DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT KOMISI I DPR RI
Tahun Sidang Masa Persidangan
: 2015-2016 : III
Jenis Rapat Hari, Tanggal Pukul Sifat Rapat Pimpinan Rapat Sekretaris Rapat Tempat
: Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkominfo RI, dan RDP dengan KPI, KIP, Dewan Pers : Rabu, 8 Juni 2016 : 10.35 WIB – WIB : Terbuka : Dr. TB. Hasanuddin, SE., MM. : Suprihartini, S.IP., Kabagset. Komisi I DPR RI : Ruang Rapat Komisi I DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara
:
Anggota yang Hadir
1. Penjelasan menteri komunikasi dan informatika RI, Ketua KPI, ketua KIP, ketua Dewan Pers tentang : 1. Pembahasan RKA dan RKP Kemenkominfo TA. 2017 2. Pembahasan usulan APBNP RKP Kemenkominfo TA. 2016 : PIMPINAN : 1. Dr. Abdul Kharis Almasyhari, SE., M.Si (FPKS) 2. Dr. TB. Hasanuddin, SE., MM. (F-PDIP) 3. Meutya Viada Hafid (F-PG) 4. Asril Hamzah Tanjung, S.IP. (F-GERINDRA) 5. H.A. Hanafi Rais, S.IP, MPP. (F-PAN)
ANGGOTA : FRAKSI PDI-P 6. Ir. Rudianto Tjen 7. Drs. Effendi MS. Simbolon, MIPol 8. Tuti N. Roosdiono 9. Charles Honoris 10. Dr. Dr. EVITA NURSANTY, M.SC. 11. Bambang Wuryanto 12. Marinus Gea, SE., M.Si.
13. Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., M.Comm & Mediast. FRAKSI PARTAI GOLKAR 14. Dr. Fayakhun Andriadi 15. Tantowi Yahya 16. Bobby Adhityo Rizaldi, SE., MBA., CFE. 17. Dave Akbarsyah Fikarno, ME. 18. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa 19. Venny Devianti, S.Sos 20. H. Zainudin Amali, SE 21. H. Andi Rio Idris Padjalangi, SH., M.Kn FRAKSI PARTAI GERINDRA 22. H. Ahmad Muzani 23. Martin Mutabarat 24. Rachel Maryam Sayidina 25. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Sc. 26. Elnino M. Husein Mohi, ST., M.Si. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT 27. Dr. Sjarifuddin Hasan, SE., MM., MBA. 28. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. 29. Mayjen TNI (Purn) Salim Mengga 30. H. Darizal Basir 31. Dr. Ir. Djoko Udjianto, MM. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL 32. Zulkifli Hasan, SE., MM. 33. Ir. Alimin Abdullah 34. Budi Youyastri 35. H. M. Syafruddin, ST., MM. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 36. Drs. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si. 37. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si. 38. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P. 39. Arvin Hakim Thoha FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 40. Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA 41. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., MA 42. Dr. Sukamta FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 43. H. Moh. Arwani Thomafi 44. Dr. H.A. Dimyati Natakusumah, SH., MH., M.Si. 45. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc. 46. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., MS.
FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT 47. Prof. Dr. Bachtiar Aly, MA. 48. Prananda Surya Paloh 49. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra 50. Victor Bungtilu Laiskodat FRAKSI PARTAI HANURA 51. M. Arief Suditomo, SH., MA. Anggota yang Izin Undangan
: 5 orang :
Jalannya rapat : KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, SE., MM.): Bapak dan Ibu yang kami hormati, Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh Waktu sudah pukul 10.30 lebih. Barangkali nanti sambil menunggu karena situasi jam segini dalam keadaan macet, sehingga kita mulai saja. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami mengucapkan Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh kepada seluruhnya dan selamat juga menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala . Rapat dengar pendapat dalam hal ini adalah berbicara soal anggaran kita buka dengan menkominfo, kemudian juga dengan KPI, KIP, dan Ketua Dewan Pers. Sebelum dimulai ijin kan kami nanti akan mempersilakan Pak Ketua yang baru dan memperkenalkan dari mana? Beliau ini termasuk grup Solo. Kami persilakan Pak Ketua ya. KETUA : Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh Perkenalkan nama saya Abdul Haris, lengkapnya Abdul Haris Al Mashari dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera daerah pemilihan Jawa Tengah V, Solo Sukoharjo Klaten Boyolali. Terima kasih Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh KETUA RAPAT : Terima kasih Ketua. Beliau mengganti Pak Mahfuzd Siddiq yang dilokir barangkal ke Komisi IV. Komisi IV itu memang menjadi cita-cita seluruh anggota DPR RI karena disana hand traktor begitu. Ada bibit begitu, kalau di Komisi I bawanya ini ada meriam tiga pucuk,
juga pada pucuk, juga tidak mau. Ada tank leopard yang besar juga tidak bisa dibawa ke desa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Saya kira sebelum dimulai saya mohon persetujuan dari rekan-rekan, apakah kita pagi ini akan dilaksanakan rapat tertutup atau terbuka. Jadi yang pertama dengan dewan pers, KIP, KPI, Kominfo itu, pagi ini kita akan diskusi dulu soal anggaran. Setelah itu hanya dengan Kominfo saja kami akan membahas masalahmasalah aktual. Saya mohon barangkali persetujuan dari rekan-rekan Pemerintah untuk tahap pagi ini, apakah kita mau terbuka atau tertutup. Bagaimana? MENKOMINFO RI : Kalau saya sih usul terbuka. KETUA RAPAT : Baik, terbuka? Bapak-bapak. Baik kalau gitu kita laksanakan rapat dengar pendapat terbuka. Kalaupun nanti kita akan bicara masalah anggaran tapi juga mohon sedikit saja penjelasan dari KIP soal pertempuran atau kudeta, sudah selesai kudetanya? Sudah? antara unsur Pimpinan yang kemudian tersiar sampai ke media dunia itu menginikan. Karena memang strategis KIP itu. Mungkin nanti diceritakan sekilas untuk menjadi bahan pembicaraan kita, atau mohon penjelasan dari Bapak sesungguhnya apa yang terjadi itu sampai terjadi kudeta. Biasanya kudeta di Thailand itu tentara yang turun, kalau ini para pengurus ini. Ya nanti kita lihat lah. F-PAN (ALIMIN ABDULAH) : Pimpinan Ini sebenarnya mengingatkan saja ini. Karena kan kita terbuka, jangan sampai seperti kemarin. Dari pihak AU menyampaikan secara etika tidak dapat kita sampaikan. Nah ini kalau kita sudah terbuka, kita harap betul-betul kita dapat penjelasan. Sebab kemarin ada kejadian mohon maaf, dimana kita merasa percuma saja datang karena tidak bisa dijelaskan dan kita tidak dapat penggunaan anggaran. Bagaimana nanti terbuka atau tertutup. Kemarin tertutup toh mereka tidak mau juga dengan alasan tidak etika. Nah sekarang terbuka nanti terulang kita, jangan sampai cape ngomong sampai sore. Terima kasih Pak. KETUA RAPAT : Baik, jadi ada pesan dari Pak Alimin, jangan sampai seperti itu. Marilah kita persilakan dulu untuk memberikan penjelasan soal sekitar anggaran. Nanti kita akan mulai dari Pak menkominfo dan setelah itu ke KPI, KIP dan yang terakhir ke dewan pers. Kami persilakan.
MENKOMINFO : Terima kasih Ibu dan Bapak yang kami hormati, Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua, Pertama saya ucapkan selamat kepada Pak Haris yang menjadi Ketua Komisi I yang baru sebagai mitra kerja dari kami . Pada hari ini sesuai jadwal akan diangkat mengenai update mengenai APBN berkaitan dengan APBNP tahun 2016. Ibu dan Bapak sekalian, Dihadapan Ibu dan Bapak sekalian ada dokumen. Saya minta tolong disini, ini kami ringkaskan agar mudah membacanya. Pertama APBN yang berkaitan dengan Kominfo tahun 2016 itu 5185 maaf ini datanya. 5185 dan ini sudah mencakup kepada satuan kerja, satuan kerja kita unit kerja di Kominfo dan ini juga sudah mencakup dengan KIP, KPI dan dewan pers. Kemudian, dalam rangka APBNP 2016 tentunya akan ada perubahanperubahan bottom lainnya. Bottom lainnya sebelumnya, yang lainnya adalah angkanya secara keseluruhan APBN nya menurun menjadi 51,34 atau ada selisih 51 miliar. Nah 51 miliar ini sesuai dengan inpres 4 tahun 2016, dimana Kominfo kurang lebih diminta untuk melakukan penghematan kurang lebih 51 miliar. Jadi kami melakukan penghitungan kembali 51 miliarnya itu penghematan ini dialokasikan dari mana-mana saja. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mengekenali dalam menjalankan mengekseskusi APBN ini, ada beberapa berkaitan dengan sistem ataupun administrasi keuangan. Yaitu apa? sumber keuangan Kominfo itu tidak sepenuhnya murni dari rupiah murni atau dari pinjaman luar negeri sebagaimana kementerian lain. Karena disini ada keunikannya Kominfo itu penghasil PNBP. Jadi anggaran pun ada yang berasal dari PNBP. kita tahu yang namanya PNBP ini terutama universal service obligation atau kewajiban pelayanan umum, dibayarkan oleh operator-operator yang mempunyai kewajiban itu dibayarkan berdasarkan laporan audit tahunan Pak. Jadi laporan audit tahunan itu biasanya menjelang April atau Mei kemudian mereka membayarkan kepada Pemerintah. Sehingga disini terjadi apa ya? delay timeleg antara eksekusi dengan uang secara cash. Makanya kami memohon kepada menteri Keuangan untuk melakukan koversi sebagian sumber pendanaannya, angkanya tidak berubah secara total tapi mengkonversi sebagian beasal dari PNBP menjadi rupiah murni. Agar kami bisa mengeksekusi program lebih awal. Jadi itu yang kami lakukan di tahun 2016, kali ini. Terakhir adalah maaf sebelumnya, tetapi 51 miliar selisihnya dari APBN ke APBN perubahan, APBNP ya tidak mengganggu secara makro secara keseluruhan Pemerintah tetapi terjadi relokasinya disini agak berbeda. Konversi rasionalnya ini di SDPPI ini adalah selain efesiensi berdasarkan inpres 4 tahun 2016, itu dibagi-bagi kesemua satuan kerja, tetapi ada konversi dari satuan kerja sendiri sumber pendanaannya. Seperti ini yang SDPPI ini konversi PNBP yang untuk program prioritas Kominfo. Jadi alokasinya final untuk program prioritas Kominfo. Ini juga PPI
juga yang tadinya 3294 ini APBNP nya 3211 berkurang 83 miliar. Ini dipakai untuk program prioritas Kominfo. Kemudian dari Aptika ini justru bertambah yang APBN 110, jadi ini beberapa pindah untuk Aptika. Untuk apa? pertama untuk peningkatan efektifitas manajemen konten. Sekarang yang namanya manajemen konten, konten negatif ya, baik itu yang namanya pornografi dan lain sebagainya menjadi isu. Bahkan tadi malam yang ada statmen salah satu organisasi meminta Pemerintah untuk melakukan sepenuhnya google dan youtube. Artinya ada isu gitu loh. Jadi sebagian lebih banyak lagi kepada IKP. IKP sebetulnya bukan 13 tambahnya, secara anggaran 13 tapi ada efesiensi didalam yang tujuannya adalah untuk melakukan penguatan fungsi goverment PR ini juga atas masukan dari salah satunya Komisi I waktu awal-awal presentasi, kok fokusnya hanya pada telekomunikasi, untuk fungsi kepada Pemerintah nya mana? Kemudian dari litbang nomor 5 ini murni efesiensi dan kemudian ini kita alokasikan tambahan kepada setjen adalah untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Kominfo, kenapa? Kominfo ini harus mempercepat kapasitas sumber daya manusia. Agar bisa keep up, agar bisa selaras dengan dinamika yang terjadi diluar Kominfo. Terutama kalau ada telekomunikasi dari pada postel. Tetapi kalau kita bicara dari dunia internet, kita ini terutama regulasi-regulasi kebanyakan behand ... dinamika perubahan yang ada itu selalu lebih cepat, lebih jauh daripada regulasi-regulasi sendiri. Kita banyak contoh-contohnya apakah itu transportasi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir dengan irjen ini hanya satu murni efesiensi. Jadi ini angkanya bottom line nya 51 miliar dari APBN ke APBNP, ini 51 miliar kurang lebih tidak sampai 1% dari total APBN ini. Itu didalamnya sendiri ada relokasi dari sumber dana, terutama yang tadinya PNBP kami mintakan relokasi rupiah murni. Kami sedang berkodinasi dengan Pak menteri Keuangan. Karena persetujuannya kepada Pak menteri Keuangan. Berikutnya, nah ini. Ini kalau dirinci dari sumber dana APBNP 2016, ini angkanya tentatif. Karena masih tetap dibicarakan dengan kementerian Keuangan. SDPPI rupiah murninya. Tadinya 310 kemudian menjadi 523. Karena yang sumber tadinya dari PNBP tinggal 504. Jadi kita coba pindahkan sumber pendanaan ini kembali. Tujuannya adalah agar program-program dapat dieksukusi dengan cepat. Kemudian PPI juga demikiannya dapat dilihat. Rupiah murninya meningkat karena PNBP nya turun. BLU tetap saja, BLU itu BP3TI nah ini pinjaman luar negeri juga tetap. Aptika bertambah tadi karena tidak memiliki PNBP, jadi yang namanya rupiah murni disini dipindahkan ke Aptika. Aptika 110, menjadi 242 ini naik 120 miliar. Yang tadi rasionalnya adalah terutama untuk yang berkaitan dengan peningkatan efektifitas manajemen konten, kedua untuk penambahan situs internet dengan nama domain Indonesia untuk UMKM, sekolah, komunitas, pondok pesantren dan desa. Dan litbang ini juga tetap tidak berubah. IKP bertambah seperti tadi saya tambahkan. Adalah untuk peningkatan atau penguatan fungsi goverment PR untuk IKP. Itjen ratip tetap, kemudian total ini berubah jadi rupiah murninya meningkat, ini sekitar 477 miliar, dengan PNBP nya turun. Jadi PNBP berubah jadi rupiah murni. Ini menunjukkan kalau kita itu ingin mengeksekusi program relatif lebih cepat, karena kalau rupiah murni itu istilahnya jadi uang Pemerintah berasal dari Pemerintah sendiri. Walaupun PNBP itu dari Pemerintah tapi usul uangnya itu dari industri dari operator.
Itu barangkali Ibu dan Bapak sekalian yang berkaitan dengan APBN dan mungkin nanti mungkin ditambahkan teman-teman dari KPI, KIP dan Dewan Pers. Namun demikian kalaupun ada penurunan pengurangan 51% untuk penghematan itu semuanya dilakukan di Kominfo. Jadi KPI, KIP dan dewan pers itu tidak ada perubahan untuk APBNP 2016. Sedangkan tahun 2017 ada. Sedangkan pagu kementerian Kominfo 2017 adalah seperti yang dihalaman 5 ini totalnya kurang lagi tapi praktis kurang lebih sama lah menjadi 58 triliun. Tapi ini masih pagu, jadi kita belum bisa bicara lebih rinci. Nah ini pagu indikatif ini sudah termasuk belanja pegawai ataupun belanja barang serta belanja anggaran pendidikan. Pendidika menjadi fokus Kominfo untuk tahun 2017. Karena kembali kita ini harus upgrade sumber daya di Kominfo agar kita bisa terus bukan hanya mengikuti bahkan lebih depan dari pada dinamika-dinamika yang terjadi, gitu loh. Ibu dan Bapak sekalian, Barangkali secara ringkas kami sampaikan bottom line ini adalah untuk APBNP 2016. Penghematan yang diminta sesuai dengan inpres 4, 2016 senilai 51 miliar atau kurang dari 1% dibanding APBN 2016 aslinya itu yang pertama. Yang kedua kami juga melakukan relokasi dari sumber dananya yang tadinya PNBP rupiah murni untuk tujuan agar program-program Kominfo bisa dieksekusi lebih cepat lagi. Demikian dari Kominfo Pak Pimpinan. Mungkin dari KPI, KIP atau dewan pers bisa menambahkan. Silakan. KETUA RAPAT : Baik saya kira kita lanjutkan saja dari KPI mungkin ada yang mau disampaikan. KETUA KPI : Baik terima kasih Pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh Yang kami hormati Pimpinan sidang, terkhusus Ketua Komisi I yang baru, Bapak Abdul Haris Al Mashari. Anggota dan Ibu Bapak Anggota Komisi I DPR RI, Yang kami hormati menteri komunikasi dan informatika, Bapak Rudiantra. Ketua KPI dan Ketua dewan pers. Pertama-tama Al-hamdu lillahi rabbil 'alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan terkait dengan rencana anggaran Komisi Penyiaran Pusat tahun 2017. Ini menarik karena masa jabatan kami akan berakhir bulan depan sementara kami mempresentasikan untuk anggaran tahun berikutnya. Mudah-mudahan ini tidak akan menjadi bermasalah pada kepengurusan berikutnya.
Secara umum rencana kerja yang disusun oleh KPI, yang disusun bersama antara komisioner dengan sekretariat, tidak mengalami banyak perubahan. Termasuk dari nilai anggaran yang diajukan. Bedasarkan dengan pembicaraan Kominfo maka pagu anggaran yang dialokasikan untuk komisi penyiaran Indonesia pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 48.863.900.000 masuk dalam dukungan manajeman dan dukungan teknis lainnya, komisi penyiaran pusat dipagu anggaran sekretariat jenderal kementerian Kominfo. Di slide dan mungkin sudah disampaikan kepada Ibu dan Bapak pada presentasi kami. Di rencana kerja itu ada kegiatan besar atau program yang pertama adalah tersedianya dukungan teknis dan manajemen dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas KPI pusat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 21.930.300.000, yang masing-masing terdiri dari 4 rencana kerja yaitu kebijakan pengaturan penyelenggaraan penyiaran, kemudian penyelesiaan pengaduan masalah konten siaran, pemantauan langsung dan pelaksanaan rating kualitas isi siaran televisi. Kemudian kegiatan yang kedua adalah atau program yang kedua adalah program layanan kesekertariatan Komisi penyiaran pusat. Ada lima kegiataan. Yaitu pembinaan kepegawaian, perlengkapan kerasipan manajemen organisasi dan peningkatan kualitas SDM, maaf total dari pagu untuk layanan kesekertariatan itu adalah 2.746.651.000. Kemudian kegiatan pembinaan sekitar 656 juta, peningkatan SDM penyiaran, kemudian ada penyusunan RKAKL rakip dan laporan Keuangan, penyusunan laporan Badan Usaha Milik Negara dan penghapusan barang milik negara dan pencetakan manajemen administrasi sarana dan prasarana. Itulah kegiatan-kegiatan pada layanan kesekertariat KPI. Dan program yang ketiga adalah layanan perkantoran, pembayaran gaji dan tunjungan. Maaf, layanan perkantoran total adalah 24.186.949 dengan kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar 7 miliar lebih dan penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan perkantoran sebesar 16 miliar. Sebenarnya kami ingin melaporkan soal kantor baru KPI tetapi ternyata laporan dari sekretariat masih belum fix. Ini sebagai informasi sebagaimana kami sampaikan kepada Komisi I terkait dengan kebutuhan ruang kerja bagi Komisi penyiaran Indonesia. Ada kabar yang cukup menggembirakan bahwa badan teknologi nuklir atau Bapeten. Informasi yang kami terima adalah akan memperoleh bantuan peralatan dari luar negeri dan kemudian mereka membutuhkan ruang. Dan ruangan bagi mereka telah diberikan dibekas kantor KPK yang lama di jalan Djuanda. Di apa namanya bersatu dengan KPU, tapi kemudian Bapeten menawarkan kepada kami untuk menempati gedung tersebut. Sementara ruangan KPI yang satu lantai di lantai 6 gedung Bapeten itu akan diambil oleh mereka. Ini dalam tahap negosiasi untuk kemungkinan perpindahannya. Karena kami melihat ruang perkantoran itu cukup representatif karena ada tiga lantai dan menurut ukuran yang kami butuhkan selama ini cukup memadai. Kemungkinan besar bahwa 2017 itu jika ini terlaksana maka anggaran untuk pemilihan perkantoran itu juga akan banyak terserap pada proses perpindahan kantor. Adapun draft rencana kerja KPI pada tahun 2017 telah kami susun. Sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa ada tiga program. Pertama tersedianya dukungan teknis dalam kelancaran pelaksanaan tugas KPI pusat. Itu ada cukup banyak kegiatan. Ada 35 kegiatan, bisa diskip saja. Ada 35 kegiatan mulai dari pelaksanaan forum rapat bersama dengan kementerian Kominfo, kemudian ada froum EDP, evaluasi uji coba, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang secara periodik kami selalu selenggarakan menjadi suatu kegiatan rutin. Ada peringatan hari penyiaran nasional, kemudian ada dialog publik, ada sosialisasi, kemudian juga ada
survey MKK, kemudian ada evaluasi pemantauan isi siaran dan lembaga penyiaran dan juga ada sampai dengan 47 itu ada salah satunya yang sudah sering kami lakukan pelaksanaan KPI award atau anugerah KPI setiap tahunnya secara berkala termasuk yang bulan ramadhan. Itu rincian kegiatan draft yang rencananya akan diselenggarakan pada tahun 2017. Adapun kegiatan yang kedua yaitu layanan kesekertariatan itu ada lima kegiatan utama sebagaimana yang telah kami lakukan didepan, dan khusus untuk layanan perkantoran saya kira ini anggaran rutin. Itu ada sekitar 11 kegiatan. Yang ingin kami laporkan pada kesempatan ini adalah tentang realisasi anggaran kegiatan KPI. Bisa diskip. Realisasi anggaran KPI tahun 2016 per 31 Mei 2016. Dari total anggaran 2016, Rp. 48.182.400.000. Realisasi pada tanggal, per tanggal 31 adalah sebesar 16.947.307.625 atau sebesar 35,17% melampaui target 22% yang pernah ditetapkan. Adapun penyerapannya terdiri dari belanja pegawai 31,91%, belanja barang 35,68%, dan belanja modal 47,89%. Yang terakhir saya ingin menyampaikan atau kami akan menyampaikan sesungguhnya terkait dengan anggaran yang terdahulu, kami sudah pernah mengajukan usulan anggaran belanja tambahan, namun sampai hari ini memang belum ada realisasi terkait dengan keinginan adanya perubahan usulan anggaran dimana ada permintaan dari KPI sebesar 5.292.464.000 yaitu dengan usulan kegitan yang belum disetujui waktu itu yaitu penambahan anggaran untuk kegiatan survey dan pemiliharan gedung sesuai rencana KPI yang pindah kantor dari Gajah Mada ke Gedung badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) waktu itu. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudahmudahan rencana kerja ini dapat disetujui usulan anggarannya, agar kiranya Komisi penyiaran pusat bisa bekerja secara optimal pada tahun 2017. Demikian Pimpinan, lebih kurangnya dapat dimaafkan. Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh KETUA RAPAT : Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh Terima kasih Pak Yudha kami persilakan sekarang pada Pak Abdul Hamid. KETUA KIP : Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh Selamat pagi dan salam sejahtera, Yang kami hormati Pimpinan sidang dan Bapak Ibu Anggota Komisi I DPR RI, Yang saya hormati Bapak menteri Kominfo serta eselon I serta jajarannya, Rekan-rekan komisioner KPI, KIP dan dewan pers, sahabat saya, Tadi sesuai dengan pertanyaan dari Bapak Pimpinan. Semua itu akan saya jelaskan dibelakang Pak. Jadi anggaran dulu, mudah-mudahan yang lebih menarik dibelakang. Al-hamdu lillahi rabbil 'alamin seperti yang Bapak lihat sekarang ini masih menarik dan masih berpuasa Pak. Kami sampaikan bahwa tahun ini bahwa kami naik kembali 5,7% dari anggara menjadi 22.945.800.000. Tahun lalu padahal juga sudah naik sekitar 60%.
Meskipun ternyata naik 2 kali pun masih kalah dengan KPI Pak. Tapi mungkin karena kegiatan KPI yang ada pengadaan barang, saya kira wajar saja. Kami sangat kecil pengadaan barang. Jadi pertama seperti yang Bapak Ibu lihat ditayangan, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. F-PAN (ALIMIN ABDULAH) : Pimpinan sebentar, Saya belum dapat bahannya ini. Ini terlalu kecil Pak, ini terlalu tidak enak kalau dipegang. Ada diberikan bahannya tidak? ya nanti Bapak serius saja baca sendiri lalu kami kebingungan Pak mencari-cari. Atau ada memang sesuatau ini sampai yang lain tidak bawa, Bapak saja yang bawa atau bagaimana? KETUA KIP : Itu sudah skretariat Pak, sebenarnya sudah ada. F-PAN (ALIMIN ABDULAH) : Bukan sengaja tidak dibagikan kan? KETUA KIP : Bukan Pak, bukan. Nanti akan segera kami bagikan. F-PDIP (EVITA NURSANTY, M.Sc.) : Boleh usul Bapak Pimpinan. Karena materinya belum ada maka silahkan yang lain dulu. Nanti difotocopy dan bagikan kepada kita. KETUA RAPAT : Baik, kalau begitu mohon maaf Bapak dari KIP dan yang lain dulu biar sementara ini diprint dan kemudian diperbanyak. Saya kira sekarang kita menuju ke Pak Yosep ya? nanti selesai ini kita kembali lagi ke Bapak ya. KETUA DEWAN PERS : Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh Bapak Pimpinan Komisi I, Anggota Komisi I, Bapak menteri Kominfo dan kemudian eselon I Kominfo dan Ketua KPI, dan ketua Komisi informasi, Mohon bisa dimunculkan. Jadi kegiatan dewan pers kalau dilihat dari tahun anggaran 2016. Itu totalnya adalah 21.267.400.000 dan realisasi anggaran per 7 Juni itu adalah 5 miliar 243 juta. Prosentasinya adalah 24,7% jadi ini yang kinerja kami . Nah kalau kita lihat ada beberapa program penting yang menjadi prioritas itu adalah pelaksanaan indek kemerdekaan perss yang sekarang tentang FGD
dibeberapa daerah, sekarang terjadi di Ambon. Cuma dukungan untuk pelaksanaan indek kemerdekaan pers tahun ini hanya bisa terlaksana untuk 24 provinsi, dan masih ada 10 provinsi yang belum bisa kita susun karena tidak tersedia anggaran dan dewan pers mencoba juga untuk mendapatkan dukungan dari lembaga donor. Tetapi ternyata komitmennya belum dapat menambah jumlah provinsi yang akan disusun indeknya. Terkait dengan pagu indikatif 2017 yang perlu kami sampaikan adalah dewan pers akan mendapatkan tambahan anggaran sehingga total menjadi 36.072.200.000 dan sebagian ini adalah dukungan untuk menjadi panitia dan tuan rumah pelaksaan world pers freedom day pada tanggal 2 dan 4 Mei 2017. Diluar itu ada komitmen juga dari dukungan APBN untuk melaksanakan indek dan kemerdekaan pers di seluruh provinsi di Indonesia ditahun depan. Jadi 34 provinsi yang akan diteliti. Tapi mengingat anggaran world press freedom day yang dibutuhkan adalah 19 miliar dan pelaksanaan indek kemerdekaan pers itu 5,9 miliar dan itu semua sudah masuk didalam total besaran 36 miliar itu, maka akan terjadi penurunan dibeberapa pekerjaan-pekerjaan rutin dewan pers. Yang kami lihat disini adalah pemberian keterangan ahli. Ini merupakan kebutuhan Bapak-Bapak yang ada di Polri dan kemudian di kejaksaan dan pengadilan itu akan mengalami penurunan secara drastis. Kemudian juga penanganan dan pengaduan yang totalnya 7,4 miliar akan mengecil menjadi 1,5 miliar. Kemudian juga beberapa kegiatan misalnya terkait dengan pendataan dan ratifikasi perusahaan-perusahaan pers yang banyak bermunculan migrasi dari media cetak ke media online yang semuanya harus kita ratifikasi. Kemudian fasilitasi barangkali adalah konstituen kami yang salah satunya adalah hari pers nasional. Dimana Presiden biasanya hadir untuk menutup acara, maka ini akan mengalami penuruan secara signifikan tapi kami paham bahwa keterbatasan anggaran Pemerintah jadi kami akan mengikuti saja anggaran yang tersedia, dan kami akan melakukan beberapa penghematan termasuk bila melakukan kunjungan ke daerah dan akan melakukan sekaligus bisa dua atau tiga kegiatan digabung didalam satu rencana kunjungan. Nah cara itu akan kami lakukan selain kita akan mendorong menjadi kerjasama internasional didalam penguatan kebebasan pers di Indonesia. Dengan misalnya bekerjasama dengan UNESCO, kemudian kita akan meminta ijin kepada kementerian luar negeri untuk apply menjadi member yang menjadi organ bagian dari UNESCO. Nah kalau kita bisa menjadi anggota tetap, maka akan banyak kerjasama yang bisa dibantu dari lembaga-lembaga dibawah UNESCO kepada Indonesia. Kita akan mendorong itu mengingat kerterbatasan tersediaan untuk dewan pers. Barangkali itu secara highlight dan detail nya bahan sudah difotocopykan dan kami berharap itu sudah ada di Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh KETUA RAPAT : Terima kasih, ini dari KIP belum tersebar. Kita barangkali break dulu ya barang lima menit ya? (RAPAT DISKORS 5 MENIT)
Baik kalau sudah kami program nya.
persilakan untuk
KIP memaparkan rencana dan
KETUA KIP : Baik Pak. Sebelumnya memang mohon maaf karena ini soal anggaran, saya tidak terlau terlibat untuk menyiapkan tetapi saya tidak menyalahkan sekali lagi untuk hal ini. Silakan ditayangkan. Sekretariat KIP pusat bukan sekretariat dewan DPR RI. Oh sama ya? sekretariat KIP pusat. Saya pikir padahal tadi datang kesini sudah lama kenapa tidak diproses difotocopy saya heran juga, kenapa tidak diserahkan. KETUA RAPAT : Bapak heran, kami lebih heran lagi. Dimaklumi Pak bulan puasa. KETUA KIP : Semoga Bapak dan Ibu menerima. Mohon maaf ya terlambat. Kami akan menyampaikan program, pada awal tadi kami sudah menyampaikan pada tahun ini kami naik 5,7 sehingga menjadi 22.945.800.000 dari tahun sebelumnya 21.678.499.000. Saya minta nanti mengcopykan yang ada angka ya Pak ya? sudah juga? Mohon dilihat mudah-mudahan sudah dicopykan Pak, karena ada dua berkas kami . Yang ini yang saya bacakan berkas kegiatan saja Pak. Jadi nanti disitu ada angka-angka. Karena mungkin secara teknis detail barangkali untuk Bapak dan Ibu yang terhormat tidak terlalu penting ya barangkali, kami lebih kepada kegiatan karena pagu anggarannya sudah jelas. Jadi yang pertama terkait dengan dukungan manajeman dan pelaksanaan tugas lainnya. Itu kompenen aktifitas kami sampaikan adalah aktifitasi dan mediasi penyesuaian sengketa informasi didalam kota. Jadi sesuai dengan fungsi kami di pasal 23 memang salah satu fungsi KIP menyelesaikan sengketa informasi dan melalui ratifikasi dan atau mediasi. Kemudian juga judikasi, legilasi mediasi luar kota, kami laksanakan bimtek informasi publik itu mengenai manajemen penyelesaian informasi publik. Kemudian forum evaluasi permohonan dan penyelesaian sengketa informasi. Kemudian kajian pengecualian informasi, pertahanan keamanan negara, kekayaan alam dan rahasia pribadi. Jadi mamang komisi informasi seperti selama ini mendorong untuk informasi terbuka. Tapi ada pasal 17 yang dikecualikan. Nah itu selama ini belum ada rumusan yang jelas dengan yang dikecualikan, makanya kami selalu melakukan kajian. Di pasal 17 ada 10 item huruf A sampai Jadi, nah itu kita kaji lebih lanjut agar nanti karena ini juga masih menjadi kebingungan dibadan publik. Ketika bertanya mana informasi yang dikecualikan dan mana yang tidak. Sementara KIP tidak bisa secara detail satu per satu, karena badan publik ini ribuan dan jenis informasi yang dikeluarkan berbeda-beda. Misalkan antara TNI dengan kementerian PU dengan kementerian P dan K dan sebagainya beda-beda sehingga ini memang spesifik di badan publik. Makanya ini informasi agak lama dan satu periode lalu pun belum ada ketetapan mengenai hal ini. Kami hanya mengeluarkan pedoman, pedoman itu generik bukan umum. Jadi pedoman yang berisi antara lain soal prosedur, jadi bagaimana prosedur itu mengecualikan informasi atau menetapkan suatu informasi itu dirahasiakan atau tidak.
Kemudian juga penanganan sengketa pasca putusan Komisi. Jadi setelah putusan komisi informasi para baik pemohonan ataupun termohon itu sudah punya hak untuk mengajukan ke PTUN atau PN kemudian kalau masih elum puas lagi berhak untuk Mahakam Agung. Kemudian penyusunan Peraturan dan kebijakan penyesuaian sengketa informasi publik. Lalu kalau edukasi dan sosialisasi kami menyelenggarakan lomba diklat kebutuhan informasi publik dikalangan mahasiswa. Ini kita sudah berlangsung dua tahun. Karena waktu itu kami pikir ketika itu dalam pemeringkatan ternyata perguruan tinggi negeri ini tingkat keterbukaan relatifnya kalah dengan kementerian. Masih kementerian, kalah dengan itu tahun 2014. Kalah terbuka dengan kementerian, kalah terbuka dengan Pemerintah provinsi secara umum. Makanya kami dorong lewat mahasiswanya dan kami lakukan lewat lomba yang telah kita lakukan dua kali. Kemudian, edukasi dan advokasi pembentukan PPID. Jadi di Indonesia ini memang dan itu di kementerian Kominfo memiliki dana persis itu belum semuanya terbentuk PPID terutamanya di kabupaten dan kota. Kalau provinsi PPID atau pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang belum terbentuk baru dua, tinggal dua. Yaitu Kalimantan Utara dan Maluku Utara yang merupakan daerahdaerah pemekaran. Tapi kabupaten dan kota memang banyak yang belum khususnya di wilayah timur Indonesia. Kemudian disenimasi Undang-Undang KIP ke LSM, ormas atau tokoh masyarakat dan sebagainya. Jadi ini selama ini, Bapak dan Ibu Pimpinan, dan Anggota, Selama ini yang dianggap sebagai badan publik itu hanya Pemerintah. Baik eksekutif, legislastif maupun yudikatif didalam Undang-Undang nya. Padahal non Pemerintah, non ketiga itu juga kota seyogyanya menerima APBN, APBD, bantuan luar negeri dan juga dana masyarakat itu juga badan publik. Makanya kami masuk ke badan publik non negara, istilahnya dalam Undang-Undang. Jadi istilahnya mereka menerima APBN, apapun itu mau LSM, badan-badan dan sebagainya itu merupakan badan publik yang juga terkena aturan Undang-Undang KIP. Artinya dia harus terbuka dan harus mau diakses informasinya oleh masyarakat. Makanya kami mulai tahun ini banyak melakukan kegiatan di wilayah badan publik non negara. Kemudian juga di Badan Usaha Milik Negara parpol, parlemen non negara dan badan-badan hukum. Kalau di parpol ini pernah kami kerjasama dengan Kominfo juga meskipun kami juga hanya sebagai nara sumber Pak, dan untuk parpol sudah beberapa kali diadakan yang waktu itu Pak Tulus. Kemudian dialog interaktif di TV biasa ya? penerbitan media biasa, kemudian tata cara pengecualian, kami sudah masuk ke sektoral. Jadi sumber daya alam dan perpajakan. Kemudian diseminasi, hasil telaah kebijakan negara sektor SDA, perpajakan dan hankam. Jadi memang SDA dan perpajakan ini menjadi perhatian kami tahun ini. Kemudian pemantauan media itu hal yang wajar dari tahun ke tahun kami lakukan. Kemudian monef, implementasi kebijakan publik. Ini merupakan amanah dari Undang-Undang dan Peraturan Komisi informasi. Jadi kami setiap tahun mengeluarkan pengumuman evaluasi terhadap badan publik dengan 6 kategori. Jadi kategori kementerian, kategori Pemerintah non kementerian, kategori Pemerintah provinsi, kategori perguruan tinggi negeri, kategori Badan Usaha Milik Negara dan kategori partai politik. Dan kami tahun lalu 2015 sudah yang kelima. Dan Alhamdulillah dan terima kasih baru sekalinya disampaikan oleh Presiden dan sebelumnya tidak pernah. Jadi Presiden itu artinya dorongan untuk keingintahuan informasi publik dari Pemerintah sekarang semakin baik. Dengan diberikan oleh
Presiden para pemenangnya itu kemudian viral dan pengembangan informasi menjadi sangat luar biasa. Tahun ini kami melakukan perbaikan terhadap metode monef yaitu diawal tahun. Dan diawal tahun dan melibatkan komponen-komponen diluar KIP. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita mulai di pertengahan tahun baru kita mulai evaluasi dan hanya KIP meskipun mengundang tenaga ahli dari luar dan beberapa stake holder. Tapi sekarang ini stake holder kita masukkan di dalam tim evaluasi keterbukaan di badan publik. Kemudian rakornas juga rutin dan Rakernis juga penyusunan renstra. Ini pada tahun 2017 karena akan berakhir masa kerja kami pada bulan Juli 2017. Sehingga nanti kita akan membuat suatu renstra berikutnya atau mungkin nanti akan tergantung dengan keputusan baru nanti mereka akan menyusun. Kemudian penyusunan Peraturan kami lakukan, kemudian laporan ini rutin, ini saya kira penyusunan laporan dan sebagainya. Penyusunan rencana kerja ini juga rutin. Gaji dan sebagainya ini juga merupakan hal yang rutin yang dilakukan sampai hari ini. Demikian kalau soal program. Kami akan melaporkan belum tertulis disini adalah pembentukan Komisi informasi provinsi. Bapak dan Ibu Pimpinan yang sampai akhir tahun lalu 6 provinsi masih belum membentuk. Yaitu Papua Barat, NTT, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara dan Kalimantan Utara. Dalam setengah tahun itu kita geber. Kebetulan saya sendiri jalan ke semua wilayah itu untuk mendorong dan kebetulan dapat dikatakan memaksa ya Pak karena kadang-kadang alasan anggaran, alasan dan sebagainya itu memang itu mencuat di daerah-daerah itu. Merasa daerah miskin dan sebagainya itu. Padahal itu amanah Undang-Undang. Sedangkan di Undang-Undang KIP, fungsi KIP, komisioner adalah menjalankan Undang-Undang. Karena Undang-Undang mengatakan komisi provinsi ini wajib. Kalau kabupaten dan kota tidak wajib. Itu sesuai dengan kebutuhan. Makanya kami road show dan praktis mengeluarkan banyak hal di Jakarta. Tapi itu sudah saya yakini, niati karena apa? karena harus berakhir Juni, Bapak. Karena apa ? dengan Juni kita kunjungi dan kita dorong kemudian membentuk pansel. Asumsi kita kerja mereka 6 bulan. Sehingga bulan November itu sudah ketemu komisioner dan mereka menganggarkan tahun 2017 terhadap opersional dari komisi informasi provinsi. Nah dari apa yang kita lakukan sudah ada perkembangan yang menarik yaitu Sulawesi Barat sudah secara cepat pada tanggal 2 kemarin sudah melantik komisioner nya dan sudah melatik sekretariat yang merupakan SKPD sendiri. Kemudian minggu lalu pada hari Kamis, Saya ke Kendari dan suadh ada pendaftaran. Jadi semula 13 November pendaftaran, komisioner tetapi kemudian dimajukan. Perkembangan lain, Kalimantan Utara sudah proses membentuk Pansel, kemudian Maluku Utara juga. Nah yang sudah saya laporkan itu luar biasa juga Pak. Itu kebetulan NTT itu. Tidak tahu apakah dapil nya ada yang disana. Memang sepertinya memang tidak ada minta Pak. Padahal kami serius datang kesana dan paling sering. KETUA RAPAT : Baik, Pak Ketua. Kita hari ini berbicara dulu soal anggaran. Soal tadi Bapak plus soal perkudetaan itu tadi dilaporkan bersama-sama saja ketika anggaran ini sudah dibuat kesimpulan.
Rekan-rekan yang saya hormati, Kalau mungkin ada yang untuk memberikan pertanyaan dan lain sebagainya untuk melakukan pendalaman kami persilakan. Disini sudah tercatat tiga orang yang pertama itu adalah Pak Sukamta, kemudian kedua itu Ibu Evita dan ketiga Pak Alimini. Tiga orang dulu barangkali yang pertama Pak Sukamta. Silakan. KETUA KIP : Interupsi Pimpinan. Saya mengenai penjelasan tadi Pak pergantian Pimpinan. Belum ya. Tadi Bapak Pimpinan kan mengatakan itu. KETUA RAPAT : Iya nanti selesai itu, selesai semuanya karena kan yang lain ada acara. Selain anggaran kita diskusi di masalah anggaran. Baik ya, saya persilakan Pak Sukamta. F-PKS (DR. SUKAMTA) : Terima kasih Pimpinan. Bapak-bapak, Pak menteri Kominfo yang terhormat beserta seluruh Ketua lembaga dan jajarannya. Yang pertama terkait dengan Kominfo. Saya mendengar bahwa di Dirjen SDPPI itu ada dana yang diblokir untuk tahun anggaran 2015-2016, yang masuk mata anggaran biaya operasional, pencapaian target dan intensifikasi penerimaan negara bukan pajak. Kalau tidak salah ini dana terkait dengan supporting untuk kelancaran pelayanan dan operasional pencapaian. Nah cuman persoalannya ini kami ini belum paham persoalannya Pak. Hanya kami tahu dan mendengar saja dari jauh, hanya tidak tahu persoalannya. Minta tolong nanti kepada Pak menteri untuk didudukkan persoalannya terkait dengan dana blokir ini dan apa saja yang sudah dilakukan karena ini kalau tidak salah kan terkait dengan tunjangan ya? ada masalah dengan pemberlakuan ASN atau apa gitu. nah terus dampaknya kaya apa. Apakah pegawai jadi malas bekerja atau capaian jadi tidak tercapai atau bagaimana. Saya kira ini perlu untuk kita paham supaya kita tidak ingin pendapatan negara yang makin susah ini dipersulit juga oleh persoalan-persoalan yang tidak terlalu esensial. Terus kedepan ini kira-kira bagaimana jalan keluar nya. Mungkin kita perlu mendapatkan pencerahan Pak menteri. Yang kedua, nanti saya kira dana USO ini sebetulnya banyak pertanyaan persoalan ya, mungkin perlu kita diskusikan. Saya dengan mas Budi ini kayaknya tidak selesai kalau kita harus bahas disini sekarang ya? Saya masuk ke dewan pers saja ya. Jadi kalau saya melihat profil anggaran dewan pers ini, saya jadi bertanya-tanya. Ini sebetulnya serius tidak eksistensi dewan pers ini dihadapan negara. Sebab sekarang ini semua orang sudah mengatakan dan sudah ada risetnya bahwa pilar demokrasi ini bukan hanya tiga,
tidak hanya trias politika. Yang keempat ini pers. Sekarang ini Presiden mau membuat keputusan langsung diberitakan di media sosial saja, bukan media print out, nanti sore diubah keputusannya. Soal grab, soal apa lagi, soal grab, uber dan seterusnya, apalagi Presiden merubah putusan berkali-kali hanya karena opini media Pak, bukan opini DPR RI. Sementara lembaga trias politika ini punya alat saling cek dan balances. Ekskutif di cek oleh legislatif, legislatif dan eksekutif dicek oleh ada yudikatifnya. Nah pilar yang keempat yang sekarang ini mampu mengubah, mengambil keputusan penting negara, ini cek dan balances nya oleh siapa? kita berharap sebetulnya dewan pers ini menjadi lembaga yang kita berharap mampu membentuk pers media yang sekarang ini sedang mengalami proses penguatan sangat luar biasa kuat ini agar jangan sampai out of control. Saya tidak mengatakan bahwa media harus dibatasi harus diini dan itu ya? karena dewan pers sekarang survey nya baru bicara tentang freedom of pers. Saya heran juga kenapa survey nya itu. Bukankah sekarang ini pers sudah tidak ada yang menghalangi. Penguasa mana diwilayah mana yang berani menghalangi pres sekarang ini, tidak ada Pak. Kenapa Bapak membuat survey mengenai freedom of pers. Menurut saya ini agak out of contack. Yang kedua, profil anggaran Bapak itu 55% itu untuk acara seremonial. Apa itu pengaruhnya kira-kira terhadap kematangan media kita nanti bentuk akhir dari revolusi media ini dalam kontek demokrasi. Dari 36 miliar. 19,9 miliar sendiri kan yang untuk world pers freedom day 2017. Nah ini, saya kira satu kehormatan di Indonesia menjadi tuan rumah ini. Don’t get me wrong dengan ini. Hanya saja maksud saya kalau kita ingin mendesaind sebuah pilar demokrasi yang besar di Indonesia, sebuah negara yang secara gerbang demokrasinya berkembang sangat besar di dunia saat ini. Tidak cukup Pak anggaran hanya 36 miliar dan itu pun yang 55% untuk ceremonial Pak. Saya tidak yakin apakah karena Pemerintah memberikan kep anggaran anda dikasih yang segitu atau apakah karena program anggaran anda yang dibuat, saya tidak yakin ini program nya FGD, program nya lomba debat, program nya apalagi gitu. Yang akan bisa membuat out come pers kita menjadi pilar yang sehat dari demokrasi sebagaimana trias politika ini berkembang menjadi, mungkin catur politika nanti. Saya berharap nanti dewan pers akan membuat lebih ber nas Pak. Kalau bab anggaran kalau itu masuk akal, saya akan berikan dukungan yang besar Pak. In Shaa Allah. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT : Terima kasih Pak, saya persilakan kepada Ibu Evita. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, MSC.) : Terima kasih Bapak Pimpinan. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang hadir, Ini banyak sekali yang hadir dan tidak bisa saya sebutkan satu-satu selamat pagi. Pertama untuk Kominfo. Tadi Pak menteri sudah memaparkan hal-hal karena pagi hari ini kita menyampaikan anggaran ya Pak ya. Tapi memang saya melihat karena baru terima materinya ya kan. Saya juga usulkan ke Pimpinan. Materi rapat
ini jangan pagi ini kita rapat, apalagi yang berkaitan dengan anggaran. Jangan pagi rapat baru terima ketika kita duduk. Jadi kita susah, tidak mungkin kita menelaah dengan benar anggaran ini. Jadi terus terang saja Pak Kominfo yang Bapak paparkan tadi Pak menteri, saya tidak bisa menginikan hal ini ya? karena kan sedikit-sedikit ya? tapi program nya apa dari poin-poin itu kita kan belum tahu. Jadi kedepannya untuk nanti siang untuk pemaparan yang lebih rincinya dari Kominfo sendiri, Bapak kan tadi menginikan dana USO ya Pak menteri, yang APBN kemudian ada dana USO nya. Tapi kan program-program apa yang ada disitu tidak dipaparkan disini. Sehingga kita tidak tahu apa sebenarnya dana USO yang 2016 yang 2 triliun dianggarkan disini Pak saya baca. Dana USO dianggarkan 2 triliun. Tapi diperuntukkan untuk apanya kita tidak tahu. Nah ini agak sulit ketika kita bicara anggaran tanpa adanya program informasi mengenai program. Karena kan program kita ini kan harusnya basisnya program. Jadi bukan program basisnya dengan anggaran yang ada. Kita mengajukan program dulu baru anggarannya yang dirancang sesuai dengan program yang ada. Jadi mungkin saya perlu nanti Pak mendapatkan penjelasan yang cukup detail mengenai hal-hal tersebut. USO 2 triliun itu untuk apa, program-program apa saja dan tahun depannya itu program apa saja di tahun 2017, program apa saja di 2016 yang sudah dijalankan dan program apa saja yang belum dilakukan, evaluasi untuk tahun 2016. Kemudian untuk KPI dari laporan anggaran yang ada, kita buka. Tidak pakai halaman sih bikinnya jadi kita susah juga. Ini kita buka di out put komponen poin 26, 27. Nah KPI sendiri nyarinya susah. Sudah? 26, lain kali pakai halaman Pak, jadi kalau kita bicara halaman sekian, halaman sekian. Untuk talk show interaktif di televisi 166 juta, talk show interaktif di radio. Pak menteri ini yang selalu saya usulkan, ini banyak sekali KIP ada kaitan dengan media, yang saya selalu usulkan juga, anggaran kita ini untuk media disetiap departemen dan lembaga ini cukup besar. Membayar TV. Yang saya usulkan juga kalau saya katakan sekali lagi Pak, kalau telko itu yang saya kenalkan universal service obligation, ya kan. Untuk broad casting yang kita kenalkan ini universal broad casting obligation. Mereka harus mengalokasikan sekian dari air time mereka untuk kepentingan-kepentingan ini Pak. Jadi tidak bayar pula kita sama mereka gitu. Jadi harus ada yang namanya universal broad casting obligation. Telko saja kita kenakan 1.20% dari revinium mereka. Oke lah kita tidak minta cash sama para industri penyiaran ini. Kita minta alokasi air time untuk kepentingan negara. Untuk kepentingan bangsa kita. Jadi sosialisasi untuk kepentingan publik mereka tidak boleh charger dong hal-hal yang seperti itu. Mungkin ini kita bisa dudukkan Pak menteri dengan industri penyiaran Pak, ada kontribusi yang mereka berikan kepada kepentingan dari pada nasional kedepan, tidak hanya profit semata-mata. Kemudian talk show-talk show ini kan ratusan milyar semua. Nah kemudian saya juga usulkan kepada KPI. Ya kan talk show-talk show ini, saya hanya khawatir dengan nasib dari pada TVRI dan RRI. Ada lah alokasi anggaran, jadi jangan di televisi swasta saja. Jadi ada alokasi anggaran untuk TVRI dan RRI. Jadi diwajibkan misalnya anggaran misalnya ada anggaran sama Pak menteri, ini ada Peraturan untuk dibuat oleh Pemerintahan. 20% atau 30% dari anggaran promosi yang ada di setiap departeman lembaga itu wajib di TVRI dan RRI. Jadi tidak semua mereka habiskan di TV swasta. Disitulah TVRI dan RRI bisa hidup, bisa kokoh dan bisa kuat kedepan. Sekarang ini males-malesan wong income nya saja hanya 2 M, 5 M setahun, karena tidak ada kewajiban. Pemerintah kita pun ketika melakukan advertising, placeing ad itu dilakukan itu di TV swasta, bukan di TV nasional sendiri. Ketika ada Peraturan yang mengharuskan
semua anggaran promosi yang berdasarkan APBN, disetiap departeman dan lembaga itu 20% atau 30% itu kebijakan Pak menteri, wajib dialokasikan di TVRI dan RRI. Saya yakin kalau ada kerjasama seperti itu, itu TVRI dan RRI semakin kuat. Dan kemudian dari KPI, dana-dana media ini yang ada jangan di TV swasta saja, coba dong ditayangkan juga di TVRI dan di RRI juga. Kemudian, saya mau tanya poin 29. Pelaksanaan pemeringkatan rating penyiaran nasional, 6 miliar 134. Ini apa? mekanisme kerjanya seperti apa? karena kita mau tahu ini apakah ini anggaran baru, apakah ini sudah ada sebelumnya dilakukan dianggaran 2016, ini penerusannya saja. Berarti totalnya berapa sih sebenarnya pelaksanaan pemeringkatan ini, kalau tiap tahun kita mempunyai anggaran yang dialokasikan untuk ini. Saya juga mau tahu, akhirnya selama tiga tahun berdirinya KPI, pelaksanaan pemeringkatan rating penyiaran ini totalnya berapa sih tiap tahun yang dianggarkan 6 miliar, 6 miliar kan besar, terus out put nya itu apa? hasilnya apa sebenarnya yang bisa kita dapat dari anggaran tersebut. Kemudian nomor 31 workshop penyiaran perbatasan antara negara. Tolong dijelaskan program apa sih yang dilakukan oleh KPI ini untuk workshop penyiaran perbatasan antara negara ini. Kemudian 34 dan 44, itu kok saya melihatnya ada double ya Pak ya? 34 itu tim penanganan penyiaran perbatasan dan pemantauan luberan siaran asing. 44 pemantauan luberan siaran asing dikawasan perbatasan negara. Nah ini apa perbedaannya ini poin 34 dan 44 ini tolong dijelaskan. Kemudian penyusunan RKAKL, LAKIP dan laporan Keuangan 552 juta. Kita ini kan sekarang sudah sistem IP ya Pak ya? jadi saya tidak tahu ini semua laporan, KIP juga yang berkaitan dengan laporan-laporan itu biayanya tinggi sekali ya kan? laporan bagaimana ini dengan sistem teknologi yang dengan IP ini yang teknologi tinggi sehingga semua laporan itu memakan biaya yang tinggi. Kemudian saya melihat di program kerja kedepan dengan era yang namanya kita tahu kekhawatiran kita ini kan namanya dicyber, baik media ada cyber war, dimana-mana itu ada cyber war tapi yang berkaitan dengan kerja, yang berkaitan dengan cyber ini, proksi war cyber war ini melalui media ini, saya tidak melihat dan tidak tergambarkan diprogram kerja baik daripada KIP maupun KPI. Karena kan Pak nanti industri-industri besar dan perusahaan-perusahaan besar nanti berperangnya di media Pak, di cyber mereka ini berperangnya. Nah ini persiapan-persiapan ini saya tidak lihat, baik dari pada pelatihan SDM dan lain-lain dari program kerja yang ada. Kemudian KPI di J dan K ya kan? ada perjalanan dinas 1 miliar 600, ada lagi perjalanan dinas KPID 696. Ini perjalanan dinas ini apa bedanya perjalakan dinas yang ada di J dan perjalanan dinas di K, itu saja Pak, yang saya inikan. Karena terus terang saja kita tidak bisa benar-benar melihat isi dari pada anggaran ini, karena ya baru diterima. Kemudian untuk dewan pers. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sukamta, itu sebenarnya beberapa poin yang diangkat itu sudah ada di poin kami Pak. Kami berharap memang anggarannya terus terang Pak menteri anggaran dewan pers itu kan cukup kecil ya, yang tadi dengan era kedepan ini dengan era the power is the media katanya kan. Itu media-media kita, wartawan-wartawan kita, jurnalis-jurnalis kita ini harus mempunyai daya saing ya kan? mampu bersaing dan mampu mempunyai daya saing dan ditingkatkan profesionalisme nya. Nah ini memerlukan dana untuk pelatihan-pelatihan bagi mereka. Dan yang penting profesionalisme ditingkat dan yang lain-lain ditingkatkan. Kalau kesejahteraan juga tidak ditingkatkan. Itu juga tidak ada artinya. Nah ini bagaimana dewan pers ini bisa memonitor, bagaimana sih sebetulnya kesejahteraan oleh setiap perusahaan-perusahaan itu, media-media itu diberikan kepada para wartawan ini Pak. Karena ini kan juga harus
dimonitor karena saya mendengar banyak sekali wartawan yang pensiunannya belum dibayar, kemudian juga gajinya banyak yang belum dibayar. Karena ini sekarang kan dewan pers ini sangat sibuk dengan urusan media problem ada kasus media dengan masyarakat. Kemudian didalamnya apa namanya dapat menjadi mediasi, sementara kan ada yang namanya asosiasi wartawan itu ya Pak. Bagaimana dewan pers ini dapat duduk bersama-sama dengan asosiasi wartawan untuk meningkatkan profesionalisme dari pada wartawan kita. Tadi dikatan di program Bapak saya baca ini ada yang menginikan membedakan wartawan tadi dengan wartawan abal-abal tadi Bapak katakan. Tapi orang kalau sudah ada disatu kegiatan sudah tidak tahu mana lagi yang mana abal-abal dan bukan abal-abal Pak. Nah justru kalau masih adanya media yang abal-abal ini Pak. Menjadi tanggungjawab dari dewan pers dan media masing-masing. Yang abal-abal ini menjadi profesional. Jangan biarkan mereka menjadi abal-abal terus gitu Pak. Nah bagaimana yang abal-abal ini bisa ditingkatkan kemampuan mereka didalam hal tersebut. Kemudian tadi dikatakan penyelenggaraan World Press Freedom Day 2017, yang memakan biaya cukup besar ya Pak ya, tapi tidak apa-apa, memang biasa kalau intermezo itu kan kita positioning. Ketika anggaran kita lebarkan itu tetapi kita punya posisi saat itu. Nah apa yang bisa Pak, yang harus diinikan, positioning kita dengan adanya ASEAN community ini kedepan di area MEA ini Pak,kita memposisikan pers kita, ini kita tidak usah keluar jauh-jauh deh, di dunia ini saja. Kemudian kita juga bisa melihat bisa saja dengan membuat pertukaran tidak hanya celebration dibuka oleh Presiden pidato sana, pidato sini tapi ada conference yang diitukan ketika kita tukar pikiran. Sebenarnya negara lain itu media di trade nya itu bagaimana itu Pak. Mereka kesejahteraannya seperti apa ? kemudian meningkatkan profesionalismenya itu seperti apa? kemudian di era cyber ini, teknologi ini apa yang dibutuhkan oleh para media ini. Ini juga menjadi ajang pertukaran pendapat, pertukaran pikiran diantara yang hadir nanti. Terus kalau KIP. KETUA RAPAT : Mohon dipersingkat. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, MSC.) : Iya Pak soalnya ini satu-satu Pak anggarannya baru baca. Kalau KIP saya ingin menanyakan mengenai poin, tidak juga pakai halaman Pak. Lain kali pakai halaman, kita susah sekali membahas anggaran tanpa halaman. Poin 6 Pak. Ya kan kemudian ini kajian, kajian, kajian Pak ini banyak sekali kajiankajian. Dari tahun ke tahun ini banyak kajian. Kita komisi I itu tidak pernah dapat hasil dari kajian tersebut. Apasih hasil kajian tersebut, manfaatnya apa sih hasil dari kajian tersebut. Peruntukannya untuk apa, tidak pernah kita dapat. Kita hanya dapat anggarannya saja. Kemudian mengenai poin 1, ada lomba debat ya kan? lomba debat keterkaitan informasi publik dikalangan mahasiswa.Tolonglah Pak kalau ada lomba debat ini kan ini ada Jakarta, ada Palembang, Surabaya, dilibatkan dong DPR RI yang daerah dapil nya masing-masing. Jangan Bapak mengadakan acara-acara yang sebenarnya pelibatan kami itu sebenarnya juga sekaligus fungsi pengawasan. Bagaimana sebenarnya fungsi KIP itu menyelenggarakan program ini. Bapak
membuat program ini segala macam, ini itu, ini itu. Kita itu tidak tahu apakah program itu dijalankan dengan benar atau tidak. Dengan mengundang anggota DPR RI yang berada di dapil yang diselenggarakan itu, sekaligus keberadaan Anggota DPR RI itu ada bahwa lomba ini adalah perjuangan anggaran dari pada Anggota DPR RI dari dapil tersebut. Jadi setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat, tolong Pak KPI maupun KIP tolong dilibatkan apa namanya DPR RI dari dapil masingmasing. Kemudian nah ini lagi dialog interaktif. Tadi ada 881 juta radio ini mengenai keterbukaan informasi publik. Poin 5 Pak. Nah ini kan besar ya Pak, tolong TVRI dan RRI diinget Pak. Ketika Bapak membuat dialog, ketika Bapak membuat program ya kan dan sekali lagi kita bisa menghemat anggaran APBN kita itu bisa menghemat Pak Rudi. Kalau kita gabungkan semua ini biaya-biaya ini. Sosialisasi interaktif dengan kita mengambil yang namanya universal broad casting dari broadcaster. Itu penghematan negara itu besar sekali loh untuk yang namanya promosi ini, untuk TV lokal ini. Bisa dilakukan yang namanya Pemerintah pusing ini menghemat anggaran dapat dari mana, ini adalah salah satu yang menurut saya bisa diambilkan. Kemudian Bapak ada rakornas 857, ada penyusunan renstra 299 juta segala macam Pak. Ini adalah hasilnya Pak yang kami mau. Hasilnya tidak pernah dipaparkan ke kita, hasilnya tidak pernah diberikan ke kita. Tolong setiap apa pun yang kita lakukan, jadi kita juga tahu. Kemudian ini mengenai sewa gedung Pak. Ini kan tiap tahun cukup besar ya Pak. 2 miliar 800 sekian untuk sewa gedung setiap tahun. Nah ini mungkin saya mau tahu saja, berapa besar sih sebenarnya yang menduduki gedung ini, yang bekerja di gedung ini, berapa besar gedung ini sehingga kita harus menyewa 2,8 M setiap tahun untuk berapa orang yang duduk digedung ini. Apakah kita bisa berpikir semua beli Pak menteri kedepan ini, berapa Pak, kalau itu harus mengeluarkan 2,8 setahun. Mendingan kita sewa beli. Kredit di bank, dibayar kredit bunganya sudah milik kita begitu kan. Kalau hal-hal seperti ini bisa kita lakukan didalam melakukan penghematan dari anggaran belanja dari negara. Saya rasa demikian saja Pak dari saya. Terima kasih KETUA RAPAT : Terima kasih Kami persilakan Pak Alimin kemudian mohon persiapan Pak Agun. F-PAN (IR. ALIMIN ABDULLAH) : Terima kasih Pimpinan. Rekan-rekan pusat yang saya hormati, Pak menteri beserta jajaranya, Pimpinan KPI, KIP dan dewan pers beserta seluruh hadirin yang ada di ruangan ini. Ini kalau boleh usul Pak Ketua dan kita umumkan dengan semua mitra kita. Agar ini ada keseriusan lah kita bekerja. Karena setelah kita perhatikan kita akan sulit mendukung, menilai kalau caranya hanya judul, judul seperti kata Ibu Evita semua hanya kajian yang kita tidak mengerti. Kalau mengenai dapil kita, kita bisa serius akan kita baca hasil kajiannya karena itu kan menyangkut daerah kita atau
menyangkut provinsi kita. Tapi sejak kemarin saya perhatikan kita diminta mendukung, agar didukung tambahan dana tapi hubungan kita ini mohon maaf ini Pak Ketua. Ini yang komite informasi saja yang secara memberikan informasi ke kita saja terlambat. Setelah kita minta baru ada. Ini sepertinya membuat saja seperti ini. Ini lembaga atau ya mungkin anak SD kalau jaman sekarang. Ini lembaga loh Pak. Tadi tidak saja, saya bingung juga cari mencarinya karena banyak dan setelah kita tanya-tanya yang keluar seperti ini. Boro-boro mau seminggu sebelumnya kita tahu. Sudah datang kesini pun tidak diberikan sama kita. Apa sengaja supaya kita tidak dapat informasi atau metode berinformasi begini. Kalau cara metodenya seperti ini jauh pandang dari apa Pak. Bapak mau memberikan informasi kepada publik kepada rakyat. Kepada Anggota DPR RI yang Bapak harapkan mendukung anggaran Bapak saja begini caranya, iseng-iseng. Pak Ketua yang ada baru protes dulu kan, dan yang ini lah yang keluar. Ya saya kira karena agak lambat maka akan menjadi bagus lagi kan. Bayangan saya jadi agak tunggutunggu begitu, tapi yang datang begini. Nah ini tidak akan memberikan informasi ini kualitasnya. Untung saya bukan dalam posisi yang menetukan Bapak ini diganti atau tidak. Kalau saya ada diposisi itu, mohon maaf saya bilang Bapak harus diganti kalau tidak lembaga ini akan dipertanyakan. Bagaimana memberikan informasi kepada publik, kepada bangsa yang begitu banyak. Kepada DPR RI saja tidak ada informasi kami . Bapak datang kesini saja pagi-pagi khusus. Ini kan serius negara kita. Lembaga-lembaga yang mau kita biayai ini Pak, kerjanya asal-asalan. Jadi wajar saja kalau teman-teman ini meragukan talkshow-talkshow segala macam. Apalagi tidak ada lagi anggota kita yang hadir mendekat, mendengar dan menyaksikan. Apa diadakan asal-asal saja apalagi di daerah jauh? Ini kajian-kajian luar biasa, luberan dari siaran A sampai, apa sih hasilnya tidak tahu kan segala macam. Jadi Pak menteri yang pertama saya ingin, ini Ibu Evita keluar lagi. Tanggal 17 Mei, saya kira anda tidak tahu. Ini ada di WA kita itu Pak. Mungkin Bapak sudah ditanya oleh Ibu Evita makanya Ibu Evita tidak tanya. Itu ada kendaraan internet nyasar Pak di Pontianak itu. Beredar di WA kita, Komisi I. Ini kok bisa begitu. Barang masih jalan masih bagus, tidak ada yang tahu sumbernya, rakyat tidak ada yang tahu ini dari siapa dan siapa yang punya. Ini keterangannya ini begitu ini di Pontianak. Ini mobil internet Pak, bukan sepeda internet. Mobil internet, kalau dia ada di Pontianak, berarti ada di tempat-tempat lainnya Pak. Jadi tidak ada satu mobil yang disia-siakan. Ini contoh saja Pak. Saya tidak tahu Pak menteri tahu tidak, saya yakin ini bukan program Bapak. Tapi begitu Bapak menggantikan maka Bapak bertanggungjawab mengenai pengunaannya, pemeliharaannya, keberadaannya. Ini menurut pendapa saya Pak menteri, kecuali kalau mempunyai pendapat lain Pak menteri. Yang ada di WA di Komisi I dan yang mengirim Ibu Evita ini. Sayang beliau tidak ada. Jadi menurut saya yang besar-besar seperti ini saja yang melihat dan mengirim ke Komisi I, saya tahu yang lain banyak juga dan tidak ditegur. Banyak barang antah berantah dan tidak berguna. Yang kami ikut berdosa menyetujui itu dulu. Untung Komisi I itu saya tidak ikut dulu Pak. Bukan semiliar atau dua miliar Pak. Kan ada mobil internet. Kok bisa terlantar seperti tidak ada bunga. Nah ini terhadap apa yang Bapak sampaikan persis kata Ibu Evita. Saya juga tidak bisa menilai, apakah ini sangat penting atau dana ini terlalu kecil atau terlalu besar. Karena memang terima baru pagi ini. Begitu banyak itemnya, begitu banyak badan Ketua yang kita undang. Ya kami ini belum bisa jadi malaikat lah. Begitu disebut talk show luar biasa bagus penting. Karena kan nyata-nyata seperti ini. Jadi ini komisi
informasi memberikan informasi kepada Komisi I. Pak ini yang Bapak berikan kepada Komisi I Pak, mengenai duit negara Pak. Iseng-iseng saja Bapak bikin laporan. Bapak tidak peduli informasi apa. Ini lembaga hormat juga ini Pak. Bukan hanya Bapak yang badan terhormat. Komisi I ini lembaga terhormat Pak, bertanggungjawab sama uang rakyat. Bapak memberikan laporan seperti ini. Ini kan direncanakan sudah lama diundangnya. Jadi kalau kami Pak, terus terang dengan wantara juga saya untuk absen tidak mendukung anggarannya begitu dasarnya apa kok Bapak mengatakan anggaran Bapak kecil. Atau anggaran Bapak ini kebesaran semuanya. Kalau yang kita lihat hasilnya tidak bisa. Apalagi kalau sampai ada penelantaran asset-asset ini mohon maaf. Saya tidak akan mengulangi apa yang disampaikan oleh teman-teman. Karena itu tolong Pak Ketua. Ini binaan kita harus mendesak juga ini. Hal-hal yang wajar hasilnya dan kita ingin tahu dan baru tahu. Perlu lah disampaikan kepada kami Nah yang kedua, siapa diantara kami yang akan mempelajari tentu tidak semua. Apalagi mengenai dapil talkshow yang diadakan ditempat saya atau ada survey tempat saya. Saya akan sangat konsen untuk membaca. Karena itu menyangkut dapil saya. Nah yang kedua, kalau ada program-program Bapak-Bapak seperti Ketua tadi kalau pun sangat seluruh, menurut saya ini serius ini Pak menteri. Komisi I ini ceritanya paling banyak tidak akan hadir lagi di yang akan datang. Karena tidak ada traktor, tidak ada segala apa yang bisa dibawa. Terhadap program yang ada yang pantas kami juga ikut wajar kan kami ikut dan menyaksikan dan mendukung. Itu kami tidak pernah diajak. Padahal kami , kalau Bapak undang kami . Misalnya kami salah satu kami kirim, karena kebetulan dapil misalnya ada di Lampung,saya akan hadir Pak. Dan orang akan lihat, dan kami akan bilang. Ini loh anggaran yang kita berikan kepada KIP, kepada dewan pers kepada KPI, ini pelaksanaannya. Saya mungkin akan tanya kepada Renro, anda ini perkuat tidak acara ini. Karena kami hadir disitu, kalau rakyat bilang tidak hadir, maka akan kami coret yang akan datang Pak. Tapi kalau sekarang bagaimana mengamatinya. Jadi tolong Pak, programprogram Bapak itu dan menurut Bapak pantas Pak Anggota DPR RI hadir disitu, kami diberitahu. Kita saling dukung Pak. Dengan kegiatan yang Bapak adakan itu oh ini dananya kurang. Wah ini berlebihan dana ini. Ya kan? karena kita bertanggungjawab sama anggaran negara ini. Jadi pagi hari ini Pak, karena ini secara keseluruhan bukan hanya kepada mitra yang ini. Yang kalau memang boleh setiap kita meminta ini mungkin ada kekeliruan dari kita, sudah mendesak memberitahukan, kalau boleh kita mempunyai program yang kita panggil mitra ini, kita menyiapkan dengan baik. Kan tidak ada salahnya kan Pak membuat yang bagus. Dan Bapak bukan menggunakan kantong anggaran Bapak sendiri, bikin bagus Pak menteri. Ini kantong sendiri, ini dana bukan kan ya? tapi ini juga mencerminkan satu kementerian memberikan laporan wajah nya begini. Jangan satu lembaga memberikan wajahnya lalu saya bawa pulang. Kalau anak saya baca ini laporan, wah ini komisi informasi memberikan informasi kepada Anggota Komisi I agar dia tambah anggaran atau dia melaporkan anggaran begini. Kira-kira anak saya menilainya apa ini komite? Jaman sekarang begitu bagusnya itu cetakan-cetakan. Satu lembaga ini seperti ini. Ini lah yang sebetulnya sangat mengecewakan. Kami ini Pak hadir disini, saya setiap hari hadir Pak kalau disini, apalagi ini menyangkut dana, walaupun tidak juga di Banggar. Tapi kami konsen Pak untuk dapat hadir. Jadi yang pertama itu kami kosen, Ibu Evita juga kepada Pak menteri. Tapi saya punya bukan saya mengada-ada, dan itu juga terhadap yang lain saya
minta tolong juga jangan sampai ada laporan rakyat lagi. Sebab itu akan sangat berpengaruh Pak. Nanti kan Pak kalau mengajukan lagi seluruh provinsi juga begitu, kan saya bilang ini contoh yang lama, saya siapkan. Tidak ada manfaatnya. Ini malah dijogrokan disawah ini. Ada foto nya Pak. Nah juga kepada KPI apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Evita juga itu sudah betul, KIP dewan pers sama, kalau anda tidak bisa menjelaskan bagaimana satu karya anda sangat bermanfaat dan sangat menolong rakyat akan sulit Pak akan ditambah dana. Secara sepintas kita katakan kecil Pak. Tapi bagaimana kita mengatakan kecil Pak kalau menurut rakyat itu memang penting. Nah sekarang ini Pak banyak orang yang komentar tentang pers kita. Yang paling berperan itu mestinya dewan pers itu Pak. Saya tidak usah kemukakan macam-macam yang orang komentari pers kita. Bapak mestinya lebih tahu dari pada saya karena Bapak melakukan survey study. Sekali yang penting ya perbaikannya Pak. Dan Bapak tahu mau perbaikan arah kemana, makanya Bapak perlu dewan pers, kalau kami yang kasih tahu kemana tidak cocok anda di dewan pers. Jadi ingin kami tahu laporan Bapak itu, anggaran untuk ini digunakan untuk ini. Sebetulnya kalau anggaran ini lebih besar, bisa bikin ini dan manfaatnya untuk ini. Itu sudah enak kita bicara Pak. Dengan dana yang kecil pun, kami sudah mempunyai prestasi seperti ini, hasilnya ini dan yang kami lakukan ini. Begitu juga KPI apalagi kementerian Pak. Jadi itu saja yang saya berikan komentar karena bagaimanapun juga kita tidak mungkin membaca terus dan bisa menilai apakah anggaran Bapak ini pantas dipotong atau pantas ditambah, sulit sekali Pak. Karena kan hanya judul-judul nya saja. Terima kasih. Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh Eh sebelum saya selesai Ibu Evita sudah masuk. Ibu saya dapat WA dari Ibu yang mobil internet di Pontianak saya sudah sampaikan kepada Pak menteri. Saya tidak tahu kalau Ibu sudah sampaikan kepada Pak menteri karena Ibu tidak singgung tadi. Karena ini, makanya saya tidak tahu. Terima kasih KETUA RAPAT : Baik terima kasih Pak Alimin. Barangkali ini untuk kita semua, laporan ini karena jauh-jauh hari ini kami dari sekretariat sudah menyampaikan. Mungkin dibuat ya dalam kewajaran dan disiapkan. Pagi ada staff dulu datang untuk membagikan dan siang itu semua sudah tersedia dan ini bagian dari manajeman yang baik. Kalau memanage surat-surat begini saja tidak bisa, saya tidak tahu kalau menage lembaga yang Bapak-bapak Pimpin. Apalagi kalau menage negara. kirakira pesannya begitu ya Pak Alimin ya Pak. Kami persilakan Pak Agun yang terakhir barangkali, oh setelah Pak Agun nanti Pak Bambang. F-PG (DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si) : Ya terima kasih Pimpinan. Pak menteri Kominfo segenap jajaran yang saya hormati.
Demikian pun Saudara-Saudara dari KIP, KPI maupun dari dewan pers yang hadir dalam rapat kerja dan RDP pada hari ini. Hari ini kita membahas anggaran untuk keperluan APBN 2017 dan APBNP 2016 yang sudah diajukan. Dan saya berkeyakinan rapat yang akan berlangsung sekarang ini juga, mungkin tidak akan mampu masuk menukik kepada angka-angka karena semuanya ada mekanismenya di badan anggaran. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan dalam pembahasan anggaran ini yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya policy saja. Ibu dan Bapak yang kami hormati, Ditahun 1998, ini mohon maaf saya menjadi bagian yang bermimpi saat itu bahwa Indonesia menjadi sebuah negara demokrasi, lepas dari pola ototariat dari orde baru. Yang memimpikan sebuah kehidupan yang sangat demokratis, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan terciptanya satu etik komunikasi informasi yang mendapatkan support dukungan teknologi yang pada saat itu disebut dengan dunia maya. Itu mimpi saya tahun 1998. Juga di Komisi I ketika menerima sebuah gagasan dari sebuah Pemerintahan Habibie untuk mencabut Undang-Undang subversif. Kalau muncul gagasan dari pemikrian Sofyan Yunus dari penerangan saat itu yang mengeluarkan kebijakan pers bebas. Tidak ada hambatan di Komisi I. Saya di Komisi I, karena guidance dari Pak Habibie itu jelas. Kita ingin menuju negara maju, negara modern, negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dimana setiap orang itu diberikan kebebasan. Termasuk kebebasan berkumpul dan berserikat makanya munculah partai-partai politik yang jumlah sampai ratusan pada saat itu. Nah dalam pembahsan kali ini. Saya mewakili juga teman-teman yang lain. Pak menteri juga dengan yang lain. Saya berharap mimpi-mimpi itu kalau melihat pemangku kepentingan sudah paripurna. Nanti Bapak cek disektor apa yang selengkap komunikasi dan informasi penerangan. Tidak ada Pak. Konten substansi Bapak itu paripurna. Ada dulu departemen penerangan sekarang namanya Kominfo. Komunikasi dan informatika. Lebih sesuai dengan mimpi yang dikatakan oleh tahun 1994. Maka harus ada partisipasi publik karena clean dan good govermance, transparansi, partisipasitif dan konten. Muncullah yang namanya KPI, muncullah yang namanya KIP. Dewan pers sudah ada waktu itu Pak. walaupun agak ompong lah, orde baru sudah ada dewan pers. Dewan pers tetap kita pakai. Ada KPI ada KIP. Kita bentuk sampai dengan daerah, jadi kalau pakai. Menangani apa? ya siaran radio, televisi, website, media-media sosial dan sebagainya. Wartawan cetak, radio, televisi semua. Pemangku kepentingannya ada lengkap. Saya tanya konten apa yang di republik yang selengkap, nggak ada Pak, tidak ada konten yang selengkap ini. Masih ada bagian-bagian yang lepas. Jadi kalau pada posisi itu, ya tolong saya berharap. Ya Pak Ketua, saya soal anggaran ini tidak terlalu pelit, tidak terlalu penting lah buat saya soal kuantitatif itu. Yang terpenting program itu benar ada. Mimpi itu terarah menuju mimpi. Kalau kita tidak punya mimpi jangan mau jadi pemimpin. Kalau mau jadi pemimpin hanya ingin mencari lapangan pekerjaan, nah ini yang susah kita. Kalau hanya wah saya ini mau pensiun dan saya hanya ingin tambah kerja lagi. Susah kita. Atau baru lulus S2, S3 tidak ada lapangan pekerjaan. Lamar sana, lamar sini ikut sana, ikut sini, susah. Ini tolong ada semacam evaluasi, semacam intropreksi begitu. Karena menurut saya hari ini, yang saya mimpikan anak saya itu
mendapatkan informasi setidaknya sama dengan Saudara saya yang bersekolah di Malaysia. Anak saya itu. Saya punya anak sekitar kurang lebih 30 lah di Bogor. Berat saya mendidik Pak. Karena berhadapan dengan televisi, radio, lalu berhadapan dengan teknologi yang hari ini sudah luar biasa. Bagaimana mengatur dan mengatakan dan mengontrol itu semua. Kita lihat wajah media cetak hari ini. Lihat wajah media cetak, gambarnya dan lain sebagainya. Kita lihat tayangantayangan di televisi. Apakah ada korelasinya dengan tindakan kejahatan yang terjadi sekarang ini. Karena tidak ada orang jahat itu genetik itu. Tidak ada, teori lombroso itu teori jaman kuno. Lebih kepada mitraland nya chipen, multirelation planning ini. hatinya, matanya yang menyaksikan itu. Melihat adegan-adegan kekerasan. Bukankah ini tugas dari Bapak-Bapak semua dalam kontek politik, konsumsi yang diberikan kepada masyarakat, bangsa dan negara. Kasat mata yang terjadi dari stasiun-stasiun televisi seperti itu. Apa yang dilakukan oleh KPI. Jadi saya dibulan puasa ini, hanya ingin mengingatkan itu semua Pak. Marilah kita sama-sama mengalokasikan uang negara ini dengan rasa tanggungjawab kita yang besar. Apakah memang uang-uang yang kita cantumkan itu sudah betul-betul untuk memakmurkan, mensejahterakan semuanya. Kalau sekian tahun yang lalu mimpi itu yang ada adalah kami menemukan mobil-mobil baru yang belum digunakan dan alat-alat nya sudah pada hilang seperti MPLIK yang pada hari ini terjadi. Kami berkunjung ke Kalbar, kami berkunjung ke Sumatera Selatan, apakah ini anggaran yang harus kita kaji itu. Yang kedua Pak menteri. Saya juga bermimpi pada saat itu menyongsong Indonesia masa depan. Kami akui kami juga bagian dari yang produk membuat negara ini tidak terlalu sukses berhasil. Karena demokrasi yang kita sepakati itu menempatkan partai sebagai pilar. Partainya pun sampai hari ini masih sakit, masih tidak sehat. Fungsi-fungsi kepartaian menjadi saksi, pendidikan politik, rekruitmen masih jauh dari mimpi-mimpi yang ada. Sehingga yang terpilih sebenarnya adalah manusia-manusia yang tidak mempunyai kompetensi-kompetensi yang tinggi atas sebuah korelasi, oke itu bagian dari kami. Kami mencoba memperbaiki diri dan kritikan-kritikan yang dilakukan oleh insan media. Tapi kami juga bermimpi pada saat itu bahwa kami adalah legislator yang lebih dominan dalam pemerintahaan eksekutif. Apalagi eksekutif Pak. Kami juga bermimpi bahwa anggaran-anggaran yang dikelola oleh eksekutif ini kalau ini begitu besar, itu mampu membawa sebuah Indonesia yang kemasa depan dan disebut dengan dunia maya itu Pak. Kedaulatan dulu sebuah masalah itu didarat. Didarat saja menimbulkan semua masalah soal lahan dan sengketa, diatas ini kan tadinya masih sebuah sesuatu yang bersih-bersih saja. Tapi ketika teknologi informasi ini luar biasa masuknya, kedaulatan ini kan. Resources itu kan berbagai yang sehat, sumber pendapat negara itu berubah. Kita tidak bisa lagi mengandalkan batu bara yang mau habis, gas yang akan segera habis. Bagaimana? nah untuk ini tidak ada alternatif lain. Bahwasanya sumber manusianya. Lalu merancang sebuah sistem-sistem mengelola informasi yang bersentuhan dengan konten sektor-sektor kenegaraan kita. Yang perdagangan, transportasi, ekonomi, industri dan lain sebagainya. Bagaimana sistem itu sebagai sebuah manajeman pengelolaan konten sektor-sektor yang ada. Saya berharap Kominfo melakukan ini. MEA masuk. Bagaimana kita mempersiapkan standar kompetensi pada warga negara kita. Kalau pada akhirnya kita merasa terpukul sebagai salah seorang pelaku sejarah reformasi ini. Dari jaman Pak Soeharto. Ketika berita keluar maka rektor pun diisi. Rektor akan impor. Artinya begitu pula ketemu dengan beberapa tempat swalayan katakan tadi. Saya pikir memang dia orang kita ternyata memang orang sana.
Ternyata apa? ternyata sistem yang dibangun itu alat-alat nya itu sudah menggunakan IT yang sudah utuh dan sebagainya. Dan ternyata orang kita yang sudah lulus S1 pun yang sudah diterima kerja di Jakarata pada perusahaan itu tidak bisa Pak. Karena kompentensi itu. Berapa lapangan pekerjaan yang sudah berubah seperti itu. Itu baru disektor informal, sektor retail yang jual makanan dan sebagainya. Belum lagi yang menggunakan teknologi tinggi dalam kontek manajemen perusahaan yang high tech dan segala macam. Kalau teknologinya sudah, rumus-rumusnya ini sudah. Jadi tidak bisa juga Kominfo bilang ya kami tidak bisa kalau dari kementerian lain ya urusan kementerian lain. Kalau sampai akhirnya seperti yang dikatakan gojek dan lain sebagainya, dia mau taksi dan segala macam. Ini harus antisipatif seperti ini. Lalu bagaimana menerima pajak, grebari murah tapi negara tidak dapat apaapa. Apa benar ini begini. Ini atas ini wilayah yang harus menjadi sumber pendapatan negara begitu, kalau yang didapatkan oleh kami misalnya itu Pak menteri saya pernah. Soal itu perencanaan. Saya juga menghimbau cobalah setelah anggaran itu dialokasikan mari kita segera laksanakan anggaran itu dengan kesungguhan hati yang sebenarnya. Salah satu contoh ya saya bukan, saya lebih baik saya ungkapkan bukan berarti. Karena pada diri saya tidak apa-apa. Tapi karena jangan pada diri saya, seolah-olah saya tidak menerima seperti itu. Menurut saya semua orang tidak akan menerima seperti karena ada yang tidak benar. Apakah perencanaannya yang tidak benar, apakah pelaksanaannya. Nah ini yang harus antara perencanaan dan pelaksanaan itu harus mixs Pak. Contoh, salah satu Dirjen Bapak menyelenggarakan standar kompentensi komputer. Mengundang saya sebagai salah seorang sumber nya. Dilaksanakan di Jakarta tidak mungkin orang itu bergerak harus mengeluarkan pakai SPJ. Orang yang namanya di Jakarta saja. Pertanyaan saya ketika saya harus melaksanakannya itu di Cirebon, saya melaksanakan pekerjaan itu di Cirebon. Apakah memang dalam pelaksanaan penyelenggaraan itu untuk narasumber seperti itu, apakah dikasih honorarium sebatas honor. Ini yang tidak benar Pak. tidak benar, harusnya dalam perencanaan seperti itu, dia ada di Jakarta, transportasi Jakarta Cirebon itu harus dihitung. Saya tidak tahu apakah memang seperti itu atau pelaksanaan yang tidak seperti itu. Ini catatan saja menuju mimpi yang kita inginkan bahwa reformasi itu memberikan sesuatu yang lebih baik. Jangan membuat kita menjadi pembunuh Ibu nya, pemerkosa Ibu nya, membunuh ayahnya dan sebagainya. Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh KETUA RAPAT : Haturnuhun kang Agun. Kami persilakan Pak Bambang. F-PDIP (IR. BAMBANG WURYANTO, MBA.) : Pimpinan terima kasih Pimpinan yang kami hormati, Anggota dewan yang saya hormati juga, Yang tercinta seluruh mitra kerja yang rapat dengan Komisi I hari ini.
Pimpinan mohon ijin saya ini orang dari daerah, jadi ijin kalau saya salah ngomong. Ijin Pak Ketua langsung tegur. Pimpinan hari ini rapat saya kira agendanya sesi satu saya baca supaya saya tidak salah. Bidang anggaran penjelasan menteri komunikasi beserta seluruh mitra. Satu pembahasan RKA dan RKP tahun 2017 dan pembahasan APBNP tahun 2016. Parelel ini bareng. Jadi disinilah kita bicara. Kalau judul rapatnya seperti ini, ijin Pak menkominfo. Laporan anda pada kita yang baru diterima pagi ini. Eh sorry sebelum masuk disini. Saya ini merasa sebagai Anggota dewan mustinya punya hak konstitusi. Hari ini hak konsistusi saya bicara. Bapak tidak usah dengerin saya kalau saya bukan anggota DPR RI. Tapi karena saya anggota DPR RI, Bapak harus dengerin saya. Ini hak konstitusi saya sebagai Anggota DPR RI itu hak budget. Anda mengajukan kami putuskan disini di forum. Anda ajukan, kami putuskan disini. Kalau kami tidak setuju ah boten saget. Orang saya bilang boten saget. Ada itu hak konstitusi yang mengatur hal seperti itu. Jadi Bapak sebagai contoh tidak usah dihitung lah, tapi sebagai Anggota DPR RI harus dengerin, dengerin Pak ini, tidak bisa tidak. Bicara soal anggaran ini tadi, ditanya anggaran soal sesi dua mana kita bicara umum. Yang pertama ini anggaran kita. Ini hak konstitusi saya sebagai anggota. Menkominfo, jenengan membuat laporan kepada kita yang kita terima tadi pagi ini. Soal judul sudah benar. Pelanpelan saya baca ini sudah benar ini judulnya. Cocok dengan agenda rapat, cocok. Kemudian tadi dengan penjelasan, untuk perubahan APBNP 2016 yang ada instruksi Presiden untuk melakukan pemotongan, Bapak sudah melakukan pemotongan. Tapi Bapak juga merelokasikan anggaran tambahan untuk Aktipka, untuk IKP, tentu atas intruksi Presiden itu Bapak melakukan adjusment didalam penataan anggaran 2016. Oke clear. Saya belum masuk materi kena Pak. Kena Pak yang ada disitu, kena Pak dengan yang dikurangi disitu, belum. Oh saya masih bisa judul ini, jadi judul anda sudah dijawab. Oke saya belum masuk ke isi. 2017 rencana anggaran 2017. Rencana anggaran 2017, mohon ijin Pak menteri satu data. Satu lembar tok hanya dihalaman lima. Bapak bicara soal umum jauh lebih banyak current case, inilah yang isu-isu yang mungkin dipingini oleh anggota dewan. Tidak salah ini tuh, saya belum masuk ke inti Pak. Bapak bisa ini ini, ini belum masuk kesana Pak, ini hanya bicara judul saja dulu ini. Ini judulnya komisi penyiaran KPI ini mohon ijin Pak. Anda ini bicara anggaran 2017. Judul teakhir anda malah minta tambahan anggaran 2016. Anda tidak lihat perintah Presiden untuk potong itu anggaran. Malah anda minta tambahan anggaran. Bagaimana ini? begitu loh. Substansinya masih belum clear. Ngomong soal dewan Pers. Ijin Pak dewan pers. Ini Pak dewan pers ini waduh. Pak ini tampilannya saja mohon ijin ini Pak. Sampean itu berhadapan dengan kepala desa atau camat? Ini dari tampilan saja Pak. Ini anggota dewan Pak. Ini jangan kau pandang Bambang, ini lembaga DPR RI, ini karet. Masa kaya begini. Isinya waduh sudah lah gue tidak usah kritik. Bapak baca sendiri apa cocok dengan judul atau tidak, apalagi jenengan ini Pak. Cocok dengan judul Bapak atau tidak. Ijin Pimpinan. Saya tidak usah banyak kritik sesuai dengan Anggota DPR RI hak konstitusi saya. Kalau hari ini saya diminta keputusan soal anggaran ijin saya tidak mengambil keputusan. Harap dicatat disitu bahwa nama Bambang Wuryanto, anggota DPR RI A-173 Dapil Jatim, tidak ikut mengambil keputusan. Supaya cetar ini urusannya. Ini bagi saya pribadi melecehkan saya. Ijin begitu Pak Pimpinan, jadi saya tidak masuk kepada inti dari pada pembahasan tapi saya ingin diperbaiki dulu. Membahas konstitusi tadi pagi diberikan, aduh saya ini punya staf ahli lima, saya suruh apa mereka kalau Cuma baca begini. Pusing kepala saya, Bambang Pancul
yang minta staf ahli saya, saya disini Cuma bunyi. Hak saya Cuma bunyi Pak, bunyi mengambil keputusan. Itu sama dengan Pak menteri. Langsung masuk mengambil keputusan cetek, sama dengan Presiden. Hanya mengambil keputusan Pak, menteri-menteri lah yang bantu. Dirjen-Dirjen lah yang bantu. Oleh karena itu karena materi itu dimediasi dengan staf begitu banyak saya kalah. Padahal dia ... saya lah, tapi staf saya tidak dong. Saya juga punya staf kok, masuk dulu biar belajar staf saya. Ijin Pimpinan, saya kira mohon dimaafkan. Kalau saya salah ngomong mitra kerja mohon dimaafkan. Terima kasih KETUA RAPAT : Terima kasih Mas Bambang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Kalau tidak ada lagi pertanyaan sebelum dijawab, khusus untuk KPI, saya kali ini mungkin bukan karena tidak ada halamannya mohon dilihat nomor 3021. 3021002 disitu nomor satu pembinaan kepegawaian, perlengkapan, kearsipan, manajemen organisasi dan peningkatan kualitas SDM, jumlahnya 656 sekian juta. Kedua peningkatan kualitas SDM sama juga ini jumlahnya 715 sekian juta. Ini mohon ini dijelaskan. Kemudian dihalaman berikutnya 002 penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran. Tapi didalamnya penambah daya tahan tubuh. Ini maksudnya pakai viagra atau apa? Ini dan jumlahnya tidak sedikit 108 juta. Padahal judulnya penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran. Apakah daya tahan tubuh ini bagian dari penyelenggaraan oprasional? Kalau operasional, operasional apa harus pakai obat obatan daya tahan. Karena Komisi I itu juga kan mitranya TNI. Tidak pernah juga dimasukkan membeli daya tahan atau suntik vinisilin, tidak ada. Ini mohon supaya jelas. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, MSC.) : Ijin mungkin ini sudah standar saya tidak tahu karena di KIP juga sudah ada, daya tahan tubuh itu juga ada bayarannya. Apakah ini merupakan suatu standar dari lembaga mengenai suntik vitamin neurobion mungkin saja. Karena saya lihat disetiap mitra itu ada untuk posting itu, itu ada. KETUA RAPAT : Baik, itu saja tambahan dari saya dan mari kita dengarkan barangkali jawaban atau penjelasan atau klarifikasi dari Pemerintah. Kami persilakan nanti berturut-turut. F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, Bc., IP., MSi) : Pimpinan, Pimpinan, saya mau daftar lagi. KETUA RAPAT :
Selamat datang Pak, selamat datang. F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, Bc., IP., MSi) : Terima kasih Pimpinan. Saya langsung saja bertanya ke Pak menkominfo. Memang betul kita perlu detailnya Pak. Khususnya satuan kerja SDPPI terkait dengan Permen Kominfo yang tahun 2014 itu nomor 21 mengenai hak ijin landing right. Nah kiranya dengan APBN sebesar satu triliun ini. Apakah SDPPI ini memiliki kemampuan untuk memonitoring Pak. Jadi kemenkominfo sudah memberikan ijin lagu satelit untuk A, B, C, D, tapi kemampuan memonitoring statelit yang ada di aerodom Indonesia ini ada. Apakah sudah memiliki kemampuan tersebut, karena banyak informasi satelit asing masih berkeliaran tanpa hak labuh diatas angkasa Indonesia. Mungkin ada yang pernah menyampaikan satelit Obstar IX saja masih ada diatas langit Indonesia tanpa ada ijin landing right. Nah dengan kemampuan anggaran seperti ini apakah SDPPI memiliki kemampuan untuk memonitor semua satelit yang ada diseluruh angkasa Indonesia. Terima kasih KETUA RAPAT : Baik, dari kiri kanan sudah tidak ada lagi. Kami persilakan secara berturutturut nanti menkominfo dan kemudian Ketua KPI dan Ketua KIP dan nanti Ketua dewan pers. Kami persilakan. MENKOMINFO : Terima kasih Bapak Pimpinan. Ibu dan Bapak sekalian, Saya mohon maaf dulu mengenai materi yang disampaikan hari ini oleh kami. Walaupun saya sudah mencoba secara informal dengan beberapa Pimpinan dan teman-teman dari Komisi I, kira-kira yang dibahasnya apa. Karena undangan resminya saya tidak excuse karena saya coba komunikasi kira-kira yang mau dibahas apa, sampai baru kemarin surat resminya dikirim gitu, kan tidak execuse Pak. Jadi saya terima kasih justru kepada beberapa teman yang memberikan informasi informal yang mau dibahas apa-apa saja. Itu yang pertama. Memasuki substansi ini Pak Sukamta ada yang diblokir. Dulu namanya justel Pak. Jadi karena dua dulu ekspostel. Itu adanya di Dirjen. Sekarang Dirjen PPI sama Dirjen JSPP mereka adalah penghasil PNBP. Karena penghasil PNBP mereka mendapatkan tunjungan lebih namanya justel. Itu ada perpres nya tahun 2013. Sampai kejadian tahun 2014 waktu mau dicairkan oleh menteri Kominfo disampaikan surat kepada menteri Keuangan ini untuk dicairkan. Tetapi menteri Keuangan pada saat itu mengatakan ini tidak bisa dilakukan. Jadilah jadi semacam loh ini kan sudah berlangsung lama dan setiap tahun juga kami mendapatkan ini. Proses-proses dan akhirnya kami proses lagi ke tim reformasi birokrasi nasional, Ketua nya itu Pak wapres, akhirnya diproses lagi. Akhirnya keluarlah surat dari
menteri PAN yang sekarang yang sudah ditujukan kepada menteri Keuangan agar 2016 ini dapat dicairkan tapi dengan beberapa syarat. Pertama adalah perbaikan kinerja dari Kominfo terutama dari sisi audit. Minimal WDP. Alhamdu lillahi rabbil 'alamin kami kemarin dilapori dan sudah keluar dari zona disclimer. Tidak TNP, tahun 2014, tahun 2015 sudah naik kelas lah. Walaupun belum jadi bintang kelas, tapi sudah naik kelas menjadi WDP. Mudahmudahan 2016 ini kita bisa tingkatkan lagi. Jadi ini Pak mudah-mudahan Pak Sukamta dengan sudah WDP nya ini sudah keluar surat dari menteri menpan kepada menteri Keuangan untuk membayarkan tunjangan kinerja ini sebesar 70% di 2016 bisa diretroaktif ya dari Januari, dari Januari jadi untuk ini jadi bisa. Tetapi untuk tahun yang lalu ya mohon maaf karena memang tidak bisa dibayarkan. Pada saat itu memang menteri Keuangan mengatakan tidak bisa dibayarkan. Setelah diproses ulang baru insya Allah dibayarkan tahun ini dengan 70% tunjangan kinerja. Itu dan kami juga secara internal merumuskan. Karena ini juga menimbulkan mohon maaf teman-teman semua juga. Karena penghasil PNBP itu hanya Dirjen PP dan SPPI. Dulu itu yang mendapat justel itu hanya dua satuan kerja itu. Karena secara kementerian juga kan semua bekerja. Jadi kami sedang merumuskan kembali alokasi tunkin yang 70% itu bagaimana. Tetapi tetap memprioritaskan kepada penghasil-penghasil itu adalah dua satker, satker SDPPI yang tadi diangkat oleh Pak Sukamta dan satker PPI dua Dirjen itu. Yang lain juga mungkin akan dapat tapi tidak setinggi dengan dua satker ini karena dua satker ini penghasil ujung tombaknya lah. Karena tahun 2015 kemarin SDPPI kami yang didrive oleh dua satker ini menghasilkan sekitar 15 triliun, nomor dua setelah dua sektor energi setelah SDM. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, MSC.) : Pimpinan pendalaman yang baru disampaikan oleh Pak Menteri. Jadi ini ada dua satker ini ya Pak yang baru menghasilkan cukup banyak PNBP. Itu kan yang baru Bapak katakan tadi, apresiasi reward nya hanya kepada dua satker ini. Nah yang kerja-kerja di satker ini kan Bapak katakan tidak dapat. Sebenarnya kan orang yang kerja, saya hanya melihat ya penempatan mereka itu kan, mereka tidak mau. Mereka semua kepengen di satker yang dua ini. Sudah pasti, siapa sih yang tidak mau dapet remunerasi dari dua satker ini. Ya kan tapi sebenarnya kesuksesan dari dua satker ini juga tunjangan dari semua pekerja yang ada gitu. Menurut saya kok kurang fair ya kalau hal itu dilakukan hal seperti itu. Sama saja misalnya di kantor ini Pak. Yang kerja di lapangan ada konfrensi di kantor saya, dapat daily aloance. Yang dikantor bukan tidak dapat, itu yang namanya OB apa segala macam itu dia punya kontribusi yang cukup besar itu Pak. Terima kasih MENKOMINFO : Ibu Evita, kami sangat sependapat bu. Jadi saya sampaikan tadi bahwa memang ujung tombaknya memang dua itu tapi bukan berarti yang lain tidak dapat. Seperti di Kementerian Keuangan. Keuangan kan ujung tombak nya Dirjen pajak dan bea cukai. Dua itu katakanlah tunkin ya itu berbeda dengan Dirjen anggaran atau apa yang lebih kepada back office. Oleh karena itu kami juga akan menyiapkan hal yang sama tapi kami belum memfinalkannya karena kami kan
harus konsultasi dengan kementerian Keuangan juga. Terima kasih banyak Ibu Evita atas masukkannya. Tadi mengenai usulan Ibu Evita yang kedua, kalau mengenai detail program nya kami sampaikan sebagaimana saya sampaikan. Jadi yang pokoknya lagi Ibu dan Bapak sekalian ya, Pak Bambang sekalian saya menjawab. Untuk 2017, anggaran kita ini masih pagu. Jadi kami pasti akan kembali ke Komisi I kepada DPR RI untuk membahas lebih rinci pagu ini. Saya nanti mungkin setelah APBN perubahan mungkin akan masuk kepada pembahasan APBN 2017. Saya karena diminta hari ini diandaikan 2017 jadi sampaikan ini loh pagu nya. Kami pun didalam sudah mulai mencoba-coba kira-kira program nya apa. Tetapi belum bisa disampaikan begitu. Kemudian mengenai USO terhadap industri penyiaran kami juga sangat mendukung dan kami juga berharap memberikan masukan dalam Undang-Undang penyiaran Ibu. Karena dalam Undang-Undang penyiaran yang sekarang tidak ada USO, tidak ada istilah USO. Jadi KPU kalau bahasa Indonesia kewajiban pelayanan umum. Kalau ditelokomunikasi ada di penyiaran belum ada. Jadi mudah-mudahan kita kan akan melakukan revisi Undang-Undang penyiaran. Mudah-mudahan kita dapat memasukkkan disana. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, MSC.) : Tadi kan Bapak mengatakan, saya baca-bacakan tadi disebelumnya, Bapak punya anggaran ini tahun 2015-2019 itu kan fokusnya perkembangan kepada program-program pendukung program unggulan Presiden. Untuk aspek telekomunikasi, internet dan lain-lainnya itu, perbatasan dan lain-lainnya. Cuman kita ingin tahu juga Pak. Perkembangannya itu seperti apa. Apakah program-program yang Bapak buat itu memenuhi target. Target itu dari timeingnya dan apakah dari evaluasi tersebut apakah targetnya tercapai, begitu loh Pak. Kemudian penyerahan itu seperti apa, nah ini tidak tergambarkan di laporan Bapak dilaporan ini. Nah mungkin dipertemuan kedepan karena Bapak belum dan masih hanya pagu. Bapak katakan ketika kita bicara program 2017, kita juga Komisi I juga ingin tahu. 2016 ini juga seperti apa sebenarnya. Jangan kita sudah menyetujui 2017, evaluasi dari program-program yang dilakukan di 2016 ini tidak ada. Nah ini kita juga minta Pak evaluasi nya seperti itu. Sama juga seperti USO. Bapak anggarkan di 2016 ini 2 triliun. Ini kan kita sudah mencapai pertengahan tahun ini evaluasinya seperti apa Pak. Nah program report nya lah, program reportnya itu seperti apa. Nah ini mungkin kedepan kepada kami dapat diberikan Pak menteri. Terima kasih MENKOMINFO : Terima kasih Ibu Evita. Yang ketiga Pak Almini. Ini khusus mengenai kendaraan yang mangkrak di Pontianak. Terima kasih juga kepada Ibu Evita juga sampaikan dan banyak temanteman juga sampaikan. Jadi program dulu namanya MPLIK Pak. Jadi MPLIK itu Pemerintah itu membeli layanan, membeli service. Dihitung nanti berapa jam dia beroperasi dan lain sebagainya. Nah investasi itu dilakukan oleh mitra, vendor katakan. Jadi perusahaan nya ditunjuk ada berapa puluh karena mereka yang membeli mobil dan membeli lain sebagainya. Jadi dioperasikan kepada mereka.
Mereka dibayar berdasarkan performance service level. Jadi Kominfo tidak membeli infrastrukturnya, Kominfo tidak membeli mobilnya tidak membeli asset nya. Asset nya itu dimiliki oleh mitra tadi. Yang terjadi adalah yang kebetulan di Pontianak. Salah satu mitra kami yang namanya Lintas Artha. Lintas Artha itu melakukan memberikan sub, ada sub kontraktornya. Namanya PT Web. PT Web ini lah yang membeli mobil dan lain sebagainya. Jadi bukan Kominfo. Kita tahu bahwa PLIK/MPLIK ini menjadi bermasalah. Karena kan ada rekomendasi dari Komisi I di 2014 kalau tidak salah. Kemudian juga dari menteri Keuangan, program nya diberhentikan Ibu dan Bapak. Nah program diberhentikan dan tidak lagi dilanjutkan. Nah tiba-tiba menjadi dispute, menjadi dispute antara mitra yang ditunjuk tandinya yang dijanjikan oleh Pemerintah akan sekian tahun melayani tetapi karena diberhentikan, ini karena ada beberapa puluh ini sebetulnya dilaporan yang umum ada Ibu. Ada 40, karena ini masuk saja ya, ada 40. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, MSC.) : Pak Pimpinan, karena kami nanti ingin berkesempatan punya waktu melaporkan kepada Pak menteri karena kita Komisi I kemarin ini dibagi beberapa group. Kita pergi ke beberapa provinsi khusus untuk PLIK/MPLIK ini dan saya rasa kita punya laporan yang cukup panjang dan kita bisa bawakan ini setelah anggaran Pak. KETUA RAPAT : Kita bicara dulu soal anggaran nanti tambahnya kita ada khusus lah. Kemudian kepada rekan-rekan ini kan sudah jam 1 kurang 20. Apakah akan kita selesaikan jam 13.30 dulu ? ya 13.30 ya. (RAPAT : SETUJU) Silakan dilanjutkan Pak. MENKOMINFO : Pak Alimin kira-kira case nya adalah demikian. Kemudian untuk Pak Agun terima kasih. F-PAN (IR. ALIMINI ABDULLAH) : Sebentar sedikit Pak menteri. Mohon maaf saya memang belum Komisi I pada saat ada program itu. Jadi memang kurang paham. Apalagi kalau memang disampaikan seperti ini jadi kita, saya masukan untuk yang terakhir ini Ibu. Ini program ini mungkin masih menteri yang lama ya? jadi memang saya juga tidak paham. Tapi sebagai Anggota Komisi I yang diangkat itu kan adalah program Pemerintah Pak, bagaimana cara bayarnya kan tidak tahu rakyat Pak itu Pak. Jangankan rakyat, saya saja Anggota Komisi I tidak tahu. Baru tahu setelah Bapak menteri ceritakan. Jadi rakyat tahu kan ini ada barang Pemerintah yang melayani rakyat tapi kok sia-sia, begitu istilahnya Pak. Ini kan dipertanyakan ini Pak. Kalau
Pak menteri bisa jawab maka saya belum bisa jawab Pak kemarin. Saya akuin saja bahwa itu memang program Pemerintah kemarin. Untuk rakyat pakai mobil itu, mobilnya bayarnya bagaimana, mana rakyat tahu yang Komisi I saja semua tidak tahu. Karena Komisi I yang ada sekarang bukan yang buat program itu. Bukan yang menjetujui program itu. Makanya terus terang Pak Ketua, kita kalau menyetuji program ingin tahu juga pelaksanaannya Pak. Jangan judulnya saja PLIK/MPLIK terus dengan pelaksanaan kita tidak tahu. Itu adalah laporan rakyat dan menjawabnya bingung kita, ditanya bagaimana juga bingung kan kita. Kalau kami tahu kan kami gampang, ah itu bukan urusan negara karena begini begini kan Pak lain. Jadi menurut kami kalau kami ini kan datang ke dapil itu Pak. Rakyat itu kan bebas Pak menyampaikan apa saja. Dan kadang-kadang kita tidak siap jawab itu Pak karena kita memang tidak paham. Jadi itu saja maksud saya Pa. Terima kasih F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, MSC.) : Ijin Bapak Pimpinan. Saya hanya mau ini saja ada kaitannya dengan anggaran. Saya sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh Pak menteri bahwa anggaran pembelian daripada pengadaan itu dilakukan oleh swasta pemenang tender ya kan Pak. Tetapi jangan lupa Pemerintah itu bayar uang muka loh 15% kepada pemenang tender. Jadi bukan tidak ada uang negara disini dan dengan kaitannya, dengan kaitannya pengadaan PLIK/MPLIK di daerah ini, Pemerintah itu banyak program yang mempergunakan uang USO yaitu dengan adanya SIMMLIK. Itu anggaran USO loh untuk SIMMLIK itu. Yang sampai sekarang program ini sampai selesaipun SIMMLIK ini tidak pernah ada. Jadi kalau dikatakan tidak ada kaitannya anggaran dari Pemerintah. Maaf Pak menteri saya kurang setuju. Terima kasih KETUA RAPAT : Kalau PLIK/MPLIK itu sejak jaman nabi Adam dari awal sudah disampaikan. Memang bukan anggaran itu, tetapi uang itu tidak ujug-ujug datang. Tapi uang rakyat uang negara. Apakah melalui USO, melalui yang lain-lain. Tetapi kira-kira sama sumber nya. Ini kita sepakati saja dulu begitu, karena ya mau dari mana ini sekian triliun PLIK/MPLIK itu tidak mungkin hasil uang dari SDSB, ya dari uang negara. Silakan dilanjutkan lagi. MENKOMINFO : Baik, Pak Alimin saya pun kalau orang awam akan melihat pasti akan menunjuk bahwa ini Pemerintah bagaimana? ini permasalahannya kenapa? Karena di mobil nya itu logo nya adalah logo Kominfo Pak. Jadi biar bagaimanapun tidak bisa katakan menyalahkan persepsi dari publik yang melihat kasad mata begitu. KETUA RAPAT ;
Dan yang membuat program itu juga Komisi Pak. Yang buat program nya. Makanya di mobil itu dikasih logo Kominfo begitu dan uangnya uang negara. MENKOMINFO : Baik Pak. Kemudian Pak Agun ini yang sangat filosofis nanti bisa membantu teknis tadi masalah Cirebon. Saya juga belum tahu Pak, nanti kepala litbang yang masalah sertifikasi yang bekerjasama dengan BKSN. Pak Bobby terakhir ini mengenai hak labuh. Memang hak labuh diberikan Pak. Tetapi tidak secara teknis tidak plototin satu satu Pak. Karena hak labuh bukan punya Indonesia. Kemudian mereka ingin memancar di Indonesia dan digunakan di Indonesia, itu ada dua proses nya. Pertama mereka harus menyampaikan ijin dan kemudian kami kordinasikan dengan satelit-satelit terdekat agar tidak ada intervensi atau tidak ada permasalahan. Kalau clear baru hak labuh itu diberikan. Dan hak labu diberikan bukan kepada satelit asing Pak. Hak labuh hanya diberikan kepada perusahaan Indonesia yang bekerjasama dan mewakili satelit asing. Karena kami tidak ingin memberikan landing right kepada asing. Hanya kepada perusahaan Indonesia yang mewakili kepentingan atau kerjasama atau apapun yang tentunya punya satelit. Jadi kami tidak memutus. Filteringnya adalah pada saat mereka meminta kemudian kordinasi dengan satelit-satelit yang dekat-dekat nya. Apakah ada interfrensi dan sebagainya. Kalau itu sudah clear baru itu dinyatakan bahwa itu mendapatkan hak labuh. Itu yang pertama saringan. Nah saringan yang keduanya, kita ada yang namanya UPT namanya balai monitoring di lapangan. Kalau terjadi yang namanya interfrensi kurang lebih ketangkapnya disitu Pak. Secara operasional, tetapi administrasi filtering dilakukan secara ditahap awal, kemudian secara teknis di lapangan setelah beroperasi. Kalau interfrensi ada pengaduan dan lain sebagainya ketangkapnya disitu. Namun secara khusus satelit diplototi satu per satu tidak Pak. Karena yang mengatur geostasioner ini kalaupun diatas Indonesia ya bukan Indonesia Pak. Itu ramai-ramai semua negara. Jadi negara lain pun punya hak untuk menempatkan satelitnya, bukan menempatkan satelitnya tapi mengajukan bahwa saya ingin menempatkan satelit di slot berapa bujur timur diatas Indonesia. Jadi informasinya kurang lebih demikian. F-PG (BOBBY ADHITYO RIZALDI, Bc., IP., MSi) : Pimpinan penajaman sedikit Pimpinan. Maksudnya begini Pak menteri, dengan kemampuan anggaran seperti yang sekarang. Kemampuan Kemenkominfo untuk memonitoring hal tersebut ini memang sudah seperti kementerian di negara-negara lain atau tidak. Terima kasih MENKOMINFO : Proses untuk pemantauan secara teknis satelit memang demikian Pak yang standar. Tidak ada suatu upaya efford yang khusus. Semua satelit diatas kita ini diplototi satu-satu. Jadi lebih kepada administrasi dan secara teknis pos, pos fact gitu ya Pak, setelah kejadian, interfrensi dan kemudian baru masuk.
KETUA RAPAT : Cukup dari Pak menteri. Baik kami persilakan Pak Ketua KPI. KETUA KPI : Baik terima kasih Saya coba mengurutkan dari pertanyaan dari pertama. Kalau Pak Sukamta mungkin tidak bertanya kepada KPI tapi paling tidak kami sependapat dengan Beliau tentang fungsi media atau pers sebagai the most of demokrasi. Kemudian cek and balances. Ini pertanyaan kepada KPI dari Ibu Evita. Ibu Evita mungkin terkait dengan talk show memang saat ini kami seringkali mendahulukan TVRI. Ini sebagai informasi TVRI dan RRI. Tetapi jika ada kegiatan yang kemudian dari daerah itu biasanya kami perlu sosialisasi dan itu kami libatkan TV, TV, lokal bukan Jakarta. Tetapi TV, TV lokal yang ada di daerah-daerah. Tetapi pelibatan TVRI dan RRI dalam kegiatan-kegiatan KPI itu sering kami libatkan diberbagai kegiatan yang lain. Saya berikan contoh misalnya ketika kami rakornas. Rakornas itu biasnya pembukaannya live di TVRI. Itu setiap tahun sudah berlangsung dan tujuannya adalah kita ingin memberikan juga pelibatan TVRI dalam penyerapan anggaran dari KPI. Terkait dengan usulan bahwa adanya Peraturan terkait dengan anggaran sosialisasi dengan kementerian. Saya pribadi mendukung itu sependapat dengan Ibu Evita. Karena bagaimanapun juga setiap kementerian kan mempunyai anggaran sosialisasi. Hanya saya kira kan baik ini dibutuhkan regulasi untuk menetapkan terkait dengan itu dan memang ada dukungan dari kementerian Keuangan untuk anggaran sosialisasi itu sekian persennya itu misalnya wajib untuk TV publik baik TVRI pusat atau TVRI lokal, RRI pusat atau RRI lokal. Saya kira kami sangat mendukung Ibu dan ini bisa kita jadikan sesuatu yang kerjasama dengan Kominfo untuk melakukan pendekatan dengan Kementerian Keuangan dan kementerian yang lain. Terkait dengan adanya anggaran survey dateing. Saya kira sejarahnya kita tahun 2014 ketika kita berdialog dengan Bappens dan salah satunya juga dengan Ibu dan Bapak. Bahwa persoalan rating itu kan merupakan salah satu akar masalah yang perlu kita selesaikan. Kebetulan Bappens mengharapkan kami untuk melakukan proses pemerikatan sebagai komplementer dari apa yang sudah ada. Terus itu dapat menggantikan apa yang sudah ada. 2015 Komisi I terima kasih sudah memberikan anggaran untuk itu. Kami sudah lakukan yang namanya indek program siaran, 5 miliar. 2016 tahun ini, anggaran tetap sama. Tetapi kami modifikasi dengan memperbaiki berbagai hal. Misalnya soal metodelogi. Pertama adalah kalau di 2015, kami hanya 9 kota. Kali ini kami menambah 12 kota dengan harapan akan lebih banyak suara-suara dari seluruh wilayah Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pelibatan, perguruan tinggi tetap dan ikatan sarjana informasi untuk metodeloginya. Karena kita memerlukan metodelogi yang secara akuntabilitasnya bisa terjaga. Kemudian ada panel ahli yang kami ubah kemarin karakternya dengan melibatkan pakar-pakar dibidangnya untuk menjadi panel ahli kami memberikan penilain terhadap program-program yang menjadi sample pada indek itu. Tapi yang menarik adalah kami mencoba untuk satu terobosan membuat
survey yang melibatkan 1200 responden yang terdiri 100 orang pada setiap kota yang tadi. Nah kita berharap nanti kebetulan karena anggaranya tidak cukup banyak dan kemudian Bappenas nya mensyaratkan kami lima kali untuk melakukan publikasi, maka mulai bulan depan itu akan ada publikasi yang pertama dan dari 1200 pilihan responden yang berdasarkan survey yang akan kita lakukan. Jadi akan ada dua output. Yang satu adalah akan ada indek penilaian dari para ahli dan yang kedua adalah survey hasil atau pemeringkatan hasil survey dari responden yang 1200 orang itu. Dan mudah-mudahan ini dapat digunakan oleh lembaga penyiaran sebagai komplementer dan syukur-syukur nanti kita akan menjadikan satu kebijakan dari lembaga periklanan untuk menjadikan itu sebagai dasar untuk melakukan penentuan program yang akan diberikan diklat. Harapannya adalah bahwa F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, MSC.) : Ijin Bapak Pimpinan. Sebenarnya kan ketika kita bertemu tahun lalu , saya juga mempertanyakan hal ini. Bapak mengatakan selalu Bappenas, Bappenas, Bappenas. Kita minta tolong apa sih perintah dari Bappenas itu seperti apa sebetulnya, kalau memang katanya ini merupakan perintah dari Bappenas. Saya ingin tahu saja ini output nya untuk siapa. Kemudian adakah industri penyiaran ini yang memakai output ini. Bagaimana KPI mampu untuk mensosialisasikan hasil dari survey ini bagaimana caranya. Apakah itu agen-agen itu dikumpulkan. Agency-agency itu kemudian dipaparkan ini loh survey nya begini begini. Jadi kalau mau bikin placement coba diperbanyak yang begini begini yang mendidik. Tidak juga, dia melihatnya hasil Nelson juga. Ini yang susahnya agency ini. Ya kan Pak menteri kalau kembali lagi kita di RUU penyiaran ini yang kita harus perketat lagi mengenai ini. Bapak mau bikin survey jadi lembaga survey sekarang sama lembaga industri juga tidak dilihat. Tapi kalau Bapak mau bikin punishment kepada industri ketika dia mau menyiarkan program-program sinetron yang tidak mendidik, nah baru itu KPI nya. Jadi saya berharap KPI ini jangan hanya sibuk di survey. Sibuklah di monitoring di pengawasan, monitoring daripada program-program yang ada kontenkonten ini. Karena sudah kebablasan sudah tidak dimonitor dengan baik. Saya hanya mengatakan ini sih tidak masalah, ini kan inisiatif baru ya? kami harapkan di Undang-Undang ini juga KPI ini jadi pengawas, dari lembaga, lembaga survey yang ada. Tapi bukan KPI sebagai lembaga survey loh. Kalau di Amerika itu kan media research center. MRC. Kita juga mau KPI seperti itu. Jadi ada research lembagalembaga seperti AC Neilson itu tidak monopoli satu ada beberapa dan KPI mengawasi lembaga-lembaga seperti AC Neilson itu. Ini ada di RUU ini juga. Tapi bukan KPI yang acting as one sebagai lembaga survey itu. Hanya diinikan saja deh manfaatnya apa, kalau memang ini sudah tahun ketiga ini ya Pak, tahun kemarin ya Pak ya. Saya melihat sudah satu tahun berjalan itu melihat tetap saja kiblatnya, boleh dibilang kiblat nya ya industri ini ke AC Neilson terus. Nah apa yang harus dilakukan Peraturan apa yang harus dibuat itu. Terima kasih KETUA KPI : Baik Ibu terima kasih.
Memang saya kira kalau langsung manfaat secara drastis yang kita harapkan memang belum tercapai. Tetapi kami melihat ada titik terang bahwa mekanisme kami menyampaikan kepada periklanan itu adalah mengundang mereka untuk memaparkan kebijakan-kebijakan KPI dan hasil-hasil survey itu. Dan manfaatnya tentu saja seperti yang sebagaimana lajimnya pemeringkatan bukan saja kepada KPI tetapi kepada lembaga penyiaran, stake holder dan yang bisa digunakan. Tapi kalau kemudian nanti usulannya kalau di Undang-Undang penyiaran itu KPI diberikan mandat atau kewenangan untuk masuk dan itu luar biasa. Dan itu memang perlu karena hari ini kita belum dapat menggaransi bagaimana metedologi dari lembaga-lembaga rating yang ada. Saya kira itu. Kemudian pertanyaan Ibu tentang penyiaran perbatasan poin 34 dan 44. Anggaran ke-34 itu adalah anggaran untuk tim sedangkan anggaran 44 itu adalah kegiatannya Ibu. Sementara apa yang kami lakukan di dalam penyiaran perbatasan. Kami sering laporkan bahwa kami itu punya gugus penyiaran perbatasan di 12 KPID, kemudian kata anggaran yang terbatas. Bahwa kami itu baru sekali setahun menjalan kan rapat kordinasi disetiap wilayah perbatasan. Jadi kami pindah-pindah dan kita melibatkan juga dari teman-teman apa namanya badan nasional perbatasan, dari kemenpolhukam, dari Kominfo juga dan terakhir kita ada acara di Batam juga tahun yang lalu . Dengan maksud untuk mengevaluasi daerah perbatasan yang ada. Jadi anggaran ini satu untuk tim dan satu untuk kegiatannya. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, MSC.) : Pak sekali lagi, kita evaluasi nya dikasih. Jadi jangan kita ini Komisi I hanya melihat anggarannya tapi tidak pernah melihat hasilnya. Kita kan juga pengen tahu evaluasi perbatasan itu seperti apa? KETUA KPI : Baik Ibu terima kasih untuk mengingatkan dan insya Allah akan kami susulkan. Kemudian tadi anggaran soal pengusulan RKL, Lakip dan sebagainya biaya pembuatan. Kemudian terkait dengan biaya perjalanan dinas, yang poin I itu berdasarkan rencana anggaran yang dibuat oleh sekretariat. Poin I itu adalah sesungguhnya perjalanan dinas untuk memenuhi rutin, perjalanan dinas rutin untuk kunjungan kerja dan undangan-undangan mendapatkan undangan ke daerah. Dan kalau yang poin K nya itu kami memang selalu melakukan ke KPID, KPID. Kami itu membuat semacam konsep bahwa setiap komisioner itu memiliki wilayah koordinasi KPID. Satu orang itu bisa tiga sampai empat KPID, ya itu harus melakukan kordinasi dan monitoring terhadap tugas dan fungsi dari KPID. Itu maksud perbedaan antara perbedaan perjalanan dinas I dan K. Terkait dengan pelibatan anggota DPR RI, sesungguhnya setiap kegiatan kami itu, kami menyampaikan surat secara resmi terkait dengan undangan dan ini juga menjawab dari Pak Alimin. Terakhir kali Pak Hanafi Rais, wakil ketua yang hadir dalam dialog publik kami di Yogyakarta dan kebetulan dapil beliau, jadi kami mengundang secara langsung. Tapi untuk kegiatan lain seperti rakornas dan seterusnya bisanya kami mengundang kepada wakil Ketua atau Pimpinan lain Komisi I. Inysa Allah, pelibatan-pelibatan seperti itu tidak pernah kami lupakan terkait dengan bilamana ada kegiatan-kegiatan di daerah seperti itu. Saya kira itu untuk Ibu Evita.
Saya kira untuk Pak Alimin, saya sudah menjawab terkait dengan keterlibatan Anggota dewan yang terhormat Komisi I dan saya kira itu sudah menjadi pakem kami. Bahwa setiap ada kegiatan-kegiatan di daerah kami akan selalu melibatkan Anggota dewan. F-PAN (ALIMIN ABDULAH) : Baik terima kasih Pak Pimpinan. Kita juga tahu kadang-kadang kalau surat datang ke Pimpinan belum tentu juga Pimpinan punya waktu untuk memberikan informasi kepada kami ini. Jadi begini mohon maaf ini, kami juga kan punya dapil masing-masing Pak. Jadi kalau diminta itu sama Pimpinan pasti diberi. Jadi mohon maaf kalau saya kalaupun itu bukan dapil saya dan saya mendengar mungkin saya tidak akan tertarik. Tapi kalau memang itu dapil kita atau profesi kita Pak. Saya kan profesinya dari teknik perminyakan, kalau energi dimanapun saya akan tertarik mengenai hal itu, karena itu menyangkut sesuatu kita tergulat lama disitu. Jadi menurut saya ya itu yang saya bilang tadi. Kalau dia menyangkut hal yang menarik semua, mungkin kalau bukan dapil kita, kita juga akan hadir. Tapi kalau dia khusus dari dapil kita dan tidak diberi tahu hanya kepada Pimpinan. Mungkin kita juga akan lebih informasi dan kita bisa mengatur waktu untuk hadir. Terima kasih KETUA RAPAT : Jadi barangkali untuk kegiatan-kegiatan ini ada baiknya Bapak punya daftar Anggota Komisi I di dapil mana. Sehingga nanti kalau kesini ke sekretariat nanti dibagi lagi kadang-kadang barangkali tidak ada yang hadir dan sebagainya. Nanti mungkin lebih intens kalau nanti tiap-tiap daerah itu ada. Saya kira itu. KETUA KPI : Baik Pimpinan. Terima kasih Pimpinan. Mungkin sebagai informasi saja. Undangan kami yang terakhir yang rakornas itu pada waktu itu menurut keterangan sekretariat tidak ada Anggota dewan yang berada di Jakarta sehingga tidak ada yang hadir pada saat pembukaan rakornas di Nusat Tenggara Barat. Itu ya Pak. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, MSC.) : Nusa Tenggara Barat, yang diundang jangan ini kan ada dapil Pak Rudy kan Nusa Tenggara Barat. Jadi diundang dapil yang ada di daerah itu. KETUA KPI : Sebenarnya sudah juga Ibu, mohon ijin menurut sekretariat sudah juga. Cuman pada waktu itu ada kegiatan keluar negeri kalau tidak salah ya? jadi bertepatan waktu nya. KETUA RAPAT :
Ya nanti diperbaiki lagi lah manajemennya. KETUA KPI : Saya ingin mengatakan disini kalau KPI insya Allah. KETUA RAPAT : Supaya lebih akrab lah. KETUA KPI : Kalau KPI insya Allah dari dulu selalu melibatkan Pak. Terkait dengan Pak Agun saya kira apa yang disampaikan oleh Bapak saya kira sangat baik dan sangat dalam,saya kira insya Allah itu menjadi spirit kita Pak. Spirit kita untuk memperbaiki media kita dan memperbaiki penyiaran kita. Termasuk dengan tadi soal kedaulatan negara itu menjadi konsen kami terkait dengan itu dan dimana-mana kami juga bicara soal itu dan saya kira itu juga akan menjadi masukan yang berharga. Terkait dengan revisi Undang-Undang penyiaran dan biar bagaimanapun tadi saya mendengar Pak Agun adalah pelaku reformasi dan tentu saja memahami ketika Undang-Undang penyiaran itu dibentuk. Hanya saja kan terjadi pergeseran ketika memposisikan KPI sekarang sebagai pengawas isi siaran saja. Saya kira itu diskusinya sangat panjang. Terkait dengan Pak Bambang, mohon ijin Pak. Pak tadi saya tadi sudah menyampaikan bahwa di poin yang terakhir tentang ABT itu, kami memasukkan ingin mengingatkan saja bahwa tahun lalu ketika pembahasan anggaran kami sempat mengusulkan itu terkait dengan APBN dan ini terkait dengan jumlahnya itu adalah permintaan penambahan anggaran. Dan tapi terkait ketika memasuki bulan Juli memang agak sulit. Itu pun ketika ditambah atau dipenuhi, mungkin akan sulit dalam proses apa namanya penyerapannya. Yang terakhir dari Pak TB. Hasanuddin soal perbedaan antara poin yang peningkatan kualitas itu yang pertama adalah kalau peningkatan kualitas yang peratma itu terkait dengan apa namanya peningkatan SDM dalam rangka misalnya ada tugas belajar atau peningkatan kapasitas. Tapi kalau peningkatan kualitas yang kedua, kami merencanakan untuk melakukan outbond Pak. Outbond ini seluruh karyawan kita akan bersama-sama menyegarkan lagi motivasi dan dengan menghadirkan motivator untuk mereka lebih semangat dalam melakukan pekerjaannya. Itu perbedaannya ada disana. Jadi tidak sama antara yang satu, peningkatan yang satu dengan peningkatan yang keduanya. Dan yang terakhir saya kira pertanyaan yang paling menarik tentang daya tahan tubuh. Ini bukan dalam bentuk pil atau obat tapi dalam bentuk makanan tambahan. Karena memang Pimpinan di KPI itu kami sudah melakukan program monitoring 24 jam sejak 2011. Nah setiap malam itu kan harus ada staf selalu bertugas. Sementara itu kan honorarium dan penghargaannya hanya sekedar atas apa yang diperjanjikan. Mereka tidak ada tambahan konsumsi dan sebagainya. Sehingga sejak tahun lalu sesungguhnya sudah memberikan tambahan makanan berupa suplemen dan susu dan juga makanan dan minuman kesehatan yang lain.
KETUA RAPAT : Saya tidak tahu. Tapi apakah ada nomenklatur nya itu. Karena kalau di militer itu namanya porase. Itu KETUA KPI : Menurut sekretariat mohon ijin, KETUA RAPAT : Atau lauk pauk. KETUA KPI : Ada, ada nomenklatur penambah daya tahan tubuh. Ada dalam plat fom anggaran. KETUA RAPAT : Begitu. KETUA RAPAT : Ya menurut sekretariat. Saya juga tidak terlalu hapal nomenklatur nya. Saya kira itu, itu Pak saya kira makanan, susu, bubur kacang ijo dan seterusnya yang tentu itu membuat mereka energi nya terjaga. Karena harus malam monitoringnya. Seperti itu. Saya kira itu jawaban dari KPI. Terima kasih KETUA RAPAT : Nomenklatur nya lucu juga ya. Kalau di militer itu pulase atau uang lauk pauk. Tapi itu nomenklaturnya seperti itu. Kami persilakan sekarang untuk Ketua KIP. KETUA KIP : Terima kasih Pak. Baik itu tadi dari Ibu Evita dan Bapak Alimin ya. Ibu Evita ada yang menarik meskipun tadi juga ada KIP dan KPI itu kami perhatikan soal cywar ya bu ya, cywar mungkin kita terjemahkan didalam keterbukaan informasi publik ini apa, kaitan dengan isi-isi informasi dan kegiatan cywar. Nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan juga bagaimana menterjemahkannya. Kemudian mengenai kajian Ibu, memang itu akan kami sampaikan nanti dan memang selama ini sudah ada buku-buku kajian kami buat, kami produksi selama ini memang terkait memang. Saya mohon maaf ke DPR RI memang belum disampaikan dan akan kami sampaikan kajian.
F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, MSC.) : Saya hanya ingin tahu saja, dalam pengkajian ini Bapak ini melibatkan siapa saja. Kan Bapak ini melakukan pengkajian, karena kan Bapak kan tahu bahwa Lemhanas itu melakukan pengkajian dibidang pertahanan. Wantanas juga melakukan pengkajian terhadap peratahanan. Nah yang Bapak lakukan pengkajian ini Bapak itu kordinasinya dengan siapa. KETUA KIP : Baik, karena selama ini terutama Ibu terkait dengan sengketa biasanya. Jadi kalau kita melihat trend sengketa sumber daya alam kan biasanya banyak. Sehingga kita kajiannya kesitu dan memang ini belum kita lakukan sih sebagian. Dan saya baru dapat informasi ternyata Pak Alimin ternyata Beliau energi dan nanti mungkin didalam SDA akan masuk kesitu. Mungkin bisa mohon juga sebagai nara sumber untuk kajian itu. Tetapi memang selama ini memang berkaitan dengan sengketa. Seperti sengketa sumber daya alam dan sebagainya itu, memang pemohon biasanya Ibu. Pemohon yang kita bisa minta untuk penegak hukum dan sebagainya itu untuk kita bisa minta sebagai. KETUA RAPAT : Mohon maaf Bapak untuk dapat meneruskan. Itu hasil kajian itu dipakai oleh siapa? KETUA KIP : Itu memang banyak untuk KI Pak, untuk panduan, kita bikin panduan untuk KI-KI di daerah. Tapi ada juga untuk PPID Pak. Jadi pejabat memang, saya nanti akan saya cek apakah DPRD memang sudah dapat. Jadi kami ini memang lebih kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Dan selama ini kisaran kami lebih banyak disitu. Jadi memang selalu kami undang. Dan saya kira lebih di DPR RI juga Pak, di DPRD juga Pak. Sering beliau yang kumis itu siapa Pak, saya lupa. Ada yang PPID Pak di DPR RI pusat itu hampir selalu hadir Pak, dalam acara-acara kami . Tapi mungkin akan kami diskusikan Pak, saya kira untuk pemikiran yang lebih. F-PAN (ALIMIN ABDULAH) : Pimpinan Bisa ini Pak Ketua KIP. Kalau betul mau mengkaji yang berkaitan dengan rakyat, kemarin juga saya sampaikan bahwa hampir banyak di bottom Pak. Sekarang permasalah itu sengketa itu jadi persoalan nasional barangkali itu masalah tanah. Tanah sesama rakyat, tanah antara rakyat dengan TNI, tanah dengan usahausaha kebun industri. Saya tidak tahu Pimpinan melihat itu perlu dikaji atau tidak. Atau sudah dikaji saya kan tidak pernah melihat laporannya. Kalau itu ada saya berminta Pak bacanya bagaimana jalan keluarnya. Karena akhir-akhir ini dan kemarin ada sesuatu yang menarik buat saya. Ada Anggota Komisi I yang justru tanahnya juga sudah diserobot sama TNI dan tidak dapat diselesaikan. Padahal
kami ini biasanya menerima laporan dari rakyat kalau dia berkaitan dengan TNI karena mitra kami . Kalau di Lampung Pak, rakyat itu sekarang masih ribut saja Pak karena tanah itu tidak jelas Pak. Misalnya yang HGU rakyat curiga betul kalau mereka melebihi jatahnya Pak, untuk haknya. Mereka minta ulang lagi kalau nanti mau diperpanjang maka mereka minta ulang lagi. Kemudian juga banyak juga industri-industri yang diambil dari rakyat mengambil tanahnya dan juga tidak dibayar. Termasuk juga Pak yang real estat, real estat ini yang diberi ijin pengembangan Pak. Kan mereka mendapatkan sekian hektar, ada yang sampai ribuan hektar. Itu mereka tidak diberikan batas waktu kapan membebaskan dari rakyat dan tarif nya tidak ada. Negosiasi bebas, kapan dia mau bayar. Sementara rakyat dia tidak boleh jual kepada orang lain dan tidak boleh membangun membebaskan tanahnya. Nah ini ijin ini kan ada batasnya. Tidak pernah ada rakyat yang bisa tahu ijinya sudah habis atau tidak, diperpanjang atau tidak. Kepada siapa dia meminta informasi ini. Sebab kalau dia sudah habis ijinnya maka sudah tidak boleh lagi dia bergerak disitu. Nah hampir semua real estat itu permasalahan di mata rakyat seperti itu dan melaporkan kepada kami kebetulan saya juga Komisi II dan saya tidak dapat menjawab. Kepada siapa dia mencari informasi seperti itu bahwa ijin hak usaha mereka itu sudah habis. Begitu dengan hak HGU itu dia ingin tahu tentunya perusahaan ini berapa hektar. Terus terang Pak saya pernah ditanya, kalau perusahaan ini berapa hektar, saya cari dimana juga saya tidak tahu ini. Tahun berapa diukur, siapa yang mengukur. Sampai begitu rakyat melihat karena itu memang kritis Pak. Kalau ini mau dikaji, menurut saya kita usul dan itu termasuk yang salah satu saya usulkan. Terima kasih KETUA KIP : Baik Bapak Alimin. Memang betul sekali Pak. Sengketa tanah itu banyak yang dilaporkan di KIP. Termasuk KI, KI daerah Pak sangat banyak dan itu. Nah ini akan kami Pak. Saya akan diskusi dengan wakil. Nanti akan dalam semester berikut Pak dan insya Allah nanti Bapak akan kita ini kan juga Pak untuk memberikan pandangan. Nah kasus nya begini juga Pak, misalnya lahan tanah Pak. Misalnya ini kan turun temurun dan ini salah satu contoh ilustrasi saja Pak. Satu tanah di Depok di Sawangan. Secara turun temurun tahun 70 an itu sedikit demi sedikit itu berkurang luas nya. Dan sekarang menjadi lahan golf. Itu pernah disengketakan ke kami dan setelah yang bersangkutan keluarga itu ke semua pengadilan sampai ke Mahakam Agung semua kalah. Kemudian terakhir dan harapan terakhir adalah komisi informasi. Rekan-rekan majelis waktu itu memerintahkan untuk dibuka kepada yang bersangkutan. Kenapa riwayat tanah itu seperti tapi kemudian dan bahkan kita melakukan pemeriksaan setempat Pak di BPN Depok tentu agar kita tahu apakah itu memang rahasia atau tidak, harus dipikirkan. Tapi ternyata ada execuse lain sebelumnya itu dikelola oleh Cimangis Pak. Itu oleh pembuat pejabat akta tanah. Jadi BPN mengatakan tidak menguasai itu dan sebagainya seperti itu banyak kasus. Kemudian di Kalimantan Barat, ada seorang guru yang punya rumah tiba-tiba dipatoki oleh sebuah industri. Dia tidak mengerti ini PT apa dan untuk apa dan sebagainya. Kita tahu itu dilingkari oleh sebuah industri. Itu wilayah pertanahan dan itu sudah disengketakan kepada kami dan kami dapat menyelesaikan. Baik seperti
itu karena banyak Pak, nanti di itu mungkin masuk di dalam tanah dan SDA. Dan tahun ini menjadi perhatian kami . Kemudian mengenai debat. Tahun ini masuk ke tahun kedua Pak. Jadi Ibu Evita. Debat masih tahun lalu di Jakarta dan nanti ke daerah. Akan kami perhatikan nanti akan menjadi .. atau apa dan akan kita pikirkan. Karena baru tahun ini akan ke daerah jadi regional. Kalau tahun kemarin baru terpusat jadi semua datang ke Jakarta. Karena baru tahun kemarin kita masuk ke perguruan tinggi, untuk informasi perguruan tinggi. Jadi mereka datang ke Jakarta jadi mereka proses lagi dari awal dan ini mungkin sistem rayon atau regional dulu disaring di daerah mana dan daerah mana itu baru ke Jakarta. Kemudian soal dialog di TVRI kebetulan sudah kami lakukan dan tidak semua dialog dilakukan. Tapi kami sudah menggunakan TVRI. Kemudian mengenai sewa gedung, jadi memang terasa luas space nya tapi itu diukur dari karyawan kami memang 68. Tetapi kami punya ruang sidang dua Pak, secara paralel di lantai 4 dan dilantai 5 itu yang membuat mahal. Karena ruang sidang ini perluasan khusus. Jadi ada majelis ada panitra, ada para pihak dan kemudian juga ada juga umum yang menonton karena sifat sidang kita terbuka. Selain itu ada mediasi sendiri dan kemudian transit rapat majelis belum masuk ke ruang sidang. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, MSC.) : Ijin Bapak Pimpinan. Saya tidak mengkritisi kantornya Pak. Tapi saya hanya melihat tiap tahun kita mengeluarkan uang 2,8 M untuk sewa. Apakah itu kita tidak bisa memiliki rent to own. Itu kalau kita misalnya bank table saja kita bayar cicilan itu sekian tahun sudah menjadi milik kita dengan membayar 200 juta lebih loh sebulan Bapak bayar. Itu bayar bank saja itu sudah menjadi milik kita. Saya hanya melihat kepada efesiensi nya. Kemudian apakah perlu dengan kantor yang 2,8 M itu setahun dengan hanya pegawainya itu 68. Itu saja yang saya lihat itu. Terima kasih KETUA KIP : Baik. Ke sekertariat dan perencanaan Pak di Kominfo, karena ini tergantung itu apakah ini akan menjadi barang atau tidak, ini suatu masukan. Kita sih menerima bahwa ada ruang semacam itu. Tapi memang ruang sidang itu memakan space yang cukup luas Ibu. Memang kalau dibandingkan dengan 68 itu terlalu banyak memang, lebih 50% ya, 50% itu ruang sidang. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, MSC.) : Ruang sidang ini tertutup atau terbuka. Nah ini yang saya katakan, dari program-program Bapak yang hampir semua. Tidak memanfaatkan yang namanya era teknologi ini loh. Kalau terbuka itu Bapak beli alat yang bisa streaming, orang bisa melihat nga usah bertumpu ratusan orang dalam ruang sidang itu dan itu bisa terbuka dan itu kan bisa online lewat apa mengikuti jalannya sidang. Nah ini tidak tergambarkan baik KPI, KIP itu teknologi itu tidak terlihat bagi saya. Bahwa teknologi
ini kedepan, mau tidak mau, suka tidak suka ya eranya itu era teknologi. Ini tidak tergambarkan dianggaran-anggaran Bapak. Bapak masih menjalankan operasional ini as bisnis as usuall, secara konvensional. Ruang sidang besar dapat menghasilkan 200 orang 400 orang. Kalau Bapak buka online itu bisa ribuan orang yang menonton. Nah teknologi apa yang dibutuhkan untuk supaya ini dapat dilihat oleh masyarakat luar sidang ini. Ini pengadaan-pengadaan yang seperti inilah yang saya rasa harus dilakukan. Inovasiinovasi seperti ini yang Bapak harus Bapak miliki. KETUA KIP : Baik Ibu jadi ini masukan ini untuk kami, komisioner, sekretariat, maupun juga bagian perencanaan Kominfo dan nanti Bappenas karena terkait disitu. Mudahmudahan itu bisa direalisir dan nanti secara bertahap mungkin nanti tidak tahu tahun berapa itu dapat direalisasi. Demikian pertanyaan untuk KIP. Terima kasih Pak. KETUA RAPAT : Baik, yang terakhir kami persilakan dari Ketua dewan pers. KETUA DEWAN PERS : Baik Pak. Supaya tidak salah paham kami ingin menjelaskan bahwa anggota dewan pers tidak menerima gaji Pak. Jadi kami masih bekerja ditempat masingmasing. Ada yang misalnya dari wartawan, dari stasiun televisi, masih bekerja disana. Jadi kami ini bekerjanya ini adalah sukarelawan. Jadi sebetulnya kami akan bekerja kalau memang anggaran yang ada. Karena kami punya kapasitas kita punya banyak program dan ketersediaan anggaran menentukan juga sejauh mana kerja-kerja kami dapat direalisasikan. Tadi pertanyaan dari Pak Sukamta adalah sejauh mana eksistensi di depan negara. Ya kita menerima saja karena itu bantuan dari negara. Nah begini kalau ditanyakan apakah dewan pers sudah mendorong media menjadi lebih profesional. KETUA RAPAT : Saya mengklarifikasi sekalian pertanyaan Bapak untuk Ketua dewan pers. Pada halaman tidak ada halamannya ini ya, dari kegiatan tahun anggaran 2016. Kemudian halaman berikutnya itu nomor halaman berikutnya pelayanan administrasi satu, dua, tiga kemudian nomor lima. Layanan perkantoran. Satu pembayaran gaji dan tunjangan. Kedua, pemeliharaan operasional dan pemeliharaan perkantoran disini ada pembayaran gaji dan tunjangan. Mungkin dewan pers atau karyawannya yang digaji. KETUA DEWAN PERS : Karyawannya, jadi kami dibantu PNS, satker kami dari Kominfo. Itu jadi untuk menggaji PNS kami yang ditempatkan di dewan pers. KETUA RAPAT :
Kalau dewan pers nya sama sekali tidak? KETUA DEWAN PERS : Tidak Pak. KETUA RAPAT : Oke, terima kasih. KETUA DEWAN PERS : Tidak Pak. Jadi begini, tadi ada pertanyaan apa yang mau diteliti. Terkait dengan indek kemerdekaan pers. Ini jadi konsen juga dari kemenlu kita, juga dari diknas yang membawahi KNIU ya? Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Dimana kita tahu kita tidak punya data dari kemerdekaan pers di Indonesia. Di internasional ukuran Indonesia ditentukan oleh datanya freedom house atau reporter sound fortier, atau comite for protect to journalist. Indonesia selalu ditempatkan dibawah Singapura, dibawah Malaysia, dibawah Philipina dan juga beberapa yang muncul dibawah Timor lesete. Padahal kita tahu di internasional kemerdekaan pers di Indonesia dipuji oleh lembaga-lembaga internasional karena disini tidak ada campur tangan dari unsur Pemerintah. Nah yang menjadi pertanyaan, kita tahu ketika ada dua wartawan Perancis yang masuk ke Papua ditahan oleh imigrasi kita. Kemudian diadili dan meskipun kemudian pengadilan meminta dewan pers untuk hadir menjadi ahli dan kami memberikan keterangan dan akhirnya dibebaskan. Di Batam, dua wartawan nasional geographic juga ditahan ketika akan bikin film tentang bajak laut lintas tiga negara, Singapura, Indonesia dan Malaysia. Yang menjadi pertanyaan sebenarnya dimana kemerdekaan Indonesia. Setiap tahun UNESCO di Paris berkirim surat kepada dewan pers menanyakan. Satu demi satu dari 8 kasus pembunuhan wartawan yang sampai saat ini statusnya adalah drak number belum ketahuan. Dia dibunuh oleh siapa dan perkaranya oleh siapa. Hari ini kita sedang mempersiapkan jawaban untuk UNESCO melalui kemenlu. Itu adalah mengenai jawaban wartawan yang dibunuh di Merauke. Kejadian sudah lama. Tujuh tahun terakhir sudah tidak ada lagi pembunuhan wartawan. Udin segalanya ini terjadi ketika jaman orde baru. Tapi itu masih menjadi pertanyaan sebelum ini diselesaikan. Nah ini menjadi PR bagi dewan pers untuk nanti berkordinasi dengan Polri. Karena kami sebenarnya besok menjadwalkan bertemu dengan Pak kapolri, tapi beliau ada kunjungan kerja ke Australia untuk di reschedule untuk nanti ditentukan oleh Pimpinan Polri. Untuk menyelesaikan kasus-kasus ini, karena sebelum word press freedom day. Kami berharap kepolisian bisa mendeclear status 8 pembunuhan wartawan ini seperti apa. Tidak bisa dilanjutkan misalnya, dianggap kadaluarsa dari sisi KUHP kita atau seperti apa. Nah dengan status jelas itu ketika kita jadi tuan rumah Indonesia tidak direpoti lagi dengan pertanyaan-pertanyaan delegasi-delegasi dari berbagai negara ini. Nah kita tahu yang namanya kemerdekaan pers bukan hanya freedom from. Freedom form itu bebas dari ketakutan, dari intimidasi dan seterusnya dan
seterusnya. Tapi dewan pers juga mempersiapkan freedom to. Apakah kemerdekaan pers ini sudah bermakna, apakah sudah bermanfaat untuk kemerdekaan Indonesia. Kita menggunakan tiga model indikator yaitu indikator hukum, ekonomi dan politik. Contoh, ketika Pemilu 2014 baik pilpres maupun pilleg kita tidak melihat apakah kelompok bisabilitas Undang-Undang yang sudah disahkan ini memiliki akses untuk mengikuti debat-debat politik di TV, TV lokal ataupun di TV nasional kita. Bagaimana dengan kelompok tunarungu. Karena bagi mereka seluruh tayangan televisi merupakan film bisu, tidak bisa dinikmati, tidak bisa didengar karena tidak menggunakan bahasa isyarat. Baru kemudian pilpers itu digunakan bahasa isyarat dan itu pun hanya di TV publik, di TVRI. Nah ini akan menjadi ukuran-ukuran dewan pers. Kita sedang mengadop juga beberapa parameter yang digunakan oleh UNDP, didalam prinsip indikator hak asasi manusia yang terkait dengan kewajiban negara untuk memperoleh hak informasi. Yang lain juga adalah ukuran-ukuran yang dikembangkan oleh UNESCO. Kami terlibat tim dari dewan pers dalam diskusi-diskusi ini dan kita mencoba mempraktekannya dalam 2016 ini, untuk nanti kita presentasikan untuk world freedom day di Indonesia. Nah terkait dengan penyelenggaraan word pers freedom day. Memang sebetulnya Indonesia diminta dan diharapkan karena kita sebetulnya bisa mengawal di south est asia ini sebagai pers yang terbaik. Kita bisa memberikan keteladanan. Karena itulah kita diminta di 2016 menjadi tuan rumah tapi kita tidak siap. Anggaran belum siap ketika itu, kordinasi antara lembaga sehingga waktu ada rapat yang dipimpin oleh Prof. Arif di Komisi nasional untuk UNESCO yang dibawah diknas. Diputuskan kita akan mengajukan pada 2017 dan itu diterima dan yang menerima langsung dari Pemerintah Filandia itu adalah duta besar kita untuk Paris, Bapak Mayjen purnawirawan Hotmangara Panjaitan. Beliau yang menerima mewakili Indonesia pada tanggal 4 Mei yang lalu . Kalau kita punya indikator-indikator ini, ini adalah penting karena kita bisa membandingkan apakah kemerdekaan pers di Papua itu sebagaimana yang digambarkan oleh pers asing. Bahwa akses wartawan asing sangat tertutup disana, wartawan-wartawan Indonesia ketakutan, kemudian pemberitaan-pemberitaan itu tidak jauh dari konflik-konflik misalnya lokal maupun konflik yang menyangkut ide untuk lepas dari negara kesatuan republik Indonesia khususnya. Kita dapat menjawab itu supaya lebih clear dengan membandingkan setiap provinsi dengan provinsi yang lain dan sekaligus ini dapat menjadi panduan bagi Pemerintah untuk melakukan program-program real menyangkut mendorong bagaimana pemenuhan hak atas informasi masyarakat di provinsi mereka. Nah begini, menyangkut kesejahteraan wartawan paling tidak menjadi ukuran didalam IKP yang sedang kami susun. Jadi ada berapa banyak media disana dan apakah medianya memenuhi standar perusahaan pers sebagaimana diatur dewan pers. Karena sekarang banyak pers tumbuh menjadi alat untuk mata pencaharian. Jadi wartawannya tidak digaji, diberikan kartu pers tapi disuruh cari uang sendiri dengan cara meminta uang dari SKPD, SKPD. Ini tidak sehat. Dewan pers akan memetakan ini semua selain kita melakukan proses verifikasi dan pendataan pers nasional kita. Kita akan mengumumkan misalnya Jawa Timur. Jawa Timur itu adalah daerah yang paling banyak dilaporkan ke dewan pers media abal-abal. Atau kita tahu menjelang Pemilu yang lalu ada yang namanya media opo rakyat. Ini media atau bukan? Ketika diproses oleh penyidik Polri, media ini mengatakan tolong dong ini bukan Polri, karena kami media sebaiknya dewan pers. Untung dewan pers punya MOU dengan Polri yang menyatakan untuk kasus-kasus begini kita duduk
bersama-sama kemudian meminta pendapat dari dewan pers. Pendapat ahli dan pendapat itu yang kemudian digunakan juga menjadi alat pembuktian bagi penyidik kepolisian dan kasusnya sedang ditangani oleh pengadilan. Nah kami melakukan proses verifikasi yang bukan media abal-abal kami tandai menjadi media profesional sepenuhnya diberlakukan Undang-Undang pers. Kami umumkan itu melalui website kami di dewan pers dan dapat dibuka, dan juga barangkali adalah kami punya kepentingan di dewan pers ini untuk menjaga supaya speed ini tidak berkembang. Speed yang berkembang di media sosial, banyak digunakan juga dikutip oleh media-media dan narasumber-narasumbernya kemudian diwawancara. Ini menjadi keprihatinan dunia barangkali dan mengenai jurnalist safety. Kita tahu bahwa orang yang mendapatkan penghargaan di world freedom day di Helsinky Mei yang lalu, itu adalah seorang wartawati radio dari Azar Baizan yang sedang dipenjara dan dia mendapatkan penghargaan dan diwakili oleh ibunya yang hadir. Yang lain adalah kita tahu media cetak sedang mengalami diklaining sebagai sebuah industri. Hampir seluruhnya kita tahu ada banyak media satu per satu tutup. Nah mereka butuh pengawalan bagaimana bisa eksis dengan mengubah menjadi media multi platfom yang basis nya menggunakan teknologi internet. Kebetulan saya termasuk Anggota delegasi dua tahun yang lalu sempat go financial times dan the guardiance di London. Kita bertanya tentang time perubahan itu yang dialami oleh Inggris. Mereka sudah mengalami ini tujuh delapan tahun yang lalu. Indonesia sedang menyongsong saat ini. Jadi kalau kita membaca media sosial dan muncul diskusi dari salah satu media nasional khususnya. Kita memang merasakan memang ada decline didalam industri media cetak. Tinggal tunggu waktu tahun depan. Apakah tahun ini, tahun depan dan mau tidak mau akan migrasi ke media basis muliti flatfoam menggunakan internet. Dewan pers punya kepentingan untuk mengawal hal ini dan salah satu konsituen kami adalah SPS. Serikat Penerbit Surat Kabar. Apakah ini akan menjadi dinosaurus rumah ataukah masih eksis kami harus mengawal mereka. Nah tadi menyangkut pertanyaan-pertanyaan tentang gedung, peralatan dan sebagainya, kalau ini mohon ijin kepada Pak Rudiantara Pak Menteri. Kami sebetulnya mengusulkan gedung dewan pers itu dibangun kembali, karena itu milik yayasan yang sudah siap untuk dihibahkan kepada negara dan itu menjadi asset dari negara. Dengan catatan sekalian gedung itu dibangun dan menjadi gedung bersama antara KPI, KIP, dewan pers atau lembaga-lembaga satkernya Kominfo. Pengelolaannya silakan Kominfo. Kami punya tiga televisi, tiga kamera. Kami bisa siaran juga secara streaming. Kalau itu dimanfaatkan akan jauh lebih mudah dan tidak perlu mengeluarkan biaya sewa-sewa gedung. Cuma memang ada moratorium pembangunan gedung. Sehingga ini kemudian rencana ini itu saya tidak tahu, apakah dukungan dari Komisi I memungkinkan untuk diubah karena itu sebetulnya membutuhkan asset dukungan negara. Jadi gedung itu dulu dibangun oleh Pak Ali Murtopo, atas dan dari Pak Sudwikatmono dibangun dan diberikan kepada dewan pers. Kami tidak mungkin mengelola, dewan pers ini tidak jelas orangnya. Lebih baik itu diberikan kepada Kominfo menjadi assetnya Kominfo dengan catatan gedung itu harus dibangun karena sudah terlalu tua. Barangkali itu dan ini adalah assetnya Kominfo dan kalau itu disetujui itu akan lebih bagus tapi kita harus pahami juga tentang anggaran belanja negara yang sudah terbatas. Dan mohon juga tadi ada banyak kritik-kritik tentang cara penyajian. Mungkin Pimpinan Komisi I dapat memberikan semacam kisi-kisi apa yang harus kami sampaikan kalau ada rapat dengar pendapat. Karena ini rapatnya tentang
anggaran. Kami menyampaikan data-data tentang anggaran tetapi ternyata salah. Nah saya tidak tahu apa yang dimaui. Karena tidak mungkin kan permintaan dari Komisi I begini lantas kami membuat sesuatu yang tidak ada kaitannya. Ini sudah mengikuti itu, nah mohon juga barangkali undangan untuk RDP dapat disampaikan mungkin lima hari sebelumnya, sehingga satu hari sebelumnya bisa kami sampaikan seluruh materi itu kepada Komisi I. Bersama kalau kita diberikan tentang capaian-capaian akan kami sampaikan dalam bentuk CD. Akan lebih bagus dan akan lebih mudah bagi Bapak dan Ibu dalam memahami apa yang sudah kami lakukan selama ini. Barangkali itu jawaban kami , Bapak Pimpinan. Terima kasih KETUA RAPAT : Baik, terima kasih Bapak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Kalau tidak, saya kira ditutup pertanyaan dari meja Pimpinan. Saya persilakan. WAKIL KETUA (ASRIL HAMZAH TANJUNG, SIP) : Terima kasih Bapak Pimpinan. Rekan-rekan Komisi I DPR RI, Pertama untuk Pak menteri Pak Rudi. Saya memimpin langsung kunker spesifik PLIK/MPLIK di Sumatera Barat, karena kebetulan kampung saya juga. Ini memang ramai kelihatannya. Kita tidak tahu tentang permasalahan awalnya dan kita hanya dapat gambaran bahwa 2010 ada kegiatan Pemerintah untuk menyebarluaskan internet sampai ke daerah-daerah yang kira-kira tidak terjangkau dengan kecamatan. Makanya lahirlah layanan internet kecamatan kan gitu Pak. Kita tidak tahu, PT mana PT mana disana kalau tidak salah Lintas Artha kalau tidak salah. Ada 114 mobile MPLIK. Kita tinjau langsung disana ditaruh di Lanud Pak. Landasan udara disana kebetulan banyak yang kosong, dan kita tahu bagaimana prosesnya. Malah kita sampai mau ditawarkan ke kita. Kalau Bapak mau beli satu ini 80 juta ini. 2011, mesin nya 2011. Ada yang kilometernya 5 kilo, anggaran dari Lintas Artha. Hanya yang menjadi pertanyaan Pak. Katanya Kominfo masih hutang satu tahun belum bayar. Saya tidak tahu, nah ini bagaimana penyelesaiannya. Karena Komisi I yang dulu 2014 kalau tidak salah pernah RDP, atau kunker dengan Kominfo dan menyatakan ini kurang efektif. Atau jujur Pak menteri saya jalan banyak sekali masyarakat sana mengharapkan ini ada program ini. Karena itu sangat bermanfaat. Jadi jangan dikira diluar Jawa atau disini, anak-anak SD masih. Itu belum tentu Pak, anak mau minta foto Pak, ini saja tidak bisa foto Pak karena kuno mungkin. Jadi mungkin ini perlu dipertimbangkan Pak menteri, ini banyak juga orang sana mengharapkan. Saya juga kaget ini. Sampai ke desa-desa dimana itu di Pariaman itu kepengin dan ada juga waktu itu bayar seribu rupiah satu jam. Satu jam melaksanakan ini.
Jadi perlu pertimbangan ini, apakah ini perlu ditinjau Pak. Apalagi kalau memang itu berguna untuk daerah tidak untuk seluruh nusantara ya monggo perlu kita pertimbangkan dan sampai sekarang masih ada 316 menara telekomunikasi masih ada disana. Itu coverage nya 90% Pak. hampir seluruh kota Padang itu bisa. Ini kalau tidak memanfaatkan sayang Pak. Ini katanya sedang masih ada disana dan sebagian sudah ditarik laptop, antena dan sebagainya sudah ditarik pusat. Pusat itu mungkin pusatnya PT Lintas Artha itu. Tapi kendaraannya banyak malah dilelang. Ini sekarang masih ada 70 atau 80 ini. Tidak tahu kalau Kominfo mau memberikan Komisi I satu, satu cukup itu Pak. Komisi I ini ada 80. Tapi dilihat nampaknya Pak kelihatan masyarakat sana sangat berharap ini ada. Nah ini apakah dulu dikatakan ini tidak efektif ini bagaimana Pak? pengelolaannya atau bagaimana, apakah langsung negara saja tidak usah pakai istilahnya Ibu Evita yang perusahaan penyuluh apa atau apa itu, mungkin bagus ya lebih bagus itu. Itu juga Pak Dipo Promono yang saya lihat makalahnya banyak sekali, masalah kajian pertahanan. Tolong Pak seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Tolong permasalahan diinformasikan dengan Wantanas atau Lemhanas. Sehingga masyarakat sini tidak memikir ketahanan nasional itu A padahal sama disebelah sana ini B yang dapat dari Wantanas. Kacau masyarakat kita ini. Nanti bertanyanya Komisi I juga. Mungkin lebih bagus sekali-sekali juga dikordinasikan atau kegiatannya bersama-sama juga nanti itu. Lemhanas atau Wantanas nah nanti ini juga. Yang terakhir dewan pers. Nah ini pers ini juga wartawan kaya prajurit juga Pak. Kebetulan dulu saya prajurit. Resiko sangat besar bisa nyawa dapat melayang dan uang belum tentu dapat. Kan gitu kan? nah ini lah itu kenapa saya sayang wartawan dan saya sudah berapa kali masuk ke kebun sirih itu. Masalah wartawan banyak meninggal juga banyak. Di Timtim saya dulu selalu ditanya ulang, ini bagaimana lima wartawan hilang. Kita bingung tidak bisa jawab Pak. Kalau tidak salah itu Pak Adam Malik almarhum. Kalian ribut lima orang meninggal di Timor Timur. Kami orang Indonesia 500 orang, tidak ada yang ribut HAM, kan gitu. Nah ini memang saya hanya perbandingan saja, tapi memang perlu kita kaji itu untuk keselamatan wartawan. Masalah ada TV komunitas monggo ya Pak Rudi ya. Saya rasa wartawan itu perlu ada TV Pak, untuk ada kontrolan pengawasan nya bagus, uangnya ada dan saya rasa sukarelawan-sukarelawan itu yang banyak uang Pak. Kalau tidak punya uang mungkin tidak mau jadi sukarelawan Pak, orang makanya susah jadi sukarelawan. Nah tapi bagus ini TV komunitas di perguruan tinggi, semua hampir ada, masa di dewan pers tidak ada. Saya mendukung mudah-mudahan TV komunitas ini dapat hidup dengan bimbingan dari Pak menteri. Terima kasih KETUA RAPAT : Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Asril itu untuk sesion kedua. Kita membuat dulu resmi kesimpulan untuk masalah anggaran. Kami persilakan. F-PPP (DR. HA. DIMYATI NATAKUSUMAH, SH, MH, H.MSi) : Pak, sebelum menayangkan kesimpulan, satu menit saja Pak menteri.
Pak menteri saya berharap di APBNP ini betul-betul program-program yang mengaitkan masyarakat ini jangan dikurangi. Saya berharap ini kan belum ada rinciannya secara lengkap. Pak menteri menyampaikan beberapa hal, tapi yang pengurangan ini PNBP saja. Tapi saya kedepan berharap kementerian bertahan. Yaitu terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat baik di IKP, di TIK maupun program-program lainnya mohon itu kalau bisa ditambah untuk menjadikan masyarakat lebih cerdas. Lebih mengetahui bagaimana menggunakan internet cakap dan sebagainya. Jadi saya mendukung program itu saat kabinet sekarang begitu gencarnya kepentingan kepada masyarakat. Begitu Pimpinan. Terima kasih KETUA RAPAT : Baik, tadi itu tambahan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Kominfo kemudian rapat dengar pendapat dengan KPI pusat, komisioner KIP dan ketua dewan pers, Jakarta 8 Juni 2016. Saya akan bacakan untuk draft kesimpulan. 1. Komisi I DPR RI dapat menerima, jadi belum menyetujui karena kami akan mambawanya ke Banggar baru dapat menerima dan mendengar tentunya penjelasan menteri komunikasi dan informasi informatika, terkait pagu indikatif, baru indikatif saja. rencana kerja anggaran dan rencana kerja Pemerintah kemkominfo tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 5.087.000.000 yang didalamnya tercakup anggaran, sudah termasuk didalamnya, a. Komisi penyiaran Indonesia pusat sebesar 48.863.900.000 b. Dewan pers sebesar 36.072.200.000 c. Komisi informasi pusat sebesar 22.945.800.000 Selanjutnya Komisi I DPR RI akan menyampaikan RKA dan RKP Kemkominfo tahun anggaran 2017 tersebut diatas kepada badan anggaran DPR RI untuk dapat ditindaklanjuti. Ya silakan. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, MSC.) : Saya hanya ini saja ya kepada Kemkominfo ya, kalau kita lihat tanggungjawabnya KPI ini kan besar sekali ya, dan jumlah personalnya anggarannya hanya 48, dewan pers 36, KIP 22, saya harapkan kalau bisa ditingkatkan untuk teknologi monitoring dan lain-lain Pak untuk KPI ini. Bagaimana mereka mau bekerja maksimal ketika anggaran yang tersedia sangat minim. Terima kasih KETUA RAPAT : Sebagai pembanding saja. Wantanas itu hanya membuat kajian itu sekitar 60 miliaran, itu hanya kajian saja. Dan kemarin ketika kajiannya diminta juga rada ngeyel. Ya itu sebagai pembanding saja, ya itu hanya kajian-kajian saja yang dikirim
ke Bapak Presiden, apakah dipakai atau tidak saya juga tidak tahu. Saya kira ini apakah ada yang mau disampaikan. Nomor satu tentu tadi catatan-catatan yang tadi disampaikan oleh Pak Bambang dan lain-lain, saya kira nanti akan disampaikan langsung kepada badan anggaran. Baik cukup? MENKOMINFO : Ini Pak, kita bicara 2017 ya? sementara kalau 2017 lebih prioritas 2016 karena yang dibahas yang dibanggar itu adalah APBNP. Jadi kalau kami sih nomor satu kami terima saja. Ketok nanti tetap kami harus kembali ke Komisi I untuk merinci yang 5 triiiun 87 miliar ini. KETUA RAPAT : Ya kami membuat kesimpulan itu berdasarkan bahan yang Bapak-bapak berikan kepada kami. Dalam catatan kami ya, Kominfo, KIP, dewan pers itu tidak membicarakan perubahan, tidak ada. Kemudian usulan APBNP hanya diusulkan oleh KPI tapi tidak diusulkan oleh Kominfo sebagai induknya. Sehingga kesimpulan itu baik KPI, Kominfo, KIP maupun dewan pers tidak mengajukan P pada hari ini. F-PPP (DR. HA. DIMYATI NATAKUSUMAH, SH, MH, H.MSi) : Pimpinan. Pimpinan bagaimana kalau sekarang pembahasan itu terkait dengan APBN perubahan. Saya rasa kesimpulan kita meningkat pada untuk APBN perubahan. Tapi terkait dengan RAPBN 2017, itu seyogyanya itu kan sebagai masukan saja. Belum menjadi ikatan. Karena pagu secara keseluruhan anggaran ini kan belum jelas. berapa yang akan dialokasikan untuk Kominfo dan untuk institusi-institusi lain. Ya seyogyanya memang APBNP inilah yang sekarang dikencangkan begitu. Tapi kalau ini mau masuk dan dijadikan ini sebuah pagu ya sah-sah saja ini menjadi usulan kita. Terima kasih Pimpinan. F-PDIP (DR. EVITA NURSANTY, MSC.) : Pak menteri. Justru karena ini masih pagu, jadikan belum ada. Pak menteri kan hanya plot, plot. Jadi saya minta Pak menteri untuk mempertimbangkan alokasi anggaran untuk KPI untuk dinaikkan, begitu Pak menteri. MENKOMINFO : Ibu kalau yang Ibu sampaikan ini kami catat Ibu untuk 2017. Yang kami presentasikan hari ini sesuai agenda adalah pembahasan usulan APBNP kementrian Kominfo yang presentasinya saya balik Pak mohon maaf. Memang diagenda ditulis pembahasan 2017 dulu baru 2016. Hanya saya balik presentasinya saja. Ingin menggambarkan runtun bagi saya. Halaman 3 dan halaman 4 itu adalah sesungguhnya substansi dari APBNP dari 2016 dari Kominfo yang secara substansi
hampir dikatakan tidak ada perubahan. Karena kan penghematan 21 miliar atau kurang dari satu persen dari total. Itu Pak. Dan konversi dari sumber pendanaan. WAKIL KETUA (MEUTYA VIADA HAVID) : Iya terima kasih Pak Ketua. Pak menteri hanya saja ini mungkin penjelasannya kurang terang benderang. Ini berarti dari menkominfo sesuai dengan halaman 4 meminta persetujuan untuk peralihan alokasi begitu ya? MENKOMINFO : Itu sumber pendanaan. Yang tadinya berdasarkan PNBP kami minta dialokasikan ke rupiah murni mengapa? Karena untuk mengeksekusi program lebih cepat itu harus menggunakan rupiah murni. Ini kejadian bertahun-tahun kenapa Kominfo itu selalu lambat penyerapannya karena dananya itu dari PNBP. WAKIL KETUA (MEUTYA VIADA HAVID) : Ini kalau Pak menteri sedikit jelaskan disini mungkin semua bisa memahami. Hanya karena tabel, table saja, jadi agak terlewat tadi. Tapi intinya adalah meminta, bukan pengajuan anggaran tambahan baru. MENKOMINFO : Tidak ada, malah pengurangan. WAKIL KETUA (MEUTYA VIADA HAVID) : Oke KETUA RAPAT : Baik, jadi kalau saya catat, itu kembali lagi. Kominfo hanya memberikan ini saja. Disinipun hanya masalah konversi sumber dana dari PNBP dari rupiah murni sebesar 477 miliar. Tadi disampaikan sekilas saja. Kemudian KIP dan dewan pers tidak membicarakan perubahan. Usulan APBNP dari KPI tidak diusulkan oleh Kominfo, artinya diruang ini tidak ada, sehingga kalau mau berbicara pagi ini kita soal APBNP maka hanya meminta persetujuan soal konversi sumber dana dari PNBP ke rupiah murni sebesar 477 miliar yang merupakan konsekuensi berkurangnya atau pemotongan dari APBN 2016 kurang 1% atau tidak salah 10%. MENKOMINFO : Maaf Pak, dua jadi yang kami mohon. Pertama persetujuan bahwa APBN 2016 Kominfo nilai nya berkurang 51 miliar, yang kurang 1% kami melihatnya tidak begitu material karena program tidak. Yang kedua untuk mempercepat eksekusi program-program kami memohon untuk merelokasi sumber pendanaan PNBP, biasanya diujung ini dana ada kita
minta rupiah murni. Kami juga sudah minta persetujuan kepada menteri Keuangan tapi kan biar bagaimanapun kalau ada perubahan ini tetap harus persetujuan dari DPR RI. F-PPP (DR. HA. DIMYATI NATAKUSUMAH, SH, MH, H.MSi) : Pimpinan, Pimpinan. Ini memang pengajuan yang dilakukan oleh Pak menteri ada terjadinya pergeseran anggaran. Ini ada pergeseran anggaran dari APBN kepada APBNP harus mendapatkan persetujuan kita. Memang mekanismenya seperti itu dan terkait dengan prinsip-prinsip. Tadi catatan saya Pak menteri. Kan saya bicara hanya APBNP. Saya berharap pemberdayaan masyarakat didalam perubahaan anggaran mohon tidak dikurangi tapi mohon ditambah. Yang dikurangi itu adalah project-project ini saja. Saya melihat disini ada beberapa konversi dan ada beberapa program ada selisih begitu yaitu sebesar 51 miliar berkurang. Memang semua institusi semua instansi Pemerintah daerah itu memang dikurangi semuanya 10% kalau tidak salah dikurangi 10%. MENKOMINFO : Total APBN kita ini berkurang 50 triliun Pak. F-PPP (DR. HA. DIMYATI NATAKUSUMAH, SH, MH, H.MSi) : Total nya 51 triliun. Oleh sebab itu konversi atau pergeseran yang dilakukan oleh Pak menteri jangan mengurangi program-program yang untuk kepentingan masyarakat. Mohon itu jadi kesimpulan Pimpinan. KETUA RAPAT : Ya baik. Sudah ini. Sehubungan dengan adanya perubahaan pagu anggaran kemkominfo pagu anggaran 2016 yang semula sebesar ini pakai angka lah. Tidak maksud saya 5.185, memang segini? Nah ini betul 5 triliun atau 5,1 triliun saja, tidak ada ekornya. Pasti ada tidak ada mungkin. MENKOMINFO : Kalau detailnya sih ada, kami hanya besarannya saja. KETUA RAPAT : Berubah menjadi 5.134 triliun. Kok 5 titik ya, 5 koma ya? Cuma itu bisa belakangnya itu bisa jutaan itu. MENKOMINFO :
Pak Pimpinan mohon, ini angka persisnya Pak Pimpinan. Dari 5 triliun 180 minta diketik Pak tolong. 5.184.971.488.000 ya, itu T nya hilang menjadi 5.133.749.886.000. 749 Pak, 886. Ini angka persisnya Pak. KETUA RAPAT : Baik ini yang nomor dua saya bacakan. 2. Sehubungan dengan adanya perubahan pagu anggaran kemkominfo tahun anggaran 2016 yang semula sebesar 5.184.971.488.000 berubah menjadi 5.133.749.886.000, Komisi I DPR RI dapat menyetujui penjelasan Kemkominfo terkait dengan rencana konversi sumber dana dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ke rupiah murni sebesar 477 miliar rupiah yang dialokasikan pada pagu anggaran Kemkominfo pada pagu anggaran 2016. Bagaimana? cukup? (RAPAT : SETUJU) WAKIL KETUA (DR. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) : Pak, itu kan kalau tidak salah harus ada dua hal yang kita simpulkan kan? kalau itu kalimatnya belum itu. Satu menyetujui pengurangan, yang kedua menyejutui konversi. Kalau itu kalimatnya belum itu. Sehubungan dengan bla bla belum ada itu. F-PPP (DR. HA. DIMYATI NATAKUSUMAH, SH, MH, H.MSi) : Pimpinan Pembahasan kesimpulan terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi mengenai pergeseran perubahan. KETUA RAPAT : Nanti dibawah ada, ada catatan. F-PPP (DR. HA. DIMYATI NATAKUSUMAH, SH, MH, H.MSi) : Ada catatannya ya? oke. MENKOMINFO : Pak, nomor ini, nomor 3 Pak, kalau bahasa birokrasinya ini Pak. Karena surat dari menteri Keuangan itu konversi itu sama dengan pergeseran jadi mohon diganti dengan pergeseran saja Pak. Tapi bahasa mudahnya konversi Pak, pergeseran. Terima kasih Pak. KETUA RAPAT : Baik nomor 3.
3. Komisi I DPR RI dapat menyetujui penjelasan Kemkominfo terkait dengan rencana pergeseran sumber dana dari penerimaan negara bukan pajak ke rupiah murni sebesar 477 miliar rupiah yang dialokasikan pada pagu anggaran Kemkominfo tahun anggaran 2016. Pakai P atau tidak ini. Sebetulnya ini konsekuensi dari nomor 2. Dengan konversi ini masuk ke P masuknya atau 2016. MENKOMINFO : Disahkan nya di P Pak. KETUA RAPAT : Ini masih murninya? WAKIL KETUA (DR. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) : Ini kan usulan perubahan atas anggaran murni yang akan dibahas, begitu kan. Berarti ini masih menggunakan tahun anggaran 2016. Sampai nanti ketika diputuskan berarti berubah menjadi perubahan. KETUA RAPAT : Baik kalau begitu ini tidak usah pakai P ya? F-PPP (DR. HA. DIMYATI NATAKUSUMAH, SH, MH, H.MSi) : Pimpinan Kalau terkait pergesaran itu harus diubah Undang-Undang nya UndangUndang APBN. Maka sebab itu larinya APBNP. Kalau itu kewenangan menteri bisa saja, oleh sebab itu ini ada kaitan legislatif dan eksekutif. Maka oleh sebab itu konversi atau pergeseran itu harus disetujui bersama. Maka seharusnya APBNP. Kalaupun ini disetujui oleh kita maka menteri tidak boleh menggunakan, tidak boleh. Karena biar bagaimanapun ini adalah Undang-Undang. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT : Jadi, mungkin ini yang jelas harus Banggar ini, harus Banggar. F-PDIP (EVITA NURSANTY, M.Sc.) : Komisi I DPR RI dapat menyetujui penjelasan Kominfo terkait postur pagu APBNP Kominfo tahun anggaran 2016. Kan Bapak disini menjelaskannya ya kan? disinilah permintaan itu, pergeseran itu. Jadi yang dapat kita terima menyetujui adalah pagu APBNP 2016 ini. Bahwa di pagu APBNP 2016 ada pergeseran yang anggaran 2000 rupiah yang apa namanya tadi. PNBP yang dijadikan rupiah murni, kan gitu ya Pak ya? yang dari sumber anggaran 2016 ya kan ya Pak? Jadi sebenarnya APBNP.
WAKIL KETUA (DR. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) : Coba mungkin dilihat alenia berikutnya kan ada itu. Selanjutnya Komisi I DPR RI akan menyampaikan RKA, RKP Kominfo. Sorry, sorry ini kan pembahasan belum selesai disini. Masih nanti kan? usulan berarti kan. F-PPP (DR. HA. DIMYATI NATAKUSUMAH, SH, MH, H.MSi) : Begini Pimpinan, begini Pimpinan. Ini kan usulan postur perubahan dari APBN 2016 untuk APBNP. Jadi oleh sebab itu menkominfo mengusulkan kepada kita dan sekarang sedang dibahas APBNP dan mudah-mudahan akan diketok pada masa sindang yang sekarang ini. Jadi kita berharap di APBNP itu sudah sesuai anggaran yang tertera untuk Kominfo bisa dieksekusi. Terima kasih Pimpinan. KETUA RAPAT : Baik, masalahnya sekarang yang dialokasikan pada pagu anggaran Kemkominfo tahun anggaran 2016, P atau bukan? Atau ditambahkan saja untuk selanjutnya akan diusulkan melalui badan anggaran. Ini kita masalahnya itu ada di P atau bukan saja. Mana yang ayam dulu atau yang telur dulu. Nah dengan adanya pergeseran ini apakah berubah tidak pagu anggaran yang 2016 itu? MENKOMINFO : Secara keseluruhan Pak. Jadi dibagi dua, pagu anggaran keseluruhan berubah menjadi 51 miliar itu yang atas. Nah yang menurut 51 miliar ini, didalamnya ada pergeseran. Itu dua Pak. Untuk ditetapkan, disetujui dengan APBNP, nantinya Pak. KETUA RAPAT : Nantinya mungkin pakai P ya? bagaimana? WAKIL KETUA (DR. ABDUL KHARIS ALMASYHARI) : Mungkin ditambah dengan selanjutnya akan diusulkan dalam APBNP, begitu ya? KETUA RAPAT : 2016. oke, cukup ya nomor 3. 4. Sehubungan dengan perencanaan program bersumber, yang bersumber tahun anggaran 2017. Maksudnya bagaimana bahasanya? Sehubungan dengan perencanaan program yang bersumber dari anggaran tahun anggaran, selesaikan dulu lah. Baik,
4. Sehubungan dengan perencanaan program yang bersumber dari anggaran Kemkominfo tahun anggaran 2017, Komisi I DPR RI mendesak mitra kerja Komisi I DPR RI, Kemkominfo, KPI pusat, KIP, dan dewan pers untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Kemkominfo 1. Menggunakan anggaran dana universal service obligation (USO) secara efesien, efektif dan tepat sasaran serta memaparkan sasaran kegiatan dengan lengkap. (RAPAT : SETUJU) 2. Bersinergi dengan LPP TVRI dan LPP RRI terkait dengan pengunaan anggaran untuk penayangan iklan di media massa sehingga kesinambungan LPP TVRI dan LPP RRI tetap terjaga. Silakan Pak. MENKOMINFO : Usul, kalau yang Kominfo Pak. Misalkan anggaran ataupun kegiatan sifatnya sosialisasi sudah pasti banyaknya ke TVRI. Ini kalau boleh ini APBN saja Pak. Karena yang dimaksud oleh Ibu Evita mungkin bukan Kominfo tapi untuk semua. Jadi saya usul untuk yang nomor dua ini bersinergi dengan terkait anggaran APBN bukan yang Kominfo saja. Jadi nanti saya bisa bicara dengan menteri Keuangan dan menteri keuangan dapat memintakan kebijakan bahwa ini kaya begini dengan Kominfo ya? KETUA RAPAT : Baik. MENKOMINFO : Begitu ya kan Ibu Evita ya? KETUA RAPAT : Jadi yang nomor 2. Bersinergi dengan LPP TVRI dan LPP RRI terkait dengan penggunaan anggaran APBN untuk tayangan iklan di media massa sehingga kesinambungan kinerja LPP TVRI dan LPP RRI tetap terjaga. Cukup? (RAPAT : SETUJU) F-PDIP (EVITA NURSANTY, M.Sc.) : Sebenarnya ini poin terpisah sebenarnya. Ini kita bicara USO kemudian nyelip TVRI dan bawahnya USO lagi. Tidak ini apa, kronologis pembicaraannya jadi tidak nyambung. KETUA RAPAT :
Dua turun keanu, ya dua. Membuat kajian kemungkinan untuk mendapatkan tambahan anggaran melalui USO, anggaran apa? tidak jelas ini? F-PDIP (EVITA NURSANTY, M.Sc.) : Kalau kita boleh masukkan usulan yang TVRI, anggaran TVRI dan USO penyiaran ini. Ini tidak masuk dikesimpulan anggaran. Bisa dimasukkan dikesimpulan kita nanti diumum yang nanti. Kalau dianggaran akan bingung. Memang tujuannya peningkatan APBN USO penyiaran itu. KETUA RAPAT : Baik, kedua, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, TIK. Untuk melaksanakan tugas dan sistem pelaporan kegiatan. 3. Bersinergi dengan LPP TVRI dan LPP RRI terkait dengan pengunaan anggaran APBN untuk penayangan iklan di media massa sehingga kesinambungan kinerja LPP TVRI dan LPP RRI tetap terjaga. Nah ini penekanan untuk Kemkominfo cukup tidak? tadi ditambah oleh Beliau Pak Dimiyati apa ini yang ke-4. F-PPP (DR. HA. DIMYATI NATAKUSUMAH, SH, MH, H.MSi) : Jangan yang ke-4, kan kita bicara APBNP. Kalau yang ke-4 nanti pembahasannya masih lama. Jadi saya berharap yang APBNP itu dahulu bahwa persegeran itu harus tidak mengurangi program-program pembedayaan masyarakat. Dan diharapkan ditambah bukan dikurangi. KETUA RAPAT : Baik, kalau gitu kita masukkan di poin 3 saja? F-PPP (DR. HA. DIMYATI NATAKUSUMAH, SH, MH, H.MSi) : Poin 3. Substansinya itu. KETUA RAPAT : Oke nomor 3. F-PPP (DR. HA. DIMYATI NATAKUSUMAH, SH, MH, H.MSi) : Tambahkan saja dengan catatan. KETUA RAPAT : Ya tulis dengan catatan.
F-PPP (DR. HA. DIMYATI NATAKUSUMAH, SH, MH, H.MSi) : Dengan catatan agar program pembedayaan masyarakat yang sudah ada pada anggaran sebelumnya agar tidak dikurangi dan sebaiknya ditambah. KETUA RAPAT : Agar tidak dikurangi. Oke cukup ? kita lanjut ke nomor kembali lagi ke-4. Sekarang untuk KPI pusat dan KIP. 4. Menggunakan TIK untuk mendukung pelaksanaan tugas dan sistem pelaporan kegiatan. Cukup? (RAPAT : SETUJU) c. Untuk dewan pers 1. Menggunakan anggaran bertujuan untuk memperkokoh pilar demokrasi ke-4 yakni pers. 2. Menggunakan TIK untuk mendukung pelaksanaan tugas dan sistem pelaporan kegiatan. F-PDIP (EVITA NURSANTY, M.Sc.) : Saya tidak tahu masuk nya dimana, tapi apa yang disampaikan oleh dewan pers mengenai dewan pers itu merupakan sesuatu yang segera follow up karena itu masukan yang baik, begitu. Saya tidak tahu masukan kesimpulan itu dimana. KETUA RAPAT : Nah silakan dimana? WAKIL KETUA (MEUTYA VIADA HAVID) : Ketua ijin. Saya rasa saya juga sependapat dengan apa yang Ibu Evita katakan dewan pers dan ini sudah menjadi wacana bahkan mungkin rencana dan hanya saja mungkin belum diajukan secara anggaran. Kalau boleh usul Pak Ketua. Karena ini topik besarannya mengenai APBN 2017 dan APBNP 2016 maka kita tidak masukkan disini dalam kesimpulan yang ini. Tapi kemudian menjadi komitmen kita bersama tidak perlu tercatatlah. Nanti saling mengingatkan tapi jangan digabung dengan yang ini, karena ini 2016, 2017 dan belum dimasukkan kan Pak menteri itu. Jadi komintmen kita nanti bahas APBNP 2017 atau APBN 2016. KETUA RAPAT : Baik catatan kita saja. Tadi untuk perhatian di anggaran 2017. Cat ya?
dewan pers itu mohon mendapatkan
MENKOMINFO : Ini hanya informasi saja berkaitan dengan gedung dewan pers. Sesungguhnya kami sudah komunikasi lama dengan teman-teman dewan pers. Bagaimana membangun di lokasi tersebut. Tanahnya milik Pemerintah Pak, gedung yang saat ini sudah agak miring itu memang dimiliki oleh yayasan yang dulu didirikan oleh Pak Ali Katmono. Nah ini kami sudah, Pemerintah sudah bicara dan Kominfo sudah bicara dengan kementerian PU untuk mulai melakukan perencanaan karena kan gedung Pemerintah itu harus dengan PU. Hanya pada saat 2016 ini eksekusinya yaitu tidak jadi karena ada moratorium pembangunan gedunggedung Pemerintah kecuali yang berkaitan dengan pendidikan sekolah dan kesehatan puskesmas. Jadi itu, manakala ada momentum dan ruang fiskal di APBN 2017, nanti kami coba akan bicarakan kembali tapi ini sudah dibicarakan Pak dan bahkan waktu sebelum hari pers, Presiden juga. Saya yang mengangkat kepada beliau pada hal layak semua bahwa kita punya keinginan mengenai gedung ini dilokasi kebon sirih. Jadi niatnya sudah ada. KETUA RAPAT : Sudah ada ya, jadi mohon dingat, ingat saja ya sama kita. Bahwa niat Bapak ini pada hari ketiga, bulan puasa ya Pak. Allah tahu ini. Baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Saya kira kesimpulan sudah ya, dan saya mohon lima menit saja dari KIP menjelaskan mengapa terjadi semacam rebutan jabatan, kudeta. Sesudah itu nanti KPI, KIP kemudian dewan pers bisa meninggal kan tempat ya. Kemudian kita akan lanjutkan satu lagi soal pendalaman masalah-masalah aktual sesuai dengan menteri Kominfo dan jajarannya. Jangan pergi duluan jajarannya Pak menteri kasian sendirian nanti Pak menteri ya. Kami persilakan dari Ketua KIP. KETUA KIP : Terima kasih Akhirnya hal itu menarik juga Pak. Jadi sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Tapi ini suatu pelajaran bahwa ternyata bisa memahami kemudian Pak. Ikut belajar bahwa selama ini kemudian kaya DPR RI dan kemudian DPD RI kemarin kan ramai ya sering begitu. Jadi kita sudah merasakan oh ternyata banyak hal-hal yang ternyata sebenarnya tidak faktual itu berkembang dimana-mana. Ya kita maklum ini sebenarnya dunia informasi Pak dan gampang banyak versi. Jadi sebenarnya begini Pak. Saya sendiri ini kan sebenarnya menurut aturan internal itu 2 tahun, 2 tahun sudah selesai diganti. Kemudian ini hampir tiga tahun. Waktu itu saya memang mempertimbangkan soal dan itu ada catatan di bulan Agustus tahun lalu ada kemudian saya pengen situasi dan dari teman-teman hubungan dengan sekretariat baik. Kemudian hubungan dengan Kominfo baik dengan beberapa teman. Kemudian ya sudah dan akhirnya memang saat nya saya sebenarnya terus terang dan hitungan saya kan lebaran Pak. Hanya lebih cepat.
Saya itu memang saya lagi road show tadi, jadi saya cerita tadi nyambung Pak. Jadi pembentukan informasi provinsi di saya ke Balikpapan, Samarinda, Kendari, Makassar dan Bali. Jadi pelantikan Komisi informasi dan pembentukan dan itu sudah saya ceritakan di facebook, kebetulan saya. Saya itu apa yang saya kerjakan Pak itu saya buka itu sebagai akuntabilitas publik. Jadi saya ke kota-kota mana saya buka dan saya ceritakan di facebook Pak. Jadi disitu hari itu kemana hari kemana, itu akan ketahuan kemana dan kemudian memang hari itu memang hari Jumat itu ada pleno dan jadi saya hari Selasa Pak. KETUA RAPAT ; Beliau itu siapa. KETUA KIP : Oh bukan beliau Pak. Maksudnya Pak. KETUA RAPAT : Bilang beliau, hari Jumat itu ada beliau. Beliau itu maksudnya siapa itu beliau. Beliau, hari Jumat ada apa? KETUA KIP : Oh pleno Pak, pleno Pak. Jadi saya Senin sore pergi ke Balikpapan, eh iya Balikpapan. Kemudian ada acara pelantikan komisioner KI itu hari Selasa. Saya perjalanan ke Samarinda sampai kemudian ada diskusi publik, menjadi nara sumber bersama Ibu Niken kami berdua disitu. Langsung sore itu pulang. Tapi duluan Ibu Niken. Ibu Niken hampir ketinggalan pesawat. Naik pesawat yang jam tiga dan buruburu ya akhirnya dapet ya Bu. Saya agak belakangan tapi kemudian saya pergi ke Makassar untuk ke Kendari karena Kendari kendari belum terjadi KIP nya. KETUA RAPAT : Perjalanan Ibu Niken, terus Bapak tidak usah. Saya mohon keseluruhan keramian itu. KETUA KIP : Oh itu tidak ada Pak, itu tidak ada. Saya ingin kronologisnya. Ketika itu memang ada rapat pleno Pak. Undangan hari Jumat. Tapi setelah Kendari maksud saya itu saya langsung dapat undangan pelantikan KIP. Itu di facebook saya ceritakan Pak. Ya ya maksudnya itu untuk faktanya. Oh friend Ibu, di friend dengan Ibu Meutya kita juga friend tapi mungkin tidak pernah baca status saya. nah itu kemudian memang ada rapat pleno saya tidak ikut. Hari Jumat karena saya perjalanan sudah hitung-hitungan tidak mungkin tercapai dari Kendari sore saya sampai naik baling-baling ke Makassar tidak akan tercapai. Karena kita hitunghitungan ya sudah.
Kemudian ada rapat pleno, kalau rapat pleno 4 orang sudah cukup Pak korum. Mengambil keputusan. Makanya hari ini Tempo itu sebenarnya sudah dimuat Pak. Saya foto dengan Saudara Jhon. Tempo itu menulis kira-kira 90% benar yang hari ini tempo dot com, tentang kami . Karena ketika Jumat rapat saya langsung. KETUA RAPAT : Pak mohon maaf Pak. Kami anggap tidak tahu. Bapak jangan bicara facebook, tempo, kami belum baca. Jadi begini Bapak hari Jumat terlambat datang. dalam pleno itu yang protes itu siapa. KETUA KIP : Saya tidak protes Pak. sama sekali. Ada bukti SMS Pak. Saya ucapkan selamat Pak Jon, KETUA RAPAT : SMS nya tidak Bapak kirim ke saya sih. KETUA KIP : Ada Pak, jadi disitu ada SMS Pak pagi-pagi sekali saya ucapkan selamat dan peralihan administratif kita rencanakan secara bertahap. Kita lakukan minggu depan Pak. Hanya mungkin ada sikap saya atau komisioner lain, ada teman daerah yang mungkin tidak tahu juga. Bagi saya tidak terlalu bermasalah. Karena saya terangka secara substansial saya terangkan tidak ada masalah. Saya mau berhenti dan saya mau diganti ya selesai. Apa arti masalahnya. KETUA RAPAT : Jadi Bapak itu, jadi Ketua sudah berapa tahun? KETUA KIP : Tiga tahun. KETUA RAPAT : Menurut aturan didalam itu berapa tahun KETUA KIP : Sebenarnya itu masih tentatif. KETUA RAPAT : Ya dua kan. Kenapa sudah tiga tahun belum diganti. Itu saja pertanyaan saya.
KETUA KIP : Oh iya baik. Jadi ya memang belum ada penggantian Pak. KETUA RAPAT : Oh iya kenapa ? KETUA KIP : Belum ada penggantian Pak. KETUA RAPAT : Oh iya kenapa? Aturannya kan hanya dua tahun. F-PDIP (TUTI N. ROOSDIONO) ; Jangan dibicarakan di ruang ini, saya rasa banyak waktu kita membicarakan yang penting. KETUA RAPAT : Karena kita sepakat tadi untuk menjelaskannya, hanya saya tambah bingung dengan penjelasan Bapak, begitu saja. KETUA KIP : Jadi intinya begini Pak. Jadi kita sudah bahkan sudah ucapkan selamat dan saya alami bahkan sudah merencanakan serah terima. Saya kira itu selesai. Jadi menjadi komisioner biasa kembali. KETUA RAPAT : Jadi nanti Bapak akan ada serah terima KETUA KIP : Ada minggu depan, sudah direncanakan Senin Pak, tidak ada masalah. Jadi penggantian itu tidak masalah Pak. KETUA RAPAT : Jadi kita simpulkan begini. Saya tidak akan bercerita Ibu Niken pesawatnya terlambat tidak jadi, dalam kurun waktu tiga tahun itu ada reaksi. Bahwa sesungguhnya Pimpinan itu hanya dua tahun kan begitu kan? dan dalam waktu segera akan ada serah terima jabatan. Sudah clear Pak begitu saja. Bapak dan Ibu yang kami hormati,
Terima kasih atas penjelasannya dan kami tutup dengan. Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh (RAPAT DITUTUP PUKUL 14.30 WIB)
