DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KOMISI I DPR RI
Tahun Sidang Masa Persidangan
: 2015-2016 : III
Jenis Rapat Hari, Tanggal Pukul Sifat Rapat Pimpinan Rapat Sekretaris Rapat Tempat
: : : : : : :
Acara
:
Anggota yang Hadir
: PIMPINAN : 1. Dr. Abdul Kharis Almasyhari, SE., M.Si (F-PKS) 2. Dr. TB. Hasanuddin, SE., MM. (F-PDIP) 3. Meutya Viada Hafid (F-PG) 4. Asril Hamzah Tanjung, S.IP. (F-GERINDRA) 5. H.A. Hanafi Rais, S.IP, MPP. (F-PAN)
Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkominfo RI Rabu, 8 Juni 2016 15.00 WIB – WIB Terbuka Meutya Viada Hafid Suprihartini, S.IP., Kabagset. Komisi I DPR RI Ruang Rapat Komisi I DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270 1. Perkembangan penyelenggaraan program Pemerintah pendukung program usulan Presiden, mencakup aspek telekomunikasi internet dan digitalisasi penyiaran; 2. Pekembangan program dan pengelolaan dana USO; 3. Tindak lanjut penyelesian program PLIK/MPLIK 2010-2014; 4. Perkembangan proses perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) 10 stasiun televisi swasta (tindak lanjut kesimpulan Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo tanggal 18 April 2016); 5. Perkembangan perumusan RUU di bidang Kominfo (RUU Usul Pemerintah dalam Prolegnas 2015-2019); 6. Isu-isu di bidang Kominfo lainnya.
ANGGOTA : FRAKSI PDI-P 6. Ir. Rudianto Tjen 7. Drs. Effendi MS. Simbolon, MIPol 8. Tuti N. Roosdiono 9. Charles Honoris 10. Dr. Dr. EVITA NURSANTY, M.SC. 11. Bambang Wuryanto 12. Marinus Gea, SE., M.Si. 13. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., M.Comm & Mediast. FRAKSI PARTAI GOLKAR 14. Dr. Fayakhun Andriadi 15. Tantowi Yahya 16. Bobby Adhityo Rizaldi, SE., MBA., CFE. 17. Dave Akbarsyah Fikarno, ME. 18. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa 19. Venny Devianti, S.Sos 20. H. Zainudin Amali, SE 21. H. Andi Rio Idris Padjalangi, SH., M.Kn FRAKSI PARTAI GERINDRA 22. H. Ahmad Muzani 23. Martin Mutabarat 24. Rachel Maryam Sayidina 25. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Sc. 26. Elnino M. Husein Mohi, ST., M.Si. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT 27. Dr. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA. 28. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. 29. Mayjen TNI (Purn) Salim Mengga 30. H. Darizal Basir 31. Dr. Ir. Djoko Udjianto, MM. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL 32. Zulkifli Hasan, SE., MM. 33. Ir. Alimin Abdullah 34. Budi Youyastri 35. H. M. Syafruddin, ST., MM. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 36. Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si. 37. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si. 38. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P. 39. Arvin Hakim Thoha FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 40. Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA 41. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., MA
42. Dr. Sukamta FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 43. H. Moh. Arwani Thomafi 44. Dr. H.A. Dimyati Natakusumah, SH., MH., M.Si. 45. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc. 46. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., MS. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 47. Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA. 48. Prananda Surya Paloh 49. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra 50. Victor Bungtilu Laiskodat FRAKSI PARTAI HANURA 51. M. Arief Suditomo, SH., MA. Anggota yang Izin Undangan
: 5 orang :
Jalannya rapat : KETUA RAPAT (MEUTYA VIADA HAVID): Kita lanjutkan sesi kedua hari ini. Rapat kerja Komisi I dengan menteri komunikasi dan informasi membahas masalah-masalah lainnya. Yang tadi belum sempat kita bahas disesi pertama. Kita lanjutkan rapat ini dengan sifat yang sama yaitu terbuka. (RAPAT DIBUKA PUKUL 15.00 WIB) Bapak dan Ibu sekalian, Pak menteri yang kami hormati dan seluruh jajaran menteri komunikasi dan informasi, Ada beberapa poin yang tadi cukup ramai dibahas oleh yang terhormat Anggota Komisi I. Diantaranya PLIK/MPLIK dan juga mungkin ini belum dibahas semua. Ada beberapa yang menyampaikan kinerja maupun tayangan televisi swasta, sehingga kami juga merasa perlu untuk mengetahui perkembangan terkait proses perpanjangan IPP 10 stasiun televisi swasta dan lain-lainnya. Mungkin bisa menyusul Pak menteri kalau memang ada perkembangan dan topik-topik baru yang disampaikan oleh Anggota-anggota Komisi I yang terhormat. Saya persilakan untuk paparannya. MENKOMINFO RI : Ibu Bapak sekalian, Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh
Kita mulai sesi yang kedua dari RDP hari ini yang berkaitan dengan hal-hal yang umum. Bisa minta tolong? KETUA RAPAT : Sambil menunggu mungkin saya minta dari teman-teman apakah kita lakukan satu jam setengah sampai 4.30, apa kita sepakati demikian? Selambat-lambatnya jam 4.30 atau jam 4 ya, komitmen bersama dulu ya? saya ketok. (RAPAT : SETUJU) Silakan Pak menteri. MENKOMINFO RI : Terima kasih Tanpa walaupun diwaktu cepat tapi mudah-mudahan tidak mengurangi substansi. Pertama perkembangan dengan program Pemerintah yang berkaitan dengan aspek telekomunikasi, internet dan digitalisasi penyiaran. Mungkin ini secara selintas saja Ibu dan Bapak sekalian. Kalau di Kominfo kan ada tiga sebetulnya. Ada yang berakitan dengan telekomunikasi, ada yang berkaitan dengan internet, ada yang berkaitan dengan penyiaran. Tiga, ditambah satu lagi kaitannya dengan komunikasi eks departeman penyiaran yang lama, yang dibawah Ibu Niken. Jadi kalau kita bicara Kominfo itu ada empat blok kurang lebih. Nah kalau bicara dengan telekomunikasi intinya adalah broadband. Bagaimana awal-awal tahun 2015 kami presentasikan kepada yang terhormat Ibu dan Bapak di Komisi I, Kominfo itu fokusnya adalah telekomunikasi kepada broadband. Salah satunya adalah representasinya adalah implementasi dari 4G yang sekarang itu teknologi 4G itu tahun 2015, upayanya itu dilakukan refarming semua operator, 4 operator sebetulnya dan sekarang kita bisa menikmati 4G khususnya di Jakarta ini dan sudah 100 kabupaten Pak. Operator implementasi 4G dari 500 kabupaten dan kota madya yang ada di Indonesia. Jadi praktis sudah dilakukan. Itu tahun 2015 bulan November. Kemudian, karena operator ini mau atau masih membutuhkan tambahan frekuensi. Kami menyiapkan untuk disemester kedua ini, mengeluarkan frekuensi tambahan di band 2,1 dan 2,3 bagi operator. Nah ini rancangan, regulasinya sedang disiapkan dan dipastikan disemester dua ini dikeluarkan. Karena kita harus melakukan seleksi siapa saja yang akan melakukan tambahan dari frekuensi ini. Total frekuensi available saat ini yang akan direncanakan adalah dua kali lima megahertz. Ada 10 megahertz di band 2,1. Kemudian ada 30 megahertz di band 2,3 megahertz. Bahwa nanti akan di, kalau yang 2,1 rencananya adalah dibagi dua, 5 megahertz, 5 megahertz. Total semuanya 10 megahertz. Sedangkan yang 30 megahertz 2,3 kemungkinan besar dibagi dua 15 megahertz, 15 megahertz. Ini akan kami lakukan di semester dua ini. Kemudian yang berkaitan dengan internet. Yang berkaitan dengan internet yang menjadi isu tadi malam juga ramai. Karena ICMI meminta Pemerintah untuk melakukan pemblokiran google dan youtube. Sebetulnya yang kami lakukan adalah manajemen dari konten-konten negatif. Konten-konten negatif ini kami coba lakukan penafisan dan penafisan ini yang coba kami lakukan sebagai supaya dihilir.
Bagaimana melakukan filtering, bagaimana melakukan pemblokiran atas pelaporanpelaporan masyarakat. Maupun upaya yang selalu dilakukan oleh Kominfo. Ada mesin di Kominfo dan kita meminta satu lagi dari yayasan Nawala dan punya mesin itu yang bekerja tujuh hari seminggu, 24 jam sehari. Dia mencari situs-situs yang negatif, khususnya yang porno. Karena yang konten porno biasanya lebih mudah dikenali. Kenapa? Karena didunia sana pornografi itu belum tentu yang diperbolehkan. Karena menjadi industri sendiri dan dipromosikan. Yang kita katakan tabu tidak boleh malah kalau disana dipromosikan. Kalau diinternet malah jadi gampang ketangkap lah. Tapi bukan jadi 100% tertangkap. Malah diblok 10 muncul 20, diblok 20 muncul 50, diblok 50 malah muncul 200. Sekarang kan namanya komersil disana jadi terus terusan, kami pun tidak akan berhenti. Nah ada kaitan dengan pornografi itu sudah sekitar 760 ribu dari sekitar 770 ribu situs. Ini situs ya bukan media sosial yang di blok gitu. Kemudian yang berkaitan dengan SARA, ada penipuan, ada perjudian, ada radikalisme, narkoba dan lain sebagainya. Ini catatan kami saat ini. Ada juga yang dilakukan normalisasi. Ada juga yang diblok, tapi karena lapor mengadu, karena sebenarnya kita ini tidak terkait, bisa saja salah atau apa, akhirnya dinegosiasi diaktif kan kembali. Itu ada 257 dinormalisasi dari 770 ribu. Kemudian itu yang sifatnya di hilir. Di hilir itu analoginya adalah bagaimana kita menyembuhkan orang sakit. Tentu akan lebih efektif kami berpikir bagaimana membuat orang sehat. Jadi kita coba naik ke hulu. Caranya adalah mulai tahun lalu dibuatkan program yang mulai tahun ini bagaimana membuat negatif list, ini adalah white list, yaitu situs-situs yang diakses oleh terutama oleh dunia pendidikan. Itu biasanya dapat dilihat dengan belakangnya dot edu dan lain sebagainya ada sampai saat ini, sampai satu tahun ini ada sekitar 153 ribu yang kami kumpulkan yang memang sebaiknya diakses oleh dunia pendidikan. Yang ini kami berikan kepada sekolah-sekolah yang non formal atau informal seperti pesantren. Yang hilir yang negatif yang hulu yang positif. Nah ini kami coba jalankan terus menerus, dan kami berharap yang positifnya akan lebih banyak dari yang negatifnya. Walaupun juga agak sulit gitu ya? karena kan yang negatif di kita itu, positif di tempat lain dan karena positif ditempat lain maka akan jalan terus. Nah itu yang kedua yang berkaitan dengan. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC) : Ijin Ibu Pimpinan. Kalau yang kaya-kaya gini direktorat mana ya di Kominfo ? MENKOMINFO RI : Aptika, Aptika. Oleh karenanya Ibu Evita tadi waktu kita bahas APBNP 2016. Kan salah satunya adalah relokasi penguatan dari fungsi yang ini di Aptika Ibu. Ya karena ini kalau boleh saya sedikit kembali keini adalah peningkatan efektifitas manajemen konten. Ini naik 120 miliar. Karena kita akan spent effort di daerahdaerah tersebut. Itu yang pertama dengan telekomunikasi. Dua kaitan dengan internet, sekarang kaitan dengan penyiaran. Penyiaran, slide. Ini kaitannya dengan penyiaran. Kita sedang dan akan membahas karena kan belum resmi dibahas mengenai revisi Undang-Undang penyiaran yang salah satunya akan mengakomodasi masalah digitalisasi. Tetapi sebagaimana kami rencanakan sebelumnya juga, kami akan merencanakan
melakukan uji coba teknis tidak boleh komersil dari aspek digitalisasi ini. Jadi kami berharap insya Allah besok akan ada kesepakatan antara TVRI. Kenapa TVRI ? karena TVRI tidak subjek kepada putusan pengadilan mengenai penyelenggaraan mulit flakser. Jadi bebas, bebas saja dan dengan para LPS yang posisinya jadi konten provider. Jadi televisi-televisi yang mendapatkan ijin digital ini. Dulu posisinya sebagai penyelenggara konten mereka akan mencoba uji coba teknis menggunakan infrastruktur multi flakser yang ada di TVRI. Jadi insya Allah ini sekalian saja, kalau misalkan berkenan Ibu dan Bapak besok bisa hadir sebetulnya. Acara di TVRI. Acara sebetulnya di Kominfo tapi yang hadir TVRI dari LPS-LPS digital yang dulu sudah mendapatkan ijin digital. Karena fokusnya kembali, ini adalah uji coba teknis. Sehingga tidak boleh tidak komersil. Tidak dikomersilkan dan ini tidak membayar BHP frekuensi karena ini statusnya adalah uji coba teknis. Sehingga betul-betul dari sisi teknologi kita mendapatkan semacam confiden tambahan pada saat kita membahas revisi Undang-Undang penyiaran. Kurang lebih tidak lagi berbicara wacana atau apa secara teknis. Tapi sudah bisa kita ambil pengalaman secara teknis beberapa yang menjadi rujuan pada saat kita melakukan revisi UndangUndang penyiaran. Jadi rencananya hari, besok, besok ya Pak ya? besok Kominfo akan ada penyaksian tanda tangan. Peraturan menteri nya sudah kami keluarkan bulan April. Tapi ini keputusan menteri nya, karena para pihak harus sepakat dulu Ibu, tidak bisa hanya satu. Jadi artinya yang mempunyai multi flakser, LPS digitalnya. Jadi kesepkatannya itu besok. Kemudian ini satu ada keinginan supaya kami insert disini adalah TVRI itu ingin ulang tahun Agustus. Ada keinginan supaya mendeclair bahwa mereka merupakan televisi yang digital. Nah kita masukan dulu saja disini Pak dan karena kan televisi saat ini sudah punya berapa lokasi multi flaksernya yang digital. Yang diimplemen mungkin sudah sekitar berapa sih Pak? 30 lebih yang sudah diinstors. Nah ini jadi uji coba siaran secara teknis ini berlangsung berdasarkan Peraturan menteri itu paling lama satu tahun. Jadi kami berharap uji coba satu tahun agar kami bisa confidence dan revisi Undang-Undang penyiaran itu mudah-mudah bisa selesai dalam satu tahun. Jadi sebelum uji coba teknis ini berakhir, revisi UndangUndang penyiaran sudah selesai sehingga kita bisa selesai dan mempunyai kebijakan yang lebih jelas atas digitalisasi itu sendiri. Ini yang berkaitan dengan televisi. Jadi kami ulangi ada tiga yang berkaitan dengan telekomunikasi fokusnya kepada boarband yang ini 4G. Kemudian yang ini akan kami laporkan tersendiri transmisi. Kemudian internet fokusnya adalah kepada konten. Bagaimana kita manage konten agar lebih efektif. Kemudian yang penyiaran adalah yang berkaitan dengan digitalisasi. Kemudian ini yang USO. USO yang 2016. Ini karena memang apa namanya, program kami sederhanakan lagi. Yang lebih fokus adalah bagaimana kita membangun BTS yang khusus di daerah perbatasan. Targetnya akumulasi ini sampai dengan 2016-2020. Statusnya itu yang sudah survey itu 66, yang sudah terbangun itu kan karena mulainya di 2015 itu 5. Yang sudah masuk e-purchasing, karena kan kita kan pengadaannya lewat ekatalog itu ada 72, dan sitak-sitak itu adalah side acutition, itu lokasinya ada 60. Jadi dalam proses pembangunan itu dari 250 sampai 2015 yang sudah masuk proses pembangunan ada 203. Jadi saat ini 80% dari proses target itu prosesnya sudah berjalan. Silakan Ibu.
F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC) : Nah BTS, BTS ini Pak, ini hanya untuk telekomunikasi saja, apakah juga bisa dipakai untuk ini Pak, untuk TVRI, RRI ini Pak? MENKOMINFO RI : Kami pisahkan Ibu untuk untuk telekomunikasi.
penyiaran dan telekomunikasi. Ini USO hanya
F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC) : Ijin Ibu Pimpinan. Jadi ini begini, kita kemarin rapat dengan RRI dan TVRI. Ada statment dari TVRI yang mengatakan dia dapat tower itu lima atau enam dari dana USO, dari Kominfo. Nah dengarnya itu dana USO, makanya RRI meminta hal yang sama. Bisa tidak dia mendapatkan tower dari Kominfo. Karena kan yang satu bilang kan dapat, yang satu kok dia tidak bisa dapat. Mungkin bisa dijelaskan Pak menteri. MENKOMINFO RI : Sebentar, oh oke. Ini Ibu, Ibu Evita. Di kolom yang paling bawah dari BTS. BTS internet sama infrastruktur penyiaran, ada 26. Bukan lima yang kami siapkan. Dan memang perbatasan itu bukan hanya telekomunikasi rencananya. Itu radio dan televisi dan dari dulu itu dari Ibu Niken masih Dirut RRI, saya memang sudah berikan kesempatan merancang bagaimana RRI itu hadir di perbatasan. Tapi tidak tahu sampai sekarang lagi progressnya. Kemudian yang akses internet itu ini ada 1600 titik untuk sampai 2016, sampai dengan 2016. Statusnya adalah yang sudah tebangun di 2016 adalah 688, di 2016 sampai saat ini 990. Verifikasi lokasi 822, jadi kalau misalkan lokasi yang sudah diverifikasi ini bisa diimplementasi semua artinya 688 tambah 90 tambah 822, jadi insya Allah ini akan bisa tercapai di 2016. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC) : Ini kan yang kita tidak jelas ini Pak menteri. Akses internet ini dimana saja ya kan? kemudian program-program apa saja yang nyantel di akses internet. Kenapa saya pertanyakan Pak menteri, karena ketika kita kunjungan ke daerah kemarin untuk PLIK/MPLIK, ini juga kan langsung mereka juga Pemda melapor ke kita. Sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kita. Itu program-program dari kementerian lain, yang UKM, tapi pakai akses internet. Pendidikan, kesehatan, nah saya dapat informasi bahwa sebenarnya itu anggaran, anggaran Kominfo tetapi programprogram kementerian. Itu benar tidak Pak menteri? Atau mereka punya anggaran sendiri? MENKOMINFO RI : Ini program nya dan dananya dari Kominfo bu?
F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC) : Oke, program dan dana. Karena di daerah ini kan nangkapnya begini Pak. Karena yang kita tahu anggaran untuk kepentingan publik yang kaitannya dengan internet dan apa itu kan kaitannya dengan USO. Kita pakai UKM dan segala macam. Tapi di daerah itu kan mereka pisahkan. Program Kominfo PLIK/MPLIK, ada program dari menteri pendidikan laporannya. Program dari menteri kesehatan, pertanian sekarang yang pangan. Kemudian UKM, yang setahu saja ketika Bapak memaparkan sebelum tahun lalu, itu yang program-program USO itu ada disitu. UKM, ini ini kan ada ya ini Pak ya? nah yang saya inikan ada kerancuan itu kan sebenarnya program Kominfo, anggaran, anggaran Kominfo yang memang untuk kepentingan kementerian lain ya kan Pak? F-PAN (BUDI YOUYASTRI) : Pimpinan, sekalian untuk memperkuat Pimpinan. KETUA RAPAT : Iya oke. Itu berarti pertanyaan tentang USO nanti kita full disini ya? jadi nanti apa kita buka maka tidak usah bahas USO lagi ya? F-PAN (BUDI YOUYASTRI) : Pertanyaannya adalah waktu kita kunker ke Sumatera Selatan itu kan ada program di desa untuk sekolah. Nah pertanyaannya adalah usulannya harus dari diknas tapi program kok Kominfo. Sudah ada berapa MoU Kominfo dengan kementerian yang lain, terus bentuk kerjasamanya MoU dengan kementerian yang lain apa saja? dan pemdanya mana saja. Yang kedua pertanyaannya adalah kalau ada dapil kita yang mau mengusulkan untuk program sejenis dan ada sekolah yang butuh bagaimana prosesnya. Terima kasih Pimpinan. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC) : Itu pertanyaan saya Pak. Karena begini, Kita kan Komisi I kan hanya tahunya program Kominfo ini. Nah mereka katakan yang saya lebih bingung lagi, bahwa mobil MPLIK yang kemarin ini, itu ada yang dialokasikan untuk UKM, ada yang dialokasikan untuk pertanian. Nah sementara kan waktu kita bicara awam, MPLIK itu kan untuk anak-anak sekolah, di sekolah-sekolah SD mobil itu jalan keliling kan? nah setahu saya ada program lain sebenarnya yang untuk UKM itu. Kenapa mobil nya itu-itu saja. Sementara anggaran nya kan ada untuk USO untuk program UKM. Itu ada anggaran sendiri. USO anggaran, tetapi kenapa mobil MPLIK ini yang ditariktarik kesana dan kesini itu maksud saya di daerah. KETUA RAPAT : Baik, ini kekhawatirannya Pak menteri bahwa ada dobel anggaran mungkin threepel di kementerian. Mohon dijelaskan.
MENKOMINFO RI : Ibu ini memang ada beberapa, mohon pemikiran kita ini lupakan MPLIK. Karena MPLIK itu sudah tidak ada lagi Ibu. Pemerintah tidak lagi manage yang namanya MPLIK, tidak ada lagi punya program yang namanya MPLIK karena kan sudah diterminasi sejak tahun lalu sudah diterminasi. Sehingga jadi tadi saya sampaikan jadi kasus kan? tapi nanti akan saya sampaikan khusus berapa nanti yang sudah saya harus terbebani dan tidak yang dibebani. Tapi tidak ada lagi yang namanya MPLIK. Karena kita merubah USO itu pendekatannya pertama harus ekosistem. Ekosistem itu harus tidak hanya alat satu diberikan begitu saja. Kedua harus bottom up, tidak lagi dari atas mohon maaf, dikirim dibagi-bagi kemana-mana harus ada memang dari bawah dari demandnya. Tiga USO itu dibatasi kami daerah nya ini sekali lagi mas Budi, itu ada 122 kabupaten saat ini Pak. Itu berdasarkan perpres saya lupa tahun berapa, nomor 18 tahun 2015. Daerah-daerah yang memang harus disupport itu ada perpresnya ada 122 kabupaten dan kebanyakan ada di luar Jawa gitu. Di Jawa itu ada seingat saya ada di Madura, kemudian Jawa Barat, maaf di Banten malah tidak ada, di Lebak itu bisa di ini mas Budi daftar receiving nya ada yang dimasukkan dalam usulan itu daerah. Karena kami ingin juga bahwa USO itu diperuntukan kepada daerah-daerah yang boleh dikatakan tertinggal, terluar, terpencil atau apapun gitu. Sehingga kalau yang diluar itu kami patokannya adalah acuannya adalah perpers atau apa saya lupa. Oh kepres. Kepres tahun 2015. Jadi lokasinya adalah yang demikian. Kemudian yang akses internet minta tolong nanti kerjasama juga saya hanya tidak hapal sama kementerian mana saja kerjasama. Yang pasti yang kerjasama kordinasi dilakukan adalah pada saat penempatan ataupun pengalokasian ke daerah mana kami kordinasi dengan kementerian dalam negeri. Karena kementerian dalam negeri yang paling tahu daerah-daerah yang 3T tersebut kemudian juga dengan kementerian pedesaan, nah ini ada. Dengan kementerian kemendikbud, pariwisata, tenaga kerja, kesehatan. Kemudian dengan Pemda di wilayah T3 dan mekanisme usulannya dari kementerian dan lembaga atau menteri, Sekjen, Dirjen dari Pemda dari bupati. Tapi saya sampaikan itu kan patokan umumnya. Jadi sebetulnya selama itu dari kabupaten atau wilayah yang masuk 122 tersebut, kami sih prinsipnya memang itu resikonya gitu loh. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC) : Kenapa saya tanya Pak? Sebenarnya mengenai sebenarnya program internet desa. Bapak kan ada program internet desa kan? Nah itu di Kalilmantan Barat saja, ada kementerian lain yang mempunyai hal yang sama Pak. Ada kementerian desa tertinggal, kementerian pendidikan dan kebudayaan, begitu loh. Nah ini yang saya jadi binggung, kok kaya tumpang tindih. Sebenarnya ini bagaimana sih mekanismenya. Begitu loh Pak? MENKOMINFO RI : Kita internet desa belum punya Ibu. Kami istilahnya yang namanya desa broadband terpadu.
sedang merancang sekarang,
F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC) : Oh iya desa broadband ya? MENKOMINFO RI : Iya desa broadband. Itu belum ada yang diimplementasi. Karena kami baru dalam tahap mencari bentuk. Karena kan kembali kita harus ekosistem. Ekosistem iut tidak bisa memberikan alat, harus ada pendapampingan. Nah ini sedang dirancang termasuk dilombakan bentuk atau aplikasinya. Karena untuk daerah pertanian tentunya akan berbeda kebutuhannya dibandingkan dengan daerah pesisir atau daerah nelayan. Ini belum ada. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC) : Iya saya mengerti Pak, ini broadband kalau di USO Bapak. Kominfo belum. Tapi departemen lain itu sudah ada. Ketika kami ke Kalimantan Barat itu sudah ada mereka yang namanya dari desa tertinggal, kementerian pendidikan dan kebudayaan, gitu. Kemudian itu sudah ada yang namanya hal-hal yang program internet. Internet desa ini Pak. Maksud saya bagaimana caranya itu supaya mensinergikan. Ini saya lihat sekarang departemen itu masing-masing. Jadi apapun itu Pak, departemen ini, departemen ini. Hasil pembicaraan kami dengan Pemda itu tidak hanya Kominfo saja Pak. Bahwa buruknya komunikasi Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah itu terjadi juga komplain mereka itu dengan pendidikan, pangan, pertanian, programprogram UKM dari kementerian lain, itu juga mereka keluhkan. Buruk komunikasinya Pak. tidak hanya kita kan merasa selama ini komunikasi yang buruk program PLIK/MPLIK segala macam itu. Tidak tahunya ketika wakil gubernur dan Kominfo dari kabupaten-kabupaten itu memaparkan, buruknya komunikasi itu terjadi juga program pendidikan yang ada disana, menteri pertanian yang ada di daerah, itu buruk juga komunikasinya. Nah ini yang saya inikan ke Bapak bagaimana dilintas departemen itu tolonglah dipererat komunikasi dengan Pemda tersebut Pak. Terima kasih MENKOMINFO RI : Saya catat, jadi sebelum diimplemen kami akan road show ke kementeriankementerian dulu lah, biar tidak duplikasi. KETUA RAPAT : Tapi belum pernah dengar Kementerian lain punya program internet juga? MENKOMINFO RI : Kami selama ini berkomunikasi terutama dengan kementerian dalam negeri, karena yang paling tahu daerah yang mana itu kementerian dalam negeri. Apalagi perbatasan. Perbatasan itu namanya badan penanganan wilayah perbatasan, itu ada dibawah kementerian dalam negeri, itu satu.
Kedua adalah dengan kementerian desa. Karena sasarannya pasti adalah desa. Nah sampai saat ini kami sendiri belum pernah mendengar namanya duplikasi. Namun akan kami cek lagi sebelum dipastikan. Yang tadi saya sampaikan dengan kementerian pendidikan kebudaayaan, pariwisata dan kesehatan. Kami fokus kepada akses nya Ibu. Sedangkan aplikasinya tentu dengan yang bersangkutan Ibu. Tapi kami catat agar tidak ada kembali masalah duplikasi. KETUA RAPAT : Silakan dilanjut. MENKOMINFO RI : Terima kasih Ibu. Nah ini kembali kebetulan kepada telekomunikasi kembali kami update palapa ring saja. Palapa ring kan kita ada paket barat, paket tengah dan paket timur Pak. Paket barat dan paket tengah ini sudah ditandatangan kontraknya bulan Februari. Saat ini mereka sedang survey dan proses financial closing. Jadi kalau financial closing selesai diharapkan kuartal keempat akan membangun. Nah kalau barat karena sedikit 5, dan tengah 17 diharapkan tahun 2018 semester pertama sudah selesai. Nah yang itu timur. Timur itu tahun lalu dibatalkan karena kita belum tahu khususnya bagaimana membangun Papua. Bagaimana kita akan membangun viber optik di Papua memang jalan saja akhirnya kan pada akhir tahun lalu . Pemerintah menetapkan membangun jalan menghubungkan semua kabupaten di Papua. Jadi itu leadernya Pak Basuki menteri PU, jadi begitu ada informasi itu kami langsung nebeng ke menteri PU. Kami sudah tanda tangan MOU. Jadi menteri PU membangun jalan, kami disampingnya membangun dafting untuk membangun viber optik. Nah ini kembali bergantung kepada, khusus Papua bergantung kepada kepastian pembangunan dan kecepatan pembangunan dari PU. Jadi kalau PU lebih cepat kami akan lebih cepat. Tapi kalau PU lebih lama, kami juga akan lebih lama. Kalau ada perubahan strategi bagaimana menangani Papua maka mungkin akan berubah lagi. Selain Papua kalau Maluku sih tidak jadi masalah, karena Maluku bagaimana itu hampir semuanya adalah menggunakan kabel laut. Papua saja yang didarat. Nah ini statusnya jadi diulang Ibu, apa ya hari Minggu lalu kalau tidak salah, kami sudah menerima proposal tender sedang di evaluasi apakah bisa prosit atau tidak. Ini target operasinya tetap disemester kedua tahun 2018. Sehingga diharapkan 2019 semua sudah bisa beroperasi. Jadi itu semua yang berkaitan dengan komunikasi yang besar-besar saja yang strategis internet. Kemudian penyiaran. Nah ini khusus kita berbicara mengenai program PLIK/MPLIK tahun 2010 sampai dengan 2011. Jadi ini slidenya beda, maaf saya harus konfirmasi karena saya mendapatkan slide yang oh sudah diperbarui, oke. Nah ini total pakai PLIK/MPLIK tahun 20102014. Ini kan kita putuskan tidak diteruskan. Karenakan Komisi I dan kementerian Keuangan menyatakan diflek dan 2015 Kominfo declar kepada semua pemasok atau mitra PLIK/MPLIK menyatakan sudah tidak diteruskan. Semuanya ada 31 paket ya. Kemudian karena tidak diteruskan maka menjadi kasus kan Ibu dan Bapak. Artinya mereka menyatakan kenapa tidak diteruskan. Saya sudah invest dan lain
sebagainya. Nah penyelesaiannya dengan pihak ketiga dengan melalui bani. Dari bani yang PLIK yang dari 11 yang dispute, berarti semuanya dispute Pak. Karena mereka merasa kok tidak dibayar, kok diberhentikan. Itu 6 sudah ada keputusan incrah dari bani. Kemudian yang masih sidang dari 11 paket itu ada 5, kemudian yang MPLIK itu ada 20 paket. Yang sudah incrah yang 13 dan kemudian yang masih proses sidang ada 6 dan satu lagi menggugat. Yang menang Pemerintah harus bayar semua Pak karena kan kontraknya diputus. KETUA RAPAT : Itu menang semua mereka? MENKOMINFO RI : Semua Pemerintah harus bayar Ibu, iya bukan menang kalah. Menetapkan jumlah pengganti. Karena mereka kan sudah bekerja. Mereka menganggap mereka sudah bekerja, sudah invest tapi kok belum dibayar. Karena sudah diberhentikan dan dikontraknya itu cara penyelesaiannya adalah salah satu dengan bani maka dibawalah ke bani. Bani kemudian menetapkan berapa penggantinya. Nah ini tadi sudah incrah. Kemudian dari incrah, nilai incrahnya. Ini ada 180 miliar ya? kemudian mpliknya ada. KETUA RAPAT : Itu dibayar dari mana Pak menteri? MENKOMINFO RI : Kenapa Ibu? KETUA RAPAT : Dibayarnya dari? MENKOMINFO RI : Dari uang kementerian Keuangan. KETUA RAPAT : Jadi bukan dari dana USO itu ya? MENKOMINFO RI : Dari dana USO yang di hold oleh kementerian Keuangan. Tapi yang terakhir juga saya baca keputusan dari kementerian Keuangan memang sudah inckraht dari BANI tetapi kementerian Keuangan minta direview dahulu oleh diverifikasi oleh BPKP. Nah ini kami juga sedang mengusahakan oleh BPKP. Karena kan kalau
inckraht dari pengadilan sepengatahuan kita yang awam Pak, kita itu leabel untuk mengeksekusi Pak. Tapi menteri Keuangan minta ya kita upayakan lah. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC) : Saya ini tidak clear lah ini Pak. Ini kan program 4 tahun USO ini. 5 tahun ya? kita sudah berjalan tiga tahun ya kan. Yang dua tahun belakang ini yang dihentikan. Berarti kan tiga tahun kebelakang itu sebenarnya istilahnya itu orang-orang itu sudah mendapatkan pengahasilan kan dari dana USO yang dibayarkan kepada mereka. Sementara itu kan yang dipending mereka yang tuntut ini kan yang didua tahun ini. Nah sedangkan dikontrak kita dengan mereka bahwa 48 bulan setelah proyek ini selesai itu kan diserahkan kepada Pemerintah. Mobil PLIK/MPLIK nya segala macam itu loh itu kan diinikan kepada Pemda waktu itu kan? MENKOMINFO RI : Kalau PLIK/MPLIK itu tidak Ibu, itu kan miliknya investor. Yang diserahkan itu adalah mix inter... jadi USO itu memang ada beberapa program. KETUA RAPAT : Jadi komputernya PLIK/MPLIK, mobilnya, apanya itu, tidak diserahkan. MENKOMINFO RI : Itu yang jadi kasus itu yang ditanya Pak Alimin di Kalimantan Barat. Karena Pemerintah dikontraknya itu hanya memberi service. KETUA RAPAT : Oke sebentar Pak menteri. Ini sekaligus teman-teman karena kita sangat banyak, ini yang tertinggal. Jadi saya rasa tidak ada sesi tanya jawab khusus. Silakan sesuai topik kalau ada yang mau bertanya langsung saja kita diatur. Silakan dilanjut, sudah terjawab Ibu Evita ya? MENKOMINFO RI : Tahun 2010 bukan berarti semua berbarengan Ibu. Karena program PLIK/MPLIK ini ada yang 2010 mulainya, ada yang 2011 dan ada yang 2012. Jadi tidak semuanya sudah 3 tahun. Ada yang tergantung. Ada juga yang baru satu tahun kan tiba-tiba 2015 dihentikan gitu. 2014 lah sampai 2014. Baik, berikutnya ini kami sampaikan mengenai status perpanjangan. KETUA RAPAT : Oke sebentar Pak menteri ini kita ganti topik. Jadi ini kita untuk PLIK/MPLIK ada pertanyaan lagi. Apakah sudah cukup? silakan Prof.
F-NASDEM (Prof. DR. BACHTIAR ALY, MA.) : Ini yang belum menggungat ini bagaimana? harus jelas ini. MENKOMINFO RI : Yang belum menggungat ini ada dua Prof. Di perjanjiannya. Itu bisa ke bani dan bisa musyawarah. Nah ini kita juga akan melihat mana yang menguntungkan bagi Pemerintah. Apakah ke bani ataukah musyawarah, begitu. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC) : Ini saya juga marah sama sekretariat. Karena informasi yang diberikan ke kita diparameter kerja daripada mitra itu, ada setelah 48 bulan alat-alat itu ke Pemda. Ada dan itu mereka suruh bongkar sekarang. Katanya data dari Kominfo itu ada. Makanya saya katakan, makanya waktu itu saya pertanyakan kenapa ini tidak diberikan, toh mereka itu kan dibayar. Berarti kan kalau mereka itu dibayar sebenarnya itu kan harus perjanjiannya dijalanin dong itu ke Pemda. Kenapa ditarikin dan kemudian dia lelang kan gitu. Kata kesekertariatan itu ada diparameter kerja itu ada. Setelah 48 bulan itu diberikan dihibahkan kepada Pemda. WAKIL KETUA (ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.IP) : Ibu Meutya, saya tambahkan Pak menteri ya? Kalau itu Badan Usaha Milik Negara seperti itu. Ditempat saya yang namanya tambang batubara Obilin kan sudah selesai. Itu banyak sekali sarana prasarana rumah dan lain-lain. Nah sama seperti Ibu Evita tadi itu langsung dialihkan ke Pemda. Didalam PLIK/MPLIK ini ada tidak barang-barang negara disana? Apa hanya semuanya sewa? Sehingga kita tidak punya. Kan Pak menteri juga tadi mengeluarkan uang DP kalau tidak salah pada saat permulaan. Berarti dengan barang-barang yang banyak inventaris sekarang itu, ada barang negara. Nah itu lah yang diserahkan ke Pemda. Biasanya memang itu Badan Usaha Milik Negara atau hal yang milik negara walaupun tidak lewat Badan Usaha Milik Negara. Mungkin kita perlu tahu sudah kah menkominfo ini mencek sampai disana materinya, barang-barang yang banyak itu. Ada tidak milik Badan Usaha Milik Negara atau milik negara. Kalau itu ada, memang otomatis sekian periode itu harus masuk menjadi dikuasi oleh Pemda setempat. Begitu Pak. Terima kasih KETUA RAPAT : Baik, silakan Pak menteri. MENKOMINFO RI : Ibu Pimpinan saya boleh usul tidak. Daripada saya berasumsi salah. Karena saya mendengar teman-teman yang dibelakang pun yang sama-sama Kominfo lebih lama dari saya di Kominfo berbeda. Ada yang mengatakan iya dan ada yang mengatakan tidak. Dari pada saya salah maka saya minta ijin untuk khusus saya
sampaikan melalui surat, kalau memang isi surat kontrak seperti apa? Saya tidak mau spekulasi Pak. KETUA RAPAT : Simpatik ya prof ya? baik. MENKOMINFO RI : Mohon maaf, karena memang saya kurang perhatian. Maklum lah ini bagian bebenah gitu. KETUA RAPAT : Baik, dan walaupun memang idealnya seperti yang disampaikan misalnya Pak Asril dan kawan-kawan lainnya. Tapi ini sudah menjadi kontraknya sudah ada. Tapi kita tetap mengacu kepada kontrak yang waktu itu telah terjadi. Kalau itu kita bisa beralih topiknya. Silakan. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC) : Tapi kan itu termasuk dikontrak, begitu. KETUA RAPAT : Ya itu kan tadi ada teman-teman yang bicara harusnya begini-begini, tapi kan kita tidak bicara harusnya. Ketika ini sudah menjadi ranah hukum, yang kita lihat adalah kontraknya seperti apa? Silakan Pak menteri. MENKOMINFO RI : Baik, kami berlanjut kepada proses ataupun progress upgrade perpanjangan dari IPP yang 10 LPS. Ini kami selalu menggunakan timeline yang ini sejak awal yang disepakati oleh Komisi I, Kominfo dan KPI bertiga. Jadi saat ini adalah dibulan Juni, Mei sudah lewat. Artinya dari sisi yang biru yang atas, yang ini Ibu dan Bapak, yang atas ini adalah kegiatan Kominfo dan ini adalah kegiatan KPI dan kami akan bersatu disini. Dari sisi Kominfo Al-hamdu lillah sampai saat ini sudah terjadwal yang berkaitan dengan evaluasi dari secara, karena kan Kominfo fokusnya kepada evaluasi adminitrasi dan teknis. Jadi dua-duanya sudah selesai dilakukan dan kami sudah menyiapkan semacam komitmen untuk 10 tahun kedepan yang akan dilakukan oleh LPS. Dan kami melakukannya bersama dengan KPI. Dari sisi administrasi teknis apa yang menjadi komitmen dan kemudian dari sisi konten apa yang harus jadi komitmen. Dan kami sudah sampaikan dan apa statusnya untuk administrasi dan teknis itu manajemennya sudah paraf hanya dirutnya belum. Karena jadwalnya disini bulan Juni. Penandatanganan penentuan penyelenggaraan 10 kedepan oleh lembaga penyiaran. Jadi kita masih ada waktu lah sebetulnya. Hanya parafnya kalau ini mau dilihat juga bisa paraf disini dari manajemennya.
Ini yang komitmen 10 tahun kedepan yang A sampai D itu dipersiapkan oleh Kominfo, kemudian E sampai H disiapkan oleh KPI. Artinya KPI bernegosiasi memanggil LPS untuk menyatakan eh anda kalau mau diperpanjang komit loh 10 tahun kedepan. Sedangkan A sampai D, itu Kominfo yang memanggil LPS dan menyatakan, eh kalau mau diperpanjang 10 tahun kedepan ini loh komitmenya yang harus dilakukan. Pertama pemenuhan sarana prasarana teknik kantor studio ... pada setiap anggota jaringan. Mengapa? Karena ini kan contoh ada yang satu grup Ibu-Ibu dan Bapak-bapak. Kalau satu grup itu kantornya boleh bareng atau tidak, kantornya join office. Tentu lebih efesien. Nah ini yang harus kita tata juga kedepan bagaimana dengan mereka. Karena kan tadinya satu grup itu mereka melakukan join merger atau akusisi disemua, desainnya tidak begitu. Desainnya tidak begitu, desainnya masing-masing punya kantor. Itu salah satu contoh. Padahal pemenuhan kepemilikan saham lokal 10% pada setiap anggota jaringan. Ini seharusnya dengan regulasi yang ada, bahwa minimal 10% itu dimiliki bukan regulasi bahkan legislasi ya? bahwa ada 10% itu harus dimiliki oleh anggota jaringan. Pemenuhan jangkauan layanan siaran daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju. Bagaimana rencananya 10 tahun kedepan. Penyesuaiaan ISF pada setiap anggota jaringan yang belum, yang sebelumnya berstatus stasiun relay dan telah mendapatkan IPP sebagai bagian dari jaringan. Jadi 10 tahun kedepan ini, ini sebagai salah satu contoh yang A sampai D pemenuhan sarana dan prasarana teknik pada setiap anggota jaringan. Ini ada saya tidak sebut LPS, tapi 15 Oktober 2017, itu sudah memenuhi yang A. Kemudian pemenuhan kepemilikan saham lokal minimal 10%, itu 15 Oktober 2018. Pemenuhan jangkauan layanan daerah ekonomi maju dengan daerah ekonomi kurang maju, itu 15 Oktober 2017. Penyesuaian ISR yang butir D itu 15 Oktober 2017. Sedangkan yang dibawah nya nanti di manage dinegosiasikan oleh KPI. Tetapi nanti penandatangannya kalau berdasarkan timeline yang ada harus sama-sama lagi. Karena kan ijin itu tidak dapat dilepaskan antara Kominfo dengan KPI. Jadi penandatangannya komitmennya harus bareng gitu, hanya konten nya dimanage oleh masing-masing, sesuai dengan. KETUA RAPAT : Di manage itu maksudnya digodok. MENKOMINFO RI : Dinegosiasikan. Jadi KPI Ibu di negosiasi untuk 10 tahun yang masalah ini. KETUA RAPAT : Jadi Pak menteri surat yang ditandatangani satu MENKOMINFO RI : Satu.
KETUA RAPAT : Dan ini, ini kan kita di Undang-Undang penyiaran itu belum final Pak tentang konten siaran lokal. Kalau Pak Budi maunya 50% ya Pak Budi ya, itu nya lebih banyak. Sehingga perlu dicantumkan nanti juga bagaimana ya? kalau ini sebelum Undang-Undang penyiaran ini tidak apa-apa. Tapi perlu dicantumkan disitu dan nanti tetap mengikuti adanya Undang-Undang yang berlaku. MENKOMINFO RI : Ya betul. Artinya ada kalimat pamungkas itu ini subject to the preveliing ini legislastion atau regulation. Karena sekarang kalau kami cantumkan 40% mas Budi, kami juga dasarnya apa? kalau 10% kan memang dasarnya ada yang dari sekarang. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC) : Dalam Peraturan ini, komitmen kedepan ini. Ini sudah memperkuat adanya TV jaringan tidak sih. MENKOMINFO RI : Ini TV jaringan. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC) : Ada ya. MENKOMINFO RI : Ini berlaku ijin ini untuk TV jaringan Ibu. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC) : Untuk TV jaringan kan? tapi Bapak mengatakan disini yang B itu pemenuhan kepemilikan saham lokal minimal 10% ya kan disini. Jadi sudah diinikan minimalnya. Sementara kita tahu bukan maksimal ini. Sementara kita tahu yang disitu dia, dia juga yang punya gitu loh. Ya sekarang kita sudah tidak usah tutup mata, di daerahdaerah mereka-mereka juga yang punya. Nah ini bagaimana ini memproteksi. Jadi ini maksudnya begini ini Pak. Saya tidak mau ini kan IPP tetap. Itu di daerah itu ada tiga ratusan tujuh puluh sekian ya kan Pak, didata yang Bapak berikan kemarin ini. Saya tidak mau ini mereka ini menjual ini semua. Menjelang ini perpanjang ini semua, dijual semua ini TV swasta ini dibeli semua yang ada di daerah ini. Menjelang perpanjangan ini nanti, menjelang setelah RUU ini nanti. Kan mau kita atur di RUU. Tapi kan dia bisa lakukan sekarang. RUU ini kan dua tahun lagi, misalnya kita implementasikan. Kita mau nya di perpanjang ini. Aspek-aspek yang kita inginkan industri kita kedepan itu kita masukkan kedepan. Kalau tidak RUU yang kita buat sekarang ini, baru berlaku itu yang 10 tahun kedepan lagi,yang tidak akan berlaku yang sekarang ini. Bagaimana caranya Pak yang poin-poin yang ada di
dalam RUU ini menjadi komitmen dari para industri ini. Sebelum Bapak beri perpanjangan kepada mereka, mereka musti tandatangan komitmen ini dulu. Jadi walaupun RUU kita ini belum berlaku, bisa menjadi Peraturan dari pada KPI atau Peraturan dari Pemerintah. Kepmen nya bisa masuk disitu. Permen atau kepmen atau KPI bisa bikin di PPP SPS nya walaupun RUU ini belum selesai dibahas, tapi hal-hal penting RUU yang sudah kita bahas ini, yang sudah kita setujui ini. Kalau tidak sekarang Pak, kita melarang kepemilikan asing kita disini ini. kan belum berlaku ini Undang-Undang ini, ya jual dia sekarang dulu ke asing sekarang ya kan. Toh berlakunya tidak bisa berlaku surut, berlakunya kedepan. Sama juga dengan misalnya TV lokal ini Pak 370 sekian IPP nya tetap, diberikan saja sama mereka semua. Padahal mereka sudah diatur di RUU kita mengenai TV berjaringan. Bagaimana yang kita atur sekarang ini, ini masuk dikomitmen, Kalau tidak percuma Pak, kalau tidak kita buat Peraturan di RUU ini, begini begana, begitu berlakunya perpanjangan 10 tahun kedepan. Berarti tidak berlaku. Nah caranya ini loh saya minta Pak menteri menginikan itu masuk dalam poin-poin komitmen yang harus ditandatangani oleh industri. KETUA RAPAT : Ya Pak menteri walaupun tadi sudah sedikit, tolong ditegaskan kembali supaya Ibu Evita lebih tenang. Bahwa nanti ada penjelasan ketika Undang-Undang berlaku maka harus mengacu kepada Undang-Undang Ibu Evita. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC) : Nah justru yang saya khawatirkan itu berlaku sebelum Undang-Undang itu berlaku. Undang-Undang ini kan berlaku 5 tahun kemudian. Kalau kita baca di target kita, itu Undang-Undang itu berlaku setelah 5 tahun di Undang-Undang kan. Berarti itu 2020 Undang-Undang ini baru berlaku. Kalau misalnya Undang-Undang ini RUU ini belum berlaku berarti yang masih berlaku kan Undang-Undang yang sekarang. Disini masih boleh modal asing, disini masih boleh begini, begini, begini. Belum diatur di Undang-Undang sekarang. Karena di Undang-Undang yang sekarang belum ada digitalisasi. Ini yang musti kita hati-hati Ibu Pimpinan. Bukan UndangUndang ini baru berlaku 5 tahun kemudian, 2020 baru diwajibkan switch of analog digital. Itu baru ada di 2020, sementara mereka ini kan ini sudah jalan digitalisasi ini. Pak menteri ini bagaimana memproteksi yang ini jalan tapi kan Peraturan nya belum ada itu dikomitmen mereka kan begitu. KETUA RAPAT : Pak menteri silakan. MENKOMINFO RI : Ibu Evita. Saya belum tahu sebetulnya substansi RUU yang akan kita bahas ini yang kira-kira signifikan dan yang kira-kira layak dimasukkan disini ini susah ini. Karena kita belum masuk kesana. Kami dengan senang hati apabila ini menjadi permintaan Komisi I, tapi akan kami usahakan. Karena kita harus mempunyai dasar hukum. Pada saat menuangkan komitmen 10 tahun kedepan. Nah sampai saat ini yang
mempunyai cantolan hukum 10 tahun kedepan itu adalah dari sisi legislasi yang kami tuangkan ini Pak. Artinya dengan senang hati kami akan coba, eh masa Cuma segini, naik dong atau apa, tapi artinya base effort lah kurang lebih seperti itu. Soalnya kalau tidak dasar hukumnya juga susah Ibu. KETUA RAPAT : Ini kapan sih Pak menteri date line tandatangan kesepakatan ini? MENKOMINFO RI : Nanti disini ada Ibu, bulan ada yang Oktober ada yang Desember. KETUA RAPAT : Berarti Ibu Evita disesuaikan sebelum bulan Oktober. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC) : Tapi Ibu Pimpinan, karena persyaratan komitmen yang Bapak buat ini yang saya baca, ini sangat longgar. Sangat-sangat ... sekali untuk sebuah industri penyiaran yang kita akan beri perpanjangan ijin mereka selama 10 tahun. Kita tahu betapa carut marutnya apa yang dia sajikan kepada masyarakat dan bangsa kita saat ini. Sangat longgar Pak. Nah bagaimana kita bisa memagari sebelum mereka diperpanjang ini mereka bisa dikomitemen dulu. Kalau mereka tidak berkomitmen maka mereka tidak bisa diperpanjang ijin nya Pak. Terima kasih MENKOMINFO RI : Ibu Evita, tadi sebagaimana tadi Ibu Pimpinan sampaikan. Ada satu klausul itu seperti pamungkas lah. Kalau kita doa, doa sapu jagat. Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhiroti hasanah wa qina adza bannar . Saya bacakan kalimatnya yang sudah diparaf-paraf ini Ibu ya, oleh manajemen LPS nya. Butir tiga sanggup untuk melaksanakan kebijakan penyiaran analog dan digital sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Artinya kami melihatnya bahwa kalau misalnya revisi kita selesai dan itu freefail otomatis itu adalah harus mengacu pada Undang-Undang yang baru. F-NASDEM (Prof. DR. BACHTIAR ALY, MA.) : Ibu Ketua. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan dari badan legislasi, terakhir ini saya lebih banyak di badan legislasi. Kita ini sudah mulai ditegur. Undang-Undang penyiaran kita ini kapan? Kan kita sudah berjanji bahwa itu akan kita selesaikan. Karena ini ada Pak menteri sudah waktunya kita buat jadwal ya? KETUA RAPAT :
Tegurannya sudah sampai Prof. Sudah kami Sudah diingatkan.
terima, terima kasih Prof.
F-HANURA (M. ARIEF SUDITOMO, SH., MA.) : Ijin Pimpinan. Salah satu hal yang mungkin dapat memperkuat apa yang disampaikan oleh Ibu Evita. Dengan masalah pamungkas itu saya percaya ada kepatuhan yang bisa mengamankan masa depan regulasi penyiaran. Namun pada dasarnya secara spesifik bisakan kita mention antara A atau H ini atau kita tambahnkan tentang BHP Pak. Karena BHP yang datang dari industri penyiaran ini sangat-sangat kecil. Dibandingkan dengan Telkom. Sehingga kalau kita bisa lakukan sesuatu kita harus, harus tingkatkan BHP secara signifikan. Yang tidak boleh seperti rupiah yang sekarang ini. Sehingga kalau bisa ada yang lebih spesifik daripada butir tiga yang sangat genaral khususnya yang terkait dengan rupiah. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC) : Bisa tidak dimasukkan USO yang penyiaran disini Pak. Dikomitemen ini. MENKOMINFO RI : Kalau USO penyiaran, saya rasa harus dituangkan dulu direvisi UndangUndang itu satu dasarnya ada. Kalau BHP Pak, kami akan coba usahakan. Mungkin kami akan rapat khusus, mungkin jadi Pemerintah dengan DPR RI sepakat ini satu BHP ini naikkan. Nanti dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Karena besaran BHP ini, bisa dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, menteri yang tandatangan. Nanti kami bisa usahakan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah, dua Dirjen Kominfo dengan Komisi I. Itu berangkatnya dari sana, untuk BHP ya? PNBP lah istilah itu. Tapi kalau yang USO itu cantolannya. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC) : Bapak baca Undang-Undang penyiaran yang sekarang. Sebenarnya itu sudah ada Pak menteri. Mereka wajib mengalokasikan itu kan sudah ada, tapi kan itu tidak jalan. Itu kalau Bapak baca di Undang-Undang nya itu sudah ada. Tapi tidak ditetapkan kalau sudah tidak salah itu 10% atau 15% itu Pak, itu sudah diputuskan Pak, tidak sampe lagi Pak. Dan disitu sudah ada disitu Pak, tapi tidak tegas di Undang-Undang yang sekarang ini. Sebenarnya ketika Bapak masukkan dikomitmen itu sebenarnya bisa. Karena di Undang-Undang yang sekarang, ada. Hanya yang saya ingat itu pembicaraan Pak menteri untuk masuk ke TV, TV aja susah. Kadang-kadang Pak menteri harus telephone sendiri ya kan untuk program Pemerintah. Nah ini padahal di Undang-Undang itu sudah ada, tapi kan mereka mangkir dengan kewajiban mereka di Undang-Undang. Sama dengan Undang-Undang sekarang Pak. Kalau mereka mau go publik Pak, saham itu diutamakan itu pegawainya dulu yang beli. Itu ada di Undang-Undang penyiaran Pak. Tapi kenyataannya mereka kan tidak melakukan itu. Nah ini yang maksud saya bagaimana cara mekanisme nya ini gitu Pak. Kalau tidak dipertegas dengan ini,
begitu gampangnya kita memberikan mereka perpanjangan ijin sama saja mereka akan menganulir Undang-Undang, walaupun kita revisi Undang-Undang ini. Wong Undang-Undang yang sekarang saja dia tidak komit kok. Tidak dijalankan yang Undang-Undang sekarang ini. Justru ini perpanjangan ijin ini bagi mereka penting Pak. Ini adalah saatnya kita Pemerintah dan DPR RI untuk benar-benar tegas dengan hal-hal yang dilanggar oleh industri selama ini. Ya kan tidak mau patuhi tidak usah perpanjang. Gampang gitu Pak. Kita harus bicara, komitmen ini kalau bagi saya enteng bagi mereka diperpanjang. Begitu gampangnya mereka itu diperpanjang, sementara kita tahu there is big problem industri penyiaran kita ini sekarang ini Pak menteri. KETUA RAPAT : Pak Budi silakan Pak. F-PAN (BUDI YOUYASTRI) : Pimpinan saya sebenarnya mau menagih kesepakatan kita beberapa saat yang lalu bahwa Pemerintah akan mencoba untuk mempelajari kemungkinan untuk memberikan ijin sementara. Apakah Pemerintah bersedia melakukan kajian itu apakah sudah menolak, Pimpinan. Saya belum mendapatkan laporan. Sehingga rumusan ini bisa juga berjalan dengan asumsi dengan bahwa kajiannya tidak dilakukan oleh Pemerintah. Jadi buat saya ada lompatan logikanya kalau ini proses nya berjalan tapi kajiannya kesimpulannya apa ini Pak menteri, saya mau bertanya itu Pimpinan. Terima kasih MENKOMINFO RI : Pak Budi sebelum ke Pak Budi, saya ingat itu karena itu hutang kami Pak. Yang ini dulu Ibu Evita. Mungkin ada dua tadi yang berkaitan dengan universal service obligation. Dipemikiran kami, universal service obligation itu seperti telekomunikasi. Jadi mengalokasikan presentage there avenue itu dialokasikan di universal dulu, itu kontent. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC) : Salah, Bapak salah. Pak kalau Telko kita minta uangnya. Kalau penyiaran ini kita tidak minta uangnya Pak, kita minta airtime nya. Kan the money is di airtime kalau penyiaran. Airtime nya yang kita minta. MENKOMINFO RI : Oke kalau gitu saya akan kordinasikan dengan KPI karena untuk konten itu wilayahnya KPI Ibu. Kesepakatannya adalah demikian. Itu satu. Kemudian yang Pak Budi saya hutang Pak. Kemungkinannya untuk dilakukan penundaan perpanjangan ijin. Kami belum melakukan atau setidaknya belum melakukan kajian yang komperhensip akademis. Namun demikian kami sudah minta dari ekternal legall itu untuk melihat mereview kemungkinan ini untuk
ditunda. Intinya bottom yang lainnya ini ada Pak, ini ada poin nya bahwa ini perijinan ini diproses tidak menunda apa namanya perpanjangan. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC) : Itu pendapat Pak Budi kan Pak. Bapak kalau untuk menentukan kajian tanya pendapat anggota keseluruhan dulu Pak. Saya tidak setuju adanya ijin sementara ini. Kepastian investasi tidak ada di negara kita. Jadi tidak bisa Bapak melakukan kajian dengan berdasarkan pendapat dari satu orang. Tanya dulu pendapat yang lain. Dan saya dengan adanya sementara-sementara, bagaimana kepastian berinvestasi di negara kita tidak ada sama sekali. Saya tidak setuju adanya plan ini. Saya lebih setuju adanya komitmen yang dipertegas ketika ijin mereka diperpanjang. Terima kasih KETUA RAPAT : Baik terima kasih Ibu Evita Pak Budi, rapat langsung mengecek ini, karena saya tahu ada perbedaan pendapat yang sangat tajam. Dirapat kita tanggal 3 Maret Pak menteri memang ada permintaan untuk mengkaji kemungkinan, tapi waktu itu saya juga ingat, kalau tidak salah saya juga yang memimpin karena sangat dinamis. Jadi Komisi I belum menugaskan atau memutuskan apapun kepada Kementerian diluar pengkajian tersebut. Jadi buat kita tenang akan dibahas lagi kalau memang apa namanya. Tapi sebatas pengkajian ya Pak ya. Poin lainnya justru disini Komisi I mendorong untuk melakukan sesuai aturan perundang-undangan yang ada. Yang ada eksisting dan belum ada berbicara masalah perpanjangan. Pak Budi kan menagih kajiannya. Baik, terima kasih. Silakan Pak menteri. MENKOMINFO RI : Saya juga tidak menguras kaji yang baru, baru minta ekstra legall untuk melihat kemungkinan kesana, jadi keputusannya memang belum ada. Itu mungkin yang update dari proses perpanjangan ijin 10 televisi penyiaran. Jadi kembali ke ini sebelumnya. Nah ini Pak, kembali ke jadwal ini, berkaitan dengan seleksi komisioner anggota KPI. Ini kan tanggal 20 Juli selesai. Waktu itu kan kita juga bicarakan nanti siapa yang mengeluarkan ini nya. Jadi untuk early information saja, kami insya Allah, akhir minggu depan. Selambat-lambatnya tanggal 28 Juni akan kami sampaikan usulan anggota komisioner yang bisa dipilih oleh Komisi I, atas penugasan Komisi I kepada Kominfo. Ini hanya ini saja, antisipasi. Karena Komisi I juga perlu waktu satu bulan lah, kesepakatannya demikian. Jadi disini nanti ya, di Juni ini dan ini ditandatangan selesai dan kemudian akan kami kirimkan 27 nama kepada Komisi I. Itu yang berkaitan dengan perpanjangan ijin. Kemudian yang terakhir adalah perumusan RUU apa saja yang akan kita bahas kedepan. Pertama adalah yang akan kami pertimbangkan. Kalau RUU ITE kan sudah mulai kami bahas.Panja nya sudah ditetapkan. Slide, berikutnya, jadi mudah-mudahan masih tetap selesai sesuai jadwal dan kami berharap sih di bulan Juni.
Kemudian yang kedua adalah RUU tentang perlindungan data pribadi. Ini sebetulnya sudah disiapkan sebelumnya. Nah ini jadi statusnya ini RUU sudah ada, naskah akademis sudah disiapkan. Pembahasan antar Kementerian dalam proses, kemudian sudah dilakukan penyelesaian naskah akademik dengan BPHN. Nah ini kami berharap dimasukkan dalam prolegnas tahun 2017, mohon dukungan dari Komisi I. Nah ini apa namanya perlindungan data pribadi. Sebelum kita masuk dalam perlindungan data pribadi, kalau masuk dalam prolegnas 2017, insya Allah juga akan kami keluarkan interim regulation, itu dalam peraturan menteri yang substansinya kurang lebih sama. Karena ini perlindungan data pribadi ini istilahnya makin urgent gitu. Kita kan terutama didunia maya pakai aplikasi apapun, sebelum diklik akan ditulis I a save. Saya menerima bahwa data-data saya termasuk personal position nya juga di submit kesana gitu. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC.) : Itu saja. Kita kadang-kadang install program, kita tidak tahu sebetulnya data kami bisa dibuka, klik, klik, klik sekarang kan dia inikan semua, dia musti balik. Itu bahaya sekali kalau kita tidak rubah itu semua, itu yes semua. Tidak rubah, itu mereka bisa ambil semua data kita dan sampai data-data disistem pun mereka bisa ambil. MENKOMINFO RI : Baik, terima kasih dukungannya Ibu Evita. Kemudian berikutnya, Undang-undang ini tentang konfergensi telematika. Ini kami melihatnya konfergensi kan dari teknologi-teknologi itu komunikasi, teknologi penyiaran dan teknologi internet. Semuanya menjadi teknologi yang menjadi satu. Kita mempunyai Undang-undang telekomunikasi, kita mempunyai Undang-undang berkaitan dengan internet itu ITE dan kita mempunyai Undang-undang penyiaran yang bahkan akan direvisi. Nah ini terus terang kalau kita membuat Undang-undang konfergensi kemudian mengabolis yang ada sekarang, ini tidak mudah, luar biasa repot luar biasa. Karena mencoba membuat suatu Undang-undang yang mencakup ketiga skrin tadi itu. Memang ada keinginan dari kami merevisi telekomunikasi. Karena banyak, telekomunikasi itu kan tahun 1999. Jadi sudah 17 tahun, sudah dapat dikatakan ketinggalan jaman. Karena basic nya dulu secret switch, sekarang mana ada secret switch, sekarang sudah IP switch semua begitu. Itu satu, jadi apakah sebetulnya itu namanya konfergensi bajunya tapi apakah nanti isinya … telekomunikasi bajunya nanti akan kami coba ini lagi. Berarti kami berpikirnya dari, karena kan ITE masuk revisi sekarang, penyiaran kita akan memasuki revisi penyiaran, telekomunikasi yang sudah 17 tahun yang sudah masanya kita ganti. Hanya karena awalnya disiapkan konfergensi namun kita juga secara praktik kalau kita buat suatu Undang-undang konfergensi yang meng address stream tadi dan menghilangkan yang ini juga agak sulit. Terutama sosialisasi, terlalu banyak perubahan dan lain sebagainya. Apakah kami considered adalah baju konfergensi, tapi isinya telekomunikasi dan penyelarasan dengan Undang-undang yang ada, walaupun Undang-undang itu juga satu dengan yang lain kan selaras. Itu yang ketiga. Satu lagi terakhir. Nah ini kemungkinan kami mengkaji melakukan revisi atas Undang-undang pos tahun 2009 yang sudah 7 tahun yang lalu. Kenapa urgensinya adalah masalah kompetisi. Karena Undang-undang pos saat ini belum meng-addres banyak masalah
kompetisi. Tapi kita bahas lagi, karena ini kan harus disepakati dahulu yang masuk prolegnas yang mana Antara pemerintah dengan parlement. Itulah kira-kira yang akan kami angkat dan akan kami siapkan untuk 2017. Bahwa nanti yang masuk dari pemerintah satu atau dua ya kita lihat saja lah, karena kan berdasarkan prioritas. Terima kasih banyak Ibu Pimpinan. KETUA RAPAT : Baik terima kasih Pak menteri. Sebelum ada pertanyaan lebih lanjut, ini sudah jam 4, kita perpanjangkan 4.30 ya, ini kan belum kesimpulan, kalau sebelum 4.30 tidak apa-apa, tapi saya kan minta kesepakatan perpanjangan waktu sampai 4.30. (RAPAT : SETUJU) Baik, ada lagi perpanjangan? F-PAN (BUDI YOUYASTRI) : Pimpinan. KETUA RAPAT : Pak Budi silakan. F-PAN (BUDI YOUYASTRI) : Baik terima kasih Pimpinan. Ini dengan prolegnas yang tadi empat usulan saya bersepakat. Kecuali yang pos,menurut saya pos sudah makin relevan. Sebenarnya orang sekarang pindah ke logistic ya? Jadi perlu dikaji lagi dalam pemerintah tentang revisi Undang-undang pos. Yang kedua, catatan saya ada turunan dari Undang-undang yang namanya peraturan pemerintah. Pertama kita perlu mendengarkan dari pemerintah tentang revisi dari PSE. Karena PSE itu kan ada di PP, PP nya lupa saya dan katanya Pak menteri bulan April ya, sudah merilis permen nya. Saya jadi bingung, ada permen ada PP jadi nomenklatur nya tolong dicocokkan, kalau dia PP ya sewajarnya dia sejajar dengan Undang-undang dan kita diskusikan. Yang kedua, Pimpinan pertanyaan saya adanya revisi PP 52 dan 53 tentang telekomunikasi, terutama tentang pemanfaatan bersama dari frekuensi. Saya memandang didiskusi internal kami, panja Undang-undang penyiaran memandang frekuensi itu sebagai sumber alam terbatas yang wajib dimiliki oleh Negara. Yang artinya konsensi atau perijinan tetap ditangan Negara, dalam hal ini ada di pemerintah Kominfo. Nah kalau ada wacana ijin frekuensi dapat diperjualbelikan tidak melewati Negara, maka itu jadi catatan besar buat kami. Tidak bisa itu frekuensi diperjual belikan di leasing, dijadikan agunan ke bank. Semuanya kalau tidak dipakai, tidak dimanfaatkan ya balik ke Negara. Ambil. Jadi saya berpandangan bahwa semua frekuensi tak termanfaatkan dikembalikan kepada
pemerintah yang tidak terpakai, sesuai peraturan tarik semua jadi milik Negara lagi. Terserah pemerintah alokasikan kemana. Jadi itu catatan saya tentang wacana revisi apa PP 52, dan 53. Tapi Pimpinan saya mengusulkan agar revisi tiga tadi PP tentang PSE, PP 52 dan 53 diagendakan oleh kita untuk dirapatkan. Khusus tentang itu. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT : Pak menteri dulu mungkin untuk merespon. Silakan. MENKOMINFO RI : PP yang PSE Pak Budi, PSE tidak ada PSE. F-PAN (BUDI YOUYASTRI) : Saya baca, cek tentang PP PSE itu misalnya mengatur tentang server, tentang macam-macam. MENKOMINFO RI : Oh, PP 82? F-PAN (BUDI YOUYASTRI) : Maaf PP nya lupa saya ya? MENKOMINFO RI : Oke, yang PP 52, PP 53, tidak ada intensi pemerintah memperbolehkan pemegang ijin frekuensi untuk menjual belikan frekuensi. Yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah adalah bagaimana industry semakin efesien karena ada perkembangan teknologi. Kenapa? Kalau disini misalkan ada tiga operator, masingmasing mempunyai alokasi frekuensi. Untuk mengoprasikannya berbisnis masingmasing harus membeli alat. Alatnya itu dedicated untuk masing-masing frekuensi. Karena perkembangan teknologi yang dilakukan adalah idealnya. Infrastruktur aktif dan infrastruktur sharing. Jadi alatnya Cuma satu, jadi masing-masing menggunakan frekuensi masing-masing. Jadi tujuannya adalah membuat industry lebih efesien. Jadi in state of masing-masing. Jadi membeli peralatannya satu tapi frekuensi pemanfaatannya dilakukan secara sharing. Itu Pak. Jadi intennya kembali dan tujuannya untuk menjadi lebih efesien dan diharapkan akan semakin efesien, maka efesiensinya itu bisa di pass true kepada pelanggan dan efesiensi itu satu-satu tidak banyak menggunakan sharing juga Pak. Jadi banyak regular tree cost, inter koneksi, jadi semacamnya varibel nya lebih banyak. Jadi kurang lebih ada 4 atau 5 yang determinan dan bisa membuat industri itu efesien atau tidak efesien. Tapi tidak ada intensi memperbolehkan kalau ini dialokasikan untuk operator A, operator A boleh dijual kepada operator lain atau bahkan dijaminkan. Kalau dijaminkan itu tidak ada Pak. Terima kasih
Sama dengan slot Pak, slot orbit juga tidak boleh dijaminkan. F-PAN (BUDI YOUYASTRI) : Saya hanya mengusulkan diagendakan didalam rapat pembahasan tentang revisi ini. Sehingga kita bisa mendapatkan penjelasan dari menteri secara komperhensip. Karena cukup panjang Pimpinan PP 52, 53 dan PP tentang PSE ini, begitu. Saya mengusulkan Pimpinan, di minggu depan atau dua minggu lagi. KETUA RAPAT : Kita dengan Kementerian atau kita dulu internal. Karena kan belum banyak yang tahu ini PP tentang telko yang baik. F-PAN (BUDI YOUYASTRI) : Ya betul. KETUA RAPAT : Saran Pak Ketua untuk internal dulu setelah itu dengan Pak menteri. Tapi saya rasa ide yang benar dari Pak Budi kalau tidak kita tidak tahu ada itu PP. Baik kalau boleh tidak ada lagi dari teman-teman, kita masukkan draft kesimpulan. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC.) : Bisa sambil mempersiapkan itu. Pak menteri saya dapat laporan ini telkomsel menaikkan tariff dibulan puasa ini, harga, laporannya. Dari wartawan tadi, gue tidak tahu gitu kan, nanti gue Tanya Pak menteri dulu. Tolong dicek Pak, assment kita seperti apa itu gitu? KETUA RAPAT : Silakan Pak menteri MENKOMINFO RI : Saya juga belum tahu ini, tariff ritel. Tarif dikenakan kepada pelanggan ini. KETUA RAPAT : Telkomsel. Oke baik. Ini memang karena tadi ini kesimpulan sudah banyak pada rapat di sesi satu ini hanya sebagai penambahan saja. Draft kesimpulan Komisi I dengan Kemkominfo, 8 Juni 2016 di Jakarta. Kapan-kapan di Paris ini enaknya ya? 8 Juni 2016. 1. Komisi I DPR RI mendesak menteri komunikasi dan informatika untuk lebih bersinergi dengan Kementerian dan lembaga lain terkait penyelenggaraan
infrastruktur teknologi informasi atau TIK yang didanai oleh anggaran USO sehingga memberi manfaat optimal dan menghindari duplikasi anggaran. Ini tidak ada masalah ya? Oke kita sepakati? (RAPAT : SETUJU) Kemudian, tekait dengan legislasi USO usul inisiatif pemerintah yaitu RUU tentang perlindungan, ini bahasanya kurang enak ini. Jadi aktif saja mba? 2. Komisi I DPR RI mendorong agar legislasi usul inisatif pemerintah yaitu disiapkan secara detail, atau apa ya? Saran Pak menteri, ini usulan dari Pak Budi ya? Atau siapa tadi? Ini usulan dari belakang sebenarnya. F-PAN (BUDI YOUYASTRI) : Pimpinan, menurut saya kita kan bersepakat usulan yang empat ini bisa kita bahas dan kita tindaklanjuti kan? KETUA RAPAT : Iya jadi bahasanya begitu saja ya? Saya paham maksudnya, mungkin ini kan perlu dipersiapkan dulu sebelum kita bahas. Jadi mungkin Komisi I mendukung … usul inisiatif pemerintah yaitu RUU perlindungan data pribadi. Ya mungkin itu. Sudah siap Pak menteri, kalau kita tulis untuk mempersiapkan draftnya? MENKOMINFO RI : Ada beberapa yang sudah siap, karena memang sudah melewati fase-fase Antara Kementerian dan kumham gitu. KETUA RAPAT : Ya untuk mempersiapkan draftnya ya seperti ini ya? Saya bacakan sekali lagi. Komisi I DPR RI mendorong usul inisiatif pemerintah yaitu RUU perlindungan data pribadi, ini berarti RUU juga dong, jangan Undang-undang tentang konfergensi. RUU tentang konfergensi telematika dan RUU tentang perubahan atas Undang-undang terkait pos agar kemkominfo dapat menyampaikan draft awal. Atau kajiannya dulu, mau draft atau kajian ? jadi kajian bagaimana? Langsung draft? F-PAN (BUDI YOUYASTRI) : Pimpinan, Pimpinan. Boleh usul tidak? Kalau saya memandang tentang RUU perlindungan data pribadi dan RUU telekomunikasi dan konfergensi itu sesuatu yang mendesak, jadi sesuatu yang sudah bisa di follow up sebetulnya. Tidak perlu dikaji lagi. KETUA RAPAT : Jadi sudah langsung memperiapkan draft nya?
F-PAN (BUDI YOUYASTRI) : Kita harus bawa ini menjadi disepakati bersama di baleg untuk prolegnas kita. Kita dorong untuk menjadi prolegnas, gitu Pak.
menjadi
KETUA RAPAT : Jadi kalau draft nya sudah siap Pak menteri kita sudah lebih enak mendorongnya ke, wah Pak Djoko selamat datang Pak Djoko. Begitu Pak menteri ya ? kalau sudah ada draft nya kita akan lebih enak mendorong untuk mendapat prioritas prolegnas. Sehingga bahasanya begini ya? Kita sepakati? (RAPAT : SETUJU) Oke, apakah ada penambahan ? karena ini draft yang saya terima hanya dua poin. Cukup? Mungkin Pak Djoko ingin menambahkan? Iya siapa datang kesini ada yang ingin disampaikan. Ya silakan Ibu Evita. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC.) : Pimpinan Saya tidak mau ini mau dimasukkan disini atau tidak. Tapi memang pertegasan komitmen dari industri penyiaran sebelum ijinnya itu diberikan itu harus ada ininya. Maaf Pak menteri kalau yang tadi Pak menteri katakan yang ini, oh itu sangat longgar sekali, komitmen yang kita berikan kepada mereka. Persyaratan yang harus mereka tandatangani. Tolong kalau ada yang tadi kan Bapak bilang sudah di paraf sudah diinikan tadi itu ya? Tolong apasih sebenarnya yang mereka paraf itu apa sih isinya komitmen itu Pak? KETUA RAPAT : Ini maksudnya Ibu Evita yang di slide ini, mau ditayangkan ulang? MENKOMINFO RI : Atau di dokumen bu itu, halaman sebentar, halaman 13. Intinya ini yang diparaf oleh manajemen LPS ditambah tadi clausul pamungkasnya tadi yang sanggup untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan penyiaran analog dan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena kami antisipasi kan begitu ada untuk penyiaran yang baru sudah direvisi berarti itu kan sudah prevale, gitu kan. Kalau mau lihat ini Ibu yang sudah diparaf tapi substansinya adalah ini. Ditambah satu itu kalau rubah Undang-undang nya ya harus disesuaikan, kurang lebih seperti itu. Ini butir tiga ini saya bacakan ya? Butir satu sanggup melaksanakan system jaringan yang menjadi kewajiban perusahannya apa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan penjamin bahwa anggota jaringan memenuhi komitmen sebagai berikut A sampai H. itu butir satu.
Dua, sanggup untuk melaksanakan seluruh ketentuan yang terdapat dalam pedoman perilaku penyiaran yang standar PPP LPS dan kebijakan KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi itu juga kalau PPP SPS nya berubah maka itu harus disesuaikan. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC.) : Ini yang saya katakan, kata-kata ini loh Pak. Sanggup. Wajib, bukan sanggup mereka mengikuti PPP SPS ini. Kok sanggup, semuanya sanggup tapi gue tidak janji, tapi dia wajib. Nah ini kan kalau wajib itu kan hukumnya beda dengan sanggup. Ketika mereka melanggar, ada sanksinya. Ketika wajib mereka jadikan sunah. Itu ada, tapi ketika dikatakan sanggup ini, sanggup ini, itu bagi saya bukan komitmen, jadi tidak kuat loh Pak menteri. Terima kasih MENKOMINFO RI : Ibu Evita, ini saya pribadi ya saya share konsen dengan Ibu. Karena kan tujuan kita, kita sama-sama memperbaiki industri penyiaran. Terutama dari sisi konten itu sepakat. Hanya saja kami dalam pelaksanaan ini harus mengacu kepada legislasi dan peraturan yang ada. Kami mencoba disitu, makanya saya katakan, kalau base effort akan saya lakukan tapi saya tidak bisa menjanjikan, karena kan kami harus negosiasi dengan mereka. Kami tidak pretense ini langsung tidak diberi ijin atau dipersulit, tidak ada itu. Betul-betul sesuai dengan koridor aturan yang ada saat ini. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC.) : Pak menteri, tim nya Pak menteri. Kalau dibilang berdasarkan Undangundang. Ini Undang-undang, ketika kita bicara Undang-undang itu wajib hukumnya. Dan yang mengikuti PPP SPS itu ada di Undang-undang penyiaran. Berarti itu wajib tidak sanggup, itu loh maksud saya, kalau Bapak bilang ini wajib mengikuti Undangundang, segala sesuatu yang tertulis di Undang-undang itu merupakan suatu kewajiban bukan kesanggupan Pak. KETUA RAPAT : Ya monggo Pak menteri, mungkin begini. Kalau aturan memang ada sanksi, tapi kalau komitmen jadi bahasanya sanggup. Tapi Pak menteri juga salah karena disitu ada tulisan wajib juga. Jadi ada tulisan sanggup dan ada tulisan wajib jadi rancu. Kalau mau ini sanggup kalau ini komitmen maka kesanggupan semua, kalau mau kewajiban maka kewajiban semua. Supaya jelas, takutnya dipikir ada level penekanan yang berbeda karena beberapa poin pakai sanggup dan beberapa poin pakai wajib. F-PDIP (MARINUS GEA, SE.) : Pimpinan, Pimpinan. Saya tambahkan saja. Barangkali kalau abu-abu itu, itu komitmen itu kalau mengatakan sanggup itu percuma juga menjadi komitmen karena itu menjadi lead
service. Kalau dia tidak sanggup nanti maka tidak akan ada sanksi yang diberikan kepada dia, kecuali dalam komitmen juga turut serta, ada sanksi terhadap komitmen yang dibuat. Tapi kalau wajib selalu mengacu kepada Undang-undang. Jadi jangan, saya setuju apa yang disampaikan oleh pidana. Jangan rancu, jangan ada kata wajib, jangan ada kata sanggup. Kalau sanggup sanggup, kalau wajib wajib, tapi harus diikuti dengan turunannya. Kalau tidak sanggup tidak mengikuti itu sanksi nya apa, kalau misalnya sudah wajib dan dia melanggar maka Undang-undang akan dikenakan pada yang terkait ya. Terima kasih Pimpinan. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC.) : Begini Ibu Pimpinan. Pak menteri, saya ingat Pak. Karena saya yang mengusulkan mempertegas kepada Pak menteri waktu itu jika perpanjangan ijin Pak, harus dimintakan komitmen oleh industri ini. Saya ingetin ini berulang-ulang. Tapi maksud saya bukan komitmen yang sangat ringan begini, begitu loh Pak. Ini komitmen yang begitu ringan kepada industri penyiaran ini. Sementara bukan komitmen, Undang-undang saja dia langgar selama ini. Ya kan. Apalagi Cuma selembar kertas dan dua lembar kertas komitmen gitu, pasti lebih dilanggar lagi. Ada disini harus ada. Apalagi dalam 6 bulan ya kan, ada evaluasi, bahwa mereka itu memenuhi komitmen itu, evaluasi nya mau dibikin berapa tahun, 6 bulan, kalau mereka tidak memenuhi ijinnya dicabut, begitu Pak menteri kalau mereka tidak memenuhi. Kalau ini kan tidak ada sanksi, sanggup sanggup so what. Ketika mereka tidak memenuhi apa, ijin sudah terlanjut diperpanjang? Apakah mereka dilakukan dievaluasi kembali atas ijin, atau penyetopan industri penyiaran sementara waktu atau apa. Ini maksud saya ini kurang tegas untuk sebuah industri penyiaran yang akan diperpanjang ijinnya sepuluh tahun kedepan. Begitu loh Pak menteri. Terima kasih MENKOMINFO RI : Ibu kami catat nanti terutama yang ini ya yang takut rancu ada wajib dan ada sanggup. Nanti akan kami kordinasikan kepada KPI karena E sampai H itu adalah bagian dari KPI. Sedangkan A sampai D adalah bagiannya Kominfo. Tapi kami harus bareng-bareng kan. Jadi harus kami kordinasikan dengan KPI. Nah disini kan ada jadwal bulan apa sampai memenuhi ini kan, dalam waktu 10 tahun. Disini nanti bisa dilihat. Boleh. KETUA RAPAT : Ini sudah final bentuk nya atau masih draft. Oh sudah diparaf, oke. Jadi copy nya akan diberikan Pak menteri. Paraf awal belum yang terakhir. Kan komitmennya nanti di Oktober ya kan Pak menteri ya? MENKOMINFO RI : Kenapa Ibu?
KETUA RAPAT : Komitmennya di Oktober atau sudah diparaf sekarang. Jadi belum, Juli? Jadi mungkin ini hanya paraf dalam proses negosiasi, jadi ini yang sudah sepakat untuk sementara mereka ini. Lalu kemudian ada penandatangannya secara bersamaan dengan KPI dan Kominfo. MENKOMINFO RI : Segera menghubungi KPI dan menyampaikan yang Ibu Evita sampaikan tadi. KETUA RAPAT : Untuk direvisi. Oke, ditulis. F-PDIP (MARINUS GEA, SE.) : Pimpinan, ini penegasan saja. Tadi kan ini paraf sudah selesai, nah paraf ini kan bisa berubah tekait dengan kordinasi tadi dengan KPI. Setelah itu harus negosiasi lagi dengan pihak industri. MENKOMINFO RI : Kami tidak negosiasi dengan KPI Pak, jadi kami jalan parallel. Itu komitmen A sampai D itu Kominfo yang negosiasi karena itu ranahnya Kominfo. Sedangkan E sampai H itu adalah KPI. Nah ini kan kita tidak boleh punya dua dokumen ijin gitu loh. Ijin itu hanya satu. F-PDIP (MARINUS GEA, SE.) : Nah hasil kordinasi setelah itu ada resume berikutnya Pak, kan ini ada tambahan ini usulan dari Ibu Evita itu tadi. Lalu ada tambahan dari poin komitmen tadi. Iya dong? MENKOMINFO RI : Iya Pak, artinya akan kami sampaikan, harusnya KPI hadir. F-PDIP (MARINUS GEA, SE.) : Ya harus sampaikan juga nanti ke Komisi I. MENKOMINFO RI : Artinya kami sampaikan kepada KPI bahwa ada masukan dari rapat hari ini untuk menambah komitmen dari apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Evita, itu saja Pak, yang dapat kami lakukan. Kami tidak bisa manggil terus negosiasi on behalf KPI Pak.
F-PDIP (MARINUS GEA, SE.) : Iya artinya Pimpinan apa yang disampaikan oleh Pak menteri terhadap usulan yang tadi disampaikan oleh Ibu Evita, tidak menjadi kewajiban untuk menjadi tambahan dalam komintmen itu. Kalau saya baca seperti itu. Saya baca dari informasi itu. Kalau kita mau paksakan untuk harus mengikat maka KPI harus kita panggil lagi untuk bisa menambahkan itu. Iya kan, dengan demikian, kalau kita mau menjadwal KPI untuk menambahkan pointer ini. Maka seharusnya Kominfo juga tidak boleh melakukan penandatangan dulu dengan industri itu dia, jadi harus dikunci disitu. KETUA RAPAT : Iya artinya Pak Marinus kita panggil lagi, karena ini juga pembahasan anggarannya belum selesai semua. Ketika nanti berarti nanti poin di kesimpulan yang akan kita tuangkan, kita kembali kepada kesimpulan ya. F-PDIP (MARINUS GEA, SE.) : Pimpinan itu harus disesuaikan juga dengan jadwal yang akan diatur oleh yang sudah dijadwalkan oleh Pak menteri. MENKOMINFO RI : Bertiga,Komisi I, Kominfo dan KPI mengenai jadwal. Jadi kita bermain disitu. KETUA RAPAT : Poin tiga. Komisi I meminta atau mendorong atau mendesak, meminta ya? Kalau bulan puasa meminta ya. Komisi I meminta nah ini kepada siapa nya kepada Kominfo tapi KPI nya tidak ada. F-PDIP (MARINUS GEA, SE.) : Kesimpulannya adalah Komisi I DPR RI bersepakat dengan Kominfo untuk melakukan jadwal ulang terkait dengan pointer tadi bersama dengan KPI. Nah itu. Tapi harus dicantumkan kalimat yang mengatakan bahwa tidak boleh melakukan kesepakatan penandatangan dengan pihak industri sebelum ini terjadi. KETUA RAPAT : Belum selesai. Komisi I DPR RI akan, jadi tidak usah bersepakat ya? Komisi I DPR RI akan menjadwalkan rapat kerja dengan Kominfo dan KPI terkait proses, jadi secara bukan komitmen saja ya Ibu Evita, jadi proses perpanjangan ijin. Atau mau spesifik terkait dengan konten atau komitmen, jadi tidak harus detail ya, terkait dengan proses ijin IPP terus dibawahnya apa ini tadi Pak Marinus sarannya?
F-PDIP (MARINUS GEA, SE.) : Sebelum penandatanganan, itu komitmen atau penandatanganan perjanjian apa perpanjangan. Komitmen oke, komitmen oke. Oleh Kominfo dan KETUA RAPAT : Sebentar, ini nanti soalnya mengikat diri kita sendiri, bukan mengikat Pak menteri, kecuali ini kan bahasanya Komisi I akan menjadwalkan rapat proses perjinan sebelum penandatanganan komitmen oleh Kominfo. Menurut saya bahasanya seharusnya kemkominfo tidak boleh atau apa bahasanya. Tidak boleh melanjutkan penandatanganan komitmen sebelum rapat tersebut, sebelum diadakan rapat diatas, rapat tersebut. Kemkominfo wajib atau sanggup? Saya ulangi ya, Komisi I DPR RI akan menjadwalkan rapat kerja dengan kemkominfo dan RDP dengan KPI terkait proses perpanjangan ijin IPP titik. Itu dihapus yang bawahnya lalu diganti dengan kemkominfo, IPP LPS ? MENKOMINFO RI : Soalnya IPP itu kan ada ijin prinsip untuk yang lain. KETUA RAPAT : Kemudian ada, kemkominfo eh bukan selanjutnya. Kemkominfo wajib, bukan wajib bagaimana ya? Tidak boleh. Wajibnya dihapus, melakukan penandatanganan komitmen, apa ya namanya tadi ya Pak ya? Ini ada kurang satu kata ini kalau kemkominfo tidak melakukan. Harus ada kata bolehnya Ibu Evita kita ganti dengan kata lain, kecuali ada satu kata diantara tidak dan melakukan.
F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, M.SC.) : Kapan sih kita, Pak menteri kan punya jadwal sampai Juni? Iya kan. Kita saja yang sekarang dalam waktu dekat melakukan pertemuan sampai next week, iya kan? Kan peraturan jadwal ini ada di kita, ada di Pak menteri. Tanya Pak menteri kalau KPI ikut, Pak menteri kapan bisanya, available nya? KETUA RAPAT : Makanya Ibu Evita kalau masalah penjadwalan available nya tidak tercantum disini karena itu ranah kita mengundang Pak menteri kapan, tadi saran Pak Marinus adalah ada kata kuncinya. Ini kan saya sebagai Pimpinan hanya mengakomodir. Yaitu adalah kemkominfo tidak melakukan penandatangan komitmen tapi kalau kita yakin saja dengan Pak menteri tidak akan melakukan kesepakatan hanya bicara penjadwalan maka poin tiga ini kita drop. Karena hanya akan mengikat diri kita kalau hanya mengatur penjadwalan. Tidak perlu disini.
F-PDIP (MARINUS GEA, SE.) : Menurut saya Pimpinan. Poin nomor tiga ini tetap harus kita cantumkan. Jadi katanya itu kemkominfo itu tidak boleh tegas. Jadi kata untuknya ditiadakan. Tidak boleh itu tegas. Untuknya itu di. KETUA RAPAT : Baik ya, poin 3. Komisi I, ada kata yang lebih bagus, tidak dapat, kalau mau diganti tidak dapat. Pak menteri poin 3 ini bisa disepakati? Ini komitmennya juga harus ada judulnya, komitmen apa ini? Komitmen apa ini namanya Pak menteri? Ya kalau begitu sudah komitmen saja. Oke begini saja dapat dimengerti ya? Baik Komisi I DPR RI, baik Pak menteri sudah semua? Saya kira masih cek,kita kasih waktu dulu untuk mengecek deh. MENKOMINFO RI : Rapat bu, saya usul tanggal 17. KETUA RAPAT : Minggu ini atau jadwal nanti dulu poin ini dulu. Iya kita tampung tanggalnya, ini sudah oke? Iya saya bacakan sekali lagi. Komisi I DPR RI akan menjadwalkan rapat kerja dengan kemkominfo dan RDP dengan KPI terkait dengan proses perpanjangan ijin IPP LPS kemkominfo dan KPI tidak dapat melakukan penandatanganan komitmen sebelum rapat kerja dan RDP tersebut. Sepakat Pak menteri ya? F-PDIP (MARINUS GEA, SE.) : Ini kan kalau melihat kalimatnya ini sebenarnya tetap saja tidak mengikat ini kalimatnya karena ijin IPP LPS yang mana? Tadi kan Pimpinan menanyakan komitmen yang mana? Iya toh. Nah komitmen disini kan komitmen terhadap perpanjangan ijin 10 TV swasta yang segera terjadi kan gitu. Nah ini yang kita kejar. Jadwal sudah tergambar tadi bahwa akhir Juni ini sudah dijadwal untuk penandatanganan. Nah agar bisa jelas kata komitmen tadi, disebutkan lah disitu perpanjangan ijin IPP LPS 10 TV supaya kata komitmennya mengikuti kalimat yang diatas. MENKOMINFO RI : Saya baca ya? Ijin LPP 10 LPS yang jatuh tempo tahun 2016. Harus belajar Bahasa Indonesia juga rupanya, saya Pak. KETUA RAPAT : Oke sudah selesai, baik kita ketuk poin 3.
(RAPAT : SETUJU) Dengan demikian, sudah bisa dengan demikian atau ada penambahan ini? baik kalau begitu, sebelum saya tutup Pak menteri, kami ingin mendengar, oh bukan ingin mendengar, kami ingin menawarkan dari kami jadwal yang kosong karena minggu depan itu masih full Pak menteri RKAKL tanggal 21. Apakah bisa kita lock di tanggal 21? MENKOMINFO RI : Dengan segala hormat, saya tanggal 19 itu satu minggu tidak ada di Jakarta Ibu. Kecuali kalau memang diijinkan untuk diwakili. KETUA RAPAT : Jadi 19, jadi khusus ya nanti tidak melebar ke yang lain. Jumat itu 17, eh 17 itu Jumat. MENKOMINFO RI : Ini ditutup dulu mungkin Ibu, sambil kita siapkan. KETUA RAPAT : Baik kalau kita Al-hamdu lillah rapat kerja Komisi I dengan kementerian komunikasi dan informasi hari ini tanggal 8 Juni dapat kita selesaikan dengan catatan 3 poin kesimpulan dan dengan itu, kita mengucapkan terima kasih kepada menteri komunikasi dan informasi beserta seluruh jajarannya. Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh (RAPAT DITUTUP PUKUL 17.20 WIB)
