DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IX DPR RI (KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, BNP2TKI, BADAN POM, BKKBN, BPJS KESEHATAN, BPJS KETENAGAKERJAAN)
Tahung Sidang Masa Persidangan Rapat Ke Jenis Rapat Dengan Sifat Rapat Hari, Tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Acara
Hadir
: : : : : : : : : : :
2014-2015 IV
RDP Dirut BPSJ Ketenagakerjaan Terbuka Senin, 25 Mei 2015 10.00 s.d selesai Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi, ST, M.Pol/Ketua Komisi IX Muhammad Yus Iqbal, SE/Kabag Set. Komisi IX DPR RI : 1. Membahas perkembangan dan kepastian besaran iuran dalam penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun yang dilaksanakan per 1 Juli 2015; 2. Progres penyelesaian regulasi Undang Undang tentang BPJS khususnya BPJS Ketenagakerjaan; 3. Membahas upaya BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan kepesertaan terutama bagi daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan serta daerah yang minim perusahaan industry 4. Penjelasan BPJS Ketenagakerjaan terkait dana pekerja yang telah dan akan diinvestasikan serta dana CSR yang ditujukan bagi kesejahteraan pekerja : 41 dari 50 anggota PIMPINAN 1. DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, S.T., M.I. Pol (FPD) 2. H. SYAMSUL BACHRI, M.Sc (F-PG) 3. PIUS LUSTRILANANG, S.IP, M.Si (F-GERINDRA) 4. H. ASMAN ABNUR, SE., M.Si (F-PAN) 5. Dra. Hj. ERMALENA MHS (F-PPP) 1
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI PERJUANGAN (F-PDIP) 6. Hj. ELVA HARTATI, S.IP., MM. 7. Ir. KETUT SUSTIAWAN 8. dr. RIBKA TJIPTANING 9. RIEKE DIAH PITALOKA 10. DANIEL LUMBAN TOBING 11. H. IMAM SUROSO, SH., S.Sos., MM. 12. N U R S U H U D 13. dr. KAROLIN MARGRET NATASA FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA (F-PG) 14. Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si 15. HJ. DEWI ASMARA, SH., MH. 16. M. SARMUJI, SE., M.Si. 17. Drs. H. GATOT SUDJITO, M.Si. 18. Drg. Hj. ANDI FAUZIAH PUJIWATIE HATTA, SKG FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA) 19. K H A I D I R 20. Drg. PUTIH SARI 21. Hj. SRI WULAN, SE 22. ROBERTH ROUW FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD) 23. Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD 24. SITI MUFATTAHAH, Psi. 25. Drs. AYUB KHAN 26. dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG 27. Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, SE. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN) 28. Ir. H. A. RISKI SADIG 29. Dr. H.M. ALI TAHER PARASONG, SH., M.Hum. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB) 30. H. MARWAN DASOPANG 31. H. HANDAYANI, SKM. 32. Dra. Hj. SITI MASRIFAH, MA. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS) 33. ANSORY SIREGAR, Lc. 34. H. HAMID NOOR YASIN, MM FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP) 35. H. MUHAMMAD IQBAL, SE., M.Com 36. Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si 37. Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ, M.Si FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM) 38. IRMA SURYANI CHANIAGO, SE. 39. Ir. ALI MAHIR, MM. 40. AMELIA ANGGRAINI FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA) 41. Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE, M.MAR, MBA 2
JALANNYA RAPAT:
KETUA RAPAT (DEDE YUSUF MACAN EFFENDI, S.T., M.I. Pol/ F.PD): Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Dirut BPJS Tenaga kerja beserta jajaran Direktur. Yang saya hormati teman-teman Anggota Komisi IX yang berbahagia. Mohon maaf Pimpinan yang lain kebetulan tidak bisa namun nanti siang akan ada yang bergabung.
mendampingi hari ini
Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sesuai dengan agenda kita maka rapat hari ini sudah bisa dimulai dengan 16 anggota dari 6 fraksi. Oleh karena itu rapat kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmaanirrahiim. (RAPAT DIBUKA PUKUL 10.35 WIB) Sesuai dengan agenda rapat pada pagi hari ini adalah mendengarkan program-program dan isu-isu terkini terkait BPJS Tenaga kerja yang mana dalam beberapa waktu belakangan ini hampir dua minggu belakangan ini kita mendengar adanya sedikit banyaknya adalah pertemuan demikian pertemuan terkait iuran premi maupun terkait juga dengan hubungan antara industri dan tenaga kerja. Namun dibalik itu juga ada program-program yang harus dilaksanakan yaitu Undang-undang BPJS TK ini harus dilaksanakan pada bulan Juli 2015. Artinya di bulan Juli per tanggal 1 Juli maka Undang-undang ini harus berjalan, bagaimana, apa dan kesiapan dari BPJS TK tentunya kita ingin dengarkan bersama dan juga para anggota mungkin sudah mulai banyak SMS maupun masukan-masukan dari daerah pemilihan masing-masing. Untuk itu kita bisa memulai dan saya tawarkan dulu kepada teman-teman kita sampai jam 12 dulu ya lalu nanti kita break makan siang dan nanti jika perlu kita lanjutkan. Bisa disetujui? (RAPAT : SETUJU) Selanjutnya kami persilakan Bapak Dirut BPJS Tenaga kerja untuk memberikan paparannya. Silakan pak. DIRUT BPJS KETENAGAKERJAAN : Terima kasih Pak Ketua. 3
Bapak Elvin
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Komisi IX Pak Dede Yusuf Macan Efendi beserta bapak-bapak dan ibu-ibu Anggota Komisi IX DPR RI yang saya hormati. Sebelum menyampaikan paparan terkait dengan RDP hari ini, sekali ijinkan kami mengenalkan direksi BPJS Tenaga kerja yang hadir dalam RDP ini. Saya mulai dari yang paling kanan saya adalah Pak Agus Supriyadi selaku Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi, disebelahnya Pak Amri Yusuf selaku Direktur Umum dan Direktur SDM BPJS TK, disebelah kanan saya adalah Pak Jefri Haryadi Direktur Investasi, disebelah kiri saya adalah Pak Junaedi adalah Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga, lalu yang paling kiri adalah Pak Ahmad Riyadi Direktur Pelayanan dan Pengaduan. Saya juga didampingi oleh Senior Manajemen dari Eselon I BPJS Ketenagakerjaan yang berada dibawah kami dibidang-bidang yang terkait. Pak Ketua yang terhormat. Bapak dan Ibu sekalian. Ada empat agenda yang diinginkan untuk kami sampaikan dalam pertemuan pagi ini, kami akan mulai dengan agenda yang pertama terkait dengan pembahasan besaran iuran untuk program jaminan pensiun BPJS TK. Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang terhormat. Dalam konteks iuran ini adalah merupakan bagian dari Peraturan Pemerintah yang harus dikeluarkan dalam waktu dekat. Nah pertanyaannya bagaimana mekanisme iuran itu disusun sehingga muncul angka sekian-sekian yang kita baca diberbagai media di surat kabar. Prinsipnya ada tiga bahwa program Pensiun itu harus memenuhi aspekaspek yang disebut dengan ... yaitu keterjangkauan, jadi para pihak yang ikut serta ini terjangkau iurannya, yang kedua ada ... yang menyangkut manfaat sehingga setelah pensiun di usia 55 tahun nanti akan mendapatkan manfaat yang layak sebagai pengganti pendapatan bulanannya, yang ketiga sustainability ini yang paling penting bagaimana agar penyelenggaranya bisa tetap melaksanakan program ini sepanjang hayat sepanjang masa dan sebisa mungkin tidak memberikan beban kepada pemerintah, tidak memberikan beban kepada APBN. Ketiga prinsip inilah yang kemudian harus dipegang dalam menyusun iuran maupun manfaatnya. Berikutnya ada pertanyaan Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, apa bedanya dengan program yang sekarang yang diselenggarakan oleh BPJS TK yaitu program jaminan hari tua. Ada hari tua dan ada pensiun, perbedaannya sederhana. Jaminan hari tua itu adalah bersifat tabungan wajib yang dibayarkan secara bulanan, nanti manfaatnya sekaligus. Jadi usia 55 tahun tabungan itu dikembalikan sekaligus kepada para peserta. Sedangkan pensiun ini manfaatnya bulanan, dan manfaatnya adalah manfaat pasti, jadi akan diterima oleh yang bersangkutan persis seperti PNS diterima oleh peserta kalau meninggal dunia istrinya melanjutkan, kalau meninggal dunia anaknya melanjutkan. Jadi ini adalah program pensiun untuk pekerja swasta persis seperti yang sekarang
4
diterima oleh PNS, TNI dan Polri, itulah inti perbedaannya. Dua program ini saling melengkapi dan tidak saling menggantikan satu sama lainnya. Nah mengenai iuran sendiri seperti tadi saya utarakan banyak yang mengatakan sekian persen terlalu rendah, sekian persen terlalu tinggi. Nah kami menggunakan benchmark dalam menyusun iuran tersebut. Kalau kita melihat di negara-negara lain yang paling kanan itu tidak ada iurannya yang dibawah 10%, semua iurannya diatas 10%. Jadi kalau kita lihat usulan yang dilakukan oleh kami bersama-sama beberapa Kementerian terkait adalah 8% dengan mempertimbangkan beberapa hal. Sedangkan faktanya di negara-negara lain kita lihat yang paling kanan di Austria 22%, di Itali bahkan 33% dan tinggi sekali ditempat-tempat lain ini berdampak pada manfaat, manfaat itu adalah kolom yang kedua. Kita lihat disana di Austria itu 51% dan semuanya diatas 30% in average karena 30% itu adalah batasan yang lagi berlaku di internasional ... Nah berdasarkan ini kami kemudian mengusulkan iuran ada 8%, 8% itu untuk memenuhi 3 kaidah yang kami sampaikan di bagian pertama tadi sehingga dengan 8% ini manfaatnya cukup memadai yaitu sekitar 30% dari pendapatan rata-ratanya diakhir usia 55 tahun. Kemudian dia bersifat adil dan tidak membebani generasi berikut. Pak Ketua, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati. Dalam manfaat program pasti ini konsepnya adalah yang muda membayar yang tua. Jadi kalau nanti kita-kita pensiun sebenarnya pembayaran itu ditanggung oleh generasi-generasi yang berikutnya. Nah dengan 8% ini diharapkan ada ketahanan dana di institusi BPJS TK sampai dengan 86 tahun dari beroperasinya BPJS TK itu. Kalau nanti terjadi masalah dilakukan dengan dua cara solusinya yaitu dengan menaikkan iuran atau mengurangi manfaat sehingga tidak akan membebani negara. Itulah dasarnya kenapa 8%. Nah dengan 8% ini diharapkan bisa memberikan manfaat itu sekitar 30% sampai 35%. Jadi kalau Bapak Ketua yang terhormat, Bapak dan Ibu sekalian mendengar atau membaca dari surat kabar ada 1,5% bisa kita bayangkan manfaatnya akan rendah sekali bagi para pekerja. Nah kemudian desainnya sendiri Bapak Ketua dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Usia pensiunnya adalah 56 tahun, ini berlaku nanti di tahun 2031 kemudian iurannya 8%, dimana 5% dibayar pemberi kerja dan 3% dibayar pekerja. Dan manfaatnya dengan 8% ini minimum itu adalah 300.000 kemudian maksimum 3,6 juta. Ada pertanyaan bagaimana apakah program pensiun ini akan mengambil alih program-program yang sekarang dijalankan oleh BPLK maupun DPPK. Jawabannya adalah tidak, mereka tetap bisa berjalan sendiri karena program pensiun BPJS TK ini bersifat basic/mendasar. Yang kedua program pensiun BPJS TK iurannya tidak dipungut berdasarkan upah yang diterima oleh pekerja tetapi dikasih batasan atas atau selling, selling ini adalah 10 juta sehingga kalau seseorang pendapatannya atau gajinya 15 juta yang dikenakan hanya terhadap 10 juta saja, yang selisihnya dia boleh ikut di BPLK, boleh ikut di DPPK. Sehingga dengan kata lain kami tidak akan mematikan industri, ini juga untuk mengklarifikas ada pernyataan-pernyataan bahwa BPJS TK ini mematikan industri, jawabannya adalah tidak tetapi saling berkomplementer dengan industri.
5
Yang kedua dari sisi manfaat ini prinsip yang kami usulkan jangan sampai manfaatnya itu setara dengan BLT, kalau setara dengan BLT maka program ini akan tidak ada manfaatnya. Oleh karena itulah manfaat rendahnya minimum 300.000 sedangkan maksimumnya 3,6 juta sedangkan selling upah tertingginya adalah 10 juta. Itu klarifikasi yang ingin kami sampaikan pada forum yang terhormat ini. Berikutnya masih desain juga , manfaatnya sudah kami jelaskan tadi manfaat pasti artinya si peserta itu sudah pasti mendapatkan uang pensiunnya setelah dia ikut program kita sampai dengan tahun 2030 nanti paling cepat. Lalu kemudian formulanya sudah disebutkan disitu 1% masa iur kali rata-rata upah selama masa iurnya. Yang paling menarik mungkin yang paling dibawah, peserta berkala setelah mengiur selama 180 bulan atau 15 tahun. Nah ada pertanyaan, bagaimana dengan orang yang mengiur dibawah 15 tahun? Mereka akan mendapatkan manfaat itu secara lamsam (sekaligus). Jadi iurannya, plus pengembangannya akan diterima sekaligus kalau mereka sudah jadi peserta tidak sampai 15 tahun. Katakanlah sekarang usianya 50 tahun, dia hanya bisa ikut 5 tahun, 5 tahun itu mereka akan menerima manfaatnya secara langsung. Jadi kalau ada pernyataan uangnya hilang itu tidak benar, dia akan terima sekaligus. Nah tetapi bagi pekerja yang menjadi peserta program pensiun meskipun menjadi peserta belum 15 tahun kalau yang bersangkutan meninggal dunia dia akan mendapatkan manfaatnya secara penuh seperti usia 55 tahun. Nah ini manfaatmanfaat lain dari program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS TK. Sehinga ini juga menepis anggapan bahwa BPJS TK hanya memungut iuran tanpa memberi manfaat. Berikutnya formulanya tadi sudah kami jelaskan adalah 1% dikali masa iur dan rata-rata upah tertimbang selama masa iur. Dan ini kemudian ada formula juga kita tambahkan dengan indeksasi. Secara teknis indeksasi ini adalah untuk mengatasi inflasi karena setiap tahun ada inflasi maka kita berikan indeksasi. Pak Ketua yang terhormat. Bapak dan Ibu sekalian. Inilah kira-kira latar belakang usulan kenapa 8% kami sampaikan kepada pemerintah. Untuk tambahan informasi usulan 8% ini sudah disepakati oleh Kementerian Tenaga kerja , disepakati oleh Kementerian Koordinator PMK tetapi ada beberapa pandangan lain yang berbeda dengan kami yaitu dari Kementerian Keuangan mem-propose 3% dan Apindo 1,5%. Untuk finalisasinya tiga usulan ini akan diteruskan kepada Presiden dan nanti Presiden akan menentukan berapa iuran tersebut yang dibebankan kepada para pemberi kerja dan pengusaha dan pekerja. Baik kita lanjutkan dibagian kedua adalah progress Rancangan Peraturan Pemerintah. Pak Ketua dan Bapak Ibu sekalian. Saat ini kami bekerja dengan 6 Peraturan Pemerintah dimana Peraturan Pemerintah itu terkait dengan keberadaan modal awal dari BPJS TK kemudian terkait dengan penyelenggaraan program jaminan sosial dan lain sebagainya dimana 6 ini sudah kami implementasikan sekarang. Tetapi untuk bisa beroperasi penuh, kami tidak cukup hanya dengan 6 peraturan ini, kami masih membutuhkan 6
4 Peraturan Pemerintah lagi. Selain 6 Peraturan Pemerintah, kami juga sudah mengacu pada tiga Peraturan Presiden dan satu Keputusan Presiden. Diluar itu kami juga sudah menyiapkan 154 produk hukum internal, karena secara regulasi selain ketentuan-ketentuan eksternal kami juga harus menyiapkan Peraturan-peraturan internal mulai dari aturan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Peraturan Direksi yang sesuai dengan isi peraturan-peraturan eksternal tersebut. Selanjutnya posisi terkini dari peraturan-peraturan pemerintah ada empat peraturan pemerintah yang masih kami tunggu diharapkan bisa selesai sebelum kami beroperasi penuh. Peraturan Pemerintah yang pertama adalah terkait dengan JKK dan JK, disini intinya yang masih ada isu adalah apakah PNS, TNI Polri akan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk dua program yaitu program jaminan kerja dan jaminan kematian. Karena ada anggapan dari pihak lain dua program ini dilaksanakan oleh Taspen. Jadi ini kami serahkan kepada pemerintah untuk memastikan nanti siapa yang akan menyelenggarakan program JKK, JK bagi PNS. Yang kedua adalah Rancangan Peraturan Pemerintah terkait jaminan pensiun yang tadi saya sudah utarakan khususnya menyangkut iuran saja, itu yang masih menjadi perdebatan. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah terkait dengan jaminan hari tua. Saat ini kami masih mengacu kepada peraturan yang lama karena ada manfaat yang berbeda sedangkan di PP Jaminan Hari Tua ini sudah kami masukkan usulan-usulan baru termasuk manfaat layanan tambahan kepada para pekerja dimana para pekerja bisa mendapatkan uang muka perumahan dan bisa mendapatkan kredit perumahan melalui program JHT. Berikutnya ini adalah update saja, saya kira ini substansinya agak lebih detail mengenai iuran, manfaat ini sudah disetujui ditingkat Kementerian. Lalu return to work kemudian promosi dan prevensi untuk program JKK. Return to work sebagaimana pernah kami sampaikan dalam forum yang terhormat ini adalah tindak lanjut dari program jaminan kecelakaan kerja dimana para pekerja yang mengalami kecelakaan nantinya bisa bekerja kembali. Ini adalah manfaat baru yang kami berikan kepada para peserta BPJS TK. Berikutnya adalah untuk program JKM. Pak Ketua, Bapak Ibu Anggota Dewan yang terhormat. Yang substansi penting dalam program ini adalah iurannya, iurannya dibatasi hanya 6.800 rupiah untuk pekerja bukan penerima upah. Jadi pedagang kaki lima, petani, nelayan cukup membayar 6.800 rupiah saja sedangkan manfaatnya sampai 24 juta. Jadi saya kira inilah makna dari jaminan sosial dengan iuran yang rendah bisa mendapatkan manfaat yang besar. Selain itu yang baru adalah kami memberikan beasiswa sebesar Rp. 12 juta bagi satu anak dari peserta yang meninggal dunia. Dengan kata lain setelah kami menjadi BPJS TK iurannya tetap, manfaatnya bisa lebih baik dibandingkan ketika masih PT. Jamsostek Persero. Berikutnya untuk jaminan hati tua, iurannya tetap sama yaitu 5,7% tetapi manfaatnya bertambah yaitu menyangkut uang muka perumahan dan kredit untuk mendapatkan rumah. Diluar itu para peserta juga bisa men-drawdown dana JHT nya setelah menjadi peserta selama 10 tahun.
7
Berikutnya ada dampaknya kepada program MLT, kami memasukkan halhal tersebut sebagai manfaat layanan tambahan dari program jaminan hati tua. Saat ini prosesnya sudah di Kementerian Hukum dan HAM. Berikutnya adalah program untuk pensiun, saya sudah menjelaskan tadi mulai dari iuran, manfaat dan juga skemanya. Nah ini adalah penjelasan yang tadi saya sebutkan selling-nya 10 juta rupiah bagi para peserta yang ikut serta dalam program pensiun. Bagian berikut ini adalah kesiapan kami untuk meningkatkan kepesertaan dan pelayanan BPJS TK. Kalau kita lihat tabel ini ada enam item disana, setelah menjadi BPJS TK segmennya adalah semua pekerja, kami membaginya menjadi lima yaitu segmen PNS, TNI Polri, segmen penerima upah atau pekerja formal, segmen pekerja jasa konstruksi dan segmen bukan penerima upah atau pekerja informal. Dari sisi program bisa kelihatan disitu untuk PNS, TNI Polri dua program JKK dan JKM, untuk penerima upah seluruh program tetapi yang mikronya cukup JKK, JKM sedangkan untuk pekerja konstruksi JKK, JKM sedangkan bukan penerima upah itu JKK, JKM. Sehingga bisa kita lihat disini tidak seluruh program mandatori bagi seluruh segmen pekerja. Untuk bisa menjangkau segmen tersebut kami sudah menyiapkan channel atau kanal jalur distribusi baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat virtual. Yang bersifat fisik saat ini kami memiliki kantor cabang dan kantor cabang perintis, kami memiliki mobil keliling, kami memiliki kerjasama dengan pihak perbankan dan lain sebagainya. Lalu secara elektronik kita sudah memiliki website, kita memiliki http dan seterusnya yang bisa diakses oleh para pekerja baik diperkotaan maupun di pedesaan. Menyangkut tata kelola ada lima elemen disitu menyangkut bisnis proses, organisasi , governance, ... manajemen dan knowledge management. Untuk seluruh ini saya laporkan pada forum yang terhormat ini semuanya sudah inplace, semuanya sudah siap dan kami bisa beroperasi tanggal 1 Juli 2015 ini dengan keseluruhan infrastruktur yang sudah kami bangun. Di bidang TI kami sudah memiliki database, aplikasi-aplikasi baru dengan istilah SI JSTK, ini adalah singkatan dari Sistem Informasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Kami juga memiliki data center yang baru, kami memiliki network dan office management system. Dari sisi layanan kami sudah menyiapkan blue print yang baru, proses pelayanan yang kami sebut dengan Prima, kami sudah melatih seluruh karyawan yang kami sebut dengan People, kami sudah mengubah proses antrian yang kami sebut dengan Proses yang pernah kami utarakan dulu from two weeks to twenty minute, sehingga sekarang sseluruh claim itu bisa dilayani dengan waktu 20 menit saja, lalu membangun gedung-gedung baru yang kami sebut dengan physical evidence. Ini adalah landscape operasional BPJS Tenaga kerja yang kami siapkan sejak satu setengah tahun terakhir dan kami menyatakan siap untuk beroperasi penuh tanggal 1 Juli 2015. Lalu sebaran jaringan pelayanan kami bisa dilihat disitu ada diseluruh provinsi kami saat ini secara total memiliki kantor cabang 121, lalu kantor cabang perintis 53 dan tahun 2015 ini kami membangun lagi 150 kantor cabang perintis yang Insya Allah di bulan Juni sudah beroperasi selurunya. Diluar itu kami memiliki SPO atau channel-channel bekerjasama dengan Perbankan sebanyak 1.902. Bisa kelihatan disitu ada 11 wilayah, berapa jumlah kantor cabangnya, berapa jumlah kantor cabang perintis dan seterusnya. Dengan kata lain baik dari sisi
8
keberadaan kantor cabang kami sudah siap untuk menjangkau seluruh peserta di seluruh Indonesia. Nah terkait dengan peningkatan kepesertaan dan pelayanan ini kami juga sudah menyiapkan pembangunan Rusunawa atau rumah susun sewa bagi pekerjan-pekerja yang berada di daerah –daerah. Di pelayanan kami ada enam Rusunawa baru yang akan segera kita bangun di Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, Makassar dan Banten, dan masing-masing itu totalnya menjadi 24 twin block atau 2.400 kamar Rusunawa. Untuk sewanya rata-rata adalah 100.000 per bulan per penyewa sehingga ini sangat murah sekali dan diharapkan bisa membantu para pekerja. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati. Ini adalah perkembangan terkini mengenai rumah susun sewa yang kami segera akan bangun. Berikutnya adalah perkembangan mengenai dana investasi dan dana TJSL. Mengenai dana investasi periode 2010-2014 sudah pernah kami sampaikan pada pertemuan terdahulu, itu bisa kita lihat pertumbuhannya rata-rata adalah 17,24% pertahun dan year on year-nya mencapai 25,3% untuk pertumbuhan dananya. Sedangkan untuk hasilnya bisa kita lihat dihalaman berikut, rata-rata selama 4 tahun terakhir pertumbuhannya adalah 27,54% dan year on year –nya mencapai 56%. Nah data terkini adalah posisi Maret 2015, dana kelolaan BPJS TK adalah mencapai 195,3 triliun , kalau terhadap RKAT sebesar 233 triliun ini sudah mencapai 83,84% dimana alokasi asetnya didominasi oleh obligasi 44% dan deposito 28%. Sedangkan hasilnya bisa kita lihat dihalaman berikut, sampai dengan Maret 2015 BPJS TK sudah memberikan hasil investasi 5,4 triliun terhadap target selama setahun 20 triliun. Dari yield on investment bisa kita lihat disitu sampai dengan Maret 2015 jika dianalisa itu hasilnya adalah 11,4% lebih tinggi dari rata-rata bungan deposito bahkan lebih tinggi daripada target kami di tahun 2015 sebesar 9,5%. Kemudian alokasi dana tersebut bisa kita lihat dihalaman berikut, dimana untuk deposito itu bisa kelihatan disana terbagi atas tiga kategori bank yaitu bank BUMN, BPD dan swasta. Untuk BUMN mencapai 44%, kemudian untuk Bank BUMN 4,75%, BPD ada di daerah-daerah 43,7% dan sisanya bank swasta. Sedangkan obligasi kami didominasi oleh obligasi pemerintah sebesar 70%, lalu BUMN 22%, sisanya swasta hanya 7,5%. Reksadana juga demikian, reksadana saham yang paling tinggi 87,5%, reksadana campuran 7,5% dan pendapatan tetap 5%. Itu adalah alokasi-alokasi per jenis instrument investasi, sedangkan alokasi per sektor bisa kita lihat dihalaman berikut. Disitu bisa kelihatan di infrastruktur mencapai 23%, keuangan 24%, kemudian di pertambangan 8%, aneka industri dan seterusnya. Itu adalah alokasi dibidang saham. Sedangkan di penyertaan, di perbankan 61%, infrastruktur 2% dan lainlainnya 37%. Dengan kata lain sampai dengan Maret 2015, hasil investasi BPJS TK maupun dana kelolaannya masih sesuai dengan RKAT dan bahkan sudah diatas RKAT. Berikutnya kami ingin menjelaskan sedikit tentang skema perumahan BPJS Ketenagakerjaan yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan bagi para pekerja. Latar belakangnya adalah saat ini di Indonesia ditengarai kekurangan 13,5 juta rumah ditahun 2014. Lalu kemudian BPJS TK memiliki program housing 9
benefit, nah housing benefit ini diharapkan bisa me-reduce kebutuhan rumah tersebut dan bisa memberikan kesempatan bagi para pekerja untuk mendapatkan perumahan melalui program POMP BPJS TK maupun kredit perumahan BPJS TK. Kami sudah menyalurkan sebesar 200 miliar untuk 10.000 rumah ditahun 2013 yang lalu. Berikutnya kami ingin sampaikan bagaimana profil dari peserta BPJS Ketenagakerjaan. Data-data yang ada di kami menunjukkan 69% peserta BPJS TK itu pendapatannya dibawah 2,5 juta perbulan, 20% antara 2,5 sampai 44 juta, 6% antara 4 sampai 7 juta. Nah dengan profil seperti ini maka kita ketahui bahwa peserta BPJS TK pasti membutuhkan perumahan dan perumahan itu bisa diberikan kepada mereka yang pendapatannya sampai dengn 5 juta rupiah, karena total peserta BPJS TK yang pendapatannya dibawah 5 juta rupiah mencapai 69 tambah 20% atau 90% dari peserta BPJS TK .... (TERPOTONG) Nah untuk housing benefit ini dihalaman berikut kita bisa lihat ada skema supply dan skema demand. Skema supply ini maksudnya adalah kami ikut turut serta menyiapkan perumahan bagi para pekerja. Skema demand ini kami menyiapkan bantuan pendanaan bagi para pekerja untuk memiliki rumah. Jadi dari sisi supply-nya kami siapkan, dari sisi demand-nya pun kami siapkan. Ini adalah realisasi dana manfaat layanan tambahan atau yang kita kenal dengan berbagai program Rusunawa, pinjaman uang muka perumahan, ambulance maupun beasiswa. Terlihat disitu bahwa untuk Rusunawa kami akan membangun 24 twinblock lagi alokasi dananya adalah 390 miliar. Sedangkan pinjaman uang muka perumahan kami alokasikan 200 miliar dengan target untuk 10.000 unit, lalu ambulance sudah kita realisasikan 3 unit, kemudian beasiswa 30 miliar untuk 12.500 anak, ini adalah manfaat layanan tambahan sebagai peserta BPJS TK. Dan ini juga untuk menjelaskan bahwa seluruh iuran peserta yang dikelola BPJS TK dikembalikan seluruhnya kepada para peserta baik melalui manfaat financial maupun melalui manfaat layanan tambahan. Pak Ketua, Bapak dan Ibu yang terhormat. Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) atau ditempat lain dikenal dengan CSR. Untuk TJSL ini ditahun 2015 kami dialokasikan anggaran sebesar 13,8 miliar dan sudah terealisasi sampai dengan bulan April 1,27 miliar sehingga kita akan menggunakan sisa anggaran ini program-program yang kami sebut disebelah kiri itu ada empat area, yang pertama kami sebut sebagai jembatan kesejahteraan, ini disebut dengan stimulus iuran BPU. Artinya kami akan mengalokasikan anggaran ini untuk membayarkan iuran pekerja tidak mampu untuk kurun waktu 3 bulan dan kemudian selanjutnya mereka bisa membayarkan sendiri. Lalu ada yang kami sebut dengan jembatan kemandirian, kami memberikan pelatihan-pelatihan kepada kepada pekerja-pekerja agar mereka bisa bekerja kembali . Lalu ada jembatan hati, pasar murah disitu, ada mudik bersama, ada bantuan rumah ibadah dan lain-lain serta jembatan pelestarian yang terkait dengan lingkungan hidup. Total anggaran yang diberikan kepada kami adalah 13,8 miliar dan sudah kita realisasikan 1,3 miliar. Pak Ketua yang hormati.
terhormat, Bapak dan Ibu
10
Anggota Dewan yang
kami
Demikian paparan kami menyangkut acara agenda empat yang disampaikan oleh DPR kepada kami untuk disampaikan dalam forum ini. Kami akhiri disini, terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Baik terima kasih Pak Dirut. Kita sudah melihat paparan ini, dan dari paparan ini kelihatannya ini sangat sempurna sekali. Artinya dari sisi pemanfaatan, sisi manfaat yang bisa diterima pekerja cukup bagus dan program-program ini cukup baik. Pertanyaannya adalah ini belum jalan kan ya? artinya baru rencana tangga 1 Juli ini akan berjalan. Untuk itu tentunya anggota-anggota pun memiliki beberapa pertanyaanpertanyaan. Ada catatan menarik yang kami bisa simak disini yaitu masalah soal tenaga kerja sektor informal atau yang mandiri, artinya pekerja mandiri, disini bapak menyebutkan bahwa dia bisa mendapatkan hak-haknya antara lain pendidikan sekolah buat anak, ini saya pikir bagus sekali dan untuk mendapatkan rumah. Hampir tidak bisa dipercaya tadi bapak menyewakan rumah dengan harga 100.000? ini rumahnya ukurannya berapa kali berapa ini? karena setahu saya tidak ada rumah rata-rata hanya 100.00 sebulan. Tapi jika itu layak tentu ini akan menjadi terobosan besar bagi pekerja kita ya. Sudah ada beberapa penanya disini yang sudah siap, saya akan mulai dari sisi sebelah kiri dulu Ibu Amelia Anggraini dari Nasdem. Silakan. F-P. NASDEM (AMELIA ANGGRAINI) : Terima kasih pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi IX yang saya hormati. Direktur BPJS Ketenagakerjaan dan jajarannya yang saya hormati. Terima kasih untuk paparan yang telah disampaikan tadi. Nah pada proses pembahasan RRPP JPP yang belum menemukan kesepakatan besaran iurannya hingga saat sekarang. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan melalui pimpinan agar Komisi IX membuat rekomendasi kepada pemerintah terkait nilai besaran iuran pensiun yang berpolemik ini. Rekomendasi tersebut disampaikan secara resmi kepada pemerintah dan ke publik sebagai sikap politik Komisi IX, untuk muatan rekomendasi tersebut saya menggaris bawahi tiga hal penting untuk pemerintah dalam hal ini Presiden untuk dapat dijadikan catatan sebelum memutuskan salah satu dari tiga opsi tersebut yaitu satu, keputusan besaran iuran pensiun yang akan ditetapkan pemerintah dalam hal ini presiden harus tidak melanggar Undang-undang SJSN Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-undang BPJS Nomor 24 Tahun 2011. Sebagai contoh dalam Pasal 39 Undang-undang SJSN Nomor 40 Tahun 2004, mengamanatkan program pensiun harus bisa memenuhi kebutuhan hidup layak para pekerja dan keluarganya pada saat memasuki usia pensiun nanti. 11
Yang kedua, keputusan besaran iuran pensiun yang akan ditetapkan pemerintah harus mencerminkan keberpihakan atau kehadiran negara untuk masa depan para pekerja di hari pensiun mereka. Kemudian untuk ketiga, keputusan besaran iuran pensiun yang akan ditetapkan pemerintah sedapat mungkin mempertimbangkan daya beli para pekerja agar kebutuhan konsumsi mereka tetap dapat terjaga. Nah atas pertimbangan tiga hal diatas , saya merekomendasikan usulan 8% adalah opsi yang sangat ideal dengan pembagian 5% untuk pengusaha dan 3% untuk pekerja. Untuk itu juga pemerintah harus segera mengambil keputusan mengenai besaran prosentasi BPJS Ketenagakerjaan ini agar tidak berlarut-larut dan waktu satu setengah bulan ini dapat dipergunakan untuk mengadakan sosialisasi dan untuk mensinkronisasikan aturan-aturan lainnya yang segera akan diimplementasikan pada tanggal 1 Juli mendatang. Demikian pimpinan disampaikan, terima kasih. KETUA RAPAT : Terima kasih. Jadi Nasdem setuju 8% gitu bu ya? Kita lanjut sisi sebelah kanan Pak Djoni. F-P.HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE, M.MAR, MBA) : Terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati Pimpinan serta rekan-rekan Komisi IX. Dirut BPJS Ketenagakerjaan beserta jajaran. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Saya Djoni Rolindrawan Fraksi Partai Hanura Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur. Mencermati program yang sudah berjalan di BPJS Ketenagakerjaan ini saya kira semakin baik juga jumlah kepesertaannya juga semakin meningkat apalagi tiga sampai empat tahun kebelakang itukan prosentasi dibandingkan dengan angkatan kerja kita itu rendah sekali. Nah yang saya belum lihat itu mengenai menentukan inikan besaran iuran, berkali-kali saya bilang ini salah kaprah kita itu, iurannya itu iuran pasti, manfaatnya manfaat pasti. Nah berapa pun besaran iuran yang kita bicarakan sekarang atau di media atau diberbagai pihak itu saya belum melihat manfaatnya itu seperti apa simulasi. Misalnya katakanlah maksimum gaji yang diperbolehkan, nanti dihitung itu untuk dasar iuran sebesar 10 juta perbulan, misalnya katakanlah mulai 1 Juli. Kemudian katakanlah dia itu sarjana yang baru lulus, kemudian dia itu masa kerjanya sekitar 30 tahun, nah berapa nanti akan manfaat pensiun yang dapat manfaat pastinya itu gitu? Terus iurannya itu berapa? misalnya 5 plus 3, apakah nanti terlalu besar atau terlalu kecil? kita belum bisa menjustifikasi. Saya punya tulisan ini yang dibuat oleh pakar ...aktuaris itu 1,5% cukup, ini ada 9 lembar yang dikirim ke saya ini juga saya kira juga argumennya kuat walaupun saya lihat ini ada kelemahan-kelemahannya. Dia bilang bahwa yang ditampilkan itu tadi 20% dinegara ini itu iuran pasti manfaatnya. Sedangkan kita ini manfaat pasti manfaatnya seperti itu. 12
Jadi coba mohon apakah sudah ada disimulasikan, disajikan misalnya katakanlah 10 juta gaji tertinggi bulan Juli nanti kemudian si fresh graduate ini bekerja 30 tahun, berapa 30 tahun kemudian yang manfaat pastinya itu dengan asumsi tentu kalau manfaat pasti kan penuh asumsi berapa kenaikan gaji tahunannya, berapa hasil investasinya, tingkat mortalitasnya seperti apa, berapa orang yang meninggal sebelum usia pensiun normalnya. Jadi apakah sudah ada di slide itu, jadi mungkin saya juga bisa ikut menjustifikasi apakah tulisan yang 0,5% ini yang memang betul atau 8%, atau bahkan ada tuntutan dari serikat pekerja yang hadir kemarin itu 24 tapi paling tidak 12% seperti itu. Itukan mungkin memberatkan baik bagi pekerja maupun pemberi kerja. Nah kemudian kan kita itu sudah ada 3 juta peserta dana pensiun yang sudah ada, tadi disebutkan BPLK dan DPPK. Nah itu tidak akan mematikan, nah saya sih tidak setuju Pak Elvin, akan mati itu terutama yang DPPK (Dana Pensiun Pemberi Kerja). Kalau pemberi kerja ada pilihan mana yang lebih murah apalagi misalnya manajemen yang sekarang itu bukan pendirinya dulu yang awalnya, itu otomatis dia bilang ah saya pilih yang murah saja gitu. Saya kira akan seperti itu, jadi DPPK itu akan mati, entah berapa lama seperti itu. Hanya BPLK memang kalau saja iurannya kecil mungkin mereka bisa survive walaupun tingkat pertumbuhannya mungkin juga nol atau bahkan negatif kalau hitung-hitungan saya mencermati disini dana pensiun di Indonesia seperti itu. Jadi memang harus menghadirkan para pakar, aktuaris, kita tidak bisa menjustifikasi 8, 12, 1,5 saya kira , jadi mungkin kita dengar dulu seperti apa hitung-hitungannya karena ini penuh dengan asumsi dan matematika seperti itu. Sebetulnya bagi pemberi kerja yang sudah punya program dana pensiun yang lebih baik dari ini jangan disentuh dulu menurut saya, karena masih banyak dari angkatan kerja kita itu lebih dari 100 juta, yang 3 juta ini sudah punya program yang lebih baik itu jangan disentuh dulu, biarkan saja mereka paralel berjalan baru nanti mungkin setelah sekian lama dilihat kalau memang pengelolaan BPJS lebih baik itu baru digabungkan atau apalah sebutannya seperti itu gitu. Demikian saya sampaikan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Baik terima kasih Pak Djoni. Selanjutnya dari Fraksi Demokrat Ibu Siti Mufattahah. F-PD (SITI MUFATTAHAH, Psi.) : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak dan Ibu sekalian yang hadir diruangan ini dalam rapat kita kali ini bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Dirut kaitannya dengan paparan tadi, yang pertama adalah berkaitan dengan data kepesertaan. Saya belum melihat dari paparan tadi mengenai data ril kepesertaan yang sudah 13
masuk ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, karena dengan menyajikan data maka kami akan tahu dengan gamblang, dengan lengkap targetnya berapa sih sebenarnya. Bapak belum menyampaikan itu tadi, kemudian yang sudah tercapai itu berapa? baik itu kepesertaan dari perusahaan maupun kepesertaan peserta mandiri. Nah ini belum ada paparan sama sekali, tolong diberikan nanti kalau memang sudah ada syukur alhamdulillah nanti ditambahkan paparannya. Itu yang pertama. Yang kedua saya mengapresiasi dan mengucapkan selamat kepada BPJS Ketenagakerjaan karena mulai tanggal 1 Juli nanti bapak dan jajarannya akan bisa dengan leluasa atau memiliki power karena ini sudah dicanangkan secara nasional, akan memiliki power untuk menindak perusahaan-perusahaan yang nakal, yang tidak mendaftarkan karyawannya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Nah yang ingin saya tanyakan bahwa kami telah mendorong Undangundang ini dengan sangat-sangat butuh kekuatan, butuh pemikiran yang sangat luar biasa dari kami dari Komisi IX sehingga kami pun menginginkan adanya kerjasama yang baik diantara kita. Dengan berhasilnya kita mencetuskan atau melahirkan Undang-undang ini maka bapak sekarang punya kekuatan dan apa feedback-nya kepada khususnya di DPR RI ini tidak ada kerjasama diantara apa yang sudah bapak lakukan dan apa yang bisa bapak berikan kepada kami untuk bisa kami sampaikan kepada masyakat. Mungkin bapak tadi sudah menyinggung mengenai CSR atau dengan istilah TJSL. Nah kalau saya lihat dari perkembangan perjalanan BPJS ini beberapa program yang sudah dilakukan adalah yang saya lihat di Dapil saya ada sunatan massal. Tapi kalau saya pikir-pikir dari CSR itu dibuat sebuah program sunatan massal dari sebuah badan yang namanya luar biasa BPJS Ketenagakerjaan nggak nyambung pak menurut saya. Inikan BPJS Ketenagakerjaan, kalau bisa kaitannya dengan bagaimana bisa membantu para tenaga kerja ini dalam meningkatkan kemampuannya mereka ya mungkin mengelola ekonomi dan lai sebagainya mungkin memberikan modal, atau mungkin pelatihan oke ya tetapi saya lihat disini mohon maaf ini data April atau selanjutnya karena disini saya lihat beasiswa kepada 25 mahasiswa Universitas Udayana Bali, kenapa di Bali? Kenapa hanya di Bali maksud saya? kenapa nggak di Bandung, kenapa nggak di Tasik, kenapa nggak di Garut karena itu Dapil saya pak. Artinya begini, penetapan program ini harus disesuaikan dengan kebutuhan masyakat, dan kalau bisa bikin gebrakan yang berbeda dengan program-program yang ada di Kementerian lain atau badan-badan yang lain. Nah ini tolong benarbenar diperhatikan karena Nawacita dari pemerintahan yang sekarang ini meminimalisir atau mengangkat pengangguran. Nah ini bagaimana bapak sebagai BPJS Ketenagakerjaan punya visi kesana? Itu yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan kerjasama kita kaitan dengan program. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan di Dapil saya, ini ada kasus dengan PT. Naisoku dimana karyawannya itu tidak digaji beberapa bulan. Artinya begini, kalau pemberi perusahaannya saja tidak menggaji karyawannya bagaimana mau mendaftarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan berarti kan ada masalah. Nah ini bagaimana BPJS Ketenagakerjaan memiliki andil dalam menyelesaikan ini? bukan menyelesaikan artinya ikut campur untuk mendorong mereka untuk mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Ini baru satu kasus saja ya, saya yakin ditempat-tempat lain banyak sekali. Nah bapak, untuk kepesertaan itu sangat penting karena Undang-undang ini dilahirkan untuk kesejahteraan para pekerja di seluruh Indonesia, bukan hanya di 14
kota-kota saja. Nah itu juga menjadi fokus bapak yang harus melihat kalau memang ada satu permasalahan di perusahaan maka bapak harus segera masuk kesitu apakah sudah mendaftarkan atau belum. Kemudian untuk pekerja mandiri sejauh mana bapak merangkul mereka sehingga mereka menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan berikutnya saya ingin bertanya berkaitan dengan program Rusunawa, Rusunawa yang bapak sampaikan tadi kan memberikan sewa 100.000. Mungkin yang saya pikirkan 100.000 ya mungkin layak, mungkin saja itu dibuat karena ada satu keuntungan besar di BPJS Ketenagakerjaan kemudian bisa membuat itu sehingga bisa memberikan uang sewa yang murah kepada pekerja. Tetapi saya pikir begini pak, apakah lokasi dari Rusunawa itu menjadi pemikiran dari BPJS Ketenagakerjaan? Kalau misalnya lokasinya itu jauh dari tempat mereka bekerja ....TERPOTONG Karena begini, transportasi sekarang mahal , nah ini harus menjadi pemikiran dan pertimbangan dari BPJS Ketenagakerjaan, tidak hanya membangun saja tetapi bagaimana itu terbangun didekat, ditempat-tempat yang dekat dengan lokasi pekerjaan mereka. Kemudian yang berikutnya kaitannya dengan DP rumah ya pak, ada yang namanya program rumah yang diberikan kepada pekerja. Kalau dilihat sih bagus tetapi kalau dilihat kembali, dianalisa kembali kenapa mereka masih diberikan bunga 6%? Nah ya berarti sama saja pak 6% dari DP yang sudah diberikan, berarti bapak juga mendapatkan keuntungan dari situ. Artinya balik lagi, ya mungkin nggak untung sepenuhnya gitu ya artinya kalau 8% mereka harus membayar kemudian untuk DP rumah mereka harus bayar 6% ya sedikit lah kembali ke mereka. Maksud saya kalau bisa digratiskan DP itu, kalau bisa kan begitu berdasarkan atau mungkin diperkecil kembali bunga yang harus mereka bayar. Kemudian berikutnya kaitannya dengan, kembali lagi kepesertaan di daerah pedalaman. Di pedalaman bagaimana langkah bapak, terobosan dari BPJS Ketenagakerjaan karena saya lihat di pedalaman ataupun diperbatasanperbatasan ini belum tersentuh sehingga mereka merasa ya selalu terbelakang, tidak diperhatikan oleh pemerintah. Mungkin itu pimpinan yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada kita semua. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Ya baik terima kasih Ibu Siti ini Dapilnya Garut Tasik pak, Garut itu 70% itu adalah hutan lindung jadi masih banyak orang-orang warga yang hidup di desadesa. Ya berikutnya Ibu Okky silakan. F-PPP (DRA. HJ. OKKY ASOKAWATI, M.Si) : Terima kasih pimpinan. Pimpinan dan Anggota Komisi IX yang saya hormati. 15
Bapak Dirut BPJS TK beserta jajarannya yang saya hormati. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kali ini saya hendak menyoroti terkait dengan program JKK pak. Saya mengambil ilustrasi dan juga informasi di kabupaten Bantul dimana Kadinkesnya mengatakan bahwa di Kabupaten Bantul tersebut dengan ada banyaknya 17 Puskesmas hanya 1 Puskesmas yang bersedia melayani peserta BPJS TK. Ini memang pionir di kabupaten itu khususnya di Desa Tamanan yang sudah mempunyai pilot project terkait dengan BPJS TK khususnya adalah pekerja yang informal. Pertanyaan saya dan juga ini saya coba kaitkan dengan Dapil saya. Kalau saya baca di website BPJS Tenaga kerja bahwa di Jakarta BPJS TK itu hanya bekerjasama dengan klinik swasta dan rumah sakit. Nah apakah tidak ada kerjasama antara BPJS TK dengan Puskesmas? Dan kemudian akhirnya saya berpikir apakah jaminan kecelakaan kerja bagi peserta BPJS TK ini juga akan melalui sistem rujukan seperti yang dialami oleh peserta BPJS kesehatan karena tidak adanya Puskesmas yang bekerjasama dengan BPJS TK. Begitu juga yang balik lagi tadi yang di Kabupaten Bantul, apakah memang BPJS TK melakukan analisa, pendalaman daerah-daerah mana yang sekiranya bisa bekerjasama dengan Puskesmas atau daerah-daerah mana yang bekerjanya tidak dengan Puskesmas tapi dengan klinik swasta dan juga rumah sakit. Jadi saya ingin tahu sebetulnya bagaimana sistem dari kerjasama antara BPJS TK dengan pusat-pusat pelayanan kesehatan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan kepesertaan, tahun 2014 disini saya mendapatkan informasi bahwa realisasi kepesertaan di Banten itu 40,82% dan di Jabar itu 52,68%. Ini rendah dibandingkan dengan kepesertaan BPJS TK diluar Jawa khususnya di Sumatera Selatan dan di Kalimantan. Padahal Banten dan Jabar kita ketahui bersama cukup banyak perusahaannya. Pertanyaan saya lalu bagaimana sikap bapak untuk meningkatkan kepesertaan khususnya di Banten dan di Jabar ini mengingat banyak peserta yang bisa direkrut disitu. Itu saja pimpinan, terima kasih. Billahittaufiq walhidayah. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Terima kasih Ibu Okky. Selamat datang juga kepada Pak Pius. Lanjut kepada Ibu Irma Suryani. F-P.NASDEM (IRMA SURYANI CHANIAGO, SE) : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Pimpinan Komisi IX, Kawan-kawan Komisi IX dan Ketua BPJS Ketenagakerjaan berikut jajarannya.
16
Pertama-tama saya ingin sampaikan terima kasih sudah memberikan paparan yang bagus, mudah-mudahan hasil implementasinya juga bagus pak. Dan saya setuju dengan 8% ini pak, dan mohon tidak dikurangi dari itu, ini minimal. Saya berharap ini angka minimal yang harus kita perjuangkan bersama, mudah-mudahan kedepan bisa lebih baik dari ini. Karena angka ini pun sudah digodok sedemikian rupa dan panjang yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan buruh dan tidak boleh kurang dari ini pak. Itu yang pertama dari Nasdem pak ya. Kemudian yang kedua, saya ingin sampaikan kepada bapak bahwa jangan mengulangi berkaca kepada masalah-masalah yang sudah terjadi di BPJS Kesehatan. di BPJS Kesehatan itu ternyata banyak sekali peserta mandiri yang belum mendaftarkan diri menjadi anggota, itu yang pertama. Nah saya ingin mendapatkan penjelasan dari bapak terkait masalah keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan , karena banyak buruh di perusahaan-perusahaan itu ternyata belum mendaftarkan diri pak menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Nah ini juga perlu diwaspadai pak, ini banyak sekali yang memanipulasi perusahaanperusahaan ini. Mereka bicara kepada buruhnya bahwa mereka sudah didaftarkan di BPJS kesehatan ternyata setelah di cek itu kartunya mereka belum pegang pak, mereka dikatakan bahwa dia sudah dipotong, bahkan ada yang sudah dipotong untuk dua bulan kedepan tapi mereka belum punya kartu. Nah, setelah kita cek itu hanya sebahagian dari jumlah buruh yang didaftarkan, sementara sebagian besarnya lagi belum didaftarkan. Nah kejadian seperti ini mohon tidak terulang di BPJS Ketenagakerjaan dan itu harus dilakukan kontrol betul-betul dari BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan-perusahaan. Karena disinyalir, mohon maaf pak ada petugas-petugas di bawah itu yang bisa kongkalikong pak dengan perusahaan terkait masalah besaran gaji misalnya kan itu banyak sekali yang kurang-kurang bagus pak personil-personil dan oknumnya. Saya berharap bapak nggak usah takut, untuk hal-hal yang seperti ini itu lost job kan pak, pindahin orang-orang yang tidak commit dengan apa yang sudah bapak tetapkan karena inikan prestasi bapak, kinerja bapak dan kawan-kawan. Kalau memang nggak bisa ikuti apa yang bapak perintahkan ya pindahkan karena ini terjadi di banyak level di perusahaanperusahaan baik swasta maupun perusahaan-perusahaan kita di BUMN misalnya. Nah saya berharap teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan tidak mengulangi kesalahan yang ada di BPJS Kesehatan, karena banyak sekali yang tidak ter-cover. Kemudian datanya juga pak mohon betul-betul di-update, data pekerja di perusahaan di update setiap tahun karena itu berubah, ada yang di PHK, kemudian ada yang masuk kembali nah inikan update-nya harus benar, kalau update-nya nggak benar ya main-main lagi dibawahnya. Saya kira itu Pak yang bisa disampaikan, mudah-mudahan pelajaranpelajaran yang kita petik selama ini dibelakang itu kita jadikan dasar pijakan untuk kita melangkah kedepan dengan lebih baik. Kontrol itu penting banget, di kontrol dan sangsi pak, sangsi kepada perusahaan yang memang itu kemana? Itu mesti dipastikan dulu sehingga bapak juga punya pegangan, ketika bapak melakukan sangsi itu kemana? Tools apa yang bapak miliki untuk bisa melakukan sangsi itu misalnya, itukan mesti di backup dengan Undang-undang salah satu contohnya atau regulasinya. Saya kira itu saja Ketua, terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
17
KETUA RAPAT : Baik terima kasih Ibu Irma. Jadi 8% saya pikir angka yang cukup menarik ya tapi tadi Pak Djoni mengatakan perlu juga dikaji kalau 1,5% bagaimana? nggak apa-apa ini nanti diskusi. Silakan lanjut ke sudut sebelah kanan Pak Irghan. F-PPP (DRS. H. IRGHAN CHAIRUL MAHFIZ, M.Si) : Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Direktur Utama BPJS TK dan seluruh jajaran. Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang terhormat. Perkenalkan saya Irghan Chairul Mahfiz Dapil Banten III Tangerang Raya dari Fraksi Persatuan Pembangunan. Pertama mengenai RPPJP, RPPJP menurut penilaian kami sangat lamban karena seharusnya sudah selesai November atau Desember 2014 , ini waktunya sudah mendekati untuk operasional penuh BPJS TK yang terhitung 1 Juli 2015. Artinya interval waktu untuk itu sangat sedikit sehingga tidak salah kalau ada tarik ulur dana pensiun disitu dengan berbagai pendekatan. Nah kalau saya lihat apa yang sudah disepakati oleh pemerintah dengan 3 optional pertama 8%, 3% dan 1,5% ya mudah-mudahan saja bisa mengakomodasi kepentingan pemberi kerja dan aspirasi penerima kerja. Walaupun harapan kami mungkin juga bisa dilihat optional lain adalah mengingat pertumbuhan ekonomi kita yang melambat sekarang ini, pertumbuhan yang 4,7 dari target 5,8% saya kira itu mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan untuk mengiur. Yang kedua mungkin ya kekhawatiran saya mereka juga kan ikut share, mengiur juga untuk DPLK dan DPPK, inikan berat juga kalau optionalnya adalah 5%. Nah apakah tawaran Menkeu untuk proporsi tiga-tiga saya kira cukup lagi untuk diperhitungkan atau OJK yang empat-empat. Nah terlepas dari itu semua ya saya kira mudah-mudahan ini tidak lambat karena kepentingan kita semua jangan sampai ini menjadi persoalan-persoalan baru ditengah kegalauan persoalan politik hari ini. Yang kedua mengenai JP inikan terhitung uang besar pak, hitungan kami JP hitungan besar apalagi kalau dihitung pendekatan hanya pendekatan pekerja penerima upah hari ini yang existing 16 atau 18 juta saya nggak tahu, berapa kirakira pak? 17 juta coba kali potong 8% perbulan, pertahun berapa saya kira sudah ratusan triliun untuk pertahun saya kira, benar pak ya? kalau misalnya uang upah minimumnya 2 juta pak, dipotong 8% kan 160 ribu, kali 17 juta berapa? kan triliun perbulan ya kan? Nah artinya ini uang besar gitu. Jadi saya kira mohon pengembangannya prudent hati-hati, inikan amanah uang publik, uang tenaga kerja kita yang diamanahkan kepada BPJS TK untuk mengelolanya. Dan saya kira tidak konservatif mungkin bisa lebih memberikan manfaat lebih kepada para peserta nantinya. 18
Yang kedua mengenai PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) yang kami kira jumlahnya cukup besar. Dan bagaimana metoda untuk memaksimalkan jumlah bukan penerima upah ini sehingga betul-betul bisa meng-cover katakanlah mereka punya proteksi untuk itu. Kalau jalan pikiran kami pak, inikan sebenarnya ada uang negara yang bisa dimaksimalkan yang produktif. Contoh misalnya di Kementerian Sosial itu ada uang sekarang ini untuk APBN 2015 sebelumnya hanya berkisar sedikit hanya terakhir 8 triliun pada waktu kami masih staf disana itu 1,7 triliun sampai paling 3 triliun, sekarang ini 28 triliun, sangat signifikan lonjakannya dari 2014 ke 2015, delapan sekarang dua puluh delapan. Itu digunakan untuk kartu keluarga sejahtera salah satu diantaranya, ada juga program PKH. Menurut hitungan kami ini tidak produktif, kenapa tidak uang yang ada sekarang ini di-link ke BPJS TK untuk PBPU kepada nelayan, tukang ojek, kepada mereka yang fakir yang dhuafa yang mereka tidak sanggup bayar 6.800. KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) ini mereka terima 300.000 atau berapa per bulan, ini hanya bayar 6.800, kenapa kita tidak bikin ini PBI untuk PBPU? Kalau di Jamkes di BPJS Kesehatan mereka punya PBI yang hitungannya 19.250 rupiah ini 6.800 empat program kan begitu pak, empat program atau satu program? Satu program, ya taruhlah mungkin misalnya jaminan kematianlah atau kita ambil JKK atau apa. 6.800 kalau dua program kan 12.000, dibandingkan dengan BPJS Kesehatan kan bisa. Jadi tidak konsumtif, itu jumlah yang di-cover 86,4 juta pak, besar. Jadi saya kira program Nawacita yang konkrit ya begini pak, ketimbang bagi-bagi nggak konkrit. Orang juga nggak tahu KIS itu apa seolah terpisah dengan JKN, orang tahunya kartu BPJS tapi yang KIS beda sendiri padahal itu satu kesatuan. Ini persoalan ini jangan terjadi saya kira di BPJS TK, kalau ingin mengangkat kepesertaan yang informal kenapa tidak untuk PBPU-nya kita cover melalui PBI, uangnya ada kok, 13.000 diambil yang dari 300.000 sudah pak tajam itu, sekian puluh juta sekali angkat, 40 juta saja dulu nggak usah 86 tapi yang betulbetul yang rentan secara ekonomi, yang rentan kan bisa nanti di data di survey, mana yang betul-betul rentan yang perlu proteksi yang mereka pekerja okupasinya turun temurun, tidak pernah bergerak keluar, kalau bapaknya tukang cukur semua tukang cukur, kalau bapaknya nelayan, anaknya nelayan, cucunya nelayan. Nah ini yang perlu kita proteksi. Kalau bapak suruh dia mengiur jangan harap, ya bukan saya ingin menafikkan kemampuan bayar tapi kesadaran protection minded -nya kurang, kecuali kalau bapak-bapak sosialisasikan kencang sampai ke bawah, inikan tidak, ini yang kita kejar formal terus karena dia jelas ada beri kerja yang mampu iur atau bisa dia kasih pilihan lain karena punya kesadaran. Tapi kalau yang levelnya masyakat kita yang dhuafa yang seperti ini bapak harapkan untuk kita dorong juga sosialisasi segera nggak mungkin, jalan pintasnya itu ketimbang konsumtif dia belikan kulkas, TV dan segala macam dengan uang segitu atau katakanlah dipotong oleh Kepala Lurahnya karena di koordinir untuk mengambil kartu keluarga sejahtera kan sayang, karena dengan misalnya 300.000 nanti dikoordinir oleh satu orang nanti dipotong 25.000 kan bagus untuk proteksi. Ini ya iseng-iseng saja pak wacana ini bisa kami kembangkan untuk bisa disampaikan kepada pemerintah. Kemudian juga yang penyelenggaraan negara PNS, TNI Polri yang sampai hari ini masih di Taspen dan di Asabri. Katanya mau integrasi 2019 ke 2029. Kelamaan kalau ini memang sudah menjadi kesepakatan kita, sampai sekarang kita ini belum tahu road map-nya apa. Apakah pegawai negeri baru yang terhitung 1 Juli ini masuk BPJS TK atau tidak? inikan nggak jelas pak, bapak tidak gambarkan disini. Apakah otomatis pegawai negeri yang baru diangkat pada 1 Juli 19
itu sudah terdaftar di BPJS TK? Itu artinya memang mereka ada keinginan itikad baik untuk masuk ke ... kalau nggak ya sama saja. Kalau begitu kita pisah saja, kita revisi Undang-undang BPJS, kita revisi total, kita rekonstruksi ulang lagi ya nggak, kita bikin tiga BPJS atau satu BPJS kan itu pilihan. BPJS total ya semua program, JPK, JK, JKM, JHT dan JP karena dulu kan BPJS TK ini terkenal karena JPK nya, saya nggak tahu berapa yang lari berapa yang tidak masuk lagi ke BPJS TK karena JPK nya lari. Atau dibikin tiga, BPJS Kesehatan, BPJS TK non penyelenggara negara atau BPJS penyelenggara negara, jelas bapak fokus saja di pekerja formal dan informal, begitu ratusan juta kok, ini kalau kita punya keinginan bagaimana memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia secara serius, jangan sepenggal- sepenggal dan tanggung-tanggung. Kalau semua masih tarik ulur persoalan ini tidak punya kesadaran untuk memberikan perlindungan ya sudah ya nggak ada padahal kita berharap ini dana cukup yang bisa kita kelola andaikata ada persoalan-persoalan, nggak perlu bank dunia kita utang pak sampai 143 triliun karena bapak ratusan triliun yang hari ini existing 200 triliun mungkin yang bapak kelola, belum lagi nanti masuk JP ya kan, kan uang besar semua ini. Jadi saya kira inilah cara berpikir kita supaya dana-dana yang ada ini betulbetul bisa produktif dan kemudian keputusan itu semua bisa kita cover termasuk masyakat kita yang tidak punya kemampuan tadi. Apalagi kalau mereka, ya mohon maaflah tukang-tukang ojek masih belum tahu apa itu BPJS TK dan mereka untuk suruh bayar juga sulit, nggak usah TK, BPJS kesehatan saja pak mereka belum tentu mau bayar. Daftarnya ketika mau sakit atau katakanlah ketika sakit baru daftar jadi peserta mandiri, tetapi ketika sudah sehat berhenti mengiur. Ini saya... sekarang BPJS Kesehatan, turun berok itu pak, pemasukan dan pengeluaran nggak seimbang. Inikan duitnya duit netap ini orang kecelakaan baru bayar, orang mati baru bayar, orang hari tua baru bayar, pensiun baru bayar, uangnya banyak. Nah ini saya kira perlu dipikirkan. Kemudian juga andaikata JP penyelenggara masuk ke TK inikan ada Undang-undang Aparatur Sipil Negara yang usia pensiun itu bukan 56, Eselon II itu 58 tahun, Eselon I 60 tahun, kalau bapak potong disini 56 mereka tidak punya perlindungan sampai usia 58-60. Ini perlu dipikirkan juga kalau perlu diberitahu Taspen sama Asabri yang masih mengelola JP atau bapak yang sudah JP-nya yang pegawai negeri baru masuk sekarang itu juga tolong diingat ini ada Undangundang Aparatur Sipil Negara yang usia pensiun itu sudah panjang, bukan 55, ini 56 sudah progress artinya dari dulu 55 sekarang 56, tapi dari peraturan hukumnya apa ini? Naker, Menpan atau apa atau PP. Nah ini pak PP ini jangan lamban. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Baik, sebelum berikutnya saya pikir tadi apa yang disampaikan Pak Irghan ini menarik sekali karena memang kan pemerintah memberikan 300.000 bantuan bulanan, apabila itu konteksnya adalah menjadikan PBI ini juga menarik supaya tidak lagi ada pembayaran iuran tapi kita perlu diskusi khusus dan rencananya memang kita ada Panja BPJS Tenaga Kerja. Didalam Panja BPJS Tenaga Kerja itu nanti kita akan mereview secara mendalam terkait dengan pola-pola yang tadi sudah disampaikan. 20
Saya kembali ke sudut sebelah kiri Pak Ali Maher. F-P.NASDEM (ALI MAHIR) : Terima kasih . Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan dan Bapak Direktur Utama ...(TERPOTONG) Bahwa dalam hal ini 8% oke ideal, bapak sudah komunikasi aktif tidak dengan Apindo karena yang sering tarik ulur adalah pihak itu, kalau sudah seberapa jauh? Sebetulnya dari serikat pekerja itu pasti menginginkan lebih dan idealnya lebih. Cuma yang saya maksudkan dilematik ini bapak memang harus go ahead ya, kalau tarik ulur tarik ulur nggak jalan kapan jalannya tanggal 1 Juli. Bahkan ada suara-suara 15% yang diminta, dilematik sekali. Tapi ini bagus juga kalau memang kajiannya cocok dan sudah sesuai dengan pembicaraan dengan Apindo sendiri karena pribadi sebelum duduk disini saya pun di daerah juga aktif di Apindo waktu itu, dilematik ya pak ya. Yang kedua persis yang Mba Siti tadi ya katakan bahwa pemerataan kepesertaan di daerah, itu betul karena saya baca terutama kelihatan sekali di perkebunan seperti di Riau, atau di Kaltim itu banyak sekali yang belum tersentuh. Mungkin kita perlu tahu lah seberapa jauh, tadi presentasinya kayaknya sudah disebutkan ya, secara nasional sudah disebutkan termasuk nggak disini? Begini, sayang sekali disana itukan kalau dibilang penghasilan cukup oke, cukup bagus ya tapi kenapa tidak tersentuh jadi dilematiknya kan disitu yang saya katakan. Terus masalah pengawasan pak, masalah pengawasan ini sangat penting yang terkait dengan mulai dari kabupaten kota sendiri. Kalau dari situ sudah bisa diarahkan ke provinsi juga itu pasti ya. Pengawasan program ini betul nggak program ini berjalan dengan bagus dari pihak bapak maupun dari pihak satunya yaitu dipihak side kanan dan side kirinya sendiri itu. Dan itu harus disiapkan untuk penindakan karena disini akan berhasil kalau pengawasan itu berjalan dengan optimal secara menyeluruh. Diluar tiga itu baru terbersit saya bahwa catatan mengenai Rusunawa. Di pertemuan yang lalu saya pribadi telah mengatakan bahwa Rusunawa kalau dibangun tidak di daerah dimana itu industri lokal titik tumpul itu akan percuma pak, mubazir karena kembali lagi yang susah adalah ya mereka harus mendapatkan tapi harus transport , harus apa dan sebagainya, termasuk untuk masalah kesehatan keluarga mereka. Terima kasih Pak Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Baik, terima kasih. Kembali ke meja kiri Ibu Rieke silakan.
21
F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA) : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang saya hormati Pimpinan Komisi IX dan rekan-rekan Komisi IX. Dari BPJS Ketenagakerjaan , Dirut beserta jajarannya. Saya mohon dijawab tertulis saja pak. Pertama adalah mohon disampaikan data secara detail terkait BPJS Ketenagakerjaan berupa jumlah peserta program jaminan kecelakaan kerja, jumlah peserta program jaminan hari tua, jumlah peserta program jaminan kematian, kemudian jumlah pegawai dan kantor BPJS Ketenagakerjaan dan penyebarannya diseluruh Indonesia. Kemudian dana yang dihimpun dari program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Tentu saja sama dengan teman-teman yang lain, kami berharap manajemen dan pengelolaan tata kelola keuangan bersandar pada sembilan prinsip SJSN dan BPJS. Nomor dua sistem perangkat dan instrumen apa yang disiapkan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyongsong pelaksanaan program jaminan pensiun wajib untuk pekerja buruh formal pada 1 Juli 2015. Bagaimana usulan BPJS Ketenagakerjaan terhadap program dana pensiun yang selama ini sudah diberlakukan di beberapa perusahaan pak. Ya kalau di BPJS kesehatan itu apakah COB atau seperti apa gitu. Kemudian integrasi dana pensiuan dengan jaminan pensiun, konsep yang diajukan BPJS Ketenagakerjaan seperti apa? Saya lihat sebagian sudah ada tetapi kalau bisa dilengkapi terima kasih sekali. Nomor tiga ini masih banyak perusahaan yang belum mengikut sertakan karyawannya sebagai peserta jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan kematian apalagi mau jaminan pensiun pak, tiga ini saja banyak yang belum melakukan sehingga masih banyak pekerja formal yang belum mendapatkan perlindungan. Saya mohon jawaban tertulis pertama bagaimana rencana strategis BPJS Ketenagakerjaan memacu dan mengakselarasi kepesertaan tersebut. Kemudian peran BPJS Ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan kewenangan fungsi pengawasan terhadap pemberi kerja, sampai sejauh ini kinerja pengawasan seperti apa, berapa jumlah tenaga pengawas BPJS Ketenagakerjaan? Kemudian untuk melindungi pekerja atau buruh dari kecelakaan kerja apa terobosan yang dilakukan untuk optimalisasi perlindungan dan membangun sistem K3. Nanti kalau ada jawabannya tentu saja kami sangat berharap, ada bagaimana entah dengan Kementerian Tenaga Kerja atau Dinas Tenaga Kerja setempat untuk penegakan sangsi ini terhadap perusahaan-perusahaan. Saya juga minta konsepnya apa dan apa yang harus kami dorong , kemudian yang terakhir saya kira ini mohon dijelaskan perkembangan laporan keuangan, jumlah semua peserta per segmen pekerja formal, pekerja informal, PNS, dan masyakat serta data investasi termasuk investasi saham, penyertaan modal dan deposito kepada perusahaan publik maupun swasta serta alokasi dana CSR BPJS Ketenagakerjaan. Saya mohon jawabannya tertulis dan terakhir saya juga mengucapkan terima kasih atas respon cepat terhadap jaminan kematian dan kecelakaan kerja yang dialami oleh salah satu konsituen kami di Bekasi. Terima kasih Pimpinan. 22
KETUA RAPAT : Jadi PDIP setuju 8% nggak bu? F-PDIP (RIEKE DIAH PITALOKA) : Ya kalau kita berharap 15% pak dan sebetulnya kami tahu dari BPJS Ketenagakerjaan itu mengajukannya bahkan 20% kalau tidak salah, banyak nawar turun 8%. Tapi sepakat dengan teman-teman yang lain ini tidak boleh turun pak, kalau 8% lalu kemudian berapa persen keuntungannya itu 2,5% kayak infak ya? nanti diakhir masa pensiun saya kira juga, 30% ya dari gaji terakhir tentu saja ini bukan pekerjaan mudah bagi BPJS Ketenagakerjaan. Jangan dikurangi lagi pak ya, terima kasih. KETUA RAPAT : Baik, kenapa saya tanyakan Ibu Rieke karena kalau Ibu Rieke sudah mengatakan pas angka tersebut oke berarti Pak Djokowi pasti dengar, sudah selesai itu artinya. Baik, masih ada lagi anggota mungkin yang ingin bertanya Pak Nursuhud. F-PDIP (NURSUHUD) : Terima kasih pimpinan. Selamat siang. Saya akan tanyakan masalah yang mungkin masalah lama, jadi sejak tahun 2005 sudah diangkat, 2012 ramai lagi. Perkara dana yang tanpa tuan, jadi dana yang jumlahnya sekitar 5 triliunan yang dulu didalam ini dititipkan ke salah satu badan di negara ini. Nah bagaimana nasib dana tersebut dan bagaimana perkembangannya sampai saat ini? mengingat forum peserta Jamsostek yang memilih dana disitu kan terbentuk karena berkali-kali diangkat di media massa lantas mereka berhimpun kan begitu. Mereka satu kali ingin ketemu Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan untuk menanyakan bagaimana kelanjutan nasib dana itu dan bagaimana kalau dia ingin menjadi peserta kembali karena kan bertahun-tahun ada yang sudah diatas 10 tahun juga yang tidak terdaftar lagi ketika masih Jamsostek dulu. Nah itu bagaimana rencana BPJS Ketenagakerjaan didalam mengelola menarik dana itu kembali, dan bagaimana status kepemilikannya apakah orangorang lama sebagai peserta itu berhak juga untuk mengetahui keberadaan ini. Nah kalau sudah ada bagaimana pelayanannya dimana? Karena kan mereka ingin beraudiensi sewaktu-waktu, mungkin di minggu-minggu ini atau minggu depan sudah akan datang ke kantor BPJS Tenaga Kerja, forumnya banyak sekali yang ingin menanyakan dan secara umum mereka ingin melanjutkan kepesertaannya. Demikian pimpinan, terima kasih.
23
KETUA RAPAT : Baik terima kasih, dari sisi sebelah bertanya? Pak Marwan.
kiri masih ada
anggota yang
mau
F-PKB (H. MARWAN DASOPANG) : Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Marwan Dasopang A-38, Fraksi Kebangkitan Bangsa dari Sumatera Utara II. Yang terhormat Pimpinan dan sahabat-sahabat semua Anggota Komisi IX. Pak Ketua. Kalau melihat latar belakang Pak Elvin ini sebetulnya tidak diragukan lagi kalau menganakkan uang, karena dalam sejarah komisaris, direktur apalagi menjadi Dirut BPJS Ketenagakerjaan duduk saja duit terus bertambah, kalau kemarin kan mencari bisa bertambah, ini duduk saja bertambah apalagi kira-kira di Juli sudah diberi wewenang memaksa, sweeping memaksa supaya membayar, luar biasa kekuasaan itu. Saya kira kenapa bapak menjadi direktur, kelihaian dan kemampuan menganakkan uang dipadu dengan kemampuan bapak menjadi pemusik ini bagin dari sosial bapak mudah disentuh ini. Saya yakin kesejahteraan sosial itu akan mudah bapak koordinasikan dengan baik, tapi saya bertanya kita ini dijebak antara 1% dengan 8%. Sesungguhnya kita tidak ingin terjebak disitu, kita ingin manfaatnya, bukan besaran, kalau bisa 0% manfaatnya besar kenapa tidak? Lah kalau saya lebih setuju 1% tapi manfaatnya 300.000 pak, kalau perlu apa yang diusulkan Pak Irghan malah kita tanggung ada PBI nya, karena dalam sejarah orang turun temurun tidak bisa bergerak, betul itu dari nelayan terus ke nelayan, dari buruh bangunan terus ke buruh bangunan. Mestinya bapak menyebut disini manfaat dulu, manfaatnya sekian baru nanti kita hitung, kalau 1% itu sesungguhnya berapa kita kumpul duitnya, kalau 8% berapa? kalau semakin besar kan memberatkan pengusaha pak, memberatkan pekerja juga semakin banyak dipotong. Lah saya belum melihat bapak menjelaskan kira-kira dari hasil dana investasi itu berapa yang dibuatkan untuk perlindungan sosial itu, padahal tadi dari hitung-hitungan Pak Irghan dengan 8% kira-kira 100.000 ke 150.000 dipotong itu kali 17 juta triliunan pak perbulan. Lah saya ingin ada catatan dari bapak apakah tertulis nanti sesungguhnya hasil investasi itu berapa? inikan duitnya bertambah terus, ditambah lagi dengan investasi bapak lihai tadi itu. Lah itu dari hasil investasi itu bisakah menanggung PBI yang masyakat yang sama sekali tidak beranjak dari pekerjaannya itu yang tidak mungkin menyelesaikan iuran. Yang kedua dana sosial CSR itu saya tidak melihat sesungguhnya disitu bapak punya terobosan baru. Saya kadang-kadang malu, di Medan ada istilahnya bank inang-inang, artinya ibu-ibu yang memberikan kredit, dia bawa huncang kirakira modalnya hanya 1 juta sampai 2 juta ditaruh di huncang, dibuka kantor dibawah jalan tol, satu kursi dia duduk disitu tanpa pulpen pak nggak ada catatan. Kadangkadang mungkin masyakat takut melihat pulpen begitu, harus pakai pulpen nggak jadi pinjam pak, si inang-inang ini nggak ada pulpen, saya mau seratus ribu, saya 24
mau dua ratus ribu kira-kira begitu, selesai di siang hari. Nanti sore yang 2 juta itu sudah selesai semuanya, sudah kembali ke dia. Dengan sistem itu masyakat bisa selesai kehidupannya, menyekolahkan anak, urusan makan selesai, si Inang-inang kaya juga dari situ. Sementara kita berbulan-bulan manajemen kita tidak selesai, ada pinjaman tidak lunas, luar biasa inang-inang itu. Lah bapak disini membuatkan kalau ada protes tadi hanya di Bali kira-kira begitu itu juga mahasiswa yang bapak sasar, kenapa tidak masyakat yang sesungguhnya pergulatan hidupnya itu dikasih 200.000 modal bisa menyelesaikan persoalan kehidupan kenapa bukan itu yang disasar. Lah ini sesuatu yang butuh sentuhansentuhan sosial yang tadi itu bapak pemusik itu sesungguhnya masuk untuk rasa sosial itu. Kami banyak catatan sesungguhnya, data-data ini belum disajikan ke kami ya itu tadi hasil investasi itu berapa, yang bisa kita pakai untuk sosial berapa, permodalan berapa , data-data yang diminta seperti Ibu Rieke itu kita belum melihatnya. Mudah-mudahan ini bisa dilengkapi dengan baik, terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Wa’alaikumsalam. Terima kasih. Masih ada lagi anggota? Baik, Pak Djoni. F-P.HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE, M.MAR, MBA) : Mungkin bagi teman-teman yang latar belakangnya bukan ekonomi, tadi saya kira Pak Irghan sudah agak tajam. Jadi kita memang manfaatnya apa dulu baru kita bicara iurannya, jangan iurannya berapa-berapa sementara manfaatnya disini dibilang hanya 1% Pak Elvin ya, mungkin apakah ini dasarnya 8% atau berapa persen iurannya disinikan ada formula manfaat pensiun 1% kali masa iur dalam bulan dibagi 12, kali rata-rata gaji dan upah tertimbang selama masa iur. Nah masa iur itu kalau fresh graduate kan tadi saya bilang kan 30 tahun, dalam 30 tahun itu growth of nominal kita itu tambahannya saja 1,74 kali, berarti uang kita yang 10 juta 30 tahun lagi itu jadi 27 juta, seperti itu. Padahal yang diambil ini dasar dari perhitungan manfaat pensiun itu rata-rata tertimbangnya jadi selama masa iur. Jadi saya kira kita disini memang sebagian mengerti, sebagian tidak tetapi ada baiknya mengundang para ahli kalau memang ingin mengetahui mana yang lebih layak seperti itu. Atau mungkin Pak Elvin bisa menayangkan nanti dengan 1% ini berapa sih asumsi yang digunakan, kenaikan gaji pertahun berapa? hasil investasi pertahun berapa, kemudian juga tingkat mortalitas kematian sebelum usia pensiun normalnya itu berapa? itu semua asumsi-asumsi itu diaduk-aduk sehingga keluarlah apakah layaknya itu berapa? ini aktuaris biasanya yang menghitung. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
25
KETUA RAPAT : Baik Pak Djoni. Jadi ceritanya kita ini sering mendapatkan tawaran asuransi pak dari sales-sales dan biasanya itu ditawarkan ada contoh misalnya Pak Dede usia 25 tahun, lalu kemudian nanti mendapatkan sekian lalu diakhir tahunnya sekian, mungkin yang dimaksudkan adalah seperti itu. Nanti setelah kita break kalau misalnya bisa diberikan satu contoh untuk kita bisa melihat berapa manfaat yang bisa didapatkan. Memang kalau dari data yang disini mungkin masih terlalu global pak ya sehingga kawan-kawan yang tadi bertanya mengenai manfaat bagi para pekerja termasuk juga yang bukan penerima upah, artinya yang pedagang Cilok, yang mungkin pedagang pecel dan sebagainya, tukang becak kan dia juga ingin tahu, kami punya kewajiban untuk menyampaikan kepada publik juga. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan jika diperbolehkan. Yang pertama pak apabila ini 1 Juli paling lambat harus sudah dilaksanakan Undangundang tersebut sementara bapak mengatakan tadi perlu ada PP , paling lambat PP ini keluar kapan dibutuhkannya karena sekarang sudah akhir Mei, Juni kita sudah masuk bulan puasa ya jadi rasanya ini jadi pertanyaan dan kemudian apa sih yang menjadi penghambat karena saat ini saya juga mendengar ada tiga opsi yang diserahkan kepada presiden, opsi-opsi tersebut akan diputuskan presiden artinya kan PP nya mestinya harus berjalan. Yang kedua, kami sangat tertarik sekali dengan program bukan penerima upah, artinya bukan TNI, PNS, bukan pekerja formal tetapi yang non formal, atau yang bukan yang penerima upah. Ini kapan bisa mulai? Apakah 1 Juli itu sudah langsung mulai atau mulai kapan disosialisasikan? Ini terkait dengan konstituen kami di Dapil juga yang tentu memiliki sebuah harapan bagaimana JKN ini bisa melindungi hak-hak mereka. Yang ketiga mengenai Rusunawa tadi saya tertarik juga untuk membangunnya itu sudah ada keluar 200 miliar, walaupun ini kita belum punya gambaran jelas ini 100.000 nanti angkanya darimana, untungnya darimana, tetapi membangunnya ini apakah itu dana membangun saja atau membeli tanah atau tanah disediakan Pemda, atau tanah disediakan oleh kawasan industri? Ini juga penting karena bisa saja bapak bekerja sama dengan developer-developer yang memiliki potensi-potensi lain. Karena kalau satu contoh saya buka tadi disini di Bandung akan dibuat Rusunawa, rasanya tanah di Bandung harganya sudah 20 juta pak, kayaknya hampir tidak mungkin bapak membeli tanah disana kalau untuk kita berbicara pekerja, artinya harus kira pikirkan jalan keluarnya. Lalu kemudian berapa estimasi claim, berapa lama estimasi claim bagi pengguna BPJS Tenaga Kerja karena untuk BPJS Kesehatan saat ini masih banyak mendapat masalah juga soal claim-claim yang tidak ter-cover. Nah didalam pengalaman ini per 1 Juli ini estimasinya berapa lama claim tersebut? Jangan seperti asuransi mobil pak ....(TERPOTONG) Kita perlu ada satu kepastian, tiga hari, satu minggu atau berapa lama? Dan yang terakhir dulu kita pernah dalam rapat mengusulkan ini BPJS TK dengan BPJS kesehatan hampir sama, saya tadi nulis di twitter sampaikan pendapat anda atau masukan anda tentang BPJS Tenaga Kerja, yang masuk BPJS kesehatan semua. Artinya nama ini belum keren, belum cool, kan dulu kita sudah sempat berbicara apakah mau ada nama brand lain seperti apalah mungkin ya BP 26
Jamsostek atau apa, ini sudah sampai mana? Sudah naik belum ke pimpinan diatasnya? Saya kira lima hal ini yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya sesuai agenda tadi kami menawarkan sampai jam 12, setelah itu kita break dulu Ishoma, nanti dilanjutkan jawaban-jawaban tertulis. Syukur-syukur bapak bisa menyampaikan tadi mungkin dalam bentuk excel, contoh-contoh premi dan mungkin saya mohon ijin nanti dilanjutkan pimpinan yang lain ada Pak Asman dan ada Pak Pius. F-PPP (DRS. H. IRGHAN CHAIRUL MAHFIZ, M.Si) : Ketua. Saya berharap ini bisa berlanjut saja, karena kalau sudah break kita nanti kemudian suasana lain lagi, kita karena aktivitas yang lain juga ada. Kalaupun ada teman-teman yang mau Shalat ontime ya saya kira bisa sambil jalan, tapi karena ini masih dalam suasana yang masih semangat saya kira ini bisa kita lanjutkan sampai pukul satu ya. Terima kasih. KETUA RAPAT : Baik, saya tawarkan apakah mau dilanjut atau di-break dulu? dilanjut sampai pukul satu. (RAPAT : SETUJU) Tapi saya terpaksa harus serah terima kepada Pimpinan yang lain karena kebetulan ada tugas selanjutnya. Pimpinan saya serahkan kepada Pak Asman, kami persilakan Pak Asman. KETUA RAPAT /F-PAN (H. ASMAN ABNUR, SE., M.Si): Terima kasih Pak Dede,ini take over pilotnya pak. Sekarang tinggal jawaban dari Pak Direktur, saya pikir langsung saja pak. Mana pertanyaan yang sama gabung saja jawabannya, mana yang berbeda baru dijawab. Nanti kita usulkan kalau bisa jawabannya juga ada yang tertulis pak biar kita ada file disini. Silakan Pak Dirut. DIRUT BPJS KETENAGAKERJAAN : Terima kasih Bapak Pimpinan. Bapak dan ibu Anggota Dewan yang kami hormati. Menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Pimpinan tadi dan sebagian anggota dewan. Pertanyaan-pertanyaan tadi akan kami jawab secara tertulis, lengkap keseluruhannya dan akan kami kirimkan kepada Komisi IX. 27
Mengenai beberapa pertanyaan, ada sebelas penanya tadi kami catat, ada beberapa hal yang sama. Ijinkan saya menjawab secara umum terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, tentunya tentang konteks yang berbeda. Pertama saya kira saya akan merefer pertanyaan dari Ibu Amelia tadi dan juga Pak Djoni tentang iuran jaminan pensiun. Benar pak, sebenarnya iuran pensiun ini bukan angka yang didepan tetapi dampak yang didepan adalah manfaat terlebih dahulu, manfaat yang digunakan itu adalah standar ILO 40%, jadi 30% sampai 40%. Itu yang dijadikan dasar untuk mencapai manfaat 30% sampai 40% itu dibutuhkan berapa iurannya, jadi iurannya datang belakangan. Tetapi dari sisi iuran itu ada faktor lain yang disebut dengan sustainability, berapa lama penyelenggara ini mampu bertahan hidup ketika membayar iuran dengan angka sekian? Terus terang Pak Djoni, Ibu Amelia dan bapak ibu sekalian. Yang melakukan perhitungan ini bukan kami tapi aktuaris, dan menurut informasi yang kami terima seluruh pendekatan aktuaria itu sama. Jadi formulanya sama, tinggal pilihannya untuk sustainability, mau berapa tahun ini badan penyelenggara bisa menyelenggarakan tanpa ada ... dari pemerintah, jadi mandiri. Pak Djoni, 1,5% itu bisa memberikan 50% sampai 60% tapi usia BPJS-nya mungkin hanya 10 tahun atau 30 tahun. Nah hitungan kami tadi sudah kami tayangkan, dengan angka 8% sustainability itu mencapai sekitar 86 tahun, jadi 86 tahun tidak perlu ada ... dari pemerintah, institusinya bisa berjalan. Nah beberapa negara lain didunia kami sudah pelajari di Yunani, Perancis, Eropa dan sebagainya angkanya tadi kami tayangkan, semua nya diatas 20% iurannya, dan manfaatnya itu bisa tinggi. Sekali lagi kami tidak pada posisi menetapkan iuran ini , kami mengusulkan saja kepada pemerintah dan nanti pemerintah yang menentukan. Tentu kami mendukung saja kalau Pak Djoni, bapak-bapak dan ibu ingin mendapatkan perhitungan yang detail dari sini, nanti kami akan kirimkan hitungan kami kalau bapak-bapak dan ibu Anggota Dewan yang terhormat ingin juga meminta pandangan aktuaris juga tentu kami persilakan. Jadi angka 85% itu adalah angka yang wajar untuk mendapatkan manfaat 30% sampai 40%. Khusus pada kasus yang disampaikan oleh Pak Djoni tadi, itu hitungannya adalah kalau gajinya 8 juta kira-kira dapatnya nanti setelah 30 tahun mengiur itu 2,4 juta pak. Jadi ada tabel tertentu yang juga bisa kami kirimkan kalau gajinya sejuta dapatnya berapa, kalau gajinya 2 juta dapatnya kami akan kirimkan secara lengkap saja. F-P.HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE, M.MAR, MBA) : 2,4 juta, padahal itukan future value ya bukannya present value, itukan kalau di present value kecil sekali ya pak ya? DIRUT BPJS KETENAGAKERJAAN : Begini pak, jadi saya kira kalau boleh kita tidak akan menyebutkan secara teknis, nanti kita kirim saja karena perhitungan manfaat pensiun ini ada indeksasi namanya dikaitkan dengan inflasi dan seterusnya, ada angka harapan hidup dan seterusnya agak detail. Kami kirimkan saja tertulis nanti pak ke Komisi IX.
28
Saya kira itu pertanyaan tentang iuran tadi. Dan sekali lagi keputusannya ini akan diserahkan kepada Presiden, diharapkan kita akan bisa dapatkan itu pada bulan Mei ini atau minggu pertama pada Juni 2015. Kemudian yang berikutnya tadi ada pertanyaan terkait dengan Pak Djoni juga yang existing itu bagaimana yang sekarang ikut di DPPK dan seterusnya. Bapak-bapak Anggota Dewan yang kami hormati. Sekali lagi posisi kami sebagai penyelenggara adalah melaksanakan amanat Undang-undang. Di Undang-undang disebutkan seluruh pekerja formal itu mandatory menjadi peserta, tentu hal-hal yang terkait tadi apakah ada exception , kewenangannya tidak di kami pak, kewenangannya di pemerintah untuk menentukan ini ikut, itu tidak ikut. Yang ikut sekarang adalah peserta dalam skala besar dan menengah itu road map untuk tahapan kepesertaan disebutkan demikian. F-P.HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE, M.MAR, MBA) : Melalui pimpinan boleh pendalaman sedikit? Betul Pak Dirut, jadi memang itu domainnya pemerintah. Hanya kan pemerintah kita itu tidak menginisiasi, yang menginisiasi itu justru BPJS yang selaku operator, itu yang sudah kejadian seperti itu pak. Demikian, terima kasih. DIRUT BPJS KETENAGAKERJAAN : Baik pak, jadi menyangkut yang tadi tentu didalam diskusi-diskusi banyak sekali pemikiran-pemikiran yang bersifat solutif yang kami tawarkan. Salah satu contoh Pak Djoni pemikiran solutif yang kami yang kami tawarkan itu inisiasinya dari kami adalah dikasih selling upah 5 kali PPKP atau 10 juta itu. Berikutnya adalah pertanyaan dari Ibu Mufattahah tadi, nanti tentu semuanya akan kami jawab secara tertulis. Tentang salah satu yang akan kami tanggapi adalah tentang pengawasan dan pemeriksaan. Kewenangan pengawasan dan pemeriksaan ini baru beralih kepada kami atau diberikan kepada kami mulai 1 Juli 2015. Jadi kami sekarang sudah memiliki 127 tenaga pengawas yang di sertifikasi dan tenaga pengawas ini akan diterjunkan di daerah-daerah untuk datang ke perusahaan-perusahaan. Kemudian mengenai kasus tadi ada, ini saya kira juga saya ingin menjelaskan di forum yang terhormat ini, kasus PT. Naisako yang pekerjanya belum terdaftar di BPJS TK. Dapat kami informasikan bapak dan ibu Anggota Dewan yang terhormat, jika ada perusahaan-perusahaan yang karyawannya tidak terdaftar maka karyawan tersebut bisa mendaftarkan langsung ke BPJS TK. Jadi dibolehkan mendaftarkan langsung, nanti kami akan menagih kepada pemberi kerjanya. Jadi solusinya adalah demikian, tidak perlu khawatir kalau perusahaan tidak mendaftarkan maka pekerjanya boleh mendaftar langsung kepada kami. Program Rusunawa tadi juga ditanyakan termasuk oleh Pimpinan. Betul bapak dan ibu sekalian, lokasinya menjadi faktor yang utama. Jadi lokasinya sudah ada kriteria di kami itu hanya boleh dengan jarak tempuh tidak lebih dari 30 menit ke tempat pekerjaan. Kemudian konsep yang kami bangun itu adalah komunitas, dimana di Rusunawa itu akan disediakan Pasum dan Pasos yang mengakibatkan 29
mereka bisa menggunakan daerah tersebut untuk hidup. Pasum dan Pasos ini termasuk misalnya gerai sembako, termasuk ke klinik kesehatan, dan lain sebagainya itu bahagian dari program Rusunawa. Nah mengenai tanah terus terang tanahnya tidak kami beli pak, tapi kami mem-propose kepada pemerintahan provinsi. F-PKS (ANSHORY SIREGAR, LC) : Melalui pimpinan, termasuk transportasi Pak Elvin? DIRUT BPJS KETENAGAKERJAAN : Transportasi nanti akan dikerjasamakan dengan pemerintah kabupaten pak.
provinsi
F-PKS (ANSHORY SIREGAR, LC) : Nggak, seharusnya jangan dikerjasamakan, langsung saja satu paket dia. Karena di beberapa itu makanya ditanyakan tadi menyambung tadi Ibu Siti tadi ya. Jadi ongkos dia kesana itu lebih mahal daripada bulanan, sedangkan kalau langsung satu paket itu murah sebenarnya, tinggal berapa mobil, berapa bis murah sebenarnya, satu paket saja kalau bisa, nanti di diskusikan lagi lah. Terima kasih pimpinan. DIRUT BPJS KETENAGAKERJAAN : Baik pimpinan. Mungkin sekaligus kami respon, maksud dikerjasamakan itu pak ini akan bersifat menyeluruh dimana pekerja yang memiliki kartu BPJS Tk kalau mau naik transportasi umum dia akan dapat diskon. Kami akan bekerjasama dengan operator-operator transportasi, diskonnya itu kami yang bayar, jadi caranya adalah begitu, tidak bersifat individu tetapi besifat menyeluruh. Nah beberapa contoh lain di Batam memang kami menyediakan bis pekerja. Untuk bisa ini kita lakukan di daerah –daerah lain tentu harus ada persyaratannya pak, berapa jumlah pekerja disitu, berapa lokasinya dan tentu anggaran yang kami miliki tapi prinsip tentu kami mengupayakan sebisa mungkin dia menjadi istilahnya satu paket ada tempat tinggal dan ada transportasinya baik secaa langsung maupun tidak langsung. Yang boleh kami sampaikan dalam forum ini terus terang tingkat kesulitan tertinggi adalah pengadaan lahan. Jadi lahan itu memang tidak mudah pak, dan kami mengapa di enam di area tadi karena itulah pemerintah daerah yang bersedia bekerja sama dengan kami, pemerintah daerah yang lain belum bisa menyediakan lahan maka tidak mungkin dibangun di daerah tersebut. Itu mengenai Rusunawa. Kemudian tadi juga ada pertanyaan yang saya kira kami harus klarifikasi. Kenapa uang muka perumahan dikenakan bunga 6%. Nah bunga 6% ini terus terang bukan buat kami pak, jadi uang muka perumahan itu disalurkan oleh perbankan, nah perbankan itu dia memiliki biaya administrasi, jadi biaya administrasi itu 3% dari 6%. 3% itu haknya perbankan, sedangkan 3% yang dibayarkan pekerja itu nanti akan berakumulasi. Uang muka perumahan ini adalah bersifat bergulir, jadi 30
tidak ada satu rupiah pun yang menjadi haknya BPJS TK. Kalau dipinjam 100 dikembalikan 103, 103 itu nanti akan diberikan kepada pihak yang lain, pekerjapekerja yang lain, jadi sifatnya dia adalah bergulir dan berakumulasi. Juga tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana peningkatan kepesertaan dipedalaman dan daerah perbatasan. Bapak Pimpinan, Bapak dan Ibu sekalian. Pola kami dengan peningkatan kepesertaan ini adalah melalui kerjasama dengan pemerintahan kabupaten kota. Jadi kami bekerjasama dengan seluruh pemerintah kabupaten, kalau di Kalimantan misalnya perbatasan itu ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat kami sudah bekerjasama dengan pemerintahan setempat melalui yang disebut dengan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan perkebunan mau mendapatkan ijin dari pemerintah daerah dia harus menjadi peserta BPJS TK dulu, begitu juga dengan pemerintahan kabupaten kota. Ini adalah cara kami menjaring jumlah peserta dari daerah-daerah perbatasan. Pak Ali Maher tadi juga bertanya tentang iuran 8%, apakah sudah dikomunikasikan dengan Apindo? Saya harus terus terang dalam forum yang terhormat ini pak, secara konstitusi sepengetahuan kami di Indonesia ada satu lembaga namanya Dewan Jaminan Sosial Nasional. Dewan Jaminan Sosial Nasional ini komponennya terdiri perwakilan pemberi kerja, perwakilan pekerja dan perwakilan pemerintah. Perwakilan pemberi kerja termasuk Apindo menempatkan orangnya disitu. Nah konteks iuran ini DJSN mengusulkan 8% persis seperti yang kami usulkan dan Kementerian Tenaga Kerja. Artinya secara konstitusi sepengetahuan kami harusnya DJSN itu sudah merepresentasikan pemberi kerja , merepresentaskan pekerja, dan merepresentasikan pemerintah kalau sepengetahuan kami. Sedangkan suara-suara yang muncul dari Apindo belakangan saya kira itu aspirasi secara asosiasi. Tentu kami bisa memahami , namun sekali lagi secara konstitusi polanya demikian. Kemudian lagi tanpa bermaksud apa-apa salah satu di Dewan Pengawas BPJS TK juga ada representasi dari pengusaha, ada representasi dari pekerja, ada representasi dari pemerintah. Dan secara institusi BPJS Ketenagakerjaan ketika mem-propose 8% itu sudah melalui persetujuan dewan pengawas. Jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Ali Maher tadi sejauh mana komunikasinya? Dalam pengambilan keputusan pun melibatkan itu pak. Terus yang kedua ada soal wasrik, tadi sudah saya jawab pak. Wasrik itu kita sudah melatih 127 orang sekarang akan mulai nanti beraktifitas mulai 1 Juli 2015 ditempatkan diseluruh kantor cabang. Rusunawa tadi sudah kami jawab. Ibu Rieke Diah Pitaloka seluruh pertanyaan akan kami jawab secara tertulis. Pak Nursuhud, nah ini dia tentang dana tak bertuan. Pak Nursuhud lagi keluar, mungkin kami jelaskan sekali lagi di forum yang terhormat ini. Tidak ada yang namanya dana tidak bertuan di BPJS Ketenagakerjaan, seluruh peserta itu ada namanya , bisa ditrasir dan kemudian berapa saldonya bisa di cek pak. Sekarang ini Peserta BPJS TK bisa cek saldo anytime dengan kartu yang ada, nomor kartunya dimasukkan dalam website, nanti angka saldonya muncul. Yang dulu sempat disebut dana tak bertuan itu adalah peserta yang tidak mengambil 31
haknya setelah berusia 55 tahun, bisa karena meninggal dunia, bisa karena faktorfaktor yang lain. Dan kami sudah melakukan berbagai cara termasuk mengumumkan di surat kabar, mengumumkan di televisi, di radio, menempel di kantor-kantor cabang kami. Jadi kalau ada yang mau mendaftar lagi bahkan kami dengan sangat terbuka , kalau memang ada peserta yang berhak, jangankan mendaftar lagi, hak nya pun boleh diambil pak, silakan diambil sepanjang memang bisa menunjukkan bukti-bukti bahwa yang bersangkutan adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan. Yang berikutnya Pak Marwan ini terima kasih sekali masukannya tadi tentang bagaimana kita membantu para pekerja khususnya tentang TJLS dan CSR tadi. Cuma mungkin juga melalui forum yang terhormat ini Pak Marwan kami ingin sampaikan apa yang dilaksanakan oleh BPJS TK tugas-tugasnya itu sudah diatur oleh Undang-undang. Jadi kalau saya pribadi diperbolehkan memberikan bantuan tentu kita akan memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman. Tapi di Undangundang di PP itu hanya boleh dilakukan oleh perbankan kecuali misalnya tugas kami di perluas boleh menggunakan dana BPJS untuk pinjaman tadi tentu akan kami laksanakan. Tetapi disisi lain, masukan-masukan dari bapak dan ibu sekalian bagaimana memberikan beasiswa supaya lebih terarah dan bantuan-bantuan lain tentu menjadi masukan bagi kami. Tentang beasiswa sendiri dapat kami jelaskan ada dua jenis pak, yang pertama adalah beasiswa yang bersifat TJLS. Beasiswa TJSL itu betul-betul bantuan lepas kepada masyakat pekerja yang membutuhkan beasiswa. Tapi ada lagi beasiswa yang bersifat given menjadi bagian dari program. Artinya kalau peserta itu mengalami meninggal dunia , anaknya akan mendapatkan beasiswa secara otomatis. Saya kira ini yang bersifat secara umum yang mencakup semua hal. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Okky tentang program JKK dan seterusnya, kalau boleh kami nanti jawab ini secara lengkap tertulis. Tapi sekilas saja, pola kami tidak seperti pola di BPJS Kesehatan, jadi dimana mengalami kecelakaan silakan datang ke rumah sakit yang ada disitu dan kemudian bisa diobati dan seluruh biayanya kami tanggung. Jadi tidak mesti ke Puskesmas sehingga kalau ada pertanyaan kenapa kami tidak bekerjasama dengan Puskesmas ? kami hanya melihat lokasi, sepanjang di kota itu ada rumah sakit pekerja yang mengalami kecelakaan boleh ke rumah sakit terdekat, jadi tidak mesti harus ke Puskesmas dulu, dia boleh langsung ke rumah sakit. Mungkin itu bedanya dengan ditempat kolega kami bu. Kepesertaan di Banten Jabar rendah, nanti kami jawab saja bu. Tapi mudah-mudahan dengan Wasrik nanti kami akan datangi perusahaan-perusahaan itu untuk mereka bisa mendaftar kepada kami. Ibu Irma Suryani terima kasih atas dukungannya yang 8%, mudah-mudahan ini bisa disepakati. Mengenai sangsinya apa? Saya tadi saya utarakan, dalam PP 86/2013 kami memiliki kewenangan memeriksa dengan memiliki petugas pengawas pemeriksa. Kami sudah melatih mereka bekerjasama dengan Kejaksaan, Kepolisian dan pihak lain untuk menjadi petugas pemeriksa. Kewenangan itu per 1 Juli 2015 dan kami akan sinkronisasikan dengan Kementerian Tenaga Kerja dalam tugas pengawasan. Satu hal yang juga terima kasih atas pertanyaannya , update data pekerja ini memang menjadi bagian sistem kami bu. Kami punya satu sistem aplikasi namanya SIPP (Sistem Informasi Perusahaan dan Pekerja) dimana ada setiap perubahan mereka harus update, dari update ini nanti akan direkonsiliasi dengan petugas 32
kami. Kami dilapangan memiliki dua jenis petugas, pertama disebut relationships officer yang mengawasi berkolerasi dengan perusahaan-perusahaan existing peserta, satu lagi kami sebut marketing officer yang mencari peserta-peserta baru. Yang tadi ibu sampaikan itu adalah fungsi peran relationships officer punya datanya, setiap bulan harus di-update , ada yang keluar apa tidak, ada yang masuk apa tidak. Dan by system kami sudah siap, kami undang ibu ke kantor kami silakan untuk memeriksa ini kalau memang dibutuhkan waktu cek itu. Silakan ibu. F-P.NASDEM (IRMA SURYANI CHANIAGO, SE) : Ketua mohon sedikit waktu. KETUA RAPAT : Silakan ibu. F-P.NASDEM (IRMA SURYANI CHANIAGO, SE) : Pak Elvin. Terima kasih, baik sekali itu pak. Cuma saya ingin bisa nggak bapak bikin yang namanya desk control pak. Jadi kalau ada kawan-kawan buruh misalnya ada masalah yang terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan ini dia bisa mengadu kemana? Jadi desk-nya dibuat khusus pak sehingga nanti kinerja bapak nanti bisa terkontrol juga disitu. Saya kira itu Ketua, terima kasih. DIRUT BPJS KETENAGAKERJAAN : Boleh saya respon Pak Pimpinan. Terima kasih sarannya bu dan kebetulan kami sudah punya. Kami punya namanya call canter yang orang bisa telepon 24 jam di nomor 500-920/910, kemudian kami juga punya yang kami sebut sebagai complaint handling management disetiap kantor cabang itu sudah ada ... disana, kami mengundang juga bapak ibu anggota dewan yang terhormat di Komisi IX jika memang dimungkinkan untuk melihat kesiapan kami di lapangan, operasional mengenai halhal tersebut, mungkin ada masukan-masukan yang bisa menambah kegiatan kami. Terima kasih ibu. Pak Irghan tadi juga memberikan masukan yang buat kami tentu ini mencerahkan pak. Sekali lagi kami kalau diberi kesempatan bisa menggunakan dana di Kemensos untuk membayar iuran peserta tidak mampu tentu kami akan senang sekali karena itu sama saja dengan menambah kepesertaan tetapi tentu kewenangannya tidak di kami, mungkin respon kami adalah kami coba propose inisiasi ini apakah dimungkinkan nanti kepada Menteri Sosial. Tetapi diluar itu tentang TJSL, kami memiliki program yang namanya stimulus kepada pekerja-pekerja sektor tertentu nanti kami bisa membayarkan iurannya untuk kurun waktu satu sampai tiga bulan sehingga mereka mengenal program BPJS TK sehingga selanjutnya nanti mereka akan membayar sendiri dan
33
ini bagian dari TJSL kami yang nanti akan dilaksanakan secara sangat masive setelah tanggal 1 Juli 2015. F-PPP (DRS. H. IRGHAN CHAIRUL MAHFIZ, M.Si) : Ketua, sedikit. Saya kira tadi saya hanya ingin memberikan pilihan saja bahwa ada dana yang memang bisa di produktifkan, salah satunya di Kemensos tadi tapi tidak harus ke Kemensos pak, bahkan negara ini yang harusnya menyediakan. Karena kalau kita harapkan bapak berstimulus juga tiga bulan, tapi bulan keempat kan dia juga, ya terus terang ini rentan secara ekonomi apalagi kalau nelayan kita harapkan ketika ada badai dia tidak mampu bayar, tukang cukur juga kalau dia nggak mampu bayar. Ini posisi yang memang masyakat kita yang tidak mampu untuk mengiur, apalagi ditambah kesadaran untuk itu tidak ada, kuranglah. Jadi saya kira memang ya negara ini memang harus memberikan perlindungan itu, karena inikan sudah Undang-undang yang sifatnya memaksa. Undang-undang yang memberikan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, nggak ada pilihan, kita harus bisa meng-cover, jangan hanya aturannya ada, regulasinya ada tapi tong kosong nggak jalan dia itu. Dari tahun ke tahun itu, jadi bukan terobosan, jadi salah satu terobosan saya kira itu pilihannya, kita harus cari dana untuk itu, negara harus menyiapkan, kalau di kesehatan bisa kenapa di BPJS TK tidak bisa. Kita bukan, bukan saya under estimate ya, tidak , ini kita realistis saja ini. Bicara dengan masyakat kita yang tidak mampu yang disektor informal khususnya. Jadi kalau pun saya mengalihkan tadi ke Mensos itu salah satu pilihan, kenapa tidak dana yang sedemikian besar itu tidak produktif dikasih ratusan ribu kemudian sekarang terkadang dipotong oleh aparat dibawahnya ini kita suruh, kita dorong untuk di-link untuk membayar BPJS TK. Jadi intinya bukan disitu poinnya pak, tapi poin saya adalah negara harus memberikan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau formal sudah bisa bayar, tap yang informal ini pak, potensinya berapa? kita hitung saja berapa potensi, kan sekian puluh juta, sekarang berapa yang masuk? Yang formal saja nggak begitu banyak pak, baru 17 juta sedangkan peluangnya kan besar, apalagi bicara tentang yang informal. Jadi saya kira kita harus BPJS TK juga harus memberi wacana juga, pandangan kepada pemerintah gimana nih untuk bisa mengangkat kepesertaan kemudian memberi manfaat, kemudian memberikan perlindungan kepada masyakat kita yang memang tidak mampu itu. Poin ini yang ingin saya sampaikan, terima kasih pak. DIRUT BPJS KETENAGAKERJAAN : Terima kasih Pak Pimpinan. Noted pak apa yang disampaikan Pak Irghan tadi tentu menjadi input bagi kami. Terakhir tadi juga saya kira perlu di klarifikasi tentang kepesertaan PNS, TNI Polri. Sesuai Undang-undang disebutkan PNS , TNI Polri ini akan ikut serta BPJS TK untuk dua program pak, program jaminan kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Sedangkan program pensiun masih tetap ada di Taspen sampai paling lambat 2029, jadi tidak ada migrasi peserta pensiun PNS ke BPJS TK, yang
34
ada adalah tambahan dua program kecelakaan kerja dan kematian untuk PNS diselenggarakan oleh BPJS TK mulai 1 Juli 2015. Tentang pensiun PNS, ASN tadi tentu ini akan disinkronisasikan, kami sampaikan masukan ini kepada Kementerian Hukum dan HAM yang berwenang memiliki sinkronisasi dalam peraturan perundang-undangan. F-PPP (DRS. H. IRGHAN CHAIRUL MAHFIZ, M.Si) : Mohon maaf ini Ketua, karena kita bicara Undang-undang BPJS yang itu memang kita itu temperatif memaksa dan memang ada proses integrasi, ya itu di Pasal Diktum di BPJS jelas, Taspen dan Asabri perlahan masuk ke BPJS TK dan operasional 1 Juli. Saya kira tidak ada pilihan bagi Taspen dan Asabri untuk memasukkan PNS-nya, pegawai negerinya 1 Juli sudah harus masuk, karena kapan, ya itu artinya tidak ada itikad pemerintah juga untuk tidak membantu mengendors BPJS untuk bidang operasional sebagai BPJS TK. Kalau semua masih didorong ke Taspen dan Asabri ya sama saja. Kita harus tegas, saya kira Komisi ini harus memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memaksa untuk mengiurnya di JP nya masuk ke BPJS TK, jangan lagi ke Taspen Asabri. Biar lambat laun ya nanti prosesnya ya tinggal yang masih berlangsung saja silakan, itu namanya integrasi. Tapi kalau dibiarkan terus JP-nya di Taspen , Asabri ya sama saja, ya artinya kita masih diberi peluang untuk pengelolaan ke tempat lain, padahal kita sudah commit nih BPJS TK yang melakukan JP, artinya 1 Juli sudah harus, semua wajib. Kan pengertian wajib saya kira nggak ada pilihan, memaksa semua orang untuk tunduk dan patuh pada Undang-undang. Saya kira itu, terima kasih. DIRUT BPJS KETENAGAKERJAAN : Terima kasih Pak Irghan, melalui Pak Ketua tentu kalau itu bisa dilaksanakan sekali lagi kami berterima kasih kepada Komisi IX. Terakhir tadi pertanyaan Pak Pimpinan Pak Dede Yusuf tentang program BPO kapan dimulai? Seperti tadi kami utarakan ini 1 Juli 2015 kemudian Rusunawa tadi sudah kami .... (TERPOTONG) Perlu diklarifikasi juga di forum ini berapa lama pembayaran claim dilakukan oleh BPJS TK. Untuk program JHT sekarang kami sudah bisa membayarkan paling lambat 30 menit sejak claim diajukan. Jadi ketika claim diajukan ada basic proses kami yang baru, setelah data-data lengkap itu uang sudah bisa diterima direkening yang bersangkutan 30 menit sejak proses claim itu diajukan. Dan kami dengan segala rendah hati mengundang bapak dan ibu sekalian untuk cek ini dicabang-cabang kami, kalau ada masalah tentu akan kami perbaiki. Tetapi untuk program JKK dan JKM karena ada verifikasi apakah yang bersangkutan itu betul mengalami meninggal dunia dan seterusnya dibutuhkan waktu dua kali 24 jam dan ini sudah berjalan diberbagai cabang kami, dan mudah-mudahan pola yang seperti ini bisa berlangsung terus. Terakhir tentang PP Jamsostek akan kami sampaikan ini kepada pemangku kepentingan, apakah boleh paling tidak untuk usulan call name saja, nama lengkapnya BPJS TK tetapi call name-nya BP Jamsostek.
35
Saya kira demikian Bapak Pimpinan yang terhormat, Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang terhormat. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan kami mohon maaf dan sekali lagi atas nama direksi karyawan karyawati BPJS TK kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan dan seluruh anggota dewan Komisi IX yang terhormat. Demikian, terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Terima kasih Pak sudah dijawab semua secara umum. Kemudian kita sampai ke tahap kesimpulan, mohon ditayangkan. Nggak ada lagi ya yang mau didalami, saya pikir sudah dijawab semua tadi. Sekarang kita masuk ke tahapan kesimpulan, tolong ditayangkan. Sebelum ditayangkan jadi ada nama BPJS TK kemudian ada call name-nya BPJS Jamsostek, apa nanti nggak meragukan publik pak karena inikan sekarang orang lagi ngetrend BPJS Kesehatan soalnya, jadi ingatnya kalau BPJS kesehatan saja sudah. Nah ini perlu di anu juga branding-nya itu loh pak, mungkin ini perlu dikaji benar-benar lah, supaya ada perbedaan antara BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan. kalau kita ke daerah-daerah sekarang yang ngetrend itu kesehatan, tenggelam bapak namanya padahal yang lebih duluan bapak kan? Oke ini ada kesimpulan, itu untuk intermezzo saja pak supaya nanti, nama itu pengaruh juga ternyata gampang diingat. Ada enam poin yang nanti coba kita dalami kesimpulan ini. 1. Komisi IX DPR RI mendesak Direksi BPJS Ketenagakerjaan untuk : a. Mengintegrasikan program jaminan pensiun yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara lain, memberikan manfaat yang lebih baik dari program yang diselenggarakan sebelumnya. b. Menyusun simulasi periodisasi masa iur dan manfaat jaminan pensiun yang diterima sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. 2. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan kepesertaan pekerja formal dan non formal sebagai peserta mandiri diseluruh Indonesia termasuk peserta bukan penerima upah dengan bekerjasama dengan program kesejahteraan sosial, program bantuan iuran, program keluarga harapan dan program kesejahteraan sosial lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian lain. 3. Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah terkait program jaminan sosial. 4. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan program dan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka memperluas kepesertaan dan manfaat yang diterima masyakat melalui antara lain : a. Program pembangunan Rusunawa, Rusunami dengan mempertimbangkan bantuan uang muka presentase bunga yang ditanggung dan masa angsuran serta transportasi dan jarak tempuh peserta.
36
b. Program bantuan beasiswa kepada peserta dan masyakat, program bantuan lainnya yang diselenggarakan di daerah pemilihan anggota Komisi IX DPR RI. 5. Komisi IX DPR RI akan mengagendakan untuk RDP dengan pakar aktuaria untuk membahas besaran iuran program jaminan pensiun, formula manfaat pensiun bagi pekerja dengan asumsi-asumsi yang digunakan proyeksi dan simulasi iuran dan manfaat program jaminan sosial. 6. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Ketenagakerjaan untuk menyampaikan laporan terkait : a. Jumlah peserta pekerja JKK, JHT dan Jaminan Kematian. b. Jumlah pegawai BPJS Ketenagakerjaan diseluruh Indonesia. c. Jumlah dana yang dihimpun dari peserta. d. Jumlah investasi yang dapat digunakan untuk peserta. e. Terobosan tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL BPJS Ketenagakerjaan. f. Rencana strategis BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kepesertaan. g. Rancangan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan yang telah disiapkan BPJS Ketenagakerjaan selambat-lambatnya diserahkan ke Komisi IX DPR pada tanggal 3 Juni 2015. Jadi enam draft kesimpulan. F-P.NASDEM (IRMA SURYANI CHANIAGO, SE) : Interupsi sebentar Ketua. KETUA RAPAT : Silakan. F-P.NASDEM (IRMA SURYANI CHANIAGO, SE) : Saya kok nggak melihat ada ketegasan dari Komisi IX bicara masalah prosentase yang 5 sama 3 itu ketua. Harusnya Komisi IX itu mempertahankan itu bahkan harus minta lebih, kalau ini kan kita kembali lagi debatable lagi masalahmasalah seperti ini. KETUA RAPAT : Oke nanti kita masukkan ke poin kesimpulan. F-P.NASDEM (IRMA SURYANI CHANIAGO, SE) : Itu yang lagi diributkan oleh kawan-kawan buruh, nah kalau Komisi IX tidak tegas menyatakan ini maka akan jadi masalah besar juga di BPJS Ketenagakerjaan, harusnya kita juga support, kita ganjal dulu minimalnya setelah itu baru nanti ada negosiasinya kan begitu. Saya kira begitu Ketua, terima kasih. 37
F-P.HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE, M.MAR, MBA) : Pimpinan. KETUA RAPAT : Silakan. F-P.HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE, M.MAR, MBA) : Baik, mungkin yang dipaparkan oleh Ibu Irma itu mengenai iurannya. Tadi kan berkali-kali disebutkan bahwa tergantung manfaatnya, apa yang diberikan manfaatnya ? kalau sekarang inikan di draft-nya itu 1% kali masa iur dalam bulan dibagi 12 kali rata-rata tertimbang iuran selama dia mengiur. Jadi berapapun besarnya iuran itu kalau 1% saja itukan tidak memadai. Makanya mungkin manfaat ini harus juga disebutkan berapa persen seperti itu gitu. Yang kedua butir satu mohon Pimpinan. KETUA RAPAT : Kita mulai dari butir satu dulu ya, nanti kalau ada kesimpulan tambahan nggak apa-apa kita masukkan, ini baru draft kesimpulan ini belum kita setujui. F-P.HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE, M.MAR, MBA) : Ya jadi butir satu itu saya kira BPJS Ketenagakerjaan kalau Komisi IX mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk mengintegrasikan saya rasa melebihi kewenangannya kalau terhadap badan penyelenggara lain gitu, itu domainnya pemerintah karena BPJS itu sebagai operator. Saya kira itu melampaui kewenangan seperti itu, demikian. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT : Atau kita tambah pemerintah dan BPJS ? bisa saja kan? F-P.HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE, M.MAR, MBA) : Bukan, yang mendesak Pemerintah tetapi tidak ke BPJS karena BPJS itu operator gitu ya, bukan domainnya BPJS Ketenagakerjaan seperti itu. KETUA RAPAT : Jadi disitu mendesak pemerintah saja?
38
F-P.HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE, M.MAR, MBA) : Harus Pemerintah, jadi waktu rapat bukan RDP dengan BPJS ini, harus munculnya itu dengan pemerintah seperti itu. Jadi saya kira ini didrop, terima kasih. KETUA RAPAT : Bagaimana ada komentar lain, kita drop nomor satu ini? satu a kita drop, oke tinggal dua poin, silakan ada memberi masukan? F-P.NASDEM (IRMA SURYANI CHANIAGO, SE) : Interupsi ketua, coba kawan-kawan itu masukin dulu itu ya yang bicarakan tadi itu. Coba ditulis dulu nanti baru kita bicarakan kembali.
tadi saya
KETUA RAPAT : Nanti di kesimpulan tambahan saja. F-P.NASDEM (IRMA SURYANI CHANIAGO, SE) : Ya pak, saya mau itu ada gitu loh, biar saya bisa lihat nantinya. KETUA RAPAT : Sambil bahas nomor satu nanti tolong dimasukkan ya, yang satu coba. Ibu Irma setuju dimasukin di nomor dua? Coba kira-kira kalimatnya. F-PPP (DRS. H. IRGHAN CHAIRUL MAHFIZ, M.Si) : Ketua, saya kira di poin tiga bisa ditambah. KETUA RAPAT : Oke yang poin satu dulu ya. F-PPP (DRS. H. IRGHAN CHAIRUL MAHFIZ, M.Si) : Atau poin tiga itu dinaikkan ke poin dua, kan di RPP itu besaran iuran. KETUA RAPAT : Oke. F-PPP (DRS. H. IRGHAN CHAIRUL MAHFIZ, M.Si) : Jadi ketua, kita harus selesaikan dulu RPP nya yang dihitungnya salah satunya besarnya iuran itu kita dukung kesepakatan pemerintah dengan besaran iuran 8% dalam kurung pemberi kerja 5%, pelindung pekerja 3%. Nah sebetulnya 39
kebijakan itu internal pemerintah mereka.
bukan domainnya kita, tapi kita mendorong
KETUA RAPAT : Intinya itu, cuma tinggal kalimatnya pak. Oke yang nomor satu nggak koreksi ya. Oke sekarang nomor dua. F-PPP (DRS. H. IRGHAN CHAIRUL MAHFIZ, M.Si) : 5% pemberi kerja itu. KETUA RAPAT : Oke. Komisi IX DPR RI mendesak pemerintah untuk menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah terkait program jaminan sosial termasuk besaran iuran program jaminan sosial termasu besaran iuran program jaminan pensiun sebesar 8% (5% pemberi kerja) sebelum tanggal 1 Juli 2015. F-PKB (H. MARWAN DASOPANG) : Saya kira begini pak, tidak menyebutkan 8%. 8% itu kita bukan 8% nya yang kita persoalkan, manfaat, kalau bisa 1% manfaat yang sebesar 8% ya kenapa tidak? loh kalau 3% bagi buruh itu berat, bagaimana BPJS TK berkemampuan mengelola 1% manfaatnya besar. Kan sudah disebutkan Pak Irghan tadi begitu orang mau membayar iuran tidak langsung mati semua kan? Masih bisa dikelola duit ini, kalau 1% manfaatnya besar kenapa tidak? lah kalau kita patok 8% saya berharap begini tidak memperberat pekerja, buruh dan tidak memperberat perusahaan. Kalau bisa manfaatnya ditetapkan sudah besar dengan iuran kecil kenapa tidak? KETUA RAPAT : Ini begini pak, kita tidak mematok, proses 8% panjang kan pak.
inikan keluarnya prosesnya
F-PKB (H. MARWAN DASOPANG) : Maksudnya begini pilihannya dikelola nanti.
kalau
begitu kan ada batasan 1% ke 8% jadi ada
F-P.NASDEM (IRMA SURYANI CHANIAGO, SE) : Interupsi ketua. KETUA RAPAT : Oke silakan. 40
F-P.NASDEM (IRMA SURYANI CHANIAGO, SE) : Saya kira kita nggak bisa bicara bersayap dengan manfaat , kita tidak juga mematok 8%. 8% ini minimalnya yang harus kita perjuangkan karena ini sudah dibicarakan lama melalui proses yang lama. Nah kita Komisi IX jangan juga nanti terkesan bahwa kita ini dimana posisi kita? selama ini kita inikan buruk muka cermin dibanting oleh rakyat, seolah-lah kita selalu berpihak kepada pengusaha. Nah sekarang ini sudah dibicarakan matang, saya sepakat dengan Bang Irghan kita kan hanya mendorong , kita nggak boleh mematok, kita mendorong, tolong kalimatnya ditambahkan mendorong. Kalau kita nggak kasih supporting dorongan apa yang mau kita lakukan kalau kita selalu bicara bahasa bersayap, manfaat, manfaat itukan nggak bisa dilihat secara pasti dan itu bukan domain kita untuk menentukan besarannya berapa, kita hanya mendorong. F-PKB (H. MARWAN DASOPANG) : Saya pikir terbalik Ibu Ir, yang kita butuhkan adalah manfaat bagi buruh, berapa pertanggungan yang diberi? Lah kalau bisa dikelola dengan baik ya kenapa diperbesar iuran dari buruh, 3% itu dari buruh itu berat, gaji dia dipotong 0%. KETUA RAPAT : Begini pak, inikan proses keluar angka 5% dan 3% inikan prosesnya panjang. Yang bapak tekankan sekarang ini adalah manfaat, kita tambah saja disitu kalimat agar bermanfaat maksimum bagaimana? itu solusi juga menurut saya. Jadi yang ini kita nggak usah masuk ke wilayah yang sudah diproses panjang tapi kita tekankan bermanfaat semaksimum mungkin untuk buruh. Bagaimana? F-PKB (H. MARWAN DASOPANG) : Besaran iuran dengan manfaat sebesar-besarnya. F-P.HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE, M.MAR, MBA) : Pimpinan, interupsi. KETUA RAPAT : Oke silakan. F-P.HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE, M.MAR, MBA) : Saya mengelola dana pensiun itu lebih dari 15 tahun jadi lumayan memahami lah gitu. Jadi memang Pak Marwan dan Pak Irghan itu memahami bahwa yang dikejar oleh pekerja itu manfaatnya pada pekerja seperti itu gitu.
41
F-P.NASDEM (IRMA SURYANI CHANIAGO, SE) : Interupsi Pak Ketua. Saya nggak sepakat dengan Pak Djoni ya, jangan anda pikir bahwa anda mengatakan bahwa anda lebih paham dari saya pak. Saya tersinggung bapak bicara begitu pak, jangan pak ya, ini kita bicara ini kita satu kesatuan loh Komisi IX, jangan bicara seperti itu pak, bapak nggak lebih pintar dari saya pak soal ini. F-P.HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE, M.MAR, MBA) : Biarkan saya selesai dulu bicara. F-P.NASDEM (IRMA SURYANI CHANIAGO, SE) : Pak Ketua mohon maaf, saya tidak terima persoalan ini, saya mau bicara dengan baik. KETUA RAPAT : Kita fokus ke pokok masalah saja ya. Jadi kita pokok masalah kita tadi masalah bicara besaran 8% yaitu 5% dan 3%. Tadi sudah disampaikan 5% dan 3% inikan prosesnya sudah panjang, sudah dibahas di dewan apalah namanya itu pokoknya keluar angka itu dan itu sangat panjang dan sangat alot. Sekarang kita tadi Pak Irghan bilang mendorong saja tidak menetapkan agar angka ini serahkan ke pemerintah dan BPJS yang memfinalkan. Tetapi ada teman yang mengusulkan tadi agar ini maksimum manfaatnya terhadap buruh begitu tadikan? Nah coba itu kita padukan kita masukkan dalam kesimpulan saya pikir itu kalau kawan-kawan setuju. F-P.GERINDRA (ROBERT ROUW) : Saya kira begini Ketua. KETUA RAPAT : Pak sebentar pak,biar beliau
lanjutkan dulu biar final biar clear.
F-P.GERINDRA (ROBERT ROUW) : Karena nanti berdebat terus dengan Ibu Irma. KETUA RAPAT : Nggak apa-apa, nanti biar selesai dulu nanti silakan bapak. F-P.GERINDRA (ROBERT ROUW) : Ya kan tidak baik, tidak baik kalau kita berdebat begini. Karena inikan produk dari sana , kalau kita sekarang kan seakan-akan kita ini cuma menerima saja ketua. Usul saya kita buat Panja, kita dalami ini baru kita kasih masukan, 42
kalau inikan kita nggak tahu kita cuma terima semuanya, kita cuma stempel saja ini ketua. KETUA RAPAT : Untuk Panja anggaran kita saya sudah nggak ada ini pak yang khusus ini. F-P.GERINDRA (ROBERT ROUW) : Ya kalau begitu mohon maaf kami tidak ikut bertanggung jawab. Terima kasih. KETUA RAPAT : Oke. F-PKB (H. MARWAN DASOPANG) : Usulan Ibu Irma itu benar karena kita butuh kepastian yang segera, karena waktunya tidak lama lagi. Oleh karena itu kita mendesak pemerintah segera menetapkan supaya BPJS juga bisa menghitung landasan pekerjaannya. Nah hitung-hitungannya kan sudah ada pilihan, ada 1% sampai ke 8%, yang kita persoalkan itu adalah sebetulnya manfaat yang lebih besar baik 1% atau 8% kalau manfaatnya sama ya kita pilihnya 1% kenapa? karena buruh juga besar memberatkan apalagi perusahaan, kira-kira begitu. Jadi kita mendesak pemerintah segera menetapkan besaran iuran dengan manfaat yang sebesar-besarnya. Saya kira itu usulannya, terima kasih. KETUA RAPAT : Oke, jadi yang penting masuk manfaat yang sebesar-besarnya ya. Oke, tolong nanti dimasukkan manfaat yang sebesar-besarnya. Sekarang Pak Djoni mau melanjutkan? F-P.HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE, M.MAR, MBA) : Terima kasih. Saya kira bukan mengecilkan Ibu Irma. KETUA RAPAT : Sudah, jangan bahas lagi perbedaan. F-P.HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE, M.MAR, MBA) : Ya. KETUA RAPAT : Maksud saya kita masuk saja disini. 43
F-P.HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE, M.MAR, MBA) : Nggak tadikan Pak Dirut bicara bahwa angka iuran itu bukannya diawal tetapi ditetapkan manfaatnya seperti itu, jadi kita jangan terjebak memasukkan angka besaran iuran tetapi tanpa menyebutkan besarnya manfaat karena itu dua hal yang akan saling terkait. Jadi sebaiknya tidak menetapkan angka tapi mungkin tadi yang ....(TERPOTONG) Jangan sampai rekomendasi Komisi IX padahal saya ada yang dibilang pengalaman dibidang dana pensiun itu .. seperti itu. Demikian.
boleh
KETUA RAPAT : Ini kita fokus ke nomor dua ya. F-P. NASDEM (AMELIA ANGGRAINI) : Saya tidak sepakat dengan ada kata-kata disitu tadi 1% sampai 8% , itu artinya mentah lagi, Pemerintah dengan proses panjang telah menetapkan angka 8%. Jadi menurut saya tetapkan saja minimum 8%, kemudian ada pun proses selanjutnya biar nanti pemerintah yang mengelola. KETUA RAPAT : Jadi sesuai rekomendasi awal saja menurut saya, kemudian dimasukkan manfaat yang sebesar-besarnya. Kan urusan angka ini sudah urusan pemerintah sebenarnya, kita kan cuma mendorong saja. F-PPP (DRS. H. IRGHAN CHAIRUL MAHFIZ, M.Si) : Ketua, kalaupun ada besaran angka saya kira kita bergerak kepada opsi yang ada sama pemerintah sekarang ini. Opsi yang ada di pemerintah pertama 8%, yang kedua 3% dan yang ketiga 1,5%, kalau mau bicara rentang ya bicara disitu saja 1,5%, 3%, 8% tapi kalau nggak ya sudah maksimal 8% selesai. KETUA RAPAT : Sudah, gitu saja maksimum kalau menurut saya ya. F-P.HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE, M.MAR, MBA) : Pimpinan, mohon satu kali lagi. Jadi justru inikan RPP , PP yang menentukan itu pemerintah, jadi pemerintah itu belum menetapkan gitu loh. Itu mohon dipahami demikian.
44
KETUA RAPAT : Ya ini kita tahu pak, ini kita kan mendorong, mendesak supaya PP nya cepat keluar ya. Ya besarannya tadi antara 1, ya maksimum saja kita buat 8%. Kira-kira setuju nggak begitu Pak Dirut dibantuin itu kesimpulannya pak. DIRUT BPJS KETENAGAKERJAAN : Mohon maaf ketua, biasanya setelah semua baru kami memberi tanggapan. KETUA RAPAT : Oke, biar matang dulu pak ya, pokoknya bapak terima matangnya sajalah. Silakan. F-PD (dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG) : Ya pimpinan saya rasa sih tidak ada salahnya dan benar juga kita DPR kita perlu mendorong dan menetapkan bahwa posisi kita tidak abu-abu dan bahwa misalnya kita menyetujui ditetapkan disitu maksimum 8% ya kita cantumkan saja ya Pak Djoni ya, menurut saya tidak ada salahnya. Nanti pun itu kita tidak mematoknya tetapi kita mengatakan maksimum sehingga posisi kita pun di DPR jelas. Terima kasih. F-P.HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE, M.MAR, MBA) : Pimpinan, karena menyebut nama saya tadi ya. Jadi tidak bisa dilepaskan antara iuran dan manfaat seperti itu. Kalau misalnya kita desak 8% manfaatnya cuma 1% atau nanti berubah lebih kecil tanggung jawab kita itu, kita justru harus manfaatnya daripada iurannya, semakin kecil iurannya tapi manfaatnya lebih bagus itu yang lebih baik seperti itu. Demikian. KETUA RAPAT : Tapi sudah disebutkan disitu pak, maksimum manfaatnya. Kalau maksimum itukan sudah tinggi itu pak. Ya itu tadi dimasukkan saja manfaat semaksimum mungkin, manfaat sebesar-besarnya. Cocok itu ya manfaat yang sebesar-besarnya. (..........) : Saya hanya ingin menyampaikan, tadikan sudah disampaikan oleh Bapak Dirut bahwa untuk mencapai manfaat sampai 40% itu setelah dikaji itu biaya minimal itu 8%. Artinya kan beliau sudah menyampaikan besaran manfaat 30% sampai 40% beliau mengatakan seperti itu. Ya kalau ini dianggap oleh Komisi IX
45
angka 30% atau 40% ini sudah memadai untuk pekerja saya kira tidak apa-apa, tetap kita mencantumkan kalimat 8% nya tadi. Terima kasih. F-P.HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE, M.MAR, MBA) : Pimpinan, dibawah tadi ada kata-kata mau mengundang konsultan aktuaria. Sebaiknya kita menetapkan angka itu setelah mendapat penjelasan dari mereka, mungkin itu yang lebih baik. KETUA RAPAT : Sebentar, kita masuk nomor tiga dulu saja pak. Nanti kalau persoalan mengundang itu nanti. Ini kita dalami dulu, tadi kan dua poin kalau menurut saya ini, pertama kita menetapkan maksimum 8%, nah maksimum ini dengan catatan manfaatnya sebesar-besarnya, dua poin itu masuk kalau menurut saya. F-PPP (DRS. H. IRGHAN CHAIRUL MAHFIZ, M.Si) : Saya kira begini Ketua, kalau besar manfaat kan tawaran pemerintah atau tawaran BPJS yang 40%. Kalau pekerja mintanya 75%, jadi kalau kita kunci juga disini 40% nanti complaint lagi nanti penerima kerjanya. KETUA RAPAT : Makanya dibuat sebesar-besarnya pak, kan kita nggak ngunci disitu 40%, 8% tapi maksimum sebesar-besarnya. Ya siapa tau nanti BPJS bisa. (..........) : Mohon maaf, saya hanya ingin menyampaikan bahwa tadi Bapak Dirut menyampaikan bahwa untuk mencapai itu, tapi saya pikir itu memang tidak harus 40% dicantumkan disana. Ini saya hanya ingin menggambarkan kalau tadi Pak Djoni kan dia ingin tahu bahwa oh ini manfaat seperti apa yang didapatkan, saya menyebutkan Pak Djoni lagi. Jadi sekali lagi itu tidak harus, manfaat sebesarbesarnya lebih baik tapi kan itu sebesar-besarnya itu fiktif ya , kalau besar menurut ukuran mana? Pekerja apa yang pemberi kerja begitu. Saya kira begitu, terima kasih. KETUA RAPAT : Oke, jadi nomor dua itu dua poin sudah masuk ya? oke, sekarang kita masuk ke poin tiga. Ada masukan nggak? Nggak ya. Poin empat? Tadi sudah saya bacakan. Poin lima? Di drop saja, oke. Poin enam? Oke tadi yang masalah mengundang itu kan sudah kita drop pak, sudah nggak ada lagi, hanya lima poin ini, lima kesimpulan. Oke, sebelum saya ketok tentu minta pendapat beliau dulu kan tadi perjanjiannya begitu kan? Sudah makan kan pak? Silakan pak.
46
DIRUT BPJS KETENAGAKERJAAN : Terima kasih Bapak Pimpinan. Sekali lagi buat Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang terhormat terima kasih atas segala pandangan dan masukannya. Kami mungkin melihat dari sisi kewenangan dan hak saja Pak Pimpinan. Yang pertama itu disebutkan Komisi IX DPR mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan manfaat yang lebih baik dari program yang diselenggarakan sebelumnya. Untuk informasi dan juga untuk understanding kami, program pensiun ini baru yang pertama jadi belum ada pembanding yang sebelumnya. Barangkali kalau boleh kami mohon ijin yang a itu di drop saja karena belum ada pembanding. Nah yang kedua bagaimana menyusun simulasi periodisasi masa iur dan dana pensiun kami siap untuk melaksanakan ini. Kalau yang pertama mungkin pertanyaannya manfaat yang lebih baik dari program yang diselenggarakan sebelumnya program yang mana barangkali pak, kalau boleh mungkin ini di drop saja karena ini adalah program baru kita laksanakan nanti 1 Juli. Nah tentang manfaat sendiri tentu nanti dituangkan dalam peraturan pemerintah berapa jumlah manfaatnya ada disitu. Yang berikutnya tentang program TJSL pak di nomor empat. F-PPP (DRS. H. IRGHAN CHAIRUL MAHFIZ, M.Si) : Sebentar pimpinan. Pak Dirut. Ini kaitan denga pertama ini bagaimana tidak ada benchmarking dengan program sebelumnya? memang BPJS tidak menyelenggarakan JP sebelumnya kan? Benchmarking-nya tentu saja pada program atau penyelenggara lainnya yang selama ini sudah existing. DIRUT BPJS KETENAGAKERJAAN : Nah kalau itu barangkali mohon maaf Pak Pimpinan. Program jaminan pensiun yang diselenggarakan oleh BPJS TK ini pertama adalah manfaat pasti. Program yang dilaksanakan oleh DPLK itu iuran pasti, dua skema yang berbeda. Yang kedua, jaminan Pensiun BPJS TK adalah basic , sedangkan DPLK itu komersial sehingga benchmark-nya kalau boleh tidak bisa kesana, memang approach-nya berbeda. Pak Pimpinan, mohon maaf dulu pernah kami jelaskan konsep jaminan pensiun itu seperti piramid ya. Jadi BPJS TK ini hanya yang di basic saja, yang ditengah itu masuk yang DPLK, yang diatasnya lagi masuk yang premium, bagi yang tidak cukup silakan tambah disitu, optional. Jadi dia tidak bisa dibandingkan antara yang basic dengan yang optional pak. Jadi mohon maaf ibu, jadi untuk BPJS TK sendiri adalah program basic, makanya bersifat mandatori. Dan terus terang tidak bisa dibandingkan adalah kami Menteri menyelenggarakan program manfaat pasti, bukan iuran pasti, DPLK itu iuran pasti, jadi kalau boleh memang tidak bisa dibandingkan dengan program-
47
program lain karena dia bersifat basic. Yang mungkin bisa dimasukkan disana memberikan manfaat yang optimal barangkali bisa pak. Seperti itu Pak Pimpinan, terima kasih. KETUA RAPAT : Yang lain-lain pak? jadi itu kita drop saja ya , apa ditambah maksimum, optimal oke. Oke, yang lain-lain satu sampai lima sudah setuju ya?
jadi
DIRUT BPJS KETENAGAKERJAAN : Ada pak yang nomor empat, nah kalau boleh ijin nomor 4c itu program bantuan lainnya yang diselenggarakan daerah pemilihan anggota Komisi IX DPR. Kalau boleh ijin ini mungkin nggak usah dimasukkan tapi saya kira kan ini otomatis sosialisasi itu diselenggarakan diseluruh Indonesia. KETUA RAPAT : Tinggal realitanya ya pak ya, bukan tulisannya ya. DIRUT BPJS KETENAGAKERJAAN : Terus yang terakhir pak, 5g. Hari ini kan tanggal 25 Mei ini pak, kalau boleh jangan tanggal 3 Juni tapi tambah sepekan lagi tanggal 10 Juni begitu. Demikian pimpinan, terima kasih. KETUA RAPAT : Sudah komentarnya ya pak ya? Saya tinggal ketok ini ya. F-PPP (DRS. H. IRGHAN CHAIRUL MAHFIZ, M.Si) : Ketua. Satu poin mungkin yang tambahan saja, tadi sempat saya singgung mengenai PBI untuk pekerja informal. Bisa nggak istilahnya kita meminta BPJS untuk membuat scheme untuk pekerja informal ini bisa dengan skema penerima bantuan iuran pemerintah. KETUA RAPAT : Dimasukkan kedalam kesimpulan ya. F-PPP (DRS. H. IRGHAN CHAIRUL MAHFIZ, M.Si) : Ini tawaran saja.
48
KETUA RAPAT : Bagaimana pak?
F-PPP (DRS. H. IRGHAN CHAIRUL MAHFIZ, M.Si) : Jadi bisa nggak dirancang? DIRUT BPJS KETENAGAKERJAAN : Pak Pimpinan, Pak Irghan kalau boleh sebenarnya kami akan elaborasi nomor tiga itu karena kan DPR Komisi IX meminta untuk meningkatkan kepesertaan pekerja formal dan non formal. Dalam konteks non formal itu nanti kami akan berinisiatif mengajukan berbagai pemikiran, tidak mesti disebutkan eksplisit tapi kami akan tindak lanjuti butir tiga ini. Demikian pimpinan. KETUA RAPAT : Oke, jadi otomatis juga itu berarti karena sudah ada payungnya nomor tiga itu. Saya ketok ya pak ya. Bismillahirrahmaanirrahiim. (RAPAT : SETUJU) Sudah semua? Saya kira di print, nanti tolong langsung ditandatangan dari mitra kerja kita. Sekali lagi lumayan sampai jam setengah dua pak hampir, kalau istirahat tadi kita belum selesai. Jadi Pak Irghan bagus juga usulannya, irit waktu satu jam bisa kerjakan yang lain nanti habis ini. Terima kasih Pak Dirut, sebelum saya tutup saya persilakan bapak menyampaikan sesuatu. DIRUT BPJS KETENAGAKERJAAN : Bapak Pimpinan yang terhormat. Bapak dan Ibu Anggota Dewan yang terhormat. Sekali lagi atas nama Direksi karyawan karyawati BPJS Ketenagakerjaan kami mengucapkan terima kasih atas hearing ini. Berbagai hal yang tadi disampaikan dalam rapat dengar pendapat mudah-mudahan bisa memberikan masukan dan akan kami tindak lanjuti sesuai dengan kesimpulan. Terima kasih. Selamat siang. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
49
KETUA RAPAT : Terima kasih. Dengan mengucapkan alhamdulillah saya tutup rapat ini dan semuanya terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat buat bangsa dan negara kita. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.15 WIB)
Jakarta, 25 Mei 2015 Ketua Rapat Ttd Dede Yusuf Macan Effendi, S.T., M.I. Pol A-415
50
