping KPI sebagai lembaga yang mengawasi, disamping Pemerintah, disamping masyarakat, tapi dunia penyiaran itu sendiri itu pun harus punya kesadaran, punya integritas moral juga untuk memberikan siaran-siaran yang lebih baik. Kalau sudah seperti itu maka KPI, maka masyarakat juga tidak akan repot-repot mengurusinya dan perlunya kesadaran dari lembaga penyiaran yang ada. Terkait tupoksi dan KPI dan KPID. Kalau kita mengacu kepada UndangUndang 32 tahun 2002 itu sudah cukup. Kalau itu saja sudah dijalankan oleh KPI dan KPID, sebenarnya sudah luar biasa penyiaran secara lebih baik untuk masyarakat yang berbangsa, yang sehat dan berkualitas. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengoptimalkan dari pada pelaksanaan tupoksi tersebut. Menurut saya yang pertama melakukan program kerja yang efektif dan realistis. Program yang bagus tapi tidak realistis tidak mungkin. Bagus program nya tapi ... tidak ada tidak mungkin. Bagus program nya tapi SDM tidak mendukung itu tidak mungkin. Ini yang perlu, bagus efektif dan juga realistis. Berikutnya adalah diperlukan penyelenggara yang berintegritas, tegas, visioner, optimis dan memiliki etos kerja yang kuat. Ini yang dibutuhkan oleh pemimpin bangsa-bangsa di negara ini. Termasuk negara kita ini. Sarana dan prasarana opersional yang representatif. Hal ini kita lihat perbandingan antara lembaga-lembaga negara yang ada, antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain. Kalau kita datang ke KPI yang tahu adalah kantor Bapepeten bukan KPI. Ini perlu kita jadikan prioritas kedepannya. Bagaimana agar lembaga KPI ini menjadi lembaga yang berwibawa, tentunya dengan sarana dan prasarana serta alat-alat pengusaan SDM sebagaimana mendukung hal-hal tersebut. Tapi itu tidak terwujud kalau tidak ada dukungan dari DPR RI, tidak ada dukungan dari Komisi I, tidak ada dukungan dari Pemerintah, tidak ada dukungan dari masyarakat, perlu ada dukungan dari segala pihak untuk itu. Untuk itu semua agar supaya KPI ini menjadi dihargai, agar KPI ini KETUA RAPAT : Kurang satu menit lagi. CALON ANGGOTA KPI PUSAT (AFRIANTO KORGA) : Nah ini yang perlu kita lihat bersama-sama. Menyangkut siaran politik sebagainya dan sebagainya. Kita melihat dari segi hiburan itu yang terpenting adalah siarannya. Menyangkut siaran kekerasan dan mistik kita lihat jam tayang anak dan lain sebagainya. Dan menyangkut pornografi, LGBT dan sebagainya, ini harus jelas-jelas bertentangan dengan norma-norma yang ada dan dilarang untuk ditayangkan. Bagaimana caranya? Tentu ada aturan yang akan kita tegaskan dan ada pihak-pihak yang terkait khususnya lembaga penyiaran. Nah ini yang terpenting, wewenang itu datang dari diri sendiri, dan datang dari pihak luar. Kalau batinnya kuat kokoh, maka tidak akan bisa terganggu. Begitu diancam atau juga diiming, imingi. Ini yang terpenting. Yang terpenting juga integritas dari pada lembaga itu sendiri. Digitalistik penyiaran itu tidak bisa kita halang halangi. Tentu nya
dipersiapkan saja diri kita, KPI serta lembaga dan yang ada di KPI itu sendiri infrastrukturnya. Dan yang terakhir. KETUA RAPAT : Terima kasih. Waktunya sudah habis. CALON ANGGOTA KPI PUSAT (AFRIANTO KORGA) : Itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh KETUA RAPAT : Terima kasih Kami lanjutkan kepada Pak Ade. Silakan. CALON ANGGOTA KPI PUSAT (ADE BUJAERIMIN) : Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh Yang terhormat Anggota Komisi I DPR RI Al-hamdu lillah pada kesempatan hari ini kami dijinkan untuk menyampaikan pandangan kami terhadap dunia penyiaran saat ini dan yang akan datang. Mewujudkan penyiaran yang bermartabat ini menjadi tujuan saya secara pribadi dan mudah-mudahan ini dapat terwujud kedepan. Penyiaran saat ini, implementasi penyiaran di Indonesia tetap mengacu kepada Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Regulasi penyiaran perlu revisi dalam rangka menyambut perkembangan teknologi informasi, terutama dalam digitalisasi penyiaran. Tupoksi KPI dan KPID saat ini terbagi dalam tiga bidang. Yaitu bidang PS2P, kalau lebih lajimnya kita mengenal bidang perijinan, pengawasan isi siaran, dan kelembagaan. Dalam rangka mewujudkan tujuan penyiaran sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 32 tahun 2002, perlu menguatkan kewenangan KPI dalam rangka penegakan sanksi. Optimalisasi KPI dan KPID membangun komitmen komisioner untuk fokus dan penuh waktu di KPI. Membangun integritas dan pengembangan kapasitas komisioner KPI untuk dapat mewujdukan KPI sebagai lembaga negara independen aktif dan bermartabat. Fokus dan program prioritas KPI kedepan, penguatan lembaga kelembagaan KPI baik internal maupun secara eksternal, memperkuat hubungan kelembagaan dengan Pemerintah dalam hal ini DPR RI, Presiden dan kementerian dan industri sebagai mitra KPI dalam kelembagaan. Penegakan isi siaran bagi lembaga penyiaran, optimalisasi dalam tahapan perijinan dan lembaga penyiaran. Konten siaran dalam lembaga penyiaran. Isi siaran harus patuh pada Undang-Undang penyiaran dan PPP SPS dalam pedoman bagi
setiap lembaga penyiaran di Indonesia. Layar televisi harus bebas dari kampanye LGBT, mistis, kekerasan atau sadisme dan pornografi dan pronoaksi. Siaran politik baik bersifat iklan maupun jurnalistik harus patuh aturan yang berlaku. Penyalahgunaan kewenangan. Antisipasi terhadap penyalahgunaan wewenang dilakukan secara kolektif yakni penegakan sistem kolektif koligial yang ada di tubuh KPI itu sendiri. Sanksi tegas setiap penyalahgunaan wewenang baik secara kelembagaan maupun secara perorangan. Digitalisasi penyiaran. Digitalisasi penyiaran harus disambut sebagai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Digitalisasi penyiaran harus dibarengi dengan revisi Undang-Undang penyiaran yang dapat memayungi dan mengatur implementasi penyiaran digital. Konsolidasi lintas sektor penyiaran dalam rangka kesiapan regulasi dan implementasinya. Kerjasama antar kelembagaan. Kerjasama antar kelembagaan dengan Pemerintah dan lembaga penyiaran harus dioptimalkan. Kerjasama dengan Pemerintah dalam hal ini DPR RI, Presiden dan kementerian, niscaya dilakukan sebagai bentuk usaha KPI dalam salah satu lembaga di Indonesia. Kerjasama dengan lembaga penyiaran dilakukan dalam rangka mewujudkan penyiaran patuh aturan. Literasi media. Literasi media sebagai salah satu program KPI sangat penting bagi masyarakat karena bagian dalam perangkat pencerdasan hal layak publik sebagai pendengar radio dan pemirsa televisi. Perlu modifikasi literasi media yang ada saat ini. Agar pesan-pesan literasi media dapat disampaikan secara masif dan intens dengan cara memanfaatkan media internet terutama sosial media, twiter, facebook dan lain-lain yang saat ini dilakukan dengan sistem diskusi dan yang diundang adalah stake holder itu OKP, ormas dan guru, masyarakat dan lain sebagainya. Komitmen dengan Komisi I, saya berkomitmen dalam kesempatan kali ini bahwa kami dalam hal ini saya pribadi siap menjaga independensi lembaga KPI secara utuh. Kerja penuh waktu dan kualitas di KPI, dalam hal ini saya secara pribadi punya kegiatan yang amat lumayan banyak di provinsi Banten. Ketika terpilih menjadi KPI nanti, maka akan saya tinggalkan semua aktifitas dan prioritas di KPI menjadi fokus utama, demi pengabdian untuk bangsa dan negara. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT : Sudah? masih ada waktu lagi, masih 2 menit, masih ingin dipakai lagi? sudah cukup? oh cukup? Bapak dan Ibu yang kami hormati, Sudah lima calon itu komisioner KPI itu sudah memaparkan visi dan misi nya dan sekarang kita dalam giliran pendalaman. Sekali lagi masing-masing tiga menit per fraksi. Pertama kami persilakan nanti kepada fraksi PDIP nanti mungkin juru bicaranya siapa, kemudian nanti rekan-rekan dapat menyiapkan ya catatannya, pertanyaannya. Jadi yang pertama saya mulai kepada fraksi PDI perjuangan. Kami persilakan. F-PDIP (DR., EVITA NURSANTY, M.Sc) :
Baik, terima kasih Bapak Pimpinan. Bapak calon Anggota KPI yang saya hormati, Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu nih, bisa masuk ke 27 yang di fit and proper oleh DPR RI. Bapak-Bapak sekalian, Tadi presentasi sudah diberikan, ya tapi saya secara mendalam itu saya ingin mendapat, apa namanya lebih detail lagi dari Bapak-bapak sekalian. Dimana kita tahu bahwa kepengurusan KPI 2016, 2019 nanti itu mempunyai sangat penting, kenapa? Kita menghadapi yang namanya tahun politik. Baik itu Pilkada atau itu Pemilu kedepannya. Dan juga secara legislatif, legislasi kita menghadapi revisi Undang-Undang penyiaran, revisi Undang-Undang ITE dan kemudian juga adanya Undang-Undang RTRI yang akan dibentuk. Kita tahu bahwa kemarin ini tahun politik yang namanya ketika pilpres kita lihat bahwa KPI itu hanya dibilang, fungsinya itu hanya memantau. Seakan-akan KPI dan Pemerintah pada waktu itu apa yang terjadi pertempuran yang terjadi di media penyiaran ini, KPI dan Pemerintah itu tidak berdaya ya kan? boleh dikatakan tidak adanya kehadiran KPI dan Pemerintah. Yang ingin saya tayanyak adalah bagaimana ketika Saudara-Saudara ini terpilih menghadapi ini kedapan ya kan, sebagaimana kita tahu, beberapa bos dari media penyiaran itu adalah juga bos dari pada partai politik. Kemudian untuk Bapak Pak Agus Sudibyo dan juga Pak Arief. Tadi saya dua saya baca CV nya itu ada back ground dengan industri penyiaran. Pak Agus Sudibyo ini kan infort di ATVSI ya Pak ya. Kemudian Pak Arief ini dibikin disini produser di trans7. Kita tahu banyak suara-suara sumbang di masyarakat bahwa banyak sekali calon titipan dari pada industri penyiaran yang masuk untuk di fit and proper di KPI. Saya hanya ingin tanya saja bagaimana, anda berdua bisa meyakinkan kita bahwa anda berdua ini bukan titipan dari industri penyiaran. Kemudian kepada Pak Ade Bujaerimin dan Afrianto Korga ini sama-sama Anggota KPI. Seharusnya dibuat Peraturan juga KPID ini, masih menjabat sekarang ini, dari wakil naik Ketua tapi kemudian berhenti mau jadi KPI. Kaya DPR RI kalau menyalonkan tapi berhenti dulu dari KPID. Tanggungjawab anda sebagai KPID anda tinggalkan ditengah jalan untuk menjadi Anggota KPI. Peraturan kedepan yang mencalonkan anggota KPI, KPID ini berhenti dulu meninggalkan kursi dulu dari KPID. Saya konsen KPID ini terkait dengan siaran lokal. Kita tahu masalah dan di daerah Saudara sendiri Banten dan Sumbar itu juga menjadi masalah. Bagaimana ini pandangan ini pandangan anda kedepan mengenai TV jaringan ini, untuk hal tersebut. Satu hal lagi yang belum ada pertanyaan Pak Agung Supriyo. Pak saya baca CV Bapak, saya cari-cari CV Bapak ini. Bapak lulusan S1, S2 kemudian ngajar disini, kemudian dosen tapi tidak jelas. Apa ngajar nya apa, dosennya dimana itu tidak ada. Bagi saya, transparansi itu sangat penting walaupun itu sangat kecil. Itu membuktikan bagaimana kedepan itu. Saya rasa demikian terima kasih. KETUA RAPAT :
Ibu Evita mewakili fraksi PDI perjuangan. Kami persilakan dari Golkar tiga menit, barangkali juru bicaranya siapa Golkar. Baik. Kami persilakan. F-PG (DRS. AGUN GUNANDJAR SUDARSA) : Terima kasih Pak Pimpinan. Para calon anggota KPI yang saya hormati, Pak Ade, Pak Apriyanto, Pak Agung, Pak Agus dan Pak Arief. Pertanyaannya sama dengan kelima calon ini. Saya ingin memulai dengan latar belakang lebih dahulu. Bagaimana visi anda melihat kehidupan kemasyarakatan kita hari ini. Tentang paradigma sosial Indonesia kita hari ini kedepan paska kita memilih reformasi sebagai solusi, demokrasi sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan bangsa menuju masyarakat yang lebih berkeadilan lebih sejahtera. Sebetulnya menurut hemat saya dan bagaimana pandangan Saudara, ketika kontek penyiaran kita hari ini melihat beberapa isu-isu yang terjadi tengah masyarakat, yang masih bergerak di masyarakat, persoalan rasis. Saya melihat sebetulnya, kalau bicara tentang paradigma sosial kedepan. Dengan kita memilih demorasi, rasis itu sudah selesai. Kita tidak boleh lagi berbicara soal suku, kita tidak boleh lagi berbicara soal agama, kita tidak boleh lagi bicara soal ras dan lain-lainnya. Kita sudah harga mati dengan ideologi nasional kita, dengan konstitusional kita dengan negara kesatuan kita dengan bhineka tunggal ika kita. Saya ingin melihat pandangan Saudara kedepan. Melihat begitu masifnya hari ini rasis. Seolah-olah kita menjadi bangsa yang bodoh, yang tidak konsiten menerimakan demokrasi sebagai solusi ditahun 1998. Apakah anda sependapat dengan saya bahwa konsistensi dan soliditas bangsa itu adalah harus menjadi solusi dalam menata bangsa dan negara kedepan. Contoh maaf sedikit saja, misal LGBT. Buat saya soal LGBT itu persoalan yang bersangkutan dia atau bukan, bukan, itu hak, fitrah yang sudah terlahir seperti itu. Lalu bukan dengan cara melarang. Itu contoh, saya punya pandangan lain soal itu. Demokrasi ini solusi. Saya minta pandangan anda, kedepan KPI melihat, penyikapan-penyikapan persoalan seperti itu, bagaimana sebagai anggota KPI bisa melakukan fungsi pengawasan dalam rangka menjaga pundi-pundi kebangsaan kita. Terima kasih Ketua. KETUA RAPAT : Terima kasih kami lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Gerindra kemudian mohon persiapan dari fraksi Demokrat. Kami persilakan. F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST., M.Si.) : Terima kasih Pimpinan. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu-Ibu Anggota Komisi I dan wabil khusus para senior calon anggota KPI.
Pertanyaan dari kami sederhana untuk berlima tapi nanti ada pertanyaan untuk masing-masing orang. Untuk berlima ini yang pertama adalah dalam satu kalimat kami mohon anda untuk menyebutkan kekurangan diri masing-masing, dalam satu kalimat saja. Yang kedua, mohon menyebutkan lima nama selain diri anda yang pantas untuk menjadi anggota KPI pusat. Anda tidak jawab yang dua pertanyaan ini, kami tidak pilih pasti. Yang ketiga, ini pertanyaan opsional. Yang ketiga adalah apakah di UndangUndang penyiaran yang sekarang ini ada yang harus diubah. Kalau ada yang harus diubah apa? Pertanyaan berikut yang selaras dengan itu adalah apakah Bapak-bapak ini atau senior sudah pernah mendengar atau membahas tentang pembahasan di Komisi I mengenai rancangan Undang-Undang penyiaran. Sudah pernah atau belum, kalau sudah pernah apa poin yang ingin anda sampaikan mengenai hal itu, kalau sudah pernah kalau belum pernah ya tidak apa-apa. Kemudian khusus untuk Pak Ade, KPID Banten Pak Ade, lalu KPID Sumatera Barat Pak Korga. Ini kan KPI daerah ya? prestasi KPI daerah di tempat anda masing-masing apa selama ini? Dan yang kurang nya, kami ada informasi kurang-kurang nya, yang lebih-lebihnya yang belum kami dengar ini. Untuk Pak Agung Supriyo. KETUA RAPAT : Satu menit lagi. F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST., M.Si.) : Oh iya, Pak Agung Supriyo. Anda adalah pengisi acara di TVRI. Berarti ada interaktif dengan TV publik itu. Apa yang anda pikirkan mengenai TVRI kedepan. Pak Agus Sudibyo, kami membaca di Kompas, 22 Januari, 2 tahun yang lalu. Ada tulisan mas Agus mengenai. Kira-kira begini menurut pemahaman kami. Mas Agus mengatakan bahwa konglomerasi media itu bukanlah persoalan. Bahwa keberpihakan itu juga merupakan bagian dari independensi. Padahal independensi itu merupakan keberpihakan ke publik bukan ke pemilik. Nah untuk Pak Arief, ya pertanyaannya masih sama, produser di trans7. Apa kira-kira titipan trans7 ke Bapak. Masa tidak ada titipnya, kalau Bapak katakan tidak ke kami maka kami tidak akan percaya. Titipan dari trans7 kepada Bapak apa kalau anda jadi Anggota KPI. Terima kasih. Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh KETUA RAPAT : Terima kasih, dalam sekali pertanyaannya. Kami persilakan dari Demokrat barangkali siapa dan mohon persiapan dari fraksi PAN. Mas Djoko. F-PD (DR., IR., DJOKO UDJIANTO, MM.) :
Terima kasih Pimpinan. Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh Saya tidak akan mengulangi apa yang sudah ditanyakan oleh kawan-kawan. Saya hanya ingin menggaris bawahi yang ditanyakan saja. Terutama Pak Arief, Ade dan Pak Agus Sudibyo yang merupakan pegawai dari trans TV dan yang semacam itu ya? Saya mau menanyakan bagaimana mengubah main set anda dari bekerja disitu kemudian mengawasi disitu. Saya tertarik dengan Pak Arief mengenai komitmen yang tertulis. Mudah-mudahan komitmen ini sebagai dasar anda untuk menduduki menjadi anggota KPI. Pak Agus Sudibyo ya? kalau saya membaca kurikulum Bapak ini, saya tertarik yang sangat luar biasa mengenai pengalaman kerja, pengalaman advokasi Saudara, sampai dengan dapat pengharagaan dan sebagai penulis yang cukup produktif. Tetapi saya ingin kepingin memperdalami yang Bapak sampaikan tadi. Bagaimana anda ingin membuat jembatan antara masyarakat sipil dan industri penyiaran. Kira-kira apa yang dalam impian Bapak itu untuk menjadikan antara jembatan masyarakat sipil dengan industri penyiaran. Khusus untuk mas Agung Supriyo. Saya tidak melihat anda itu terbuka, anda lulusan dari UI. Disebutkan dari fakultas apa juga tidak jelas. Tapi saya memberikan satu apresiasi yang cukup. Ada seorang pendidik dan dosen yang akan nantinya menjadi salah satu pengawas tugasnya dan itu tentunya tidak gampang Bapak, tapi sekali lagi saya berharap apa yang ditulis disini betul-betul Bapak dapat lakukan. Kepada Mas Aprianto Korga. Ini saya memberikan acungan jempol yang luar biasa dalam memberikan bahan paparan yang cukup jelas dan bagi saya bagus ya. Semangat anak muda yang cukup musti harus kita back up. Tetapi keterbatasan anda sebagai KPUD Sumatera Barat. Terus anda menjadi KPI, disana sebagai Ketua. Kenapa anda tidak memberikan contoh yang baik disana buruk. Anda menjadi apa namanya, satu hasil menjadi contoh nanti menjadi KPID diseluruh Indonesia, seperti saya. KETUA RAPAT : Waktunya. F-PD (DR., IR., DJOKO UDJIANTO, MM.) : Waktunya tinggal beberapa detik? Oh habis ya. Wah ini sayang saya tidak memberikan komentar kepada Pak Ade. Ini tapi sedikit saja Pak Ketua, saya minta komitmen dari anda yang anda tulis itu yang tiga itu betul-betul anda pegang. Terima kasih Pimpinan. Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh KETUA RAPAT : Baik, terima kasih Kami lanjutkan ke fraksi, mohon persiapan dari fraksi PKB.
F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH) : Terima kasih Pak Pimpinan, calon Anggota KPI. Ada beberapa kali yang kami minta ketegasan. Anda maju sekarang dengan pemikiran yang matang tentunya. Yang pertama, bagaimana penilain anda terhadap tupoksi yang dikerjakan oleh KPI untuk masalah sehingga anda sekarang mau mendaftarkan menjadi komisioner yang baru. Apa yang akan anda perbaiki kalau menurut anda ingin memperbaiki. Apa yang harus diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya. Karena kalau tidak jelas hanya bilang ingin memperbaikinya maka akan sulit bagi kami untuk mempercayainya. Kan kami akan pegang itu komitmen. Jadi apa yang menurut anda sangat ingin diperbaiki pelaksaan tupoksi komisi penyiaran ini yang berlima ya dan bagaimana cara memperbaiki, apa itu. Apakah menyangkut aturan Undang-Undang nya, apakah menyangkut dananya, apakah menyangkut situasi karena tumpang tindih Undang-Undang, saya tidak mengerti. Tetapi anda harus jelaskan apa yang kurang, apa yang sepertinya tidak produksi, sebabnya apa, karena itu anda mempunyai pikiran mengajukan ide untuk memperbaikinya. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya, yang kedua, saya melihat bahwa ada beberapa teman anda itu termasuk Pak Arief dan sebagainya. Masih juga terlibat langsung di media. Sekarang kami betul-betul ingin komitmen bahwa anda tidak menjadi orang titipan. Sulit ini untuk dihindari ya, karena anda punya hubungan emosional dan segala macam. Tapi kalau anda sudah menyatakan diri menjadi komisioner memang tidak ada pilihan lain anda harus netral. Ini yang saya ingin tahu juga bahwa anda yakin tidak bahwa anda dapat membebaskan diri anda dari hubungan-hubungan masa lalu seperti itu. Yang ingin saya tanyakan, yang saya tidak mau tanyakan apa titipan saya belum tahu atau anda apa benar anda titipan atau tidak, nanti kaitan anda pernah disitu. KETUA RAPAT : Kurang satu menit. F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH) : Ya, tentu akan menjadi pertimbangan kami menjadi komisioner sekarang. Karena kami ingin betul-betul independen. Pikir itu ya Pimpinan. Itu untuk berlima. Terima kasih KETUA RAPAT : Terima kasih, masih setengah menit lagi. Baik kalau tidak ada maka kami lanjutkan ke fraksi PKB. Silakan Ibu. F-PKB (DRA. HJ. IDA FAUZIYAH) : Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh
Pimpinan dan Anggota Komisi I, calon komisioner yang saya hormati, Masa depan penyiaran Indonesia ada ditangan anda semua. Yang pertama tentu selamat anda sudah masuk dari sekian ratus calon komioner. Mudah-mudahan anda terpilih setelah anda menyebutkan lima nama yang disebutkan oleh Pak Elnino, nanti Pak Elnino akan memilih anda. Kesemua calon yang ada di depan kita adalah laki-laki. Saya yakin juga bahwa tidak semua laki-laki mempunyai prespektif gender. Tidak sedikit meskipun laki-laki tapi gender main streamingnya juga cukup bagus. Saya ingin mengetahui banyak tentang itu kenapa? Karena konsumen penyiaran kita kebanyakan adalah Ibu dan anak. Karena angkatan kerja kita didominasi oleh laki-laki. Sementara Ibuibunya lebih banyak yang secara profesional bekerja sebagai Ibu rumah tangga. Disela-sela keprofesionalannya dia mengkonsumsi siaran kita. Yang saya ingin tahu dari Bapak-bapak semua, sejauh mana Bapak-bapak melihat siaran kita terhadap upaya perlindungan anak-anak kita dan bagaimana penyiaran kita berdampak terhadap membangun maind streaming itu sendiri. Yang kedua, apa pandangan Saudara terhadap kinerja KPI dalam kontek dua tadi, gender main streaming dan perlindungan anak. KETUA RAPAT : Satu menit lagi Ibu. F-PKB (DRA. HJ. IDA FAUZIYAH) : Kita harus mengakui bahwa semua segala persoalan yang dialami oleh anakanak kita dengan berbagai isu yang terakhir itu adalah diantaranya penyebabnya adalah konsumsi penyiaran kita. Apakah mereka komisioner kita tidak bekerja untuk membantu untuk melindungi anak-anak kita lewat tupoksi sebagai komisioner. Jadi dua itu saja Pak Ketua. Terima kasih Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh KETUA RAPAT : Terima kasih Ibu, kami lanjutkan ke fraksi PKS dan mohon persiapan dari fraksi PPP. F-PKS (ADANG DOROJATUN) : Terima kasih Pimpinan dan teman-teman sekalian. Kami hormati calon Anggota komisi penyiaran, Kita tahu dalam kontek Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang selanjutnya terbentuknya KPI. Itu dilatarbelakangi semangat tentang diversity of ownership ya. Yaitu keberagaman kepemilikan dan divesity of content. Keberagaman isi. Tadi yang Bapak-bapak ceritakan itu sebetulnya muara akhirnya adalah karena ketidak jelasan kedua masalah tersebut dalam aplikasinya. Saya
ingin nanti diberikan gambaran, apa pandangan Bapak-bapak dalam kontek yang ada sekarang ini dan bagaimana apabila Bapak-bapak nanti terpilih terhadap ruh tersebut yang harus diaplikasikan secara real di masyarakat dalam hal ini dikonsep penyiaran. Dan yang kedua, beberapa hal yang berhubungan dengan daerah perbatasan, hampir semua berbicara tentang kelemahan kita. Di dalam penyiaran di daerah perbatasan. Saya ingin mendapatkan gambaran dari Bapak-bapak sekalian. Bagaimana kondisi-kondisi yang real sekarang ini dan bagaimana aplikasi yang diharapkan pada saat nanti apabila Bapak terpilih secara konsiten untuk kita dapat merebut kondisi yang kita rasakan sekarang ini bahwa hampir dibeberapa perbatasan lebih banyak hal-hal yang berhubungan dengan berita dari luar Pak, negara lain. Itu dari saya, mungkin ada teman lain yang masih. Terima kasih KETUA RAPAT : Baik terima kasih, masih ada waktu, satu menit lagi barangkali mau dipakai oleh. F-PKS (DRS., MAHFUZ SIDIK, M.Si) : Baik, terima kasih. Saya cicil saja nanti yang tidak kebagian disesi kedua. Untuk Pak Arief. Pak Arief saya salut bahwa secara terbuka anda menyampaikan bekerja di trans7. Tapi saya tidak melihat ada komitmen tertulis yang anda sampaikan bahwa kalau anda terpilih anda memang siap mundur dari lembaga penyiaran. Saya mau dengar itu. Yang kedua, saya mengikuti bahwa anda produser redaksiana kalau tidak salah di trans7 ya? Saya pernah program tersebut dan ternyata salah satu episodenya kalau tidak salah juragan jengkol kalau tidak salah ya? yang anda sebutkan ini karya jurnalistik. Secara subjektif saya melihat ini banyak bertabrakan dengan prinsip jurnalistik dan kritik SPS. Nah bagaimana anda sebagai produser redaksiana di trans7 sekaligus anda ingin menyampaikan sisi tentang KPI, bicara tentang penegakan SPS bisa menjelaskan hal ini. Itu Pak Ketua, yang lain nanti akan menyusul. KETUA RAPAT : Baik, terima kasih Kami lanjutkan barangkali ke PPP. F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA,S.PI., MS.) : Terima kasih Pimpinan. Tadi Saudara Agus Sudibyo menyampaikan paparan tentang Pilkada. Saya ingin bertanya, jika ada sebuah lembaga penyiaran yang nyata-nyata dia menjadi tempat iklan seorang calon Presiden, wakil Presiden ataupun calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Apa tindakan jika Saudara menjadi dan dimana rujukan Undang-Undang yang akan Saudara lakukan sebagai anggota atau ketua KPI pusat ini.
Yang kedua Saudara menyebut dalam ini makalah yang Saudara sampaikan ada rekomendasi dari PB NU. Saya ingin bertanya, apa perbedaan antara jamiah dengan jamaah NU. Yang kedua Saudara Ade Bujaerimin, saya lihat Saudara sudah menyampaikan visi yang bagus tapi saya ingin bertanya. Apakah ada televisi lokal yang menjadi kepanjangan tangan TV nasional di daerah. Selanjutnya Saudara Afrianto Korga, S1 nya jurusan apa. Kemudian sebagai guru ngaji. Apakah Saudara merasa bahwa tayangan di lembaga penyiaran ngaji itu sudah terakomodasi. Apakah lebih baik ngaji ataukah ceramah agama. Selanjutnya Saudara. KETUA RAPAT : Satu menit lagi. F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA,S.PI., MS.) : Adi Kuswardono, Saudara orang tegal. Saya ingin bertanya. Apakah orang tegal itu mudah untuk merubah sikap, ketika tayangan televisi menjuruskan kepada suatu pilihan tertentu. Yang terakhir kepada Saudara Agung Priyo. Jika televisi lokal didenda. Saya ingin bertanya berapa maksimal hukuman badan dan uang dendanya jika itu diatur melalui Peraturan daerah. Terima kasih Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh KETUA RAPAT : Terima kasih Pak Syaifullah Tamliha. Selanjutnya yang saya hormati dari fraksi Nasdem itu tadi menyampaikan karena ada acara partai yang tidak bisa ditinggalkan maka seluruhnya tidak bisa hadir. Dan beliau-beliau minta dilewati dahulu, insha Allah nanti pada sesi yang kedua dapat hadir. Sehingga kami lanjutkan ke fraksi Hanura. F-HANURA (MOHAMAD ARIEF SUDITOMO, SH., MA.,) : Terima kasih Pimpinan Kepada para calon kandidat yang saya hormati, Sebagian tadi waktu saya melihat CV nya sudah ada yang sangat familiar dengan isu-isu di Komisi I dan sudah terpapar baik dengan kegiatan-kegiatan Pemilu baik sebagai anggota KPU maupun sebagai LSM terkait dengan pemilihan umum dan juga saya juga sekarang ingin menyatakan kepada Bapak-bapak sekalian bahwa Bapak-bapak sekalian apabila nanti terpilih adalah penentu dari wajah penyiaran Indonesia.
Pertanyaan dari saya, mudah-mudahan dapat dijawab dengan baik dan saya minta agar dapat dirumuskan dengan jelas mengenai sikap dan pada Bapak tentang pertanyaan-pertanyaan saya. Hanya ada empat, tiga saja. Pertanyaan mengenai komitmen dari bangsa ini untuk memiliki keseimbangan baru dalam memiliki pola konsumsi media aksesnya di TV. Karena TV swasta dan TV publik saat ini memiliki ketimpangan yang sangat-sangat buruk. Dominasi TV swasta itu sangat kuat dalam market share maupun audience share. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak-bapak sekalian adalah apa yang akan Bapak-bapak lakukan untuk menyeimbangkan market share dengan audience share antara TV swasta dengan lembaga penyiaran publik dalam hal ini TVRI. Lalu apa yang akan Bapak-bapak lakukan sebagai komisioner KPI, untuk melakukan revitalisasi terhadap lembaga penyiaran publik. Bagi saya sangat penting lembaga penyiaran publik yang besar. Karena ini merupakan wajah bangsa dan banyak sekali elemen-elemen bangsa ini ada dibalik misi dan keberadaan dari lembaga penyiaran publik. Dan saya ingin melihat komitmen dari Bapak-bapak sekalian terhadap apa yang dilakukan terhadap penyiaran publik yakni TVRI. Yang kedua tentang radio. Kalau kita melihat ekspend radio atau ardek ... makin lama makin menciut dan industrinya juga makin lama kalau kita lihat makin terkucilkan Pak. Dan kalau kita lihat LPP pun, LPP radio itu berjuang. RRI karena sekarang kita bisa lihat itu berjuang untuk bisa tetap relevant. Yang menjadi pertanyaan saya adalah disaat kita mendapatkan situasi radio yang kurang baik wajahnya. Bahkan ada banyak sekali fenoma-fenoma radio yang kualitas siaran yang illegal. Lalu menganggu iklim usaha dari industri radio, bahkan siaran-siaran radio illegal tersebut bahkan di Jawa Barat tempat pemilihan saya itu, memberikan atau menimbulkan potensi konflik horisontal, apalagi saat Pilkada. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak-bapak adalah apa yang dilakukan, apa yang akan Bapak-bapak lakukan untuk memperbaiki mengenai situasi ini dan bisa memberikan iklim berusaha buat radio yang lebih baik daripada hari ini. Yang terakhir saya hanya menyampaikan saja tentang pesan politik di media. Kalau kita gunakan, tadi Bapak-bapak dari KPU ya? kalau kita gunakan elemen atau ketentuan normatif yang ada di KPU itu dimasa normal, di masa tidak pada pemilihan umum. Kadang-kadang kita merasa bahwa pesan politik itu terlalu marak dan itu bisa saja lolos kalau memang normatif nya tidak bisa mencakup itu semua. Yang ingin saya tanyakan apa yang Bapak akan sikapi tentang pesan-pesan politik yang berada di TV dan radio disaat situasi normal. Lalu apa yang ada dibenak. KETUA RAPAT : Waktu habis. F-HANURA (MOHAMAD ARIEF SUDITOMO, SH., MA.,) : Iya, satu detik lagi. Terobosan regulasi apa yang ada dibenak Bapak dan Ibu mengenai pesanpesan politik disaat situasi normal seperti saat ini. Terima kasih KETUA RAPAT :
Baik terima kasih, Para calon komisioner KPI yang saya hormati dan saya banggakan, Saya kira tadi sudah ada 9 penanya dari 10 fraksi. Nasdem tidak bisa hadir, kemudian saya urut pertama PDI Perjuangan adalah Ibu Evita, kedua dari Golkar Pak Agun, kemudian dari Gerindra Pak Elnino, kemudian dari Demokrat Pak Djoko, dari PAN Pak Alimin, dari PKB Ibu Ida, dari PKS Pak Adang, dari PPP Pak Syaifullah Tamliha, kemudian dari Hanura Pak Arief Suditomo. Kami ingin nanti Bapak dan Ibu memberikan penjelasan masing-masing 10 menit. Kemudian pertanyaan itu atau mungkin penjelasan atau statment yang ingin disampaikan. Kemudian dengan menyebutkan barangkali masing-masing jawaban itu untuk siapa. Atau mungkin barangkali dengan dua penanya yang sama, silakan untuk fraksi ini dan fraksi ini. Kami mulai dari sebelah kiri, mungkin dari Pak Ade. Kami beri waktu satu menit, ya untuk menyiapkan dulu lah, dari pada nanti yah, saya ulangi lagi penanya pertama dari fraksi PDI Perjuangan, kedua dari Golkar, ketiga dari Gerindra, keempat dari Demokrat, kelima dari PAN, keenam dari PKB, tujuh dari PKS, kemudian delapan dari PPP, kemudian kesembilan dari fraksi Hanura. Kami mulai 10 menit dari sebelah kiri, kami persilakan Pak Ade. CALON ANGGOTA KPI PUSAT (ADE BUJAERIMIN) : Terima kasih Bapak-bapak yang terhormat. Dari PDIP dikatakan tadi tahun politik ini tahun politik dan dikatakan juga ada media yang berkecimpung dalam yang punya media tapi terlibat juga dalam dunia politik. Tidak ada aturan dalam Undang-Undang perseroan terbatas, dan juga Undang-Undang penyiaran dan juga di Peraturan Pemerintah yang menyatakan tentang kepemilikan media itu harus orang-orang tertentu. Maka tidak ada aturan, siapapun boleh, baik itu pengusaha ataupun politikus ataupun masyarakat itu punya kewenangan untuk memiliki media. Harus kita atur dalam kontennya, siarannya, dalam iklan atau juga penyampaian pesan-pesannya. Ini juga tadi di tanyakan oleh partai Hanura. Maka ini perlu juga ada persamaan pandangan antara KPI, KPU dan juga dewan pers terkait pengaturan iklan politik yang pada saat posisi normal ataupun juga posisi tidak normal. Artinya, perlu ada Peraturan yang melibatkan KPU dan juga dewan pers tentang Peraturan tersebut. Karena saat ini di KPI itu hanya mengatur pada saat, itu di KPI dan juga di KPU hanya mengatur pada saat masa kampanye dan juga masa tenang. Maka perlu ada penguatan menurut saya. Kemudian, siaran lokal dan TV jaringan kalau di Banten itu lokal itu sudah maksimal dan sudah bagus dan yang berjaringan juga penyampaian sepuluh konten lokalnya sudah jalan dengan baik dan semuanya itu melakukan 10% lokal. Kemudian, terkait dengan pandangan kedepan masalah rasi. Tujuan dari Undang-Undang penyiaran itu sudah tertuang bahwa memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat mandiri demokratis adil dan sejahtera. Sehingga pandangan-pandangan terkait LGBT ataupun juga pandangan-pandangan terkait rasi ini sudah tertuang dalam Undang-Undang. Maka integritasi nasional lah ini yang akan kita kedepankan. Kita tidak melihat minoritas tapi bagaimana caranya integrasi
nasional ini bisa dijalankan. Kemudian terbinanya watak dan jati diri bangsa ini dapat muncul. Kemudian dari Gerindra tadi, kekurangan diri saya mungkin dalam kelemahan berkomunikasi atau juga ada kelemahan dari diri saya dalam membaca. Jadi kekurangan saya malas dalam membaca. Kalau lima nama yang harus disebutkan, ini mohon maaf teman-teman. Prof. Obi ini saya kira, kemudian Pak Rahmat yang inkomben, saya kira itu layak, Pak Ubay Dilah, kemudian juga Ibu Dewi juga layak sebagai dari perempuan. Kemudian Ibu Ratna Juwita itu assisten KPI yang berkesinambung KPI itu. Kemudian kalau Undang-Undang penyiaran jelas seperti yang saya paparkan tadi ini harus ada revisi karena dalam Undang-Undang penyiaran mengatur masalah digitalisasi. Sehingga masih ada konflik atau masih ada ketidak terimaan dari berbagai macam asosiasi dari satu asosiasi terkait digital. Maka dikatakan juga dalam makalah saya tadi harus ada keterkaitan stake holder dalam pembuatan revisi Undang-Undang tersebut. Kemudian prestasi di KPID Banten. Selama saya di KPID Banten kami itu membentuk yang namanya forum lembaga penyiaran. Yang sebelumnya lembaga penyiaran itu bersaing masing-masing, itu mereka mencari iklan sendiri, bekerja sendiri dan lain sebagainya. Sehingga ada persaingan yang kami lihat, maka kami membentuk forum yang namanya forum lembaga penyiaran. Yaitu FORLEP, dengan adanya forum lembaga penyiaran disitu ada televisi, ada televisi swasta, ada radio komunitas, ada PRSNI, ada ASRI disitu bergabung. Sehingga ketika ada pembagian kue iklan disitu dari Pemerintah dapat dishare dan kebagian semuanya. Itu prestasi yang menurut saya kami lakukan di KPID Banten. Kekurangannya kami masih lemah karena kami masih mengurus masalah internal. Ada ketidak sinergian antara komisioner dengan sekretariat. Maka mudahmudahan ketika saya terpilih nanti jadi KPI pusat. Yang akan kita benahi adalah hubungan antara KPI dengan KPID, antara KPID dengan sekretariatnya dan Pemerintah daerah. Ini mungkin yang saya akan benahi kedepan. Kemudian komitmen saya sudah saya sampaikan tadi dan saya yakin dan percaya, insha Allah saya akan memegang teguh tiga komitmen yang saya katakan tadi. Menjaga independensi, kemudian bekerja penuh waktu dan pengabdian terhadap bangsa dan negara. Kemudian masalah perlindungan terhadap anak. Tujuan dengan adanya Undang-Undang penyiaran ini adalah untuk melindungi anak dan remaja. Dan ini juga diperkuat dalam P3SPS. Maka kita juga membuat bahwa literasi media ini, saya katakan tadi sangat penting. Ini untuk menjaga atau membentengi agar masyarakat kita atau juga anak remaja, Ibu dan anak paham tentang bahanya dari TV. Karena di dalam literasi media, itu nanti akan disampaikan mana tayangan yang baik dan mana tayangan yang buruk. Ini saat ini literasi media itu sudah bagus, tinggal ada penguatan yang saya katakan diawal. Itu dengan pola nya lebih kuat, itu lebih mudah dan murah, yaitu dengan menggunakan media sosial. Mungkin bisa saja dengan cara kita tiap pagi kita mentwit atau membuat di sosial media, dampingi anak anda saat menonton televisi, atau kita twit tiap pagi atau tiap hari terhadap masyarakat Indonesia, jadilah pemirsa yang cedas dan kritis. Sampaikan aduan kepada KPI atau KPID ketika menemukan siaran yang tidak sehat, tidak layak, tidak maslahat. Kemudian kalau masalah TV atau iklan, masalah LPB radio atau juga iklim persaingan yang lebih baik. Maka kita tadi itu seperti prestasi yang sudah kami buat di Banten yaitu mempersatukan lembaga penyiaran. Ketika kita sudah
mempersatukan media penyiaran maka persaingan-pesaingan antara lembaga penyiaran tidak terlalu bergesekan dan ini bisa lebih selaras dan bisa lebih baik untuk perbaikan bangsa ini. KETUA RAPAT : Pak Ade, satu menit lagi. CALON ANGGOTA KPI PUSAT (ADE BUJAERIMIN) : Baik, maka terobosan-terebosan inilah yang akan kami bawa di KPI kedepan. Yaitu mempersatukan antara lembaga penyiaran agar tidak terlihat tidak gondok-gondokan atau saling bersaing yang tidak sehat dan kemudian KPI saat ini yang digawangi dengan KPI saat ini. Ini saya kira sudah baik. Tinggal ada perbaikan-perbaikan yang terkait dengan kinerja dengan tupoksi masing-masing, yang saat ini masih terlihat adanya ketidak sinergian. Kolektif kolegial ditubuh KPI ini masih belum utuh. Sehingga dipandang butuh penekanan tentang kolektif kolegial. Maka dalam makalah juga saya katakan ini perlu adanya penekanan sanksi tekait KPI kelembagaan KPI ataupun individunya. Maka disini juga dibutuhkan dalam revisi Undang-Undang nanti, adanya dewan kehormatan yang membuat atau menggawangi aturan tersebut. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT : Baik, barangkali dalam cara memberikan jawaban, mungkin ada 9 maka ada 10 menit dibagi 9 maka rata-rata bisa dimanage dengan baik. Kalau kurang nanti pada sesi berikutnya bisa ditambahkan saja. Sehingga penilaian dari rekan-rekan itu dapat optimal. Baik sekarang kami persilakan Kepada Pak Afrianto, ada 10 menit. CALON ANGGOTA KPI PUSAT (AFRIANTO KORGA) : Terima kasih Pimpinan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Pertama terima kasih atas masukan pertanyaannya. Untuk menghemat waktu. Pada pertama ini fraksi PDI Perjuangan. Menyangkut tahun politik, Pilkada dan lain sebagainya. Itu bagi saya pribadi sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Dari awal sampai sekarang saya berada diposisi independen. Dulu saya di komite pemantau penyidik. Saya dari PPK, KPU, yang terakhir di 10 besar KPU provinsi. Dan sekarang di KPI juga independen. Menghadapi persoalan politik, penekanan politik dan sebagainya. Itu adalah yang sering saya alami. Begitu sifatnya ancaman, ataupun juga iming-imingan dan Al-hamdu lillah sampai detik ini dan mudah-mudahan saya masih dapat melewati dengan baik dan dengan kekuatan batin dan juga dengan rahmat dari tuhan yang maha kuasa. Itu jawaban saya yang pertama. Dan menyangkut dengan tekanan dari media. Saya sekarang di KPID Sumatera Barat itu juga yang kami alami, hampir semua KPI di semua daerah
mengalami hal tersebut. Apalagi yang terkait dengan partai politik. Nah ini yang saya tekankan menyangkut pengalaman saya di KPU. Pasca di KPU dia langsung jadi pengurus partai politik. Malah sentral. Ini kekhawatiran kita ini. Kalau di KPI, pasca di KPI jadi petinggi juga di salah satu lembaga penyiaran. Nah di komitmen saya sudah dibikin disana Ibu, bahwasanya saya sudah siap untuk tidak bekerja di lembaga penyiaran, termasuk juga setelah saya di KPI ini, semisalnya nanti. Tiga tahun setelah nya saya tidak akan bersentuhan dengan lembaga penyiaran, khususnya yang owner dan bekerja disana. Ini statmen saya, ini untuk menjaga diri saya dari tekanan atau juga imingimingan, jabatan atau apalah namanya. Karena yang itu tidak akan bisa tiga tahun setelahnya. Dan saya tekan dengan materai 6 ribu dan itu saya pertanggungjawabkan secara hukum dan pada kita disini dan juga pada tuhan yang maha kuasa. Menyangkut KPID, saya paham dan sangat sepakat kalau memang ada regulasi yang menyarankan bahwa KPI harus mundur dulu, anggota KPI atau KPID mundur dulu, saya akan mundur. Namun regulasinya kan sampai saat ini tidak ada, dan semuanya kan sekarang seperti itu. dan kedepannya akan kita dorong, kalau saya di KPI, saya akan dorong nanti Undang-Undang itu mengarah harus mundur. Seperti yang sudah terjadi di KPU, KPI kan belum. Ini yang membuat kita akan mendorong kedepannya. Persoalan TV berjaringan tentunya kita berlakunya di Sumatera Barat sudah menekankan kalau ada TV berjaringan silakan saja, tapi yang penting anda harus menekankan Peraturan Sumatera Barat, tidak bisa asal-asalan. Harus ada kantornya, harus ada ini dan seterusnya, bagaimanapun agar ini bisa jelas pertanggungjawabannya. Kita tidak berurusan dengan yang jaga anten, kita berurusan dengan yang bertanggungjawab terhadap konten yang dihadirkan. Ini yang kita tekankan. Kalau tidak itu kita memberikan rekomendasi dan kita tidak akan berikan uang kepada mereka. Kalaupun melakukan maka kita akan berikan peringatan sampai batas waktu yang ditentukan. Itu buat fraksi PDI Perjuangan dan juga Ibu Evita dan buat Bapak dari fraksi Golkar Pak Agus. Mengikut pandangan bangsa reformasi dan demokrasi ini, tentunya saya menyatakan, saya menyatakan tegas tadi. Bahwa tayangan yang menyangkut pornografi, pornoaksi dan juga LGBT itu dilarang. Persoalan perbedaan rasis itu hak, betul saya sepakat itu hak. Tapi hak kita itu tentu tidak bisa, harus bisa menjaga dan menghargai orang lain. Nah untuk persolan LGBT dan seterusnya itu biasa saja. Tapi kalau sudah disiarkan di media continiue itu sudah menjadi hal yang biasa oleh masyarakat, khususnya anak remaja. Padahal tidak cocok dengan budaya bangsa kita, ini yang kita dudukan, persoalan hati, persoalan biasa saja. Nah ini kalau kita bicara pancasila itu ada aturannya, bicara soal bhineka tunggal ika. Tentu perbedaan itu tidak merusak pada pancasila sebagai dasar itu sendiri. solidaritas diatas bangsa tetap. Saya diajarkan dari kecil, organisasi dan sebagainya untuk menjalin solidaritas dan menghargai solidaritas. Tapi tetap tanpa lari dari kontek bernegara NKRI yang punya tatanan budaya yang sudah kita atur dalam negara dan bangsa kita pancasila. Itu jawaban saya Bapak. Hak kita hargai tapi tanpa mengganggu masyarakat nya lebih dahulu khususnya anak-anak dan remaja. Khususnya Gerindra, Pak Elnino. Untuk kelemahan diri, saya melihat kelemahan itu juga dapat menjadi kelebihan. Dan kelebihan kalau tidak kita atasi akan menjadi kelemahan. Kelemahan yang saya rasakan adalah saya ini adalah orang yang ingin menjadi orang baik. Memberikan kebaikan dan selalu memandang dari sudut-sudut yang baik. Ini yang sering dimanfaatkan. Tapi insha Allah saya ini
tetap teguh pada aturan hukum. Itu yang menjaga saya dari kebaikan saya yang menjadi kelemahan itu. Itu yang saya rasakan selama ini dan mudah-mudahan kedepan kaidah hukumnya yang lebih kokok akan menjaga saya dari itu. Baik dari hukum positif dan hukum agama yang saya anut dan percayai. Persoalan nama-nama, saya percaya semua yang 27 layak. Tapi barangkali ada lima dan untuk teman-teman disini saya mohon maaf. Saya melihat dari pada kombinasi saja, tim yang lebih representatif. Saya melihat ada Mba Ening, ada juga mas Cecep, ada Pak Eliandre, Bung Mafsatar dan mas Rahmat. Saya melihat itu ada kombinasi yang bisa saja lah untuk bersama-sama dengan saya kalau saya terpilih nanti, dan lain sebagainya kalau lengkap sampai dengan sembilan. Menyangkut Undang-Undang ini hirarkis yang menjadi persoalan. Perbandingan lima negara di luar KPI seperti KPI dan Bawaslu yang saya jalani. Itu selalu lemah KPI nya, karena antara KPI dan KPID itu krodinatif. Jadi tidak bisa ... ini yang kita harapkan kedepannya ditekankan. Saya melihat itu selamanya. Jadi kalau ada instruksi atau ada informasi itu bisa saja disampaikan oleh KPID. Tentang prestasi di daerah, kalau KPID Sumatera Barat itu sudah 9 tahun itu, itu saja pengurusnya, komisionernya. Baru tahun 2015 saya yang pertama periode kedua, sebenarnya ada periode keempat, baru kami yang kedua KPI nya. SKPD nya juga baru, kantornya juga baru, semuanya baru. Personalnya juga baru. Jadi tugasnya adalah persoalan kelembagaan yang saya bilang disana dari kantor yang tidak berkantor habis gempa, sekarang sudah berkantor, tenaga pengawas tidak ada, sekarang sudah ada tenaga pengawas, sudah ada infrastruktur dan sudah diadakan semaksimal mungkin dan yang penting disana adalah membangkitkan kesadaran lembaga penyiaran yang illegal dinyatakan illegal untuk memberi ijin dan Al-hamdu lillah sekarang sudah banyak kesadaran untuk membuat ijin, bukan karena takut tapi karena sadar itu penting dan itu akan menggangu tekanan. Khususnya untuk pendapatan daerah dan pendapatan bangsa dari pajak yang mereka bayarkan. Yang terpenting juga komosioner selama dimana-mana itu adalah soal soliditas. Soliditas antara komisioner apalagi dengan sekretariat. Alahamdullilah di Sumatera Barat kita semua tidak ada persoalan dalam hal itu. Anggota saya juga ikut kemarin sampai 47, dan kami tetap beriringan bolak, balik tidak ada persoalan. Termasuk dalam pekerjaan dan lain sebagainya kita saling support saja dan tidak ada masalah didalam. Ini yang akan saya kembangkan dan akan saya bangkitkan kalau di KPI, kalau di komisioner KPI yang mungkin terbaca selama ini kurang ada ketidak solidan dan lain sebagainya. Lanjut pada fraksi Demokrat Pak Djoko dan Bapak-bapak sekalian. Terus terang KPI, iya ini persoalan KPI Sumatera Barat dan untuk di KPI menyangkut KPID Sumatera Barat. Saya melihat untuk komitmen ini Bapak dan Ibu. Saya berkeinginan untuk membawa sesuatu yang lebih baik, menyangkut bagaimana kok belum selesai sudah mau pindah. Saya berakhirnya adalah Januari 2017. Itu yang pertama yang saya sampaikan. Dan ini persoalan regulasi juga yang ingin saya sampaikan kalau memungkin hal itu. Yang berikutnya persoalan juga terhadap bangsa dan negara. Kalau di daerah itu terbatas dengan lingkup yang regional dan tentunya kita ingin lebih besar dari bangsa dan negera itu, kalau itu dipercaya oleh Bapak dan Ibu. Kalau dari fraksi PAN, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau KPI selama ini saya melihat sudah bagus. Tapi ada hal-hal yang perlu kita sempurnakan dan perlu kita perbaiki menyangkut persoalan tata hubungan ini , stersing saya. Tata hubungan antara KPI dengan lembaga lain. Khususnya Komisi I DPR RI, Pemerintah juga
termasuk dengan lembaga sejajar dan juga dengan masyarakat. Kita kuat kan agar KPI ini dikenal, dihargai dan lebih kokoh untuk dapat bergerak. Jadi bukan KPI saja yang keras-keras menegakkan aturan. Tapi dunia penyiaran juga semua ikut bersama-sama mendukung KPI karena mereka menganggap itu semua teman bukan sebagai polisi yang membunyikan peluit kalau ada yang tidak pakai helm. Ini kita inginnya bukan seperti itu, ini kita tahu kalau pakai helm untuk keselematan bukan untuk karena takut oleh aparat keamanan. Ini yang kita harapkan kedepannya. Dari fraksi PKB, KETUA RAPAT : Kurang satu menit ya. CALON ANGGOTA KPI PUSAT (AFRIANTO KORGA) : Perihal anak-anak dan gender, yang pasti adalah selama ini kita stresing nya kesana. Kita ada kelompok pelajar yang peduli terhadap penyiaran. Itu sudah kita bentuk di Sumatera Barat,dan beberapa kota dan kabupaten, Kita akan bawa itu ke nasional, agar ini masuk ke pelajar. Jadi ekstrakurikurel atau apa namanya nanti. Tugas saya di organisasi saya punya Banom dan saya kemakan kesana untuk konsen terhadap literasi media dan anak-anak dari remaja di sekolah dan lain sebagainya. Itu Ibu. Lanjut dari fraksi PKS menyangkut persoalan konten dan apa kepemilikan dan konten. Yang pasti itu adalah stresing itu di KPI dan atau juga KPID. Bagaimana agar kepemilikan itu tidak bertumpu pada satu titik tapi kepada semuanya. Dan juga menyangkut perbatasan untuk sekarang dan pemelihan nanti. penekanan kita adalah persoalan integritas bangsa, integrasi bangsa kita dan NKRI kita. Ini, KETUA RAPAT : Waktunya habis. CALON ANGGOTA KPI PUSAT (AFRIANTO KORGA) : Baik yang lain nanti akan saya sampaikan. Terima kasih KETUA RAPAT : Baik, kami lanjutkan. Pak Agung, 10 menit waktunya. CALON ANGGOTA KPI PUSAT (AGUNG SUPRIYO) : Baik, terima kasih. Untuk Ibu Evita dari PDIP. Tentang tahun politik. Jadi memang kalau dilihat dari rekam sejarahnya sebetulnya KPI sudah melakukan tindakan. Misalnya saat quick count waktu pilpres. Jadi TV A dan TV B ini berbeda. Padahal quick count
kemudian menimbulkan potensi konflik sosial. Nah KPI dalam rekam sejarah saya, cukup tiga hari quick count cukup tiga hari, quick count penyiaran. Setelah itu kemudian diserahkan kepada KPU. Nah saya kira memang inovasi seperti ini dibutuhkan oleh KPI, untuk kemudian menciptakan situasi yang adil dan kemudian tidak menimbulkan konflik sosial. Itu yang pertama. Yang kemudian, jelas KPI harus kerjasama dengan... misalnya kemudian dalam. KETUA KOMISI I DPR RI : Maaf mas mikrofon nya di, kita tidak kedengaran disini. CALON ANGGOTA KPI PUSAT (AGUNG SUPRIYO) : Harus berimbang, misalnya dalam waktu tayang frekuensi, materi, nara sumber dan durasi. Jadi memang ini hal yang sangat urgent kalau misalnya dalam situasi politik atau Pemilu. Nah pertanyaannya bagaimana dengan situasi normal, seperti yang dikatakan oleh Pak Arief tadi dari fraksi Hanura. Saya punya gagasan, kalau konten lokal saja 10% harus masuk, kalau siaran politik ini harus 1%. Misalnya banyak sekali para awak media ini yang di grey area. Misalnya peresmian kantor tertentu yang diresmikan oleh pemilik media dan dibelakangnya ada back drop gambar-gambar atau bendera dari partai politik tersebut. Nah ini sebetulnya grey area. Nah saya ingin tetapkan bahwa tindakan seperti itu kalau pun ada cukup 1% dari total 24 jam. Sehingga tidak sering kemudian pemilik media menggunakan media untuk mengkampanyekan dirinya dalam situasi normal. Jadi seperti itu, jadi 1% dalam 24 jam, lebih dia kena sanksi. Ibu Evita, saya dosen ilmu politik.Mungkin saya satu-satunya yang berlatar belakang ilmu politik dalam sebagai calon Anggota komisioner. Kemudian untuk Pak Agun Gunanjar tentang rasis. Ya saya juga cukup khawatir Pak untuk rasis. Jadi bukan hanya rasis tapi permodalistis dalam bentuk yang lain seperti agama. Sebetulnya memang ini bertentangan dengan nilai-nilai pancasila. Itu melarang kita bertindak rasis. Yang kedua, KPI dalam regulasinya juga sudah membuat PPP dan SPS. Standar program siaran dan pendoman penyiaran. Nah di PPP dan SPS ini, ini mengakomodasi pelarangan siaran yang bersifat rasis tersebut. Jadi saya akomodasi kalau sikap saya memang prihatin dan itu mengarah terutama di media sosial. Tapi kalau sudah dilembaga penyiaran saya kira tidak ada. Sejauh ini memang tidak ada hal-hal seperti itu masuk kedalam ranah penyiaran. Kemudian untuk Pak Elnino dari fraksi Gerindra. Kekurangan saya adalah prefeksionis. Jadi ini kemudian ini kelebihan sekaligus kekurangan. Karena ini perfeksionis maka menjadi agak cemas. Harus menyiapkan segala sesuatunya menjadi lebih sempurna. Padahal tidak ada di dunia ini yang sempurna. Nah ini memang problem bagi saya. Yang kedua, lima mana yang cocok. Yang pertama Oksatar Sinaga. Beliau professor dan karena saya juga dosen, jadi saya berpartner dengan seorang akademis juga cocok. Yang berikutnya Ibu Dewi Setyarini, ini mengakomodiasi unsur perempuan. Kemudian Nuning atau Mayong, ini mewakili berbagai unsur profesi. Yang ketiga, apakah Undang-Undang ini harus dirubah. Ya jelas ini harus dirubah. Tadi saya katakan mengenai sanksi administratif. Regulasi yang sekarang
hanya mengatakan sanksi administratif, tidak ada sanksi denda. Oleh karena itu harus ada regulasi untuk membuat sanksi denda. Yang kedua, masalah digital. Masalah digital media ini belum diakomodasi oleh Undang-Undang penyiaran. Undang-Undang penyiaran yang sekarang berdiri atas dasar prinsip-prinsip penyiaran yang analog bukan yang digital. Sehingga memang sudah saatnya untuk direvisi. Saya host tidak tetap di TVRI. Host tidak tetap setiap acara titik temu, tiap jumat malam sabtu. Tapi kemarin saya tidak siaran karena host tidak tetap. Menurut saya tayangan TVRI sebagai lembaga publik. Maka dia memang harus bersaing dengan lembaga penyiaran swasta. Hanya memang ini dua hal yang sangat berbeda. Lembaga penyiaran swasta itu mengandalkan dari iklan pemasukan, sementara lembaga penyiaran publik dari APBN. Sehingga memang tidak terjadi perebutan per iklan. Sekarang pertanyaannya adalah kenapa TVRI kalah bersaing atau kalah ditonton oleh masyarakat luas dibanding dengan lembaga penyiaran swasta. Kalau memang kita berpatokan pada rating, kalah. Titik temu saya pada 0,6%, 0,2%, 0,9% misalnya rating. Tapi kalau kita telaah lebih lanjut lembaga yang melakukan rating. Itu ternyata hanya di 10 kota besar. Di provinsi, dia tidak mejangkau pedesaan. Mungkin karena kita masyarakat kota apalagi kota Jakarta, melihat bahwa kalah TVRI dibandingkan dengan lembaga penyiaran swasta. Tapi kalau kita mungkin ke daerah terpencil, dimana lembaga penyiaran swasta tidak masuk, mungkin orang akan lebih melihat TVRI. Karena memang hanya satu-satunya TV yang ada disana. Kepada Pak Djoko dari Demokrat. Ya saya membuat visi misi didalam makalah sebanyak 30 halaman. Ya mungkin Bapak Ibu bisa melihat. Saya kira itu visi yang realistis ya, tinggal memang kerjasama dengan Komisi I DPR RI untuk mengubah Undang-Undang. Tanpa ada revisi regulasi KPI agak sulit terutama untuk menciptakan penyiaran yang berkualitas. Untuk fraksi PAN. Ya terkait dengan regulasi tadi sudah saya sebutkan harus ada regulasi. Terkait dengan dana. KPI memang saat ini kalau saya lihat dananya cukup kecil, padahal tugasnya cukup berat. Apalagi kalau dikaitkan dengan pertahana nasional. Tadi sebagai contoh ritelari media mengikuti BKKBN dalam program KB. BKKBN itu 2 tiliun dananya. Sekitar 2 triliun dan punya tugas yang sama pula. Yaitu menciptakan ketahanan nasional. KPI juga ketahanan nasional tapi memperoleh dana yang sedikit di APBN. Nah ini tentu saja butuh komitmen dari Komisi I untuk menaikkan anggaran. Yang kedua tadi saya memberikan solusi tadi tentang BHPF. Biaya hak penggunaan frekuensi. Pemasukan setahun untuk BHPF 40 miliar. Sementara pemasukan income untuk lembaga penyiaran itu 100 triliun Pak per tahun, mungkin bersih 60 triliun rupiah. Oleh karena itu kita menaikkan BHPF yang sebagian mungkin bisa digunakan untuk dana KPI. Yang kedua KPI juga, bisa memungut kalau diperbolehkan retribusi 3% dari setiap iklan yang masuk ke lembaga penyiaran. Tentu kita selektif. Lembaga penyiaran mana mungkin radio tidak tapi televisi ini bisa masuk kedalam sumber perolehan alternatif buat KPI. Sehingga tidak tergantung dengan APBN. Apalagi kemudian anggaran kita sangat terbatas. Yang berikut untuk FPKB. PKB ini, KETUA RAPAT : Satu menit lagi Pak.
CALON ANGGOTA KPI PUSAT (AGUNG SUPRIYO) : Ya memang prihatin terhadap tayangan anak-anak dan kalau kita kaitkan dengan literasi media. Saya melihat sekali lagi dengan program KB. Program KB subjeknya yaitu perempuan. Kenapa perempuan. Karena perempuan ada dalam rumah tangga. Nah kalau kita mengilustrasi media dengan fokus pada perempuan, struktural dan masif. Saya kira kemudian hal-hal ini kemudian bisa ditanggulangi. Kemudian untuk dari PKS tentang pemeliharaan daerah perbatasan. Kalau kita berharap dari lembaga penyiaran swasta itu tidak mustahil. Karena tidak ada untungnya. Penduduknya sedikit, daerah minus, misalnya sehingga kalau kita masang iklan tidak ada yang mau. Ini tugas dari lembaga penyiaran publik. Jadi bagaimana kemudian lembaga penyiaran publik membuat infrastruktur yang bagus di daerah perbatasan, sehingga kemudian masyarakat punya alternatif tontonan. Selain TV di luar negeri. Oleh karena itu kita harus bekerjsama dengan TVRI dan RRI untuk kemudian menciptakan siaran di daerah perbatasan. Kedua mendirikan radio komunitas. Ini yang sangat penting. KETUA RAPAT : Waktunya habis. CALON ANGGOTA KPI PUSAT (AGUNG SUPRIYO) : Baik, terima kasih. Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh KETUA RAPAT : Baik, kami lanjutkan Pak Agus. Kembali lagi ada beberapa yang belum terjawab. Sehingga mohon nanti bisa terbagi habis waktunya. Terima kasih CALON ANGGOTA KPI PUSAT (AGUS SUDIBYO): Terima kasih Pak Hasan, Bapak dan Ibu sekalian, Pertama saya ingin menjawab, dari Ibu Evita. Pertama kalau kita berbicara tentang pembicaran televisi. Itu kita bicara tentang bertemunya Undang-Undang penyiaran dengan Undang-Undang pers Ibu. Karena Undang-Undang pers juga mengatur penyiaran itu. Jadi masalahnya saya lihat itu adalah ini ranahnya KPI sekaligus ranahnya dewan pers. Jadi pengalaman saya di dewan pers dulu. Jadi kalau ada pengaduan ke KPI kemudian televisi itu berlindung ke dewan pers. Kalau ada pengaduan dari dewan pers kemudian berlindung ke KPI. Jadi menurut saya memang perlu ada segela dirumuskan MOU KPI dewan pers. Tentang bagaimana menyelesaikan sengketa-sengketa di televisi dan radio. Jadi menurut saya sudah
ada sebenarnya bibit kesana dan perlu ada dirumuskan dengan detail termasuk bagaimana menyelesaikan sengketa-sengketa yang muncul. Yang kedua, Ibu Evita. Saya mau mengklarifikasi. Saya sekarang ini tidak sedang bekerja di televisi mana pun Ibu. Jadi kalau Ibu masuk ke ATVSI, saya juga tidak masuk di ATVSI.Mungkin yang Ibu maksud ATVSI itu ATVI, Akademi Televisi Indonesia. Jadi kalau sekarang saya memang menjadi dosen di Akademi Televisi Indonesia. Jadi memang konfuse Ibu, antara ATVSI dengan ATVI itu kan hanya beda S saja itu. Memang sering salah itu. Nah ATVI, Akademi Televisi Indonesia itu sebuah lembaga otonom dibawah yayasan indosiar, terus terang Ibu. Jadi hubungan antara ATVI dengan Indosiar itu seperti hubungan antara Kompas Gramedia group dengan Universitas Media Nusantara. Seperti itu. Jadi tidak ada hubungan yang struktural, ini hubungan yang ini otonom, begitu. Nah saya diminta membantu disana. Karena ATVI ini akan dijadikan sekolah tinggi dan akan menjadi pilot project pendidikan televisi Ibu. Jadi kami mengajar audiomen, auditingmen, kameramen, tentang bagaimana etika penyiaran dan seterusnya. Jadi ini menjadi pilot project kopertis tiga sekarang, tentang pendidikan S1 terapan dibidang penyiaran. Nah saya membantu mendesign kurikulum disana. Yang berikutnya tentu kalau saya menjadi anggota KPI. Saya akan mundur dari ATVI ini sebagai dosen. Yang berikutnya apa kekuarang saya. Saya belum memahami betul dimensi-dimensi bisnis ekonomi dari dunia penyiaran ini. Gitu ya? Saya sedang strugell untuk belajar betul dimensi-dimensi bisnis ekonomi dari penyiaran ini. Apalagi sekarang seperti yang tadi saya bilang. Kedepan, dunia penyiaran atau media penyiaran itu terintegrasi betul dengan new media. Aspekaspek teknologi dan bisnis ekonomi nya ini adalah suatu arena baru yang saya harus pelajari betul itu. Siapakah lima anggota KPI, waduh ini persoalan berat untuk saya dan karena ada lima orang disini yang semuanya teman-teman baik saya. Tentu saya akan mengatakan 4 orang yang dikiri dan kanan saya ini juga layak untuk menjadi anggota KPI. Tetapi saya juga menyebut mas Mayong, mas Juliandre, mas Rahmat juga layak. Kemudian Saudara Ignasius, Setyawan ini juga layak, karena mewakili masyarakat sipil. Dan mungkin dari perempuan mungkin Ibu Mathilda atau Ibu Nurhasanan. Nah mas Elnino, mas Elnino ke toilet ya? saya tidak pernah menulis yang mengatakan bahwa konglomerasi media itu bukan masalah. Jadi saya ikut merumuskan Undang-Undang penyiaran yang disahkan tahun 2002, dan sikap saya tetap sama konglomerasi media itu harus dibatasi dan diatur. Itu prinsipnya seperti itu dan tidak berubah sampai sekarang. Bahwa independensi media adalah saya mengatakan bahwa dalam diskursus jurnalisme terakhir itu gagasan dalam independensi media itu lebih banyak dibahas dibanding dengan netralitas media itu. Bukan berarti netralitas itu tidak penting tapi saya hanya mengatakan bahwa banyak dibahas karena itu adalah bagaimana indenpendensi media. Dalam arti bahwa media mungkin mendukung satu calon politik tapi dia independen. Tidak dibayari, tidak disponsor dan sebagainya. Jadi itu prinsip indenpenden. Tapi netralitas itu menurut saya lebih penting diwujudkan sejauh itu penting. Selanjutnya bagaimana menjadi jembatan antara masyarakat sipil dan industri penyiaran. Nah saya melihatnya begini Pak. Jadi kritik-kritik dari masyarakat sipil itu sebenarnya sebagaian besar itu bermanfaat besar untuk industri penyiaran. Tapi karena tidak ada komunikasi itu kemudian tidak terakomodasi. Sementara disisi lain, itu saya kira industri penyiaran itu juga sebenarnya sudah memberikan
kontribusi yang banyak buat katakanlah di Indonesia demokrasi yang macammacam sehingga harus diberi apresiasi disitu. Nah saya kira menjembatani ini, dua pihak ini penting. Nah kritik-kritik yang konsumtif itu kemudian bisa diakomodasi oleh industri tapi juga sebaliknya apriari, apriari yang muncul industri juga bisa diklasifikasi langsung oleh industri terhadap masyarakat sipil. Nah kemudian sekali lagi Pak saya tidak sedang bekerja di industri televisi manapun Pak. Saya hanya dosen saja. Nah kemudian dari Ibu Fauziah, Ida Fauziah. Saya setuju sekali Ibu dengan gender maind streaming, pemberdayaan perlindungan anak itu harus menjadi konsen. Nah karena tadi saya juga menyarankan dalam literasi media itu dimasukkan kurikulum pendidikan nasional diajarkan sekolah-sekolah, tidak sekedar diseminar-seminar. Nah kemudian juga perlu ada semacam klinik atau etika kursus penyiaran untuk para pengisi acara televisi, presenter, artis, narasumber yang barangkali mereka perlu diajari bagaimana gender dan seterusnya. Selanjutnya saya setuju Pak dengan keberagaman isi, keberagaman kepemilikan itu harus tercermin betul dalam praktek penyiaran di Indonesia. Sudah ada di Undang-Undang tapi dalam plementasinya memang masih banyak anomali. Dari calon Presiden, kepala daerah, bagaimana rujukan Undang-Undang. Nah ini masalahnya itu tadi, memang ini arahnya Undang-Undang penyiaran sekaligus Undang-Undang pers ya? jadi memang perlu ada satu gerak antara dewan pers dengan KPI tentunya ini harus gerak cepat. Karena kalau ada pelanggaran jurnalistik terkait dengan Pemilu dan macam-macam, harus segera diatasi agar ada efeknya segera. Nah kemudian apa bedanya jamiah dan jamaah NU. Ini pertanyaan yang penting sekali yang harus saya jawab. Karena saya didukung oleh PB NU. Sejauh yang saya pahami, jamaah adalah suatau wadah bagi umat tertentu bagi Islam katakanlah dimana dicirikan ada posisi seorang imam atau ulama dan posisi jamaah atau masa pengikut disana. Untuk sementara kalau Jamiah itu adalah pengertian institusionalisasi dari jamaah, terkait dengan perkumpulan, fungsi perhimpunan. Kalau NU itu disebut sebagai Jamiah Diniyah yang berhaluan ahlul sunah dan jamaah. Sejauh itu yang saya pahami. Kemudian dari mas Arief, saya sepakat mas bahwa fungsi TVRI dan RRI ataupun lembaga baru nanti sebagai lembaga penyiaran publik nanti perlu direvitalisasi gitu ya? nah menurut saya mas Arief, masalah yang utama adalah bagaimana kita membantu TVRI terutama itu untuk mengurai konflik-konflik internal yang muncul yang itu sebenarnya lama tapi sampai sekarang tampaknya belum selesai. Jadi beban politik-politik masa lalu yang harus dibantu diatasi. Dan yang kedua, TVRI dan RRI itu masih identik dengan televisi Pemerintah, aparat Pemerintah. Jadi saya lihat siapapun pemerintahannya karena merasa memberikan dana kepada TVRI, kemudian merasa punya privilage untuk menggunakan TVRI untuk tujuan-tujuan Pemerintah tertentu. Saya kira ada miss disini antara pengertian TVRI sebagai televisi publik dengan televisi Pemerintah. Atau pengertiannya karena TVRI menggunakan APBN, itu dianggap sebagai televisi Pemerintah. Padahal APBN itu sebenarnya dana publik bukan dana Pemerintah. KETUA RAPAT : Waktunya habis Pak. CALON ANGGOTA KPI PUSAT (AGUS SUDIBYO):
Bukan satu menit lagi Pak. Baik, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih KETUA RAPAT : Baik, sekarang saya persilakan Pak Arief. Satu menit sebelum ini akan kami persilakan lagi dari belakang. CALON ANGGOTA KPI PUSAT (ARIEF KUSWARDONO) : Terima kasih Pimpinan. Sekarang saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengklarifikasi menjawab sekaligus ingin memberikan pandangan. Saya ingin urutkan dari pertanyaan yang paling banyak baru kemudian ke pertanyaan yang paling khusus. Kira-kira begitu. Mohon ijin Pimpinan. Yang pertama soal independensi, ini ada pertanyaan dari Ibu Evita dari Pak Mahfudz Siddik kemudian Pak Elnino dan Pak Djoko Udjianto dari fraksi PAN. Jadi kalau boleh saya jawab Bapak dan Ibu yang terhormat. Saya memang bekerja di industri penyiaran tapi saya ada disini bukan di endors oleh industri penyiaran, atau di endors disini oleh trans corp. Saya ada disini karena diendors oleh masyarakat. Sama seperti sebagian calon komisioner yang ada disini. Jadi yang mengendors saya adalah organisasi, kalau boleh saya sebut adalah organisasi aktifis pers mahasiswa yang kegiatan yang banyak atau kegiatan yang sering saya lakukan ketika saya masih kuliah dulu. Jadi teman-teman ini sudah tersebar dimana-mana membuat forum dan kemudian mengendor saya. Mereka tidak punya media, mereka tidak bekerja dimedia dan mereka semua sekarang tersebar diberbagai alih profesi tapi mereka ingin ada kontribusi penyiaran dan mereka perduli terhadap penyiaran dan mereka kemudian meminta saya untuk maju untuk mengikuti seleksi KPI. Dan saya menerima amanah dan mandat ini dan kemudian saya terima itu sebagai kepercayaan. Begitu kira-kira Pak Mahfudz. Kemudian dari Pak Djoko mungkin agak spesifik. Bagaimana belajar dari bekerja dan mengawasi. Yaitu menurut saya adalah tantangan Pak. Sejauh ini saya mencoba untuk bekerja secara profesional. Jadi ketika saya bekerja menurut saya profesional. Bisa saya buktikan dengan program yang selama ini baik, bahkan mungkin saya akan berikan kesempatan kepada Pak Mahfudz Siddik tapi agak waktu khusus. Dan ketika saya, saya mencoba bertindak profesional. Kemudian, pertanyaan yang kedua yang agak banyak juga masukan, meminta masukan untuk Undang-Undang penyiaran. Ada dua juga dari Pak Elnino, kemudian dari fraksi PAN, kemudian dari Pak Adang dan segala macam ada Pak Arief Suditomo untuk Undang-Undang penyiaran. Banyak sekali Pak, kalau ditanya apa pandangan tentang Undang-Undang penyiaran sekarang ini dan apa kelemahannya dan bagaimana kira-kira apa yang ada dimasukan RUU penyiaran yang harus masuk supaya bisa disempurnakan. Saya akan mencotohkan karena memang sangat banyak. Tapi saya akan coba berkomentar atau menjawab yang saya tahu. Di Undang-Undang penyiaran 32 tahun 2002 misalnya yang saya tahu ya Pak posisi sanksi Pak. Disitu ada sanksi administrasi dan sanksi pidana. Tapi kita tahu disitu sanksi pidana tidak diatur secara jelas. Maaf ini bukan pendapat saya Pak. Ini penelitian dari PPHN dan pendapat Prof., Dr., Barda Nawawi, SH. Dari fakultas
hukum Undip. Jadi beliau meng mau saya kutip ya Pak. Beliau melihat UndangUndang penyiaran tidak membuat secara lengkap karena itu bersifat legspesialis antara hukum materialnya dari hukum acaranya. Sebagai gambaran UndangUndang pidana kita atau KUHP kita belum memiliki aturan bagaimana gambar itu punya alat bukti atau nilai pembuktian. Itu tidak ada. Jadi ini contoh saja Pak. Kemudian apa masukan yang penting juga tentang posisi KPI Pak, kedepan ini penyiaran makin banyak. Kedepan saya usul KPI itu hanya untuk mengawasi dan meningkatkan penyiaran saja Pak. Kalau untuk ijin biar yang menangani Kominfo. Karena mereka punya kapasitas yang lebih baik dari KPI yang masa kerjanya terbatas, perangkatnya juga terbatas itu Pak. Kemudian tentang Pak Adang saya singgung sekarang Pak tentang diversity and ownership. Betul Pak. Kalau menurut saya kedepan pun ketika digitalisasi itu harus dijamin Pak diversity and ownership. Sekarang ini semua sudah ada Pak, tidak boleh dari hulu ke hilir memiliki media apa namanya media massa yang berbeda beda kemudian dalam satu wilayah tidak boleh memiliki ijin penyiaran. Menurut saya masalahnya adalah pada penerapan atau penegakkan aturannya Pak. Kemudian tentang tahun politik dan media politik ini dari Ibu Evita dan kemudian dari Pak Arief dan kemudian dari Pak Syifull dan segala macam. Saya melihat kita mulai dari Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang di tahun 2002 ya Pak ya? jadi kalau saya lihat kita hanya lihat dari sekarang. Kita baru memiliki tiga kali pengalaman Pemilu Pak, 2004 pasca Undang-Undang 32 ya Pak. 2004, 2009, dan 2014. Nah kita harapkan tiga pengalaman ini mampu mendorong kita menerapkan industri penyiaran menjadi media yang netral, media yang kontruksi dalam mendukung demokrasi Pak. Seharusnya. Memang ada di Amerika seperti fairness dokrin begitu Pak. Jadi ketika ada satu statment dari lawan, itu ada satu statment dari lawan yang lain. Dari pengalaman saya menghandel program politik Pak, segala macam memang slot durasi jenis dan sebagainya kadang-kadang tidak cukup Pak. Makanya kemudian dalam isi saya mengusulkan misalnya ketika ada debat calon Presiden. Debat calon Presiden itu masalahnya ternyata rumit sekali. Ada anggapan yang bahwa yang bersangkutan tidak netral karena hal-hal tertentu. Misalnya volumenya diturunkan. Jadi ketika ada disiarkan Presiden A pasangan kampanye volumenya bagus, yang ini volumenya turun. Makanya saya usul agar ada equal tehnical standar. Ini mungkin kita bisa diskusi dan kita bisa sepakati saja antara KPI dengan KPU, kemudian dengan partai politik seperti apa. Apakah harus pasang power meter, ataukah harus pasang audio meter atau seperti apa? Menyangkut iklan politik, memang saya setuju dengan mas Arief batasannya belum jelas terus iklan dari lembaga politik diluar masa kampanye. Dan menurut saya itulah KPI untuk memperjelas hal itu. Menurut saya ya mas ya, jadi nanti kalau ada komisi yang baru terpilih itu mungkin menjadi bagian atau PR pertama yang harus diselesaikan. Karena kedepan justru sudah mulai musim-musim politi. Kirakira itu. Kemudian dari Pak tentang Pak Elnino, apa kekurangan saya. Kalau kekurangan saya yang saya rasakan saya kurang sabaran Pak. Kira-kira begitu. Jujur saya kurang sabaran. Jadi kadang-kadang apa namanya mungkin bisa kelihatan Pak. Kemudian kalau lima nama yang diusulkan saya menekankan pada integritas. Kemudian pada kompetensi dan kemudian pada continuity. Saya mengusulkan lima orang itu adalah mas Rahmat sebagai KPI pertama. Meskipun dengan kritiknya. Kemudian Ratna Djuwita sebagai unsur dari staf KPI yang lama, kemudian otomatis
saya sendiri Pak. Karena apa? bukan karena apa, karena saya mendapatkan mandat dari teman-teman bahwa saya menjaga amanah itu. Kemudian Pak Mulyo dari KPID Jawa Tengah dari unsur KPID, kemudian Pak Hasri Stefano. Itu saya tahu back ground beliau adalah salah satu komisioner di komisi pelayanan publik. Jadi kita harapkan agar kemampuan KPI dalam pelayanan publik menjadi lebih baik. Kemudian ini juga untuk mas Arife Suditomo tentang revitalisasi untuk TV publik kemudian penyiaran TVRI dan lain sebagainya. Jadi saya punya pandangan tentang TVRI. Saya merasa bahwa TVRI itu luar biasa bagus sekali. Kalau kita lihat siapa stasiun televisi yang bisa paralel live studio lebih dari dua atau tiga studio cuma TVRI mas. Iya tapi kalau yang rutin itu ya hanya TVRI. Jadi artinya kalau untuk informasi, untuk news itu TVRI terdepan. Memang jujur kualitas gambarnya masih rendah, kreatifitasnya masih kurang, menurut saya itu yang harus diperbaiki dari TVRI. Kalau TVRI bisa kreatif, kualitasnya bisa lebih baik, saya yakin insya Allah perhatian dari mas, akan bertambah. Sebagi contoh saya belum lama ini melihat satu riset Nelson. Ternyata ceramah keagamaan itu yang berganti ganti penceramah itu rating nya, KETUA RAPAT : Satu menit lagi Pak Arief. CALON ANGGOTA KPI PUSAT (ARIEF KUSWARDONO) : Iya terima kasih Pak. Saya yakin TVRI mampu menjadi lebih baik, hanya tinggal apa namanya effort dari kita. Berikutnya dari Pak Syaifull apakah orang Tegal mudah berubah. Kalau dari politik Pak, karena tayangan orang Tegal terbukti sulit berubah. Jadi pilihannya hanya itu itu saja Pak. Jadi saya tahu persis karena yang menang hanya itu itu saja Pak. Meskipun partainya datang dan pergi. Kira-kira begitu Pak. Tapi memang yang generasi baru, apa namanya lebih punya pilihan baru. Saya pikir, eh sebentar dari Ibu Ida Fauziah dan Pak Agun Gunanjar. Menurut saya,saya setuju dengan Pak Agun Pak. Jadi stasiun televisi harus konsen terhadap puralitas, menghargai hak apa namanya warga masyarakat yang berbeda beda dan mengembangkan toleransi bersama Pak. Saya setuju. Jadi bisa atau tidak memang tergantung kualitas. KETUA RAPAT : Waktu habis Pak. CALON ANGGOTA KPI PUSAT (ARIEF KUSWARDONO) : Kemudian untuk Ibu Ida Fauziah. Saya setuju Ibu karena anak dan wanita adalah kelompok yang harus kita. Jadi proteksinya harus dari dalam dari awal, dari awal ketika program itu dirancang. Jadi kemampuan seorang pemangku program untuk melindungi perempuan dan melindungi anak-anak itu harus ada dulu baru kita KPI dari luar mengawasinya Ibu. Mungkin itu dulu. KETUA RAPAT :
Ya terima kasih. Memang Bapak tidak sabaran dan tidak mau mendengar suara dari sini juga. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Sesi yang kedua, kita akan teruskan tanya jawab. Tapi barangkali kalau kami lihat beberapa fraksi tadi belum dijawab. Kita putar sekarang mulai dari fraksi Hanura, kemudian ke Nasdem, Nasdem mungkin kita tambah satu menit ya, karena disini hadir dua orang, bisa dua menit dua menit lah. Nah kami mulai dari fraksi Hanura. Kami persilakan Pak Arief Suditomo. Nah yang pertama fraksi Hanura dulu ya Bapak-bapak nanti menjawabnya secara urutan. Kami persilakan. F-HANURA (MOHAMAD ARIEF SUDITOMO, SH., MA.) : Terima kasih Pimpinan. Melihat 10 menit ternyata tidak bisa di-manage dengan baik oleh lima-lima nya. Ada pertanyaan-pertanyaan saya tentang revitalisasi LPP, peran dari Bapak dan Ibu sekalian untuk menyikapi bagaimana iklim pangsa radio yang sekarang compang camping. Lalu bagaimana menyikapi pesan politik yang sekarang marak dimasa non Pemilu dan itu tidak bisa dijawab dengan baik oleh Bapak-bapak yang ada didepan kami . Maka saya akan mengulangi lagi apa yang akan menjadi komitmen Bapak-bapak tentang LPP, bagaimana revitalisasinya, bagaimana komitmen Bapak-bapak tentang nasib industri radio dan peradioan di Indonesia saat ini. lalu juga bagaimana menghadapi pesan politik yang marak pada saat Pemilu dan bagaimana terobosan ditengah-tengah Bapak-bapak sekalian. Saya ingin mendapatkan jawaban mengenai hal itu dan mudah-mudahan waktu yang tersisa pada Bapak dan Ibu sekalian dapat dimanfaatkan dengan baik. Saya persilakan. KETUA RAPAT : Cukup, kami lanjutkan ke fraksi Nasdem. Kami persilakan prof atau mungkin Pak Supiadin. F-NASDEM (Prof. Dr. BACHTIAR ALY, MA) : Terima kasih Pak Ketua. Anggota yang terhormat, para kandidat yang sedang diuji, Saya ingin bertanya secara umum saja. Mengapa anda semua itu begitu ingin menjadi anggota KPI. Kenapa? Apakah ada satu panggilan suci atau apa? dan bagaimana anda semua yang ada disini yakin bahwa anda semua akan dipilih. Itu hal yang penting yang ingin saya tahu dan yang ketiga bagaimana caranya untuk bisa mengatur isi siaran itu sehingga masyarakat Indonesia tidak terpicu untuk menjadi agresif. Berita-berita kekerasan di media itu, itu langsung atau tidak langsung memicu anak-anak muda kita meniru dan kemudian membuat kejahatan dengan cara mengatur itu.
Ini kan sudah menjadi sesuatu hal yang sangat serius sekarang, sehingga media itu tidak memberikan suatu pendidikan dalam pengertian tidak harus pendidikan dalam akademis. Tetapi tidak memberikan ketenangan batin, tidak memberikan kalau istilah Presiden itu tidak memberikan harapan. Nah bagaimana menurut anda itu kita kemasi itu isi siaran. Terima kasih KETUA RAPAT : Pak Supiadin. F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA) : Terima kasih Pimpinan. Yang pertama kepada Pak Agung Supriyo, ada ya? saya hanya bertanya judulnya ini menggelitik. Menciptakan KPI yang lebih tenggrinas. Setahu saya kalau tenggrinas itu fisik ini. Nah ini bagaimana organisasi yang tenggrinas itu. Itu yang pertama. Yang kedua secara menyeluruh, saya ingin tanya. Kita tahu TVRI itu kan dari pembiyaannya kan lemah tidak boleh pasang iklan sehingga seperti ini. Kira-kira pemikirannya itu bagaimana ini? Supaya TVRI itu bisa lebih bagus kedepan tanpa harus pasang iklan tapi dia bisa lebih bagus. Mungkin anda pernah mencari study banding ke negara-negara lain, misalnya ke Eropa. Ada di Eropa tidak perlu saya sebutkan. Ada di Eropa yang media itu media televisinya tidak pernah pasang iklan tetapi luar biasa. Darimana sumbernya tidak perlu saya sebutkan. Silakan coba. Yang terakhir melihat KPI yang sekarang, apa yang anda lihat, dimana titiktitik lemahnya. Kemudian ada hal apa yang positif yang sudah dicapai dari KPI dilihat dari tugas pokok dan komisinya. Terima kasih KETUA RAPAT : Terima kasih dari Pak Supiadin. Kami persilakan ke fraksi PPP. F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.PI., MS.) : Terima kasih Pimpinan Saya hanya menyarankan saja bahwa kalau sudah terpilih, sebaiknya mengatur waktu itu baik sekali. Dari lima orang yang tampil disini hanya dua yang bisa menjawab dalam waktu yang sudah ditentukan atas pertanyaan semua fraksi. Tiga orang yang sebelah sana sama sekali tidak memberikan secara tuntas jawaban sehingga menurut saya tidak bisa mengatur waktu yang baik. Jika Saudara terpilih saya harap Saudara bisa mengatur waktu yang lebih baik. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT : Terima kasih, dilanjutkan ke fraksi PKS.
F-PKS (DRS. MAHFUZ SIDDIK, M.Si) : Terima kasih Saya ada dua pertanyaan yang saya minta dijawab langsung dari lima anggota ini yang setuju dengan pertanyaan saya angkat tangan. Yang pertama siapa diantara anda yang berniat dan memang sangat ingin untuk nanti kalau nanti terpilih memilih dibidang isi siaran. Satu orang? Oke tiga orang? Ini mohon dicatat. Karena menurut saya koor utama dari KPI itu adalah bidang siaran. Yang kedua, siapa diantara anda yang kalau nanti terpilih bersedia bekerja penuh waktu. Lima lima nya tolong dicatat ini, terima kasih. Yang ketiga, Pak Agung saya lihat papper anda luar biasa komperhensip dan kelihatannya banyak isu-isu itu yang tersambung dengan diskusi yang sangat panjang di Komisi I. Jadi kelihatannya menurut saya anda well inform dengan ini. Tetapi banyak ide-ide yang anda sampaikan termasuk di program kerja KPI itu beyond regulation, melampaui kewenangan KPI yang ada dalam regulasi dalam Undang-Undang. Nah bagaimana anda menjelaskan hal ini, apakah anda akan menambah kewenangan KPI atau bagaimana? ya nanti anda bisa lihat di usulan program kerja itu. Termasuk Pak Sudibyo juga saya lihat yang ada ide-ide nya yang melampaui kewenangan KPI. Nah apakah anda ingin mengubah Undang-Undang nya dulu baru bekerja di KPI lalu kemudian atau ide nya seperti apa. Misalnya anda akan mendesign kebijakan TV internet. Ini kan bukan tupoksi atau kewenangan dari KPI. Anda akan meretifilasi LPP TVRI dan RRI. Ini kan bukan tupoksi nya dari KPI. Nah ini tolong dijelaskan. Yang ketiga Pak Afrianto ya? saya salut, anda mengatakan KPI harus dipimpin oleh orang yang kuat. Saya dapat masukan dari Komisi I termasuk dari Sumatera Barat bahwa anda dinilai kurang kuat. Nah bagaimana anda dapat menjelaskan ini. Yang kemudian yang berikut Pak Arief belum sempat menjelaskan soal redaksiana. Saya ada copy program nya karena saya sebetulnya ingin mengecek betul. Karena bagi saya kalau anda di KPI, anda adalah orang pertama yang berkomitmen dengan PPP SPS. Nah kalau anda memproduksi satu siaran di televisi, yang itu diindikasi atau dinilai melanggar PPP SPS. Nah bagaimana anda dapat menegakkan PPP SPS. Untuk Pak Ade, sementara saya belum punya pertanyaan karena saya agak ngeri dengan kang TB ini dengan Banten nya ini. Terima kasih KETUA RAPAT : Terima kasih Kami lanjutkan ke fraksi PKB. F-PKB (HM. SYAIFUL BAHRI ANSHORI, MP) : Terima kasih Saya Syaiful Bahri Anshori dari PKB. Pimpinan dan calon KPI yang saya hormati,
Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama kita tahu bahwa semua komisoner itu punya dewan pengawas Pak. KPK ada. Apakah KPI ini perlu ada dewan pengawas, dewan kehormatan atau apa namanya. Nah kalau memang perlu kira-kira bentuk kelembagaannya bagaimana, apakah permanen atau ad hock atau bagaimana. Yang kedua, tadi hampir semua mengatakan bahwa perlu adanya penguatan kelembagaan. Kalau kelembagaan otomatis perlu manajeman kuat, SDM belum memadai. Saya lihat bahwa di KPI ini kan dananya itu kecil. Bagaimana untuk memperkuat kelembagan ini menurut Bapak-bapak sekalian. Kalau dananya tidak cukup, apa kira-kira yang dilakukan untuk melakukan ini. Karena memperkuat kelembagaan menjadi sangat penting bagi KPI sebagai lembaga yang independen. Terima kasih Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh KETUA RAPAT : Cukup masih ada kurang tetapi kalau mau. Oh silakan. Ini sebentar. Ini dari fraksi barat kan? ................... Golkar Pak. KETUA RAPAT : Nanti kita urut dulu. Jadi selesai dari fraksi PKB kita ke PAN dulu ya, kami persilakan dari fraksi PAN. Silakan Pak. F-PAN (DAENG MUHAMMAD) : Terima kasih Pimpinan Mungkin tidak banyak yang saya tanyakan kepada kandidat calon anggota KPI. Ada beberapa hal sebetulnya. Saya sebetulnya berpikir konkrit saja. Pertama adalah apa langkah konkrit Saudara ketika Saudara menjadi anggota KPI, berkaitan dengan bagaimana lembaga KPI itu mampu disegani oleh lembaga penyiaran dikita. Yang kedua, langkah konkrit apa juga yang anda bisa lakukan ketika lembaga penyiaran mampu menjaga dan bertanggungjawab terhadap segala tontonan yang diberikan lebih-lebih terhadap menjaga kebudayaan kita yang ada di Indonesia, terkait dengan pancasila, bhinke tunggal ika, NKRI dan Undang-Undang dasar 1945. Kenapa seperti itu? karena kebanyakan pola penyiaran yang ada, penyiaran kita sekarang yang terjadi adalah mereka cenderung akhirnya melakukan proses pergeseran terhadap kebudayaan anak-anak generasi penerus kita. Ini menjadi tanggungjawab kita bersama, langkah konkrit apa yang anda bisa lakukan. Yang ketiga, ada isu yang berkembang di lembaga penyiaran bahwa ada satu beberapa perusahaan yang menswastakan lembaga penyiaran itu memboking frekuensi-frekuensi. Sehingga yang didapatkan negara dari pendapatan penguasaan lembaga penyiaran ini tidak seberapa dibandingkan dengan para pemegang modal
atau kapitalisem yang menguasai lembaga penyiaran. Sehingga muncul persaingan yang tida sehat. Terus KPI kedepan bersikap apa terhadap lembaga penyiaran seperti itu. Itu saja Pimpinan. Terima kasih. KETUA RAPAT : Baik, terima kasih Kami persilakan ke fraksi partai Demokrat. F-PD (MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGA) : Terima kasih Pak. Untuk semuanya saja, kemarin pansel yang menguji anda itu adalah terdiri dari orang-orang hebat. Diantara yang diuji itu adalah integritas, kapasitas Saudara. Pertanyaan saya apakah KPI bisa menjadi lembaga yang kuat sebagaimana harapan kita semua. Kalau kemudian banyak diantara kita itu menjadi atau terindikasi anggota titipan. Bagaimana anda mengatasi ini nantinya anda menjadi anggota KPI yang katanya berintegritas, yang mempunyai kapasitas. Waktu itu Ketua di pansel juga saya tanyakan. Mengukur integritas ini tidak mudah. Karena itu harus dibuktikan oleh kinerja Saudara. Ada indikasi di kita selama ini setiap kali ada seleksi, itu banyak sekali. Apakah lewat partai, apakah lewat orang per orang, itu seperti menitip. Nah menurut Saudara apakah pola-pola seperti ini apakah bisa menjadikan KPI menjadi kuat. Yang kedua, rata-rata dinaskah yang Saudara sampaikan itu menyangkut persoalan LGBT. LGBT itu kan sebenarnya menyangkut soal kejiwaan. Kita sepertinya tidak memberikan mereka ruang, padahal mereka kan juga butuh hidup, dia itu kan warga negara Indonesia. Saya tidak menemukan didalam pembatasan terhadap aktifitas LGBT itu menunjukkan ada jalan keluar bagi mereka. Dia juga sebagai warga negara terlepas dari perilaku yang kita anggap menyimpang dari norma agama. Tapi satu hal mereka adalah warga negara Indonesia. Saya tidak melihat satu naskah pun yang memberikan jalan keluar buat mereka. Yang ketiga, ada satu naskah yang saya agak ingin saya konfirmasi, saya agak bingung melihat. Tertulis di dalam bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragam tentu memiliki karakter yang beragam. Namun sebagai bangsa maka secara kolektif, bangsa Indonesia memiliki karakter yang sama. Pertanyaan yang sama saya, apasih yang sebenarnya menyamakan karakter kita secara nasional. Kalau kita bicara karakter. Karakter itu kan per individu yang terimplementasi melalui perbuatan, ucapan dan tindakan. KETUA RAPAT : Satu menit lagi. F-PD (MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGA) : Apa yang menjadi yang bisa menyebabkan karakter ini secara umum menjadi satu. Apa yang mengikat karakter itu. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih
KETUA RAPAT : Masih ada satu menit lagi. Baik kalau kita ada kita lanjutkan ke fraksi partai Gerindra. Kita persilakan. F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST., MM.,) : Terima kasih Pimpinan Bapak-Bapak, Pak Ade, Pak Afrianto, Pak Agung, mas Agus dan Pak Arief yang saya hormati, Ini kita lagi bikin draft rancangan Undang-Undang penyiaran dan beberapa hal yang menjadi sangat penting dan perdebatan yang menjadi sangat seru dibahas di Komisi I. Saya ingin tanyakan beberapa hal tersebut. Tapi nanti Bapak jawabnya singkat saja, hanya setuju atau tidak setuju. Pertanyaan pertama adalah bahwa mengenai KPI daerah itu kita bikin secara hirarkis di Undang-Undang yang baru nanti, secara hirarkis KPI daerah itu tidak lagi dipilih tapi ditunjuk oleh KPI pusat. Setuju atau tidak. Dua, karena Bapak-bapak tadi bicara soal digitalisasi yang sangat penting dan menjadi dasar dari perubahan Undang-Undang yang sedang kami lakukan, maka pertanyaan kami adalah kalau kita bikin single multy flikser di negeri kita ini setuju atau tidak. Tidak perlu keterangan, setuju atau tidak saja, keterangannya kami sudah tahu alasanya, yang tidak setuju kenapa dan yang setuju kenapa. Bapak sikapnya dipilihan yang mana. Yang ketiga, mengenai proses yang sekarang sedang berlangsung dan akan melibatkan Bapak-bapak ketika Bapak adalah anggota KPI. Yaitu proses perpanjangan 10 stasiun televisi swasta. kalau pernyataan begini, Bapak setuju atau tidak. Kalau diantara 10 televisi ini, harus ada satu yang dihentikan untuk menjadi pembelajaran kita kedepan, Bapak setuju atau tidak, tidak perlu ada alasannya. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT : Baik terima kasih. Selanjutnya dari partai Golkar. Kang Agun silakan. F-PG (DRS., AGUN GUNANDJAR SUDARSA) : Terima kasih Pimpinan, Ada dua. Yang pertama untuk Pak Arief. Kami ingin oh maaf bukan Pak Arief, Pak Agus Sudibyo. Saya ralat Pak Arief. Pak Agus tadi saya ingin menyamakan jawaban Pak atas pertanyaan saya yang pertama. Soal bagaimana kita telah memilih demokrasi sebagai solusi dan dalam pandangan saya kalau bicara demokrasi, ras itu sudah selesai, sara itu sudah selesai. Punya hak dan kesempatan yang sama tanpa melihat latar belakang, suku dan sebagainya. Bapak mengatakan tentang TV itu perlu di Indonesia, meng-Indonesia kan TV. Nah saya pertanyaannya sederhana saja. Apakah yang dimaksud dengan meng-Indonesia kan TV itu. Hanya menampakkan tampilan-tampilan yang sifatnya
itu budaya, seni, tari, dagelan, lawakan, khas Indonesia atau lebih pada pilihan value, nilai tentang TV kita TV Indonesia. Pada fisik atau value nya yang diangkat. Kemudian untuk Pak Agung. Pak Agung saya tertarik, hanya satu-satunya diantara anda berlima berbicara tentang bagaimana mendapatkan keuangan negara dari sisi frekuensi. Saya mengapresiate karena the next peradaban bangsa kedepan walaupun kita kecolongan oleh Amerika dan Cina. Resources sumber daya kedepan itu akan habis didarat dan kita sudah habis, Cina dan Amerika disimpan, digali bumi Indonesia. Berikutnya laut, baru dimulai, Berikutnya udara. Jadi saya juga kedepan sumber pendapatan keuangan negara nanti itu akan mengandalkan potensi ruang terbuka ini akan menjadi pendapatan nasional kita. Bapak menyebut tadi soal frekuensi berikut iklan yang ada diruang-ruang publik. Bagaimana Bapak bisa, saya minta penjelasan lebih jauh tentang yang Bapak katakan tentang potensi pendapatan swasta mencapai sampai 100 triliun per tahun. Ini angka yang membuat saya sangat menjanjikan kalau ini dipaparkan bagaimana tata cara menghitungnya. Terima kasih Ketua. KETUA RAPAT : Baik yang terakhir dari fraksi PDI perjuangan, kami persilakan Ibu Irene. F-PDIP (IRENE YUSIANA ROBA PUTRI, S.SOS., M.COMN&MEDIAST) : Terima kasih Pimpinan Pertanyaan saya bersifat umum untuk semuanya. Jadi ada keluhan yang juga didasari oleh data, bahwa wajah pertelevisian kita saat ini sangat didominasi oleh pemberitaan yang 69% itu berbau Jawa, 49% dari 69% tersebut itu adalah Jakarta. Tentang Jakarta. Tadi disinggung tentang wajah TV kita yang kebhinekaan. Itu bagaimana wujudnya secara detail. Itu sudah dipersentasikan sedikit dan sudah ditanyakan juga oleh senior saya Pak Agun. Yang ingin saya tanyakan, ketika anda menjadi komioner KPI, kira-kira apa yang akan anda lakukan. Tiga langkah pertama yang akan anda lakukan untuk merubah kondisi ini bahwa informasi yang ada itu tidak boleh lagi bersifat Jakarta sentris. Karena saya sebagai orang Maluku Utara, Bang Elnio sebagai orang Gorontalo. Itu merasa diperkosa informasi oleh konten-konten Jakarta. Nah 10 televisi yang bersiaran secara nasional pun pastinya melakukan itu. Tolong saya diberi jawaban yang singkat saja, yang fokus saja pada pertanyaan itu. Terima kasih KETUA RAPAT : Baik, masih ada waktu? cukup? Baik, karena barangkali ini yang terakhir saya ijin bertanya dan kalau tidak dijelaskan saya takut nanti ada translet yang tidak pas terutama yang Ibu-ibu ya?. Yang disampaikan Pak Apriyanto Korga, motto besar dengan membesarkan. Nah ini maksudnya apa, begitu. Baik, saya karena saya dari daerah Majalengka. Saya khawatir keliru dengan mak Erot. Nah itu. Terima kasih dan kami persilakan mulai dari Pak Arief, Pak Agus, Pak Apriyanto dan terakhir Pak Ade, 10 menit. Terima kasih
CALON ANGGOTA KPI PUSAT (ARIEF ADI KUSWARDONO) : Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Pimpinan. Mudah-mudahan Saya bisa menjawab pertanyaan dengan memuaskan. Peratanyaan pertama dari Pak Arief Suditomo tentang komitmen untuk TV publik bagaimana market share dan audiance share terus regulasi penyiaran publik terus terkait dengan radio. Ini kalau ditanya langkah, saya detail belum memahami masalahnya saya belum mengarungi masalah. Hanya kalau saya bisa secara sebagai orang yang punya back ground dibidang pembuatan program. Salah satu yang menyebabkan powership kurang dari TVRI adalah karena memang kreatifitasnya kurang. Jadi memang program-program TVRI itu, program TV memang harus baru, harus selalu segar, membutuhkan kreatifitas dan membutuhkan inovasi. Bukan TVRI sebetulnya tapi semua TV-TV yang lain. Terutama TV lokal itu sangat minim. Jadi kalau saya terpilih jadi anggota KPI saya ingin kemampuan kreatif dari TV-TV lokal dan dari TVRI dapat ditingkatkan supaya animorfnya dapat meningkat. Kira-kira itu mas, insha Allah kalau market share dan audience share itu bagus itu akan ikut dan dia akan ikut. Sepanjang pengetahuan saya kalau sebuah program dirancang dengan baik, dengan cermat, dengan penuh pasion, insha Allah hasilnya akan baik. Kira-kira kalau untuk menyangkut radio memang makin ketinggalan, teknologinya makin apa namanya makin kalau radio frekuensi ya, kalau radio streaming mungkin agak lebih bisa menghibut. Tapi menurut saya radio streaming itu sama jawabannya. Radio streaming atau radio frekuensi kekuarangannya adalah kreatifitas program, kemampuan dia menemukan program yang unik yang kuat yang mampu menarik pendengar sebanyak banyak nya, yang mengikat pendegar itu yang kurang. Semoga saja ini bisa diperbaiki kelemahan ini. Kira-kira itu Terima kasih kalau menurut saya. Kemudian, melihat KPI dari Pak Ferdy, apa titik lemahnya. Menurut saya titik lemah dari KPI itu sepanjang 14 tahun ini kalau saya lihat titik lemahnya ada dimana, dalam peningkatan mutu kualitas program. Kalau mutu kualitas program diperbaiki. Jadi selama ini KPI terlalu fokus pada pengawasan, pada perijinan tapi kurang memperhatikan kualitas mutu siaran. Baik peningkatan kualitas mutu SDM nya maupun teknis kemampuan teknis yang lain. Nah kalau saya melihatnya dari itu dan itu perlu diperbaiki segera. Karena kita tidak bisa menunggu 14 tahun konten lokal, hanya sekitar 2, 3, 4% dari amanat Undang-Undang 10%. Jadi kita harus dorong TV lokal arah kreator lokal untuk membuat layanan televisi sebanyak banyaknya. Kirakira itu Pak. Kemudian dari Pak Bachtiar Aly. Kalau saya sebetulnya Pak, karena saya mendapatkan amanah akan menyelesaikan, berusaha menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Karena saya sudah berjanji sanggup dan saya menerima amanah itu dan saya jalan. Tapi kalau bilang ingin saya agak susah menjawabnya Pak. Tapi itu komitmen saya, kalau memang betul ini teman-teman saya, saya jalan dan kalau saya terpilih maka saya akan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Kirakira itu Pak. Kemudian yang menyangkut yang agresif Pak, memang itu harus diatur karena hasil survey memang membuktikan yang berulang-berulang kekerasan itu
akan masuk dalam ritme yang bawah sadar. Jadi seperti saya sampaikan dalam visi dan misi saya bahwa kekerasan itu masih diperluas Pak, pengertian diperluas. Memang ukuran normanya jelas sekarang. Ada kontak fisik, segala macam dan kemudian yang apa tadi. Tapi kekerasan sekarang kan ada banyak Pak, ada verbal, non verbal, ada fisik, dan sikis. Bahkan tukar peran sekarang Pak, ada anak dengan orang tua didalamnya dan sesama dengan adab yang benar, itu pengertiannya harus diperluas Pak di televisi sehingga bisa mengurangi, apa namanya wajah di layar kaca. Kita Pak Bachtiar Aly. Kemudian untuk Pak Salim Mengga. Insha Allah Pak kalau saya terpilih jadi anggota KPI saya akan bekerja dengan sebaik-baiknya sehingga integritas KPI bisa meningkat, KPI bisa kuat dan dipercaya oleh masyarakat. Dan kemudian untuk LGBT Pak. Saya paham apa namanya yang Bapak sampaikan. Tapi seperti yang disampaikan tadi dalam visi dan misi saya bahwa LGBT itu perlu konsep HAM yang saya tahu dia termasuk ... right jadi bukan non... right. Jadi hak yang memang dapat dikesampingkan, dengan alasan yang masuk akal dan benar. Nah itu ada dalam konsepsi HAM Pak. Sementara yang ada dalam layar kita. Kita harus memproteksi anak-anak, memproteksi keluarga kita, itu makanya ini. Jadi ditempat lain mereka boleh berekspresi tapi kalau untuk ditelevisi untuk dilayar itu tidak bisa. Kira-kira itu Pak. Kemudian dari Pak Mahfuz Siddik soal redaksiana Pak. Jadi saya memang pemangku program itu, tapi kasus itu, item itu bukan saya yang membuat Pak Mahfuz. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah begini Pak Mahfuz. Ini adalah program genere, program baru yang memang saya buat yang belum ada contohnya. Jadi memang belum ada contohnya. Jadi bagaimana membuat news itu menjadi menarik. Nah makanya dimasukkan lah unsur drama, unsur komedi segala macam yang diramu maka jadilah redaksiana. Secara teknis bagaimana fakta tetap menjadi fakta tetapi tetap menghibur, faktanya tidak goyang. Nah itu yang memang membuat sedikit pernah ada perbedaan antara kami dengan KPI dalam kasus juragan jengkol. Kalau menurut KPI ada hal yang karena itu menyangkut ada cinta segita begitu seharusnya tidak terlalu diekspos terbuka. Tapi kita sudah klarifikasi ke KPI dan KPI bisa memahami, kita menganggap masukan itu sebagai masukan yang baik dan kita terus mengexercise terus mengexercise demi program ini. Dan Al-hamdu lillah sampai sekarang sekitar 500 episode dengan rating yang bagus, makanya saya bilang kalau program direncanakan dan dirancang dengan baik share dan sebagainya akan ... kira-kira begitu Pak. Kemudian dari PKB apakah perlu badan pengawas. Perlu Pak, saya setuju perlu. Bentuknya macam-macam, bisa semacam dewan etik dan segala macam. Tapi sekarang yang sering dibicarakan adalah dewan etik. Jadi itu untuk mengawasi kami secara internal supaya kami bisa bekerja dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Nah penguatan kelembagaan dananya kecil, ya jadi mungkin kreatifitas apa namanya kemampuan manage dihadapkan pada tantangan semacam ini Pak. Kalau menurut saya, jadi pasti ada cara, pasti ada caranya, meskipun dananya kecil kita bisa bertindak seoptimal mungkin. Kira-kira itu. Kemudian Pak Elnino setuju atau tidak. Ini agak susah-susah, apakah KPID setuju. Secara hirarkis nya saya setuju tapi kalau diangkat susah Pak. Jadi ya saya setuju saja Pak. Kemudian kalau multi plakster tunggal saya tidak setuju Pak. Karena akan menjadi monopoli itu Pak. Nah bahwa apakah diantara dihentikan,
KETUA RAPAT : Satu menit lagi. CALON ANGGOTA KPI PUSAT (ARIEF ADI KUSWARDONO) : Ya, dihentikan kalau menurut saya kalau memang aturannya begitu memang secara ... silakan saja tidak apa-apa. kemudian yang terakhir dari PDIP wajah pertelevisian 60 Jawa. Ini lah perlunya kita punya konten lokal yang baik. Jadi kemampuan televisi lokal, kemampuan untuk membuat program yang baik yang bisa disaling tukarkan. Kalau itu tidak ada maka informasi dari Jakarta akan tetap mendominasi. Kira-kira begitu mba, karena TV lokal tidak punya moment untuk membuat program, seluruh waktu durasinya diserahkan kepada TV nasional. Kirakira itu. Terima kasih KETUA RAPAT : Baik, KETUA KOMISI I DPR RI (DRS. MAHFUZ SIDDIK) : Pimpinan Karena ini sesi pendalaman saya boleh 30 detik saja? KETUA RAPAT : Boleh, hanya mohon kepada Bapak-bapak itu saya lihat masih juga ada yang terlewat. Coba usahakan satu menit, satu menit, satu menit. Terima kasih, silakan. KETUA KOMISI I DPR RI (DRS. MAHFUZ SIDDIK) : Ya karena saya punya pertanyaan untuk Saudara Arief tadi, kreatifitas kita setuju. Tapi banyak pelanggaran PPP SPS itu banyak kreatifitas yang terbatas. Nah program yang anda design di Trans7, kalau kita ikuti. Kreatifitas yang dalam hal-hal tertentu itu melampaui PPP SPS. Saya kira ini catatan penting. Karena kalau anda terpilih di KPI. Anda akan berhadapan dengan kreatifitas dari banyak TV yang disitulah letak atau celah dari pelanggaran PPP SPS. Itu jadi catatan penting. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT : Baik, itu jadi catatan kalau nanti Bapak masuk sebagai komisiaris ya? Baik, lanjutkan mungkin Pak Agus. CALON ANGGOTA KPI PUSAT (AGUS SUDIBYO) : Terima kasih Ketua.
Pertama ke Mas Arief. Tadi sudah saya jelaskan hal-hal yang bersifat politis. Tapi saya ingin menambahkan untuk TVRI ini, ini kan sebenarnya problemnya ini, kalau teman-teman TVRI mengatakan dana tahunan kami kurang. Selalu bilang begitu. Sementara untuk menambah dana TVRI itu mungkin banyak pertimbangan karena negara ini mungkin lebih membutuhkan dana untuk yang lain gitu, mungkin ada satu terobosan yang perlu dicoba yang saya ingat ini dilakukan oleh lembaga penyiaran publik di Jerman. Yaitu membuka kemungkinan ada iklan-iklan untuk lembaga penyiaran publik yang merupakan itu pengalihan pajak. Jadi pajak itu bisa dialihkan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang salah satunya untuk beriklan layanan masyarakat dilembaga penyiaran publik. Nah jadi pengalihan pajak untuk kegiatankegiatan sosial yang dalam hal ini adalah iklan layanan masyarakat di lembaga penyiaran publik. Mungkin ini terobosan yang perlu dipertimbangkan untuk mengatasi TVRI yang membutuhkan dana operasional yang cukup besar. Soal iklim bisnis radio ini kalau saya ingat teman-teman di RRI ini, problemnya begini. Jadi di era keterbukaan sekarang ini siapa saja dapat membuat radio. Siapa saja bisa membuat radio yang akhirnya jumlah frekuensi radio ini lebih banyak dari pangsa pasar yang ada. Nah dilema yang saat ini dihadapi oleh RRI yang juga saya tahu sebenarnya yang sehat itu adalah jumlah radio itu tidak terlalu banyak tapi sesuai dengan potensi pasar yang ada, daya dukung masyarakat dan kebutuhan masyarakat ya, dan kita juga harus memberikan ini, porsi untuk komonitas disana, begitu Pak. Nah untuk pesan-pesan politik non Pemilu. Mohon maaf mas Arief, saya belum mempunyai rumusan yang pasti. Tapi satu hal mungkin pesan-pesan politik yang bersifat pendidikan kewarganegaraan, pendidikan pemilihan dan macammacam perlu dihigliht begitu. Jadi pesan polikit boleh tapi pesan politik yang untuk pendidikan masyarakat. Untuk Pak Bachtiar Aly, kenapa saya ingin maju jadi KPI. Saya terlibat dalam Undang-Undang penyiaran tahun 2002, Pak Bachtiar Ali. Setelah itu saya juga meneliti dan menulis tentang isu-isu pers media dan komunikasi dan jadi ini memang dunia yang saya geluti selama ini Pak Bachtiar Aly dan saya mecoba berusaha memberikan kontribusi yang lebih terhadap bidang ini dengan menjadi anggota KPI, gitu. Nah apa titik lemah KPI. Sejauh yang saya catat sebenarnya titik lemah KPI selama ini adalah banyak pengaduan masyarakat yang tapi tidak banyak yang dapat diselesaikan atau proses penyelesaiannya cenderung kurang tegas. Dan ini yang banyak dikeluhkan oleh teman-teman dan mudah-mudahan ini dapat diperbaiki diwaktu yang akan datang. Untuk Pak Mahfuz Siddik, dua hal yang menjadi catatan saya, malampaui wewenang KPI. Saya begini Pak. Jadi KPI perlu membantu membuat peta maping tentang media baru ini, khusus dengan dukungannya dari media penyiaran. Karena lands scape teknologi global sekarang ini dampaknya kemana-mana, ke bisnis media cetak berdampak, industri buku juga berdampak, terhadap media penyiaran juga berdampak. Nah saya kira porsi yang ini menurut saya perlu menjadi perhatian dari KPI sekaligus nanti kalau adendum terhadap regulasi yang ada terkait dengan ini KPI dapat memberikan kontribusi disana. Nah yang berikutnya adalah TVRI RRI sejauh yang saya baca dari UndangUndang yang lama. Sebenarnya TVRI dan RRI menjadi domain dari wewenang KPI. Kemudian dari tentang dewan pengawas atau dewan kehormatan KPI saya setuju ini perlu diadakan dan saya setuju nanti perlu diatur dalam Undang-Undang penyiaran yang baru. Secara kelembagaannya seperti apa, itu.
Kemudian tentang dari ini dari PAN. Saya kira KPI ini perlu menjadi lembaga yang tegas, terbuka, transparan dan akuntable. Misalnya saya membayangkan perlu juga untuk menjaga integritas juga, perlu ada Peraturan-Peraturan internal KPI, SOP internal yang mengatur bagaimana KPI itu harus berurusan dengan industri. Pokoknya kalau ada berurusan dengan industri harus di kantor KPI atau kalau di luar harus berapa orang yang ikut. Bagaimana transparansi dan akuntabilitasnya itu perlu diatur didalam SOP internal KPI. Saya tidak tahu apakah ini sudah ada. Tapi kalau sudah ada ini perlu ditegaskan lagi sebagai bagian dari mekanisme, transparansi atau akuntabilitas dalam KPI sebagai lembaga itu. Kemudian untuk single multi flaksing. Saya juga kurang setuju. Kemudian untuk pepanjangan stasiun televisi swasta ini perlu dilihat kasus per kasus ya mas Elnino. Karena setiap stasiun televisi itu mempunyai problem yang berbeda-beda yang begitu. Kemudian terkait dengan value atau budaya. Saya coba, jadi kalau saya mengartikan budaya itu bukan hanya kesenian tradisional, tapi budaya itu sebenarnya mencakup seluruh daya hidup dan bagaimana masyarakat itu menyelesaikan masalah-masalahnya. Jadi sebenarnya itu bagaimana masyarakatmasyarakat daerah itu menyelesaikan masalah-masalahnya dan bagaimana sebenarnya mereka itu berpolitik juga merupakan bagian dari budaya atau value itu. Jadi adat budaya itu bukan merupakan cara bermasyarakat, cara pakaian dan sebagainya. Jadi keseluruhan ya Pak. Dan menurut saya bagaimana mengIndonesia kan layar televisi itu juga dalam kontek itu. Jadi saya ingat dulu sebenarnya ketika membahas Undang-Undang penyiaran tahun 2002 atau sebelumnya itu, sebenarnya konsepnya itu kan televisi itu kan televisi lokal dan berjaringan. Jadi sebetulnya dalam rangka mewadahi televisi nasional yang sudah ada tapi juga memberikan ruang hidup bagi televisi-televisi lokal dan sekaligus tadi ya lokalitas budaya dalam mengerjakan yang lebih luas, tidak sekedar kesenian. Saya kira ini menjadi konsen kita bersama sebenarnya di Undang-Undang sudah ada, diregulasi sudah diatur tapi sebenarnya perlu never ending strugle untuk itu Pak. Strugleling yang dalam kontek regulasi, pengawasan dan pendidikan publiknya itu terus menerus kita upayakan. Jadi kalau menurut saya itu ya, jadi regulasinya mungkin perlu diperkuat dan pengawasannya akan berperan disana dan agar pengawasan dari KPI itu dapat bedaya guna dan dapat dipertimbangkan proses perpanjangan perijinan dan kita juga tidak perlu melupakan pendidikan ini. Jadi saya tadi membayangkan sekali lagi, saya kira Indonesia itu sudah saat nya literasi media ini perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidkan yang seperti sudah ada di Jepang, di Korea, di Australia dan dilain-lain. Dan juga menurut saya, literasi media ini perlu dilakukan kepada antara user, misalkan iklan, biro iklan. Itu juga perlu mendapatkan perspektif tentang multi kultularisme, kemajemukan dan lain-lain. Dan juga itu tadi. Kalau KPI sekarang punya sekolah untuk para jurnalisme, user, wartawan dan kameramen, saya kira sekolah etika penyiaran yang sama perlu juga untuk para artis yang sering muncul di televisi sehingga mereka juga punya prespektif bagaimana sih kepantasan, kepatutan, etika ketika mereka muncul di televisi. Bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara bertutur kata. Itu sudah inheren di dalam diri mereka dan sehingga mereka juga sudah merupakan bagian dan didik dengan etika penyiaran, penyiaran sebagai institusi sosial, bagaimana kita mengembangkan budaya dan lain-lain. Saya kira itu Pak Ketua. Saya kira sudah saya tanggapi semua. Terima kasih
KETUA RAPAT : Ya, baik, terima kasih. Saya selalu confuse antara komisaris dengan komisioner. Saya persilakan calon komisioner Pak Agung Supriyo. Silakan Pak. CALON ANGGOTA KPI PUSAT (AGUNG SUPRIYO) : Ya terima kasih Pak TB. Yang pertama menjawab kenapa saya memberikan judul KPI yang tenggrinas. Memang tenggrinas itu kelihatan fisik ya. Tapi saya ini menjawab bahwa KPI yang kemarin itu punya kelemahan. Tidak tenggrinas, tidak sigap dan kemudian banyak penyiaran yang tidak berkualitas. Saya membangi ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan integrasi sosial. Pengawasan sudah cukup bagus, tetapi kalau kita melihat penyiaran yang ada sekarang itu tidak berkualitas. Yang kedua integritas budaya, ini pertanyaan mba tadi. Bahwa memang kita ini general sentris, nanti saya akan bahas. Yang ketiga, integrasi teritorial. Ya tidak adanya penyelenggaran penyiaran di daerah perbatasan. Yang keempat yaitu dari dampak itu semua adalah tumbuhnya ekonomi. Nah saya melihat potensi industri kreatif yang semestinya muncul, tidak ada. Karena tidak adanya konsistensi KPI pada saat sekarang atau masa silam atau yang sekarang dalam mengimplementasikan Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 dan turunannya. Yang pertama tadi Jakarta sentris. Iya tentu saja ini bukan budaya Jakarta tapi produksi Jakarta yang bukan saja ini yang dibuat oleh infotaiment tapi juga kepada sewa film, sewa tayangan dari luar. Karena ini lebih murah biayanya dan kemudian disebarkan ke jaringan. Semestinya kalau kita bicara tentang UndangUndang nomor 32 tahun 2002. TV, TV lokal di daerah itu harusnya berafiliasi dengan TV lokal yang ada di Jakarta. Jadi TV lokal yang berjaringan dan ada komitmen ini 10% yang tertulis dalam Undang-Undang untuk disiarkan di TV lokal tentang budaya lokal tersebut. 10% itu kira-kira kalau 24 jam, sekitar 2 sampai 2,5 jam per hari. Nah tapi kalau kita lihat selama ini, para pemilik lembaga lokal dan jaringan. Itu hanya mendirikan stasiun-stasiun lalu kemudian merelay. Itu yang pertama. Yang kedua. Siaran-siaran lokal itu sekalipun ditayangkan tidak 10%, dan ditayangkan pada jam-jam mati, bukan prime time. Subuh, subuh, malam yang tidak ada penontonnya. Nah ini yang terjadi. Padahal di Undang-Undang sangat jelas ini 10% dan yang terakhir meningkat sampai 50%. Nah KPI seharusnya dapat membuat indikator dimana seharusnya TV lokal dan jaringan. Jadi ini membuat indikator dan sekiranya ini mampu dia harus membuat 50%. Nah ini yang saya lihat memang KPI menjadi tidak tenggrinas. Dampaknya luar biasa, infotimen misalnya menayangkan tentang perceraian. Memang dulu perceraian kan sesuatu yang tabu. Sekarang ustad saja bercerai ditayangkan, dan bahkan semua infotiment menanyangkan itu dan kemudian saat ini perceraian sudah merupakan hal yang lazim bagi sebagian masyarakat. Dampaknya kedepan, kalau kita bicara soal demografi kalau terjadi perceraian kehilangan rumus demografi. Ini dampak besar terhadap ketahanan nasional. Oleh karena itu memang sampai saat ini, ya kalau saya lihat KPI harus banyak berbenah dan sampai saat ini insha Allah saya akan berkutat untuk menegakkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2002.
Yang berikutnya mengatur isi siaran agar bangsa Indonesia tidak agresif. Nah ini penting tadi infotaiment perceraian, kemudian tayangan anak. Dulu ada tayangan si Komo, sekarang dihentikan. Saya coba cek, karena produksi sekarang mahal, jadi lebih baik sewa dan kemudian disiarkan dan direlay ke daerah-daerah dan sayangnya yang ditayangkan memang sebagian tidak berkualitas. Sehingga kemudian meninggalkan agretifitas. Saya sebetulnya rindu atau apa ya, obsesi kalau ada produsen yang membuat upin dan ipin seperti yang di Malaysia. Itu ada etnis melayu, etnis Cina, etnis india dan ini dapat menggambarkan keharmonisan suatu bangsa, dan mempererat integritas sosial dan budaya. Nah ini di Indonesia belum ada, alasannya sederhana. Karena mahal biaya produksi. Padahal kalau kita bicara tentang iklan, tentang pemasukan itu 100 triliun Pak. Nah ini ke Pak Agun Ginanjar ini. 100 triliun per tahun. Saya dapat data dari Kominfo dan ini juga sudah saya klarifikasi ketika salah satu pansel ada anggota Kominfo dan dia mengatakan, kotor 100 triliun dan bersihnya 60 triliun pemasukan itu. Kalau TV yang rating pertama katanya kotornya 10 triliun dan bersihnya 6 triliun di pansel. Artinya memang saya melihat tidak ada itikad yang baik, dari media atau produser yang memiliki duit, untuk membuat filmfilm yang berkualitas. Kemudian yang berikutnya adalah selama ini memang para pemilik media tidak memiliki partisipasi publik dalam setiap siarannya. Kalau LSF itu pra tayang, ibaratnya lebaga sensor film. KPI pasca tayang. Nah kadang KPI juga harus terlibat dalam pra tayang sehingga pasca tayangnya berkualitas. Nah salah satu proses pelibatannya sebagaimana saya telah ungkap tadi adalah menggunakan media sosial. Seperti twiter. Sehingga ada partisipasi dari masyarakat untuk itu acara, keterikatan. Saya contoh misalnya acara dialog politik dalam twiter kemudian menentukan tema. Masyarakat menentukan temanya ini, pembicaranya ini. Jadi ada keterlibatan dari masyarakat mengenai hal ini. Nah ini yang saya kira bisa dicontoh dan bisa diadobsi oleh lembaga penyiaran publik seperti TVRI. TVRI harus menggunakan media sosial untuk menjangkau aspirasi publik sehingga ada keterikatan antara penonton dengan apa yang ditonton di televisi. Terutama di TVRI. Saya melihat sebagian lembaga penyiaran swasta sudah melakukan hal ini. TVRI belum. Ya belum semua mungkin ya? jadi saya pegang acara titik temu belum ada, belum ada partisipasi publik. Saya usulkan dengan produser untuk mengkemas pelibatan twiter kemudian coba dikomunikasikan kepada masyarakat sehingga kemudian masyarakat bisa tahu tentang acara siaran yang kita siarkan dan kemudian terlibat secara aktif. Nah ini saya kira salah satu solusi agar kemudian penyiaran menjadi berkualitas. Yang terakhir adalah tentang sertifikat penyiaran. Jadi tenaga kerja yang bekerja di industri penyiaran, itu harus mempunyai sertifikat. KPI harus bekerjasama dengan sejumlah universitas terutama yang ada fakultas komunikasi. Untuk menerbitkan sertifikat tentang pekerjaan di industri penyiaran. Sehingga kemudian orang yang bekerja punya kapasitas atau punya wawasan tentang penyiaran yang berkualitas. Sekarang melampaui kewenangan KPI. Pak Mahfuz Siddik, terima kasih Pak. tentang apresiasi dan kritiknya. Saya kira tadi memang tentang BAPF, saya tulis kita harus bekerjasama dengan Kominfo dan menteri Keuangan. Karena BAPF itu saya melihat itu otoritas dari Kominfo. Tapi biaya sewa yang 40 miliar, biaya hak itu sangat kecil sekali dibanding telekomunikasi. Nah KPI ini harus bekerjasama dengan Kominfo dan Keuangan kalau kita tingkatkan dan kemudian sebagiannya kita
gunakan untuk KPI. Nah ini yang jadi kerjasama dengan lembaga lain agar hal tersebut bisa terlaksana. Saya setuju perlu adanya dewan kehormatan. KPI dana yang kecil, tadi saya sudah sebutkan solusinya yaitu menaikkan BAPF dan kemudian digunakan sebagian untuk dana opersional KPI. Yang berikutnya adalah meminta 3% dari iklan. KETUA RAPAT : Satu menit lagi. CALON ANGGOTA KPI PUSAT (AGUNG SUPRIYO) : Saya yakin KPI bisa menjadi lembaga yang sangat kuat dan setuju KPID dipilih oleh KPI. Kenapa? Agar ada serentak seragam intruksi dari pusat kemudian di ikuti oleh bawah. Tapi saya tidak sepakat kalau multi flaksing dilakukan oleh satu lembaga. Kenyataannya sekarang sudah banyak operator digital akibat tender kemarin. Yang ketiga apakah perlu dicabut ijin penyiaran untuk memberikan pelajaran. Ya saya kira perlu. Tapi saya kira perlu ada indikatornya ketika salah satu televisi swasta misalnya dicabut ijin siarannya. Terima kasih Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh KETUA RAPAT : Baik, terima kasih Selanjutnya silakan Pak Afrianto. 10 menit dan mohon dibagi dengan adil ke. F-NASDEM (Prof. Dr. BACHTIAR ALY, MA) : Sebelum diserahkan supaya dicatat dinotulen pertanyaan saya satupun tidak ada yang dijawab. Baik terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih Kami persilakan Pak Afrianto. CALON ANGGOTA KPI (AFRIANTO KORGA) : Terima kasih Pimpinan Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Mengingat waktu, mungkin saya akan menanggapi dan menjawab apa yang ditanyakan pendalaman tadi. Maaf mungkin ini belum disampaikan di sesi yang pertama Pak Arief. Terakait dengan revitalisasi lembaga penyiaran publik terkhusus
TVRI dan RRI dalam hal ini. Tentu kita melihat bahwasanya kalau dilihat dari faktor kesimbangan tidak mungkin disamakan antara LPP dengan LPS itu pasti. Karena latar belakang beda, pengendalian beda dan stressing juga beda. Nah sekarang bagaimana kita melihat juga LPP ingin bersaing dengan LPS terkait tontonan,rating dan sebagainya. Apalagi mengarah kepada persoalan iklan. Ini yang harus disesuaikan. Moto misalnya TVRI menjaring persatuan dan kesatuan, ini yang harus dikejar. Tresing siaranya harus berbeda dengan yang lain. Sekarang kita melihat beberapa siaran yang ditampilkan oleh TVRI, itu sudah mulai seakan-akan ingin menyaingi LPS. Ini seakan-akan lari. Nah masyarakat disaat akan memilih hal yang sama tentu mereka akan memilih yang lebih berkualitas, baik itu gambar dan lain sebagainya. Nah kalau kita kembali pada dasar TVRI yang pada saat masa lalu . Itu akan tetap bertahan penontonnya ingin kepada fokus pertahanan dan kesatuan ini. Ini yang saya lihat dan penyiaran itu perlu disamping kalau ada upaya penambahan dana dan lain sebagainya. Kalau tidak memang tidak memungkinkan persoalan negara perlu adanya penyederhanaan. Perlu adanya realistis saja dalam pembuatan program dan lain sebagainya. Kalau memang tidak memungkinkan dana kenapa harus dipaksakan harus tampil seperti ini. Yang penting kontennya. Ada masyarakat yang tidak melihat tampilan tapi ada masyarakat yang juga tapi tidak kita ketahui, mereka ingin kontennya baik, baik untuk mereka dan baik juga untuk orang yang menonton. Anak-anak dan remaja yang mereka lindungi, itu yang saya lihat. Nah persoalan radio-radio yang tidak berijin illegal tapi mereka juga industri penyiaran selama ini, untuk kita di Sumatera Barat, saya KPID itu kita sudah awal kita di lantik sekalian ini untuk Pak Mahfuz kepertanyaan beliau, baru saja kita dilantik ketika kita audensi dengan Balmon waktu itu. Kita statment resmi ke media massa dan juga ke masyarakat bahwa kita akan menertibkan radio illegal. Kita kasih peringatan satu bulan untuk memberhentikan ijin dan memberhentikan acara mereka. Tapi bagi mereka yang menjalankan tetap berikan tapi dengan cara-cara yang baik, kita komunikasikan dengan cara-cara yang baik, kita bangun hubungan yang baik agar mereka sadar untuk melakukan pengurusan ijin. Bagi yang ngeyel kita tutup bersama dengan Balmon dan juga aparat Pemerintah. Dan itu bisa Bapak cek dan bisa Bapak konfirmasi ke daerah. Ini kalau dibilang secara kelembagaan lemah, secara pribadi mungkin saya agak ... sedikit, karena saya kecil ya, bukan orang besar. Tapi saya berani bila dalam menegakkan kebenaran. Ini yang saya lihat, kalau ada yang menyatakan tidak kuat tentu ada manusia itu kuat dan lemah. Tapi saya siap dikonfrontir dengan yang bersangkutan lemahnya itu yang mana. Tapi kalau dalam organisasi kelembagaan dalam upaya ini tidak dilakukan selama ini oleh lembaga KPID itu Sumatera Barat, dan kita masih baru. Nah ini persoalannya. Kita masih baru kemarin dan lembaganya kemarin numpang dan sebagainya, ...tidak jelas, tidak memungkin untuk hari ini. Kita terobos dan sebagainya. Tentu tidak mungkin orang sudah lari jauh dan kita baru mulai lari, sama tentu tidak mungkin. Keseimbangan itu harus sama-sama didepan tapi merata sesuai dengan kemampuan dan waktu yang tersedia. Lanjut mungkin kepada pertanyaan dari Pak Arief tadi. Menyangkut soal penertiban tadi, kita tetap juga melakukan edukasi dan advokasi. Kita tidak sematamata menganggap lembaga penyiaran itu harus begini-begini. Tapi kita bantu juga, masalahnya mereka itu apa? masalahnya mereka tidak tahu informasi, selama ini dianggap biasa saja tidak melanggar penerbangan dan sebagainya. Itu yang kita berikan penjelasan dan lain sebagainya. Disaat mereka disegel dan sebagainya, kita bantu proses ijin dan sebagainya. Yang belum EDP, kita EDP. Yang dananya tidak
ada kita bantu. Proses nya yang biasanya sampai 2 bulan, sudah 1 tahun tidak jelas ujung pangkalnya, satu minggu kita rekomendasikan kelayakan kalau mereka layak, kalau tidak bisa kita bantu apa masalahnya, kita panggil diskusikan. Ini persoalan kita saat ini dan Al-hamdu lillah, sekarang sudah banyak dalam proses pengurusan ijin. Yang kemarin sudah kita segel ada yang sudah malah ijin IPP nya sudah keluar. Malah ada yang kasusnya sampai ke pengadilan dan sudah inkrah masuk padahal IPP nya sudah jelas. Ini yang kita kasih apa kita kasih penegasan ini perjuangan ... kepada lembaga penyiaran yang dianggap dalam tanda kutip illegal tapi tetap melakukan upaya-upaya yang baik dengan pendekatan yang baik. Nah persoalan-persoalan politik di lembaga penyiaran hari ini terkait dengan lembaga penyiaran yang kita anggap dalam tanda kutip beraviliasi dengan salah satu partai dan lain sebagainya, itu yang menurut saya mengatakan dalam hal ini boleh-boleh saja tapi tetap dikategorikan kalau itu iklan. Kenapa? Karena regulasi kita belum mengatur hal seperti itu. Apakah akan dimasukkan dalam UndangUndang penyiaran atau Undang-Undang kepemiluan. Itu sekarang tidak diatur. Dalam fase kampanye saja, kalau belum masuk dalam tahap kampanye, itu para caleg para apa itu tetap bikin iklan. Tidak iklan mereka tidak bisa kita apakan, karena itu belum masuk masa kampanye. Apalagi sekarang belum ada hubungan dengan masa Pemilu sama sekali.Mungkin itu saat ini sebagai masukan dan itu nanti akan jadi dorongan dari kita untuk kita rumuskan untuk dimasukkan dalam UndangUndang penyiaran dan dalam Undang-Undang Pemilu atau Undang-Undang politik dan sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, Menyangkut apa yang ditanyakan oleh Bapak dari Nasdem ini, kenapa kita ingin jadi anggota KPI. Karena saya selama ini adalah komisioner sejak dari kecil. Tamat kuliah saya sudah jadi komisioner Pak. Di level kecamatan, desa sampai kabupaten dan lain sebagainya. Artinya kita fokus ini dan dalam arti dalam lembaga independen dalam menegakkan hak orang yang ada dalam independen dalam menegakkan lembaga independen. Ini yang saya maksud. Karena saya fokus dalam konten kita, hanya bisa pada TV lokal atau TV berjaringan yang 10%, rasanya masyarakat kita banyak melihat justru yang TV program nasional. Padahal masa itu banyaknya disana. Makanya saya banyak berkeinginan di KPI pusat bagaimana kita dapat berbuat lebih banyak dalam menjaga, mengawasi konten siaran untuk bangsa dan negara ini. Terus kenapa yakin? Yakin untuk dipilih. Karena saya punya keyakinan, orang kalau punya niat baik artinya nanti akan diberikan jalan yang terbaik oleh yang maha baik. Nah itu yang saya lihat. Selama ini saya disamping fokus independen maka niat baiknya adalah untuk memberikan kebaikan bagi lembaga penyiaran di Indonesia dan juga bagi negara dan bangsa ini. Kenapa saya yakin karena saya berniat baik, saya yakin Bapak-bapak dan Ibu-Ibu juga saya yakin adalah orangorang baik yang tentu ingin memberikan kebaikan bagi lembaga penyiaran, khususnya untuk KPI untuk orang-orang yang baik juga. Nah kalau ada yang seperti itu saya merasa saya layak untuk direkomendasikan kedalamnya. Ini keyakinan saya, dan kalau saya tidak baik, saya mendapat yang tidak baik, tentu saya tidak akan masuk dalam hal tersebut. Bapak dan Ibu yang kami muliakan,
Persoalan pelarangan dan pelanggaran PPP SPS tentunya itu tetap selagi itu melanggar PPP SPS yang disepakati itu ada TPSI dengan KPI dan sebagainya itu harus kita tegaskan, apapun kondisinya. Nah persoalan lembaga penyiaran publik yang tidak beriklan mungkin barangkali aturannya dibolehkan beriklan, disisi lain lembaga penyiaran tidak beriklan, tapi dipasal yang lain boleh beriklan. Ini harus disatukan lagi boleh atau tidak, kalau memang tidak harus berhemat, kalau tidak tentu harus dihemat. Kalau tidak ditambah anggarannya. Kalau memang anggaran tidak ada tentu dihemat. Nah menyangkut KPI yang kemarin tentu punya kelebihan. Dulu yang 200 yang mendaftar sekarang 600 an lebih. Itu menunjukkan KPI kemarin bisa memberikan pengaruh pada kita semua. Tapi tentu ada kelemahan seperti yang disampaikan tadi menyangkut dengan kelembagaan, hubungan yang tidak harmonis diantara internal tentunya dengan lembaga yang lain, dengan eksekutif, dengan legislatif dengan lembaga penyiaran itu harus dibangun dengan lebih baik. Boleh kita menyampaikan kebenaran sepahit apapun tapi dengan cara-cara yang baik. Ini yang saya pahami selama ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Barangkali untuk Bapak Mahfuz juga sudah saya sampaikan tadi sekaligus dengan Pak Arief, dimana saya mungkin lemah. Lemah saya dimana? Saya tidak bisa memenuhi keinginan dari orang yang berkeinginan terhadap sesuatu apakah mendirikan lembaga penyiaran atau konten yang ada ditentukan tapi saya harus mengamini saja, baik itu dari penguasa sekaligus untuk Pak Mahfuz saya tetap berkonsisten tidak bisa. Nah barangkali itu yang menjadi beberapa orang tersinggung marah atau bagaimana, saya tetap mengakomodir atau dengan caracara yang baik, tapi kalau disuruh melanggar aturan KETUA RAPAT : Satu menit lagi Bapak. CALON ANGGOTA KPI (AFRIANTO KORGA) : Baik. Terakhir menyangkut moto barangkali besar dengan membesarkan. Barangkali boleh kepada kita semua karena belum dipatenkan tapi yang saya maksudkan kita menjadi besar di KPI Sumbar, di KPI pusat jadi apapun, jadi Presiden sekalipun jika tidak bisa memberikan kebaikan, tidak bisa membesarkan yang lain itu menjadi mubajir saja. Kita baik tapi tidak bisa memberikan kebaikan itu percuma saja. Kita besar tapi membuat orang kecil, saya pikir sangat zholim baik untuk bangsa dan negara. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Beberapa hal yang mungkin saya ingin sampaikan dari apa yang saya sampaikan tadi, baik dari fraksi PAN, Demokrat dan Gerindra biar bagaimanapun KPI ini harus disegani dan dihormati. Termasuk dalam bloking konten kalau kita tegas dan kalau integritas terjadi prinsip ini terjaga, saya tidak takut kalau seandainya itu akan berhenti terpilih menjadi KPI pusat itu tidak ada persoalan kalau memang ternyata hal tersebut adalah ukuran integritas kita untuk memenuhi apa
yang semestinya tidak terpenuhi, sesuai dengan aturan Peraturan Undang-Undang yang berlaku. Terima kasih KETUA RAPAT : Terima kasih waktunya sudah habis. Terima kasih penjelasannya Pak Apriyanto. Kami persilakan Pak Ade. CALON ANGGOTA KPI (ADE BUJAERIMIN) : Baik terima kasih Untuk masalah iklim usaha yang compang camping saat ini memang iklim usaha yang relatif kurang menguntungkan terhadap radio memang perlu dipupuk dan perlu dibina. Apalagi dalam iklim politik, ketika hajat politik radio ini menjadi kue rebutan bagi lembaga penyiaran dan ini Undang-Undang KPU mengatur tentang iklan politik. Maka langkah yang akan kami ambil, kita akan mendorong kepada KPU ataupun juga Bawaslu untuk berlaku adil pada iklan atau kue yang akan dibagikan pada saat Pemilu nanti. Saat ini juga memang radio terutama RRI ini masih agak kurang. Karena RRI ini mengambil porsi swasta sehingga informasi dan hiburan juga muncul di RRI. Dan ini juga menghakibatkan tentang iklim usaha yang kurang begitu baik. Maka kedepan kita akan mendorong Pemerintah dan juga mendorong kepada yang lain agar dapat membagi iklan terhadap radio, sehingga radio menjadi kuat dan radio dapat didengarkan oleh semuanya. Saya kira itu. Kemudian dari Nasdem kenapa ingin menjadi anggota KPI. Saya saat ini adalah Ketua KPID di Banten. Saya selama 5 tahun kemarin ini memperbaiki isi siaran yang ada di provinsi Banten dan saya mempunyai keyakinan isi siaran di Banten itu sudah sehat, layak dan maslahat. Tetapi karena Banten dan Jakarta ini perbatasan sangat dekat tanpa membuat jaringan saja. TV, TV yang berjaringan di Jakarta sudah dapat ketangkap di Banten. Sehingga saya greget yang luar biasa yang terkait dengan isi siaran. Karena isi siaran ini lah yang dapat merusak moral bangsa. Yang tadinya masyarakat di Banten tatannya sudah bagus dengan siaransiaran lokalnya. Ketika ada TV, TV di Jakarta yang TV TV nasional. Ini merusak kembali tatanan yang sudah kita buat. Bagaimana siaran yang sehat, layak dan maslahat. Sehingga saya punya greget bagaimana KPI pusat untuk merubah isi siaran agar siarannya bermartabat, sehat, layak dan maslahat. Apa yakin untuk terpilih, saya yakin saya akan terpilih. Pertama nasib saya bagus, yang kedua keyakinan saya karena saya representasi perwakilan dari daerah yang dekat dengan Jakarta dan yang mana kami tahu kondisi di daerah, kami tahu kondisi yang ada di nasional. Setidaknya Banten karena dekat maka dengan kedekatan itu, ini bisa menjadikan keyakinan saya bisa mewakili apakah itu daerah nya dan juga kondisi di pusat juga saya lebih tahu mungkin juga dengan daerahdaerah yang lain. Bagaimana cara mengatur isi siaran agar tidak agresif. Ini perlu adanya penegakan aturan dan sanksi yang tepat. Aturan yang disegani, aturan yang konkrit dan ini bisa menjadikan prame atau pemahaman yang sama. Saat ini antara KPI dan KPI daerah dalam pemahaman PPP SPS dalam penegakan aturan ini belum satu penafsiran. Maka perlu adanya penafsiran yang sama, dengan adanya penafsiran yang sama maka akan terbentuklah siaran yang sehat, layak dan maslahat.
Kemudian TVRI, TVRI itu beriklan karena LPPL itu punya dua keuntungan. Yang pertama dia bisa beriklan dan dia juga dapat bantuan. Kalau swasta tidak bisa dapat bantuan tapi boleh beriklan. Komunitas tidak boleh beriklan tetapi boleh dapat bantuan. Sehingga kalau TVRI itu tidak beriklan itu akan lebih baik, karena ini akan menjadi contoh tanpa iklan juga siaran itu dapat dikemas dengan bagus. Maka ini juga mudah-mudahan kita dapat mendorong agar TVRI itu yang dapat diberi bantuan oleh Pemerintah melalui APBN tapi dia dapat menyajikan siaran yang edukatif. Tentang KPI yang sekarang tentu sebuah lembaga ada yang positif dan ada yang negatif. Positif dari KPI yang sekarang, maaf kelemahan dari KPI yang sekarang itu tidak solid. Kolektif kolegial ini belum terjalin secara maksimal, kemudian hubungan antar lembaga juga kurang begitu harmonis dan kurang begitu dibina. Maka perlu optimalisasi. Sedangkan kelebihan dari komisioner yang sekarang walaupun tidak solid tetapi pelayanan dan pengawasan isi siaran tetap jalan. Maka ini sebuah kelebihan bagi KPI yang sekarang, kalaupun terkesan tidak solid tetapi pelayanan terhadap publik dan pengawasan ini tetap jalan. Kemudian dari PKB perlu ada dewan kehormatan, perlu. karena ketika dewan kehormatan ini dibentuk maka komisioner saat ini dari dulu sampai sekarang, itu tidak ada dewan etik yang mengatur masalah etikanya. Sehingga ini perlu dan diperlukan oleh dewan kehormatan tersebut. Apakah itu ad hock atau permanen, saya berharapnya ini sifatnya permanen tidak ad hock. Cara penguatan dengan uang yang kecil. Kuatnya lembaga tidak musti diukur dengan uang. Money is improtant but it’s not everyting. Tapi uang itu bukan segalagalanya. Maka tidak musti dengan uang yang kecil tapi menjatuhkan martabat menjadi lembah lembaga tersebut. Maka kolektif kolegial keberagaman dari komisioner ini juga akan mempengaruhi kekuatan lembaga itu sendiri. Kemudian dari fraksi PAN, apakah langkah konkrit KPI mampu disegani. Harus, KPI harus disegani oleh lembaga penyiaran. Maka langkahnya adalah dengan penegakan sanksi. Pemahaman terhadap cara pandangan dan menafsiran Peraturan ataupun PPP SPS. Kemudian masalah membooking frekuensi, ini persaingan yang tidak sehat dan ini tidak mungkin terjadi kalau memang aturan itu ditegakkan dan sanksi itu ditegakkan itu tidak akan terjadi tentang bloking time. Kemudian dari demokrat, apa bisa KPI menjadi lembaga yang kuat. Pasti bisa dan memang harus menjadi lembaga yang kuat. Masalah LGBT tidak ada jalan keluar, maka jalan keluar untuk menangkis atau meminimalisir LGBT dengan jalan pembinaan tetapi tidak untuk dikampanyekan. Kalau dilayar televisi ini bisa dilihat oleh semua orang dan ini akan merusak moral bangsa. Bangsa bisa melihat tontonan yang tidak sehat dan tontonan yang tidak mendidik. Maka pembinaan harus dilakukan oleh orang-orang tertentu. Saya rasa pembinaan ini bukan tugas dari KPI tetapi KPI meminamilisir bahkan kita melarang adanya kampanye LGBT di layar televisi. Layar televisi harus bersih dari LGBT, kekerasan, sadis dan lain sebagainya. Apa yang menyamakan karakter kita menjadi sama. Bangsa Indonesia ini meyakini bahwa kehidupan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuhan yang maha esa. Dengan pemahaman tersebut maka semuanya mempunyai keyakinan dan beringin mempunyai jiwa yang beriman dan bertaqwa. Dengan iman dan taqwa tersebut, karena falsafah hidup kita yaitu pancasila, dan dengan pancasila itu bisa menyatukan persamaan hidup ini.
KETUA RAPAT : Satu menit lagi. CALON ANGGOTA KPI (ADE BUJAERIMIN) : Kemudian dari Gerindra, KPID hirarki setuju dengan hirarki. Tetapi KPID tetap diberikan kewenangan dalam penegasan dan pengawasan sanksi. Kemudian single multi flaksing tidak setuju. Kemudian perpanjangan 10 TV harus ada TV yang ditolak. Kalau pertanyaannya harus ada ini terkesan dipaksakan. Tetapi kalau kita melihat dari evaluasi atau EDP perpanjangan atau juga pengamatan aduan dan lain sebagainya hasil sepuluh tahun yang lalu . Ketika itu ditemukan ada pelanggaran yang fatal maka perlu diadakan penegakan sanksi tersebut. Kemudian masalah wajah TV, 60% Jawa, 40 Jakarta, saya kira tidak seperti itu, tetap televisi ini menyatukan integrasi nasional, keberagaman konten dan keberagaman kepemilikan ini dijaga di KPI di televisi. Terima kasih KETUA RAPAT : Baik tepat waktu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Barangkali terakhir ada pendalaman. Kalau sudah, pertama kami seluruh anggota Komisi I mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesarbesarnya. KETUA KOMISI I DPR RI (DRS. MAHFUZ SIDDIK) : Maaf Ketua, KETUA RAPAT : Silakan. KETUA KOMISI I DPR RI (DRS. MAHFUZ SIDDIK) : 30 detik boleh? Tadi saya melihat Saudara Agung ini ada ide-ide yang progresif, tapi sejauh mana ini perlu di dalami lagi, sejauh mana ini kompare dengan Peraturan Perundang-undangan. Misalnya soal apa namanya tadi usulan ada sekian persen dari iklan yang diterima dari lembaga penyiaran, itu dialokasikan untuk KPI dan itu menjadi sumber dana tambahan bagi APBN. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa sistem keuangan negara sekarang ini tidak lagi mengenal dana non budgeter. Jadi semua masuk ke APBN melalui mekanisme PNBP, dan PNBP itu tidak bisa dikelola langsung oleh kementerian lembaga. Jadi idenya konsiderable tapi harus dicek, didalami betul agar dia kompare dengan Undang-Undang. Ini agar dia tidak kebablasan.
KETUA RAPAT : Baik, sekali lagi kami atas nama seluruh anggota Komisi I, mengucapkan terima kasih atas paparan dan jawaban dari Saudara-saudara. Mohon maaf yang sebesar besarnya kalau dalam penyelenggaraan uji kelayakan ini ada hal-hal yang kurang berkenan dan tentu kami masih menunggu keputusan lebih lanjut. Tapi kami dari Anggota Komisi I tentu terus berdoa semoga Bapak sukses sehat selamanya. Dengan demikian, maka uji kelayakan untuk tahap pertama ini ditutup dengan mengucapkan Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Disediakan untuk makan siang semuanya. Silakan. (RAPAT DITUTUP PUKUL 14.05 WIB) Jakarta, 18 Juli 2016 a.n Ketua Rapat SEKRETARIS RAPAT, ttd.
SUPRIHARTINI, S.IP., M.SI. NIP. 19710106 199003 2 001
