DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI I DPR RI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KERJA KOMISI I DPR RI Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat keJenis Rapat Hari, Tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Acara

Hadir

: : : : : :

2016-2017 III

Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informasi RI. Senin, 13 Februari 2017 14.05 WIB – 18.25 WIB Ruang Rapat Komisi I DPR RI : Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270 : Meutya Viada Hafid : Suprihartini, S.I.P./Kabagset. Komisi I DPR RI : 1. Rencana Program Kerja Kemkominfo Tahun 2017; 2. Laporan Realisasi Anggaran Kemkominfo Tahun 2016 dan Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK RI Tahun 2016; 3. Pembahasan Isu-isu terkini terkait dengan Hoax dan Pemberitaan di Media-media Sosial. : PIMPINAN : 1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS) 2. Dr. TB. Hasanuddin, SE., MM. (F-PDIP) 3. Meutya Viada Hafid (F-PG) 4. Mayjen TNI (PURN) Asril Hamzah Tanjung, S.IP. (FP.GERINDRA) 5. H.A. Hanafi Rais, S.I.P, M.P.P. (F-PAN) ANGGOTA : FRAKSI PDI-Perjuangan : 6. Ir. Rudianto Tjen 7. Dr. Effendi MS. Simbolon, MIPol 8. Charles Honoris 9. Tuti N. Roosdiono 10. Evita Nursanty, M.Sc. 11. Ir. Bambang Wuryanto, MBA. 12. Marinus Gea, S.E., M.Ak. 13. Andreas Hugo Pareira 14. Djendri Alting Keintjem, S.H., M.H. FRAKSI PARTAI GOLKAR: 15. Tantowi Yahya 16. Dr. Fayakhun Andriadi 17. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E., M.B.A., C.F.E. 18. Dave Akbarsyah Laksono

19. 20. 21. 22.

Bambang Atmanto Wiyogo Yayat Y. Biaro Venny Devianti, S.Sos. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.

FRAKSI PARTAI GERINDRA: 23. H. Ahmad Muzani 24. Martin Hutabarat 25. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M. 26. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT: 27. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.B.A. 28. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. 29. Drs. H. Darizal Basir, M.B.A. 30. Dr. Ir. Djoko Udjianto, M.M. 31. Muhammad Afzal Mahfuz, S.H. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL: 32. Ir. Alimin Abdullah 33. Budi Youyastri FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA: 34. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si. 35. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P. 36. Arvin Hakim Thoha FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA: 37. Dr. H. Jazuli Juwaini, M.A. 38. Sukamta, Ph.D. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN: 39. Dr. H.A. Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si. 40. H. Moh. Arwani Thomafi 41. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc. 42. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT: 43. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A. 44. Prananda Surya Paloh 45. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra 46. Victor Bungtilu Laiskodat FRAKSI PARTAI HANURA: 47. Anggota yang Izin/DL

: 6 orang

Jalannya rapat: KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika beserta jajarannya, 2

Bapak dan Ibu Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat. Dalam Rapat Kerja hari ini Senin, 13 Febrruari 2017 kita masih menunggu untuk masuk keruangan beberapa Anggota Komisi I DPR RI lagi. Adapun agenda Rapat Kerja kita hari ini adalah sebagai berikut: 1. Evaluasi pencapaian program kerja anggaran Kemkominfo tahun 2016 dan evaluasi pencapaian kegiatan-kegiatan Kemkominfo tahun 2016. 2. Rencana program kerja anggaran dan rencana kegiatan-kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika TA 2017. 3. Realisasi anggaran Kemkominfo TA 2016 dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2016. 4. Pembahasan isu-isu terkini terkait hoax dan pemberitaan-pemberitaan di media sosial. Kita buka rapat ini saya dari meja Pimpinan kami tawarkan untuk sifatnya terbuka, disepakati? Sepakat, baik rapat kita buka dengan sifat terbuka. (RAPAT DIBUKA PUKUL 14.05 WIB) Bapak dan Ibu, kami beri tambahan informasi bahwa pagu anggaran Kemkominfo adalah sebagai berikut, untuk TA 2016 sebesar Rp5.121.498.379.000,- Dan pagu anggaran TA 2017 sebesar Rp4.753.585.503.000,-. Jadi memang ada penurunan dari TA 2016. Untuk itu pada hari ini Komisi I DPR RI, ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut dari Bapak Menteri terkait dengan agenda Raker yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Kami persilakan kepada Menkominfo. MENKOMINFO (RUDIANTARA): Bismillahirahmanirahim. Yang kami hormati Pimpinan Komisi I DPR RI, serta Anggota Komisi I DPR RI. Perkenankanlah saya menggunakan slide untuk membantu persentasi kami. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama kita akan bahas adalah evaluasi 2016, baik dari sisi pencapaian pemanfaatan anggaran maupun program kerjanya, itu yang pertama. Yang kedua yang akan kita highlight adalah rencana kerja untuk tahun 2017 yang sudah dituangkan angka besarnya dalam APBN 2017. Kemudian yang ketiga, realisasi anggaran Kementerian, ini sebetulnya barangkali Ibui Pmpinan hasil audit tahun anggaran 2015 yang dikeluarkan di tahun 2016, karena audit 2016 belum selesai baru perkiraan nanti bulan April atau bulan Mei baru selesai. Namun karena kita sehati kurang lebih tahu yang dimaksud dengan ini adalah audit dari tindak lanjut dari hasil audit tahun anggaran 2015 yang dikeluarkan tahun 2016. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan isu terkait dengan hoax dan pemberitaan di media sosial. Ibu dan Bapak sekalian, Ini adalah dari sisi keuangan pencapaian saya sengaja buatkan beberapa tahun berturut-turut. Beberapa tahun berturut-turut, yaitu 2014, 2015, 2016 dan gambaran nanti 2017 berdasarkan Satkernya. Anggaran dari Kominfo itu dari 2014 itu meningkat dari Rp3,7 triliun sampai dengan 2016 pagunya itu Rp5,12 triliun sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Pimpinan. Kami membuat 2 angka di sini Ibu Pimpinan dan Ibu dan Bapak sekalian, pertama adalah angka yang APBN 5,1 kemudian angka yang berdasarkan penghematan karena Pemerintah pada tahun 2016 melalui Inpres 8 itu diminta semua Kementerian melakukan penghematan atau anggarannya yang tidak dibutuhkan tidak dicantumkan, sehingga dari Rp5,122 miliar itu menjadi Rp4.928 miliar di tahun 2016. 3

Buttom linenya, pencapaian ataupun penyerapan anggaran dari Kominfo ini membaik. Dari over all 2014 hanya sekitar 58%, kemudian tahun 2015 juga masih 54% tetapi tahun 2016 sudah 70%. Nah. kalau kita telah lebih baik lagi angka perbaikan itu muncul dari mana? Kalau kita Satkernya kita pilah dari Setjen, Itjen, SDPP, Atika, PP Diklat dan IPK itu pencapaian relatif kurang lebih sama sekitar 83 sampai 88%. Tetapi peningkatan yang terjadi penyerapan itu adalah di tahun 2016 dari BP3TI ini yang berasal program-program KPU atau kewajiban pelayanan umum. Sehingga kalau kita bandingkan dengan angka APBNP yang sudah disesuaikan berdasarkan Inpres 8 pencapaiannya meningkat dari 58%, 54% meningkat menjadi 72,7%. Dan ini bisa dilihat dari kolom BP3TI yang pencapaiannya 2014 hanya 26,6% dan 2015 pun 16,6% kemudian 2016 itu meningkat bisa meningkat menjadi 63% dari yang dianggarkan. Slide berikutnya ini lebih memudahkan kembali dari grafis kita bisa lihat yang atas adalah realisasi APBN 2014-2016 dan angka APBN 2017 tanpa BP3TI yang memang relatif membaik dari 2014 kepada 2015 maupun 2016. Sedangkan yang dibawanya halaman 4 ini APBN yang BP3TI 2014-2016 dan untuk APBN 2017. Bisa dilihat penyerapannya yang biru realisasinya BP3TI itu 2014 hanya 26,6% bahkan turun 2015 6,6%, tetapi untuk tahun 2016 mengacu kepada APBN yang asli itu 63% pencapaiannya. Jadi melonjak sangat tinggi tahun 2016 ini. Dari sisi pencapaian program kerja utama, pertama adalah penataan frekuensi refarming broadband untuk 4G LTE. Bisa gunakan halaman berikutnya halaman 6 nanti kita kembali lagi. Mengapa ini kita lakukan? Saat ini operator seluler yang besar-besar mempunyai permasalahan di kota-kota besar Ibu dan Bapak, hanya di kota-kota besar 5 kota besar Jakarta, Bandung, Semarang, Jogjakarta dan Surabaya. Mengapa? Karena pelanggarannya sangat padat di kota-kota besar tersebut. Karenanya Pemerintah merencanakan untuk memberikan tambahan melalui mekanisme lelang di tahun 2016 ini frekuensi tambahan. Frekuensinya hanya khusus untuk meng-address permasalahan Konjes, Konjes itu kepadatan. Jadi frekuensi yang diberikan pun nanti dikeluarkan hanya frekuensi yang tinggi 2,1 dan 2,3. Karena ini betul-betul bukan menciptakan operator baru tetapi hanya menolong atau membantu operator dari permasalahan Konje, karena frekuensinya yang dikelaurkan juga 2,1 dan 2,3. Nah, 2,1 dan 2,3 ini memang frekuensi ataupun band frekuensi yang perfect untuk menangani masalah kapasitas bukan coverage, kalau coverage kita mainnya di frekuensi 900 atau nanti mungkin di frekuensi yang lebih rendah. Dan untuk melakukan ini 2,1 itu frekuensinya berpasangan, berpasangan itu ada up link, ada down link, ada yang dari pelanggan katakanlah BPT atau inoed dari inoed kepada pelanggan. Jadi frekuensi itu selalu berpasangan 2. Nah, pasangannya yang 1 itu sebelumnya digunakan oleh operator smartfren di 1900, karenanya tahun 2016 ya kemarin sesuai dengan rencana kita lakukan migrasi frekuensi yang tadinya digunakan oleh smartfren. Banyak teman-teman juga yang bertanya mengapa frekuensinya tidak diberikan tahun 2016 kepada operator, karena permasalahannya Konjesnya juga terjadi di 2016. Itu tidak bisa diberikan karena kembali pasangannya ini baru bisa dibebaskan akhir Desember akhir tahun kemarin 2016. Jadi setelah dibebaskannya pasangan itu siap baru kita akan lakukan tender. Kemudian juga nanti dari itu ada 2 blok, 5 megahertz yang masing-masing berpasangan di 2,1 dan ada 15 megahertz di 2,3. Kemudian karena dulu dahulunya 2,1 itu diberikan frekuensinya kepada operator belum memperhitungkan masuknya 4G dan lain-lain, diperkirakan kalau nanti katakanlah pertengahan tahun ini sudah ditetapkan siapa pemenang lelang, itu harus dilakukan refarming, karena tergantung siapa yang menang. Saat ini ada Telkom yang sudah mengajukan untuk mendapatkan tambahan frekuensi itu ada Telkomsel, ada Indosat, ada XL dan ada Hads. Dedangkan band frekuensi yang siap diberikan tambahannya hanya 3, jadi praktis ada nanti mungkin dari 4 yang ingin untuk mendapat tambahan hanya 3 yang mendapatkan alokasi tambahannya. Nah, inipun karena tadi secara teknis kita belum tahu siapa yang menang harus dibuatkan skenario siapa yang menang kemudian harus pindah kemana, karena frekuensi yang 4G ini harus berdampingan. Ya kita kan belum tahu yang menang siapa sekarang yang mau berdampingan dengan frekuensi ujung siapa? kalau A nanti berarti harus ada per geser-geser lagi seperti kita lakukan tahun 2015, tahun 2015 juga kita lakukan refarming di 1800 kalau tidak salah, tahun 2015 kita akan lakukan refarming lagi di tahun 2017 ini, sehingga setelah diumumkan perkiraannya pertengahan tahun harus dilakukan refarming jadi menjelang akhir tahun 2017 semua frekuensi itu sudah tertata dengan rapi. Itu sebabnya penambahan alokasi frekuensi kepada operator seluler tidak bisa diberikan di tahun 2016, permasalahan adalah harus dilakukannya pembersihan pasangan frekuensi dan juga nanti harus diterapkan refarming. Itu untuk yang nomor satu. Yang nomor dua, pembangunan jaringan tulang punggung Palaparing itu bisa halaman 7, minta 4

tolong halaman 7. Jadi statusnya adalah kalau paket Barat ini groundbracking sudah dilakukan di Singkawang, kemudian paket tengah ini sampai di sini ground brakingnya sudah dilakukan di Morotai, kemudian paket timur statusnya kontrak sudah ditandatangani bulan september tahun 2016, sekarang dalam proses financial closing, Insya Allah bulan Maret financial closing selesai dan ground breaking ini diharapkan pertengahan tahun 2016 di daerah timur. Salah satu opsi untuk ground breaking adalah di Saublaki intinya di sebelah timur bagian Indonesia. Sesuai dengan jadwal yang kami sampaikan tadi groundbreaking dilakukan pertengahan tahun 2017 ini tahun 2019 sebelum masuk tahun 2020 sudah pasti semua ibu kota, kabupaten dan kotamadya itu akan terkoneksi akan sudah mempunyai koneksi terhadap pita lebar atau broadband atau bahasa mudahnya internet kecepatan tinggi. Jadi inilah Palaparing yang akan kita bangun, barat ini malah perkiraan barat itu mudah-mudahan akhir 2018 sudah selesai, 2019 ini paket tengah dan paket timur 2019, ini semuanya sudah selesai tahun 2019. Kemudian yang ketiga, untuk penyediaan BTS di daerah blank spot yang mengacu kepada Perpres 131 ada 122 kabupaten kota ya eligible yang layak mendapat dukungan KPU (Kewajiban Pelayanan Umum) atau yang didanai oleh USO. Tahun 2016 itu sudah dibangun, sudah on air tambahannya saja 2016 ada 130 lokasi BTS dari target 126, sehingga 135 BTS mikro BTS sudah on air tahun 2006. Disini akumulasi karena 2015 itu ada 5 lokasi, jadi totalnya 135 lokasi. Kemudian penyediaan kalau tadi hanya BTS, ini akses broadband atau internet ada yang sekolah, ada desa dan lain sebagainya, tapi tetap di daerah 3T. Tahun 2016 ini disediakan broadband di 920 dari target kita 800 lokasi. Nah itu sampai dengan tahun 2016 ada 1600 lokasi akses broadband sudah on air. Setengahnya itu di tahun 2015, setengahnya lagi di tahun 2016. Jadi 1608 itu adalah angka akumulasi. Kemudian pembangunan stasiun monitoring frekuensi radio transporterble. Ini permasalahannya di sekian banyak bandara utamanya itu tidak ada perangkat yang dedicated untuk memonitor frekuensi yang digunakan untuk penerbangan. Ini masalah keselamatan, masalah safety, jadi setelah kami bicara dengan Kementerian Perhubungan tahun 2016 dibangun yang namanya transporterble monitoring frekuensi radio frekuensi di 64 titik yang semuanya adalah dekat dengan bandara, karena ada komplain dari pilot yang berkomunikasi dengan ATC tiba-tiba ada frekuensi yang masuk ada Radio Dangdut, ini membahayakan bagi penerbangan. Jadi fokus kami adalah kepada safety. Nah, selain untuk didedikasikan untuk lapangan terbang atau bandara untuk frekuensi memonitor frekuensi percakapan antara pilot dengan ground station juga untuk memonitor penggunaan frekwensi di daerah tersebut. Jadi ini 64 kita lakukan kita kebut tahun 2016 kemarin. Belum semuanya seluruh Indonesia tapi kita berdasarkan prioritas. Kemudian digitalisasi penyiaran televisi kita belum lakukan banyak yang kami lakukan adalah melakukan sosialisasi serta memperbolehkan ujicoba digitalisasi dengan penyelenggara multiplexer-nya adalah TVRI. Saat ini ada sekitar kalau tidak salah sekitar kurang lebih 15 lokasi TVRI yang multiplexer diaktifkan dan digunakan oleh 12 atau 15 lokasi yang digunakan oleh lembaga penyiaran swasta. Kemudian juga dalam rangka membantu digitaliasi LPP TVRI program ITTS (improvement on television transmission station) fase 2 sudah dilaksanakan di 42 alokasi LPP TVRI dari total 60-an lokasi. Kemudian nomor 8 penyediaan infrastruktur penyiaran di daerah perbatasan, terpencil itu mendukung keberadaan penyiaran khususnya TVRI di daerah-daerah utamanya daerah-daerah perbatasan itu di Bengkali, di Belu, Sanggau, Terrnate, Nunukan, Bengkayang, Tarakan, Wakatobi, Lombok Timur dan kota Padang. Sedangkan radio khusus bahkan di Pulau Miangas itu sudah berhasil diaktifkan oleh teman-teman RRI pada bulan Desember 2016. Pindah ke halaman 9, nomor 9 program kerjanya adalah penapisan situs internet bermuatan negative. Jadi sampai 2016 itu ada sekitar 770-an ribu situs yang ditapis dengan kategorinya adalah paling banyak yang berkaitan dengan masalah pornografi itu ada 768 ribu, 90% adalah masalah pornografi, yang berkaitan dengan Sara 87, penipuan ini 946, perjudian ada hampir sekitar 3800, radikalisme ada 88, narkoba ada 5, berkaitan dengan anak-anak atau perlindungan anak-anak ini ada hanya ada 3, kemudian cyber sekuriti itu ada 4, kemudian hak kekayaan intelektual yang bridge masalah Akai ini ada 175 situs, jadi akumulasi ada sekitar 773 ribu. Nah di luar yang ini istilah blacklist yang kami lakukan, kami siapkan juga ini tidak ada di sini saya cari juga harusnya disampaikan di sini nanti ditambahkan mungkin yang kaitan dengan white list. Kalau blacklist itu kita sama seperti kita yang negative-negative semua sedangkan white list Kominfo juga mengembangkan suatu database situs-situs yang bahkan selayaknya di akses oleh dunia pendidikan. Jadi 5

dot Edu hanya memang kalau ini ada 770-an ribu ini lawannya ini kita mungkin baru berapa ada 100 ribuan ya itu yang namanya whitelist. Jadi masih jauh antara negatif blacklist dengan white list. Tentunya kita berharap suatu saat white list akan lebih banyak dari pada blacklist, nanti mohon ini ditambahkan di sini mengenai ada white list. Nomar 10 adalah penyiapan petajalan ecommerce, sudah diumumkan mengenai petajalan ecommerse ini tetapi Perpresnya belum keluar, karena masih menunggu ada paraf dari menteri yang lain, di situ ada sekitar 8 menteri terlibat, kalau Kominfo kita fokusnya adalah kepada pembangunan infrastruktur Palaparing khususnya. Kemudian nanti yang berkaitan dengan masalah logistic, karena kami sudah bicara juga dengan Menteri BUMN bagaimana mentransform PT. Pos dari perusahaan Pos menjadi logistic company. Tanpa kita mentransform PT. Pos menjadi logistic company kita akan berat untuk mencapai $ 130 miliar value dari e-commerce Tahun 2020. Nomor 11 DNI sektor komunikasi informatika ini juga berkaitan dengan ecommerce, jadi revisi atas DNI sudah dilakukan pada bulan Mei tahun 2016 oleh Perpres 44, di mana yang tadinya ini marketplace jadi tidak semua ecommerce dibuka untuk asing hanya market place. Market place itu untuk market place sampai dengan aseet bersihnya, sampai dengan 10 miliar itu tidak boleh asing masuk karena ini apermatif policy kita alokasikan untuk UKM. 10 sampai 100 miliar asing boleh memiliki 49%, di atas 100 miliar itu asing boleh memiliki praktis hampir 100% kurang 1 lembar lah. Mengapa? karena memang market place ini agak berbeda dengan ritel ecommerce, market place itu kan dia hanya sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Dan ini juga setelah koordinasi tentunya dengan Kementerian Perdagangan karena kan di aturan Undang-Undang yang berkait di sektor perdagangan ritel itu tidak boleh diberikan kepada-kepada asing. Kemudian nomor 12 gerakan nasional 1000 startup itu masih berjalan sampai saat ini tahun 2016 itu baru sampai dengan 3 kota, Jakarta, Surabaya, Jogjakarta dan dilanjutkan nanti tahun 2017 ini sisanya di 7 kota lainnya, karena kita sasar 10 ribu itu dari 10 kota di seluruh Indonesia. Kemudian nama domain gratis kepada UKM, kepada sekolah, komunitas dan UKM khususnya sampai dengan 2016 baru 35 ribu. Sebetulnya kalau dari daftar kami bekerjasama dengan BRI, karena BRI punya datanya, namanya, orangnya siapa, alamatnya di mana, kontak pointnya dan lain sebagainya hanyak secara keuangan yang kita baru selesaikan 35 ribu, jadi sisanya akan kita selesaikan di tahun 2017 ini. Kemudian juga sertifikasi untuk sistem elektronik layanan publik ini yang kita kenal dengan digital signature. Sekitar 12.200 sudah dikeluarkan sertifikasi untuk masyarakat Indonesia. Kemudian nomor 15 itu yang berkaitan dengan Government Tiar, karena fungsi Government Tiar ini dilakukan oleh Ditjen IKP. Tujuannya adalah membuat narasi tunggal, kemudian penyebaran konten yang sekarang malah jadi pekerjaan yang cukup banyak bukan pekerjaan utama, jadi pekerjaan utama adalah mem-viralkan informasi-informasi yang berkaitan dengan realisasi hasil pembangunan Pemerintah. Jadi Kominfo dalam konteks Government Tiar ini tidak mengkomunikasikan Kominfo-nya justru tapi mengkomunikasikan semua keberhasilan-keberhasilanm, pembangunan-pembangunan utamanya dari semua kementerian-kementerian. Dan itu dilakukan juga dengan cara tatap muka, dialog interaktif, maupun dialog interaktif melalui televisi maupun radio. Terima kasih bantuannya kepada LPP TVRI dan RRI yang senantiasa membantu kami. Kemudian prolegnas yang kita selesaikan tahun 2016 adalah revisi dari Undang-Undang ITE menjadi Undang-Undang 19 Tahun 2016. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Komisi I DPR RI khususnya Panja yang bisa menyelesaikan Revisi Undang-Undang ITE tersebut. Kemudian yang berkaitan dengan program internal reformasi birokrasi, revolusi mental dan terutama pengembangan sumber daya manusia itu diklat managemen perubahan, kemudian pemberian beasiswa dalam negeri maupun luar negeri, pelantikan dan sertifikasi SKKNI, ini berkaitan dengan diberlakukannya 1 Januari 2016 masyarakat ekonomi Asean. Kemudian khusus kepada kalangan saudarasaudara kita kaun disable ada sekitar 1800 difabel yang kita berikan pelatihan berkaitan dengan TIK. Ibu dan bapak sekalian, Itu yang ingin kami sampaikan, mengenai program kerja tahun 2016 yang sudah kita selesaikan serta penyerapan anggaran namun belum diaudit. Jadi kembali tahun 2016 ini peningkatan penyerapan anggarannya itu jauh dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2014 penyerapan totalnya hanya sekitar 58%, kemudian 2015 54%, tahun 2016 itu 70% menggunakan APBN dan 72% menggunakan angka 6

APBN yang telah dilakukan efisiensi. Izinkan kami untuk beralih ke halaman 12 dulu sebelum halaman ada 11, karena halaman 11 ini mengenai APBN 2017 program kerja dan angka-angka anggarannya. Izinkan ke halaman ya 12, ini menarik bagi kita mungkin Ibu Evita juga sangat tertarik dengan angka-angka ini, yaitu pencapaian Kominfo dalam konteks PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak). Bagaimana kita manage pendapatan BAP, tahun 2014 BHP-nya Kominfo itu sudah mencapai 13,6 triliun. Dari 13,6 triliun itu dihasilkan 12,7 triliun kurang lebih berdasar BHP frekuensi dari pita maupun ISR ini praktis dari operator telekomunikasi. Jadi 12,7 triliun dari 13,6 triliun itu dari telekomunikasi. Kemudian ada bukan frequency tetapi BHP telekomunikasi yang dihitung berdasarkan pendapatan operator itu menghasilkan 786 miliar. Kemudian pendapatan PNBP dari sertifikasi kami melakukan sertifikasi atas perangkat itu 77 miliar di tahun 2014. Kemudian IPP penyiaran, nah ini yang selalu Evita tanyakan berapa sih sebenarnya kontribusi IPP penyiaran BHP frekuensi yang diperoleh dari penyiaran televisi maupun radio, itu hanya 18 miliar. Jadi jauh lebih kecil dari PNBP kita untuk sertifikasinya. Kemudian angkanya mungkin kalau menurut saya sih tidak jug jauh berbeda dengan pendapatan Sekolah Tinggi Multi Media kita di Jogjakarta yang menghasilkan PNBP 11 miliar tahun 2014. Dan Pusdiklat pegawai Kominfo 2 miliar dan ada PNBP lainnya 4 miliar itu dari sewa rumah dinas, kemudian juga untuk sertifikasi Muallim kapal dan lain sebagainya itu hanya sekitar 4 miliar. Nah, ini dari 13,6 triliun 2014 itu meningkat menjadi 14,7 triliun kurang lebih di tahun 2015, namun demikian kalau kita lihat dari sisi break down kelompoknya paling besar tetap dari telekomunikasi yaitu sekitar 13,6 triliun. Dan tahun 2016 itu dari 13,6 triliun kurang lebih baik begitu 13,7 triliun realisasinya. Dan kalau kita lihat break downnya lagi BHP telekomunikasinya 984 miliar ini menunjukkan karena dihitung berdasarkan pendapatan gross revenue dari operator meningkat ini menunjukkan memang industrinya tahun 2016 ini meningkat cukup baik. Dan pertumbuhan dari sektor ini selalu di atas pertumbuhan ekonomi kita secara agregat. Namun kembali kalau kita lihat dari sisi sertifikasinya saja sudah melonjak 139 triliun sedangkan dari penyiaran radio maupun televisi baru 36 miliar. Dan 2017 target kita adalah sekitar 14 triliun ini yang berdasarkan angka terakhir APBN 2017 berdasarkan pembahasan antara Pemerintah dengan Banggar. Kembali ke halaman 11, itu program-program prioritas atau marger program di tahun 2017 ini saya buat berdasarkan Satkernya dari Setjen itu sistem informasi managemen program terintegrasi Kominfo dan PMO antara lain, kemudian layanan ke masyarakat dari kuasi, ini kuasi Kominfo ada komite informasi publik ada KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) dan Dewan Per. Jadi dikuasinya totalnya 106 miliar sedang Setjen sendiri 205 miliar, itu ada rupiah murni, PNBP, PNBP BLU dan pinjaman luar negeri. Kemudian Itjen itu intinya menerapkan organization risk management framework dan risk based management audit itu dianggarkan 26 miliar sepenuhnya dari rupiah murni. SDPPI ini refarming frekuensi sebagaimana tadi kami sampaikan untuk tambahan frekuensi di 2,1 dan 2,3 dan kemudian juga persiapan ASO, walaupun nanti ada ASO tentunya setelah kita bahas bersama dalam rangkaian pembahasan revisi dari Undang-Undang Penyiaran. Kemudian monitoring frekuensi dan monitoring implementasi Peraturan Menteri TKDN. Peraturan Menteri TKDN ini yaitu Kompalsri diharuskan bahwa 4G 1 Januari 2017 itu harus mempunyai 30% local content, local contentnya itu bisa hardware, bisa software, bisa komitmen investasi atau kombinasi dari ketiga ini. Nah, alhamdulillah 2017 ini kemarin sudah ada produk yang dibuat di Indonesia dari saya sebut saja bukan dagang Xiaomi. Kemudian saya juga sudah diminta untuk bersama Kementerian Perindustrian untuk meluncurkan lagi nanti yang buatan dalam negeri lagi tapi di Semarang, itu bulan Maret ini dan bahkan Apple juga akan meluncurkan produknya insya Allah di semester 1 ini, karena mereka sudah commit dan mulai membangun RND-nya. RND-nya Apple ini di Indonesia setahu saya merupakan RND Apple i luar Amerika nomer 2, setelah nomor 1 Brazil, nomor 2 Indonesia. Rasanya kita ini mungkin unda-undi dengan India, karena Apple itu tidak memproduksi poncelnya di Amerika, di Amerika itu hanya RND-nya. Jadi rasanya kita cukup berbangga bahwa Indonesia dijadikan apa namanya tempat RND bagi Apple walaupun tidak mudah menerapkan kebijakan mengenai TKDN ini. Kemudian APTIKA, APTIKA itu melanjutkan nama domain yang tadi digratiskan terutama untuk UKM, kemudian penanganan sistem negative, white list yang tadi saya sampaikan harus dipercepat lagi ditambah lagi daftar dari situsnya lebih banyak lagi, kemudian kita harus mulai implementasikan peta jalan. Peta jalannya sudah siap sebetulnya dari e-government tapi kita sudah mulai tahun 2017 ini. Kemudian meneruskan pengembangan sertifikasi digital atau digital signature, pengembangan ekosistem untuk ekonomi kerakyatan yang 1000 teknopreneur ini karena baru 3 kota berarti masih hutang 7 kota lagi diselesaikan di tahun 2017, ada UMKM go digital, kemudian ada frame work cyber securities untuk sektor 7

strategis. Saat ini kami baru meng-address 3 sektor strategis untuk masalah cyber securities, yaitu sektor keuangan perbankan, sektor energy dan sektor transportasi. Masih ada sektor-sektor lain yang harus kita lakukan sosialisasi khususnya dan standarisasi termasuk sektor telekomunikasi itu sendiri. Kemudian dari IKP itu penguatan dari fungsi ataupun peran dari government Piar, sesuai dengan Inpres 9 Tahun 2015 total bugetnya seluruhnya rupiah murni sekitar Rp 180 miliar. Dan BP3TI, Palaparing, ground breaking untuk Timur kita selesaikan. Kemudian kita mulai menyiapkan untuk pengadaan satelit dengan model seperti Palaparing, jadi model ada built operate on and transfer, karena Pemerintah tidak mempunyai kemampuan, Pemerintah tidak mempunyai kapasitas mengoperasikan satelit, jadi kita harus cari siapa atau membuka siapapun operator satelit yang memang mempunyai kapasitas dan kompetensi. Nanti kita stret, kita apakah tetap beroperasinya berlakunya 15 tahun seperti Palaparing itu nanti akan kita siapkan utamanya di paruh waktu kedua tahun 2017 ini. Kemudian juga penambahan akses internet di desa, pengembangan ekosistem di USO dan revitalisasi pengacara TVRI di wilayah USO khususnya perbatasan. Jadi kami fokus untuk mendukung LPP TVRI dan RRI khususnya di perbatasan-Perbatasan. Ibu dan bapak sekalian, Itu adalah gambaran dari program kerja utama tahun 2017 yang totalnya Rp4.754 miliar dimara diantaranya Rp1.582 adalah rupiah murni, kemudian dari PNBP 558, PNBP BLU ini sumber dananya PNBP tapi dilaksanakan oleh BLU BP3TI itu sekitar Rp2.567 milair dan pinjaman luar negeri 47 miliar, itupun hanya untuk menyelesaikan ITTS fase 2. Ibu dan Bapak sekalian, Izinkan saya melanjutkan memasuki agenda tindak lanjut dari temuan BPK atas keuangan tahun anggaran 2015. Ini tahun 2014 Kominfo disclimar, tahun 2015 membaik Wajar Dengan Pengecualian, mudah-mudahan 2016 ini Wajar Tanpa Pengecualian. Nah, yang menjadikan catatan masih Wajar Dengan Pengecualian tahun 2015 itu juga masih barangnya kurang lebih itu-itu juga yang berkaitan dengan penyelesaian atau satlement dari universal service obligation atau USO. Nah, jadi dari tahun 2015 gugatan itu ada 93 nilainya 4,7 triliun dan 1,6 juta Dolar. Nah, namun demikian BPK masih belum mengakui pencatatan tersebut, karena istilahnya angka tersebut harus diyakini secara pencatatan keuangan memang demikian. Nah, kemudian ada sekitar 1,7 triliun yang sudah inkrah karena sudah melalui proses Bani, namun demikian kami pun tetap tidak bisa melakukan pembayaran ini secara otomatis karena Menteri Keuangan masih, Kementerian Keuangan masih meminta pendapat hukum dari kantor aparat penegak hukum mengenai angka 1,7 triliun ini. Kita ikuti saja bu nanti sampai sejauh mana. Nah, yang kami lakukan adalah kami koordinasi dengan BPK, BPKP, Kementerian Keuangan dan KSAP. Mengenai inkrah 1,7 triliun ini karena ada yang mengatakan bahwa ini sebentar tunggu dulu, ini harus dibuat dulu dari sisi standar akuntansinya seperti apa, jadi ada KSAP terlibat, tapi kalau ini sudah selesai KSAP kita tinggal bayar, sehingga diharapkan kalau kita bayar ini sudah inkrah karena sudah proses pengadilan Bani. Kalau itu sudah dilakukan dan KSAP juga sudah tidak masalah tinggal kita eksekusi bayar. Kemudian ada isu mengenai proses pengadaan jasa survei pengadaan pengembangan data centre sistem informasi di SDPPI ini, pengadaan pemeliharaan operasional scenes, laporan BPK itu atas kelebihan keuntungan 15% sebesar 2,4 miliar Rupiah ini masih dalam tahap rekonsiliasi klarifikasi dari BPK atas upaya penyelesaian yang telah dilakukan. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa selesai sebelum April ini sehingga kita bisa mendapatkan status Wajar Tanpa Pengecualian Satunya lagi yang cukup besar adalah isu yang cukup besar adalah pengembangan laboratorium balai besar pengujian perangkat telekomunikasi yang nilainya 54,3 miliar. Ini sudah selesai ditindaklanjuti sesuai laporan pemantauan tindak lanjut BPK RI semester 2 2016. Jadi 2016 kemarin semester 2 ini sudah bisa diselesaikan dengan BPK. Namun demikian karena di dalam laporan audit tahun anggaran 2015 ini muncul jadi kami munculkan dalam Rapat Kerja hari ini. Terakhir Ibu dan Bapak sekalian, isu yang berkaitan dengan hoax. Hoax ini memang sesuatu yang berkaitan dengan media sosial tidak bisa dihindari namanya juga teknologi media sosial, jadi 8

pendekatannya Kominfo adalah bukan kepada pendekatan di hilir, tidak fokus kepada pendekatan pembatasan akses, pemutusan akses, pemblokiran, apabila harus dilakukan kita lakukan tapi kita tidak fokusnya kepada hal-hal yang demikian karena ini daerah yang memang memakan effort yang besar luar biasa karena kita juga harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum ataupun intelijen, BNPT, BPOM dan lain sebagainya, ini betul-betul kerjaan yang istilah saya selalu mengatakan capek kita kalau disitu. Kita harus lari kepada hulu, yaitu kepada sosialisasi, literasi, bukan menyembuhkan orang sakit dengan memberi obat disuntik tapi bagaimana membuat orang sehat yang memberi asupan makanan 4 sehat 5 sempurna, olahraga teratur dan lain sebagainya. Jadi dalam rangka ke hulu inilah ini ada beberapa yang dilakukan oleh Kominfo. Yang antara lain, satu penyebaran narasi tunggal info grafis ini bijak hadapi hoax. Ini boleh dikatakan sering diangkat, diviralkan dimedia sosial untuk menghadapi hoax ini. Ini tidak satu-satunya, tetapi kita juga mendorong komunitas, mendorong element-element siapapun di masyarakat untuk mempunyai, untuk membuat semacam code of conduct atau kode etik masing-masing, karena makin banyak lapisan masyarakat, makin banyak komunitas melakukan itu, itu akan mengurangi adanya hoax. Kemudian juga melakukan memproduksi konten informasi untuk melawan hoax. Jadi kalau hoaxnya apa kita cari padanannya terutama yang dari Pemerintah, karena kami mempunyai koneksi dengan 34 kementerian dan lembaga-lembaga yang lain, jadi apabila ada yang berkaitan dengan pemerintah kami coba padankan dengan informasi yang sebenarnya. Juga tadi saya sampaikan yang ketiga kerja sama dengan masyarakat, dengan komunitas, Mavindo (Masyarakat Anti Hoax Indonesia) dengan sosialisasi tune back hoax. Jadi Ibu dan Bapak, kita juga bisa cek bahwa kalau ini hoax atau tidak dengan browse ke www.turnbackhoax.id memang ini bahasanya agak sulit harus dicari yang lebih mudah, apakah lawan hoax.ide, tetapi di situ kita bisa lihat mana yang informasi hoax mana informasi yang sebenarnya. Saya selalu gunakan contoh yang lucu contohnya adalah ada twitter, kemudan ada bayi ditemukan direruntuhan, gempa bumi, kebetulan itu di waktu itu di Pidie ada kejadian mengenai gempa bumi, disitunya alhamdulillah ditemukan bayi bla Bla Bla Bla Bla Bal itu. Itu adalah sebenarnya hoax, karena apa? Di situ padannya yang terjadi adalah di Equador bukan di Aceh di Pidie. Tapi memang itu dimanfaatkan oleh salah satu calon gubernur menggunakan akun calon gubernur itu. Jadi ya namanya barangkali orang usaha itu salah satu contoh yang banyak contoh sesederhana itu, karena itu dipadankan dengan beritanya di Equador, jadi koran di Equador diedit, digunting hanya fotonya saja diambil terus ditempelkan dengan itu, padahal itu semuanya adalah koran di Ekuador. Bekerjasama dengan penyidikan aplikasi Line untuk gerakan anti hoax. Line itu salah satu messaging system yang sudah kita pakai yang sangat pro aktif dan mereka mempunyai kantor di Indonesia, mereka menyediakan orang-orang untuk menyaring yang Line. Hal ini juga kami lakukan samasama sebetulnya kita upayakan kepada OTT internasional yang lain. Facebook insya Allah besok ketemu sama saya jadi, karena Minggu lalu baru video conference sama Pak Sammy kita akan mintakan yang sama terhadap facebook. Google sudah melakukan melalui Google News dari Hongkong bekerjasama dengan Dewan Pers dan komunitas media. Jadi wartawan-wartawan itu melakukan pelatihan bagaimana memanfaatkan produk Google News untuk memastikan bahwa informasi yang mereka hasilkan atau mereka peroleh itu bukan hoax. Jadi semua OTT interasional, semua media sosial yang besar-besar kita akan undang dan kita akan minta kerjasamanya untuk melakukan katakanlah perang melawan hoax Buktinya di negara lain contoh di Perancis, Perancis ini akan ada Pilpres bulan April, Google dan Facebook bekerja sama khusus membuat semacam platform, bekerja sama dengan media-media Perancis untuk memerangi hoax dalam rangka pemilihan Presiden Perancis. Nah, kita Pilkadanya sudah keburu dekat tanggal 15 jadi enggak sempat lagi, nanti mungkinkah ada yang ramai lagi kita minta kerjasama dengan yang lain. Kita juga dan kami kerja sama dengan ICT Whats membuat film dokumenter Lentera Maya, kemudian kampanyenya bijak hadapi hoax dengan Kementerian dan lembaga lainnya. Ibu dan bapak sekalian, Itu yang ingin kami sampaikan atas 4 isu yang kita akan kita bahas dalam Rapat Kerja kali ini. Yang pertama adalah evaluasi pencapaian di tahun 2016. baik program-program utama maupun dari APBN. Kedua, rencana program-program utama tahun 2017 yang APBN-nya sudah disahkan tahun lalu. Kemudian hasil audit tahun anggaran 2015 dan tindak lanjutnya, serta yang terakhir yang berkaitan dengan 9

ada hoax dan pemberitaan di media-media sosial. Terima kasih banyak. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa’alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri komunikasi dan informatika untuk 4 agenda yang dimintakan oleh Komisi I DPR RI, saya rasa cukup komprehensif penjelasannya. Kalau memang ada hal-hal di luar dari 4 agenda atau hal-hal di luar dari yang sudah dijelaskan dan masih menjadi pertanyaan Bapak dan Ibu Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat kami persilakan untuk melakukan pendalaman. Mungkin dari sisi kiri dulu Ibu Evita silakan. F-PDIP (EVITA NURSANTY, S.Sc.): Terima kasih Ibu Pimpinan. Bapak Menteri dan jajarannya yang saya hormati. Cukup jelas apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, namun saya ada beberapa poin yang perlu penjelasan lebih rinci. Itu point nomor 9 Pak, itu halamannya loncat, disini halaman 9. Halaman 9 mengenai pencapaian program kerja utama tahun 2016 yang nomor 9. Penapisan situs internet bermuatan negative, tadi Pak Menteri sudah sampaikan sebenarnya bagaimananya dan apa yang dilakukan. Saya hanya ini Pak, mungkin seperti Bapak katakan Bapak tentu tidak dihilir, dihulunya, ya kan yang tadi hilir, hulu itu. Saya setuju, saya sepakat dengan itu Pak, tetapi kita tidak mengabaikan apa yang terjadi dinamika yang terjadi sekarang ini, kita memang konsentrasi kesana tapi bagaimana kita bisa mengamankan informasi kepada masyarakat ya kan. Nah kalau misalnya pemblokiran itu jelas, bapak mengatakan tadi agak sulit karena harus berkomunikasi dengan BIN dan lain-lain, dengan beberapa instansi terkait. Tapi kalau saya tahu Pa, tahunya saya di revisi Undang-Undang ITE itu kita memberi tambahan, direvisi itu kita memberi wewenang tambahan kepada pemerintah untuk melakukan pemblokiran. Jadi dan yang diberi wewenang itu ya Kominfo untuk melakukan itu penegak hukum jelas itu melihat dinamika yang terjadi kekhawatiran kita apa yang terjadi sekarang ini, oleh karena itu ketika kita pembahasan Undang-Undang ITE kita memberi wewenang tersebut Pak Menteri. Jadi mungkin dihulou juga tapi dengan wewenang yang kita berikan ya seharusnya pro aktif juga dari Pemerintah untuk melakukan itu. Saya enggak tahu sistemnya seperti apa, karena saya lihat memang susah ya kalau ini gugus tugas siapa ini yang bapak berikan, karena ini kan kalau saya baca facebook saya Pak, mengerikan hari-hari itu. Buka satu tutup satu, ditutup ini muncul ini ya kan, yang yang sebenarnya saya tahu dari cara yang menyajikan berita itu orang itu-itu saja, organisasinya itu-itu saja, dia sudah punya pola di dalam penyajian berita itu. Jadi Pak, dalam hal ini saya mendukung penuh walaupun saya tahu bapak banyak dikritisi, Kominfo banyak dikritisi dengan pemblokiran dari pada situs-situs yang ada, tapi saya rasa itu memang perlu dilakukan. Toh ketika diblokir ketika mereka dipanggil mereka bisa memberikan klarifikasi bisa dibuka lagi, kan begitu. Bukan berarti pemblokiran maka pemblokiran seterusnya tapi harus Pak, tegas itu yang yang namanya punishment, hukum ya harus tegas kalau enggak yaitu mereka suka semena-mena saja. Kemudian nomor 13, Gerakan Nasional 1000 Star-up Digital. Saya belum bisa melihat mendapatkan gambaran program seperti apa sih yang dijalankan Kominfo untuk ini. Kalau Telkom jelas Pak, mereka punya yang namanya digital…., ada di Jogya, ada di Bandung, di Jawa Barat bagaimana mereka membina starup-starup ini tapi Kominfo ini saya enggak ngerti mungkin lebih dijelaskan program apa sih sebenarnya yang dilakukan. Apa hanya terbatas dari cuma apa namanya seminar sehari, sosialisasi sehari tidak ada gunanya, gitu loh Pak Menteri, kalau hanya terbatas sampai di situ saja. Terus kemudian nomor 13, 1 juta domain id gratis untuk sekolah, komunitas dan UKM. Tahun 2017 10

ini Pak, menjelang 3 tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Mungkin sudah saatnya juga untuk melakukan evaluasi program-program yang sifatnya tahunan. Anggarannya dilakukan oleh departemen itu dievaluasi kembali apakah program ini memang baik atau tidak, program ini berguna atau tidak. Karena kalau saya lihat di sini hanya 35 ribu domain gratis dari 1 juta, seharusnya tiap tahun kalau saya lihat program bapak itu 350.000, 300.000 kan itu pak diprogram sebelumnya saya lihat, tapi kan hanya segini. Mungkin ada baiknya kita evaluasi juga ini program sebenarnya worthed enggak sih diterusin, apakah anggarannya perlu kita alokasikan, itu mungkin sudah hampir 3 tahun sudah saatnya juga kita melakukan evaluasievaluasi yang memang itu anggaran yang kita buat tahunan. Kemudian mengenai pelaksanaan Government Public relation. Saya baca ini program ini Pak, forum tatap muka, dialog interaktif, ini cara-cara kuno Pak, saya melihatnya. Konvensional tradisional, cara melakukan ini. Saya berharap as Government Public Relation itu punya inovasi-inovasi baru Pak Menteri. Ini hanya sosialisasi TV, dialog interaktif, itu mah basi Pak. Coba dipikirkan Ibu Niken yang tugasnya, dipikirkan cara baru Pak, inovasi yang baru untuk melakukan untuk melakukan yang namanya Government Public relation ini jangan pakai cara-cara lama ini bu. Jadi anggaran juga terbuang tapi targetnya itu enggak bisa tercapai itu. Kita tahu sekarang ini eranya era digital ya kan, bagaimana TV dan segala macam, dialog interaktif. Bagaimana Ibu mampiu, sekarang ini lihat saja kita di medsos, segitu capeknya Pak Jokowi membangun infrastruktur, di sana membangun ini, di sana ini, di situ yang keluar di Medsos 10 juta TKA ini segala macam. Bagaimana Ibu meng-counter, bagaimana ibu melakukan analisa, kan mestinya ada analisis media analisis ya kan yang dilakukan ibu itu. Negatif, Positif, meng-counternya itu seperti apa gitu. Bagaimana itu mampu untuk melakukan sosialisasi. Jadi saya rasa mungkin ada cara-cara baru bu yang meng-track masyarakat, menarik masyarakat ya apakah sistimnya lewat hiburan, apakah sistimnya yang anak-anak muda juga suka, dialog interaktif anak-anak muda tidak nonton Ibu. Carilah yang diminati ya kan, kalau untuk usia segini acaranya kanyak ini yang diminati, kalau untuk anak-anak muda senengnya di sini ini. Jadi jangan pola-pola lama seperti ini usul saya Pak Menteri. Kemudian hal lain itu adalah mengenai, Bapak kan mengatakan mengenai hoax lagi. Saya mengapresiasi yang namanya program yang dilakukan oleh Dewan Pers. Pertama saya mempernyatakan ketika saya melakukan apa namanya rapat dengan merek, sistem verifikasi medi yang mereka lakukan. Jadi media-media itu harus daftar, itu online-online Pak. Jadi bagi yang punya yang terdaftar itu ada barcode-nya istilahnya kelihatan di situ. Di situ juga untuk mengantisipasi yang bapak katakan tadi masyarakat tahu mana yang berita hoax, mana yang berita media abal-abal, mana yang ini Pak. Jadi bisa diinikan bahwa untuk baca berita kalau ada barcode, kalau ada ini itu registered media. Dan hukumannya juga bisa bagi mereka-mereka melanggar Undang-Undang dan peraturan yang ada itu mudah untuk mendeteksinya Pak Menteri. Hanya pertanyaan saya adalah gimana nih sinergisitas antara program verifikasi yang dilakukan oleh Dewan Pers ini dengan Kominfo Pak. Kemudian mengenai Bapak mengatakan tadi tanggung jawab OTT ya Pak, saya setuju saya nonton di TV, Google sudah mulailah untuk mengapa namanya si bule ngomong, ngomong, ngomong pokoknya. Cuma saya mengginikan, kita tahu bahwa tanggung jawab moral bagi mereka itu harus enggak tahu undang-undang atau apa, karena kita tahu di Jerman sendiri mereka masih….kalau cuma sifat MoU, keinginan, interest itu enggak akan ini Pak, gimana caranya kita membuat suatu peraturan yang tegas apakah ini yang memang there is punishment untuk mereka juga. Tidak hanya sekedar MoU akan membuat ini, membuat ini, karena di bisnis OTT inilah seperti Google, facebook, twitter jadi bisa membantu Pak Menteri, tidak hanya memblokir tapi mereka melakukan pencegahan. Jadi pencegahan untuk berita itu bisa tersosialisasikan dengan masif kepada masyarakat. Kemudian mengenai TVRI, RRI, kemarin kita rapat dengan TVRI dan RRI. Bapak katakan tadi saya simak kata-kata Bapak, terima kasih kepada TVRI dan RRI yang telah membantu untuk melakukan sosialisasi. Tapi mereka agak curhat dikit nih Pak Menteri, kalau departemen itu instansi pemerintah itu kalau kepada TVRI dan RRI maunya gratis, sementara mereka itu perlu masukkan, pemasukan untuk TVRI dan RRI. Saya tanya kepada mereka berapa sih alokasi anggaran dari pemerintah untuk siaran TVRI dan RRI? Di situ mereka katakan kalau departemen itu kalau melihat TVRI kalau dicap loh kok bukan ayar, harusnya kan kerjasama. Nah, ini yang mungkin yang hal-hal seperti itu mesti dirubah Pak, kita justru berharap 20%- 30% dari dana sosialisasi pemerintah itu dilemparnya itu kepada TVRI dan RRI. Disitulah sifat dukungan yang bisa diberikan kepada Pemerintah untuk peningkatan daripada TVRI dan RRI. Kalau minta bantuan TVRI secara gratis, kemudian yang bayar kepada TV swasta itu enggak benar gitu. Jadi 11

tolong Pak Menteri mungkin bisa diimbau juga kepada kementerian terkait, janganlah kalau kepada TVRI dan RRI ini mintanya itu hanya gratis-gratisan saja. Saya rasa itu, kemudian ini tahun 2017 ini kan Pak Jokowi itu targetnya prioritasnya pemerataan, harga bensin merata, harga ini merata, semua merata di pelosok Indonesia. Dimana juga kita berharap kemerataan ini juga di aspek yang namanya komunikasi dan informasi. Pulsa di Papua, pulsa di Jakarta itu semuanya sama Pak, itu juga saya harapkan Kominfo juga bisa menunjang dan mendukung yang namanya program dari pada Pak Jokowi prioritasnya untuk melakukan pemerataan. Terima kasih Ibu Pimpinan. KETUA RAPAT: Terima kasih. Jadi kalau Bu Evita sudah bicara sepertinya semua topik sudah terangkum di situ tadi ya. Namun kalau memang masih ada dari Bapak dan Ibu Anggota Komisi I DPR RI lainnya, karena di meja saya memang pendaftar baru Ibu Evita atau kita dengarkan dulu nanti bisa. Kemudian kalau ingin melakukan pendalaman dari jawaban Pak Menteri juga masih bisa dilakukan. Mungkin dijawab dulu Pak Menteri, karena tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Ibu Evita. F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan Bapak Budi. F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Terima kasih. Pak Menteri saya tetap masih melanjutkan diskusi kita tentang pemblokiran kewenangan yang kita sepakati di dalam revisi Undang-Undang ITE itu tentang tata kelola content. Yang saya tetap mendesak Peraturan Pemerintah-nya segera dibuat. Kewenangan blokir itu adalah kewenangan yang diberikan negara kepada pemerintah, tetapi mekanismenya tetap harus mengacu kepada prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip yang kita pegang teguh dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Apa itu yang namanya kebebasan berekspresi, menyatakan pikiran pendapat itu adalah hak fundamental di dalam semua bentuknya termasuk di internet. Tidak bisa orang mengatakan a, b, c yang dipersepsi orang jelek terus semena-mena pemerintah berhak memblokir. Di mana-mana ada proses peradilan di sana. Peradilannya itu tidak didefinisikan di dalam revisi Undang-Undang. Saya mengusulkan itu masuk di dalam PP yang dirumuskan. Pak Menteri pernah menatakan dibuat Panel, nanti diberikan payung hukumnya pak. Siapa yang jadi Panel sehingga bukan Menteri Kominfo yang akan dituding orang serahkan kepada Panel yang obyektif yang mewakili dari masyarakat. Sudahlah di PP saja, payung hukumnya Bapak sudah pegang. Jadi prinsip itu jangan dilanggar Pak, hak asasi manusia yang sudah kita bela habis-habisan direformasi, yang sudah tertuang didalam pasal-pasal di Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua mengacu juga dengan pemblokiran itu adalah tentang apa sih yang disebut kebebasan menyatakan pikiran, pendapat, menyatakan keyakinan beragama yang dimungkinkan di dalam dunia virtual ini. Maksud saya begini Pak, dunia virtual itu seakan-akan adalah dunia anarki, tapi ada dua kekuatan yang dimiliki negara yang disebut tadi adalah kewenangan untuk melakukan blokir, melakukan sensor, satu lagi ada kewenangan satunya yang sebenarnya dimiliki oleh pemerintah, apa itu? Surveillance. Jadi surveillance ini juga belum didefinisikan, yang punya kemampuan surveillance terhadap apapun yang terjadi di dunia internet, Kemkominfo. Yang punya kewenangan sementara hari ini menurut saya yang saya bisa tafsirkan hanya Badan Intelijen Negara, surveillance itu. Polisi enggak punya kewenangan, aparat penegak hukum enggak punya kewenangan, yang punya kewenangan melakukan surveillance terhadap dunia maya adalah Badan Intelijen Negara. Tapi kekuatan kemampuan itu kunci12

kuncinya dipegang oleh kemkominfo. Jadi surveillance dan sensor itu power yang Bapak pegang hari ini. Saya berharap mudah-mudahan dalam tata kelola konten ini bisa menjadi wacana baru kita dalam mengelola anarki yang sudah terlanjur terjadi. Sebabnya apa? Sebabnya menurut saya karena abainya pemerintah di tahun 90-an enggak memandang penting internet, sehingga yang lahir adalah para pemberontak. Pemberontak-pemberontak itu yang memimpin dunia internet, sekarang bapak menjadi gagap-gagap, kita jadi gagap semua. Yang ketiga adalah tentang intersepsi surveillance dan intersepsi itu lanjutan ini Pak. Siapa yang punya kesanggupan melakukan intersepsi? Iya kemkominfo, apapun yang ada di dunia menggunakan frekuensi, kekuasaan kemampuan untuk melakukan intersepsi ada di kemkominfo. Jadi kasus keluhanya Presiden SBY yang merasa disadap, maka kalau ini rapat tertutup maka saya harus menuntut kepada Menteri Kominfo tolong pastikan bahwa HP-nyaSBY tidak disadap. Karena bapak punya kemampuan untuk mengetahuinya, sama dengan HP saya Pak. HP saya disadap Pak tidak, kalau bapak bilang tidak tahu Bapak berarti tidak tahu dengan kekuatan yang dimiliki oleh Kemkominfo. Jadi surveilent ini adalah sesuatu yang sensitif yang dibuka kotak pandoranya oleh SBY dan mau enggak mau kita harus rumuskan segera gimana ini tentang intersepsi, siapa yang harus mengerjakan, siapa yang harus yang diberikan kewenangan. Memang mandatnya kan harus dalam bentuk UndangUndang Pak, sepanjang belum ada Undang-Undang terus boleh anarki kita? Saya sih mengusulkan sebelum anarki ni menjadi jauh, maka DPR menjadi wakil rakyat, Pak Menteri sebagai wakil pemerintah eksekutif, kita bisa membuat keputusan politik negara terhadap surveillance dan intersepsi ini mana pilihan. strategis yang harus kita lakukan, sebelum Undang-Undang itu kita kerjakan bersama-sama. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Baik, saya rasa menarik apa disampaikan Pak Budi mengenai surveillance dengan kaitannya kepada intersepsi dan juga tentu topik tersendiri mengenai sensor, yang kemarin memang banyak masukan dari masyarakat yang saya rasa perlu diclearkan oleh Pak Menteri. Silakan Pak Menteri untuk menjawab dua perannya ini. MENKOMINFO (RUDIANTARA): Terima kasih Ibu Pimpinan. Ibu Evita, mengenai kewenangan dari Undang-Undang 19 Tahun 2016 Pasal 39 khususnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membatasi bahkan melakukan pemutusan access. Ini sebetulnya ada kaitannya dengan pertanyaannya Pak Budi, jadi saya boleh rangkumkan ya. Pak Budi dan Ibu Evita, setelah diundangkannya Undang-Undang 19 Tahun 2016, ada beberapa PR yang harus ditindaklanjuti selain yang tadi disampaikan oleh Pak Budi mengenai intereksepsi, karena intersepsi bahkan ada keputusan MK sebelumnya mengatakan bahwa harus dituangkan dalam bentuk UndangUndang. Kami coba berkonsultasi dengan hakim konstitusi mengenai ini. Kewenangan dari melakukan intersepsi sudah ada dalam Undang-Undang Intelijen, Undang-Undang BIN. Yang memang dibutuhkan adalah tata caranya, jadi kalau intelijen bisa melakukan itu dan kepolisian juga bisa, KPK juga bisa, itu kewenangannya sudah ada hanya sekarang yang diminta adalah tata caranya. Jadi kalau boleh mendapatkan dukungan dari Pak Budi dan Ibu Evita, dari floor juga kami akan tuangkan dalam bentuk PP dulu Pak dan saya sudah menandatangani surat semacam inisiatif untuk membuat PP yang berkaitan dengan masalah intersepsi, tata caranya ya Pak, sebelum nanti kita kalau Undang-Undang masuk prolegnas lagi dan ini lama lagi. Jadi kewenangannya sudah ada dalam Undang-Undang khususnya Undang-Undang intelijen, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Polisi tata caranya yang kita akan tuangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Dan Peraturan Pemerintah juga yang akan Pemerintah siapkan merupakan merupakan kelanjutan dari Undang-Undang 19 Tahun 2016 ini adalah mengenai ini Pak Budi, right to be forgotten. Kami sudah berkirim surat ke Mahkamah Agung dan akan konsultasi sedang diatur, nanti pengadilannya pengadilan mana? Pengadilan Perdata kah, Pengadilan Pidanakah yang akan menetapkan untuk penghapusan informasi dari penyelenggara sistem elektronis. Karena waktu kami konsultasi kepada Mahkamah Agung, 13

Mahkamah Agung akan merapatkannya secara internal, nanti tindak lanjutnya pengadilan mana yang akan menetapkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga akan kita tuangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah semuanya. Termasuk ini apakah membuat PP yang baru atau mau merevisi Peraturan Pemerintah turunan dari Undang-Undang ITE yang lama itu PP 82, karena Peraturan Pemerintah 82 juga masih ada yang harus kita perbaiki. Jadi itu Bu Evita dan Pak Budi untuk yang kaitannya dengan masalah intersepsi, kami usahakan dalam bentuk PP dan mudah-mudahan dapat dukungan dari Ibu dan Bapak sekalian gitu loh, tidak usah menunggu undang-unang. Kemudian yang kedua Ibu Evita. F-PDIP (EVITA NURSANTY, M.Sc.): Mengenai isu ini menarik Pak Menteri, hanya saya ingin tahu, kita punya PP Undang-Undang ITE inikan belum keluar. MENKOMINFO (RUDIANTARA): Lama Ada Ibu Peraturan Pemerintah Nomor 82. F-PDIP (EVITA NURSANTY, M.Sc.): Enggak, yang kita sudah revisi Pak, seharusnya kan sudah ada Peraturan Pemerintah-nya juga. Saya mau tanya ini Pak kapan? Karena sudah cukup lama kita mensahkan yang namanya revisi UndangUndang ITE ini. Kemudian yang kedua itu mengenai menarik apa Bapak sampaikan pengadilannya mana. Saya juga mau tanya justru Bapak kan melontarkan pertanyaan, menurut Bapak itu seperti apa? Karena kalau kita masih berseteru dengan ini pengadilan mananya, pengadilan mana, akhirnya right to be forgotten-nya tidak bisa diimplementasikan Pak, karena kalau itu memang aduannya bersifat pribadi itu bisa perdata perorangan tapi kalau misalnya pencemaran nama baik perusahaan dan lain-lain yaitu pidana Pak. Kalau memang hanya perorangan kasusnya, saya marah sama si b itu kan bisa saya iniin dengan perdata. Saya rasa mungkin ini bisa dipercepat saja Pak Menteri supaya PP yang untuk Undang-Undang ITE-nya ini juga bisa diperlakukan. Terima kasih. MENKOMINFO (RUDIANTARA): Baik Ibu Evita, kami tindak lanjuti yang itu secepatnya. Tapi kalau masalah pengadilan terus terang saya kita mempunyai kompetensi atau kapasitasnya, jadi kami harus nunggu dari Mahkamah Agung. Kemudian yang kedua mengenai digital start up, digital starup yang dilakukan oleh Kominfo itu dari mulai melakukan katakanlah event, dari event itu memberikan inspirasi bagi anak-anak muda Indonesia, jadi mendatangkan pembicara-pembicara. Nah, ini Ibu ada ininya, namanya talks, dari talks kemudian talks itu, ini setiap tahun ada 8 ribu partisipan targetnya, ini setelah ini diikuti oleh namanya workshop. Jadi dari 8 ribu kan diseleksi nanti berapa yang bisa ikut masuk kepada worshop. Setelah workshop nanti baru masuk namanya hecketan, hecketan itu heck maraton sebetulnya. Jadi membuat aplikasi-aplikasi dalam waktu 48 jam tapi sudah problem definisinya sudah disiapkan. Setelah ini disaring lagi dari peserta hecketan mungkin hanya 1000 yang masuk bootcamp. Bootcamp ini beberapa hari bicara mengenai bisnis, bicara mengenai marketing, bicara mengenai product, bicara mengenai keuangan, feasibility study dan lain sebagainya. Kalau di hecketan itu ada masalah teknisnya saja. Kemudian setelah ini yang terakhir masuk namanya inkubasi. Dari 1000 mungkin akan masuk inkubasi 500, kemudian dari 500, 200 mendapatkan sit capital yang didanai nantinya sebagai dana awal ataupun modal. Ini Bu dari sini sampai sampai terakhir sampai sini, ini bisa memakan waktu 1 tahun Bu. Jadi bukan seminar kalau seminar kalau talks sih bisa sehari, 2 hari selesai. Workshop sendiri itu beberapa hari apalagi kalau nanti masuk ke bootcamp, kalau bootcamp ya masuk itu bisa 2 Minggu, bisa 3 Minggu, bahkan salah satu pemikirannya adalah membawa peserta ini nanti yang terpilih yang inkubasi, inkubasinya kalau perlu nanti ada beberapa yang dikirim ke silikon valie. 14

Nah, tahun 2020 kita berharap ada 1000 technopreneur yang sudah mendapatkan sit capital, artinya setiap tahun ada 200 yang sudah terpilih dan sudah bayangkan Ibu, dari 8 ribu setidaknya minimal 800 itu hanya 200 yang terpilih mendapatkan sit capital. Nah, dari 200 ini 5 tahun menjadi 1000, jadi istilahnya program kami itu program 1000 technoprenuer, setiap tahun itu ada 200. Nah, nanti dari 200 mungkin yang akan jadi jalan terus kan kita tahu kan success ratio-nya hanya sekitar mungkin 3% atau 4%, dari 1000 itu mungkin cuma ada 30 yang lainnya berguguran. Dan memang nature secara alami prosesnya ini memang demikian dan keberhasilannya pun secara alamiah di dunia ini hanya sekitar 3% yang akan terus menjadi perusahaan. Jadi inilah program 1000 digital start up yang dilakukan oleh Kominfo. Kita baru mulai 2016 kemarin itupun baru dimulai pertengahan tahun 2016. Jadi baru diperkirakan semester kedua 2017 kita akan mendapatkan kurang lebih 200. Yang terakhir kita sekarang hecketan sudah selesai sekarang kita masuk ke bootcamp dan itu baru 3 kota dari rencana kita 10 kota. Itu mudah-mudahan memberikan gambaran supaya program digital start up ini apa sih. Ya memang bukan program seminar satu hari memang ini prosesnya panjang. F-PDIP (EVITA NURSANTY, M.Sc.): Izin Pimpinan. Program Pak Menteri inikan bagus ya, anak-anak muda itu apalagi untuk anak-anak muda yang sangat kreatif mereka disini. Tapi saya melihat kok sosialisasinya ini loh Pak, yang minim. Enggak banyak yang tahu Kominfo itu punya program ini, ini tugasnya Ibu Niken mampu untuk mensosialisasikan programprogram masuk ke bla bla bla bla di dasyat, masuk disini. Jadi jangan interaktif, ini segala macam itu lho Bu, coba diinikan dikreatifin program yang sebaik ini ya kan, gimana bisa mampu disosialisasikan kepada anak-anak muda itu Ibu. Mereka kadang-kadang datang, mereka punya ide, akhirnya mereka menumbuhkan semangat mereka bikin grup-grup. Inikan Pak Menteri, mencari interpreneurship ya Pak, itu dijaring-dijaring kan. Kalau kita melakukannya secara konvensional tidak jalan. Paling dapatnya justru Ibu susah, jadi Ibu yang mesti cari siapa nih pemain start up di daerah ini, di daerah ini, tidak orang yang berbondong-bondong datang karena masifnya sosialisasi digital start up. Jadi tolong Pak, program yang bagus yang saya katakan saya kadang-kadang sosialisasinya itu minim. Kita saja Anggota DPR RI mungkin hanya beberapa yang baru dengar ini. Terima kasih. MENKOMINFO (RUDIANTARA): Terima kasih Ibu. Memang tidak mudah Ibu, karena tadi saya sampaikan satu tahun itu 8 ribu, jadi kalau lima tahun ada 40 ribu. Ini baru setengah tahun kita sudah 14.318. Jadi bludak itu sebetulnya kalau kita masuk ke kota-kotanya langsung, karena inikan ini society yang dikejarnya juga society anak-anak muda, kampus, yang spesifik seperti demikian. Ini yang status terakhir baru 3 kota sudah 14.300, jadi kita masih ada 7 kota lagi. Kemudian berikutnya mengenai 1 juta nama domain, kami review terus Bu, anggarannya kalau tidak salah Rp 12 miliar 2017, 2016 Rp48 miliar tapi belum sampai sejuta karena baru 35 ribu, jadi harus kita difert anggaranya. Nah, 1 juta nama domain memang menyasar kepada UKM, bukan hanya memberikan nama domain Ibu. Jadi inipun prosesnya nama domain diberikan, misalkan saya di kelas UKM nama saya PT. Abu Rudi, itu nama domeainnya sudah dapat, tetapi juga diberikan hosting itu minimal satu tahun, karena bukan nama domain yang diberikan yang penting adalah hostingnya agar saya bisa jualan melalui situs saya, hostingnya satu tahun. Kemudian juga diajari menggunakan fasilitas ini, jadi setiap UKM itu mendapatkan 3 itu, satu nama domainnya memang kalau judul sih pakai satu juta nama domain biar murah, tapi intinya bukan hanya nama domain yang berikan tapi hosting. Hosting ini satu tahun jadi situsnya diberikan wadahnya, diberikan tempat untuk menempatkan informasi-informasinya. Dan yang bersangkutan juga dilatih bekerjasama dengan Nurbaya, dilatih untuk menggunakan, karena mendapatkan satu juta ini tidak mudah UKM. Kalau UKM, real UKM-nya bukan M-nya, mikronya, UKM ini sekitar 250 ribu seluruh Indonesia, tidak lebih dari 5000 ribu UKM-nya. Yang banyak itukan mikro, mikro ini kita 50 juta lebih. Nah, Ibu bayangkan istilahnya mohon maaf yang jual rokok dipinggir jalan pakai kios sendiri itu masuk kategori mikro. Mengajari, mendidik yang bersangkutan untuk menggunakan digital 15

itukan tidak mudah Ibu. Jadi kenapa 35 ribu kami sasar prioritasnya adalah bekerjasama dengan tidak langsung mencari, kalau langsung mencari mohon maaf Kementerian Koperasi UKM sendiri tidak punya data base yang sangat rinci kepada semuanya. Kami bekerja sama dengan bank, karena bank sudah memberikan kredit kepada UKM itulah yang kami tarik agar mereka menggunakan teknologi digital. F-PDIP (EVITA NURSANTY, M.Sc.): Itu yang saya maksud Pak Menteri, tidak mudah. Saya hanya cupli statement-statement Pak Menteri. Tapi kan Bapak membuat anggaran setiap tahun, tahun sebelumnya 48 miliar. Bagaimana waktu membuat 12 miliar, waktu membuat anggaran itu lho maksud saya, kan kalau anggaran inikan berbasis program, ya kan. Nah, tentunya ini maksud saya perlu dievaluasi, maksud saya Pak Menteri bahwa ada ketidakcocokan antara planning yang sebelumnya ya kan, sebelumnya kan dibilang 350 ribu per tahun, kan itu saya baca program Bapak sebelumnya Pak, bukan saya ngarang-ngarang. Saya bacakan anggaran Bapak sebelumnya, 350 ribu sampai 2017 saja sekian saja itu baru 35 ribu, kan ada something missing, ada something wrong itu maksud saya Pak. Nah, ini yang saya katakan saya bukan mengkritisi tetapi mengevaluasi, jangan nanti 2018 bikin lagi anggaran, bikin lagi anggaran, kita tidak melihat ke belakang, dimana nih salahnya kan begitu, berarti kan ada kesalahan anggaran dibuat 48 miliar padahal yang diserap itu sangat kecil sekali gitu. Jadi maksud saya dievaluasi Pak Menteri, anggaran yang sifatnya multiyear, karena anggaran Pak Menteri inikan multiyears untuk yang ini. Kalau perlu direvisi ya direvisi. Terima kasih. MENKOMINFO (RUDIANTARA): Terima kasih Ibu Evita akan kami lakukan Ibu. Berikutnya adalah untuk GPR perlu inovasi-inovasi. Setuju Ibu, nanti saya bicarakan detil dengan teman-teman dari IKP khususnya Ibu Niken. Kemudian yang kelima, yang kaitannya dengan hoax, bagaimana pendapatnya dengan Dewan Pers. Kami bekerja dengan Dewan Pers tapi kami tidak mau terlalu masuk juga ke Dewan Pers kepada Undang-Undang 40 Tahun 1999. Ini Undang-Undang ini kalau tidak satu-satunya, mungkin salah satu Undang-Undang yang tidak ada Peraturan Pemerintah-nya, tidak ada Permennya. Dan kami pendukung terhadap kebebasan berekspresi tapi yang bertanggung jawab menginginkan Undang-Undang itu tetap begitu jangan sampai ada yang mendorong membuat Peraturan Pemerintah dan membuat Peraturan Menterinya. Verifikasi ini dilakukan oleh Dewan Pers kami mendukung saja artinya nanti kita ini mendapatkan industri media yang betul-betul, istilahnya bukan akreditasi Ibu ya tapi verifikasi itu sudah dicek betul bahwa yang bersangkutan itu ada alamatnya, tanggung jawab dan nanti menggunakannya quick response code yang segiempat, jadi tidak bisa di foto bisa keluar. Jadi kalau kita mau ketemu sama media, misalkan suatu saat ini nanti ada ID-nya, QR Code-nya kita tinggal ini dari media mana tidak usah tanya dari media mana, tinggal begini saja pakai QR code reader sudah tahu ini dari media mana, sudah terverifikasi dan lain sebagainya. Kami sangat mendukung itu tetapi walaupun itu sebetulnya lebih kepada ranahnya temanteman Dewan Pers dan industrinya. Kemudian aturan OTT yang turut mencegah hoax Ibu, kami sudah mengeluarkan surat edaran mengenai OTT (Over The Top) tapi kami belum mengeluarkan Peraturan Menteri. Salah satunya adalah kami menunggu model penyelesaian masalah pajak google, karena aturan OTT yang kami siapkan bukan masalah pajak saja Ibu untuk mengaddress 3 hal, pertama adalah customer service artinya kepentingan masyarakat. Kedua, perlindungan data pribadi, walaupun kita belum punya data pribadi, kita dorong bahwa semua OTT internasional maupun nasional harus bertanggungjawab atas informasi masyarakat yang dikelolanya. Kemudian yang ketiga adalah level playing field, baik dari sisi legal maupun dari sisi perpajakan. Kalau anda siapapun OTT yang berbisnis di pasar Indonesia ya bayar pajak di Indonesia. Nah, ini apabila ini selesai kami akan keluarkan langsung Peraturan Menterinya, karena Peraturan Menteri ini tinggal dikonversi dari surat edaran yang sudah kami keluarkan. Hanya bedanya surat edaran kan tidak punya legal standing Ibu, sedangkan Peraturan Menteri yang akan mempunyai legal standing. Jadi mudahmudahan dalam waktu dekat ini selesai jadi mau siapaun nanti mau facebook, mau twitter, mau siapa, 16

yang satu ini selesai masalah pahaknya yang lain juga harus selesai. Dan memberi level playing field kepada OTT nasional, masa yang nasional bayar pajak, yang asing tidak. Kemudian dana sosialisasi Kl dialokasikan untuk TVRI, RRI, nanti kami cba melalui forum komunikasi di yang di Pimpin oleh IKP untuk kalau ada dana sosialisasi prioritaskan kepada RRI dan TVRI. Tentunya dengan mengkompensasi biaya yang dikeluarkan jangan sampai rugi gitu loh. F-PDIP (EVITA NURSANTY, M.Sc.): Maksud saya tidak di kL-nya Kominfo saja, tetapi bagaimana Bapak bisa bawa ini ke rapat kabinet yakan untuk Kementerian dan instansi-instansi Pemerintah itu untuk bisa mengoptimalkan pengalokasian anggaran sosialisasi dan promosi mereka ke KLPP dan tidak minta gratis gitu loh Pak, kan tidak fair kepada TV swasta mereka bayar, ketika kepada LPP mereka minta gratis. Terus satu lagi Pak, sebelum inikan Bapak sudah selesai Pimpinan. Saya tadi agak tertarik dengan Bapak katakan bahwa kontribusi BHP dari pada industri penyiaran itu hanya 18 Miliar. Sedikit sekali ya dan kenapa ini dibiarin Pak, kenapa dinaikin dari dulu BHP-nya? MENKOMINFO (RUDIANTARA): Maaf ini boleh acak sedikit ya, Ibu inikan kita sepakat kita mau selesaikan sekaligus dengan revisi Undang-Undang Penyiaran, dimana salah satunya kemungkinan akan ada universal service obligation bagi penyiaran.

KETUA RAPAT: Oke, yang lain tadi ada yang terlewat dari mungkin dari Bapak Budi sudah semua. F-PD (H. DARIZAL BASIR): Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan Bapak Darizal. F-PD (H. DARIZAL BASIR): Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pak Menteri, saya Darizal Basir dari Fraksi Partai Demokrat. Tadi terlambat maaf karena ada kegiatan tempat lain. Namun saya bisa mengikuti pada akhirnya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama bahwa rapat kita ini adalah Rapat Kerja dalam rangka melakukan evaluasi program tahun anggaran 2016. Yang tentu pada intinya kita mengevaluasi anggaran dan kita mengevaluasi target capaian dari program. Nah, ini saya memberikan komentar dalam tabel anggaran yang Bapak berikan, bahwa serapan anggaran APBN hanya 77% dan APBNP 83%. Ini menurut saya termasuk serapan yang sangat rendah. Sayang ya kita tidak mampu menghabiskan anggaran sudah disiapkan Pemerintah, malah justru terbalik sebenarnya. Ada lembaga yang menginginkan anggarannya berkurang tetapi ini ada anggaran tidak bisa kita manfaatkan dan tentu ini akan jadi perhatian pada anggaran 2017. Kemudian yang kedua, capaian program kerja utama pada halaman 5. Saya melihat ini merupakan data-data yang belum diolah nih Pak. Bapak hanya menyajikan program pertama katakanlah penataan frekuensi refarming broadband 4GLTE. Kemudian dalam capaiannya telah…..refarming frekuensi dengan angka-angka. Nah, angka-angka ini capainya berapa ini dari target yang Bapak tidak memunculkan 17

target. Kita tidak tahu berapa persen target dicapai. Demikian juga pada poin 2, 3 dan 4. Saya berharap poin 1, 2, 3, ini berapa anggaran yang digunakan, apa targetnya dan apa hasilnya. Disanalah baru kita bisa melihat kinerjanya program ini. Kemudian Pak Menteri, di awal tahun kita dulu ya tahun kerja kita dulu kalau enggak salah pada 2015, kita sepakat antara Pak Menteri dengan kita bahwa kita akan membantu semua program-program yang Bapak distribusikan ke bawah. Ini ada kesepakatan kita dulu ya sehingga kementerian bisa kita bantu dalam mendistribusikan rencana program dan kita juga bisa mengkomunikasikan dengan masyarakat yang ada di Dapil kita. Ini dulu kita setujui bersama tapi nyatanya sudah 2 tahun berjalan ini tidak ada, bahkan di awal tahun 2016 Pak Menteri saya pernah mengajukan proposal langsung pada Pak Menteri, setelah selesai rapat dan juga saya susulkan SMS ada daerah saya yang blank spot. Saya sebutkan desanya, Desa Tratak Sungai Lendang Kecamantan Kota Sebelas Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Saya sebutkan desanya desa, Desa Pulut-Pulut Induk dan Pulut-Pulut Selatan. Ini Kecepatan Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan juga Sumatera Barat, ini sudah 2 tahun berjalan dan tidak ada realisasi. Dan tentu kita berharap ya apa yang kita ajukan karena kita merupakan representasi dari masyarakat yang kita wakili mereka banyak meminta daerah-daaerah yang blank spot. Kemudian yang ketiga saya mendukung apa yang disampaikan dari Pak Budi tadi ya ini terkait dengan masalah sadapan Ketua Umum saya, karena Pak Budi sudah menanyakan silakan nanti Pak Menteri untuk menjawab. Dan sebagai tambahannya Pak, ini di luar Rapat Kerja tapi ada kaitannya dengan Bapak. Pada saat Jambore Nasional Mahasiswa kemarin yang dilaksanaka di Cibubur Bapak kan hadir. Namun, Jambore tersebut berakhir dengan didemonya Rumah Ketua Umum saya, sebenarnya Bapak mungkin bisa tidak memberikan gambaran sedikit. Demikian Pimpinan. Terima kasih. KETUA RAPAT: Ya, gambaran dari apa yang dia tahu, kalau tidak tahu ya tidak bisa memberikan gambaran mungkin. Pak Menteri silakan, sambil kita mungkin sepakati boleh kita sepakati kita selesai di jam 16.00 WIB. Baik, kita akan selesaikan Rapat Kerja ini paling lama…. F-PD (H. DARIZAL BASIR): Pimpinan, saran Pimpinan. Kita sepakat jam 4 untuk selesaikan, tetapi kalau jawaban beliau ini belum selesai tolong disusulkan dengan tertulis saja. Demikian Pimpinan. KETUA RAPAT: Baik, disepakati ya Pak Darizal ya, terima kasih. (RAPAT: SETUJU) Kemudian silakan Pak Menteri untuk menjawab. MENKOMINFO (RUDIANTARA): Pak Darizal, mengenai yang pertama serapan atau capaian anggaran itu memang kalau kita lihat dari tahun ke tahun, 2014 itu kami mulai dengan tarik mundur ke belakang agar mendapatkan gambaran sebetulnya betul tidak atau belum mencapai angka yang kita harapkan. Kita bisa telaah dimana sebetulnya tidak terjadinya itu. Nah, kalau kita lihat dari total anggaran pagu anggaran 2014 sekitar total 3,7 triliun itu 18

hanya terserap 2,21 triliun. Nah, kalau kita lihat breakdown-nya kolom-kolom dari Satkernya itu 88% pencapaiannya. Itu kurang lebih hampir sama dengan pencapaian secara APBN nasional. Tetapi yang kita lihat yang tidak terserap itu tadi BP3TI baru 26%. Kemudian tahun 2015 secara umum Satker-satker juga secara keseluruhan, secara agregat 85% tidak jauh dari APBN pencapaian APBN 2015. Demikian halnya untuk 2016 yaitu sekitar 77% atau 83% dari penyerapan nasional. Namun, kalau kita lihat permasalahannya adalah di BP3TI, permasalah apa ada di BP3TI padahal kita tahu dari anggaran 3,7 triliun itu hampir setengahnya dari BP3TI 1,8 triliun itu dari BP3TI. Mengapa tidak terserap? Karena tidak terserap ini permasalahan universal service obligation, yang pencatatannya oleh BPK diragukan keyakinannya, sehingga kami sudah mendapatkan penalti pada tahun 2014, yaitu dengan disclaim statusnya yang disclaimer dari BPK. Nah, kami mencoba memperbaiki dari titik permasalahan itu berada, yaitu BP3TI atau universal service obligation. Jadi kalau kita lihat saya bukan mengatakan kita berhasil tapi dari sisi angka yang tadinya BP3TI pencapaian 26% 2014 Pak, kemudian sekitar 16,6% dan tahun terakhir sudah mencapai 63%. Ini kita bisa selesaikan, mengapa? Karena ada beberapa program-program yang sudah diputuskan permasalahan atau perselisihannya selesaikan di Bani kita bisa selesaikan. Mudah-mudahan audit tahun 2016 yang sekarang masih dalam penyelesaian oleh BPK hasilnya akan lebih baik lagi dibanding tahun 2016. Kami akui Pak, bahwa ketidakberhasilan itu karena apa? Karena BP3TI Pak, karena program USO, karenanya kami dipenalti mendapatkan disclaimer. Tahun 2015 sudah lebih baik lagi WDP (Wajar Dengan Pengecualian) mudah-mudahan tahun 2016 kami mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian. Itu Pak Darizal yang berkaitan dengan masalah. F-PD (H. DARIZAL BASIR): Pak Menteri, tapi rasanya bukan di BP3TI saja Pak, pada SDPPI juga rendah 66, Aptika 53. Jadi barangkali 3 ini yang perlu mendapatkan perhatian ke depan bukan BP3TI saja saya rasa. MENKOMINFO (RUDIANTARA): Ibu dan Bapak sekalian, ini ada cerita sedikit di luar ini sebetulnya. Dahulu namanya ada Ditjen Postel Pak, Ditjen Postel itu melebur dengan Kementerian eks Departemen Penerangan menjadi namanya Kementerian Kominfo. Di Postel PNS itu mendapat namanya Just tell Pak, Just Tell itu sama dengan Tunkin lah kurang lebih sekarang. Nah, tahun 2014, 2015 begitu kami masuk itu dihilangkan Pak, tidak diperbolehkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi ada surat tahun 2014 yang dikirim oleh Menteri dijawab oleh Menteri Keuangan tahun 2014, bahwa Just Tell tidak diperbolehkan. Kami urus lagi, karena kan berlaku Tunkin sebetulnya, jadi tahun 2016 itu dirubah namanya bukan Just Tell lagi namanya Tunkin. Namun demikian Tunkin ini juga tidak hanya berlaku kepada eks Ditjen Postel yang lama, yaitu 2 Ditjen yang Bukan sebutkan SDPP dan PPI, tetapi juga ini berlaku Tunkinnya kepada Ditjen-ditjen yang lain. Jadi kalau dulu hanya sebagian dapat sekarang boleh dikatakan lebih merata, tetapi tetap sebagai penghasil PNBP yang besar 14 triliun lebih itu mendapatkan namanya selisih tunjangan. Nah, ini yang mengakibatkan kenapa tadi terlambat karena diblokir tahun sebelumnya. Jadi lebih dari 100 miliar kalau tidak salah itu Pak. Jadi baru selesai tahun 2016 kemarin, jadi ini kelihatannya tahun 2016 memang alhamdulillah lebih membaik dibanding tahun-tahun sebelumnya.Jadi itu Pak, gambarannya dari mengenai anggaran. Kemudian yang terakhir tadi bapak satu lagi, mengenai yang blank spot. Jadi operator itu di Indonesia itu apakah Telkomsel, apakah itu Indosat, XL, siapapun mereka boleh memilih wilayah operasinya. Nah, pada saat memilih wilayah operasinya tentu mereka pertimbangkan kalau saya membangun disini ada returnnya atau tidak, ada pelanggannya atau tidak. Nah, diluar itu ada namanya daerah-daerah yang menjadi tugas BP3TI universal service obligation lewat-lewat KPU, itu ditetapkan oleh Kepres 131 Tahun 2015 ada 122 kabupaten. Karenanya kalau ada Pemerintah Daerah kadang-kadang disini juga suka tolong di daerah saya ini. Kami harus mengacu kepada itu, apabila itu masuk kepada Perpres 131 Tahun 2015, 122 kabupaten itu kami masukkan ke dalam program USO Pak, jadi BTS-nya kami yang bangun, Pemerintah yang bangun, Karena Pemerintah tidak melihat untung rugi beda dengan operator. Ini mohon maaf Pak, saya sudah cek barusan yang Bapak sebutan Pesisir Selatan tidak masuk di Perpres 131 Pak, jadi saya tidak bisa membantu banyak selain 19

saya minta kepada operator yang beroperasi dekat situ tolong ini dicover gitu lho, tapi ini business jusment. Jadi bukannya saya tidak mau membangun Pak, tapi memang batasannya adalah demikian. Terima kasih. F-PD (H. DARIZAL BASIR): Pimpinan, Pak Menteri, oke mungkin saya bisa paham itu ya. Tapi bagaimana kita merealisasikan keinginan masyarakat yang kita wakili, sebab pada saat kita kunjungan kerja ke Dapil, Reses, itukan banyak permintaan-permintaan dari masyarakat. Nah, tentu kita salurkan ya kepada mitra kerja kita, sekarang bagaimana untuk bisa merealisasikan seperti ini. Jadi katakanlah memang tidak termasuk ya tapi bagaimana kira-kira kita bisa memenuhi keinginan masyarakat kita ini. Harapannya sangat besar sekali oleh masyarakat. MENKOMINFO (RUDIANTARA): Kalau boleh saya usul Pak, saya tidak menjamin keberhasilannya tapi biasanya sih bisa Pak. Jadi Bapak yang mengirim surat kepada operator tembusan kepada saya. Daerah-daerah ini Bapak sampaikan, karena dekatnya daerah itu ada BTS yang lain, jadi biasanya kalau dekat ongkosnya tidak terlalu mahal kepada operator yang bersangkutan Pak, yang dekat situnya tembusan kepada saya. F-PD (H. DARIZAL BASIR): Kalau kita kan dengan operator tidak ada hubungannya kalau kita dengan operator. Kita kan bermitra dengan Bapak, dengan operator kita tidak. MENKOMINFO (RUDIANTARA): Begini Pak, saya bisa sampaikan kepada operator tapi kalau saya yang hanya menyampaikan tanpa ada dukungan politis dari Anggota Komisi I DPR RI, kalau ada dukungan politisnya lebih bagus lagi Pak. Saya yang istilahnya “eh ini ada surat dari ini, mana follow up-nya”, itu saya yang akan follow up itu Pak. Terima kasih. F-PD (H. DARIZAL BASIR): Saya juga tidak tahu operator siapa yang di daerah itu, enggak ngerti kita itu. MENKOMINFO (RUDIANTARA): Telkomsel Pak. KETUA RAPAT: Maunya Pak Darizal itu menunggu dari program Pemerintah, maka itu harus mengikuti Perpres gitu ya. Dan itu bertahap atau bagaimana, jadi misalnya kalau yang Perpres sekarang tidak ada supaya Dapilnya Pak Darizal itu bisa masuk diberikutnya itu memberikan masukannya bagimana. F-PD (H. DARIZAL BASIR): Pimpinan, dulu ya pada awal kita bersidang periode DPR ini, rapat pertama kita dengan Pak Menteri 1, 2, 3 kali ada 1 kesepakatan kita minta. Kita ingin membuat Pak Menteri, Pak Menteri juga membantu kita. Bagaimana kita bisa mendistribusikan program yang sudah dibuat oleh Kominfo ke daerahdaerah kita sambil kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Sementara juga program Kominfo itu bisa tersalurkan kebawah. Nah, ini setelah 2 tahun tidak ada, itu yang saya tanyakan tadi. 20

F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.): Izin Pimpinan. Saya ngerti ini suasana kebatinan Pak Darizal, kalau kepada Dapil kemudian kita di Komisi I DPR RI tapi kita tidak bisa memperjuangkan Dapil kita, rasanya kok tidak enak sekali, gitu loh Pak Menteri. Mungkin ya memang kita Komisi I DPR RI kan enggak punya hubungan sama operator, tapi sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi rasanya Bapak bisa bicara dengan operator terkait yang memang membangun di daerah situ ya untuk memperluas, karena operator Bapak katakan kalau memang, saya kurang sepakat tadi ada perkataan yang bahwa operator itu membangun suka-suka dia. Kalau itu dirasa tidak menguntungkan dia, dia tidak perlu bangun. Tidak begitu dong caranya, operator itu mempunyai kewajiban untuk tidak hanya untungnya saja tapi kebutuhannya Pak Menteri. Jadi misalnya kita lihat disitulah perlunya modern licensing yang diberikan kepada setiap operator itu, disaat dia diberi 1 lokasi untuk dia melakukan dibuka operasinya itu mereka harus punya komitme, tidak hanya diperkotaannya saja dia juga harus membangun di daerah-daerah sekitarnya gitu Pak Menteri. Jadi sekarang kita fokus kepada perbatasan, pulau terluar, terpencil, bla bla bla, rakyat yang tinggalnya masih di tengah saja enggak punya akses untuk komunikasi, kan itu problem. Problem yang mungkin Pak Menteri bisa membantu lewat Dirjen terkait untuk bicara dengan operator yang terkait yang terdekat untuk meluaskan jangkauan daripada repeater, apa segala macam saya enggak ngerti secara teknis yang mereka miliki. Terima kasih. F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH); Pimpinan. KETUA RAPAT: Sebelum kepada Pak Menteri, Pak Alimin silakan. F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH): Pimpinan, Pak Menteri saya tidak tahu yang lain yang dapat apa tidak, saya tanyakan tadi memang resmi ini masukkan ke dalam laporan ini. Tapi setelah saya cek memang bukan dari Pak Menteri tapi ini pengaduan. Saya tidak tahu yang lain ada yang terima atau tidak, tapi saya cek tidak semu terima rupanya. Pengaduan media online, manajemen situs berita eramuslim.com mengadukan soal pemblokiran medianya oleh Kemenkominfo pada 5 Februari 2017, dengan alasan karena situs eramuslim.com memberitakan rencana JNPF yang akan mengadakan aksi 112 tanggal 11 Februari 2017 lalu, yang diberitakan pada tanggal 28 Desember 2016. Manajemen eramuslim.com merasa dirugikan atas pemblokiran sepihak tersebut karena: 1. Pihak manajemen eramuslim.com tidak diajak komunikasi terlebih dahulu dan tidak ada pemanggilan sebelum pemblokiran dilakukan 2. Berita yang mengabarkan tentang rencana aksi 112 pun disiarkan oleh banyak media, bahkan beberapa media mainstream pun memberitakan hal yang sama, namun mereka tidak diperlakukan hal yang sama. 3. Artikel yang dipermasalahkan adalah artikel yang lama, pihak manajemen mengizinkan untuk mengedepankan komunikasi terlebih dahulu sebelum melakukan pemblokiran terhadap media online. Saya tadinya tidak mau menanyakan, karena kala saya lihat di halaman 15 bukan main ini program Bapak untuk mengatasi konten-konten negative. Tapi kalau disini kerjasama-kerjasama, tapi ini bukan saya yang bikin, ini ada yang mengadukan Pak Menteri. Jadi saya ingin tanggapan Pak Menteri, ini benar apa enggak ini. Kan banyak juga berita-berita yang segala macam, ini makanya saya tanya langsung tadi, ini tahu-tahu kok ada di meja saya. Saya enggak melihat yang lain ada bahkan Pak Budi saya tanya juga tidak 21

dapat. Jadi saya tanya yang lain dapat apa tidak termasuk Pimpinan. KETUA RAPAT: Mungkin khusus Pak Alimin sepertinya yang dapat. F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH): Makanya saya harus tanya dulu supaya jangan sampai artinya ruangan ini bisa nyelip masuk tidak karuan. Jadi ini resmi diberikan kepada saya Pak Menteri. Saya tidak tahu siapa yang bikin, tapi menurut saya kalau ini betul saya juga bertanya kenapa sampai tidak dilakukan pendekatan atau dicek terlebih dahulu, langsung diblokir. Inikan kalau seperti laporan begitu Ibu Pimpinan, makanya saya tanyakan supaya yang masuk juga kepada kami itu kami juga lakukan pengecekan. Ini benar tidak, kalau benar ini saya kira juga tidak bijak. Dan dia merasa juga diperlakukan tidak adil. KETUA RAPAT: Baik, terima kasih. Pak Menteri, jadi ada dua hal yaitu yang pertama diselesaikan dulu disampaikan Pak Darizal dan Ibu Evita, kemudian yang disampaikan oleh Bapak Alimin yang juga terkait tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Budi. F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.): Izin Pimpinanm, saya menyampaikan saya juga dapat Bapak Alimin. Saya justru mempernyatakan bagaimana hal ini bisa masuk ke dalam dokumen resmi kita, siapa yang menempatkan atas izin siapa ini bisa sampai ke dokumen resmi. Sekretariat harus jawab itu enggak bisa semua materi itu bisa masuk kepada dokumen resmi rapat. Terima kasih. KETUA RAPAT: Oke, baik. silakan dijawab 2 kluster tadi. MENKOMINFO (RUDIANTARA): Baik, yang satu Bapak Darizal dan Ibu Evita, saya follow up lagi mengenai yang tadi. Yang terakhir yang ketiga mengenai yang di Cibubur Pak, saya hadir disana saya mempresentasikan secara spesifik adalah bagaimana membangun Indonesia secara Indonesia sentris, yaitu dengan Palaparing, karena Palaparing yang tadi bisa dikembangkan untuk kita tidak fokus kepada membawa Jakarta, membangun Jawa, tetapi membangun Indonesia secara keseluruhan, karena itu perwakilan mahasiswa itu dari manamana terutama dari Timur hadir. Hanya itu saja Pak, setelah itu saya bubar, saya kembali maksudnya ke rumah saya tidak tahu apa-apa. Terima kasih. KETUA RAPAT: Oke, jadi yang coverage berarti sudah dicatat. Baik, berikutnya Pak Menteri mengenai pemblokiran mungkin bisa ditambahkan.

MENKOMINFO (RUDIANTARA): 22

Mengenai pemblokiran saya malah belum tahu, apalagi 5 Februari. Nanti saya juga harus check kejadiannya seperti apa, karena saya tidak bisa istilah secara teknis, karena saya tidak menangani masalah pemblokiran secara teknis satu-satu. F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Pimpinan, boleh Pimpinan. KETUA RAPAT: Ya, Pak Budi. F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Jadi ini contoh eramuslim yang diblokir ini karena di Pak Menteri enggak punya regulasi yang strong, kuat. Saya tetap mengusulkan harus ada lembaga peradilan, kan tidak ada mekanisme gugat dari semua situs. Bapak dengan mudah buang badan “itu dari si anu, dari badan itu yang ngasih ke saya”, enggak boleh dong Pak. Kita harus punya aturan main, kalau diblokir siapa yang melakukan kewenangan blokir, kemudian argumentasinya apa, ya diadililah. Menurut saya kalau memang dianggap itu membuat keresahan buktikan di dalam peradilan, peradilannya apa? Buat saya tidak perlu peradilan yang ada, minimal ada Panel yang bisa dibandingkan. Jadi Pak Menteri ini kasus ini akan berulang terus. Dan Pimpinan, saya mengusulkan menjadi kesimpulan rapat untuk pemblokiran. Kita harus mendesak menteri untuk segera membuat regulasi, pembentukan Panel pemblokiran itu ditetapkan. KETUA RAPAT: Bukan sudah ada itu ya Pak, Panel sudah ya, mungkin Pak Menteri bisa dijelaskan. F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Saya tidak tahu ada dimana, di Permennya saya belum ada ucapan Pak Menteri yang ada, aturannya mana, Peraturan Pemerintah-nya mana, kan tidak ada. Terus yang mau menggugat, menggugat kemana, tidak ada mekanisme, kan baru omongannya Pak Menteri di rapat kita. Saya menganggap itu omongan warung kopi, kita harus jadikan kesimpulan Pimpinan. Kita harus mendesak Pak Menteri, kalau belum ada Peraturan Pemerintah-nya tolong dibuatkan segera Permen-nya, bagaimana membentuk Panel, sehingga ada mekanisme, orang dikasih punishment tetapi punya hak ntuk membela diri. Terima kasih. MENKOMINFO (RUDIANTARA): Pak Budi, bukan Permen tapi Keputusan Menteri tentang Panel itu sudah ada, sekarang sedang dalam proses perbaikan karena kita sedang memproses untuk mengubah Anggota panelnya agar lebih efektif. Jadi kalau keputusan menteri yang lama tentang Panel saya bisa sediakan. Sekarang sedang sedang dilakukan revisi untuk pergantian dari Anggota Panel itu sendiri agar lebih efektif. Terima kasih. F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Terima kasih. Kalau memang sudah ada KM-nya kami minta terus terhadap yang ingin menggugat apa mekanismenya, apa mekanisme yang diblokir di dalam KM itu. MENKOMINFO (RUDIANTARA): 23

Di dalam KM, KM Panel hanya mengenai Panel Pak, tapi ada Peraturan Menteri tahun 2014 kalau tidak salah yang menetapkan mengenai tata cara pemblokiran, kemudian juga tata cara normalisasi. Jadi normalisasi itu dimungkinkan. F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Maaf Pak Menteri, ini saya enggak ngomongin soal teknikal, ini soal prinsip dari keadilan, kebebasan untuk menyatakan pandangannya. Jadi bukan problem teknik, ada panel ahli membuat vonis, mendasarkan evaluasi data yang dia kumpulkan, maka yang divonis harus punya hak untuk membela diri. Dan harus punya hak untuk melakukan banding, ada enggak di dalam KM itu. MENKOMINFO (RUDIANTARA): Permen 19 Tahun 2014 itu ada tata cara pemblokiran dan tata cara normalisasi. Jadi kalau orang merasa saya tidak mempunyai konten yang negatif itu bisa diajukan. Itu Permennya ada, tata caranya di situ. Kemudian yang saya sampaikan lagi adalah terlepas dari itu ada Keputusan Menteri yang saya tandatangani tentang Panel yang sekarang dalam proses untuk direvisi Anggota Panelnya agar lebih efektif. Jadi ini dua hal yang berbeda Pak, satu mengenai Peraturan Menteri 19 Tahun 2014 Tentang Tatacara Pemblokiran dan normalisasinya juga seperti apa di situ ada, kami bisa sediakan copy-nya. Kemudian satu lagi adalah keputusan menteri tentang Panel Anggota Panel itu siapa, Panelnya Panel apa saja itu sudah saya tandatangani tahun 2015 dan sekarang sedang dalam proses untuk revisi tersebut. F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Pimpinan usul Pimpinan, kita harus mengadakan rapat lagi khusus dengan Pak Menteri tentang topik ini. Bagaimana kita menyikapi proses pemblokiran dan mekanisme hak untuk membela diri di dalam dunia internet. Jadi 2 KM yang disebut Pak Menteri, jujur saya enggak pegang kalau bisa kita pegang revisinya seperti apa. Yang kedua, prinsip buat saya, orang dunia internet itu bebas berekspresi, dilindungi oleh Undang-Undang dasar kita. Jadi kalau dinyatakan kamu itu anak nakal, enggak bisa sepihak oleh Panel, harus ada mekanisme. KETUA RAPAT: Jadi Panel pun tidak cukup? F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Saya enggak tahu Panelnya bagaimana, Pak Menteri pernah ngomong di media, saya tidka tahu kebenarannya. Saya dapatt datanya dari BNN, saya dapat dari BNPT, saya terima apa adanya. Bagaimana katanya Panel, tapi diserahkan kepada BNPT. Buat saya itu namanya negara yang totaliter yang begitu. Kita negara demokrasi itu ada lembaga peradilan di dalam setiap ekspresi setiap warga negara. Dia tidak boleh sembarangan tetapi juga tidak boleh direpresi semena-mena. Terima kasih. KETUA RAPAT: Terima kasih. Ibu Evita Silakan. F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, M.Sc.): 24

Setahu saya Pak, Undang-Undang ITE itukan Kominfo itu punya CPNS penyidik. Itukan sudah ada diundang-undang, itulah yang nanti menginikan mana yang hoax, mana yang perlu di ini dengan tim Panel yang ada, gitu. Jadi setahu saya itu dan itu ada di undang-undang. Terima kasih. F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Pimpinan, saya belum dapat jawaban dari Bapak Menteri, jadi tolong dijawab Pak Menteri. KETUA RAPAT: Sebelumnya mungkin kami jelaskan…. F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Benar atau tidak itu tanggal 5 Februari ada pemblokiran. KETUA RAPAT: Tapi kami jelaskan karena tadi sudah ditanya Ibu Evita. Saya sebagai Pimpinan untuk rapat ini tidak tahu menahu dan tidak ada surat resmi dari eramuslim.com jadi ini saya tidak tahu dari mana mungkin Pak Menteri silakan menanggapi, ini anggap saja masukan tapi bukan surat dari Komisi, karena memang ada penandatangan dan ditujukan kepada siapa dan lain-lain. Silakan. MENKOMINFO (RUDIANTARA): Terima kasih. Apapun bentuknya tentunya kalau dari Komisi I DPR RI sampaikan kami harus perhatikan. Tapi sejujurnya saya sampaikan saya sendiri belum tahu orang baru diberi tahu sekarang ini. F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Jadi bisa dibayangkan Ibu Pimpinan, Bapak Menteri, begitu kejadiannya, saya juga enggak tahu, makanya saya juga pikir tadi waktu membaca itu, karena saya tidak punya pegangan juga. Tapi karena ini yang memblokirnya Pak Menteri, saya kira dalam arti Bapak Menteri yang membuat keputusan kalau itu betul. Kalau tidak betul saya akan cari itu eramuslim.com jangan jangan tahu-tahu masuk surat disini. Tapi kalau betul itu Bapak yang memblokir agak aneh kalau Bapak tidak tahu, karena itu baru 5 Februari. Kalau itu Bapak mesti harus bertanya saya juga bingung. Jangan-jangan banyak betul Bapak tandatangan, blokirblokir, Bapak tidak peduli nasib orang. Nah ini yang saya khawatir kalau Pak Menteri sampai enggak tahu. Jadi saya ingin betul kepastian sekarang ada staf Bapak semua disana, benar tidak 5 Februari bisa dicek sekarang. Karena itu clear namanya ada, yang diblokir apa, masalah apa tanggal berapa. Dia merasa tidak pernah dipanggil tahutahu tidak bisa. Ini yang barangkali dalam rangka yang kata Pak Budi tadi, bahwa orang dunia demokrasi berhak membela dirinya, bukannya main. Saya anggap berbahaya, saya anggap akan mengacaukan langsung tutup. Saya kira balik lagi jaman orde dulu. Makanya saya tanya sekarang yang saya agak kaget Pak Menteri bilang tidak tahu. Jadi saya mau bilang sama siapa kalau rakyat bertanya, kami ini wakil rakyat Pak Menteri. Terima kasih.

MENKOMINFO (RUDIANTARA): 25

Izin Ibu Pimpinan. Saya sungguhh tidak tahu Pak, karena Bapak bayangkan 780 ribu sudah diblok, kalau 100 ribu setiap tahun berarti setiap hari saya kerjanya tandatangan yang blokir saja, kan tidak mungkin Pak. Jadi itu masalah teknis biasanya. F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH): Pimpinan, saya keberatan kalau Pak Menteri menyatakan demikian. Karena case dari 20 situs Muslim dalam konteks 411, 112 dalam konteks itu diblokir. Dan saya mendapatkan WA dari teman-teman saya juga enggak tahu jawabnya. Jadi kebetulan ini eramuslim yang menyatakan ada substansinya, saya enggak peduli siapa yang kasih, Pak Menteri ngeles enggak tahu, enggak mungkin tidak tahu orang jadi isu dimana-mana. Jadi Pak Menteri jangan ngeles dong. Saya keberatan Pimpinan. F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., MS.): Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan Bapak Tamliha. Sayangnya memang eramuslimnya disini tidak ada, tidak tahu ini dari eramuslim atau bukan. F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., MS.): Saya sepakat dengan Bapak Budi biar kita acara yang agenda khusus saja soal itu. Karena inikan sudah pukul 16.00 WIB, kalau saya kan baru masuk bisa sampai tengah malam. Jadi kalau Bapak-bapak yang lama kasihan disini. Jadi menurut saya dibikin khusus saja rapat membahas ini sehingga bisa tuntas dengan setuntas-tuntasnya. Dan jajaran di bawah menteri pun bisa menyiapkan data-data yang mana saja yang sudah diblokir. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT: Bisa diterima demikian karena SK-nya kita belum pegang, Permen-nya juga belum pegang. Pak Alimin. F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH): Menteri, ini terus terang saya dari pagi ini disini bukan sambil lalu. Kalau dimana yang penting saya tunggu dan saya bukan asal-asal bertanya, mohon maaf kalau anda baru hadir ngagep ini sudah kelamaan, saya dari pagi di sini. Ya, saya tahu semua siapa yang hadir atau tidak di Komisi I DPR RI ini. Kalau yang baru nongol sudah macam-macam usul mikir dua kali dululah, inikan menyangkut rakyat. Bayangkan dia nasib diblokir, Menteri saja tidak tahu terus siapa yang tahu. Apakah cara blokir beliau tidak tahu, mau 700 atau 7000, mati semua orang. Nah, saya kan baru bertanya ini dan Menteri jawabnya masuk akal juga, jangan syukur sampai tidak tahu. Semua perangkat lengkap sekarang kita ini, siapa sih yang mengelurkan surat itu, kelihatan siapa yang diberhentiin dan siapa yang diblokir. Kalau kita mau memberikan jawaban yang betul, saya cuma pengen tahu betul apa enggak itu, karena itu sudah dan saya punya hitam putih di dalam ruangan ini saya temukan bukan saya bawa rumah. Jadi rakyat sekarang mungkin dia buntu, maka satu-satunya jalan dia mungkin dimasukkan saja biar diterima dia selipkan saja. Saya tidak tahu bagaimana caranya sehingga masuk di meja saya. Saya kira pikir tadi saya yang terima, pikir 3 kali saya Pak Menteri, ini kenapa hanya saya, karena teman saya yang disamping yang biasanya banyak nanya tidak dikirim. Kalau ada pertanyaan rakyat lalu saya tidak saya sampaikan saya merasa berdosa. Dan saya ingin tahu jawabannya karena saya bertemu orangnya, Pak Menteri, yang memblokir Pak Menteri itu persoalnnya Pak. Kalau yang memblokirnya orang dijalanan 26

saya akan jegat dijalanan. Nah, tapi inikan forum resmi dimana Pak Menteri dengan segala kewenangan dan peralatan yang ada mungkin tidak Pak Menteri untuk menjawab. Minimal saya ingin dapat ketegasan Pak Menteri kapan saya dapat jawaban. Itu sudah minimal, sebab sekarang pun kalau Bapak Menteri tahu siapa, mau Penel, mau siapa yang memutuskan tinggald dicek, termasuk tidak yang 700 atau 7000. Sebetulnya apa yang dikatakan Bapak Budi saya juga sudah pernah terima itu, hanya kalau itu saya tidak perhatikan, tetapi ini ada hitam putih dan saya kira inis serius orang membuatnya hanya kurang bertanggungjawanb tidak menyebut dari siapa. Itu saja makanya saya agak ragu, makanya terakhir baru saya tanya, karena saya anggap yang esensi-esensi dalam rapat kita ini sudah kita bahas. Tetapi juga menyangkut nasib demokrasi kita, rakyat kita, mana terakhir izin saya sampaikan. Saya tunggu ini Pak Menteri. Jadi tolong jangan terus dianggap enteng karena sekitar 4 jam, kita mau jam 12 malam juga boleh kalau ini sifatnya penting. Jadi bukan hanya sekedar kita asal datang, absen, neken, dan pulang bukan begitu saya kira. Mohon maaf Pak Menteri. KETUA RAPAT: Baik saya perpanjang waktu dulu paling sampai jam 16.30 WIB paling lama. Silakan Pak Menteri untuk dijawab. MENKOMINFO (RUDIANTARA): Baik, Pak Alimin saya minta waktu untuk mencek ini. F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH): Jangan bilang tidak tahu. MENKOMINFO (RUDIANTARA): Oke, terima kasih Pak. KETUA RAPAT: Berapa lama Pak Menteri kita perlu skors dulu atau kita. F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH): Kalau boleh tahu Pimpinan, kalau boleh tahu tentu saya ingin tahu jawabannya segera. Kalau nanti tahun depan mungkin saya sudah lupa Pak Menteri. MENKOMINFO (RUDIANTARA): Akhir minggu ini Pak. KETUA RAPAT: Akhir Minggu ini ya. Baik, sudah semua Bapak dan Ibu sekalian? Kita akan coba simpulkan.

F-PPP (H.M. ARWANI THOMAFI): 27

Pimpinan, sekalian saja kalau minggu depan dibawain juga data mana yang sudah diblokir dan barangkali anggota juga dikasih masukan informasi apa dasar pemblokiran, tidak hanya situs-situs itu semuanya saja, termasuk situs porno dan semua. Jadi berapa yang sudah kira-kira itu. Khusus untuk yang data web atau situs dari dalam negeri apa saja. Dan saya punya atensi soal situs-situs yang berkaitan dengan anti NKRI itu apa saja yang sudah diblokir. Kita minta informasi tidak hanya soal eramuslim saja, semuanya mungkin. Jadi biar lebih komprehensif. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik, terima kasih. itu bisa disepakati Pak, kalau memang nanti ada rapat khusus tentang. MENKOMINFO (RUDIANTARA): Informasi yang diminta oleh Bapak Basir minggu depan sekalian diberi disampaikan, sekalian dengan yang Pak Arwani. Jadi minggu depan kami serahkan daftar situs-situs yang tadi yang diblok ini, baik kategori pornografi maupun apa pun. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik, terima kasih kita akan lihat nomor 1 dari kesimpulan Rapat Kerja kita tolong ditampilkan. 1. Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Menkominfo terkait dengan evaluasi pencapaian program kerja TA 2016 dan rencana program kerja TA 2017. Sehubungan itu Komisi I DPR RI mendesak Menkominfo agar dalam penggunaan anggaran TA 2017 mengedepankan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan akuntabilitas terkait pengelolaan keuangan negara. Ini poin yang kami berikan sama semua bagi seluruh mitra Komisi I DPR RI, bisa kita sepakati? (RAPAT: SETUJU) 2. Komisi I DPR RI mendesak Menkominfo untuk melakukan langkah inovatif terkait pelaksanaan government public relation, sehingga Pemerintah mampu menyampaikan informasi strategis kepada masyarakat terkait program kementerian/kelembagaan dengan metode dan media yang tepat. Ini tadi silakan Bapak Menteri. MENKOMINFO (RUDIANTARA): Itu hanya sedikit saja itu Ibu, baris kelima “program kementerian/lembaga” bukan kelembagaan. KETUA RAPAT: “Terkait program kementerian/lembaga dengan metode dan media yang tepat”. ini muncul karena tadi sebagian dari kita merasa bahwa banyak program-program Pak Menteri yang cukup baik, yang belum disosialisasikan dengan maksimal. Poin 2 kita sepakat?

MENKOMINFO (RUDIANTARA): 28

Usul program-program Pemerintah/kementerian/lembaga. KETUA RAPAT: Bagaimana? MENKOMINFO (RUDIANTARA): “Program-program pemerintah/Kementerian/Lembaga. KETUA RAPAT: Baik, oke? F-PPP (H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., MS.): Saya ingin menyempurnakan saja kalau bisa. Itu Pemerintah (Kementerian dan Lembaga), sebab pemerintah itu biasa itu KL. KETUA RAPAT: Itu betul hanya dalam kurung, Pemerintah tutup kurungnya setelah lembaga “dengan metode media yang tepat”, ini untuk mendorong agar Kemkominfo lebih dapat dekat dengan masyarakat dalam hal sosialisasi program-program kerjanya tadi. Kita sepakati? (RAPAT: SETUJU) 3. Komisi I DPR RI mendesak Menkominfo untuk segera membuat Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut dari revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Satu lagi tadi apa ya PP yang kita dorong? F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Di Undang-Undang ITE itukan satu tentang tata kelola konten, yang kedua right to be forgotten itu. Dua sebenarnya Pimpinan, jadi harus disebutkan substansinya. KETUA RAPAT: Perlu dispesifikan disitu? F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Ya kalau tidak gitu segera membuat Peraturan Pemerintah yang dimandatkan, disebutkan demikian. KETUA RAPAT: Peraturan Pemerintah yang diapakan? F-PAN (BUDI YOUYASTRI): 29

Yang dimandatkan Undang-Undang. KETUA RAPAT: Dimandatkan Undang-Undang ITE ya. MENKOMINFO (RUDIANTARA): Boleh usul kalimatnya? KETUA RAPAT: Silakan Bapak Menteri, enak nih kalau sama Pak Menkominfo jadi langsung diusulkan kalimatnya, jadi kita tinggal koreksi. Silakan. MENKOMINFO (RUDIANTARA): “Komisi I DPR RI mendesak Kominfo untuk segera membuat aturan turunan dari Undang-Undang 19 Tahun 2016”. Yang tadi Pak Budi bilang yang dimandatkan ya pak. Jadi yang kepada bawahnya 11 Tahun 2008 dicoretannya saja karena sudah diganti 19 Tahun 2016. KETUA RAPAT: Ya saya rubah lagi ya, tentang ITE ya. Perubahannya enggak usah kan ya Pak Menteri, jadi dihapus 2016 tentang ITE. Oke kita sepakati ya? F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH): Pimpinan. KETUA RAPAT: Silakan Bapak Alimin. F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH): Saya ada catatan, saya kurang paham ada kosakata aturan turunan itu dalam Undang-Undang, tapi kalau dia peraturan saya mengerti, kalau aturan itu kurang umum. Jadi kalau dia membuat ya membuat peraturan, jarang ada aturan menteri, aturan Presiden, yang ada peraturan. Jadi membuat peraturan pelaksanaan, kalau peraturan turunan nanti jadi keturunan dia. Saya kira peraturan pelaksanaan Pak Menteri. Jadi jangan aturan, enggak ada itu istilah aturan, jadi peraturan pelaksanaan.

MENKOMINFO (RUDIANTARA): Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lengkapnya adalah demikian Ibu.

KETUA RAPAT: 30

Judulnya memang demikian ya. Oke baik, poin 3 ketok? (RAPAT: SETUJU)

4. Komisi I DPR RI mendesak ini Kemenkominfo untuk mengevaluasi perencanaan anggaran untuk program yang bersifat multiyear, antara lain program 1 juta domain ID gratis untuk sekolah komunikasi dan usaha kecil dan menengah agar pelaksanaan program berjalan dengan optimal. Ini perlu dimasukkan atau tadi disampaikan, Ibu Evita tadi yang menyumbangkan juga sepakat. MENKOMINFO (RUDIANTARA): Tadi di atas sudah sumpahnya. KETUA RAPAT: Makanya ini kita cabut Pak Menteri, tapi dengan pengertian tadi ya bahwa kita ingin untuk yang terutama Ibu Evita untuk 1 juta domain ini diberi perhatian khusus dan evaluasi. Point 4 dihapus saja. Oke point 4 yang baru. 4. Komisi I DPR RI meminta Menkominfo untuk bersinergi dengan Dewan Pers terkait dengan penanggulangan konten negatif dan hoax di media online sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang benar dari sumber yang akurat. Kata sinergi dengan Dewan Pers apakah sudah tepat karena kita perlu hati-hati ya, negara sudah memutuskan untuk tidak masuk kepada ranah Undang-Undang Pers, apakah bahasa sinergi ini tepat? MENKOMINFO (RUDIANTARA): Ibu Pimpinan, saya terus terang agak, saya usulkan tidak dituliskan karena takut timbul salah persepsi. Jadi seolah-olah Pemerintah masuk lagi keranah Pers gitu lho. Padahal kita kan sudah memposisikan sejak tahun 99 oleh Undang-Undang Pers itu bahwa Pemerintah tidak lagi ya mengatur industri atau dunia pers. Itu diatur hanya melalui Undang-Undang itu sendiri dengan pengampunya Dewan Pers. Saya usul lebih baik dicabut, nanti takut ada orang salah baca gitu. KETUA RAPAT: Ya ini karena pers baru saja berulang tahun dan kemarin ketika di HPM kita dengarkan komitmennya untuk memperbaiki diri, ini bisa kita cabut tapi dengan kesepahaman bahwa memang kita perlu komunikasi dengan Dewan Pers untuk selalu melakukan verifikasi-verifikasi ataupun apa namanya pembenahan pembenahan di dalam. Baik point 4 dicabut, digantikan dengan tadi tentang apa Pak Budi? Pemblokira. F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Tentang mekanisme prinsip-prinsip pemblokiran dan lembaga peradilan. KETUA RAPAT: Jadi Komisi I DPR RI akan mengagendakan rapat khusus, begitu bahasanya dengan Kemenkominfo untuk mendalami peraturan atau regulasi ya, peraturan-peraturan terkait pemblokiran dan pelaksanaannya. 31

F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Pimpinan. KETUA RAPAT: Ya Pak Budi. F-PAN (BUDI YOUYASTRI): Saya tetap mengulangi sikap politik saya terhadap dunia internet bahwa itu ruang ekspresi yang bebas yang harus diatur oleh Pemerintah, negara agar menjadi teratur. Nah, mekanisme di dalam negara demokrasi itu peradilan. Jadi peradilan itu adalah satu lembaga yang dihargai, bagian dari demokrasi. Jadi diskusi point 4 bukan diskusi technical, tapi diskusi tentang filosofinya. Jadi saya minta Pak Menteri, nanti menyiapkan tentang prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, prinsip-prinsip dasar demokrasi, prinsip-prinsip dasar keadilan harus terpenuhi di dalam dunia internet itu. Terima kasih. KETUA RAPAT: Jadi prinsip-prinsip dasarnya karena kita wakil rakyat, kita bersandar pada konstitusi UndangUndang Dasar 45 Pasal 28 Ayat (f) terkait informasi dan pasal itu adalah pasal terkait dengan hak asasi manusia. Jadi memang amandemen kedua mengamanahkan informasi menjadi ranah hak asasi manusia begitu. Jadi ini bisa kita ketok, saya usulkan tidak perlu ada tenggat waktu harus sebelum reses saya khawatir nanti juga ada. Bagaimana? Silakan, cukup tidak komitmen Pak Budi. Kalau memang disepakati saya rasa Pak Menteri yang selama ini yang disepakati dilakukan ya, terutama janji-janji tentang rapat ini ya. MENKOMINFO (RUDIANTARA): Kita kan bermitra sudah tahu dan kami pasti komit lah itu. KETUA RAPAT: Baik, termasuk yang terakhir mengenai apa namanya untuk KPI juga menunggu rapat Komisi I DPR RI sebelum kemudian melakukan penganggaran terkait sarana monitoring. Ini bisa kita hapus? Baik jadi kita ada 3 kesimpulan yang sudah saya bacakan satu per satu, apakah cukup Bapak dan Ibu untuk saya ketok semuanya? (RAPAT: SETUJU) Baik, demikian hasil rapat ada 3 kesimpulan dari rapat yang cukup efektif, walaupun beberapa jam ini dengan Anggota yang mungkin ada persiapan-persiapan Pilkada besok Pak. Mungkin sebelum saya tutup Pak Menteri bisa menyampaikan tanggapannya sebelum kami tutup. MENKOMINFO (RUDIANTARA): Ibu Pimpinan, Ibu dan Bapak Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan Rapat Kerja kita di tahun 2017 ini. Seperti biasa kami membuka ruang untuk masukan, kritik sekalipun tidak menjadi masalah, karena biasanya yang demikian seperti obat bagi kami. 32

Wallahu Muwafiq Ila Aqwamith Thariq, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa’alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah rampung sudah Rapat Kerja Komisi I DPR RI engan Kementerian Komunikasi dan Informatika, hari ini Senin, 13 Februari 2017. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Anggota Komisi I DPR RI yang terhormat, Menteri Komunikasi dan informatika beserta seluruh jajarannya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. (RAPAT DITUTUP PUKUL 18.25 WIB) Jakarta, 13 Februari 2017 a.n Ketua Rapat SEKRETARIS RAPAT, TTD SUPRIHARTINI, S.I.P., M.Si. NIP. 19710106 199003 2

33