DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KOMISI I DPR RI
Tahun Sidang Masa Persidangan
: 2015-2016 : IV
Jenis Rapat Hari, Tanggal Pukul Sifat Rapat Pimpinan Rapat Sekretaris Rapat Tempat
: : : : : : :
Acara
:
Anggota yang Hadir
: PIMPINAN : 1. Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si. (F-PKS) 2. Dr. TB. Hasanuddin, SE., MM. (F-PDIP) 3. Meutya Viada Hafid (F-PG) 4. Asril Hamzah Tanjung, S.IP. (F-GERINDRA) 5. H.A. Hanafi Rais, S.IP, MPP. (F-PAN)
Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo RI Senin, 18 April 2016 10.45 WIB – WIB Terbuka Meutya Viada Hafid Suprihartini, S.IP., Kabagset. Komisi I DPR RI Ruang Rapat Komisi I DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270 1. Perkembangan Program Palapa Ring; 2. Skema Kerjasama dan Sumber Pendanaan serta Landasan Hukum Pembiayaan Program Palapa Ring; 3. Laporan Data Ijin Penyelenggaraan Stasiun Televisi & Radio di Seluruh Indonesia.
ANGGOTA : FRAKSI PDI-P 6. Ir. Rudianto Tjen 7. Drs. Effendi MS. Simbolon, MIPol 8. Tuti N. Roosdiono 9. Charles Honoris 10. Dr. Evita Nursanty, M.Sc. 11. Bambang Wuryanto 12. Marinus Gea, SE., M.Si. 13. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., M.Comm & Mediast.
FRAKSI PARTAI GOLKAR 14. Dr. Fayakhun Andriadi 15. Tantowi Yahya 16. Bobby Adhityo Rizaldi, SE., MBA., CFE. 17. Dave Akbarsyah Fikarno, ME. 18. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa 19. Venny Devianti, S.Sos 20. H. Zainudin Amali, SE 21. H. Andi Rio Idris Padjalangi, SH., M.Kn FRAKSI PARTAI GERINDRA 22. H. Ahmad Muzani 23. Martin Mutabarat 24. Rachel Maryam Sayidina 25. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Sc. 26. Elnino M. Husein Mohi, ST., M.Si. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT 27. Dr. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA. 28. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. 29. Mayjen TNI (Purn) Salim Mengga 30. H. Darizal Basir 31. Dr. Ir. Djoko Udjianto, MM. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL 32. Zulkifli Hasan, SE., MM. 33. Ir. Alimin Abdullah 34. Budi Youyastri 35. H. M. Syafruddin, ST., MM. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 36. Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si. 37. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si. 38. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P. 39. Arvin Hakim Thoha FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 40. Dr. A. Kharis Almasyhari, SE., M.Si 41. Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA 42. H. Jazuli Juwaini, Lc., MA 43. Dr. Sukamta FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 44. Dr. H.A. Dimyati Natakusumah, SH., MH., M.Si. 45. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc. 46. Letjen TNI (Purn) H. Andi Muhammad Ghalib, SH., MH. 47. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., MS. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
48. 49. 50. 51.
Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA. Prananda Surya Paloh Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra Victor Bungtilu Laiskodat
FRAKSI PARTAI HANURA 52. M. Arief Suditomo, SH., MA. Anggota yang Izin Undangan
: 17 orang :
Jalannya rapat : KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Bapak Rudiantara, beserta seluruh jajaran pada Raker Komisi I DPR RI, hari ini 18 April 2016, Juga selamat datang kepada Bapak Ibu yang terhormat Anggota Komisi I DPR RI, Informasi yang kami terima dan ini juga sudah terlihat 15 Anggota Komisi I, dari 8 fraksi sudah hadir, jadi korum fraksi sudah terpenuhi. Pak menteri karena ini disaat yang bersamaan ada rapat RUU pansus anti terorisme, sehingga tidak bisa maksimal anggota hadir semua. Sebelum kita mulai apakah rapat ini akan dilakukan terbuka atau tertutup. Saya ingin mendapat masukan dari Anggota Komisi I yang terhormat. Terbuka, kita sepakati ? Pak menteri? Rapat kita putuskan terbuka. (RAPAT DIBUKA PUKUL 10.45 WIB) Agenda Raker Komisi I dengan menteri komunikasi dan informasi hari ini yang pertama adalah membahas mengenai program palapa ring, untuk mendengarkan langsung bagaimana perkembangan dari Pemerintah terkait pelaksanaan bagaimana program infrastruktur palapa ring. Yang kedua dan ini sesungguhnya berakaitan Pak menteri adalah mengenai informasi terakhir terhadap rencana Pemerintah dengan kebijakan dana USO. Yang sesungguhnya berkaitan dengan poin satu karena poin satu ini juga dapat didanai oleh dana USO, begitu ya. Kalau nanti ada masukan ataupun pertanyaan dari Anggota Komisi I lainnya terkait dengan isu-isu lainnya, maka akan dilakukan setelah pembahasan mengenai palapa ring dan juga dari dana USO. Baik saya rasa untuk mempersingkat waktu, saya rasa kita sudah paham kalau program palapa ring adalah andalan Pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur terkait juga memberikan akses-akses informasi sampai pelosok desa dengan pembangunan 35 ribu lebih kilometer serat optik di laut, kabel di laut. Sementara 21.807 daratan di Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi dan Maluku, dan ini merupakan infrastruktur yang akan menjadi tulang serat optik nasional di daerah non komersial tahan akses, pita lebar atau broadband di Indonesia.
Karena itu Pak menteri, saya rasa penting bagi kami di Komisi I untuk pertama mendapatkan laporan terakhir dari program Pemerintah ini. Kami persilakan. MENKOMINFO : Bismillahirrahmanirrahim Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh Selamat siang menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua, Terima kasih Ibu Pimpinan rapat serta Anggota Komisi I yang saya hormati, Sebelum palapa ring, saya ingin sampaikan dahulu status terakhir atau kalau kita bicara tentang IPC dalam hal ini yang banyak sekarang dibahas adalah mengenai kapasitas akses dari internet berdasarkan laporan dari open sinyal. Open sinyal itu suatu lembaga yang independen yang melakukan survey di negara-negara di seluruh dunia maupun dengan kita di Indonesia juga mengenai throughput. Throughput itu adalah kecepatan terutama kalau kita download ya, karena yang paling banyak dibicarakan adalah kecepatan download. Kenapa? Karena kalau download video atau apa, buffering itu membuat orang kesal dan lain sebagainya. Dari sisi angka, Indonesia itu tahun 2015. Ini laporan bulan Pebruari Pak, itu kecepatan download atau itu throughput teknisnya itu adalah 5,4 mega bite per second. Nah diruangan ini kita bisa pakai 3G, kita melakukan download test ya, throughput mungkin rata-rata, mungkin disini diatas mungkin 8, 9 mega bite per second. Nah 5,4. Kemudian kalau kita bandingkan Jakarta, Jakarta itu rata-rata itu 7 mega bite per second di Jakarta karena kita sudah luncurkan 4G pada akhir tahun lalu . Nah 7 mega bite per second ini lebih bagus dibanding Bangkok maupun Kuala lumpur, kalau Kuala lumpur itu masih 5,4 mega bite per second jadi masih rata-rata Indonesia. Jadi kalau Bangkok itu 2,3. Padahal secara IPC keseluruhan sampai dengan 2014 Indonesia ini masih nomor 4 setelah Singapura, Thailand dan Indonesia. Padahal Vietnam juga sedang membenah benah diri. Jadi kalau kita tidak melakukan pembangunan secara serius itu kita bisa disusul lagi oleh Vietnam. Kalau kita bandingkan Jakarta memang 7 mega bite Pak, tapi kalau dibandingkan oleh Indonesia bagian timur, khususnya dengan Papua. Report ini juga mencakup Papua dan Maluku. Papua dan Maluku rata-rata secara keseluruhan Pak masih 200 sampai 300 kilo bite per second. Jadi kita ini yang di Jakarta menikmati kecepatan download internet itu 25 kali dibandingkan Saudara-saudara kita yang di daerah timur. Ini yang menyebabkan Pemerintah juga fokus bagaimana membangung infrastruktur agar gap ini tidak makin melebar, justru makin mengecil. Oleh karena itu salah satu program yang dilakukan adalah program palapa ring. Nah apa itu palapa ring? Bisa lanjut. Mungkin langsung ke petanya nanti akan balik lagi. Nah ini, jadi program palapa ring. Ini gambarnya mohon maaf tidak begitu jelas disini. Tapi mudah-mudahan lebih jelas di yang dibagikan. Ini semua yang daerah-daerah ini yang garis-garis ini, itu sudah dihubungkan oleh infrastruktur viber optik. Kemudian ada beberapa daerah sampai dengan 2015 itu ada 400 kabupaten, itu kota kabupaten kota madya di seluruh Indonesia yang sudah dihubungkan oleh
infrastruktur viber optik, broadband. Tetapi masih ada kurang lebih 114 Ibu kota kabupaten yang belum terhubung dengan boardband. Kalau kita lihat contohnya di Papua. Papua ini yang sudah terhubung, ini gambarnya, warnanya kurang jelas. Yang pesisir itu sudah terhubung dan itu dibangun oleh Telkom. Kota-kotanya kota pesisir sampai dengan Jaya Pura. Sampai di pedalaman, bukan di pedalaman di inline ini, belum ada sama sekali yang terhubung. Demikian juga dengan Maluku katakan, Maluku barat daya, maupun Maluku Selatan yang ini, Saumlaki dan sebagainya belum terhubung. Karenanya Pemerintah mempunyai target, I Januari 2019 semua Ibu kota kabupaten, kota madya diseluruh Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 514 saat ini, itu harus terhubung dengan infrastruktur roadband. Terutama menggunakan gelar jaringan viber optik. Jadi setelah dikurangkan 514 dikurangkan 400 itu ada sekitar 114. Kami kordinasi dengan teman-teman operator, dengan teman-teman Telkom dan operator lainnya. Teman-teman operator kami tanya, bagaimana akan membangun ini semua, nah setelah ada komitmen dengan teman-teman operator terutama telkom Pak. Telkom menyampaikan tahun 2016 menambah berapa Ibu kota kabupaten kota madya, 2017 tambah berapa, 2018 tambah berapa, ada sisanya yang tidak visibel secara keuangan bagi operator tetapi itu availabel secara ekonomi bagi negara. Pemerintah menetapkan yang tidak akan dibangun dengan operator itu akan dibangun dengan Pemerintah menggunakan proyek palapa ring. Nah proyek palapa ring ini juga sudah disampaikan pada saat Raker terdahulu tapi belum sampai pada detail karena pada saat itu kita belum tahu pemenang kontraknya dan lain sebagainya. Jadi inilah sebetulnya target kita sampai dengan 2018 akhir, yaitu I Januari. Contoh misalnya Natuna. Natuna ini menjadi sangat strategis dari sisi geopolitik bagi Indonesia. Tapi secara bisnis itu tidak visibel karena siapapun yang membangun tidak akan mendapatkan rate of return dari sisi keuangan. Sehingga bank pun tidak akan memberikan pinjamannya. Ini sampai ke Natuna yang atas dan kemudian disini sampai ke laut, ini yang disini yang biru Pak, yang dibangun palapa ring ini sampai yang biru-biru ini, kemudian yang merah. Yang merah ini adalah in-line. Nah sebetulnya paket barat dan paket tengah itu sudah selesai ditandatangan kontraknya. Paket timur itu juga tendernya bersamaan. Hanya pada saat itu, itu semua bingung. Terutama di Papua ini pakai apa? kalau membangun viber optik, siapa yang membangun. Membangunnya bagaimana? saat itu ditetapkan memakai teknologi netral. Apakah pakai satelit, micro web dan lain sebagainya. Pada akhir 2015 pada saat bulan Desember, Presiden memerintahkan menteri PU untuk membangun jalan yang harus menghubungkan semua kabupaten di Papua dan harus selesai tahun 2018. Jadi pada saat itu lah kami membahasnya dengan kementerian PU-Pera, sehingga setiap kementerian PU- Pera membangun jalan yang hubungan kabupaten di Papua, kami akan membangun viber optik, dapting disebelahnya. Sehingga diharapkan pada saat akhir 2018, begitu pembangunan jalan yang menghubungkan antar kabupaten di Papua saat itu juga viber optik di Papua nya juga sudah selesai. Jadi kami rencakan I Januari 2019 keseluruhannya sudah selesai, jadi di barat, tengah dan timur. Bisa kembali ke halaman sebelumnya. Nah ini Pak, jadi sampai dengan 2015 ini ada 400, sisanya 114. Operator itu akan membangun telkom terutama ini ya Pak. Mereka sudah memberikan komitmenya, akan membangun 57 Ibu kota kabupaten, menghubungkan Ibu kota kabupaten kota madya. Tinggal sisanya yang biru dibangun konsep palapa ring.
Slide berikutnya, dari sisi proyeknya, paket barat itu mencakup dua provinsi dan jumlah kabupatennya ada 5. Yang tadi sampai kepada Natuna yang Ibu kota kabupaten Tarempa itu harus bisa dihubungkan. Tengah itu ada provinsi dengan jumlah kabupaten kota nya 17. Nilai pembayaran berkala karena konsep palapa ring ini bukan pengadaan oleh Kominfo. Jadi konsepnya adalah BOOT, build operate own and transfer. Jadi kita memilih investor, investor yang membangun sampai dengan 2018 akhir harus sudah selesai, kemudian mereka mengoperasikan selama 15 tahun. Nah selama mengoperasikan 15 tahun, karena ini proyeknya yang tidak visibel secara keuangan. Jadi pendapatan mereka dijamin oleh Pemerintah, oleh menteri keuangan. Menteri keuangan mengeluarkan keputusan tentang penjaminan, kalau tidak, tidak ada yang bisa membangun. Sumbernya dari mana Pemerintah? Sumbernya adalah kita kan punya dana USO setiap tahun. USO ini kan akan jalan terus dan inilah yang dipakai distruktur sebagai rencana bagian pembayaran kepada para pemenang palapa ring sampai dengan 15 tahun pengoperasian. Kalau sampai nilai pembayaran 15 tahun ini perhitungannya kurang lebih 3,8 triliun ini untuk barat, kemudian tengah 3,I triliun. Nilainya tidak terlalu berbeda banyak, walaupun jumlah tempatnya berbeda tapi disisi kilometer dan kemudian infrastrukturnya membuat itu tidak berbeda banyak. Ini perkiraan kabel nya itu sekitar 2 ribu kilometer, sedangkan tengah itu 2.647 kilometer. Statusnya ini sudah ditandatangan oleh palapa ring barat. Ini swasta, di tengah ini sudah ditandatangan. Karena ini tender Pak, ini bukan ditunjuk. Ini tendernya pemenangnya adalah PT land telekomunikasi Indonesia. Ini konsirsium leader nya Badan Usaha Milik Negara. Land memiliki dari lebih 50% saham. Konsorsium dengan pihak swasta. Ini penyelesaian konstruksinya direncanakan kwartal 2018, ini juga direncanakan kwartal I 2018. Semuanya sudah selesai kontraknya. Saat ini sedang menunggu financial closeing. Kenapa karena distruktur sebagai PPP artinya KPBU ya, kerjasama Pemerintah dengan badan usaha atau bahasa Inggrisnya publik privatisasi partnership. Distruktur nya adalah denga project financing. Dari pemenang itu dari sisi keuangan itu mengeluarkan dana 20% dan 80% itu disediakan dananya oleh perbankan ataupun lander. Nah ini project financing adalah 20% dari uang sendiri atau kuitas dan sisanya adalah dari lander. Nah ini sekarang sedang membahas dengan masingmasing pemenang dan nanti kalau sudah selesai itu namanya financial closeing dan setelah financial closeing baru mulai dibangun. Nah untuk paket timur itu ada 4 provinsi. Papu barat, Papua, kemudian Maluku dan Maluku Utara. Itu ada 35 kabupaten dan karena kita tahu di Papua sendiri ada 13 kabupaten ya? dan nilai nya sendiri perkiraan, ini baru perkiraan Pak. Tendernya belum selesai, sekitar 14 triliun. Dan perkiraan panjang kabelnya itu sendiri 500 kilometer, statusnya lelang dan perkiraan penyelesaiannya itu 2018 pada kuartal keempat. Berikutnya, nah ini. F-PG (TANTOWI YAHYA) : Ijin Pimpinan. Mumpung belum terlalu jauh. Pak menteri tadi BOOT build operate own transfer. Own nya itu dimana? MENKOMINFO :
Own nya itu selama masa operasi itu dimiliki oleh si pemenang tender Pak, ya, nanti setelah 15 tahun baru ditransfer kepada Pemerintah. Kalau BOT itu bisa ada revenue sharing dan lain sebagainya Pak. Kalau ini saya sepenuhnya sebagai investor saya yang membangun, saya yang mengoperasikan, saya yang memiliki ini semuanya, sampai dengan masa konsesinya setelah itu baru ditransfer kepada Pemerintah. Secara teknis bisnis bisa Pak, tetapi setelah saat 15 tahun mungkin tehnikal live time perangkat nya terutama terminal viber optik setelah lama bisa saja di up grade. Bisa saja secara teoritis Pak. Terima kasih Ini adalah detail dari kabupaten, Ibu kota kabupaten, provinsi yang tercakup dalam palapa ring, yang barat itu tadi 5 di Riau dan kepri. Mencakup Bengkalis, kabupaten Meranti, sedangakan Kepri nya Lingga, Natuna, kepulauan Anambas. Kemudian paket palapa ring yang tengah 17 provinsi. Tadi maaf saya salah, saya Maluku Utara masuk ke paket tengah. Kemudian paket timur itu ada Nusatenggara Timur, Maluku, kemudian Papua, Papua barat. Nah ini yang akan dibangun oleh palapa ring Pak. Ada 57 Ibu kota kabupaten, kota madya yang harus dihubungkan tetapi akan dibangun oleh oprator. Jadi saya ini juga coba petakan, misalkan dari daerah-daerah ini dengan dapil yang diwakili oleh Ibu-Ibu dan Bapak-bapak. Mengapa? Karena saya juga berkepentingan untuk meminta bantuan kepada Ibu dan Bapak-bapak yang dari dapil tersebut. Untuk meminta bantuan terutama dalam kontek percepatan perijinan di daerah masing-masing. Jadi nanti kita bisa bedah satu-satu dan saya sangat, sangat, sangat berharap bantuan Ibu-Ibu dan Bapakbapak untuk mengkomunikasikan nanti kepada dapil yang membangun ini, daerah pembangunan ini kembali untuk percepatan perijinan Pak. Pak Tantowi dari Jakarta jangan kecil hati Pak, disini bukan tidak ada, karena Pak Jakarta ini kita bisa download 7 mega per second Pak. Tapi di kepulauan seribu belum tersambung. Jadi kepulauan seribu itu khusus akan dibangun oleh Telkom, itu selesai tahun 2017. Jadi kepulauan seribu juga kita bukan hanya fokusnya kepada timur atau utara ke Natuna, kepulauan seribu yang dekat pun belum terhubung dengan boardband itu, 2017 Pak. F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA) : Ijin Ketua Pak menteri, Mudah-mudahan ini kan Jawa Barat tidak ada, ah satu. Iya saya mau tanya saja karena kan daftarnya tidak ada. Lebih khusus Pak, dapil saya Garut. Itu kalau Bapak pernah jalan-jalan ke Ranca Buaya. Itu ada hotel Pak menteri, Ranca Buaya dipinggir pantai terbuka, tapi kita tidak bisa menelepon di dalam kamar, kita harus nongkrong di pinggir pantai Pak. Itu operator apapun tidak bisa, mau XL, mau mentari, mau apapun itu tidak bisa Pak. Itu satu. Yang kedua, Maluku, kota Ambon Pak. Saya kebetulan krowil Maluku. Jadi kebetulan kita pertemuan dengan tokoh, kami tidak butuh beli pulsa, kami butuh beli sinyal. Jadi kalau kita jalan dari bandara Ambon sampai pelabuhan itu, bahkan di kota Ambon itu sulit sekali. Karena kondisi geografi yang, tapi sulit sekali sehingga muncullah anekdot dari tokoh-tokoh itu. Pak Kami tidak butuh beli pulsa kalau ada yang jual sinyal kami beli lah Pak. Begitu sulitnya. Itu saja masukan. Terima kasih Pak.
MENKOMINFO : Baik. Akan saya teruskan, Pimpinan. Ibu dan Bapak sekalian, Kami sangat menyadari keterkaitan rencana pembangunan ini dengan dapildapil yang diwakili oleh Ibu dan Bapak sekalian. Yang kami sampaikan disini palapa ring ini sekali lagi saya tekankan adalah daerah-daerah yang secara keuangan tidak visibel dimana operator menyatakan kami tidak akan membangun. Jadi Pemerintah membangun, namanya palapa ring. Mungkin tadi yang Garut atau apa saya harus cek. Karena ada 57 Ibu kota kabupaten dan kota madya lagi yang akan dibangun oleh operator. Jadwalnya sudah ada juga. Mungkin nanti masuk disana Pak. Mungkin nanti kalau boleh dijinkan secara khusus nanti kita kombinasikan keduanya. Karena pada hari ini kita undangannya tentang palapa ring. Jadi yang kami tampilkan tentang palapa ring dulu. Mohon diijinkan untuk diteruskan ya? Jadi inilah dari kota-kota yang akan disambungkan oleh palapa ring. Yang paling banyak memang Papua dan papua barat itu praktis dari daerah palapa ring timur. Itu 31 itu adalah maaf 29 itu Papua dan Papua barat secara keseluruhannya. Berikutnya, kami akan sampaikan skema sumber pendanaan serta landasan hukum pembiayaan dari Palapa ring. Ini adalah landasan hukum dari proyek palapa ring. Jadi palapa ring ini sebetulnya suatu konsep bagaimana membangun infrastruktur diseluruh Indonesia untuk membentuk akses roadbrand, dan ini sudah dibahas dan dibicarakan distruktur 10 tahun lebih, 11 tahun yang lalu . Hanya karena waktu itu belum ketemu struktur yang pas, pada saat itu palapa ring konsep nya Pemerintah menyerahkan seluruhnya kepada seluruh operator. Padahal ini barang tidak semuanya visibel secara ekonomi. Jadi tarik tarikan konsorsiumnya semua operator. Dari lima operator, empat operator, tinggal satu tinggal Telkom. Telkom pun akhirnya menyerah, sebagai publik company kan kenapa harus membangun daerah yang tidak visibel secara keuangan. Karena kondisinya demikian baru lah pada saat 2015 setelah kita temukan struktur yang baru distruktur dengan KPBU bahasa Indonesia nya, kerjasama Pemerintah dan usaha dengan Pemerintah memberikan penjaminan dengan menteri keuangan mengeluarkan keputusan menteri keuangan tentang penjaminan kita bisa teruskan proyek palapa ring ini. Dengan perpres bagaimana kerjasama Pemerintah dengan badan usaha dalam pendirian infrastruktur ini. Ini nomor 38 tahun 2015. Perpes nomor 3 tahun 2015 percepatan pelaksanaan proyek strategi. Dimana palapa ring merupakan salah satu dari proyek Pemerintah. Kemudian mengacu pada Peraturan menteri PPN Bappenas tahun 2015 nomor 4 dan Peraturan menteri keuangan tahun 2015, 190 mengenai tentang pembayaran ketersedian layanan dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Inilah menjadi dasar penjaminan Pemerintah. Dan juga Peraturan kepala LKPP tahun 2015 nomor 19. Karena tender nya itu juga bukan tender yang hanya dilakukan Kominfo, ini bukan tender APBN seperti biasa dilakukan oleh Pemerintah, tetapi ini melibatkan banyak pihak tender nya karena mengacu juga pada internasional. Sebetulnya ini internasional tender Pak. Tapi tentunya kita berharap pemenangnya adalah perusahaan Indonesia. Berikutnya bisa?
F-PPP (DR. H.A. DIMYATI NATAKUSUMAH, SH., MH., M.SI.) : Pimpinan, sebentar saja. Pak menteri, ICB ini sudah sejauh mana? Sudah tahapan apa? karena Pak menteri katakan tadi kan masih belum ada pemenang tender? Nah ini sekalian saja, mumpung. MENKOMINFO : Tadi sudah saya sampaikan kalau yang barat dan tengah sudah ada pemenang, sudah tanda tangan. Sedang menunggu financial closing. Setelah finacial closing baru kita mulai membangun. Pemenangnya investornya baru mulai membangun. Sedangkan timur baru tahap pra kualifikasi baru diumumkan sekarang sedang membahas regres for proposal, nanti ada Pak dilangkah lanjutnya Pak. Disini banyak pihak yang terlibat terutama Kominfo. Kemudian yang kedua badan usaha, badan usaha ini peserta tender, peserta lelang. Kemudian ada nanti pengguna jaringan. Pengguna jaringan ini adalah para operator yang tidak akan membangun infrastrukturnya di daerah yang 57 kota dan kabupaten tadi. Kemudian ada yang namanya PII, ini bahasa inggris Indonesia infrastructur guaranted fund. Ini perusahaan Badan Usaha Milik Negara 100% yang dimiliki oleh kementerian Keuangan. Mereka merupakan adikuasi dari menteri keuangan untuk melihat memberikan semacam rekomendasi kepada menteri Keuangan dalam hal penjaminan. Jadi di kementerian Keuangan ada namanya pusat penjaminan resiko, pusat pengkajian resiko viskal, dibawahnya badan kebijakan viskal. Apapun yang akan menjadi kewajiban Pemerintah dalam waktu sampai dengan 15 tahun kedepan pengoperasian harus menjadi liabilitis nya negara, harus menjadi reaserch dari Pemerintah. Dan harus terefrensi neraca keuangan Pemerintah. Namun Pemerintah ini juga meminta, namanya PII dan ini struktur seperti perusahaan ini di negara-negara yang lain yang fokus pada pembangunan infrastruktur merupakan sesuatu hal yang jamak. Karena beda cara fokus Pemerintah dan PII ini. Itu terdiri dari seperti perusahaan swasta dikelola secara profesional dengan cara menghitung resiko fiskalnya pun, sesuai dengan standarstandar internasional dan dari sisi percepatan memang agak berbeda dengan kementerian Keuangan. Tugasnya ini, kalau (tidak terekam)..... (suara rekaman tidak jelas). Nah badan usaha nanti pada pelaksaannya mereka ada dua. Satu yang berdasarkan entitas, untuk investasi dan sebagainya mereka ada (suara rekaman tidak jelas) ini merupakan struktur yang baku atau umum dalam kontek PPP. Nah ini PPP ini Pak, palapa ring ini merupakan yang pertama di Indonesia khususnya untuk kami Pemerintah, kementerian Keuangan sedang mencoba menerapkan ini untuk air minum Pak di .. kemudian juga di Lampung, juga hampir mirip dengan tol Pak Tantowi. Ini (suara rekaman tidak terdengar), ini kalau perkiraan disebut bisnisnya adalah untuk barat 3,48 triliun, kapek nya mungkin sekitar I,3 triliun lah, kita kan menghitung sampai dengan 15 triliun. Ini yang tengah 3,5, kapek nya ini sekitar I,4 atau I,5 triliun perkiraannya. Kita tidak menghitung kami Kominfo tidak menghitung, bukan tidak menghitung. Kami tidak mengurusi siapa vendor nya, merk nya barang apa, spesifikasi nya bagaimana. Yang kami lakukan adalah karena deal dengan investor jadi kami (suara tidak terekam) jadi kami diberikan bayaran dan dijamin
pembayaran kalau mereka semua beroperasi sesuai dengan service level yang sudah dijanjikan. Contohnya adalah service aviability, itu harus ada 40% ketersediaannya. Kalau tidak tersedia ya kena bunganya... (suara rekaman tidak terdengar) mulai lah itu dibayar oleh Pemerintah. Ini PNBP menggunakan usul PP3DI yang kita tahu adalah dua triliun setiap tahun, nanti bagian dari itu akan kita alokasikan untuk membayar yang proyek palapa ring. Nah ini juga memberikan hal yang bagus sebetulnya untuk viskal kita, dari kemampuan APBN Pemerintah. Mengapa? Kalau APBN dasarnya adalah dari rupiah murni, kementerian itu adalah yang akan melakukan tender pengadaan dan lain sebagainya. Sedangkan yang menggunakan distruktur oleh PPP Ini memberikan uang viskal yang besar untuk Pemerintah, artinya untuk APBN, artinya Pemerintah tidak perlu (suara rekaman tidak jelas). Walaupun nilai nya mungkin kalau dibandingkan dengan APBN kita yang 2000 triliun yang tidak terlalu besar, tapi kalau misalkan Pemerintah kementerian banyak menggunakan struktur ini, ini ruang viskal APBN itu akan makin baik. Kenapa kementerian Keuangan. Kenapa Pak menteri Keuangan, kenapa Pak menko prekonomian sangat mendukung PPP untuk (suara rekaman tidak jelas). Berikutnya nah ini Pak Dimiyati mengenai jadwal berikutnya. Paket barat dan paket tengah. (Suara rekaman tidak terdengar), kontrak ditandatangan Pebruari 2015, sekarang financial closeing diharapkan bulan Agustus tahun ini sudah dapat diperoleh oleh para pemenang. Setelah itu mulai pembangunan kuartal pertama tahun 2018 sudah operasi. Ini sudah yang paket barat dan tengah. Kami juga merencanakan sosialisasi Pemda-Pemda khususnya di daerah barat dan di daerah yang di tengah, untuk sosialisasi terutama yang untuk perijinan-perijinan. Nanti sekali lagi akan kami sampaikan dan kami mohon bantuan kepada Ibu dan Bapakbapak. Manakala kan akhir April kami mulai jalan ini Pak, sampai bulan Mei ke wilayah-wilayahnya dan informal sudah kami hubungi beberapa gubernur tentang rencana ini untuk meminta dukungan dari perijinan-perijinan yang diperlukan. Sepengetahuan kami bahkan ada yang pemenang proyek palapa ring ini yang dilakukan line oposisition. Karena line oposisition yang paling lama. Ini Pak, tadi paket barat, palapa ring 100% perusahaan swasta, kalau ini kan konsorsium dimana leadernya adalah Badan Usaha Milik Negara. Berikutnya untuk timur, ini status nya pra kualifikasi sudah diumumkan, ada tiga yang berhak untuk maju yang ketahap tender. Penerbitan R and F sudah diterbitkan kemudian kita finalisasi R and F nya di bulan Mei kemudian penawaran bulan Mei 2016 dan kontrak kita harapkan selesai bulan Agustus 2016 ini. setelah ini mereka juga tetap melakukan financial closing tahun depan, perkiraannya Pebruari 2017, dan COD nya kuartal ketiga atau kuartal keempat tahun 2018. Maaf ini COD proyek satu, COD proyek dua, karena saking besar ada 35 kabupaten kota madya di wilayah timur itu dibagi dua. Namanya projek satu, projek dua. Ini hanya masalah teknis saja, intinya mereka dalam satu paket. Ini ada projek satu ada 10 kabupaten, ini ada 25 kabupaten, sama semuanya sebetulnya, ini hanya untuk kemudahan manajemen operasional. Tetapi selesainya harus sama karena paketnya adalah satu. Paket timur, ya pemenang dari prakualifikasi saat ini yang sudah lolos dari paket timur adalah yang pertama Telkom, kedua konsorsium dari Indosat, Xl dengan Alita, ketiga adalah Moratol IDS. Ada tiga peserta. Yang sudah lolos pra kualifikasi. Karena persyartannya sangat ketat. Kalau nilai kapital ekspen sampai dengan 4-5 triliun mereka harus punya balanced yang setidak-tidaknya dua setengah kali atau tiga kali dari nilai proyek itu sendiri. Jadi kita tidak boleh main-main dengan peserta
tender. Bahwa kalau misalkan ada apa namanya peserta yang kecil itu harus merupakan anggota konsorsium. Itu yang pertama. Yang kedua juga merespon amanat dari Ibu Evita, kami tekankan Ibu untuk PKDN, untuk komponen publik dalam memilih. Karena viber optik sekarang sudah banyak dibangun didalam negeri. Kecuali yang didalam laut karena kalau didalam laut itu harus tersendiri, tapi kalau inline viber optik kami syaratkan bahwa itu harus dibeli di dalam negeri. Kalaupun kita tahu membeli viber optik buatan Indonesia jatuhnya lebih mahal, karena pabrikan viber optik di Indonesia pada saat membeli komponen dia dikenakan pajak Pak semuanya. Sedangkan membeli viber optik yang sudah jadi mereka tidak dikenakan pajak. Nah kami sedang membicarakan juga dengan kementerian Keuangan dan kementerian dalam negeri Pak Soleh Husin bagaimana membantu produsen dalam negeri agar mereka bisa ada level green field terhadap produk-produk impor. Kasian Pak yang produksi dalam negeri mereka sudah dikenakan pajak banyak sedangkan yang diluar negeri mereka pajaknya tidak level green field, gitu. Baik, berikutnya. Nah ini indikasi cakupan penjaminan, resiko yang dialokasikan kepada PJPK. PJPK itu pejabat pembuat komitmen, penanggungjawab proyek kerjasama yang buat komitmen. Dalam hal ini Kominfo. Apabila Kominfo gagal membayar, apabila gagal membayar, nanti Pemerintah yang mengambil alih Pak. Karena kan memang menteri Keuangan yang melakukan penjaminan. Jadi intinya menteri Keuangan yang mengatakan bahwa sudahlah saya jamin Kominfo pasti bayar. Karena apa, uang USO nya kan saya pegang tapi dibayar, nanti kalau deford saya yang bayar, toh USO nya tetap dibayar kepada Pemerintah merupakan PNBP Pemerintah. Juga, betul kan maksudnya dari sisi akuntansi Bu. Akuntansi itu ada Kominfo karenakan uangnya itu masuk ke USO, masuk ke PNBP, ke rekening Pemerintah, dialokasikan kepada Kominfo ke BP3TI. BP3TI ini yang harus membayar. Nah kalau BP3TI nya tidak membayar, sebetulnya uangnya di Pemerintah juga Ibu. Betul, betul, menteri Keuangan. Nah ini juga kegagalan membayar biaya pengakhiran penjaminan. Berikutnya, akan kami sampaikan, jadi dua agenda sudah kami sampaikan. Yaitu perkembangan pembangunan proyek palapa ring, kedua skema kerjasama dan sumber pendanaan serta landasan hukum, proyek palapa ring. Agenda ketiga mengenai laporan data ijin penyelenggaraan penyiaran stasiun televisi dan radio seluruh Indonesia, ini ada frekuensi alokasi, frekuensi assignmen dan ISR. Yang detailnya kami pisahkan, karena 200 halaman lebih nanti di. Oh maksudnya agenda yang kesatu dan kedua sudah dibahas, jadi kita sekarang memasuki agenda yang ketiga Pak Dim. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Ya, tadi saya sudah sampaikan Ibu Evita diawal bahwa Pak menteri fokus ke palapa ring dulu dan karena tadi banyak sekali penjelasan mengenai pembiayaan dan hasil rapat internal Komisi I itu ingin sekali mengetahui up date terakhir mengenai USO dan ini sebenarnya berhubungan. Kami minta sebelum memasuki ke pendalaman Pak menteri menjelaskan dulu terkait rencana Pemerintah terhadap dana USO. Karena kami juga kaget, tadi disini dikatakan bahwa sebagian pembiayaan juga dari dana USO. Ini atas persetujuan siapa, karena kita juga belum pernah mendengarkan. Jadi kami mohon penjelasan itu, mengingat prinsip dari pengunaan dana USO adalah transparansi dan akuntabilitas.
Silakan Pak menteri. MENKOMINFO : Baik Ibu Pimpinan. Mohon maaf kami tidak menyiapkan slide khusus karena kami patuh kepada agenda yang disampaikan. Dengan demikian. USO ini satu tahun kita ini mendapatkan dana USO sekitar 2 triliun rupiah. Beberapa tahun terakhir sampai dengan 2015, penyerapan sangat rendah. Kenapa? Karena ada beberapa permasalahan yang ditinggalkan oleh USO ini sehingga mengakibatkan laporan Keuangan Kominfo untuk tahun 2014 disclimer, dan ini tentunya menjadi konsen dari Kominfo dan mostly, pada umumnya laporan Keuangan Kominfo yang disclimer itu berasal dari operasionalisasi hal-hal yang berkaitan dengan USO. Walaupun juga ada hal yang lain. Antara lain mungkin ini saya sebutkan, ada beberapa gugatan dari, ini masalahnya yang Ibu ya? gugatan dari berkaitan dengan USO. Nah kami coba selesaikan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah melalui bani, karena itu terjadi date lock antara Pemerintah dengan pemenang USO. Pemenang USO mengatakan saya sudah membangun dan saya sudah dinyatakan menang tapi Pemerintah kok tidak mau bayar. Nah ini ada beberapa. Dari 13 gugatan, senilai 402 milar, itu semuanya diselesaikan, bukan diselesaikan tapi dengan artian sudah diputuskan melalui bani. Bani menetapkan nilai nya 227 miliar. Kemudian ada 8 gugatan, ada nilainya 559 miliar putusan bani, incrah itu baru sampai Januari 2016 itu sekitar 310 miliar. Itu masih ada total gugatan sekitar 161 miliar rupiah yang kita belum bisa selesaikan. Nah sekarang penyelesaian permasalahan dari khususnya pemanfaatan USO. Nah sekarang kita sedang bicarakan, kami sedang bicarakan dengan BPK dan BPKP bagaimana mencari solusi dari dipute ini. Karena kami tidak ingin ini berakibat pada laporan Keuangan Kominfo tahun 2015. Jangan sampai disclimer lagi yang berakibat dengan kasuskasus yang berkaitan dengan USO ini. Walaupun tadi saya sampaikan tidak hanya USO tapi mayoritas adalah yang berkaitan dengan USO. Nah pada Raker sebelumnya kami sudah sampaikan juga. Perbedaannya USO yang lama dengan yang baru adalah, pertama USO yang baru ini harus berdasarkan dengan ekosistem. Jadi tidak boleh lagi universal obligation atau KPU, pelaksana program KPU. Hanya memberikan semacam alat kepada masyarakat di daerah-daerah tertentu. Itu yang pertama. Harus ekosistem. Artinya apa? alat iya tapi aplikasinya seperti apa? kemudian juga pembinaan istilahnya pendampingannya seperti apa? dan lain sebagainya. Karenanya tahun 2016 baru dua hari lalu ya? maaf hari Jumat ya? hari Jumat kami luncurkan rencana USO desa broadband yang melibatkan semua stake holder dari perguruan tinggi, kemudian dari CSO (Civil Sosiaty Organisation) untuk menerapkan model USO secara tepat guna. Jadi kami praktis tidak akan mengeluarkan dana kalau ekosistemnya sendiri belum lengkap. Kalau ekosistem nya belum lengkap jangan sampai nanti ada perangkat yang dimanfaatkan justru bukan untuk peruntukannya. Tentu kalau akses internet harus juga akses internet. Kemudian juga harus dibagi tiga Pak, USO ini nanti untuk daerah pesisir, untuk daerah pedalaman dan pertanian. Tiga ini, karena kan ini mengacu kepada setelah kordinasi dengan ada seingat saya ada kepres atau pepres daerah-daerah yang dilasifikasikan boleh mendapatkan USO. Itu tidak bisa semuanya, contoh nya juga saya bisa memahami misalkan di Jawa Barat masih ada
blank spot tapi itu dalam kontek keputusan atau Peraturan Presiden itu tidak dikenakan atau dimasukkan kategori nilai USO itu ada, berapa ratus sih saya lupa? Total ada berapa ratus, KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Kepres baru atau kepres lama? MENKOMINFO : Tahun 2015, 120 kabupaten. Jadi kalau Ibu-Ibu dan Bapak-bapak kembali yang dapilnya disana, silakan, nanti kita bisa sama-sama lihat bahwa. Tapi harus berdasarkan ekonsistem Pak. Tidak bisa lagi hanya memberikan peralatan-peralatan begitu saja. Itu rencana pembangunan, rencana penerapan USO kedepan. F-PDIP (EVITA NURSANTY, MSc.) : Sebenarnya kita agak ini juga, waktu itu kan Bapak juga diberikan kesempatan untuk memaparkan grand design dari USO ya Pak ya? kita baru dengar apa yang Bapak sampaikan. Waktu Bapak memaparkan sebelumnya kita belum dengar apa yang Bapak sampaikan. Bahwa USO itu ada wilayah tertentu, kabupaten tertentu. Kita kan bisa lihat kabupaten dapil kita bisa masuk atau tidak, iya kan? Tapi ini hal-hal baru yang sebetulnya kita harapkan ketika Pak menteri itu kita, tolong Pak menteri diperdalam dulu grand design nya. Yang informasi-informasi seperti ini Pak menteri. Tapi justru informasi seperti ini sekarang kita dapatkan yang merupakan informasi baru bagi kita. Terima kasih KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Nanti kalau perlu kita rapat khusus terkait USO bisa juga. Pak menteri masih ada atau sama saldo jumlah terakhir itu berapa Pak menteri? MENKOMINFO : Waduh kalau saldo, saya harus cek jumlah saldo, tapi utilisasi nya rendah Ibu. Ini kami tidak ingin menggunakan dana USO kecuali ekosistemnya jelas. Karena kalau tidak ini menimbulkan permasalahan, baik permasalahan audit bahkan menjadikan permasalahan hukum. Karena harus diakui sampai saat ini masih ada permasalahan hukum di Kominfo. Terima kasih Ibu Evita mohon maaf. Memang waktu kami presentasikan, kepres tentang jumlah daerah-daerah tersebut belum ada. Ini baru menyusul dan desa broadband juga baru menyusul Ibu. Mohon maaf Ibu Evita.
KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Baik, sudah Pak menteri.
Saya masuk ke pendalaman dari rekan-rekan yang terhormat dari Anggota Komisi I. Bapak Tantowi Yahya. Disini pertama. Tapi kalau misalnya, silakan Pak Tantowi. F-PG (TANTOWI YAHYA) : Terima kasih Ibu Pimpinan. Yang terhormat Pak Kominfo beserta jajaran, Wabil khusus Ibu Dirjen yang baru, selamat datang Ibu. Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi I. Pak menteri, saya sepakat dengan Ibu Evita. Jadi penjelasan pada siang ini terkait dengan USO, dasar hukum. opersional dan penggunaan anggaran itu lebih jelas daripada rapat-rapat USO sebelumnya. Saking jelasnya, banyak informasi yang kami baru tahu sekarang. Nah kemudian apakah ini bisa kita artikan nasi sudah menjadi bubur atau bubur itu bisa jadi nasi lagi. Jadi nasi akik ya. Ada beberapa hal Pak menteri, saya ingin penjelasan mengenai daerah penggunaan atau utilisasi USO itu terkait pembangunan jaring utilisasi. Yang pertama tadi Pak menteri menyebut, daerah pesisir, daerah pedalaman dan daerah pertanian. Dalam kontek kami di Komisi I, yang sangat strategis itu dibidangnya pertanian itu tidak ada Pak menteri. Nah jadi apakah Pak menteri salah kutip atau memang ada itu daerah pertanian. Ketika daerah pertanian ini masuk, mengapa bukan daerah terluar atau terdepan yang selama ini juga mengalami kesulitan konektifitas. Katakanlah ketika kami ke kepulauan Nias, itu nyata betul konektifitas itu hanya di Nias selatan. Di gunung Sitoli. Ketika kita terus berjalan, maka konektifitas itu menjadi satu permasalahan sendiri. Nah kenapa ini tidak masuk dalam salah satu daerah peruntukan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak menteri tadi. Mudah-mudahan Pak menteri salah kutip, gitu ya? Yang kedua, proyek palapa ring ini sesungguhnya sangat mulia. Ini adalah inisiatif Pemerintah dalam membangun konektifitas diseluruh negara kesatuan republik Indonesia dengan bekerjasama dengan pihak swasta. Ini adalah ide yang menurut kami sangat baik yang dibadi oleh tiga wilayah. Tolong dijelaskan oleh Pak menteri, berapa persen target itu yang akan dibangun oleh pihak swasta. Berapa persen ini sampai dengan I Januari 2019 itu, berapa persen keterlibatan swasta dengan pola kerjasama pola BOOT, kalau koboi itu boot itu sepatunya itu. Kemudian sisanya itu kan berarti menjadi kewajiban dari Pemerintah kan begitu Pak menteri ya? Nah kewajiban Pemerintah itu, alokasi anggaran nya itu kemana? Apakah masuk dianggarannya Kemkominfo atau dialokasikan dianggaran yang lain. Ingin sekali tahu kira-kira berapa persen, sisa fee dengan kemampuan dari pada APBN waktunya nanti. Nah yang ketiga Pak menteri. Ini juga yang bikin kita terkaget-kaget posifit sih ya? kaget tapi positif, kaget tapi bagus. Nah ini nih, halaman berapa tuh. Skema kerjasama proyek atau availability payment atau dibuka saja deh. Yang pertama itu CAPEC selama masa konstruksi dan OPEC selama masa kerjasama menjadi beban dan usaha. Betul kami sepakat dengan itu karena pola yang kita pakai adalah boot itu. Nah yang kedua, pembayaran ketersediaan layanan oleh kementerian akan
dilaksanakan setelah comercial operation date hingga periode kerjasama berakhir 15 tahun. Nah ini kami tidak pernah tahu Pak menteri proses persetujuannya itu seperti apa, sehingga Pemerintah dalam hal ini langsung menetapkan kerjasamanya 15 tahun. Yang poin ketiga, menggunakan PNBP USO dari BP3TI. Nah ini juga selama ini baru kita singgung-singgung saja kan, tapi belum dalam rapat formal seperti ini bahwa pembiyaan ini akan menggunakan PNBP USO dari BP3TI. Tapi yang krusial itu adalah poin kedua itu. Yang apa namanya itu, COD 15 tahun. Demikian Ibu Ketua dari saya. Terima kasih KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Ya Pak Tantowi Yahya. Terima kasih banyak. Pak Dimiyati berikutnya, silakan. F-PPP (Dr. H.A. DIMIYATI NATAKUSUMAH, SH., MH., MSi) : Pak menteri yang saya hormati, Bu Sekjen selamat ya Bu jadi Sekjen yang baru, Sekjen baru, Dirjen juga baru ya Bu, Pak Basuki yang masih lama. Serta para pejabat Kemkominfo yang saya hormati, Pimpinan dan Anggota Komisi I, Nanti saya setelah bertanya akan meninggalkan tapi nanti tolong dijawab saya ya Pak menteri ya, karena ada rapat pansus teroris. Terkait ini anggaran ini totalnya kurang lebih 20 triliun lebih ya, bukan kurang lebih tapi lebih dari 20 triliun jadi tidak sedikit, dan ini tanggungjawabnya ada di USO, yaitu PNBP pendapatan negara bukan pajak, BP3TI. Ini tadi Pak Tantowi sudah menyampaikan, ini setelah 15 tahun itu apakah setelah itu baru dibayarkan atau sebelumnya begitu bertahap. Ini kan kaitannya dengan BLT dan ini sebenarnya no risk juga ini, tidak ada resiko berat buat pengusaha itu. Pengusaha kalau pekerjaannya tidak baik saja. Yang saya ingin tanyakan Pak menteri, dan ini peserta lelangnya ini siapa sih, kok ini ada konsorsium. Dan ini memang kalau bagusnya ini satu pendapat dia tidak bisa mengambil yang lain gitu loh. Kalau ini bagus misalnya yang didapat oleh palapa ring barat, ini kerjasama atau join fenture gitu atau line telekomunikasi Indonesia kan dia pasti bisa mengambil ini semua dong. Kan gitu, secara logika berpikir kan gitu. Tapi sepertinya ini dibagi-bagi, ini konsensus apa? ini kamu ini ya, kamu sini ya? ini internasional competitif building atau memang seperti apa ya? seperti ada konsensus, seperti ada pengaturan khusus gitu. Kamu wilayah sini, kamu wilayah sini, kamu wilayah sini. Atau yang dapat satu tidak dapat wilayah yang lain, ada aturan yang lain tidak seperti itu, karena ini konsorsium. Nah saya bertanya siapa ini peserta lelangnya, dari luar siapa sih ini. Kalau internasional kompotitif building ya berarti ada penawaran dari luar. Siapa sih, bagaimana cara menghitung standar, kan harus ada standar. Apakah menteri sebelumnya sudah menghitung berapa nilai alokasi ini atau memang diserahkan kepada pengusaha ya sudah hitung masing-masing deh. Nanti akan kita lihat study nya masuk tidak itu.
Nah ini sebenarnya bagaimana, supaya kita pun bisa tahu total nya segitu, bisa tidak lebih murah, kan namanya kompetitif building bisa tidak, bisa lebih efesien tidak? Terus yang terakhir dari saya, kedudukan land tadi tanahnya, betul-betul itu sudah beres belum. Status tanah itu milik siapa, apakah milik perusahaan itu atau pada saat itu sudah menjadi jual beli milik Pemerintah. Jadi sehingga jangan sampai nanti kedudukan lahan tersebut jadi permasalahan yang ujungnya menjadi sengketa dan begitu dipengadilan biasanya Pemerintah kalah karena Pemerintah tidak punya biaya operasinal. Hanya itu Pak menteri, mohon maaf nanti kalau dijawab oleh Pak menteri ada staff saya yang mencatat. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Pak Dimiyati terima kasih. Ibu Evita Nursanty. F-PDIP (EVITA NURSANTY, MSc.) : Terima kasih Ibu Pimpinan, Bapak menteri dan jajaran yang saya hormati, Tadi dari paparan Pak menteri, kalaupun agak tergesa-gesa itu tapi saya bisa menangkap lebih banyak Pak hal ini dari pada yang sebelumnya. Oleh karena itu sebenarnya paparan Bapak tadi yang ingin saya pertanyakan. Kalau saya ambil catatan ini Pak, ini proyek palapa ring ini ada wilayah barat, wilayah tengah dan wilayah timur. Yang sudah jalan tendernya sekarang wilayah barat dan wilayah tengah, kan gitu kan ya Pak. Wilayah timur ditunda, itu yang Bapak paparkan tadi seperti viber optik itu tidak ini maka satelit menjadi ini kan ya Pak ya? menjadi bukan. Jadi itu ditunda kenapa Pak? apakah itu karena visibel? MENKOMINFO : Karena itu untuk daerah, boleh jawab ya bu Pimpinan ya? untuk timur pun sebenarnya berbarengan 2016, tetapi ditunda. Karena ada ketidakpastian bagaimana kita akan membangun Papua, apakah menggunakan satelit, apakah menggunakan micro web dan lain sebagainya. F-PDIP (EVITA NURSANTY, MSc.) : Begitulah maksud saya. alternatif nya itu kan ada satelit itu kan yang Bapak bilang tadi.
MENKOMINFO :
Tapi sejak 2018 Desember Presiden menetapkan bahwa semua Papua, kabupaten Papua itu harus sudah terhubung jalan raya. Jadi istilahnya saya dompleng Ibu Evita, saya nebeng menteri PU, pada saat menteri PU membangun jalan, kami akan membangun dafting disebelahnya. F-PDIP (EVITA NURSANTY, MSc.) : Saya mencoba memahami, mencoba memahami Pak di dalamnya. Jadi kalau yang paket ini sudah selesai paket barat, tapi kalau yang paket tengah ini belum 100% selesai, kan begitu Pak. Paket timur ini memang Bapak program PU dan non PU Pera itu yang 2018, jalan darat ini selesai. Bapak dompleng disana kan begitu ya Pak, makanya ini tertunda, ya saya jelas kalau begitu Pak. Nah kemudian, saya dari paparan itu Pak sebelum dan sekarang, itu saya mendukung sekali Pak, saya mendukung. Bahwa memang apa namanya, proyek palapa ring merupakan proyek prioritas dari Pemerintah kita. Merupakan proyek prioritas nasional. Itu kita dukung Pak. Namun tadi ada beberapa, saya, begini Pak. Ini kita kan ada pengalaman buruk ya Pak ya. Yang namanya publik privat partnership. Itu banyak yang gagal sebanyak juga hanya beberapa yang sukses. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh proyek USO yang kemarin ini, itu juga publik partnership Pak, tidak ada yang beda, yang PLIK and PLIK apa semuanya itu konsepnya sama, is nothing deference dari yang ini. Hanya saja tadi yang bedanya tadi yang ada availabel payment itu Pak yang saya lihat ini. Tapi konsep PPP itu ada. Nah oleh karena itu Pak, saya itu kepengennya pengen supaya tidak terjadi lagi apa yang menjadi pengalaman kita kemarin ini Pak Rudi, ya kan. Bahwa kerjasama dengan swasta ini kan harus jelas Pak, benar-benar jelas. Tadi saya tidak jelas. Sekarang ini kan blok barat sudah ada pemenangnya. Blok tengah sudah ada pemenangnya. Nah kalau kita lihat kan pemenangnya ini tidak pemain di wilayah tersebut, iya dong Pak. Pemain di wilayah tersebut kan operator di wilayah tersebut kan bukan mereka. Ini juga menjadi pertanyaan saya. Sekarang ini ketika ini diserahkan kepada blok barat moratel lah katakan, yang blok tengah PT Land, kita katakanlah begitu, kalau pun PT Land itu 51% kan begitu Pak. Saya juga nanti mau bertanya PT Land itu dananya dari mana? Setahu saya juga pada tidak menguntungkan juga status dari PT Land itu. Nah mempunyai modal besar pemilik 51% ini anggaran dari mana? Itu juga menjadi pertanyaan saya Pak. Kemudian bagaimana nanti kerjasama. Tadi Bapak sudah jelas menjelaskan nanti ini kerjasamanya dengan semua operator yang ada, dengan semua operator memakai fasilitas itu. Kan Bapak mengatakan 15 tahun itu menjadi milik mereka. Ini yang mencemaskan saya Pak, statment Bapak itu. Kan ketika orang dalam waktu 15 tahun memiliki full dari pada ini nya. Saya lebih senang BOT, BOT lebih ada kontrol. Otomatis tarif nya suka-suka mereka nanti, siapa yang mengontrol tarif. Yang saya ingin tanya Pak. Saya ingin tahu sebenarnya bisa design seperti itu Pak. Interkoneksi, sekarang ini kita tahu biaya interkoneksi antar operator itu kan tinggi sekali. Kita bisa bicara, jadi kita harus punya beberapa hand phone, beberapa operator Telkomsel, Xl, kita cari ini. Teman kita pakai apa kalau kita mau murah. Inter koneksi itu mempunyai biaya sangat tinggi yang merupakan masalah kita. Saya tahu Pak Rudi sudah di track dalam menangani hal tersebut. Ini yang disini Pak, ketika mereka memiliki kuasa yang selama 15 tahun. Sementara saja yang selama ini masih di Pemerintah kuasanya, kita kuasanya problem di inter koneksi. Gimana nanti ketika investor itu mempunyai kuasa penuh
selama 15 tahun. Design seperti apa yang akan Bapak kuasai kedepan. Ini yang menjadi pertanyaan saya dan worried saya ketika mendengar hal-hal tersebut. Kemudian kan harusnya tadi sebenarnya saya mau mendengar. Network manajemen sistem dan link antar operator seperti apa yang ada di gambaran Bapak, kan kita belum lihat dipaparan Bapak tadi. Kemudian service level, standar service level seperti apa yang Pemerintah ini kan, guaranteed nya seperti apa? itu belum terlihat dipaparan Bapak tadi. Yang pengalaman kami yang hal-hal ini menimbulkan problem dikemudian hari. Nah saya juga tidak tahu ini namanya, apa namanya tentu setiap orang menang tender itu ada service level agreement nya dong ini Pak. Dimana nanti, apa guaranteed nya mereka terhadap service level agreement ya kan? Ini daerah terpencil, daerah terluar, makanya swasta-swasta yang tidak mau masuk berarti orang-orang ini bukan mempunyai tingkat perekonomian yang tinggi, kan begitu Pak? bagaimana mereka nanti bisa membayar kalau koneksi itu tinggi harganya Pak. dimana peran Pemerintah disini. Itu yang menjadi konsen saya sebenarnya Pak. Kemudian catatan saya disini juga adalah ya sebenarnya harapan kita , kita ini kan punya dana USO ya kan ya Pak? dana USO dari tadi Bapak katakan 1T, 2T tiap tahun. Kenapa sih kita musti investor yang dicari disini untuk menyangkut kebutuhan dan kehidupan orang banyak. Kenapa tidak dipakai dana USO saja untuk kebutuhan orang banyak. Jadi yang bersifat back bond itu menjadi tanggungan Pemerintah infrastruktur nya, menjadi USO bisa diambil. Yang back hole, yang lainlain, link dan segala macam itu boleh ditender kan kepada swasta Pak. Kenapa tidak seperti itu. Kenapa ini cari investor, 15 tahun dia yang kelola, dia yang berkuasa gitu Pak. Sementara kita punya duit. Lainnya hal nya kita itu tidak punya duit yang tiap tahun, gitu loh Pak. Toh mereka sistem pembayarannya kan performance ya kan Pak, yang Bapak katakan tadi performance. Yang lainnya sama saja yang USO yang lalu Pak juga berdasarkan performance. Makanya saya bilang sebenarnya sistem pembayaran yang sekarang dengan yang dulu itu tidak ada yang beda. Dulu itu kalau didesign nya, di planning itu sudah ada. Tetapi kan implementasinya yang buruk itu Pak. Tapi kan ketika PLIK and PLIK itu, itu pembayaran dengan laporan dari masing-masing vendor dengan masalah. Juga base on performance. Jadi tidak ada beda dengan yang Bapak paparkan ini dengan proyek yang namanya dari pada sesuai bertahap. Kita tidak bilang multi years karena bukan tiap tahun tapi kalau dia selesai sampai tahap sekian mereka dibayar, kan begitu disini bedanya Pak. Jadi saya mau tau, perbedaan sebenarnya itu dimana itu Pak. Masih belum menjadi jelas bagi saya. Kemudian kita mengharapkan ini bahwa ini memang proyek yang dicanangkan oleh Pemerintah yang menjadi prioritas nasional ini, memang bermanfaat bagi masyarakat Pak, jadi tidak merugikan. Dimana manfaat masyarakat, kita saja yang disini di daerah yang tidak terpencil dan tidak terluar tidak diperbatasan, itu merasa sekarang ini tercekek dengan biaya telekomunikasi yang ada. Apalagi mereka yang ada, yang Bapak katakan diwilayah-wilayah yang dibangun proyek ini. Nah oleh karena itu diharapkan juga standar priceing dan pada service nya juga, itu sebenarnya menjadi tanggungjawab Pemerintah dan walaupun mereka mempunyai hak selama 15 tahun. Kemudian Pak, tadi kan Bapak bicara kemungkinan satelit. Kita kan sekarang bicara satelit ini kemungkinan nanti ya? yang kedua apa nanti. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID):
Sekarang palapa ring dan USO saja. F-PDIP (EVITA NURSANTY, MSc.) : Iya, palapa ring kan ada satelitnya kemungkinan timur ya kan Pak ya? yang wilayah timurnya ini ada. MENKOMINFO : Ditunda yang timur. Sebelumnya itu dibebaskan apakah boleh menggunakan satelit, microweb atau istilahnya open teknologi. F-PDIP (EVITA NURSANTY, MSc.) : Jadi kita tidak menggunakan satelit lagi ya? MENKOMINFO : Sekarang untuk tender yang sekarang karena kita sudah ada kepastian bahwa kementerian PU-Pera akan membangun jalan dan kali kita boleh nebeng jadi kita tidak menggunakan satelit, kita menggunakan Telkom. F-PDIP (EVITA NURSANTY, MSc.) : Kalau gitu kita tidak menggunakan satelit, saya bicara nanti dana USO. Dana USO sekarang atau nanti. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Dana USO sekarang. F-PDIP (EVITA NURSANTY, MSc.) : Oke. Ada perlu dipikirkan juga Pak dana satelit ini. Bagaimana kita kedepan ini bisa menjadi independen, untuk tidak mungkin kita bisa independen penyadapan apa segala macam, ketika yang beroperasi di wilayah kita ini satelit asing semua Pak. Dari 32 itu hanya 5 yang nasional Pak. Jadi kedepan itu kita harapkan justru bagaimana Pak menteri menyampaikan bagaimana kita mempunyai independen Pak, bahwa satelit kita ini milik sendiri kedepan Pak. Menyewa satelit kalau tidak salah Bapak ini I triiun almost Pak. Sewanya yang sekarang ini Pak, Pemerintah kita yang saya baca-baca, ya kan? 1T an. Bayangkan Pak kenapa kita tidak memiliki saja. Mungkin aspek itu tidak hanya soal apa namanya soal aspek komersialnya saja yang dipikirkan, kalau saya lebih memikirkan aspek dari pada kedaulatan kita Pak. Jadi mungkin Kemkominfo mungkin bisa memikirkan kedepan, bagaimana. Kedepan kita kan perlu 400 an transfounder ini Pak. Negara kita ini. Kira-kira itu kan 10 satelit, 400 an itu. Kita baru punya berapa Pak, negara kita sendiri yang nasional ini Pak. Yang lain itu asing semua, yang bergerak dikita yang mengelola negara kita ini asing semua Pak.
Nah kedepan mungkin bisa dipikirkan Pak menteri mengenai satelit ini bagaimana kita bisa mandiri dan kita ketika ada program tidak usah memikirkan sewa bagaimana kita memiliki satelit di dalam negeri kita sendiri Pak. Saya rasa itu saja Ibu Ketua. Terima kasih KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Terima kasih Ibu Evita. Makanya perlu kita tahu Pak, kurang lebih dana USO sekarang itu ada berapa. Karena nanti dipikirannya Ibu Evita mau semuanya dibiayai dari situ. Jadi nanti tolong dijelaskan juga ya? kalau tadi Pak menteri katakan, hitung-hitungan persisnya belum ada, tapi gambaran kasarnya kita perlu tahu. Pak Budi mau sekarang atau, silakan. F-PAN (BUDI YOUYASTRI) : Ya terima kasih Pimpinan. Saya mengingatkan saja. Yang pertama mengapresiasi tentang palapa ring. Kalau menurut saya sudah clear, bisnis model nya menarik. PPP itu bagian percepatan karena menjamin yang melakukan profesional, ketimbang para birokrat yang tidak hari-hari pengerjaannya itu. Yang kedua, sebenarnya bisa tidak model palapa ring begitu sudah yang timur eh yang barat sama tengah sudah selesai Pak menteri dan timur sudah mau tender dan ... as soon as posibble. Nah PR berikutnya, jadi Pimpinan saya sih melanjutkan PR berikutnya untuk Pak menteri. Bisa tidak dibuat mini palapa ring untuk mungkin jejaring disetiap kabupaten dan kota. Sehingga RPJM nya bisa dicapai, perasaan saya sekitar 60% kabupaten dan 40% desa seluruh Indonesia 2019. Artinya buat saya Jawa dan Sumatera itu konek ke desa pake viber optik wajib itu Pimpinan. Jadi Pak menteri tolong juga make assure bahwa setelah ini selesai mungkin diakhir tahun Pak menteri mungkin membuat bisnis model yang baru semacam PPP untuk kota kecamatan dan kota desa minimal di Jawa dan Sumatera. PR nya hanya itu dari saya nanti kita lanjutkan. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Terima kasih Pak Budi, ada lagi? dari anggota, Pak Asrul, atau dijawab dulu oleh Pak menteri? Saya persilakan Pak menteri untuk menjawab. MENKOMINFO : Baik, terima kasih Ibu Pimpinan. Pak Tantowi, mungkin saya salah atau kurang jelas menyampaikan antara pertanyaan pesisir dan pedalaman. Pertanian, pesisir dan pedalaman adalah istilah untuk pengembangan ekosistem USO yang baru Pak. Jadi bukan pertanian khusus untuk pertanian. Bukan Pak itu hanya karena kita sedang mengembangkan aplikasi. Itu dari daerah terluar, apa namanya 3T lah ya? 3T itu kami mengklasifikasinya ada desa atau wilayah yang pesisir. Ada desa yang berbasis pertanian atau hidupnya dari bertani, kemudian ada dari pedalaman. Nah ini yang sedang kami kembangkan
aplikasi-aplikasinya Pak. Jadi bukan, kita belum tahu modelnya seperti apa aplikasinya karena kan belum diluncurkan dan perkiraannya kuartal ketiga ini sudah kita ketahui, karena kita sayembarakan dan kita lombakan Pak. Semua stakeholder silakan membuat aplikasi-aplikasi dengan mengacu kepada ekonsistem. Jadi bukan hanya aplikasinya, bukan hanya komputernya, bukan hanya internetnya, juga pedampingannya. Semua itu harus dengan integrasi Pak. Mengacu kepada pengalaman kita yang sebelumnya. Jadi mohon maaf mungkin saya kurang pas menjelaskan mengenai hal ini. Jadi bukan so pertanian Pak, aplikasi. Itu yang pertama Pak. Kemudian bedanya yang dilakukan oleh operator dengan proyek palapa ring nya Pak. Jadi sebetulnya, boleh ke halaman yang pertama? Nah ini Pak, saat ini sudah ada 400 dari 511 kabupaten kota madya yang sudah terhubung broadband. Ada 400 Pak. Total kabupaten kota madya yang harus dihubungkan itu 514. Jadi ada 114 lagi yang belum dihubungkan, nah kalau kita lihat warnanya yang ini yang merah ini, praktis Telkom Pak. Kemudian operator yang lain juga membangun tapi mereka tumpang tindih Pak. Jadi Telkom membangun dan operator yang lain juga membangun. Tapi praktis adalah Telkom dari keseluruhannya. Nah dalam sisa 114 ini, bagaimana kita akan membangun. Jadi kami bicara dengan operator, dengan Telkom khususnya maupun dengan operator yang lain. Ini teman-teman mau bangun yang mana? Komintmen seperti apa? kuartal berapa, tahun berapa akan selesai untuk kabupaten-kabupaten. Tentunya kami sebagai Pemerintah mendahulukan operator karena memang tugas, bukan tugas ya? memang kepentingan operator untuk membangun struktur. Nah teman-teman Telkom mengatakan bahwa dari sisa 114, kami hanya sanggup 57, karena yang lain secara keuangan sama sekali tidak visibel. Nah berdasarkan itulah jadi ditetapkan 57 lokasi yang masuk palapa ring. Sedangkan yang sisanya 57 nya itu dibangun oleh teman-teman Telkom. Jadi kami pun memonitor setiap saat Pak. Jangan sampai palapa ring selesai, yang direncanakan yang dibangun Telkom tidak akan selesai. Juga demikian sebaliknya. Ini harus semua berbarengan. Targetnya adalah I Januari itu yang dibangun oleh Telkom maupun yang dibangun oleh palapa ring, I Januari 2019 harus semua selesai. Jadi kordinasinya demikian. F-PDIP (EVITA NURSANTY, M.SC.) : Jadi apa yang disampaikan oleh Pak menteri, jadi saya mengerti ini Pak. Jadi sudah ini punya mapping, yang swasta-swasta operator ini kedepan akan membangun dimana, sisanya ini palapa ring. Yang kata Bapak katakan tadi tidak visibel secara ekonomi keuangan. Ya keuangan ekonomi lah Pak, secara komersial. Secara komersial maaf ya Pak ya. Jadi Pak saya justru bertanya sekarang. Ini para operator-operator ini sekarang kan membangun duit kocek sendiri, investasi sendiri, kita bicara perusahaan nasional, perusahaan nasional, ya kan? Telkom milik negara juga sebagian Pak. Dengan kocek sendiri dia bangun semuanya infrastruktur yang ada sekarang. Hanya sekian dari 100%, hanya sekian yang dia tidak bangun, kan begitu Pak. Yang jadi pertanyaan saya adalah, dia tidak bangun karena mereka melihat aspek komersial nya itu tidak visibel, kan begitu Pak. Tapi ketika Pemerintah, mau mengeluarkan dana dengan proyek palapa ring ini, ya kan. Yang mengerjakan orang lain. Sementara yang operator yang kuning dan merah itu, itu tidak mendapatkan peran dari yang ada ini, ya kan Pak. Sedangkan mereka sudah punya kaki di
wilayahnya mereka masing-masing. Istilahnya itu tinggal nyambung. Saya yakin mau menyambung dengan membangun infrastruktur baru pasti lebih murah. Menyambung infrastruktur yang ada. Si kuning dan si biru yang di mappingnya Bapak ini. Apakah saya ingin tanya Pak, ini operator yang kunging dan biru ini apakah mereka memang tidak mau, kalau secara dari koceknya sendiri dia tidak mau. Kenapa mereka tidak ikut tender ini Pak. Yang ingin saya tanyakan justru, kenapa mereka kalah, diharga, ya kan Pak, kalah harga. Justru saya itu bertanya Pak sekarang ini. Kalah harga, karena begini. Makanya saya katakan proyek palapa ring harus diaudit saya katakan untuk kedepannya, dari awal harus dipantau. Kenapa saya katakan Pak. Orang itu sering sekali di acara-acara kecil kaya kita aja yang kita selenggarakan itu taruh harga-harga rendah, tidak bersaing dengan kita. Tapi apa yang terjadi, ketika penyelenggaraan itu tidak sesuai dengan spek, tidak sesuai dengan ini, apa yang terjadi proyek ditangan dulu, ya kan. Ini makanya saya katakan kedepannya pemenang tender ini kedepannya seperti apa? baik itu inter koneksi yang saya katakan tadi, manajemennya seperti apa? karena aneh bagi saya ya Pak. Ketika seseorang menawarkan harga yang lebih rendah, bagi saya ini Pak. Kalau saya sebagai pengusaha yang kuning ini misalnya XL, atau siapa ini. Punya uang, saya lihat, oh ini kalau menyambung infrastruktur yang ada, saya perlu sekian. Saya tidak perlu tinggikan Pak, supaya saya memenangkan tender. Bagaimana perusahaan ini bisa mengalahkan orang operator yang sudah ada diwilayah tersebut. Dia sudah punya maintenance kapal. Kan kita tahu yang besar viber optik itu yang besar adalah di maintenance nya itu. Kapalnya itu tidak murah biayanya. Dia sudah punya dengan struktur maintenance ini. Dengan datang perusahaan baru menawarkan harga yang lebih rendah, maka kita pertanyakan. Next nya apa? Nah kita harapkan supaya Pak Rudi nanti tidak kena-kena seperti pik and pik yang lain dikawal Pak. Apa yang dijanjikan oleh teman-teman tender ini memang benar-benar di deliver oleh mereka Pak. KETUA RAPAT : Oke, terima kasih Ibu Evita, kita dengarkan jawabannya Pak menteri. MENKOMINFO : Mungkin nanti sekaligus Ibu Evita dengan pertanyaan yang Ibu Evita. Teruskan dulu kepada Pak Tantowi yang terakhir ini. Kalau ijin, ijin kan Ibu nanti saya catat yang ini. Ini isi sebetulnya begini Ibu, jadi kalau sederhananya kenapa 15 tahun dan kenapa 10 tahun. Sebetulnya bisa saja, kita disusuh IPP kita pengadaan biasa. Pengadaan biasa, tapi kan kalau pengadaan biasa kan uangnya dari Pemerintah, terus yang mengoperasikan nanti siapa? Jadi pemikirannya harus ada operator baru. Nanti ini akan diberikan ijin untuk penyelenggaraan jaringan tertutup. Hanya fokus untuk mengoperasikan yang dibangun saja. Itu konsepnya. Nah kalau satu tahun kita keluar semua, saya katakan tadi kurang lebih antara I,3 triliun untuk paket barat. Selesai, tapi kita melihatnya nanti bagaimana untuk pengoperasiannya. Kalau misalnya dibayar oleh Kominfo maka yang mengoperasikan Kominfo? Kominfo kan bukan operator. Kalau diberikan kepada operator maka operator tidak mau membangun karena kan visibel. Nah ini lah masanya kan. mau 10 tahun, mau 15 tahun itu kan masanya.
F-PDIP (MARINUS GEA, SE., M.SI.) : Ijin Pimpinan, mau konfirmasi sebentar. Pak menteri, ini saya mau tanya sederhana saja. kira-kira menurut Pak menteri mengapa Telkom itu memberikan harga mahal ya dalam mengikuti tender ini. MENKOMINFO : Saya tidak tahu Pak, Telkom gugur untuk yang tender pertama. Bahwa harganya mahal atau apa kami tentunya tidak tahu. Karena saya sendiri tidak ikutikutan mengenai tender. Itu ada tim tender yang bukan hanya Kominfo Pak, itu ada LKPP, ada pihak ...line dan PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia) itu yang memainkan peranan penting dalam kontek proses tender. Kalau dianggap proses tender nya tidak memenuhi kaidah-kaidah internasional, mereka tidak mau melakukan paraf untuk menteri Keuangan memberikan jaminan. Jadi kalau untuk yang satu kalah saya justru tidak tahu Pak terus terang. Terima kasih Pak. Jadi Pak Tantowi memang kita melihat ya? ekonomi live time nya dari viber optik itu 15 tahun ya 15 tahun. Jadi itu kan masalah mau 10 tahun, mau 15 tahun itu kan masalah interest saja kan? jadi tiga tahun, bukan tiga tahun. 18 bulan sampai dengan 18 bulan dikatakan, masa pembangunan 15 tahun masa operasi. Ini yang menyangkut Ibu Evita langsung saja, apa bedanya dengan yang lama. Toh service level juga beda Ibu. Pertama proses. Saat ini proses pengadaan ini tidak hanya Kominfo. Itu melibatkan seperti apa yang saya sampaikan. Ada PII. PII itu, mata telinganya menteri Keuangan. Kalau mereka menyatakan bahwa prosesnya tidak bagus, tidak fair, tidak transparant maka mereka tidak mau menyampaikan laporan keuangan kepada menteri Keuangan untuk memberikan penjaminan. LKPP juga masuk disitu. Yang kedua, perbedaannya. Kalau dulu ditangani oleh Kominfo yang bayar Kominfo, sekarang melibatkan menteri Keuangan, karena ini apa? karena ini sifatnya jangkan panjang. Multy years, jadi bedanya mungkin disitu dengan yang sekarang. F-PDIP (EVITA NURSANTY, M.SC.) : Jadi saya ingin mengetahui saja Pak secara lebih rinci. Jadi ini perbedaan pembayaran, yang Bapak katakan tadi. Tapi dananya satu ya kan Pak, USO. MENKOMINFO : Proses Ibu, bukan hanya bayarnya saja.
F-PDIP (EVITA NURSANTY, M.SC.) : Dananya dari satu sumber kan Pak, USO. Nah ini juga kita juga Komisi I tidak tahu ini Pak. Dana USO yang bisa berubah cara pembayarannya. Kalau ada
perbedaan ini ya Pak, kita tidak pernah di brief, bahwa dulu dana USO ini sistem pembayarannya seperti ini, sekarang ini dana USO ini seperti ini. Karena UndangUndang nya kan satu Pak. Undang-Undang dana USO ini kan satu Pak. Berarti kan kalau dia berubah caranya, pengeluaran dana USO itu kan ada Undang-Undang nya Pak. Ya kan kalau dulu kalau tidak salah dia itu BLU ya Pak ya? BLU kan ya kan? kan tata caranya mengikuti itu kan ya Pak ya? apa perbedaan tata cara BLU yang lama dengan BLU yang sekarang yang ketika Bapak katakan berbeda, tolong dijelaskan Pak. MENKOMINFO : BLU nya tetap sama. Yang membayar itu tetap BLU Bu, tetap BLU. BLU nya tetap ada yang BP3T ini. Dananya alokasinya USO. Bedanya sekarang dibelakang ini ada menteri Keuangan yang memberikan jaminan. Nah menteri Keuangan memberikan jaminan, saya akan memberikan jaminan tapi asal tata cara tendernya harus transparant, harus sesuai good govermen, harus bagus, perhitungan penjaminan juga harus bagus. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dimiyati, cara menghitung HPS nya juga harus benar. Jadi konsultan-konsultan yang mewakili dan ini berlapis-lapis bahkan . PII yang memberikan jaminan nya pun ada konsultan internasionalnya dalam kontek govermen. Dalam ada kontek menghitung secara komersil. Ini untuk menetapkan HPS saja itu benar-benar bedebat para pihak yang semuanya terlibat dari gambar tadi. Nah berbeda nya tadi BLU nya tetap sama, USO itu ditetapkan hanya dalam Undang-Undang 36 tahun 1999, disitu ditulisnya adalah pelayanan umum. Tata cara dan sebagainya tidak diatur dalam Undang-Undang tetapi oleh aturan turunannya termasuk Peraturan menteri. Jadi ini saya mungkin saya jawab yang Pak Dimiyati, ijin Ibu. Mengenai standar HPS ini Kominfo membuat, Kominfo juga ada konsultannya dan jadi tidak buat sendiri, buat para pihak boleh lihat itu tidak yang skema, skema tolong. Nah ini, ini ... juga mempunyai perhitungan sendiri. Pemerintah mempunyai perhitungan sendiri Kominfo dalam hal ini. Contoh dalam untuk Papua Ibu. Papua kan biaya kalau material itu kan sama saja harganya Ibu, FOB nya itu sama. Tetapi biaya membangun itu tentu berbeda antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian tengah dan di Papua. Siapa yang paling mengetahui biaya membangun di Papua? Ada laporan dari world bank mengenai istilahnya koefesien kalau kita membangun di Papua. Saya sampaikan, alah world bank juga kan tanya sama orang Indonesia. Kita tanya saja dengan yang paling tahu di orang Indonesia, kementerian lembaga siapa? PU. Tanya saja sama PU. Koefesiennya siapa? mungkin membangun di pesisir Papua, koefesiennya saya tidak tahu ya, I,5- I,6 dibanding pulau Jawa. Tapi di pedalaman ada dua atau tiga kali koefesiennya. Nah ini debat ini yang berlangsung untuk menetapkan sebetulnya mengenai HPS. Tapi kalau material sih sama saja. Yang beda adalah nanti ongkos angkut, dan biaya membangun. Jadi itu HPS dan status tanah. Status tanah ini kembali karena konsep nya BOOT (build operate own transfer). Jadi seperti landing station cable. Stasiun untuk kabel laut mendarat. Itu tanahnya dimiliki oleh si pemenang tender ini. Juga tanah untuk dimiliki oleh si pemilik ini. status tanahnya dimilki oleh mereka. Karenanya saya butuh bantuan untuk land oposition dan percepatan perijinan sebetulnya, yang saya sampaikan sebelumnya. Nanti setelah masanya baru diserahkan kepada Pemerintah. Jadi status tanah mudah-mudahan menjawab Ibu Evita, ini tarif dan inter koneksi. Dalam
Undang-Undang dituliskan, Undang-Undang telekomunikasi. Dalam hal tertentu Pemerintah. Itu Pemerintah bisa step in menggunakan infrastruktur siapapun di republik. Itu jelas. Jadi kalau memang nanti dibutuhkan oleh kita dalam hal tertentu misalkan ditetapkan ya kita bisa gunakan, kita masuk disana Ibu, gunakan untuk kepentingan Pemerintah. Itu jelas dituliskan. Kemudian dalam kontek tarif. Nanti tarif ini bisa dilihat gambarnya ini, gambar dari palapa ring tadi ini. Nah ini, nanti tarif ini kan diatur oleh Pemerintah Ibu. Nanti di Kominfo detail itu akan menerapkan. Tarif itu berapa, harga itu berapa? mengapa Pemerintah yang menerapkan tarif? Karena Pemerintah yang menjamin. Kalau Pemerintah merasa oh ini akan memberikan insentif dalam komunikasi antara Kalimantan dengan Sumatera dengan hal ini, maka bisa saja tarifnya murah. Jadi operator bayarnya murah. Mengapa memberi insentif agar ada konektifitas Sumatera langsung ke Kalimantan langsung ke Natuna misalkan. Nah ini Pemerintah yang kontrak dari segi tarif. Intra koneksi ini diwajibkan hukumnya, semua ini diperbolehkan untuk dibuka siapapun, operator lain untuk menggunakan jaminan ini. Nah yang tadi Ibu Evita sampaikan, konsennya, saya sama dengan konsen Ibu Evita adalah inter koneksi. Tapi inter koneksi bukan untuk inter koneksi ini Ibu, inter koneksi untuk terminiting cost yang mengakibatkan kita itu mempunyai simcard yang berbeda-beda. Kalau teman saya operatornya A saya pakai A, karena apa? karena terminiting cost nya sekarang boleh dikatakan cukup, bukan cukup, menjadi out layer di dunia. Sekarang rasio antara off net kalau saya menelepon kepada jaringan lain, terhadap sesama jaringan. Di Indonesia itu 8 sampai 10 kali Ibu. Ini yang menyebabkan kami sedang mengeluarkan aturan bahwa off net dengan on net itu kurang lebih katakanlah 2,5 sampai dengan 3 kali yang wajar. Di negara lain tidak ada yang sampai 10 kali Ibu, tapi di negara lain ada juga yang dorong sama juga tidak fair. Jadi ini sedang kami siapkan dan itu sama juga konsennya dengan kami dan ini menyebabkan orang punya simcard lebih dari satu dan itu tergantung dengan telepon kepada siapa. Jadi satu itu yang mengenai terminiting cost, yang kaitannya dengan inter koneksi dengan jaringan ini. F-PDIP (EVITA NURSANTY, M.SC.) : Pak menteri, pendalaman sedikit agar kita jelas banget ini Pak. Jadi kalau ada orang yang ngomong begini, oh tidak benar itu nih, yang benar begini, begini, begini. Ini satu ya Pak ya. Tadi saya tidak mengerti, inter koneksi itu kan ada dua. Inter koneksi yang menjadi tanggungjawab kita sebagai pelanggan, dan ada yang dari sewa yang dibayar operator ini kepada. Kan ini orang investasi kan? Dia kan menyewakan kepada operator-operator ini yang akan dia pakai nanti. Nah ini yang saya tanyakan. Ketika operator bayar sewanya mahal maka dia kan charge nya mahal. Itu sudah otomatis dia akan masuk dalam cost kalkulasi dia. Nah bagaimana Pemerintah mengontrol ini, sehingga biaya komunikasi di daerah kota ini itu tidak berbeda dengan biaya komunikasi di daerah luar yang lebih mahal. Sekarang kan biaya lebih mahal Pak, karena kan biaya investasi lebih tinggi di daerah tersebut. Disitu yang saya minta peranan Pemerintah Pak. Sehingga end the end pembangunan proyek palapa ring ini adalah untuk kesejahteraan rakyat yang sebesar-besarnya. Tidak pengusa Pak, bahwa mereka mengambil profit. Terima kasih MENKOMINFO :
Terima kasih Ibu Evita. Justru dengan membangun palapa ring ini lah kita ingin menyempitkan gap kemahalan antara katakanlah barat, dengan timur, Jawa dan pulau Jawa. Investor Ibu, mereka tidak melihat berapa harga jual, karena mereka mendapatkan jaminan dari Pemerintah akan dibayar. Katakanlah setiap tahun fix Pak. Nah harga jualnya kepada Pemerintah. Kalau Pemerintah ingin memberikan intensif agar harga disini per mega bite data sama dengan disini, kita buat murah ini nya Pak, harganya ini nya. Bahkan kalau near fee services ini kan toh ini punya Pemerintah. Dan memang kalau peruntukannya kita kembali pada filosofi USO, USO sebagai perusahaan sevice obligation itu, itu dananya diperuntukan untuk membantu mendukung daerahdaerah yang kurang layak secara keuangan, tetapi untuk memenuhi hak masyarakat Indonesia, dimanapun diseluruh Indonesia mendapatkan hak kurang lebih sama begitu. Justru disitulah berperannya Pemerintah disini bisa memberikan disini daerah-daerah ini. Ya kalau ekstrimnya mohon maaf ya bu ya? ya gratisin saja ini nya, toh investornya tidak ada masalah, karena kan investor mendapatkan jaminan pembayaran dari menteri Keuangan. Mau dibayar berapa, Pemerintah mau jual berapa, ini lah gap ini yang namanya universal service obligation. Ini lah sebetulnya konsep USO itu disitu. Inshaa Allah kami catat Ibu dan kami pegang. F-PDIP (EVITA NURSANTY, M.SC.) : Jadi sebenarnya kalau kita bicara investor, ini kan investor orang nanam duit Pak. Kalau ini kan orang yang kasih dana talangan, kalau saya lihat. Iya kan, beda loh. Investor itu kan orang yang tanam duit, orang yang berusaha mengelola opersional dari itu. Ini kan dana kan dana Pemerintah Pak. Ini orang Cuma kasih dana talangan saja. Sudah kaya banker, dia pakai dana dia ya kan untuk proyek. Ketika selesai tahap A maka Pemerintah bayar, dia ambil profit lah disitu. Tahap B Pemerintah bayar, iya kan begitu ya kan? berarti kan sebenarnya Bapak ini, ada perusahaan simon trial dan segala macam ini kan, dana talangan Pak. Sampai dana APBN Bapak yang katanya multi years ini kan, hanya itu keluar. Karena sekaligus Bapak perlu satu perusahaan yang mendanai proyek ini terlebih dahulu dengan adanya profit margin tadi kan? Nah ini yang saya katakan bahwa tapi ada plusnya lagi kondisi Bapak. 15 tahun sebelum lunas, ya kan 15 tahun ini dia yang kelola. Kalau yang dia Bapak seperti itu, saya sih sudah tenang-tenang saja. Sebenarnya ini kan proyek Pemerintah, ini orang punya duit banyak gue talangi dulu ini Pemerintah tapi loe kasih gue sekian persen provit nya, kan begitu. Tapi ada statment Bapak yang mengatakan istilah BOO tadi yang tadi, ini yang sebenarnya menjadi konsen saya Pak. Dia punya kelola 15 tahun ini Pak.
KETUA RAPAT : Intinya Pak menteri, Ibu Evita ingin jaminan sekali lagi mengenai tarif, karena pengelolanya mereka. Kalau tadi Pak menteri bilang kalau bisa digratiskan saja, jaminannya apa?
MENKOMINFO : Ibu, investor itu mempunyai resiko selain uang tadi dana talangan. Itu akan dibayar kalau service level nya mempunyai dana talangan. Kalau dia tidak jalan karena satu dan lain hal, misalnya kabel nya putus tidak ada untuk memperbaiki, ya mohon maaf. Ekstrimnya tidak dibayar, dia ada resikonya itu bagi investor. Kemudian jaminannya dari Pemerintah adalah Pemerintah yang akan mengatur dari tarifnya. Jadi kontrol itu mengenai tarif. Maka konsep USO itu bagaimana memberi insentif kepada daerah-daerah yang tidak layak kepada keuangan secara bisnis. Kalau kita berikan misalnya ya sudah kita disini, ini mohon maaf ya jalur biru dari ini kesini kita gratiskan. Otomatis operator yang menyelenggarakan dia kan cost nya turun. Nah berapa turunnya apakah sampai gratis atau bagaimana makanya itulah namanya di Kominfo ada kebijakan istilahnya itu ada direktorat yang secara khusus memonitor masalah broadband ini masalah mentarifan yang berkaitan dengan USO. Tapi inshaa Allah, usul disitu lah. F-PDIP (EVITA NURSANTY, M.SC.) : Kegagalan kita itu dari pengawasan itu Pak selama ini. KETUA RAPAT : Ya baik, Pak menteri sudah semuanya itu ya, tapi Pak Budi itu belum ya? MENKOMINFO : Tidak menggunakan USO sepenuhnya palapa ring. Bisa menggunakan USO, artinya setahun kita dapat dua triliun, hari ini tahun ini, kalau kurang lebih I koma triliun satu proyek selesai ya? tapi nanti yang operasikan siapa gitu loh? Itu satu. Pemerintah kan bukan operator. Nah kalau misalnya operator kenapa operator itu tidak membangun, itu justru kenapa ada konsep USO. Terus kemudian perbedaan palapa ring dengan emplik. F-PDIP (EVITA NURSANTY, M.SC.) : Bukan begitu maksud saya, sekarang begini Pak. Kenapa tidak dana USO, 2T. Sekarang kan kalau lihat Pemerintah ini, statment nya Pak Bambang itu kan perlu 4,7T ini untuk infrastruktur RPJM nya. Kemudian yang APBN nya menyiapkan 2,8. Kita masih ada perlu dan itu yang di PPP kan sisanya itu. Kan begitu Pak, proyek infrastruktur ini. Yang saya maksud kan begitu adalah kalau memang seperti itu kenapa Pemerintah saya tidak tahu kalau Pemerintah itu bukan opertor yang mengelola. Menjadi pertanyaan saya adalah kenapa tadi Pemerintah memaparkan pemetaan pengelolaan pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia ada yang merah itu Telkom dan ada yang kuning itu operator-operator yang lain. Ya Pak ya, jadi kenapa bukan Bapak yang mengelola, kenapa tidak diberikan kepada operator-operator yang sudah existing di wilayah yang kita tahu. Di wilayah timur seperti saya itu suprise sekali kita ke Lombok, rupanya wilayah Lombok, Sumbawa itu dikuasi oleh
XL. 90% dikuasai oleh XL. Jadi mereka itu semuanya sudah punya wilayah masingmasing. Maksud saya kenapa mereka tidak diberikan dana ini. Uang ini kan, uang mereka juga. Uang yang mereka sumbangsihkan. Kenapa mereka tidak diberikan uang itu. Ini kan bukan uangnya moratel loh, bukan uangnya Land loh. Uang ini kan uangnya operator semua. Kalau saya jadi operator saya tidak terima gitu loh. Jadi kenapa tidak diberikan kepada mereka-mereka untuk mengekspan infrastruktur mereka. Yang kelola itu otomatis mereka loh. Wong mereka itu punya pengelolaan di wilayah tersebut, gitu loh. Terima kasih Pak. MENKOMINFO : Baik, Ibu Evita. Bisa saya saja itu dilakukan tapi kami berpatokan pada goverment yang baik. Ini ada uang 2 triliun dari operator. Kami kembalikan, kembalikan nya tidak bisa hanya karena eh dari Telkom berapa, saya balikin. Itu harus ada mekanisme kompotitif. Misalkan tadi di Lombok, Lombok memang XL. Tapi bukan berarti itu XL. Kalau misalkan Telkom dia menyampaikan proposal yang lebih bagu ya harus kepada Telkom atau operator lainnya. Jadi mekanisme atau proses nya yang harus lebih baik, govermen nya yang lebih bagus Ibu. Kenapa itu langsung tidak diberikan kepada mereka itu. Kemudian itu yang mengenai usul satelit kami sangat setuju Ibu. Bahkan kami mendapatkan alokasi eksband, planband maaf dari ITU, untuk daerah Indonesia, tahun ini study nya disiapkan dan inshaa Allah kita tahun depan akan mulai, ya apakah itu kemudian kita IPP kan lagi atau bagaimana. Kami belum putuskan tapi yang pasti ada plan band, ada slot yang dilakukan khusus yang Indonesia, itu akan digunakan untuk Pemerintah. KETUA RAPAT : Silakan. F-PAN (IR. ALIMIN ABDULLAH) : Saya terus terang Pak menteri itu tidak paham kalau ini sudah agak lama, jadi tiba-tiba sudah ada pemenang, perusahaan ini terus terang. Walaupun sepengetahuan saya ini termasuk USO ini juga menjadi pengawasan dari Komisi I. Dimana saya menjadi salah satu Anggota. Dan saya menjadi pendengar yang baik dari tadi, karena saya terus terang. Kita ujung-ujung sudah sampai ini, ide dan segala macam yang tadi dibicarakan kita bisa beda-beda pendapat. Ada yang bilang kenapa tidak diberikan sudah SST, kita dapat apa? tapi kami kan tidak pernah diberikan secara terbuka untuk kesempatan pendapat membicarakan. Bahwa itu lebih baik, oke lah kami yakin. Tapi tugas kami di Komisi ini kan termasuk itu Pak. Bayangkan sepanjang ini terus terang saya kurang paham. Tiba-tiba saya baca kok sudah ada pemenang, ini lah sistemnya. Saya mendengarkan, bahwa pengusaha itu cukup dengan uang 20%, nanti uangnya itu dari bank. Dan bank itu mungkin dari bank negara lagi. Jadi apa sih modal pengusaha ini. Kemudian dia jamin lagi gitu kan. Nah saya dengarkan semua ini Pak menteri. Terus kami ini sebagai Komisi I Pak menteri, memang untuk
dengarin aja atau bagaimana? Belum lagi kami tidak tahu siapa yang menentukan tarif atau bagaimana kan belum jelas, Pak menteri. Tolong Pak menteri jawab. Bagaimana kalau nanti rakyat protes kami tidak tahu ujung pangkalnya? Kenapa kami sekarang jadi kemahalan disini, misalnya ini kan? loh Bapak kok ngga tau, yang menentukan itu siapa? kok tidak tahu juga? Untung Pak menteri jawab sekarang yang menentukan Pemerintah. Bagaimana kalau yang menentukan yang dia menang tender maka dia yang menentukan, kan celaka Pak. Jadi menurut saya, ini lah barangkali leg kita ini kan kami tidak tahu dari awal. Ini mohon maaf ya, apakah karena saya, saya hadir terus kalau Pak menteri datang kecuali kalau ini. Saya tidak pernah dan ternyata teman-teman yang sering hadir juga saya tanya banyak yang tidak tahu. Yang perlu penjelasan dari Pak menteri. Nah maksud saya, ini lah yang menyebabkan kita kadang-kadang, antara mitra dan kami ini juga tidak clear Pak. Andaikata ada teman juga yang tidak ini, banyak yang tidak, saya malah tidak tahu lagi. Ini sudah menang dan ini sudah 15 tahun lagi, ini tidak ada USO, USO dari mana? Kenapa ini jadi internasional, saya tidak paham itu. Jadi menurut saya untuk USO ini terus terang Komisi I dilewatkan, kasarnya begitu kan? saya lihat teman-teman juga tidak mengerti dan Pak menteri jadi terbata-bata harus menjawab semua. Andaikata dari awal kita tahu yang begini kita pakai modelnya untuk mengatasi ini kekurangannya bagaimana tidak bisa dibangun oleh yang existing sekarang, mungkin akan lain kita. Ini Pak menteri, ini komen saya, karena menurut saya ini yang terakhir ini karena memang itu yang disana, kiri kanan sama ini tidak paham ini. Dan kita juga ini harus ada unsur mengawasi. Kita harus paham seperti kata Ibu Evita kalau ditanya orang, kenapa anda setuju. Ini uang ini digunakan oleh pengusaha begini, begini, tidak tahu kita. Tahu-tahu sudah menang saja. Apakah anda tahu tendernya bagaimana, tidak tahu kita. Bapak saja bilang internasional, saya saja baru dengar sekarang. Apakah dari nasional atau internasional saya tidak tahu saya . Apakah per daerah tengah, barat itu masingmasing. Pak menteri paham saya yakin Pak menteri terlibat. Tapi kami sebagai Komisi I tidak paham sama sekali terutama saya dan saya lihat teman-teman juga jadi bertanya seperti itu. Ini Pak menteri kita harus akui ini, berkali-kali Pak menteri sudah tunjuk-tunjuk tapi kami tidak tahu. Jelas clear nya mau kemana dan bagaimana menempuhnya menyelesaikannya. Ini begini Pak menteri. Terima kasih Pak menteri. KETUA RAPAT : Pak menteri jadi ini begini. Apa yang disampaikan oleh Pak Alimin, Ibu Evita, Pak Tantowi dan hampir semua yang bertanya tadi saya kira mewakili perasaan Anggota Komisi I. Kita periode yang lalu itu punya catatan yang kurang baik dengan dana USO Pak menteri. Bahwa Komisi I harus memblokir yang dana USO karena bukan tanpa alasan. Karenakan ada temuan dan bahkan ada tersangka yang sudah divonis, dan kita tidak mau hal-hal yang sama terjadi lagi. Prinsip penggunaan dana USO sekali lagi adalah transparansi dan akuntabilitas dan menurut Undang-Undang informasi publik, publik harus dilibatkan mulai dari perencanaan. Komisi I mewakili publik harus dan perlu tahu Pak menteri. Jadi ini catatan satu ya, dan ini perlu diingatkan oleh sekretariat untuk menjadi poin penting bagi rapat ini, sekaligus kami ingin tahu juga ketua BP3TI yang kemarin masuk sekolah itu sekarang ini siapa ya Pak menteri ya?
MENKOMINFO : Ada tim Ibu, kami masih dalam proses untuk memilih Ketua BP3TI yang baru. Dirut sekarang namanya karena kan BLU istilahnya direktur utama ada proses, ya nanti mudah-mudahan Ibu Sekjen sekarang ini sudah dapat keluar ya? F-PAN (BUDI YOUYASTRI) : Pimpinan boleh? Terima kasih Pimpinan. Sebenarnya penjelasan mengenai palapa ring ini sudah setahun yang lalu disampaikan oleh Pak menteri dan saya sudah menanyakan. Tapi teman-teman frame nya memandang menggunakan dana USO seperti yang dikerjakan oleh menteri yang sebelumnya. Sehingga perpindahannya ini tidak paham teman-teman. Kalau saya menganggap yang lalu itu sudah gagal total lupakan saja. Frame yang baru ini tentang ini menurut saya lebih baik ketika seperti model pembangunan jalan tol. Yang paling mudah itu jalan tol. Kan Pemerintah tidak bangun jalan tol, tapi Pemerintah menjamin pembayarannya jalan tol itu, menentukan tarif. Jadi catatan Pimpinan. Bukan tidak pernah dibahas karena saya berkali-kali tanya. Begitu, tapi Ibu Evita marah saja itu, palapa ring disangka satelit. Tidak Ibu, itu konsep yang berbeda dengan satelit. Tapi saya setuju Pimpinan, tentang satelit itu jauh lebih mudah kalau Pemerintah punya satelit yang bisa memancarkan data dengan data yang lebih bagus, karena itu percepatannya lebih cepat, lebih baik. Terima kasih F-PDIP (EVITA NURSANTY, M.SC.) : Tadi kan Bapak mengatakan, mengingatkan hasil rapat kita sebelumnya. Mengenai apa? BP3TI. Ada usulan Komisi I pada waktu itu yang sudah menjadi satu kesimpulan dan kemudian kita bertanya jawaban menteri terakhir adalah ditangan menteri PAN belum ada persetujuan, tidak bukan nya PNS yang duduk di BP3TI. Waktu itu kita usulkan struktur BP3TI ini diminta untuk transparan. Stakeholder itu sudah duduk didalamnya, kan begitu Pak usulan kita. Nah kemudian Pak menteri usulkan itu kan kepada PAN. Sehingga kita dapatlah. Bagaimana sih struktur baru BP3TI ini. Apakah struktur yang ini sama dengan yang dulu. Kita kan mengatakan struktur yang lama itu lemah, kan begitu Pak. Apa yang terjadi dengan penggunaan dana USO yang sebelumnya dan kita katakan bahwa BP3TI yang periode lalu itu gagal total. Dan kita ingin ada pengeluaran di BP3TI, kita ingin adanya penguatan di BP3TI ini. Kita usulkan bentuk struktur baru pada waktu itu dan semua ada pada kesimpulan rapat pada waktu itu. Dan terakhir ketika kita tanyakan status itu, katanya sudah diusulkan tetapi minta persetujuan dari menteri PAN. Karena yang kita usulkan tidak hanya Pemerintah saja. Yang duduk di BP3TI ini, karena uang ini kan uang swasta. Auditnya kan tidak jelas, transparansi nya akan lebih jelas ketika stake holder ini juga duduk. Atau perwakilan dari stakeholder ini duduk di BP3TI ini. Itu usulan kita Komisi I, mungkin Bapak belum masuk ketika itu ya Pak ya? tapi jawaban menteri terakhir nya mana struktur BP3TI yang baru, mana yang baru, jawabannya sudah diberikan kepada menteri PAN belum ada jawaban. Nah yang menjadi pertanyaan saya adalah struktur seperti apa nih BP3TI yang baru ini Pak. Karena dulu kan
hanya eselon III yang pegang BP3TI ini, sudah jelas tidak sama. Waktu itu kita usulkan dipimpin langsung. Karena kan uangnya itu T, T an. Ya kan bagaimana eselon III memegang suatau kelolaan uang yang begitu besar. Saya sendiri pribadi mengusulkan bahwa itu ditingkatkan. Saya sendiri tidak tahu itu BP3TI yang sekarang ini strukturnya seperti apa? Terima kasih KETUA RAPAT : Silakan Pak menteri. MENKOMINFO : Ibu Evita kami catat Ibu, tetapi memang BP3TI yang sekarang itu statusnya BLU. Itu acuan nya kebeberapa hal dan salah satunya adalah ke menteri Keuangan. Karena dari pengawas nya, yaitu dewan pengawas dari kementerian Keuangan, dua itu dan yang lainnya dari Kominfo, bisa Kominfo menunjuk siapa pun. Yang tidak harus menjadi PNS. Kemudian direksinya dirutnya itu tidak harus PNS. Ini siapapun yang terbaik gitu yang ini. Kemudian yang itu juga tidak harusnya dari PNS karena sistem remunerasi juga tidak mengacu kepada PNS, mengacu nya kepada market. Ya Ibu catatannya seperti itu Ibu. KETUA RAPAT : Itu teknis tapi mungkin Pak menteri lupa menyampaikan kepada Ibu Evita, dan itu sudah dilaksanakan ya Pak ya? MENKOMINFO : Proses penetapan Dirut nya sedang dalam proses di pimpin oleh Ibu Sekjen. KETUA RAPAT : Tidak yang struktur baru itu kan sudah. Jadi sudah diikuti saran dari Ibu Evita? Dan juga Komisi I. Ada lagi? kalau tidak dari meja Pimpinan Pak Asril silakan. F-PAN (BUDI YOUYASTRI) : Pimpinan Pertanyaan saya belum belum dijawab, itu dia ya? MENKOMINFO : Boleh saya ini. Saya belum bisa menjawabnya Pak Budi, saya akan menjawab mengenai konsep ini. Ini palapa ring. Saya belum bisa jawab karena saya belum sempat terpikir dan lain sebagainya. Terima kasih KETUA RAPAT :
Itu menjadi catatan dan juga masukan dari Pak Budi ya Pak menteri ya. Saya rasa bagus juga idenya. Pak Asril silakan. WAKIL KETUA (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP) : Terima kasih Pimpinan. Bapak menteri, bukan banyak pertanyaan sebetulnya, kita juga sama. Kita kembali ke filosofi awal kenapa dibentuk palapa ring, cita-cita Gajah Mada. Berarti kita akan terkonek seluruh nusantara kan. Dan yang terpenting kita belajar dari negara-negara juga. Itu akan mempermudah akses untuk pendidikan, sehingga rakyat kita yang di gunung-gunung yang tidak sekolah, dapat belajar dari table dari apa, kan itu dari awalnya. Itu yang perlu kita ingatkan dan sehingga diambil keputusan dari syarat optik, tidak lewat satelit. Satelit itu dua kali pulang pergi itu lebih jauh dari pada darat. Itu kan dulu. Berkenan itu Pak. Kita lihat dari pembiayaan yang lebih dari triliun ini, sedangkan kita usul kan tiap tahu dua. Maka dicarilah badan atau konsorsium untuk memberi dana awal dari bangun. Kita pikir kan uang dari Pemerintah dan kenapa tidak kita tunjuk saja itu. Tapi kalau menteri Keuangan dengan literaltur diatas seratus kan harus tender. Kirakira berapa yang sudah disiapkan oleh, apakah itu pandawa lima, apakah itu ring barat, ring timur kita tidak tahu. Yang lainnya itu kan dari uang kita Pak, dari USO, USO, USO kan? mereka berapa kira-kira yang sudah disiapkan oleh konsorsium ini untuk mendukung ini. Itu yang pertama. Yang kedua ini kelihatannya sedikit guyon ini Pak, apakah konsirsium dua besar ini ada terkait tidak dengan yang mendanai reklamasi Pak. Nah ini yang masih teluk Jakarta ya, saya khawatir karena kemarin saya lewat sana Pak. Hari Minggu, karena saya menyelam ke pulau mari, saya lihat masih ngepul-ngepul ini, sudah distop oleh DPR RI, sudah distop dari menteri kelautan, kemarin saya lihat masih ngepul-ngepul reklamasi. Saya khawatir ini kan ada bawa-bawa yang reklamasi itu. Jadi itu Pak, mudah-mudahan tadi satu itu Pak, berapa menyiapkan dana itu yang konsorsium. Mungkin berapa persen ya? Yang kedua Pak ini saran, mengingat landik ini. Apakah dari Kominfo sudah ada kerjasama dengan Dikbud dalam rangka melihat landik. Kan kita bukan hanya voice ini kan Pak, forceband juga kan? seperti yang disampaikan tadi bahwa anakanak bisa belajar. Ada tidak formasi dengan menteri pendidikan masalah ini. Jadi itu tiga Pak. Pertama dananya yang disiapkan oleh para konsorsium dan yang kedua kordinasi dengan mendik. Karena kan harus dari sekarang Pak. Ini kan harus ada, kordinasi nanti takut terlambat, ada yang macam-macam bentuk, ada terknologi baru lagi, wah ini tidak kebagian ini lagi yang pendidikan, itu yang saya khawatirkan. Yang ketiga itu mewaspadai itu tadi. Ada tidak kaitan-kaitan dengan reklamasi itu, saya takut kan nanti Pak menteri dipanggil KPK, dipanggil apa lagi kan sayang Pak. Terima kasih Pimpinan.
MENKOMINFO : Terima kasih Pak Asril, insya Allah tidak ada kaitannya Pak, karena satu dari Badan Usaha Milik Negara, satu lagi swasta penuh. Kemudian berapa uang yang disediakan. Kalau mengacu pada struktur antara ekuitas dan pinjaman 20:80, kalau kurang lebih. Ini kan tadi kita bicara pada angka 4 triliun itu selama bisnis 15 tahun. Tadi itu kalau istilahnya capital exspenditures atau modal yang akan digunakan untuk membangun bukan per pendapatan. Itu katakanlah I,3 triliun berarti mereka harus mengeluarkan uang 260 miliar rupiah. Peserta tender ini, mereka juga memberikan jaminan. Berapa sih Pak, berapa jaminannya yang diberikan kepada kita berapa? mereka memberikan jaminan bahwa proyek ini akan berjalan Pak. Jadi mereka sama seperti tender biasa. Kemudian yang mengenai Dikbud. Kami bicara tetapi bukan dalam kontek infrastruktur ini. Itu dalam kontek aplikasi, menggunakan aplikasi, menggunakan IPC untuk dunia pendidikan. Tetapi belum diluncurkan besaran oleh Pak Anis. Tetapi sudah diuji coba sudah dilakukan antara lain kami datangi sendiri adalah di Depok, dimana diklat menggunakan IPAD ujian langsung disitu dan nilainya disitu, termasuk bagaimana memblok, memfilter tidak boleh masuk ke situs, tidak boleh ada media sosial di IPAD nya. Itu dari sisi aplikasi, hanya belum pernah membicarakan lebih jauh lagi bagaimana, karena tantangan yang paling besar adalah, sempat membahas dengan dikbud khususnya, bagaimana secara sosial, secara maindset secara mental, tiba-tiba yang diperbatasan misalkan tiga tahun kedepan bisa tibatiba menggunakan IPAD untuk pelajaran dikelas. Ya kalau di Jakarta di Jawa mereka lebih smood, tapi kalau tiba-tiba di daerah-daerah itu menggunakan IPAD walaupun secara infrastruktur dimungkinkan, ini menjadi salah satu yang diangkat oleh Pak Anis pada waktu itu. Terima kasih Ibu. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Baik, terima kasih Pak menteri. Bapak dan Ibu Anggota Komisi I yang saya hormati, Oh ya silakan, rupanya ada satu lagi Pak Ketua silakan. KETUA (DRS. MAHFUDZ SIDDIK, M.Si) : Terima kasih Pimpinan. Pak menteri, Yang pertama, saya apresiasi penjelasan pada hari ini, karena ini menyambungkan kembali pembahasan dan informasi yang pernah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Model baru pengelolaan dana USO dan juga rencana projek palapa ring. Kalau secara umum saya melihat model yang dijalankan sekarang dan ini juga masih terus berproses, ini jauh lebih baik ketimbang model yang lama. Dan saya pikir tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Meutya, Ibu Evita mengenai sejumlah kekhawatiran mengenai model-model pengelolaan USO masa-masa sebelumnya, ini
menjadi sangat penting. Jadi apa namanya model pengawasan internal ini juga sangat penting. Saya pikir Komisi I dengan fungsi pengawasannya juga harus melakukan hal yang sama. Ini yang pertama. Nah yang kedua. Kalau saya lihat beberapa model pengelolaan, ini memang ada beberapa hal yang harus dipastikan dulu. Yang pertama misalnya tadi dipaparkan mengenai model pengelolaan anggaran yang bersifat multy years. Pada model yang lama kita juga pernah membahas hal ini dan posisi menteri Keuangan itu kan tidak pernah memberi ruang dari model multy years. Dan sekarang ketika ada ruang di menkeu karena mereka juga terlibat didalam skema pengelolaan ini. Kita perlu juga mendapatkan kepastian apa acuan hukum dari menkeu sehingga ini bisa dikelola ini dananya multy years. Ini kan harus ada acuan perangkat hukumnya. Dan apa yang lain tadi yang menjadi konsen Ibu Evita bahwa standar layanan ini yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah tetapi juga akan dilengkapi tadi standar harga layanannya itu kan juga Pemerintah. Dan tentu saja ini kan harus ada payung hukumnya dan paling tidak kemennya kan begitu atau permennya. Menurut saya ini kan penting ya? untuk kita bahas dan kita diskusikan, paling tidak kalau permennya sudah ada untuk yang wilayah barat dan tengah itu nanti kita bisa bicarakan sehingga didalam menyikapi atau melakukan fungsi pengawasan didalam projek palapa ring ini, kita punya instrumen yang memang lengkap. Ini kan penjelasan lisan, kita tidak tahu nanti di lapangan implementasinya akan seperti apa. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, tadi beberapa Anggota menanyakan mengenai kebijakan menggunakan dana USO untuk project ini. Tadi Pak Tantowi sampai ada beberapa Anggota yang lain, termasuk dari Pimpinan. Ini mungkin harus kita refresh dulu ke proses-proses yang pernah terjadi antara Komisi I dengan Kemkominfo, walaupun ini bukan pada periode Pak Rudiantoro sebagai Kemkominfo. Bahwa ketika dulu kita Komisi I membentuk panja USO, khususnya panja PLIK and PLIK. Ya dan panja PLIK and PLIK ini kalau dibikin sampul gambarnya Ibu evita, sama Pak Tantowi. Ketika banyak temuan-temuan yang sangat bermasalah dan sebagaiannya juga itu sudah diproses hukum, dan ujungnya 2014 audit BPK Kemkominfo juga disclimer untuk USO ini. Ada satu kesimpulan rapat dan juga keputusan Komisi I mengenai dana USO. Bahwa dana USO sejak ada audit investigasi dan seterusnya ini diblokir. Waktu itu belum ada keputusan mengenai DPR RI tidak memiliki kewenangan mengenai pemblokiran. Tapi pada saat itu sudah ada keputusan. Dan Mahkamah Konstitusi itu kan tidak memutuskan menganulir keputusan Komisi I, hanya secara umum normanya adalah bahwa DPR RI tidak lagi mempunyai kewenangan melakukan pemblokiran. Tapi secara politik keputusan Komisi I itu tetap menjadi acuan disini. Dan yang kedua, bahwa penggunaan dana USO itu dibicarakan bersama Komisi I DPR RI. Itu juga pernah dibahas dan disepakati pada saat pembahasan antara badan anggaran dengan Pemerintah pada waktu itu. Mungkin pertanyaan Pak Alimin tadi, yang beliau masgul karena rasanya hadir setiap rapat tetapi seperti mendapat hal yang baru. Memang keputusan Pemerintah dalam hal ini Kemkominfo dan menteri Keuangan untuk skema palapa ring ini akan menggunakan dana USO, memang belum pernah kita bahas, kita bicarakan dan kita sepakati dalam forum ini. Nah karena itu Ibu Pimpinan. Agar ini tidak menjadi kendala, saya mengusulkan dalam waktu dekat Komisi I dapat melakukan rapat kerja dengan Kemkominfo dan juga menkeu. Sehingga secara politik ini ada ketuk palunya. Bahwa memang untuk dana USO sudah dibahas oleh Komisi I, Kemkominfo dan
menteri Keuangan bahwa itu akan digunakan untuk pembiayaan palapa ring dan pola pembiayaannya multy years dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira ini hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa ketika ini berjalan dan saya yakin ini tujuannya sangat baik dan ada niat untuk memperbaiki dari sistem yang lama dan ini tidak ada ... Dan yang terakhir, ini tidak ada kaitan dengan apa yang disampaikan tapi nanti utilisasi diujungnya. Dan kita berharap nanti yang akan mendapatkan benefit ini adalah masyarakat secara keseluruhan. Tapi ijinkan saya memberikan ilustrasi yang sederhana Pak menteri. Kalau saya punya anak, anaknya sudah besar, anggap sudah 17, 18 tahun. Sibuk dengan grup nya, jarang pulang, sehingga komunikasi terhambat, saya berpikir saya beli smart phone lah, saya kasih uang pulsanya sebulan 300 ribu misalnya. Anytime saya bisa kontak-kontakan, video call dan seterusnya dan seterusnya. Asumsi saya adalah ketika saya fasilitasi dengan infrastruktur komunikasi yang lebih baik, maka sang anak karena komunikasinya lebih intensif. Maka syukur-syukur karena berterima kasih sama Bapak nya, jadi rajin pulang. Kira-kira begitu , ilustrasinya. Ketika infrastruktur ini kita bangun di Papua. Apakah ilustrasi itu yang akan terjadi, ataukah ada hal yang lain. Apakah akan terjadi hal yang lain yang diluar alam pikiran teman-teman di Kemkominfo atau di BP3TI atau diteman-teman operator. Salah satu proses kampanye inten yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sparatis Papua adalah melalui jalur teknologi komunikasi informasi. Kelompok-kelompok mereka memanfaatkan betul sarana ini. Termasuk media sosial, untuk mendominasi ide-ide tentang sparatisme termasuk untuk memobilisasi dukungandukungan termasuk menyebar luaskan informasi mengenai kondisi yang ada. Nah ketika ini semakin tergelar di Indonesia bagian timur, khususnya di Papua, kira-kira siapa dulu yang memanfaatkan hal ini. Bagi saya It’s question Pak menteri. Karena ini Komisi I maka ini tanggungjawab Komisi I juga untuk memasukkan ini sebagai variabel didalam bagaimana me-utilisasi infrastruktur ini. Dan kita tahu apa namanya dunia TIK ini begitu masif dan kadang-kadang diluar control kita membentuk satu control baru, sampai-sampai partai politik juga tidak berkutik Pak. Ketika ada calon independen menggunakan kekuatan TIK ini. kira-kira begitu ya? mungkin Ibu Evita paham dengan maksud saya yang terakhir ini. Terima kasih KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Terima kasih Pak Ketua. Pak menteri saya minta tanggapannya terkait dengan ini. MENKOMINFO : Baik, terima kasih Pak Mahfudz. Untuk kita bicarakan khusus nanti dengan kementerian Keuangan akan kami kordinasikan dengan kementerian Keuangan. Prinsipnya kami tidak masalah dan saya ucapkan terima kasih bahkan mengingatkan agar supaya secara administrasi setidaknya itu kan runtun itu Pak. Nah ini yang pertama. Mengenai yang kedua, saya terus terang tidak bisa menjawab Pak, tapi saya nanti akan konsultasi dan kordinasi dengan menko saya Pak.
KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Yang kedua ini yang mana? MENKOMINFO : Siapa yang paling mendapatkan benefit dengan dibangun di timur gitu. Apakah kita secara bangsa, apakah mungkin. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Baik, prinsip nya untuk Raker khusus jika memang nanti disepakati juga oleh Anggota dan menteri Keuangan terkait dengan program palapa ring dan pembiayaannya itu Pak menteri setuju, dan kalau ini disetujui berarti bukan hanya program palapa ring yang Pak ya? berarti semua program yang menggunakan dana USO, maka harus ada bertemu dulu dengan Komisi I kemudian dengan menteri Keuangan dan kemudian kita ketuk palu sama-sama, supaya kuat standing posisinya kan begitu Pak. Baik kalau begitu saya minta peresetujuan dari Bapak dan Ibu sekalian terkait poin pertama dan kedua, yaitu palapa ring dan dana USO. Saya rasa sudah semua disampaikan dan tinggal dikesimpulannya kita sama-sama masukan dengan poinpoin lain. Kalau boleh kita break dulu karena poin kedua ini akan sangat berbeda, yaitu informasi-informasi terkini lainnya khususnya dibidang, laporan data ijin penyelenggaraan penyiaran stasiun televisi dan radio di seluruh Indonesia. Jadi kan ini juga akan panjang,apakah kita break saja dulu untuk dilanjutkan setelah makan siang? F-PAN (BUDI YOUYASTRI) : Pimpinan boleh? Memperkuat penyataan terakhir dari Pak Ketua dan Pak menteri. Jadi nanti ketika penetapan tarif saya mengusulkan agar penetapan tarif interkoneksi dan tarif kepada pelanggan, itu selalu dikonsultasikan dengan DPR RI Komisi I. Artinya Pak menteri menetapkan harganya segini. Saya usul kita konsultasi dulu harganya berapa. Rasanya PU setiap menetapkan perubahan tarif juga meng up date kepada Komisi V, jadi saya mengusulkan demikian. Yang kedua, Pimpinan, Pak menteri, saya usul, agar TKDN itu didalami ada komponen patennya. Jadi kita bikin agar semua teknologi tidak hanya bikinnya di dalam negeri tapi kalau bisa diperbanyak di dalam negeri nya. Terima kasih KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Ya, Pak Ketua ada yang ketinggalan katanya. KETUA (DRS. MAHFUDZ SIDDIK, M.Si) : Iya ada yang ketinggalan. Saya ingin menyambung sedikit pendalam dari Ibu Evita ya, kenapa operator telekomunikasi tidak masuk ya, tadi karena penjelasannya kalah tender, kalah harga.
Mungkin perlu dibuat kepastian ya Pak menteri, jangan sampai dalam proses nya pemenang tender ini. Ada adendum-adendum terkait dengan harga kemudian setelah adendum ternyata harga akhirnya itu sama atau bisa jadi malah lebih yang diajukan dari peserta tender yang lain. Itu juga intinya ada semacam kepastian. Terima kasih KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Ya baik tadi Pak menteri mau menjawab atau menjadi catatan saja silakan. MENKOMINFO : Tadi dari Pak Budi, yang bicara mengenai konsultasi yang mengenai koneksi adalah inter koneksi jaringan Pak. Karena bukan inter koneksi dari inter connecting cost yang kepada pelanggan, apalagi tarif retail kepada masyarakat. Karena tarif retail kepada masyarakat itu mereka berkompetensi. Itu kalau konsultasi untuk interkoneksi jaringan itu karena masalah control. Itu kalau palapa ring saya setuju. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Oke, baik kalau begitu, itu kita bisa skors rapat Bapak dan Ibu, berapa lama satu jam cukup? baik rapat kita skros sampai pukul 14.00 WIB. (RAPAT DISKORS PUKUL ...WIB) KETUA RAPAT (DRS. MAHFUDZ SIDDIK, M.Si) : Sudah satu jam dua puluh menit. Kita sudah melewati waktu istirahat. Sambil menunggu Pimpinan rapat menduduki kursinya. Kita lanjutkan rapat kita ya? dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, skors saya cabut. (SKORS DICABUT PUKUL 14.20 WIB) Bapak dan Ibu sekalian, Kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan agenda mengenai progress dari perpanjangan ijin lembaga penyiaran yang beberapa waktu lalu juga pernah kita bahas dan dari pihak Pemerintah juga pernah menjelaskan timeline dari keseluruhan proses perpanjangan ijin. Nah dalam kesempatan ini kita ingin mendapatkan perkembangan dari progressnya. Saya pikir karena ini semacam laporan perkembangan kita tidak perlu mengambil waktu terlalu banyak ya? apalagi dalam proses ini sebetulnya ada dua pihak dalam tahapan-tahapan proses yaitu Kominfo dalam mewakili Pemerintah dan KPI. Tapi hari ini kita hanya mendengarkan progres report dari Kominfo. Jadi tidak akan mungkin kita akan bahas tuntas karena satu pihak yang lain ini memang kita tidak undang dalam rapat. Saya berikan kesempatan kepada Pak menteri dan mudah-mudahan jam 15.00 dapat kita selesaikan ya? Setuju ya? silakan Pak menteri.
MENKOMINFO : Baik Bapak Pimpinan terima kasih. Nanti akan kami laporkan mengenai progres tentang perpanjangan IPP dari 10 LPS televisi dan kalau boleh nanti akan kami sampaikan juga mengenai laporan IPP satsiun televisi mengenai ijin stasiun radio nya sebagaimana agenda nomor tiga dalam undangan, Bapak Pimpinan. Jadi nanti ijinkan kami untuk menyampaikan juga mengenai status penggunaan frekuensi untuk lembaga penyiaran baik televisi maupun radio. Mengenai progres dari perpanjangan ijin dari 10 lembaga penyiaran swasta televisi yang jatuh tempo pada akhir tahun ini. Memang dua hal yang dilakukan, yang satu evaluasi yang dilakukan oleh Kominfo dan satu lagi evalusi yang dilakukan oleh KPI sebagaimana jadual yang telah disepakati sebelumnya. Dari sisi Kominfo sampai saat ini masih tepat jadwal, dalam arti evaluasi dari sisi teknis Pak. Kami sudah melakukan uji dari sisi pemanfaatan pengunaan frekuensi, juga kami sudah menyiapkan meminta kepada para LPS untuk menyiapkan semacam rencana strategis ataupun komitmen dalam waktu 10 tahun kedepan. Nah ini pada umumnya mereka sudah merespon dan mereka harus melengkapinya paling lama bulan mei nanti bersamaan dengan komitmen yang diberikan kepada KPI. Namun dalam ini kami belum bisa mengintegrasikannya dengan KPI, karena KPI juga masih tetap melakukan proses evaluasi dari rencana, dari masing-masing LPS. Itu saja Pak, inshaa Allah Pak dari sisi kami sih Kominfo, kami masih tetap taat waktu sebagaimana timeline atau lini masa yang disampaikan oleh Komisi I beberapa saat yang lalu, yaitu pada bulan Juli, kami sudah sinkronkan penilaian dari Kominfo dan penilaian dari KPI. Itu secara umum Pak. Jadi kami tidak menyiapkan secara khusus dan kami siapkan justru laporan data tentang pemanfaatan frekuensi untuk lembaga penyiaran baik televisi maupun radio. Kami boleh lanjutkan ini Pak. Ibu dan Bapak sekalian, Nah ini status dari lembaga penyiaran televisi atau ATLVI, total ada 1226. Terbagi dari tiga. Lembaga penyiaran swasta itau ada 834, kemudian ada lembaga penyiaran berbayar itu ada 376 dan lembaga penyiaran komunitas ini baru 16. Padahal kita ini sebetulnya ingin mendorong tumbuhnya lembaga penyiaran komunitas. Nah dari total ini ada 731 LPS analog dan ada 103 LPS digital. Dan LPS digital belum ada yang beroperasi statusnya semua masih ijin prinsip. Sedangkan LPS analog dari 731, itu ada ijin prinsip yang 319 yang tetap itu 204 dan IPP penyesuaian ada 208. IPP penyesuaian ini adalah ijin yang dimiliki oleh LPS sebelumnya sebelum dikeluarkan aturan Undang-Undang tentang penyiaran karena kan harus disesuaikan. Kemudian, tapi intinya semua ada 834 analog dan digital. Lembaga penyiaran berbayar adalah 376. Yang masih prinsip ada 203, dan yang sudah tetap beroperasi 167 dan penyesuaian ada 6. Sedangkan komunitas itu baru 16, ada ijin prinsip 12 dan sudah tetap ada 4. Berikutnya ini hanya keterangan saja. proses digital itu kita ada penundaan, perijinan bagi pemegang IPP prinsip, secara digital melalui SE yang nomor 4 tahun 2015, yang karena ada putusan pengadilan yang memerintahkan untuk menunda penyelenggaraan penyiaran multi faksing melalui sistem teristerial. Sedangkan IPP penyesuaian ini sebagaimana kita sampaikan adalah penyusunan ijin penyelenggaraan yang diberikan kepada negara sebagai lembaga
penyiaran swasta yang memiliki ijin stasiun radio dari ijin porstel jaman dahulu, namanya ijin porsetel dan atau ijin siaran nasional untuk televisi dari departeman penerangan jaman duhulu dan kepada lembaga penyiaran berlangganan yang telah memiliki ijin penyiaran dari Dirjen postel juga dari departemen penerangan untuk penyelenggaraan penyiaran. Ini dari tahun 2006 Peraturan menteri Kominfo nya. Tapi semua sudah disesuaikan. Nah ini adalah radio, kalau tadi televisi sekarang adalah radio. Di radio itu ada 1996 ijin. Yang terdiri dari lembaga penyiaran swasta. Ini diluar dari lembaga penyiaran swasta publik RRI. Tadi juga yang televisi diluar LPP TVRI ada 1772. Terdiri dari prinsip 443, penyesuaian yang lama 296 dan yang sudah tetap 1033. Sedangkan komunitas radio ini hanya 224, prinsipnya 190, yang sudah tetap 34. Nah inilah jumlah ijin stasiun radio TV analog per provinsi. Jadi di break down ke masing-masing provinsi. Contohnya, kenapa TV? Iya ini campur yang tetap, prinsip maupun, prinsip, tetap, komunitas. Kenapa? Baik Ibu nanti akan kami siapkan untuk di breakdown lagi mana yang tetap dan mana yang prinsip untuk masing-masing provinsi. Tapi akan kami coba break down per masing-masing provinsi. Memang yang paling banyak di Jawa Timur untuk yang televisi ya? sedangkan ini DKI, DKI Jakarta maksudnya hanya 60, 68. Ini per April 2016. Kemudian halaman berikutnya, jumlah ISR radio SR dan radio komunitas digabung semuanya dan nanti juga akan kami break down Ibu Evita untuk mana yang tetap, mana yang. Sebentar, yang televisi atau radio ya Ibu? Kalau yang televisi itu adalah yang analog Ibu, ya yang analog ada 830. Kalau di slide yang halaman 14 itu 731, sedangkan disini ada 773. Memang ada perbedaan angka. Perbedaan angka ini adalah ada yang halaman 17, bedasarkan ijin stasiun radio yang diberikan. Sedangkan halaman 14 itu yang real ijin tetap. Mengapa berbeda? Ada lembaga LPS analog televisi yang sudah beroperasi dan ijinnya tidak ini lagi, tetapi frekuensinya belum digudangkan karena mereka diberikan waktu dan itu aturanya mereka, sebelum digudangkan. Jadi jumlah ISR, jumlah surat stasiun radionya lebih banyak dari yang aktifnya. Karena bukan berarti, artinya ISR in belum digudangkan dan belum dikembalikan gitu, tapi catatan semua ada. Ibu dan Bapak sekalian, Ini melanjutkan sebetulnya Raker yang tahun lalu mengenai permintaan ijin frekuensi yang secara rinci. Kami siapkan lagi Pak, untuk yang 1000 lebih televisi, hampir 2000 radio, semua ijinnya difrekuensi mana dan frekuensi mana yang kosong, mohon maaf kami siapkan dalam dokumen yang cukup tebal, ini lebih dari 200 halaman dan nanti akan kami serahkan saja Pak, karena kita tidak mungkin detail membahas frekuensi mana yang kosong dan frekuensi mana yang sudah terpakai dan siapa yang pakai, tapi data detailnya sudah ada disini semua. Pak Pimpinan ini mungkin yang dapat kami sampaikan pada Ibu dan Bapak sekalian. Terima kasih KETUA RAPAT (DRS. MAHFUDZ SIDDIK, M.Si) : Baik terima kasih Bapak dan Ibu sekalian,
Jadi sudah dipaparkan data secara keseluruhan lembaga penyiaran yang ada berdasarkan IPP yang ada dan juga tadi diawal sudah disampaikan progress dari proses perpanjangan ijin. Silakan kalau ingin. Pak Elnino silakan. F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST., M.Si) : Pak Pimpinan ijin Pak Pimpinan. Yang terima kasih Pertama-tama saya mohon maaf ini baru sampai. Terima kasih Ibu Dirjen yang baru. Pak menteri, Pimpinan serta Ibu dan Bapak Anggota Komisi I yang saya hormati, Ada pertanyaan mengenai USO sebenarnya, tapi ini juga mengenai perpanjangan 10 TV. KETUA RAPAT (DRS. MAHFUDZ SIDDIK, M.Si) : Maaf Pak Elnino, USO sudah tutup buku. Jadi sekarang kita soal ini. F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST., M.Si) : Iya, iya, iya, saya sekarang mau bicara soal ini saja. Nanti yang tentang USO saya titip saja habis ini lah. Tanggal I April itu ada acara KPI di Lombok dan Pak menteri ada disana dan Pak memberikan sambutan. Ada kalimat yang Pak menteri garis bawahi, ini kalimatnya yang Pak menteri sampai mengulang saya gari bawahi ini. Jadi Pak menteri bilang bahwa ijin 10 TV, stasiun TV yang sekarang ini itu harus segera diberikan atau diloloskan saja. Lalu kalimatnya saya garis bawahi kita harus cepat berikan. Nah maksud saya kalau sudah ada kesimpulan 10 TV ini diberikan ijin ya? kalau memang sudah ada kesimpulannya maka sebetulnya tidak perlu lagi ada proses-proses yang lain. Kan sudah ada kesimpulan nih, kan kita akan buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang ya tambah-tambah urusan nih, kan sudah ada kesimpulannya, sudah lah kita perpanjangan saja. Tidak usah ada rapat timeline ini. Nanti energinya terlalu banyak hanya untuk melakukan sesuatu yang sudah ada kesimpulannya. Kalau sudah lolos semuanya sudah lolos saja semuanya. Hari ini kita sepakati tidak apa-apa jadi kesimpulan rapat, sesuai saja tidak apa-apa. Begitu. Kalau misalnya kita rapat jam 3 selesai lalu sudah itu kita rapat lagi undang KPI, sesudah itu kita rapat lagi undang Kominfo, kita rapat lagi gabungan KPI dengan Kominfo dan macam-macam itu. Kesimpulannya sudah ada, dari lama 10 TV semuanya diperpanjang ijinnya. Ya sudah lah, sekarang saja kita perpanjang. Tidak usah ada rapat-rapat nya. Buang-buang energi. Jadi itu sebenarnya. Yang kedua adalah kalau ketika kita bicara TV, TV yang punya duit. Oh jadi gampang perpanjangan ijin. Tapi giliran TV, TV lokal yang susah-susah yang tidak ada duitnya. Jangankan perpanjangan untuk dapat ijin apa itu lamanya ya Allah ya robbi di daerah-daerah. Kita ini benar-benar Pemerintahan yang sudah tidak adil sebetulnya. Sangat tidak adil. Ya kita sih tidak apa-apa TV, TV ini kita hidupkan, tapi hidupkan semuanya lah. Jangan yang di daerah-daerah itu jadi susah untuk
mengurus IPP, ijin prinsip, harus ini dan harus itu, di Jakarta, tunggu lagi dua bulan, tiga bulan ada yang sudah 4 tahun tidak dapat-dapat hanya sebuah radio yang mereka tidak punya duitnya. Ya untuk tiket PP saja minta tolong orang, tapi yang begini mudah gitu. Kan tidak enak kan saya mau bela orang, kalau bela orang kan Kominfo itu bagaimana Pak menteri. Orang-orang bilang, ya sudahlah tenang saja. Saya mau bela Kominfo, saya mau bela, hanya saja mereka bilang begini, ah Pak Elnino Kominfo pokoknya TV yang ada duitnya itu pasti gampang itu, tapi yang tidak ada duitnya itu susah. Saya mau jawab apa, saya tidak tahu bagaimana kenyataannya kan? begitu. Begitu saja Pak Ketua. Terima kasih Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh KETUA RAPAT (DRS. MAHFUDZ SIDDIK, M.Si) : Baik terima kasih Oh Ibu Evita. F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, MSc.) : Terima kasih Bapak Pimpinan. Saya akan memperdalam dan mendalami saja apa yang dipaparkan oleh Pak menteri tadi. Mengenai ijin-ijin ini kan. Kalau kita lihat yang ijin TV, kalau kita buka yang halaman 14 dulu Pak. Disini kan Bapak bilang, kita bicara masih yang analog kan disini ya? LPS analog itu 731, kemudian ada LPS digital. Semua LPS digital ini kan masih ijin prinsip. Kan begitu Pak menteri kan ? mereka baru mendapatkan yang LDP tetap yang 204. Mengenai yang lokal ini Pak. Kita ke daerah, daerah. Kan ini cukup banyak ya yang Pak menteri katakan. Sudah dapat ijin tetap itu berarti yang daerah berapa, ini tidak jelas juga yang di Jakarta berapa, disini Pak menteri juga kan masih bergabung. Makanya tadi saya perlukan data sebenarnya yang mendapatkan ijin tetap itu baik disetiap wilayah yang Jakarta berapa dan yang lain berapa. Disini semua kita bisa lihat gambaran. Hasil kita kunker ke daerah, kita undang, kita TV lokal. Yang datang itu juga sedikit ya kan? sebenarnya Kominfo itu kan punya data, sebenarnya yang sudah afiliasi, berjaringan dengan TV, kita tidak ada TV nasional ya? berjaringan itu mana, berapa sih sebenarnya. Sehingga kita tahu sebenarnya ijin yang ada dilokal-lokal ini kemana perginya? Kita juga mau tau distribusi nya siapa saja ini, dari 10 TV besar ini yang mengambil TV daerah ini yang mana saja. Ini kan tidak tergambar disini. Kenapa kita perlu itu Pak, karena kita perlu data yang sedang membahas namanya RUU penyiaran dan kalau kita punya data itu kan sekarang banyak orang yang berbicara monopoli, kan gitu nih Pak Rudi. Ini masyarakat kan TV, TV ini banyak yang monopoli. Nah apa yang namanya monopoli, kan kita bertanya lagi. Dasarnya apa nih monopoli, apa kepemilikan TV? Yang menjadi dasar monopoli, apakah audiece share nya? apakah market share nya yang menjadi dasar monopoli atau tidaknya. Sekarang kita bisa lihat dari apa yang ada sekarang, secara kasat mata kita. Oh MNC punya 4, oh transTV punya sekian, Viva group punya sekian, tetapi di daerah itu mereka punya apa kita tidak tahu. Siapa TV, TV lokal yang sudah diaviliasi oleh mereka. Sehingga kita tidak tahu, kita kan mau tau ini Pak, ketika kita
bicara di Undang-Undang itu kan semuanya wilayah siar kan Pak Rudi ya? berdasarkan wilayah siar. Nah ketika dia sudah dengan TV, TV daerah ini. Kita mau tahu sebenarnya berapa persen wilayah siar di Indonesia dikuasai oleh satu TV atau satu group. Ketika dia mengusai lebih dari di 60% itu kan monopoli, kan begitu Pak. Karena yang saya dengar saat ini TV, TV besar ini membelunggu semua ijin-ijin dari TV, TV lokal kan? kita harus tahu si group viva itu punya berapa di audience share nya. Wilayah siar nya itu ada berapa dengan dia berjaringan ini. Disitu bisa terlihat siapa yang monopoli dan adakah monopoli dalam penyiaran ini. Kalau sekarang memang Pak menteri yang diluaran itu tentang RUU ini kan comment nya kan macam-macam. Ada yang bilang wah ini memang monopoli, wah kita ini kepentingan industri, pokoknya macam-macam lah ini nya. Kita kan harus mempunyai tolok ukur, tolok ukur apa yang dikatakan monopoli itu, ya kan? untuk kita mempunyai tolok ukur itu, data-data tersebut kita perlu dari Pak menteri. TV, TV lokal yang masih beroperasi dan independen sendiri itu siapa. Kemarin yang hadir disini yang kita undang itu hanya TV Lombok. Yang hadi itu yang benar-benar mereka mandiri. Nah yang lain kan sekarang berarti sudah berjaringan nih Pak menteri, ya Pak menteri. Saya waktu ke Jawa Tengah ketika saya masih ini ada 7 yang besar yang lokal. Terakhir saya kesana tinggal satu Cakra TV saja. Saya tanya yang lain kemana? Sudah berjaringan semua, berarti kan sudah dibeli oleh TV, TV yang lain kan. Nah data ini yang sebenarnya kita perlukan dan kita mau tahu sebenarnya audience share dari pada TV, TV besar ini di daerah ini seperti apa? ya Pak menteri ya? Nah kemudian mengenai perpanjangan ijin. Memang kalau saya lihat, apakah Pak menteri berpikir, kalau dasar hukum dari perpanjangan ijin itu kan memang Peraturan Pemerintah 50, kan begitu ya? itu by law memang Undang-Undang 50 kan? tadi kan ada beberapa hal yang diangkat oleh Pak Elnino mengenai ijin-ijin ini. Kalau berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, yang memang mereka lolos, kan begitu Pak? apakah kedepan ya Pak menteri ya? perpanjangan ini perlu kita apa namanya, lebih di apa namanya itu ya Pak, lebih disaring gitu Pak. Apakah itu namanya di Undang-Undang penyiaran ini kita buat gitu Pak menteri. Nah kemudian apakah Peraturan Pemerintah ini kedepan apa namanya bisa dirubah. Karena begini, kalau kita tidak perpanjangan ijin kan kita menutup stasiun TV tersebut. Kalau kita menutup stasiun TV tersebut itu kan harus putusan pengadilan, tidak bisa ditutup begitu saja. Ini memang hal-hal nya saya lihat apa namanya. Merupakan kita bisa memberikan sanksi kan? tapi kan kita tidak menutup dan menutup itu harus ada putusan dari pengadilan itu sendiri. Perpanjangan ijin itu dikatakan kalau tadi Pak menteri katakan, perpanjangan ijin ini analog, analog saja tentu tidak bisa kita bicara analog kedepan. Kita berbicara ini adalah digital. Kan begitu Pak menteri. Ketika Pak menteri mau memberikan perpanjangan ijin maka Pak menteri melihat, si ini sebenarnya wilayah siar nya ada dimana saja sudah dia kuasai, ya kan si group, group ini. Dan itu juga menjadi tolok ukur. Jangan hanya dimana kekuatan modal kan? karena kelemahan modal dari TV, TV daerah ini kan, semuanya itu sudah dapat menjual kepada TV, TV besar. Akhirnya tidak ada gunanya Pak menteri memberikan ratusan ijin IPP tetap 204 ya kan? toh sebenarnya dia, sebenarnya miliknya itu, itu juga orangnya gitu Pak. Nah data ini seharusnya Kominfo punya data, TV, TV lokal yang di Aceh Bapak bilang ada 17. Kita mau tahu ini Pak, di Aceh 17 ini milik siapa ini sebenarya, apakah itu memang sudah independen, apakah mereka itu sudah aviliasi dengan
yang 10 tersebut. Karena kan mereka sekarang TV jaringan itu kan kalau di kita itu kan jaringan itu kan hanya kalau dikita itu kan 8 ya kan Pak. Kalau di kita itu kan yang kita pakai analog sekarang. Totalnya semuanya ada 18. Nah tapi ketika kita ingin memberi perpanjangan ijin kedepan, kita musti bikin yang digital Pak menteri ya? pemetaan yang sekarang ini yang kita harus miliki, sebelum Pak menteri nanti memberikan yang namanya perpanjangan yang otomatis yang diperpanjang ini akan menjadi akan memiliki yang namanya ijin-ijin digital tersebut. Saya rasa demikian Bapak Pimpinan. Terima kasih KASET 9 : KETUA RAPAT (DRS. MAHFUDZ SIDDIK, M.Si) : Baik, (suara rekaman tidak jelas) F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, MSc.) : Saya pikir Pak menteri kasih data ini 17. 17 ini saya tidak tahu ini berjaringan atau apakah memang TV lokal murni setiap daerah ini. Kalau dia berjaringan siapa punya ini dari 17 ini. KETUA RAPAT (DRS. MAHFUDZ SIDDIK, M.Si) : Iya, data TV berjaringan dan aviliasi nya kemana saja gitu ya? Baik masih ada Pak Alimin? Pak Supiadin. F-NASDEM (MAYJEN (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA) : Pimpinan, Saya hanya satu saja ini, berdasarkan tentang penundaan LPS digital. Termasuk di dapil saya. Ada 9 TV, sudah mengajukan dia terkena LPS digital tertunda ini, karena ada SK ada putusan dari pengadilan. Terus apa upaya mereka, kita Pak. Sementara mereka harus berjalan tetapi mereka tidak punya sumber dana dan mereka harus terus melakukan uji coba siaran kan? iklan tidak boleh, apakah mereka harus pergi saja gitu, mati saja deh kamu kira-kira gitu ya? sampai tunggu keluar ijin resmi ya? Sementara menurut direkturnya, ijin yang bersamaan saya tidak tahu, Cianjur lolos. Pada posisi yang sama, Cianjur keluar ijinnya dan Garut tidak. Ini saja pertanyaan dari saya. Terima kasih KETUA RAPAT (DRS. MAHFUDZ SIDDIK, M.Si) : Pak Budi. F-PAN (BUDI YOUYASTRI) : Ya terima kasih Pimpinan.
Pak menteri, (suara tidak terdengar) Yang kedua, adalah pertanyaan kesepakatan dirapat sebelumnya (suara rekaman tidak terdengar) Kemkominfo mempelajari tentang dukungan moratorium 10 ijin TV swasta, (suara tidak terdengar) mempelajari tentang penundaan (suara tidak terdengar). Apakah Pemerintah melihat sudah mengkaji tentang alternatifalternatif yang ada. Yang ketiga, pertanyaannya tentang komitmen pada 10 TV swasta terhadap pengembangan proses digitalisasi dan pengalokasian frekuensi disebut prasyarat oleh Pak menteri, (suara tidak terdengar) bentuk nya mengikat dan apakah itu diperkuat dengan yang lebih (suara tidak terdengar) dan lebih mengefesien pemanfaatan. Yang terakhir Pak menteri pertanyaan saya, dengan profile pemanfaatan frekuensi analog yang kemana-mana, sebenarnya substansinya yang perlu dibahas dan perlu dibacakan Pemerintah eksisting adalah multi ... karena keterbatasan teknologi mengalokasikan frekuensi. Sebenarnya dengan efesiensi frekuensi leibh mungkin mudah dikelola jika (suara rekaman tidak jelas) misalnya TVRI dari Sabang sampai Merauke, (suara tidak terdengar) kita mendengarkan siaran RRI atau TVRI (suara tidak terdengar). Jika memang 10 TV swasta ini mau dinasionalkan, ya disingel kan saja frekuensinya. Jadi pilihannya bagaimana strategi mengelola fekuensi yang terlanjut multi network, jadi lebih simpel... mungkin. Terima kasih KETUA RAPAT (DRS. MAHFUDZ SIDDIK, M.Si) : Baik masih ada, itu dulu ya nanti kalau masih ada bisa disambung. Silakan Pak menteri. MENKOMINFO : Terima kasih Bapak Pimpinan. Suara rekaman tidak jelas, (suara tidak terdengar) Yang kedua, kami akan berikan data-datanya per wilayah dengan status, karena tadi wilayah Jawa Tengah ada beberapa LPP televisi, berapa yang statusnya tetap, berapa yang statusnya masih ijin prinsip dan berapa yang statusnya penyesuaian. Nanti akan susulkan data itu. Kemudian Pak Elnino, Pak Elnino inshaa Allah saya tidak mengatakan demikian Pak. Karena saya tidak mengetahui. Yang saya garis bawahi adalah KPI untuk sama-sama fokus mentaati jadwal yang sudah disepakati bersama-sama bersama Komisi I. Meskipun saya, karena kita ini tidak ingin meleset dari jadwal. Jadi kalau saya menyatakan bahwa sudah harus diberikan, tidak Pak. Itu malah mendahului. Karena itu berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Budi juga itu belum melakukan kajian kemungkinan sebagaimana ditungkan dalam risalah rapat Raker yang lalu , kemungkinannya untuk menunda pemberian ijin dan sebagainya ini karena saya masih amanah Pak. Kita tidak berani untuk mendahului lah, karena kan keputusannya bukan hanya di Kemkominfo dan sebagian ada di KPI.
F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST., M.Si) : Ijin Pimpinan saya punya mantan staf ahli waktu di DPD RI, itu dia adalah anggota KPI, jadi ya ada disitu dan saya minta rekamannya soalnya tapi ya (suara tidak terdengar) saya hanya ingin melindungi Kemkominfo ini, saya kasian sama Kemkominfo dan saya punya banyak teman di Kemkominfo dan saya harus menjaga nama baik mereka. Terima kasih Pak. MENKOMINFO : Pak Supiadin ini mengenai (suara rekaman tidak jelas, tidak terdengar). Belum, Cianjur sudah. Diketahui saya itu belum pernah untuk (suara tidak jelas) karena sebelum saya di Kemkominfo sudah ada keputusan dari pengadilan bahwa itu tidak boleh dilakukan, tidak ada lagi LPS digital. Ya mohon maaf, mungkin pada saat itu proses itu, entah bagaimana, siapa duluan dan lain sebagainya ada tertinggal. Oleh karenanya permasalahan digital ini kita sudah sama-sama sepakati dan kita sudah akan selesaikan mengenai startegi dan lain sebagainya itu dikeluarkan dalam revisi Undang-Undang penyiaran ini Pak. Mudah-mudahan ini, jadi kalau kenapa-kenapa, saya harus bongkar lagi yang lama karena. F-NASDEM (MAYJEN (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA) : Berarti menunggu Undang-Undang penyiaran jadi? MENKOMINFO : Kalau perijinan, karena berdasarkan Peraturan harus ketemu (suara tidak jelas) itu harus (suara tidak jelas) F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST., M.Si) : Terus Pak Elnino, lamanya ijin. Ini kami dari Kemkominfo sudah lakukan perbaikan. Karena ijin apakah televisi maupun radio itu dari KPI. KPID diusulkan kepada KPI, KPI juga (suara tidak jelas). Namun demikian pada saat keputusan ijin ditandatangan, karena saya menandatangan ijin sampai hari ini, begitu ijin tandangan besoknya harus sudah diekspos di website. Dan setelah ijin prinsip itu diikuti dengan namanya evaluasi uji coba sistem untuk menjadi ijin tetap. Saya perbolehkan, kami perbolehkan yang mendaftar untuk mengajukan ijin begitu ijin prinsip sudah saya tandatangani boleh menggunakan copynya untuk proses evaluasi dan uji coba sistem, tanpa harus menunggu ijin aslinya. Karena ijin asli itu dari Kemkominfo diserahkan kepada KPI dan KPI nanti diserahkan kepada KPID dan nanti baru KPID serahkan kepada yang mengajukan ijin. Jadi ini kami coba percepat prosesnya dengan memperbolehkan menggunakan fotocopy yang sudah saya tanda tangan untuk mulai melakukan proses evaluasi dan uji coba sistem. Biasanya itu menggunakan aslinya Pak dan itu memerlukan waktu dan lewat kebeberapa pihak lagi.
Kami lakukan secara transparan, hari ini ditandatangan dan besoknya sudah ada di website. Agar semua masyarakat tahu, agar semua yang meminta ijin tahu posisinya ada dimana Pak, itu yang coba kami lakukan. Memang kalau dihitung ijin ini ya Pak. Hampir satu tahun ijin evaluasi, sampai FRB, forum rapat bersama dan lain sebagainya. Kami coba melihat mungkin Kemkominfo memperpendek proses Kemkominfo lakukan. Tapi kalau secara keseluruhan kami harus konsultasi juga dengan KPI dan KPID dimana kita harus memotong mata rantai perijinan ini Pak. F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST., M.Si) : Ya saya hanya ingin menyampaikan bahwa, sebenarnya semua orang ini sudah terlalu lama sekali keadaan sekarang yang sudah berlangsung. Kalau TV, TV atau yang sedang berlangsung yang kaya, itu gampang sekali. Itu saja sebenarnya. Sementara radio atau TV yang miskin itu susah sekali atau lama, itu saja sebetulnya. Itu apakah iya kekayaan ataupun kebesaran stasiun TV atau radio itu berpengaruh secara psikologis di Kemkominfo misalnya begitu. Ini pertanyaannya kan. Ya kan kalau begitu psikologisnya itu down kan? atau bagaimana yang menjadi. Ya kita berharap Bapak Rudiantara ini sebagai menteri Kominfo, ini betulbetul membuat Kemkominfo menjadi adil bagi seluruh stasiun lembaga penyiaran. Supaya yang disebut dengan frekuensi itu, betul-betul mulai terasa sebagai kekayaan alam yang digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan hanya kekayaan alam yang menguntungkan orang yang mempunyai modal saja. Itu saja sebenarnya poin saya Pak. Terima kasih F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, MSc.) : Masih terkait ijin Bapak menteri. Saya minta waktu memperpanjang ijin Pak menteri ada beberapa hal yang bisa Pak menteri bicarakan dengan industri penyiaran, ya kan? Bahwa oke selain konten ya? konten kita tahu kalau saat ini sangat memprihatinkan apa yang dipertontonkan kepada masyarakat. Yang kedua adalah kewajiban Pak. Kewajiban dari industri penyiaran itu untuk menanyangkan acara-acara kenegaraan Pak. Time-ing nya itu live. Ini ada TV, TV sekarang 17 Agustus itu bisa siaran tunda Pak. Ini sudah tidak benar negara kita ini, siaran tunda terus ada sifatnya new breaking, hanya news selesai. Setahu saya yang dulu itu jamannya 17 Agustus itu, itu relay disemua stasiun TV, itu wajib. Kita tetapkan, acara kenegaraan-kenegaraan mana yang wajib itu disiarkan oleh, masa tiba-tiba jadi siaran tunda, sudah tidak benar Bapak, cek yang 17 Agustus yang kemarin ini. Itu benar-benar, ada yang siaran tunda, ada yang news breaking, ini apalagi TVRI ya kan? ini sudah wajib hukumnya, acara-acara kenegaraan yang memang ini itu harus, itu yang jadi masyarakat kita ini juga kenal sejarah Pak. Apakah itu hari pahlawan dan segala macam, dia tidak ada pilihan lain, yang namanya masyarakat kalau ada pilihan lain maka dia nonton yang lain. Mendingan gue nonton sinetron, mendingan dia nonton yang lain, kalau itu relay dan tidak ada pilihan lain maka dia akan nonton dan wajib tidak ada yang lain. Nah itu lah yang kita anggap penting tersebut Pak menteri. Itu menjadi dasar persyaratan. Kemudian yang kedua, mungkin Pak menteri bisa bicara juga dengan TVRI. TVRI ini bukan kita tidak mau, kita ingin dia itu independen, tidak corong partai
politik. Tapi TVRI ini biayanya APBN loh, TVRI ini wajib untuk menyiarkan dan untuk mempublikasikan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pak. Ini beritanya hampir sama saja, ini gaya-gayanya sama dengan TV swasta, TVRI ini sekarang. Cuplikan dikit. Harusnya kemana Presiden, kemana wapres kemudian apa program Pemerintah yang bagus, itu wajib TVRI untuk dan RRI untuk menyiarkan kepada masyarakat, bukan karena dia independen. Independen itu tidak pro terhadap partai politik, tapi kalau kepada Pemerintah, anggarannya APBN kok, wajib dia untuk memberikan apa namanya, apa nih kinerja dari Pemerintah kedepan, dan ini saya lihat tidak begitu Pak, ya kan. Saya memang tidak melihat nonton setiap hari TVRI. Tapi cek cek saya suka melihat ini nya loh. Tapi yang saya tahu seperti itu dan saya melihat TVRI ini tidak mensosialisasikan, tidak bisa menjadi PR nya Pemerintah didalam menjalankan program-program nya Pemerintah. Penjelasan mengenai BPJS harusnya itu TVRI. Dia sampai kepada pelosok, pelosok ke daerah. Bagaimana TVRI ini hidup itu juga Pak. Diwajibkan di BUMN-BUMN itu, ketika dia pasang iklan, sekian persen dari alokasi iklan itu wajib di TVRI. Jadi semua bisa hidup. Jangan semua kementerian pariwisata, Tv One, MetroTV, sampai semuanya iklannya itu semuanya di TV-TV swasta. Ada Peraturan Pemerintah yang dibuat diwajibkan sekian persen seluruh departemen maupun Badan Usaha Milik Negara, sekian persen harus diwakilkan di TVRI. Jadi kita bisa memperkuat kelembagaan TVRI tersebut. Bagaimana mau kuat kalau iklannya hidup mati, apa namanya, hidup segan dan mati tak mau. Harus ada peraturan yang mengatur hal itu, ya kan? sekarang yang namanya kita punya iklan, sekarang sudah Pemerintah menaikkan anggaran pariwisata. Pasang iklan di CNN, pasang iklan ini. Bangsa Indonesia yang di daerah saja tidak tahu potensi kita itu apa sebenarnya di Indonesia kita sendiri. Sibuk kita mengiklankan di luar saja gitu. Nah hal-hal ini bisa menjadi corong. Kita corong bukan berarti dalam arti negatif. Menjadi corong dalam arti Pemerintah. Sosialisasi dari pada kebijakan-kebijakan Pemerintah, promosi potensi daerah yang ada, itu bisa lewat TVRI semua. Sekarang saya tidak lihat TVRI membuat program, berlomba-lomba dengan apa yang ada di program swasta Pak. Itu tidak seperti itu Pak Rudi. Itu harus ada yang paling penting adalah anggaran iklan yang ada di APBN sekian persen wajib ditayangkan di TVRI. Kemudian mengenai PSA Pak, kita kalau kemarin nonton, kalau nonton TV Korea, TV mana ya Pak ya? itu hal-hal yang untuk kepentingan publik,kemarin ditayangkan di BB group kita ada, simpel saja Pak. Kepada masyarakat itu ditayangkan iklan bahwa kalau ada dalam keadaan kita terkurung, kecelakaan terkurung itu kita tidak pernah tahu apa fungsi dari sandaran kepala, dari jok mobil kita ujungnya runcing itu bisa memecah kaca. Kita kan kalau saya lihat iklannya simpel kan? tapi adalah ilmu pengetahuan, pengetahuan yang dibutuhkan oleh rakyat kita dan ini tidak hanya tanggungjawab TVRI saja. TV swasta juga punya tanggungjawab yang sama. Ada yang namanya PSA masyarakat itu, itu pemberitaan eh kalau ini akibatnya ini, kalau ini akibantya ini, kalau ada kejadian ini misalnya ini tsunami. Iklan-iklan yang menarik dibuat ya Pak ya, tapi yang menjadi ilmu pengetahuan bagi masyarakat kita dan mereka tahu. Tahukah anda, begini, begini. Tapi dalam hal yang menarik ya Pak menteri ya, untuk hal itu dan itu tidak boleh dicharge oleh TV swasta untuk hal-hal yang kepentingan rakyat banyak, itu jangan dihitung airtime gitu Pak, TV swasta maupun TVRI. Jadi makanya saya selalu himbau sama Pak menteri, kalau kita bisa minta sama Telkom company, yang namanya universal service obligation, kita wajibkan industri penyiaran ini universal boardcasting obligation. Tidak dalam bentuk uang
tapi alokasi airtime mereka untuk kepentingan Pemerintah dan publik. Ya kan, jadi itu yang harus ada. Jadi tidak semuanya, jadi Pemerintah harus mau mensosialisasikan dialog sesuatu yang penting itu pun harus bayar di TV swasta. loh gila aja kali ya? padahal ini untuk kepentingan masyarakat banyak Pak menteri. Ini kan tidak ada Peraturan nya bahwa mereka broadcasting ini kedepan dikenakan Universal Boardcasting Obligation, sekian persen dari airtime nya harus mereka sediakan free untuk kepentingan masyarakat. Apakah itu program Pemerintah atau program dari masyarakat itu sendiri. Itu harus ada Pak, dan hal-hal ini yang saya rasa kedepan Pak menteri harus bicara dengan industri penyiaran, jangan hanya mereka itu komersial saja, yang diinikan. Mereka juga bisa membantu. Bayangkan ya Pak sampai saya melihatnya itu kalau yang melihat kebersatuan dalam informasi itu TV Korea. Untuk konfersi saya sampai tanya sama orang Korea, sama dubes Korea. Misalnya kan ada iklan water forum konferensi internasional. Itu si bintang selebritis internasional yang ngomong, saya tanya loe bayar tidak hal-hal seperti itu. Mereka tidak bayar, jadi tidak ada tuh budget di iklan kita bayar Agnes Monica ini sekian itu tidak ada. Nah artis-artis kita juga yang mana untuk kepentingan publik, bagaimana menginikan air, bagaimana menginikan sampah, bagaimana menghindari deman berdarah, itu selebritis ini juga dihimbau untuk mereka memerankan iklan itu juga tidak bayar gitu, itu merupakan salah satu kontribusi mereka kepada masyarakat. Saya rasa hal-hal seperti ini dibicarakan kita Pak. Ketika di negara lain bisa kenapa di negara lain tidak bisa. Terima kasih Bapak Pimpinan. KETUA RAPAT (DRS. MAHFUDZ SIDDIK, M.Si) : Baik tadi Ibu Evita setuju kita rapat selesai jam 3, sekarang jam 3.10, jadi kita, saya minta persetujuan Ibu Evita kita perpanjang jadi 15.30 ya? F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST., M.Si) : Pimpinan. KETUA RAPAT (DRS. MAHFUDZ SIDDIK, M.Si) : Sebentar, dan hebat nya Ibu Evita. Pertanyaan yang lama belum dijawab, pertanyaan yang baru sudah muncul lagi. Kita lanjutkan dulu Pak menteri pertanyaan dari Pak Elnino kalau ada yang belum selesai, Ibu Evita dan Pak Budi ya? kalau tadi ada yang belum dijawab. F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST., M.Si) : Pimpinan, Pimpinan sebelum ini Pimpinan. Sebenarnya saya ini bukan bertanya, saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa ada mekanisme yang salah atau keliru di menkominfo, bukan pertanyaan. Jadi tidak perlu dijawab juga sebenarnya. Misalnya ya tadi saya hanya memberikan contoh saja Pak. Pak menteri tadi ngomong dari KPI, KPID dan langsung ke radio atau TV nya itu memang panjang itu Pak. Tapi sebenarnya masalahnya bukan hanya disitu. Masalahnya di Kominfo Pak. Jadi orang-orang ini, apa, orang-orang stasiun-stasiun radio dan TV ini, sudah lama nongkrong di Kominfo itu, lama
menongkrongi atau mendatangi kembali, mendatangi kembali, habis tiket itu belum jadi-jadi juga. Gorontalo televisi yang ada dari tahun 2001, sampai sekarang 2016 itu masih pegang IPP prinsip bukan IPP tetap. Yang dia harus tongkrongi lagi, memang dia cuman memang begitu lah tidak punya duit. Itu bukan TV saya loh Pak. Bukan TV saya, nah ya tidak adalah kepentingan saya disitu dan ini memang ada fakta di Gorontalo seperti itu, dan mungkin daerah-daerah lain juga seperti itu, karena dia tidak punya duit jadi susah sekali. Tapi ketika orang-orang punya duit ini, mau IPP perpanjangan, wah ramai dan mudah dan sampai Komisi I sampai rapat, gitu kan? Padahal mereka ini status nya sama, tidak ada yang namanya TV nasional. Tapi kita ini sudah tidak adil. Kita ini dari frame kita ini sudah tidak adil. Itu sebenarnya yang ingin ingatkan kepada semua yang hadir rapat disini dan itu bukan pertanyaan Pimpinan, biarkan saja. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT : Baik, karena bukan pertanyaan biar bisa tuntas maka kalau tidak pertanyaannya tidak spesifik kan yang jawab juga bingungkan. Ini yang punya IPP prinsip keluar jadi IPP tetap ini radio apa, TV apa mungkin bisa difeeding ke Pak menteri dan biar nanti Pak menteri bisa cek sampai eselon 16 dibawahnya itu, dimana masalahnya. Tapi kalau tidak ada data konkrit nya juga susah, kita juga tidak bisa mengawal. Ya mungkin nanti kalau ada temuan Bapak dan Ibu, Pak Supiadin juga, nanti data konkrit nya juga disampaikan biar nanti kita cek, dimana sebenarnya bottom neck nya. Silakan lanjut dulu Pak menteri. MENKOMINFO : Iya tadi Pak, tambahan dan Ibu Evita. Dari Pak Budi tadi sudah disampaikan kan? bahwa kami belum menyiapkan mengenai kajian kemungkinan di apa, ditunda apa Pimpinan. Kemudian tambahan dari Ibu Evita, mengenai acara kenegaraan, TVRI biasa ini lebih banyak kepada konten dan ini terima kasih Ibu dan kalau perlu menjadi hasil rapat kali ini. Kominfo diperintahkan oleh Komisi I untuk menetapkan acara kenegaraan dan lain sebagainya. Kalau tidak nanti akan ada yang komplain ke Kominfo Ibu, karena kan konten itu bukan range nya di Kominfo. Terima kasih Dan untuk informasi saja seperti Ibu Evita sampaikan. Betul, kami juga melakukan pendapatan dan kami juga melakukan diskusi LPS, terutama besarbesar, mengenai konsen yang tadi Ibu sampaikan. Sebagai tindak lanjut. Sebenarnya dari 1 April 2016 ini, kalau kita amati di LPS swasta. Itu jam 6, prime time itu hampir ada satu menit itu ada PSA Ibu, nanti saya ada contohnya disini. Jam 6 sore Ibu. Tidak bukan minta Ibu nonton tapi ini yang sudah dilakukan oleh temanteman itu ada PSA yang berkaitan dengan masalah optimisme, kemudian masalah patriotisme. Disitu ada Alan Budikusuma, kemudian ada Susi Susanti dan kemudian ada penyanyi. Semua yang anak-anak muda Indonesia. Intinya adalah mengelorakan mengenai optimisme mengenai nasionalisme dan lain sebagainya, itu satu segmen satu menit kalau tidak salah. I April mulai nya, ya iya Ibu, yang 10 kalau tidak salah yang 10 televisi. Kenapa Ibu? Ya memang Ibu, ya paling tidak mulai akhir April ini sudah. Jadi kira-kira itu Ibu. Jadi Pemerintah pun
kalau membuat semua program di televisi swasta sama saja di TVRI pun kami harus bayar, setidanya biaya produksi. Itu mungkin tambahan dari saya Ibu Evita, terima kasih atas masukkannya. Tadi Pak Elnino, Ibu Evita, Pak Supiadin, Pak Budi Youyastri, nanti kalau hal yang spesifik tadi langsung disampaikan ke saya saja dan normal bagi saya kalau saya terima, bahkan SMS dan pesan lain dari daerah yang minta percepatan kalau memang itu sesuai prosedur tidak masalah dan tidak dibedaakn sebetulnya. Karena saya tidak kenal mana yang punya uang dan mana yang tidak punya uang, begitu. Terima kasih Pak. F-PAN (BUDI YOUYASTRI) : Pimpinan boleh? Pak menteri belum menjawab tentang kebijakannya. Ini kan daftar nama yang 1700 dengan yang 1022 itu, menggunakan frekuensinya secara multi frekuensi network. Dahulu ketika design digitalisasi Pak menteri pernah membuat alternatif konsepnya singel frekuensi network. Jadi pertanyaannya, bagaimana mentransformasikan dari yang multi menjadi singel termasuk yang salah satunya yang 10 TV swasta ini. Dimana bentuk komitmenya hanya sukarela atau apa. Dan pertanyaan tadi jadi teringat sama Ibu Evita, Pak menteri, BHP nya perusahaan televisi swasta tidak bisa dibikin gradasinya. Telko kita Bapak mau lelang 2,I kan kalau tidak salah nilai kapitalisasinya itu uang mukanya 300 miliaran ya? nilainya bisa jadi 5 triliun-10 triliun. Masa perusahaan TV swasta yang iklannya pendapatannya sampai 80 triliun hanya pungut tidak sampai 40 miliar. Tidak adil rasanya untuk rakyat Indonesia. Terima kasih MENKOMINFO : Pak Budi mengenai SFN atau MFN, ini sebetulnya dikaitakan dengan rencana digitalisasi kita. Nanti kami kan sebetulnya sempat mengusulkan untuk melakukan SFN. Tapi ini nanti berpengaruh kepada model multi fleksi kita. Apakah masingmasing yang kemarin sudah mendapatkan ijin multi flesker apakah melakukannya untuk mereka sendiri ataukah mereka mau full kedepan. Untuk usulan yang pernah kami sampaikan menggunakan SFN, tentunya itu masih menggunakan subjek pembahasan kita dalam mengenai startegi digitalisasi yang akan dituangkan dalam Undang-Undang penyiaran, Pak Budi. Saya juga tidak berpresentasi sekaran, saya mengenai mana yang lebih bagus saat ini ya Pak ya? SFN atau MFN? Karena kita betul-betul nanti memberikan implikasi kaitannya dengan regulasi yang harus kita siapkan. Terima kasih F-PAN (BUDI YOUYASTRI) : Kalau soal BHP bagaimana, kan itu kewenangan menteri menetapkan BHP. MENKOMINFO : Tentunya saya melihat juga ingin ada kenaikan BHP dari lembaga, katakanlah dari sektor penyiaran. Karena kalau kita bandingkan total PNBP dari
Kominfo itu dihasilkan satu tahunnya kurang lebih 15 triliun. Menjadikan PNBP kominfo itu nomor 2 bagi Pemerintah setelah sektor migas. Dan bagi katakan 15 triliun. BHP frekuensi untuk telekomunikasi itu 10 triliun lebih hampir 11 triliun, dibandingkan yang tadi dibandingkan tidak sampai 11 miliar. Jadi jauh, tapi kami harus melihat seperti biasa. Tapi keinginannya tentunya kami menyesuaikan agar lebih fair lagi gitu Pak. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Pak Budi kok mukanya begitu, itu sudah puas atau masih mau tanya? F-PAN (BUDI YOUYASTRI) : Kalau bisa mah, dari 10 TV yang mau diperpanjang sudah dengan BHP baru, begitu usulnya. MENKOMINFO : Bisa saja dibahas Pak Budi. Hanya mekanismenya kami secepatnya melakukan revisi tentang PNBP kemana, ke Presiden.
juga harus
F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, MSc.) : Apa yang diusulkan oleh mas Budi ini ya? kita kan perpanjangannya juga belum waktunya. Kalau bikin kepres apa namanya itu Pak, perpres itu kan bisa cepat, saya rasa itu kemurahan itu Pak, itu apa namanya sewa frekuensi itu, kalau bisa didobelkan dan harus ditingkatkan itu Pak. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Masukan itu ya Pak menteri ya, karena beberapa pada setuju ya? ada lagi? Pak Effendi selamat sore. Kalau sudah semua, mohon maaf saya menggantikan Pak Mahfudz ini, apakah sudah kita bisa masuk ke draft kesimpulan atau masih ada lagi pendalaman. Kita bisa masuk ya? Ya ini tentu masih draft, silakan nanti kalau masih ada yang mau direvisi oleh Anggota Komisi I yang terhormat, silakan. Kami bacakan. KETUA (DRS. MAHFUDZ SIDDIK, M.Si) : Pak menteri, Pak menteri. BHP itu berapa sih? MENKOMINFO : Bukan itu satu televisi Pak, tapi pendapatan pada Pemerintah. Ada, total PNBP yang dihasilkan dari lembaga penyiaran swasta berapa? sekarang. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Kita bacakan ya? saya boleh bacakan ya Ibu Evita itu nanti jadi konsen berikutnya itu ya?
Draft kesimpulan rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Kominfo, Jakarta 18 April 2016. 1. Komisi I DPR RI mendesak kementerian komunikasi dan informatika agar modal bisnis penyelenggaraan palapa ring mampu menjamin kesinambungan program serta tidak memiliki potensi masalah dimasa mendatang yang berakibat program palapa ring tidak berjalan dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi I DPR RI mendesak Kominfo untuk mengawasi pembangunan palapa ring yang dilakukan oleh seluruh pemenang tender, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan malsum dan standar yang ditetapkan. Ini apakah tidak terlalu panjang ya, bahasanya? Penting semua ya? F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST., M.Si) : Salahnya ini dikalimat pertama ini. KETUA (DRS. MAHFUDZ SIDDIK, M.Si) : Saya usul ini kan gagasan intinya minta kita melakukan pengawasan. Langsung saja Komisi I mendesak Kominfo untuk melakukan pengawasan secara tepat terhadap penyelenggaraan program pembangunan palapa ring, agar tidak terjadi bla, bla, bla. F-PAN (BUDI YOUYASTRI) : Pimpinan boleh bertanya? Timeline dari pembangunan palapa ring sudah ada ya? selesainya kapan Pak menteri. MENKOMINFO : Untuk barat dan tengah direncanakan selesai kuartal pertama atau semester pertama 2018. Sedangkan untuk timur karena tendernya dimundurkan, selesainya itu kuartal ke-4, 2018. PU nya jalannya sudah selesai, kalau tidak kami tidak bisa bangun viber optiknya. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Ya, kembali ke poin I. Komisi I DPR RI mendesak kementerian komunikasi dan informatika untuk melakukan pengawasan tepat, mau pakai secara juga boleh, mau tidak pakai secara juga tidak apa-apa itu. Terhadap penyelenggaraan pembangunan palapa ring agar tidak terjadi permasalahan yang mengakibatkan, kalau di draft awal yang mengakibatkan program palapa ring tidak berjalan dengan baik. Begini saja ya? untuk memastikan. Jadi pengawasan secara tepat, terhadap pembangunan program penyelenggaraan palapa ring untuk memastikan program berjalan dengan baik, titik.
F-PAN (BUDI YOUYASTRI) : Saya usul dua, tepat waktu dan tepat sasarannya. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Ya bagaimana? setuju poin satu, yang lainnya dihapus ya? Komisi I, ya Pak Fayakhun. F-PG (FAYAKHUN ANDIRADI) : Kata-kata berjalan dengan baik itu kan sumir sekali, jadi dihilangkan saja. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Jadi langsung agar program palapa ring berjalan tepat waktu dan tepat sasaran. F-PG (FAYAKHUN ANDIRADI) : Akuntable satu lagi KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Jadi yang pertama berjalan akuntable koma F-PG (FAYAKHUN ANDIRADI) : Berjalan tepat waktu, tepat sasaran dan akuntabel. Atau tepat sasarannya yang pertama. Tepat sasaran, tepat waktu dan akuntable. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Saya bacakan ya? Komisi I DPR RI mendesak kementerian komunikasi dan informatika untuk melakukan secara ketat terhadap program penyelenggaraan pembangunan palapa ring agar program palapa ring berjalan tepat sasaran, tepat waktu dan akuntable. Sepakat ? F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST., M.Si) : Pimpinan. Ini sebenarnya saya ingin menanyakan, yang dimaksud dengan tepat sasaran itu apakah ya kira-kira begini Pak menteri. Kami ini Anggota DPR RI di Komisi I yang juga konstituen di dapil masing-masing. Sebenarnya itu saja. Misalnya tepat sasaran itu yang sepertinya Gorontalo yang tidak ada di palapa ring sekarang, saya tidak tahu di hilangkan atau tidak dilihat begitu atau tidak ada di peta Kominfo begitu ya? apakah itu yang dimaksudkan tepat sasaran itu? atau memang ya sudah lah memang harus begitu ya? ini yang saya maksud. Ini yang kita harus definisikan lagi yang tepat sasaran itu. Terima kasih
KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Pak menteri mau dijelaskan sedikit. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan Pak Elnino tapi tidak apa-apa, untuk meyakinkan, karena banyak saya yakin, tidak hanya Pak Elnino banyak teman-teman yang bertanya kenapa di dapil nya tidak ada ya? bukan semata-mata hanya melihat kepentingan pribadi, tapi banyak juga yang di dapilnya masih komunikasi juga kurang baik, begitu tadi yang disampaikan oleh Pak Supiadin. Silakan. MENKOMINFO : Terima kasih Ibu Pimpinan. Pak Elnino, tadi seperti yang kami sampaikan, bahwa proses pemilihan 57 kabupaten, kota madya ini setelah berproses dengan semua operator, khususnya Telkom yang membangun jaringan roadband banyak. Jadi kami tawarkan kepada mereka dahulu siapa yang mau membangun daerah ini, agar 2019 Januari tanggal I, semua Ibu kota kabupaten, kota madya harus sudah terhubung dengan roadband. Kemudian mereka menyampaikan, inilah yang akan kami bangun dengan jadwalnya, kuartal berapa, tahun berapa. Nah yang sisanya itu tidak visibel secara keuangan, itu lah yang masuk proyek palapa ring. Jadi kalau ditanya mengenai Gorontalo belum masuk, ini kami bacakan saja yang akan dibangun Gorontalo, ini harus satu-satu soalnya. Hanya kalau saya lihat disini, Gorotalo kabupaten Bone Bolango, Ibu kotanya Suwawa. Itu ini tahun 2016 ini Pak oleh Telkom. Jadi yang tidak masuk itu diluar palapa ring, itu yang dibangun oleh Telkom. Jadualnya ada kuartal berapa, tahun berapa dan lain sebagainya. Jadi bukan ditinggalkan Pak Elnino, siapa yang berani meninggalkan Gorontalo Pak Elnino. F-PAN (BUDI YOUYASTRI) : Pimpinan KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Ya Pak Budi. F-PAN (BUDI YOUYASTRI) : Perlu penegasan dari Pak menteri tadi, bahwa itu akan dibangun oleh Telkom. Misalnya Nias juga, nah kita minta juga time table nya juga kalau bisa disampaikan kepada kami . Yang dibangun Telkom itu, ini, ini saja, yang dibangun oleh palapa ring, ini, ini saja. Palapa ring kan sudah disampaikan. Yang diluar palapa ring yang 60 belum diserahkan ke kita yang dikerjakan oleh opertornya. Nanti operatornya beda sampai 2018 tidak jadi-jadi. Nah itu siapa yang bertanggungjawab.
KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Jadi komitemen operator yang disampaikan Pak menteri, sebaiknya itu juga terbuka dan disampaikan kepada kita. Sepakat Pak menteri ya, begini cukup atau perlu ditulis juga. Cukup ya? Ya kita sepakati poin satu. (RAPAT : SETUJU) F-PAN (BUDI YOUYASTRI) : Pimpinan Satu saya ingin tanya, bandwith-nya berapa Pimpinan, saya ingin tanya Pak menteri. Ini mau pakai berapa megahertz, kan kalau sudah FO. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Tapi tidak mengubah yang satu ya? F-PAN (BUDI YOUYASTRI) : Tidak, tapi tepat sasaran itu harus menyatakan bandwith. Karena yang disebutkan di RPJM itu kan teknologi yang dibayangkan saat itu. Begitu 2018 teknologinya sudah menjadi cepat lagi. Jadi pertanyaannya adalah standar bandwith nya itu bisa mengikut yang terakhir tidak, dan saya usul tetap pakai ditiriun bandwith nya itu. Terima kasih MENKOMINFO : Terima kasih Pak Budi. Memang teknologi ataupun kapasitas dari broadband ini bukan dari kabelnya. Kabelnya itu tetap saja, tapi di terminalnya yang sekarang di WDM dan lain sebagainya. Tentunya ini akan menyesuaikan pada saat teknologi terminal saat itu. Jadi viber optik ini tidak mengubah kecepatan katakan dari tera, satu giga bite menjadi 100 giga bite. Yang merubah kecapatan itu naik turun cepat adalah ujungujungnya diterminal. Nah palapa ring ini adalah fokusnya pada viber optiknya. Terima kasih KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Baik. F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, MSc.) : Seperti Pak menteri katakan jadi tergantung bandwith tadi, atau teknologinya tergantung pada waktu itu? nah pada waktu ini kan kita tidak tahu, si investor kan tidak tahu pada waktu itu, karena musti dijelaskan itu Pak menteri teknologi terakhir. Karena bisa saja pada 2018, teknologi itu sudah maju, dia pakai teknologi yang lama
belinya murah. Kan bisa jadi, sebenarnya jadi supaya biaya dia murah, padahal ini sudah 2018, teknologinya sudah teknologi yang mana. Tapi yang dia pasang itu teknologi yang murah. Bagaimana kita menjamin bahwa teknologi yang dipasang itu adalah teknologi yang memang benar-benar pada saat dia memasang itu ya kan? Bisa saja dia buangan dari negara lain yang murah dia beli, dia pasang di Indonesia. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Baik ya, bagus apa yang disampaikan oleh Ibu Evita, tapi kita boleh selesaikan dulu kesimpulannya Ibu Evita ya? 2. Komisi I DPR RI akan mengagendakan rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Kominfo dan kementerian Keuangan mengenai kebijakan pengunaan dana universal service obligation atau USO. F-PG (FAYAKHUN ANDIRADI) : Pimpinan. Setahu saya tadi ketika rapat intinya adalah bukan mengagendakan tetapi penggunaan apapun program yang menggunakan dana USO itu harus disetujui bersama antara Kominfo dengan Komisi I. Intinya itu yang saya tangkap. Ini kok jadi mengagendakan siapa yang mau bikin agenda. Mau bikin besok juga bisa kok. Jadi mohon ini kita koreksi. Komisi I DPR RI apa istilahnya? KETUA (DRS. MAHFUDZ SIDDIK, M.Si) : Pak Fayakhun, boleh saya interupsi sebentar. Jadi tadi saya sudah sampaikan di rapat tadi. Mereview proses yang pernah berjalan di Komisi I dengan Kominfo periode yang lalu, ada dua hal. Yang pertama bahwa Komisi I pernah membintangi anggaran USO akibat pelaksanaan program USO yang sebelumnya yang banyak temuan bermasalah dan yang kedua saya juga pernah sampaikan bahwa ada keputusan rapat bahwa penggunaan dana USO itu dibahas bersama dengan mitra dalam hal ini Komisi I. Jadi Kominfo dengan Komisi I. Nah ini kan proses keputusan yang terjadi pada periode yang lalu. Nah karena di DPR RI ini tidak ada carry over makanya kita hidupkan lagi. Sehingga untuk memastikan apakah menjadi kesepakatan atau kesimpulan yang lalu , itu on lagi, maka kita akan duduk bersama dengan menteri Keuangan. Karena sekarang menteri Keuangan ini di dalam model bisnis untuk projek palapa ring, dia menjadi stakeholder yang langsung dan aktif. Jadi bukan hanya Kominfo saja melalui BP3TI tapi juga dari pihak menkeu apa itu lembaga penjaminan. Nah disitu nanti akan kita elaborasi. F-PG (FAYAKHUN ANDIRADI) : Saya paham ketua, tetapi kata kesimpulan rapatnya tidak seperti ini. Jadi yang pertamanya adalah Komisi I DPR RI mensyaratkan agar program-program yang menggunakan dana USO adalah agar penggunaan dana USO melalui kesepakatan bersama antara Kominfo dengan Komisi I, titik.
Nah baru selanjutnya Komisi I segera mengagendakan temuan Kominfo, Komisi I dan kementerian Keuangan untuk tindak lanjut. Kurang lebih seperti itu dalam analogi saya Ketua. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Coba kita masukkan dulu ya? Komisi I DPR RI mensyaratkan agar programprogram yang menggunakan dana USO melalui kesepakatan bersama. Artinya kalau saya boleh membahasakan yang berbeda Pak Fayakhun maksudnya adalah semua program yang menggunakan dana USO itu, itu harus berkonsultasi dan sesuai kesepakatan dengan Komisi I. Itu maksudnya ya? F-PG (FAYAKHUN ANDIRADI) : Bukan hanya konsultasi dan kesepakatan, itu kan jadi dua kalimat. Saya setuju bahwa program-program yang menggunakan dana USO harus melalui kesepakatan bersama Kominfo dan Komisi I DPR RI, titik. Baru tindak lanjutnya, kita kan mau konkrit, duduk dengan pihak diluar mitra Komisi I yaitu kementerian Keuangan. Sehingga bisa lebih konkrit terhadap ... yang mungkin membutuhkan jaminan Pemerintah dan sebagainya. Jadi itu ada dua substansi tapi jadi satu. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Ya Ibu Evita. F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, MSc.) : Saya mau tanya, ada Undang-Undang yang mengatakan bahwa Pemerintah itu ketika ingin menggunakan dana USO, itu harus dengan persetujuan kita. F-PG (FAYAKHUN ANDIRADI) : Jadi dana USO ini dibahas didalam rapat Banggar besar dan dana USO itu muncul didalam Undang-Undang APBN, jadi oleh karena itu harus melalui Komisi I. Komisi terkait. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Kalau tidak ada lagi masukan kita sepakat. Baik. KETUA (DRS. MAHFUDZ SIDDIK, M.Si) : Yang pertama tadi memang kita bahas tapi pembahasan kita itu belum masuk kepada sisi bahwa antara Pemerintah dan Komisi I ini dalam pengunaan dana USO ada persyaratan. Itu tadi kita belum masuk kesitu pembahasan. Pembahasan kita karena banyak Anggota yang masbul gitu ya, heran gitu ya, sudah ada kesepakatan dari Pemerintah palapa ring ini didanai oleh dana USO. Makanya saya sambung tadi
informasinya dengan proses yang dulu kita Raker disini dengan apa yang menjadi kesimpulan di Komisi I sebelumnya. Nah kalau kita ingin menjaga kehati-hatian, akuntabilitas, kemudian fungsi pengawasan Komisi I ini betul-betul bisa efektif untuk tidak mengulangi kasus pengelolaan dana USO sebelumnya. Kita tadi sepakat ini perlu kita bahas lagi. Memang baru kesepakatan kita membahas bersama dengan kemenkeu. Tapi kita belum masuk tadi dipembahasan itu bahwa kita mensyaratkan itu belum. Jadi maksud saya begini jangan sampai nanti ada poin kesimpulan yang out off contek dari pembahasan kita. Bahwa ada ide kesana itu nanti akan kita bicarakan bersama-sama dengan Kominfo dan kita juga perlu memastikan karena kaitan dengan Undang-Undang APBN yang dana USO itu berdasarkan dengan mitra Komisi itu kan Undang-Undang APBN tahun 2014 atau 2015 Pak Fayakhun itu ya? dulu yang Undang-Undang APBN itu? Nah Undang-Undang APBN ini kan ada tahunnya. Apakah Undang-Undang APBN tahun 2014 itu otomatis berlaku dengan Undang-Undang 2016. Nah ini yang harus kita diskusikan sehingga nanti apapun kesepakatannya memang sudah dengan kesepakatan bersama antara para pihak. F-PG (FAYAKHUN ANDIRADI) : Saya memberikan contoh Pak Ketua. Ini karena sudah terjadi pada waktu itu. Dan ini selalu terjadi. Jadi setiap kali rapat Banggar. Itu kan potensi penerimaan negara dibahas dan Dirjen Kominfo hadir disana. Dan selalu ditanya, masalah USO semua ditanya, ada angka segala macam semua ditanya. Lalu mulai naik kepermukaan 2013. Ketika muncul ada dana USO kemudian ada penggunaannya kemudian ditanyakan kepada Komisi I, Komisi I tahu tidak digunakan untuk ini. Dan kebetulan pada waktu itu kita tidak tahu. Jadi mulainya dari sana, ini ada tapi detail apa yang mau dilakukannya Komisi I tidak tahu. Ada jadi rekaman rapat di Banggar bahwa setelah ini semuanya rinciannya harus diketahui oleh Komisi terkait. Jadi semua berangkat dari sana dan setiap tahun itu dilaporkan Pak di Banggar penerimaan-penerimaan PNBP dan juga dana USO. Itu yang menjadi semangat kita agar tidak keluar dari rel nya. Terima kasih KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Ya Pak Budi. F-PAN (BUDI YOUYASTRI) : Sekalian bertanya sebenarnya di APBN nya Kominfo 2016 ini apakah ada ajuan untuk USO palapa ring? Sudah dimasukkan atau tidak. Karena hidden, memang dibagian FDPPI atau PPI mengeluarkan sebagian atau didanai dari USO atau hanya bersyarat saja dan kita tidak tahu ini buat USO tapi kegiatannya apa, tidak detail. Makanya pertanyaan palapa ring relevan, bisa jadi masalah kalau tiba-tiba Pak Fayakhun di Banggar menolak dipakai untuk palapa ring. Akan ramai jadinya dan itu boleh. Karena ini kan mengandung hak budget Ibu Evita. Pengelolaannya secara Pemerintah tapi kan hak budget ada di DPR RI, begitu mba.
KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Artinya kalau dari segi kesimpulan Pak Budi juga mungkin mensyaratkan ini karena katanya ini keras ya? kalau nanti jadi meminta agar program-program menggunakan dana USO melalui kesepakatan bersama atau iya, Pak Elnino dulu deh. F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST., M.Si) : Yang mulai dari kata selanjutnya itu tidak ada masalah. Tapi di kalimat pertama di nomor dua ini, paling bisa itu kita bikin Komisi I DPR RI dan Kominfo begitu, sebentar begini saja. Kominfo akan menggunakan dana USO berdasarkan kesepakatan Komisi I DPR RI. Selanjutnya. F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, MSc.) : Ijin Ibu Pimpinan. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Iya Pak Alimin dulu Ibu Evita. Pak Alimin silakan. F-PAN (Ir. ALIMIN ABDULLAH) : Terima kasih Ibu Pimpinan. Jadi sore hari ini kan kita membuat kesimpulan hasil rapat kita dari tadi pagi. Terus terang Fayakhun ini kan baru sampai sore hari ini. Yang kita bahas dari tadi pagi sesuai kesepakatan kita. Karena kan Pak menteri sudah menyampaikan kan, banyak juga yang tadi pagi agak kurang jelas, kurang terang ketika dana USO ini akan melakukan pembayaran palapa ring ini kan. Oleh sebab itu kita semua sepakat agar lebih jelas kita agendakan rapat kerja dengan Kominfo dengan kemenku. Itulah yang dibahas pada rapat tadi. Jadi kalau ada USO dalam hal ini, saya kira dalam rapat kerja nanti kita kemukakan. Tapi yang kita buat kesimpulan ini adalah apa yang kita bahas. Jangan sampai kita membuat kesimpulan apa yang tidak kita bahas terus kesimpulan apa yang akan kita tulis. Nah saya ingat itu karena dari awal saya ikut disini, memang betul yang kita sepakati itu Ibu Ketua, adalah kita memang mengagendakan rapat kerja dengan Kominfo dan menkeu. Agar jelas ini, cerita riwayatnya dana USO ini untuk menjamin Pemerintah kepada tender palapa ring. Saya kira itu yang kita bahas dari tadi, kalau dibuka rekamannya lebih dari itu. Mengenai itu persyaratan saya kira memang lebih baik, tetapi ya kita bahas nanti. Kita semua kan data-datanya dasar-dasarnya pada saat ketemu dengan kemenku. Jadi menteri Keuangan juga bisa memperhatikan dasarnya itu. Kalau dia oke dengan dasar Undang-Undang nya, ya kita buat keputusan bahwa setiap pengunaan dana USO, kita pembahasan dan kesepakatan dengan ini ya? saya kira begitu yang Pak menteri. Terima kasih
KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Pak Alimin, sebentar ya Pak Elnino. Pak Alimin terima kasih. Sesungguhnya dua-dua nya tadi masuk Pak. Karena saya juga memimpin diawal dan yang pertama kita mengagendakan Raker bersama dengan Kominfo dan kemenku. Yang kedua tadi kan dikatakan wah tidak usah, kalau begitu jangan untuk palapa ring saja, tapi seluruh dana USO kita harus ketuk palu bersama. Tadi kan ada poin itu dirapat pertama. Nah ini lah yang kemudian menjadi pilihan sekarang. Apakah kita hanya mengagendakan rapat dengan Kominfo dan kemenkeu atau masukan tadi yang rapat diawal juga muncul yaitu bahwa semuanya pengunaan dana USO itu harus ketok palu bersama, ketok palunya itu dalam arti harus menyetujui dan itu juga menjadi masukan disini. Jadi ini tinggal pilihan dari kita, pilihan politik kita seperti apa, begitu. Iya Ibu Evita dulu silakan. F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, MSc.) : Ijin Pimpinan Yang setahu saya, saya dari pagi duduk disini kan. Jadi mendengar semuanya, kita itu hanya baru membicarakan untuk melakukan pertemuan diperlukan. Kita semua sepakat diperlukannya untuk mengagendakan pertemuan antara menkominfo dan menkeu dan DPR RI untuk yang diatas itu tidak usah langsung saja. Komisi I DPR RI akan mengendakan rapat itu. Nah kenapa kita perlu itu ada alasannya yang kita diskusikan tadi di floor itu kita bicarakan karena Pak menteri tidak bisa memutukan semua sendiri disini karena dana USO itu ada kaitannya dengan menkeu. Kalau kalimatnya kita seperti ini berarti ini sudah kesimpulan, kita kan belum melakukan kesimpulan kan. Jadi yang dibawah saja, yang diatas tidak usah. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Ya Pak Elnino silakan. F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST., M.Si) : Saya mohon ijin ini walaupun saya tidak hadir tadi pagi. Itu asisten saya memberitahu dan dia juga nongkrongin dari awal. Dan bukan ada staff ahli saya yang nongkrongin dan dia selalu memberikan up date informasinya. Menurut saya kalau ini sebagai jalan tengahnya maka jangan memakai kata menginsyaratkan lah. Nah jadi kira-kira begini kalimat utamanya itu. Bahwa Kominfo akan menggunakan dana USO berdasarkan kesepakatan dari Komisi I, titik. Lalu itu selanjutnya Komisi I DPR RI akan mengagendakan itu loh. Selesai itu semua itu barang. Jalan tengahnya itu disitu. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Pak Budi silakan.
F-PAN (BUDI YOUYSATRI) : Terima kasih Pimpinan Saya setuju dengan usulnya Pak Nino. Yang kedua Pimpinan, rasanya palapa ring memang belum pernah minta persetujuan dengan Komisi I, padahal menggunakan uang USO. Artinya memang Pemerintah harusnya meminta persetujuan dulu. Cerita pernah tapi meminta anggarannya belum. Artinya saya berasumsi di APBN 2016 , Pemerintah belum mengajukan APBN penggunaan USO untuk bayarnya. Kecuali sudah pernah dibahas di Banggar. Karena ini wilayahnya selalu abu-abu ketika pembahasan USO khusus palapa ring, ada di Komisi I atau di Banggar kewenangannya. Terima kasih KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Ini tadi sudah diubah sesuai saran Pak Elnino, coba kita lihat dulu. Mensyaratkannya diganti gitu ya? iya habis itu kita baca dulu kemudian kita lihat lagi. F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST., M.Si) : Bukan meminta Pak. Kalimat saya itu Kominfo akan menggunakan dana USO berdasarkan kesepakatan dari Komisi I titik. Selanjutnya nah itu lah kalimat kedua tadi. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Selajutnya, ya dipindah saja ke atas. F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, MSc.) : Ijin Pimpinan. Ya saya mau tanya Pak menteri. Waktu itu kan Kominfo mengajukan anggaran program-program 2016. Itu kan sudah ada palapa ring kalau tidak salah, sudah ada kan? kalau tidak salah itu sudah ada palapa ring ini. MENKOMINFO : Begini, palapa ring ini, program nya 2016. Tetapi secara cash in flow tidak ada satu rupiah pun yang dikeluarkan dalam APBN 2016. Kenapa? Karena sekarang tender, karena dibayarnya setelah mereka beroperasi yaitu tahun 2018 semester kedua atau 2019 semester pertama. Dari sisi cash flow, tetapi dari sisi program kita harus mulai kita dari sekarang kita harus mulai menetapkan siapa pemenang dan lain sebagainya. Terima kasih APBN nya belum. Tetapi program nya sudah pernah kami presentasikan disini. Iya begitu loh.
F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, MSc.) : Kan program palapa ring ini masuk di USO itu atas kita Komisi I juga yang mengusulkan, gitu loh. MENKOMINFO : Ibu dan Bapak sekalian, Mengenai kementerian Keuangan disini tadi kenapa timbul, saya mengucapkan terima kasih kenapa? Atas inisiatif teman-teman Komisi I, karena ini multy years agar dipastika tidak terjadi lagi ditengah-tengah, tiba-tiba dipotong atau tiba-tiba dikeluarkan. Itu pesan yang saya tangkap dalam rapat hari ini. Karenanya kita sama-sama sebaiknya berbicara dengan menteri Keuangan agar dipastikan menteri Keuangan tidak lagi, tiba-tiba dibintangi akhirnya tidak dikeluarkan itu. Itu kenapa muncul rapat dengan kementerian Keuangan. Terima kasih KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Iya baik. Berarti kalau kita rubah begini Pak menteri, Anggota sepakat ya? Pak menteri? Ini sudah lebih halus bahasanya. Kominfo akan menggunakan dana USO berdasarkan kesepakatan dari Komisi I DPR RI, selanjutnya Komisi I DPR RI akan mengadakan rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Kominfo dan kementerian Keuangan mengenai pengunaan dana Universal service obligation atau USO. Bisa kita sepakati? MENKOMINFO : Sedikit saja, dengan kemkominfo, tulisnya bukan kemenkominfo. Karena yang standar dan baku adalah kemkominfo. Sedikit saja itu. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Kemkominfo akan menggunakan dana USO berdasarkan kesepakatan Komisi I DPR RI, selanjutnya Komisi I DPR RI akan mengagendakan rapat kerja Komisi I dengan Kemkominfo. F-PDIP (EFFENDI SIMBOLON) : Meutya, ini saya ikut memberi komentar terhadap bahasa ya? karena kalau sepakat, sebenarnya dalam fungsi DPR RI itu tidak ada kesepakatan, persetujuan, karena palunya ada disini Pak Menko. Jadi kalau sepakat itu tidak ada lagi pegang palu. Musyawarah. Nah kalau persetujuan maka ditulis persetujuan. Kalau sepakat itu maka jadi lebih baik ya Pak menteri ya? Terima kasih
KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Saya rasa briliant sekali ide nya Pak Effendi Simbolon. Iya kita sepakati ya Pak menteri ya? (RAPAT : SETUJU) Baik, masuk ke poin ketiga. Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo, tolong diralat untuk memberikan data rekapitulasi perijinan stasiun televisi dan stasiun radio tiap provinsi di Indonesia, mencakup IPP prinsip dan IPP penyesuaian dan IPP tetap. Mau ada tenggat waktu nya? atau cukup titik disetelah kata tetap. F-PAN (BUDI YOUYSATRI) : Pimpinan KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Iya Pak Budi. F-PAN (BUDI YOUYSATRI) : Jadi yang berjaringan, yang stand alone, yang hidup sama yang mati, yang tidak siaran-siaran. Jadi usulnya yang tidak bersiaran dicabut IPP nya Pimpinan. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Stand alone itu bahasa ini nya apa? TV lokal saja ya sudah termasuk ya? MENKOMINFO : Usul Ibu KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Silakan Pak menteri. MENKOMINFO : Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo untuk memberikan data rekapitulasi perijinan stasiun televisi dan stasiun radio setiap provinsi di Indonesia mencakup ijin prinsip, ijin tetap, itu ijin prinsip betul setelah ijin prinsip ijin tetap. Dan ijin penyesuaian serta keanggotaan televisi jaringan. Jadi otomatis yang tidak masuk Anggota, yang otomatis tidak menjadi anggota jaringan dia istilahnya stand alone tadi Pak. F-PAN (BUDI YOUYASTRI) : Atau hidup sama matinya Pimpinan.
KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Maksudnya yang mati juga mau dilaporkan begitu? F-PAN (BUDI YOUYASTRI) : Kan kita tidak tahu mana yang hidup dan mana yang tidak. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Intinya dari laporan ini terlihat yang aktif dan yang tidak ya Pak menteri ya? Baik, saya rasa kalau poin ini tidak perlu tenggat ya kita percayakan pada Pak menteri atau mau ada tenggat? Tenggat waktu ya, kita hapus saja, bahasanya biar lebih enak dibaca. Baik saya bacakan. Poin ke-3, Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo untuk memberikan data rekapitulasi perijinan stasiun televisi dan stasiun radio tiap provinsi di Indonesia, mencakup ijin prinsip, satu saja prinsipnya. Ijin tetap dan ijin penyesuaian serta keanggotaan televisi berjaringan. Sepakat? F-PAN (BUDI YOUYASTRI) : Serta status existing siarannya. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Berikut status siaran? F-PAN (BUDI YOUYASTRI) : Karena kan Pak menteri punya Balmon dimana-mana, tahu frekuensinya jalan yang mati dan tidak. Terima kasih KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Baik sepakat ya? (RAPAT : SETUJU) Poin 4, Komisi I DPR RI mendesak Kemkominfo, kembalinya tidak usah. Untuk menjalani proses perpanjangan. Untuk menjalankan, kok menjalani jadinya. Untuk menjalankan proses perpanjangan ijin penyelenggaraan penyiaran dari LPP, LPS yang jatuh tempo dari tahun 2016 sesuai Peraturan Perundang yang berlaku dan atas rekomendasi Komisi I DPR RI. Ini saya hanya membacakan dulu ya nanti silakan.
F-PAN (BUDI YOUYASTRI) : Rapat sebelumnya rekomendasinya, Pemerintah mempelajari tentang kemungkinan moratorium atau menunda atau ijinnya ditunda pembatalan atau ditunda perijinannya. Maksudnya begitu, tapi tidak perlu kita tulis begini ya, saya rasa hasil rapatnya sudah mengikat, jadi kita baca sebagai poin 4 begini. Komisi I DPR RI mendesak Kemkominfo untuk menjalankan proses perpanjangan ijin penyelenggaraan penyiaran IPP, ini IPP atau LPP eh IPP dari lembaga penyiaran swasta. Tolong tambahkan dari disitu, yang jatuh tempo di 2016, sesuai dengan Peraturan Perundang yang berlaku. Sepakat? Setuju ya? (RAPAT : SETUJU) Baik. KETUA (Drs. MAHFUZ SIDDIK, M.Si) : Saya hanya memberikan catatan saja. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Silakan Ketua. KETUA (Drs. MAHFUZ SIDDIK, M.Si) : Poin 4 ini karena kita rapat menyimpulkan perpanjangan disini tapi kan hanya dengan satu pihak ya? sebenarnya dari timeline yang sudah ada dari tahapantahapan itu yang diperlukan Kemkominfo ini agar lebih aktif berkomunikasi dengan KPI. Kenapa? Karena dari hasil pemantauan yang ada, ini KPI nampaknya masih belum fokus dalam penyesuaian tahapan-tahapan dari proses perpanjangan ijin. Ini banyak Anggota komisionernya juga yang masih sibuk kunjungan ke daerah-daerah. Ini yang tidak terkait langsung dengan urusan perpanjangan ijin. Nah karena sekretaris KPU ini anak buahnya Bu Sekjen, kan sekretaris KPU ini anak buahnya Bu Sekjen. Kepala sekretariatnya mungkin perlu diingatkan juga, agar apa namanya, agenda kunjungan-kunjungan ke daerah itu bisa diminimalkan sehingga mereka itu fokus kepada pelaksanaan tahapan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kami di Komisi I pernah mengingatkan bahwa KPI ini bersifat kolektif kolegial. Jadi seluruh tahapan perpanjangan yang menjadi tanggungjawab KPI itu harus dilakukan secara kolektif kolegial berdasarkan putusan pleno. Jadi tidak sektoral. Karena kalau sektoral nanti yang satu tahu dan yang satu tidak tahu bisa berpotensi masalah. Mungkin juga pihak Kemkominfo juga begitu mengundang KPI untuk kordinasi juga tidak sektoral. Ini mungkin catatan saja untuk poin yang 4. Terima kasih KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Jadi formasi begini saja yang tadi tidak usah diubah kemudian dibawahnya sebagai catatan. Ya baik, ada lagi tambahan dari. Silakan Pak Elnino.
F-GERINDRA (ELNINO M. HUSEIN MOHI, ST., M.Si) : Ini kesimpulan seperti ini mirip sekali itu sudah beberapa kali dan berulang lagi begitu Ibu. Kesimpulannya begini lagi. Sesuatu yang lain lah, masa sama terus. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Makanya memang tadi ada kata kembali disitu, kembali mendesak. Yang kita hapus kata kembali itu yang kita tegaskan. F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, MSc.) : Ibu Pimpinan. Tadi saya rasa pembicaraan kita menaikkan harga dari pada sewa frekuensi bisa dijadikan kesimpulan kemudian yang kedua juga untuk siaran TV, untuk SK Menteri kek, atau apa namanya untuk hal-hal yang sifatnya kenegaraan itu wajib untuk menyiarkan. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Kalau yang masalah tarif mungkin, saya minta pandangan Pak menteri dulu deh. MENKOMINFO : Saya sih tidak menjadi masalah kalau dituangkan sebagai salah satu catatan rapat hari ini bahwa misalkan perlu dipertimbangkan atau dikaji untuk meningkatkan PNBP dari sektor penyiaran, tapi bahwa besarnya berapa dan lain bagaimana tapi tentunya kami butuh waktu karena kan kami juga harus melalui proses kalau misalnya besaran harus melalui proses revisi dari Peraturan Pemerintah, Ibu. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Bagaimana apakah mau kita masukan ke kesimpulan juga? F-PAN (BUDI YOUYASTRI) : Masukkan Pimpinan, saya setuju. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Setuju ya, jadi poin 5? KETUA (Drs. MAHFUZ SIDDIK, M.Si) : Kalau perlu as soon as possible, begitu.
KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Diberikan tengat waktu juga begitu? Tidak ya? Saya rasa Pak menteri, ini sudah cukup akomodatif poin 5 ini, beliau justru yang menyarankan tidak apa masuk. Jadi kita rasanya tidak perlu memberian tenggat dan kita. KETUA (Drs. MAHFUZ SIDDIK, M.Si) : Saya justru usul rumusannya begini. Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo untuk merevisi Peraturan Pemerintah mengenai BHP televisi dan radio. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Jadi bahasanya bukan PNBP lagi Pak menteri, jadi kami menunjuk. KETUA (Drs. MAHFUZ SIDDIK, M.Si) : BHP, revisi KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Iya BHP langsung menunjuk ke BHP dan bukan mengkaji menyebut langsung merevisi. KETUA (Drs. MAHFUZ SIDDIK, M.Si) : Merevisi Peraturan Pemerintah yang Pemerintah. Yang mengatur tentang BHP.
mengatur,
merevisi
Peraturan
KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Yang merevisi Peraturan Pemerintah ya bukan IPP. MENKOMINFO : Boleh usul? Ini mengusulkan kepada diri sendiri ini Ibu. Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo untuk mengusulkan revisi, karena yang merevisi bukan kami Ibu, itu Presiden yang merevisi, jadi tidak boleh saya mendahului Presiden ini Ibu. Mengusulkan Peraturan Pemerintah tarif PNBP untuk penyiaran. PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Untuk meningkatkan pendapatan tentunya, untuk meningkatkan PNBP. Kan revisi nantinya turun Ibu. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Jadi BHP nya tidak ada disini ya Pak menteri ya?
MENKOMINFO : Tidak, pendapatan negara bukan pajak, jadi salah satu didalamnya adalah BHP. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Ya maksudnya kita tadi langsung menunjuk yang dinaikkan tadi BHP nya. MENKOMINFO : Karena Peraturan Pemerintah PNBP Ibu, PHP nya itu tidak. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Oh Peraturan Pemerintah nya itu namanya Peraturan Pemerintah PNBP? MENKOMINFO : Didalam nya ada BHP fekuensi. Intinya bottom line nya naik lah kalau yang begitu, begituan Pak. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Jadi poin 5, menjadi Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo untuk mengusulan revisi Peraturan Pemerintah tarif pendapatan bukan pajak atau PNBP untuk penyiaran dalam rangka menyiapkan pendapatan PNBP. Ini pendapatannya dua kali dong. Meningkatkan PNBP saja ya? Kita sepakati ya? (RAPAT : SETUJU) Baik ada lagi yang mau ditambahkan 10 kalau mau ada lagi? F-PDIP (Dr. EVITA NURSANTY, MSc.) : Siaran ini bagaimana, dibuatkan Permen, kepmen. Yang bawah siaran stasiun televisi itu wajib untuk menyiarkan secara langsung hal-hal yang berkaitan, karena ini sudah benar-benar dan kalau saya anggap sudah keterlaluan, kalau 17 Agustus siaran tunda, itu sangat-sangat keterlaluan stasiun televisi ini, gitu. KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAFID): Ibu Evita, saya sepakat sekali, tapi alangkah lebih kuatnya justru kita masukkan di Undang-Undang penyiaran pengaturan tentang itu, tidak hanya di Peraturan tentang menteri. Jadi ini lima cukup ? tidak ada yang perlu tambah lagi? Baik kalau begitu Al-hamdu lillahi rabbil 'alamin, rapat kerja Komisi I dengan kementerian komunikasi dan informasi hari ini sudah selesai. Pak menteri terima kasih sekali. Kemudian juga Ibu Farida, Ibu Niken, sekali lagi selamat, Pak Basuki
terima kasih dan seluruh jajaran, mudah-mudahan rapat ini tidak hanya kita sepakati disini tapi dalam sesungguhnya betul-betul sama-sama kita jalankan. Baik sudah semua ya? rapat kerja ini kita tutup dengan mengucapkan Alhamdu lillahi rabbil 'alamin. (RAPAT DITUTUP PUKUL : 16.05 WIB)
