LAPORAN KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI VII DPR RI Ke Lapangan Banyu Urip (Blok Cepu)-Kabupaten Bojonegoro dan Lokasi pembangunan smelter di Gresik Provinsi Jawa Timur Tanggal 16 - 18 April 2015
Sekretariat Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) 2015
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat minyak dan gas bumi sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Selain itu, minyak dan gas bumi yang terkandung dalam perut bumi wilayah Indonesia mempunyai peranan penting dalam mendukung kedaulatan dan ketahahan energi nasional, karena itu pengelolaannya harus memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi sementara ini masih menjadi sektor andalan bagi Indonesia, baik dalam hal memberikan pendapatan bagi negara maupun dalam hal pemenuhan kebutuhan energi nasional. Namun demikian, dari waktu ke waktu kegiatan usaha minyak dan gas bumi semakin mendapatkan banyak tantangannya dan berbagai macam permasalahan. Tantangan terbesar adalah semakin tingginya kebutuhan minyak dan gas bumi untuk kegiatan ekonomi dan kebutuhan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, namun sebaliknya cadangan dan ketersediaannya semakin berkurang. Hal ini ditandai dengan terus menurunnya produksi dari waktu ke waktu, bahkan dalam beberapa tahun terakhir ini kita tidak dapat mencapai target lifting yang telah ditetapkan. Komisi VII DPR RI sangat concern terhadap pelaksanaan amanah UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara serta regulasi turunannya seperti PP No. 23 tahun 2010, PP No. 24 tahun 2014, PP. 1 tahun 2014, PP No. 77 tahun 2014, Permen 1 tahun 2014, Permen ESDM No. 11 tahun 2014 serta regulasi terkait lainnya yang mewajibkan PT. Freeport Indonesia untuk Melakukan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di dalam negeri. 1.2. Dasar Hukum Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dilaksanakan berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Intern Komisi VII DPR RI tanggal 24 Maret 2015 Masa Persidangan III Tahun Sidang
2014-2015 serta merujuk pada pasal 59, ayat 4, huruf d Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan dilakukannya kunjungan ini adalah sebagai berikut: a. Mengetahui status pengembangan Blok Cepu yang pada produksi puncaknya lifting minyak bisa mencapai sebesar 165.000 BOD. b. Mengetahui dampak ekonomi, sosial dan budaya terhadap masyarakat dengan adanya proyek lapangan Banyu Urip. c. Memperoleh informasi peran Pemerintah Daerah, masyarakat, LSM, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam pengembangan proyek lapangan Banyu Urip. d. Memperoleh informasi kendala-kendala dalam pengembangan Blok Cepu dan dukungan yang diperlukan dalam penyelesaian hal-hal tersebut. e. Mengetahui keseriusan PT. Freeport Indonesia dalam melakukan pemurnian membangun pabrik/smelter melakukan engolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri dalam beberapa bulan kedepan. f. Memperoleh masukan dari Pemerintah Daerah, masyarakat, LSM, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam Pembangunan Smelter PT. Freeport Indonesia di Gresik. g. Memperoleh informasi kendala-kendala dalam pembangunan Smleter PT. Freeport Indonesia dan dukungan yang diperlukan dalam penyelesaian hal-hal tersebut. 1.4. Sasaran dan Hasil Kegiatan Sasaran dari kegiatan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke Provinsi Jawa Timur adalah terkumpulnya berbagai masukan/pandangan terkait dengan status pengembangan blok Cepu yang sedianya mampu mensuplai lifting minyak sebesar 160.000 BOD, Status pembangunan Smelter di Gresik yang dipergunakan untuk mengolah konsentrat dari PT. Freeport Indonesia, dan kendala-kendala yang dihadapi. Sedangkan hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah memeproleh informasi yang komprehensif terhadap status dari proyek Blok Cepu dan pembangunan Smelter. 1.5. Metode Pelaksanaan Kegiatan Metode pelaksanaan kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI adalah sebagai berikut;
1. Persiapan Membuat TOR persiapan pelaksanaan kegiatan, Melakukan Kontak dengan Mitra terkait baik di Jakarta dan Provinsi Jawa Timur serta instansi terkait lainnya, Mempersiapkan administrasi keberangkatan, 2. Pelaksanaan - Pertemuan tim kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI dengan SKK Migas, Exxon Mobil Cepu Ltd, Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, DPRD Kabupaten Bojonegoro. - Kunjungan Lapangan tim kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI dengan SKK Migas, Exxon Mobil Cepu Ltd, Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, DPRD Kabupaten Bojonegoro. - Pertemuan tim kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI dengan Bupati Gresik dan DPRD Kabupaten Gresik. - Pertemuan tim kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI dengan PT. Freeport Indonesia, PT. Smelting Gresik, PT. Petrokimia Gresik, Bupati Gresik dan DPRD Kabupaten Gresik. - Pertemuan tim kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI dengan PT. Freeport Indonesia, PT. Smelting Gresik, PT. Petrokimia Gresik, Bupati Gresik dan DPRD Kabupaten Gresik ke Lokasi akan dibangunnya Smelter Gresik. 3. Pelaporan Membuat laporan terhadap berbagai masukan berkenaan hasil Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Jawa Timur. Memasukkan usulan/pandangan yang berasal Manajemen Exxonmobil Cepu Limited (EMCL), SKK Migas, Manajemen PT. Freeport Indonesia, PT. Smelting, PT. Petro Kimia, Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik, dan Tokoh Masyarakat Merumuskan kesimpulan/rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam rangka rapat kerja dengan Menteri ESDM serta mitra terkait lainnya
1.6. Susunan Tim Kunjungan Kerja Susunan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR terdiri dari Ketua, anggota tim sebagai berikut: NO. NO. NAMA FRAKSI ANGG. Ir. H. Satya Widya 290 Golkar 1. Yudha, MSc. Dr.Ir. H. Kardaya 350 Gerindra 2. Warnika,D.E.A Tamsil Linrung 121 PKS 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
Ir. Nazarudin Kiemas Dony Maryadi Oekon Ir. H. Daryatmo Mardiyanto H.N. Falah Amru, SE Dr. Saiful Bahri Ruray, SH, M.Si Eni Maulani Saragih Ir. Bambang Haryadi,SE Ir. H. Harry Poernomo Supratman, SH, M.H. Syaikhul Islam Ali, Lc.M, Sos H. Achmad Farial H. Totok Daryanto, SE Eko Wijaya
134 167 170
PDI.P PDI.P PDI.P
203
PDI.P
321
PG
291
PG
367
Gerindra
358 388
Gerindra Gerindra
63
PKB
517 489 411
PPP PAN Demokrat
RI yang JABATAN Ketua Tim Wakil Ketua Tim Wakil Ketua Tim Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
BAB II PELAKSANAAN KUNJUNGAN SPESIFIK DAN HASIL YANG DIPEROLEH 2.1. Pertemuan tim kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI dengan SKK Migas, Exxon Mobil Cepu Ltd, Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, DPRD Kabupaten Bojonegoro. Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain sebagai berikut: I Gde Pradyana (SKK Migas), MCL: Erwin Maryoto (Vice President Public and Government Affairs), Daniel L Wieczynski (Senior vice prresident and General Manager EMCL), Agus Supriyanto, Dedy K., Dadang Aris S., (ESDM Kabupaten Bojonegoro), Mitro (DPRD Kabupaten Bojonegoro). Dalam pertemuan tersebut diperoleh informasi antara lain sebagai berikut: o Status proyek banyu Urip: - Kemajuan secara keseluruhan sudah mencapai 96%, - Pengeboran yang sangat maju, akan ada 48 sumur. Saat ini akan masih dilakukan pengoberwn terhadap 8 sumur lagi. Performance yang sangat maju adalah rig drilling dalam pengeboran ini - Untuk wellpad B dan wellpad C sudah selesai, pengeboran sudah dilakukan 8 sumur di wellpad A. Jalur pipa darat dan lepas pantau sudah terpasang sepanjang 95 km. - Kargo pertama dimuat dari FSO pada tanggal 12 April 2015 - Fasilitas pengolahan sentral 94%, - Infratsruktur sudah hampir selesai, water basin sedang diisi. - Kapsitas sumur yang kuat memungkinkan produksi puncak full field pada 205 kBD o Flare Gas yang melebihi ambang batas yang diperbolehkan sebagaimana diatur di dalm UU No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diperkirakan pada bulan Juni mencapai 35 MMscfd, dan puncaknya pada bulan agustus 2015 akan mencapai 50 MMscfd. o Terkait dengan flare gas, pihak EMCL sudah melakukan diskusi dan mendapatkan persetujuan dengan Dirjen Migas akan dilakukan Flare Gas hingga Desember 2015, serta dilakukan amdal lingkungan hingga Desember 2015 lebih 5 MMSCFD.
o
SKK Migas menyatakan bahwa Sampai sekarang belum ada persetujuan dari KemenLH yang terkait dengan 50 MMscfd, perijinan yang sudah ada hanya sampai 23 MMscfd.
Gambar 1. Perkembangan lifting dan flare gas o
Untuk penyelesain terkait dengan Tanah Kas Desa (TKD), telah dilakukan rapat upaya penyelesaian terkait tukar guling tanah kas Desa Gayam bertempat di ruang Bathik Madrim Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 2 Desember 2014. Terdapat surat dari Kepala Desa Gayam, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, No: 140/501/35.22.28.2001/2015 Tahun 2015 tentang penyelesaian Tukar Guling Tanah Kas Desa Gayam. Beberapa hasil rapat tersebut antara lain sebagai berikut: 1. Biaya pengadaan tanah pengganti TKD Gayam sudah dianggarkan oleh SKK Migas, 2. Untuk alternatif tanah pengganti TKD Gayam disepakati sebagaimana hasil rapat antara Pemenerintah Desa Gayam dengan MCL pada tanggal 25 September 2012, yang terdiri dari empat alternatif. Sehingga Pemerintah Desa Gayam tidak perlu mengajukan surat tertulis kepada SKK Migas terkait dengan pengajuan tanah pengganti, 3. Kriteria calon tanah pengganti sesuai dengan hasil musdes tanggal 30 Agustus 2013, 4. EMCL, Pemerintah Desa Gayam, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan SKK Migas bersama-
o
o
sama melakukan sosialisasi kepada masyarakat pemilik lahan yang akan digunakan pengganti TKD, 5. Keputusan rapat ini, segera ditindaklanjuti oleh SKK Migas dan EMCL. Berkaitan dengan pengusaha lokal, ada 50 perusahaan yang ada bukan berasal dari Bojonegoro. Meminta agar pengusaha yang sebagai pemenang tender melakukan kerjasama dengan pengusaha lokal. Terkait dengan pemberdayaan 16.000 tenaga kerja, saat ini berkurang menjadi 6000 nanti 1500 orang. Ada pabrik jong biru, agar tenaga kerja berjumlah 7000 bisa ditampung di pabrik pupuk tersebut. Perlu adanya kejelasan dalam implementasi Permen ESDM RI no. 31 Tahun 2013 tentang ketentuan dan tata cara penggunaan tenaga kerja asing dan pengembangan tenaga kerja Indonesia pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
2.2. Kunjungan Lapangan tim kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI dengan SKK Migas, Exxon Mobil Cepu Ltd, Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Gambar 2. Peta Lokasi proyek Banyu Urip, Bojonegoro
Gambar 3. Central Processing Facilities (CPF) di Banyu Urip, Bojonegoro
Gambar 4. Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI ke EPC 1- Central Field Facilities di Banyu Urip, Bojonegoro 2.3. Pertemuan tim kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI dengan Bupati Gresik dan DPRD Kabupaten Gresik di kantor Bupati Gresik. - Bupati Gresik belum mengetahui secara detil terkait dengan adanya rencana PT. Freeport Indonesia melakukan pembangunan smelter di wilayah Gresik, karena ihak PT. Freeport Indonesia belum melakukan pertemuan dengan pihak Pemda Gresik.
2.4. Pertemuan tim kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI dengan PT. Freeport Indonesia, PT. Smelting Gresik, PT. Petrokimia Gresik, Bupati Gresik dan DPRD Kabupaten Gresik. - Komposisi saham yang dimiliki oleh PT. Smelting Gresik yaitu: Mitsubishi Materials Corporation = 60.5%, PT. Freeport Indonesia = 25%, Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. = 9.5%, dan JX Nippon Mining and Metals Corporation = 5.0%. - Sumber konsentrat yang diolah di PT. Smelting Gresik berasal dari PT. Freeport Inodnesia (Grasberg), dan PT. Newmont Nusa Tenggara (Batu Hijau). Hasil pengolahan yang berupa katoda tembaga dijual di dalam negeri dan negara-negara Asia. - Kemampuan kapasitas produksi awalnya adalah sebesar 200.000 ton/tahun, saat ini mengalami peningkatan setelah pengembangan tahap 3 selesai menajdi sebesar 300.000 ton/tahun. - Terkait dengan masa depan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, diperlukan juga untuk membangun fasilitas pemurnian (smelter) untuk tembaga, emas, dan perak. Dengan melanjutkan ekspansi pembangunan di Gresik. - Terkait dengan rencana pembangunan smelter PT. Freeport Indonesia yang berlokasi di daerah PT. Petrokimia Gresik, diharapkan terjadi komunikasi lebih lanjut dengan Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik terkait dengan perubahan tata guna lahan untuk peruntukan pembangunan smelter. Bahan baku proses Material
Satuan
Konsentrat Tembaga Pasir Silika Batu Gamping Batu Bara Utilitas Tenaga Listrik Gas Alam Oksigen Air Proses Laut Pendingin kontak
(ton/tahun) (ton/tahun) (ton/tahun) (ton/tahun) Satuan
(MWH/tahun) (kNm3/tahun) (kNm3/tahun) (m3/jam) tak (m3/jam)
Desain 656.000 98.000 20.000 23.000 Desain 260.800 9.300 140.000 175 12.000
sekarang 1.000.000 150.000 20.000 21.000 sekarang 310.000 18.000 210.000 175 13.000
2.5.Pertemuan tim kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI dengan PT. Freeport Indonesia, PT. Smelting Gresik, PT. Petrokimia Gresik, Bupati Gresik dan DPRD Kabupaten Gresik ke Lokasi akan dibangunnya Smelter Gresik.
Gambar 5. Lokasi PT. Smelting Gresik
Gambar 6. Tata letak PT. Smelting Gresik
Gambar 7. Lokasi Rencana Pembangunan Smelter yang baru
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 3.1. KESIMPULAN 1. Tim kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI meminta kepada SKK Migas dan Exxon Mobil Cepu Ltd. Untuk memberikan jawaban tertulis terhadap semua pertanyaan dari anggota tim kunjungan spesifik. 2. Tim kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI akan memikirkan tentang masa depan sektor hilir minerba, yang memerlukan pengolahan dan pemurnian mineral bukan hanya smelter yang mengolah tembaga, sedangkan emas dan mineral lainnya tidak dilakukan pengolahan. 3. Tim kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI meminta kepada SKK Migas terkait dengan surat dari Dirjen Migas kementerian ESDM RI tentang pemberian ijin flare gas sebesar 23 MMscfd dan AMDAL terkait dengan Flare Gas yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan dan Kehutanan RI. 3.2. REKOMENDASI 1. Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI merekomendasikan untuk mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Rapat Dengan Pendapat dengan Dirjen Migas dan SKK Migas dengan topik Pemanfaatan Flare Gas di Exxon Mobil Cepu Ltd. 2. Tim kunjungan spesifik Komisi VII DPR RI merekomendasikan untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Minerba dengan topik roadmap pembangunan pengolahan dan pemurnian minerba oleh PT. Freeport Indonesia di Gresik-Jawa Timur
BAB IV PENUTUP Demikian Laporan Kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Provinsi Jawa Timur yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 - 18 April 2015, dengan harapan dapat memberi masukan dan pertimbangan bagi Komisi VII DPR RI untuk melaksanakan tugas dan fungsinya Gresik, April 2015 Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Ketua Tim,
Ir. H. Satya W. Yudha, MSc.
