1 BELUM DIKOREKSI
RISALAH RAPAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN ASRENA POLRI --------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, HAM DAN KEAMANAN)
Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Acara
: 2015-2016 : V : : Terbuka : Rapat Kerja Komisi III DPR RI : Rabu, 8 Juni 2016 : Pukul 10.45 s.d. 12.02 WIB : Ruang Rapat Komisi III DPR RI : Pembahasan APBN-P Tahun 2016 Kepolisian Negara RI
JALANNYA RAPAT:
PIMPINAN RAPAT/F-PG (H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A): Bismillahirrahmannirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bisa kita mulai Pak Waroh, kawan-kawan? Berdasarkan laporan secretariat rapat kita pagi ini sudah dihadiri oleh 6 fraksi, oh 7 fraksi dan 12 Anggota, dan berdasarkan ketentuan Pasal 251 Peraturan Tata tertib, maka rapat ini sah. Bapak – Ibu sekalian, Dengan mengucapkan bismillahirrahmannirrahim dan syukur kehadirat Allah SWT bahwa kita diberikan kesehatan pada bulan puasa untuk hadir rapat kerja khusus membahas soal anggaran perubahan 2016 dengan Pimpinan Polri. Sesuai dengan surat daripada Kapolri, beliau menyampaikan kepada kita berhalangan hadir karena hari ini berangkat ke Australia bersama juga dengan Pak Tito, BNPT ya, sehingga diwakili berdasarkan mandate yang ditandatangani oleh Saudara Kapolri ditujukan kepada Saudara Budi Gunawan dan karena suatu dan lain hal Pak Budi Gunawan sebagai Wakaris rapat dengan pemerintah, maka beliau menunjuk beberapa pejabat tinggi Polri untuk mewakili institusi Polri membahas anggaran perubahan 2016. Mereka yang ditunjuk antara lain Pak Arif Wachyunandi Irjen Pol Asena selamat pagi Pak Arif, kemudian Pak Happy Kartika Assaspras ya, lalu kemudian Pak Taufik Nurhidayat . wairwasum Polri. Pak Arif sebagai ketua tim yang ditunjuk oleh Polri. Lalu Pak Lutfi Irjen Pol Wakaba Intelkam, lalu Pak Eko Sutejo Irjen Pol Wakabaharkam, Mahfud Arifin Kadivti Polri, Anggota Irjen Pol, lalu Bambang Giri Arianto Bridjen Pol, Bambang Giri …, lalu Hedi Hartono Kadensus 88 belum hadir ya? oh diwakili, lalu Bambang Sunarwibowo ya Anggota Bridjen, Sobri Efendi Bridjen diwakili, Anang R. Fandoko Wakakor Brimob ya, Eko Budi Sampurnoa Kombes ada? Iswayudi dari Kabag Rengharta Pojenengar Serena Polri ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Pimpinan Polri atas kehadirannya pada pagi hari ini. Kita membahas soal anggaran perubahan. Seperti kita ketahui bahwa pemerintah melalui Impresnya telah melakukan edaran, ada pemotongan penghematan kurang lebih Rp50 triliun, sehingga dalam catatan kami Polri mendapat penghematan atau pemotongan sebesar Rp1,5 triliun. Rp1,5 triliun ya? nah berdasarkan fakta-fakta itu, maka kami ingin mendengar penjelasan harapan sekaligus usulan daripada Polri
2 bagaimana mempertahankan kinerja yang tinggal beberapa bulan ini sampai Bulan Desember dengan anggaran yang dihemat tersebut, lalu kemudian usulan siapa saja terkait dengan lain-lain termasuk anggaran apakah akan ada langkah-langkah penghematan yang akan menganggu daripada kinerja polri atau bagaimana nanti mohon disampaikan. Yang berikutnya adalah tentu kita berharap tax amnesty ini bisa berjalan dengan baik, sehingga APBN-P ada tambahan dana segar, sehingga nanti permintaan penambahan Polri atau pun permintaan Polri agar pemotongan itu bisa diperkecil lagi itu bisa dilaksanakan karena kalau tax amnesty ini tidak berhasil, maka pemotongan diperkirakan tidak hanya Rp50 triliun, tapi mungkin bisa Rp250 triliun, jadi makin habis begitu ya dan kita ketahui juga bahwa pencapaian target pajak masih rendah masih 28%, sehingga pencapaian-pencapaian masih sangat jauh. Untuk itu, saya ingin mengajak Polri realistis dalam menyusun anggaran kedepan agar apa yang diajukan bisa disetujui dan bisa dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Untuk mempersingkat waktu, sebelum saya persilakan Saudara Arif untuk menyampaikan beberapa hal soal anggaran perubahan, saya mau kesepakatan kawankawan pukul 12.00 bisa kita akhiri ya? ya sekaligus rapat ini dibuka dan terbuka untuk umum kita akhir pukul 12.00. (RAPAT:
SETUJU)
Saya persilakan Pak Arif. ASRENA KAPOLRI (IRJEN POL. ARIF WACHYUNANDI): Bismillahirrahmannirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kapolri tidak bisa hadir karena melaksanakan tugas negara ke luar negeri dan Bapak Wakapolri juga melaksanakan tugas ke Istana Negara. Oleh karena itu, izinkan saya selaku ketua tim untuk menyampaikan naskah yang sudah dibuat oleh Bapak Kapolri sebagai berikut; Yang saya hormati Pimpinan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Para Anggota Komisi III DPR RI serta hadirin peserta rapat kerja yang saya hormati dan muliakan. Atas nama Pimpinan Pimpinan Polri dan seluruh jajaran, Polri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang beragama Islam dan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan dan kerja sama yang telah diberikan oleh Anggota Dewan yang terhormat kepada Polri selama ini. Pada kesempatan yang baik ini sebagai insan, hamba Tuhan yang marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat hadir bersama ditempat yang terhormat ini dalam rangka Rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Polri membahas tentang APBN Perubahan Tahun 2016. Sesuai dengan surat undangan, Wakil Ketua DPR RI perihal undangan rapat kerja dalam rangka pembahasan APBN Perubahan Tahun 2016, maka pada Rapat kerja pada hari ini akan kami awali dengan rencana kerja dan anggaran Polri Tahun 2016 yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP Tahun 2016 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan target Renstra Polri 2015-2019 khususnya pencapaian target pelaksanaan tugas pokok Polri dalam memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan hokum serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja tersebut diatas, maka penggunaan APBN Polri Tahun 2016 diprioritaskan untuk menghadirkan negara atau
3 Polri dalam melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara dengan meningkatkan pelayanan publik. Pengamanan konflik social dan komunal penanggulangan terorisme, peningkatan penyelesaian perkara tindak pidana serta pengamanan lainnya yang sifatnya nasional dan lokal yang sangat memerlukan kehadiran Polri. Pimpinan Rapat dan Anggota Dewan yang terhormat. Dalam rencana kerja pemerintah Tahun 2016 telah ditetapkan isu strategi bidang keamanan yang menjadi domain utama Polri yaitu: 1. Terpenuhinya almatsus Polri dengan prioritas kerangka kebijakan; a. Pemenuhan kebutuhan almatsus Polri melalui pemberdayaan industry pertahanan; b. Pemenuhan almatsus Polri untuk meningkatkan kesiapan Polri didalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; 2. Meningkatkan profesionalisme Polri dengan prioritas kerangka kebijakan; a. Penguatan SDM yang diwujudkan melalui peningkatan kurikulum serta kualitas pendidikan dan pelatihan personel Polri; b. Meningkatkan kesejahteraan Polri dengan fasilitas perumahan, fasilitas kesehatan serta tunjangan keamanan dan tunjangan perbatasan; c. Pelaksanaan quick win Polri dan kecepatan penanganan atau flash point serta melakukan penyuluhan hokum kepada masyarakat; d. Pemantapan pelaksanaan community policing menuju penepatan; 1. Babinkamtibnas disetiap desa, kelurahan secara bertahap e. Meningkatkan system informasi teknologi dan komunikasi Polri yang diantaranya dilakukan dengan integrase data criminal nasional dan optimalisasi pusitmas. Berdasarkan arah kebijakan dan sasaran pembangunan bidang keamanandalam RKP Tahun 2016 serta target capaian Polri Tahun 2016 dalam Renstra Polri Tahun 2015-2019 yaitu meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung Sumber Daya Manusia yang berkualitas guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional, maka ditetapkan sasaran prioritas dan arah kebijakan dan rencana kerja Polri Tahun 2016 sebagai berikut: 1. Sasaran prioritas Polri Tahun 2016: a. Penataan dalam pembinaan personel Polri untuk mewujudkan kualitas dan kuantitas personel melalui pembinaan karier dan penyelenggaraan recruitment penerimaan Anggota Polri sesuai dengan prinsip zero growt melalui proses penerimaan yang bersih, transparan, akuntable dan humas atau BETAH; b. Penataan kelembagaan dan peningkatan budaya anti korupsi; c. Meningkatkan profesionalisme Anggota Polri melalui pendidikan dan latihan; d. Meningkatkan kesejahteraan Anggota Polri, pengembangan fasilitas perumahan dan mako Polri serta pemenuhan kebutuhan minimal almatsus pada tingkat Polda, Polres dan Polsek; e. Terpeliharanya kondisi aman, tertib di masyarakat melalui giat Kantibmas diseluruh wilayah NKRI untuk mengurangi gangguan kantibmas; f. Membangun partisipasi public dalam kerangka meningkatkan peran masyarakat dalam pengamanan lingkungan melalui pengembangan community policing; g. Mengintensifkan sinergitas polisional dengan kementerian-lembaga dan aparat penegak hokum lainnya; h. Meningkatkan penegakan hokum yang professional, objektif dan bebas KKN; i. Menguatnya system pengawasan yang efektif untuk mewujudkan pelayanan Polri yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan KKN serta mendukung kebijakan pembentukan pengawasan independen; j. Tercapainya sasaran reformasi birokrasi Polri dan quick quin Polri pada tingkat Mabes Polri dan kewilayahan. 2. Arah kebijakan Polri Tahun 2016;
4 a. Melaksanakan recruitment melalui jalur talent couting dan penerimaan Anggota Polri melalui jalur umum dengan tetap memperhatikan kebutuhan organisasi dengan strategi antara lain, menyelenggarakan system recruitment dan seleksi penerimaan Anggota Polri yaitu taruna akpol sebanyak 300 orang, SIPSS sebanyak 50 orang dan Bintara sebanyak 9850 orang serta tantama sebanyak 1000 orang; b. Meningkatkan kemampuan pool air dengan didukung penambahan kapal dalam rangka mendukung poros maritime; c. Meningkatkan kemampuan keterampilan personel dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan personel polri; d. Meningkatkan kesejahteraan personel Polri dalam rangka profesionalisme pelayanan kantibmas kepada masyarakat; e. Pengembangan sarprasmako Polri serta pemenuhan kebutuhan minimal almatsus Polri; f. Optimalisasi pelayanan masyarakat yang prima melalui penyelenggaraan personel dan peralatan Polri yang berbasis teknologi; g. Pemantapan pelaksanaan Kepolisian masyarakat melalui optimalisasi peran babinkantibmas dan kelompok kesadaran masyarakat tentang kantibmas; h. Penguatan bidang kehumasan melalui implementasi keterbukaan informasi public guna mewujudkan kepercayaan masyarakat; i. Optimalisasi penegakan hokum terdapat 4 jenis kejahatan; j. Penjelasan dan mengefektifkan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah atau APIP serta Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah atau SIEP secara maksimal guna mencegah terjadinya KKN; k. Mengintesifkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap sasaran reformasi birokrasi Polri dan quick quin Polri dalam bentuk satgas dan pada tingkat Mabes Polri dan kewilayahan. Untuk mendukung pelaksanaannya, sasaran prioritas Polri Tahun 2016 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 dan sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau SPDIPA induk Tahun 2016 Nomor SPDIPA Nomor 060102016 telah ditetapkan alokasi anggaran Polri Tahun 2016 sebesar Rp73,002 triliun rupiah dengan komposisi per jenis belanja sumber anggaran dan per program sebagai berikut; 1. Jenis belanja terdiri dari; - Belanja pegawai Rp37,257 triliun atau 51,4%; - Belanja barang Rp19,808 triliun atau 27,14%; - Belanja modal Rp15 triliun atau 9,3 triliun atau 21,83%. 2. Sumber anggaran terdiri dari: - Rupiah murni - PNBP - Badan Layanan Umum atau BLU - Rupiah murni pedamping - Pinjaman luar negeri - Pinjaman dalam negeri
Rp60,54 triliun rupiah atau 82,27%; Rp7,518 triliun rupiah atau 10,30% Rp1,046 triliun atau Rp1,44% Rp337 miliar rupiah atau 0,47% Rp3,336 triliun rupiah atau 4,57% Rp710 miliar rupiah atau 0,98%
Alokasi preprogram. Alokasi anggaran Polri Tahun 2016 sebesar Rp73,002 triliun rupiah tersebut dijabarkan kedalam 13 program dan 89 kegiatan dalam komponen rencana kerja dan anggaran RK Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun 2016 pada 1254 satuan kerja lingkungan Polri dengan rincian program sebagai berikut: 1. Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri sebesar Rp31,775 triliun rupiah atau 43,53%; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah sebesar Rp23,457 triliun rupiah atau 32,16%; 3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri sebesar Rp380 miliar rupiah atau 0,52%; 4. Program Penelitian dan Pengembangan Polri sebesar Rp16 miliar rupiah atau 0,03%;
5 5. Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri sebesar Rp1,292 triliun rupiah atau 1,77%; 6. Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri sebesar Rp430 miliar rupiah atau 0,59%; 7. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban sebesar Rp1,079 triliun rupiah atau 1,48%; 8. Program Kerja Sama Keamanan dan Ketertiban sebesar Rp179 miliar rupiah atau 0,25%; 9. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan sebesar Rp1,052 triliun rupiah atau 1,45%; 10. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sebesar Rp8,717 triliun rupiah atau 11,94%; 11. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana sebesar Rp2,308 triliun rupiah atau 3,17%; 12. Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi sebesar 2,280 triliun rupiah atau 3,13%; 13. Program Pengembangan Hukum Kepolisian sebesar Rp31 miliar rupiah atau 0,05%. Pimpinan Rapat dan Anggota Dewan yang terhormat. Pada kesempatan ini, perlu kami sampaikan perkembangan APBN Polri Periode Tahun 2014-2015. Pada Tahun 2014 sebesar Rp43,603 triliun rupiah dengan komposisi: - belanja pegawai 67,18%; - belanja barang 22,27% dan; - belanja modal 10,56% Pada Tahun 2016 sebesar Rp57,100 triliun rupiah dengan komposisi: - belanja pegawai 56,02% - belanja barang 23,59% dan; - belanja modal 20,40%. Berdasarkan gambaran tersebut, komposisi anggaran Polri masih belum proporsional. Dimana selama 3 tahun terakhir anggaran Polri rata-rata terserap untuk belanja pegawai sebesar 58%. Kondisi tersebut berpengaruh pada potret kinerja Polri dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peranannya karena masih minimnya dukungan anggaran operasional atau belanja barang dan terbatasnya dukungan peralatan atau belanja modal. Oleh karenanya, diharapkan komposisi anggaran Polri Tahun 2016 dapat mendekati komposisi anggaran ideal belanja pegawai 40%, belanja modal 30% dan belanja barang 30%. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2016, Polri masih diharapkan dengan berbagai dinamika gangguan keamanan baik konvensional maupun trans nasional yang merupakan ancaman nyata bagi terciptanya masyarakat aman, tentram dan damai, sehingga Polri mengajukan kebutuhan anggaran tambahan dalam penetapan APBN-P Perubahan Tahun 2016 sebesar Rp8,939 triliun rupiah terdiri dari: 1. Kebutuhan mendesak dalam rangka penanganan terorisme sebesar Rp1,925 triliun. Perkembangan teroris Indonesia semakin meningkat dipicu oleh meluasnya jaringan ISIS diberbagai negara dan banyaknya Warga Negara Indonesia menjadi Foreign Teroris Volunters di Suriah telah kembali ke Indonesia dan penyebaran bahan radikal, sehingga antisipasi perkembangannya teroris di Indonesia menjadi prioritas yang harus dilaksanakan oleh kementerian-lembaga termasuk Polri. Pada penyelenggaraan Rapim TNI/Polri pada Tahun 2016 di STIK, PT IK, Presiden Republik Indonesia mengintruksikan perlu dilakukan penguatan unsur pelaksana tugas lingkungan Polri yang bertanggungjawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana teroris menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan. Menindaklanjuti arahan presiden tersebut, Polri telah melaksanakan penguatan dan penyesuaian struktur organisasi dan penambahan personel densus 88 anti terror Polri by intelkam Polri dan koor Brimob Polri. Konsekuensinya mengarah pada penambahan kebutuhan anggaran untuk
6 mendukung kegiatan operasional dan penambahan sarana prasarana serta peralatan. Untuk itu, Polri telah mengajukan kebutuhan anggaran tambahan kepada Presiden RI dengan Surat Nomor B 55. L. 2016 tanggal 26 Januari 2016 perihal Penguatan Densus 88 Koor Brimob Polri dan Baitelkam Polri serta surat kepada Menteri Keuangan dengan Nomor B 1754. VI. 2016 tanggal 5 April 2016 perihal Kebutuhan Anggaran Tambahan dalam rangka Penguatan Densus 88 koor Brimob Polri By Intelkam Polri dengan usulan kebutuhan anggaran sebesar Rp1,925 triliun. Terkait hal tersebut Polri telah menerima Surat Menteri Keuangan Nomor Singtel 0407. Mahkamah Konstitusi. 02206 Tanggal 24 Mei 2016 hal Perubahan Alokasi Belanja K/L dalam APBN-P Tahun 2016 dengan tambahan alokasi sebesar Rp983.023 miliar dengan sumber pendanaan realokasi dari bagian anggaran perbendarahaan umum negara atau BABUN sebesar Rp322.317 miliar dan APBNP sebesar 660.705 miliar. 2.
Kebutuah prioritas Polri sebesar Rp7,14 triliun guna meningkatkan profesionalisme dan kehadiran Polri untuk melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman dan seluruh warga negara serta adanya kepastian hokum dalam rangka terwujudnya visi pembangunan nasional Tahun 2015-2019. Polri mengajukan kebutuhan belanja tambahan kepada Menteri Keuangan dengan Surat Nomor B. 1985. VI. 2016 rena tanggal 14 April 2016 perihal Usulan Kebutuhan Belanja Prioritas Polri dalam RAPBN-P Tahun 2016 dengan kebutuhan sebesar Rp7,014 triliun untuk meningkatkan sarana prasarana meliputi pengadaan al palkam almatsus Polri yang difokuskan kepada; a. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan mendekatkan Polri dan bermitra dengan masyarakat serta kecepatan dalam menangani setiap gangguan keamanan yang terjadi khususnya yang berpotensi terjadinya konflik serta mengarah kepada anarkis; b. Meningkatkan profesionalisme, mengantisipasi perkiraan ancaman kantibmas yang berkenaan dengan kerawanan potensi konflik komunal unjuk rasa anarkis dan kerusuhan masal, kejahatan yang meresahkan masyarakat atau crime index; c. Penguatan penanganan separatas dan kebutuhan pegantian alpalkam, almatsus; d. Membangun teknologi Kepolisian dan system informasi yang berkelanjutan dan terintegrasi; e. Meningkatkan pengungkapan dan penanganan kasus tindak pidana 4 jenis kejahatan, konvensional, kekayaan negara, trans nasional dan berimplikasi kontingensi dan peralatan kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan personel dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
Pimpinan Rapat dan Anggota Dewan yang terhormat. Terkait dengan adanya kebijakan pemerintah tentang penghematan, pemotongan anggaran pada belanja operasional dan belanja lainnya meliputi belanja perjalanan dinas dan paket meeting, belanja jasa, belanja pemeliharaan, kegiatan prioritas dan pendukung yang dapat ditunda, sisa kontrak hasil lelang, hasil optimalisasi, sisa dana swakelola, anggaran yang diberi catatan pada DIPA KL dan out put cadangan karena belum dirincinya kegiatannya oleh K/L telah ditetapkan penghematan pemotongan pagu alokasi anggaran Polri sebesar Rp1,560 triliun rupiah dengan Surat Menteri Keuangan Nomor Singtel 377. MK. 02. 2016 tanggal 13 Mei 2016 hal penghematan pemotongan anggaran belanja kementerian-lembaga K/L 2016. Terhadap kebijakan tersebut, Polri telah menindaklanjuti dan telah dilaporkan kepada Menteri Keuangan. Pimpinan Rapat dan Anggota Dewan yang terhormat. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan tentang rencana APBN-P Polri Tahun 2016, kami beserta seluruh jajaran Polri menghaturkan ucapan terima kasih
7 yang sebesar-besarnya yang terhormat Pimpinan dan segenap Anggota Komisi VI DPR RI yang telah mendukung dan membantu Polri dalam upaya menjalankan tugas-tugas pokok guna pencapaian target yang optimal sesuai dengan amanah Undang-Undang Kebijakan Nasional dan harapan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PIMPINAN RAPAT: Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Saudara Arif. Selanjutnya sebelum saya berikan kepada kawan-kawan Komisi VI DPR RI untuk pendalaman atau barangkali akan ada hal-hal yang ditanyakan. Apakah ada perwira lain atau pejabat lain yang ingin menyampaikan atau melengkapi yang sudah disampaikan oleh Saudara Arif tadi. Waka Brimob barangkali ada yang mau disampaikan? Pak Bambang ada? Pak Lutfi? Baik kalau tidak ada lagi, maka kami persilakan kepada Anggota. Saya mulai dari fraksi pemenang Pemilu, Fraksi PDIP, kemudian dilanjutkan dengan urutan berikutnya. Saya persilakan Fraksi PDIP siapa yang mau mengambil kesempatan silakan. F-PDIP (ICHSAN SOELISTIO): Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pimpinan Komisi III DPR RI, rekan-rekan Komisi III DPR RI, Pak Asrena dan pejabat teras lainnya dari Mabes Polri. Melihat paparan dari Pak Asrena tadi, ini Polri membutuhkan penambahan sebesar Rp7,014 triliun yang sudah dipaparkan dalam 5 program. Dihalaman sebelumnya, halaman 9 itu ada 13 program Polri yang memang dari dulu-dulu dari setiap tahunnya, memangnya programnya Polri adalah 13 program ini Pak, sedangkan disini adalah lima lagi program yang kalau dibaca satu-satu sangat membingungkan Pak karena ada beberapa peningkatan sumber daya, peningkatan keamanan, peningkatan lintas batas, kerusuhan kejahatan, profesionalisme. Maksud saya apakah tidak bisa angka-angka ini atau program-program ini dimasukan kedalam program yang 13 itu Pak? jadi supaya kita lebih jelas karena disini Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia hanya sebesar Rp430 miliar, sedangkan disini ada lagi peningkatan profesionalisme mengantisipasi peningkatan ancaman Kantibmas. Nah inikan kalau peningkatan profesionalisme ya tentu keterkaitannya dengan peningkatan sumber daya manusia. Jadi kalau kita bagi secara gampangnya saja Rp7 triliun ini dibagi 5 itu satu program itu Rp1,4 triliun. Nah kalau memang ada hal-hal yang sama karena ini jomplang sekali. Ada Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia yang hanya sebesar Rp430 miliar. Program Kerja Sama dan Keamanan dan Ketertiban hanya Rp179 miliar. Disini ada lagi Program Penanganan Separatis dan Kebutuhan Penanganan alpolkam atau almatsus yang kita tidak tahu berapa jumlahnya. Jadi maksud saya supaya ini jelas masuk kedalam program 13 ini, sehingga memang programnya Polri itu ya tetap 13 itu. Terima kasih Pimpinan. PIMPINAN RAPAT: Berikutnya dari Fraksi Golkar belum hadir, silakan Fraksi Gerindra Pak Wenny. F-GERINDRA (Drs. WENNY WAROUW): Terima kasih Pimpinan.
8 Kami dari Fraksi Gerindra ingin menyampaikan beberapa hal terutama dalam hal penghematan anggaran sesuai dengan Impres 4 Nomor 4 Tahun 2016 ini. Anggaran Polri sesuai dengan matrik yang kita lihat begitu besar Pak hampir Rp1,5 triliun ya besar sekali, walaupun prosentasenya 2 plus, namun kalau kita lihat kebutuhan pak dalam kesempatan ini kami menyampaikan forum termasuk pelaksana sebenarnya pertanyaan yang paling mendasar buat kami adalah apa latar belakang keluarnya intruksi ini dibandingkan Tahun 2015 pemerintah barusan untuk melaksanakan pekerjaannya, kenapa Tahun 2016 ujuk-ujuk interuksi ini pun tidak memberikan suatu dasar yang panjang untuk melakukan penghematan, tapi sebenarnya nanti Asrena kepada Kapolri tanyakan ini kepada Saudara Presiden begitu. Hal yang nanti membingungkan dalam satuan-satuan pelaksana, namun kalau ini pun harus dilaksanakan, kami memberikan suatu gambaran atau pandangan kiranya didalam bidang operasional untuk tidak dilakukan penghematan karena ini akan sangat mempengaruhi, saya memberi contoh misalnya apa mau mengejar si Santoso ini uangnya harus dipotong? Mungkin contoh yang lain masih ada juga dan saya ingin menghimbau kepada Polri untuk memikirkan juga bagaimana penyidikan tindak pidana korupsi ini betul-betul lengket kepada polisi. Nah itu harus diprioritaskan anggarannya. Ya teroris juga disini dalam paparannya ditonjolkan, tapi sebenarnya kami menginginkan agar anggaran penyidikan tindak pidana korupsi itu harus diprioritaskan karena ini sangat penting didalam pelaksanaan polisi kedepan. Demikian dari kami. Mungkin kalau ada waktu lagi ada tambahan. Terima kasih.
PIMPINAN RAPAT: Terima kasih. Jadi kalau ditanya kenapa dipotong, kenapa lahir Impres ya karena target penerimaan pajak negara itu diperkirakan akan meleset sekitar 160 sampai 18- triliun begitu penjelasannya Pak. kemudian Fraksi Demokrat Pak Luht atau ada lagi Pak Didik atau Pak Didik dululah. Silakan. F-PD (DIDIK MUKRIANTO, S.H., M.H.): Terima kasih Pimpinan. Terima kasih Bang Luhut. Bismillahirrahmannirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Izinkan saya Didik Mukrianto dari Fraksi Partai Demokat Dapil Jateng IX, Bojonegoro, Tuban.
Pimpinan, Anggota Dewan dan jajaran Kepolisian yang kami hormati; Pak Asrena beserta jajarannya. Kalau mencermati atas apa yang disampaikan Bapak, kami akan menyoroti dan turut prihatin atas pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh Polri sesuai dengan instruksi Kementerian Keuangan hingga sebesar Rp1,56 triliun disatu sisi. Namun disisi lain pada usulan Kapolri hari ini ternyata kebutuhan Kapolri ini sangat tinggi terkait bagaimana mendatangkan rasa aman, kemudian menjalankan tugas fungsi pokoknya dalam melakukan… umum ternyata 7,4 Pak artinya yang ingin kami juga garisbawahi dan mungkin dari Kepolisian bisa menyampaikan kepada pemerintah bahwa fakta yang dihadapi oleh Kepolisian terkait dengan topoksinya ternyata anggarannya masih sangat kurang dan pada faktanya kemudian abivalensi yang dilakukan Polri adalah disatu sisi kebutuhan sangat besar, tapi disisi lain kemudian Kepolisian melakukan pemangkasan anggaran hingga 1,5. Inikan sesuatu hal kebijakan yang tidak inline begitu, sebuah kebijakan yang bertentangan.
9 Disatu sisi harus memenuhi pemotongan anggaran, tapi disisi lain mengajukan anggaran yang besar begitu artinya ini apakah hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban administrative yang disampaikan Kementerian Keuangan ataukah betul-betul pemangkasan anggaran ini bisa betul-betul sesuai dengan fakta dan tidak mengganggu kebutuhan di Kepolisian artinya yang kami ingin sampaikan adalah tentunya kami dari Fraksi Demokrat mendukung penuh upaya Kepolisian dalam rangka menghadirkan rasa aman masyarakat, kemudian memberikan layanan yang prima kepada masyarakat dan juga melakukan penegakan hokum yang sebagus-bagusnya. Jadi kami berharap Kepolisian juga mampu menyampaikan kepada pemerintah bahwa tidak semua kementerian-lembaga bisa dilakukan pemotongan karena kebutuhan berbeda-beda, apalagi kita melihat situasi negara kita, kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi negara kita semakin hari ditingkat masyarakat paling bawah, ditingkat mikro ini kehidupan mereka semakin hari, semakin sulit Bapak. Ketika kehidupan masyarakat semakin sulit, ketika orang semakin susah untuk mendapatkan akses ekonomi, susah makan, maka yang terjadi adalah potensi-potensi gangguan keamanan ditingkat akan semakin meningkat. Nah kondisi-kondisi itu tentunya akan membebani kerja-kerja Kepolisian didalam menghadirkan rasa aman itu. Dengan demikian, kami berharap bahwa kedepan kalau memang ada kebijakan pemotongan anggaran, kami mohon polisi ini bisa menyampaikan kepada pemerintah bahwa disatu sisi ketika program pemerintah ini tidak jalan, ekonomi tidak naik pasti imbasnya akan tumbuhnya, potensi tumbuhnya gejolak-gejolak atau pun kriminalitas ditingkat masyarakat. Untuk itu, disatu sisi kalau ada pemotongan anggaran yang berimplikasi kepada kehidupan ekonomi masyarakat dibawah, pasti tugas polisi akan semakin naik. Jadi tidak objektifnya kemudian polisi ikut memangkas anggaran, sementara tugas bebannya semakin berat ini juga tidak logis. Kemudian dihal kedua yaitu bahwa kalau kita melihat apa yang diinginkan Kepolisian ini tadi bahwa ada penambahan anggaran sedemikian besar yaitu 7,4 triliun, memang ini tentu harus dirasionalkan kepada kami khususnya yaitu bagaimana kemudian design atau blue print terkait dengan kebutuhan yang mendesak terkait dengan penanganan terorisme ini. Nah 1,9 ini saya pikir ditengah semangat pemerintah untuk satu sisi untuk memangkas anggaran, kemudian disisi lain Kepolisian ingin menambah layanan kepada masyrakat, tentu perlu penjelasan yang objektif dan agak detail Pak mungkin sasarannya, tujuannya, targetnya seperti apa, sehingga apa yang diajukan atau usulan dari Kepolisian ini sebesar 1,9 dalam rangka terorisme ini kita sama-sama bersama masyarakat bisa memahami secara utuh bahwa rasionalisasi penambahan angka 1,9 ini juga berbanding lurus dengan out put yang dihasilkan Polri. Apapun itu tentunya upaya Polri ini menjadi sebabarisasi dari kami, tapi tentunya kami juga ingin bahwa penambahan anggaran atau semangat ini bisa dijelaskan kepada kami, kemudian yang terpenting bagi kami adalah output-nya juga sebanding begitu. Nah ini yang terpening. Kemudian juga penambahan sebesar kebutuhan prioritas lainnya yaitu setiap Rp7,4 triliun itu kami berharap Pak bahwa Kepolisian juga lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi disaat sekarang ekonomi kita semakin susah seperti saya sampaikan tadi dan juga waktu-waktu ini Bulan Ramadhan menjelang lebaran, dimana kesulitan-kesulitan masyarakat semakin besar. Nah kami menginginkan bahwa kalau pun ada penambahan sebesar ini, tentunya focus dan tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana kemudian kita menghadirkan layanan yang prima, layanan yang lebih kepada masyarakat dalam menciptakan rasa aman dan juga didalam menegakan hokum secara transparan dan akuntable. Nah itu Pak. Jadi mohon dijelaskan kepada kami bahwa desain besar terkait dengan permohonan anggaran ini output-nya yang diharapkan Polri nantinya akan seperti apa. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Terima kasih Pak Didi.
10 Barangkali sebagian pengetahuan kawan-kawan, postur anggaran Polri ini memang ada pemotongan Rp1,5 triliun berdasarkan Impres. Namun demikian, Polri sebagaimana kita baca tadi dan kita dengar mengajukan tambahan Rp8,9 triliun dengan catatan kalau tax amnesty berhasil kan begitu. Nah dari Rp8,9 triliun itu, Rp1,9 triliun itu direction presiden untuk penguatan Densus 88, jadi begitu Pak Menteri. Silakan ada lagi dari Fraksi PAN.
F-PAN (DAENG MUHAMMAD, S.E., M.Si): Terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati jajaran Kepolisian Republik Indonesia. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kaitan dengan pembahasan penganggaran di Polri, memang tadi sudah disebutkan satu-persatu oleh teman-teman dari beberapa teman fraksi. Kaitan satu sisi dijelaskan oleh ketua juga bahwa terjadi pemotongan pagu terhadap Kepolisian Rp1,5 triliun rupiah, satu sisi juga Polri sudah mempersiapkan program-program yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015. Satu sisi juga tadi disebutkan oleh Pimpinan Ketua Komisi VI DPR RI bahwa kalau kontek bagaimana penganggaran artinya penganggarankan harus berbasis program. Program itukan harus jelas juga output-nya kemana. Nah kalau kita berandai-andai misalnya oh kita mengajukan anggaran, sedangkan sumber penganggarannya darimana, oh nanti seandainya tax amnesty sukses dapat Rp600 triliun, Rp400 triliun Polri dapat tambahan delapan koma sekian triliun, tapi program inikan tetap, program ini dibuat dan harus dijalankan oleh Polri. Tidak bisa saya pikir Polri, pertanyaannya satu saya bilang “program inikan dibikin, punya perencanaan, punya konsep disini ada arah dan kebijakan Polri, ada program Polri. Nah ketika pemerintah melakukan pemotongan pagu anggaran, Polri terganggu tidak dengan hal-hal seperti itu? Itu yang menjadi catatan buat kita bersama. Satu sisi Polri dituntut oleh pemerintah ini untuk menjalankan semua konsep kebijakan dan programnya untuk mengarah kepada Polri yang mampu menjadi pengayom dan pelayan bahkan memperbaiki konsep layanan dan system pelayanannya, satu sisi pemerintah melakukan pemotongan pagu anggaran tanp melihat sebetulnya ketika pagu ini dipotong sama pemerintah, apakah program dana rah kebijakan Polri ini tidak terganggu dengan hal seperti ini. Saya sih tidak mau berandai-andai, apakah nanti kebijakan tax amnesty dapat duit banyak atau tidak, tapi persoalannya apa yang kita punya sekarang mampu kita optimalisasikan untuk memberikan bagaimana program dan arah kebijakan Polri yang mampu memberikan manfaat yang seoptimal mungkin. Nah pertanyaannya kan ada satu inikan ada arah kebijakan adi, ada program. Disini juga bicara konteks tentang zero growth terhadap recruitment Polri. Inikan kebijakan lagi ngetren direpublik ini sekarang. Bagaimana kita merekrut pegawai negara atau Pegawai Negeri Sipil juga tidak boleh melebihi berapa yang pension setiap tahun, nah inikan konsep zero growth. Bagaimana memperbaikinya, bagaimana kinerja pegawaipegawai kita. Pertanyaan saya, dengan pola requitment Kapolri yang direncanakan di Polri ini kan di Tahun 2016 kan ada sekitar 2200 orang dari tingkat Akpol 300, SIPSS 50 orang, bintara 9850 dan tamtama 1000 orang artinya luar biasa bukannya 2200 ini. Ini hampir 9200 sampai 10.200 orang. Nah saya ingin bertanya kepada jajaran Polri berapa sih sebetulnya rata-rata pensiunan Polri tiap tahun, apakah ini sesuai dengan semangat zero growth itu. Yang kedua, saya ingin tahu juga disini sumber anggaran terdiri dari rupiah murni, PNBP, badan layanan umum, rupiah murni. Saya sih tadinya berharap ada rincian belanja pegawai itu apa sih rinciannya detail kita diberikan pemahaman. Belanja modal itu apa saja kan begitu. Sumber anggaran terdiri dari rupiah murni, PNBP, Badan Layanan Umum, rupiah murni pendamping, pinjaman luar negeri, pinjaman dalam negeri, tetapi ada catatan dari saya bentuk pinjaman luar negeri kita itu seperti apa sih sebetulnya yang selama ini dipakai di Kepolisian Republik Indonesia? Karena banyak juga berkaitan dengan pinjaman luar negeri begitu loh. Berkaitan dengan apakah arah kebijakan Polri ini ada kaitan dengan kepentingan asing dipinjaman luar negeri ini.
11 Terima kasih Pimpinan. Wabilahitaufik Walhidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PIMPINAN RAPAT: Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Fraksi PKB. F-PKB (H. JAZILUL FAWAID, S.Q., M.A.): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pimpinan yang saya hormati dan Bapak Kapolri yang diwakili oleh Direktur Asrena dan seluruh jajaran yang saya hormati. Pertama, tentu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Jazilul Fawaid Pak dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. A-75 daerah pemilihan Gresik, Lamongan. Pak Asrena, tentu kita sedang menghadapi situasi yang sulit, sehingga tahun ini pemerintah terpaksa mengajukan anggaran perubahan. Dalam pengertian anggaran pemotongan Pak. Kalau berubah lebih naik bagus, ini berubahnya turun Pak, padahal posisi Kepolisian Negara yang konteks sekarang seperti yang sudah dipaparkan Bapak kejahatan trans nasional baik terorisme maupun narkoba dan perdagangan orang. Ini membutuhkan perhatian khusus. Saya sudah mendengarkan dengan seksama Pak bahwa postur anggaran Kepolisian yang diharapkan ideal itu 40-30-30. 40 untuk belanja pegawai, 30 untuk belanja barang dan 30% untuk belanja modal karena saat ini fasilitas pendukung dan untuk kebutuhan pegawai belum tercukupi secara baik, maka posturnya menjadi berubah, menjadi kurang lebih 50% untuk belanja pegawai itu artinya kesiapan teknis Kepolisian menghadapi sejumlah tantangan ini kebutuhan minimal saja belum Pak. maksud saya itu. Kebutuhan minimal dalam pengertian fasilitasi untuk pegawai saja belum, makanya saya juga menyarankan Pak karena dipaparan Bapak juga ada sumber-sumber anggaran, tentu apakah bisa diharapkan dari sumber-sumber ini untuk dinaikan misalnyakan dari PNBP maupun dari BLU yang ada. Semata-mata untuk agar maksud saya agar Kepolisian ini juga minimal kebutuhan terhadap fasilitas dan kebutuhan pegawai ini selesai Pak. Pak Arif dan seluruh jajaran. Kami sebenarnya, dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa tidak setuju Pak terhadap pemotongan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, walaupun jumlahnya bukan hanya besar dibanding yang lain, tetapi karena anggaran Kepolisian ini cukup besar 1,5 dan kemudian sekarang mengajukan untuk belanja mendesak dan kebutuhan prioritas Kepolisian kurang lebih Rp8 triliun, tentu semestinya dan sudah diajukan oleh Kementerian Keuangan ketika selesai pemotongan, kemudian diajukan belanja mendesak dalam bentuk kepada Polri dan kepada juga BNN dan BNPT, saya berharap Pak melalui Kepolisian untuk narkotika ini mohon menjadi prioritas untuk dimintakan anggaran yang lebih Pak. jadi terorisme ya, tetapi kita menghadapi suatu yang menarik saya sangat urgen yaitu tentang narkoba Pak. Saya pikir, pemerintah dan kita semua tidak boleh menolak ketika itu diajukan menurut saya. Ada atau tidak ada uang Pak. Geser saja kegiatan-kegiatan dari kementerain dan lembaga atau belanja pusat yang menurut saya tidak se-urgen soal narkoba ini Pak. narkoba yang saya lihat dianggaran kebutuhan mendesak hanya ada tambahan kurang lebih Rp200 miliar. Saya pikir, tidak signifikan Pak melihat titik-titik kerawanana peredaran narkoba, maka menurut saya Pak Arif dan seluruh jajaran ini menjadi program prioritas menurut saya untuk Kepolisian agar ini juga diberikan titik tekanan yang luar biasa, sehingga kalau hanya Rp200 miliar mestinya Rp2 triliun Pak. dibanding dengan tingkat kerusakan dan cepatnya tingkat kerusakan terkait dengan peredaran narkoba, saya pikir Rp2
12 triliun itu tidak ada gunanya Pak, kalau hanya Rp200 miliar apalah maknanya. Jadi disamping apa-apa yang menjadi usulan dari Kepolisian sejumlah katakanlah Rp8 triliun tadi, tentu memang pemerintah melalui Menteri Keuangan ini sedang pusing-pusingnya Pak karena rupanya self blocking dan pemotongan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan terkadang tidak mempertimbangkan kepentingan-kepentingan dan prioritas dari masing-masing kementerian dan lembaga, walaupun isi suratnya seakan-akan belanja rutin dalam bentuk rapat, ini-itu, silva dan lain sebagainya, tetapi yang terjadi ketika kita rapat dengan beberapa mitra rupanya self blocking yang dilakukan Kementerian Keuangan ini mengena kepada kegiatan-kegiatan yang prioritas dimasingmasing sektor. Oleh sebab itu, menurut saya ketika 1,5 ini mengena kepada yang prioritas di Kepolisian, saya pikir sampaikan saja di forum ini supaya dari Komisi VI DPR RI bisa memberikan gambaran supaya pemotongan itu tidak sampai 1,5. 1,5 ini bisa mengenai pada sesuatu yang prioritas di Kepolisian. Jadi sekali lagi Pak Arif dan jajaran, kami dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, tentu akan memberikan dukungan yang sepenuh-penuhnya agar kedepan Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan target kinerjanya dapat juga mendorong pertumbuhan perekonomian Pak karena tanpa keamanan, saya yakin pertumbuhan ekonomi yang diharapkan oleh pemerintah juga tidak akan terlaksana secara baik. Demikian. Wallahu muafik illa aqwamithorik Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PIMPINAN RAPAT: Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Perlu saya sampaikan yang bicara barusan adalah Wakil Ketua Banggar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi PKB. Jadi kalau ada bengkokbengkok sedikit, beliau bisa meluruskan barangkali nant dan rapatnya dihadiri oleh beberapa Anggota Banggar dari Fraksi Golkar, siapa yang Banggar disini? Pak Edies, lalu Pak Taufik dari Nasdem, Masinton Pasaribu dari Fraksi PDIP banggar juga, Fraksi PKS Banggarnya Pak Aboe kan? Iya, jadi hampir lengkap ada beberapa Anggota banggar disini, selanjutnya Pak Supriyadi dari Fraksi Gerindra Banggar ya? Fraksi PKS saya persilakan. F-PKS (H. ABOE BAKAR AL-HABSYI, S.E.): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tahun-tahun ini tahun-tahun yang tidak enak Pak Asrena. Pak Ketua, setahu saya impres itu dibawah undang-undang ya, jadi impres ini akan bisa dinikmati kalau besok diterima di DPR ya toh? Jadi menurut saya apa yang dibuta ini, ini sebagai standar kerja sajalah. Sebetulnya angka-angka ini, angka-angka hayal kalau menurut saya, tapi kalau semangatnya boleh artinya semangat harus begini, harus begini tujuh koma triliun itu oke pada waktu yang sama kita dipotong toh? R1,56. Jadi Pak Ketua, besok Hari Kamis kita akan ambil keputusan toh? Saya berfikir sih bagusnya agak sekali-sekali nyetrum-nyetrum sedikit begitu ya bahwa kita menolak begitu, menolak adanya pemotongan kan cakep tuh bunyinya enak. Ada sedikit sentuhanlah begitu. Di Bulan Ramadhan inikan perlu ada saling tausiyah begitu ya. bisa jadi impres itu, tapi semangat kerja begitu. Jangan sampai seperti mitra-mitra kemarin kita itu seperti Komnas HAM, KY sampai pilu ngomongnya sampai Pak Benny Karman sebagai ketua rapat “ya sudah istirahat saja lembaga itu” katanya. Saya demen itu kalau Pak Benny sudah ngomong. Jadi pertanyaannnya kalau dipotong saja ini niat didepan mata ini Pak, depan mata ini hari raya, hari raya inikan angkutan, pengamanan itu dalam catatan saya itu ada 157 ribu aparat gabungan ya toh? Nah begitu. Nah kira-kira permohonan anggarannya bagaimana ini atau sudah ada kali tidak termasuk yang dipotong-potong yang kemarin atau yang akan datang. Ini kalau sampai dipotong 156 karena ini self
13 blocking loh Pak. Kalau self blocking itu artinya tidak bisa dialog lagi. Uang itu trek tidak bisa keluar mau lobi-lobi apa juga itu tidak ada itu Pak Bambang ya. Begitu Ketua Banggar? Pak Djazuli paham sekali. Jadi saya melihat kira-kira dengan pemotongan itu untuk anggaran hari raya saja deh untuk pengamanan terganggu tidak Pak? itu satu pertanyaan. Yang lainnya saya melihat bahwa kita berbicara panjang saat ini sebenarnya sudah tidak menarik kalau memang angkanya itu tidak ada ya, apalagi tadi sudah dikasih oleh Ketua bahwa kalau tax amnesty tidak putus, maka tidak adalah itu dana, tapi kalau saya lihat ini partai pendukung semua sih kelihatannya akan mendukung pemerintah lah ya Pak Junimart pasti akan dukunglah ya? tapi Pak Junimart inginnya sebenarnya jangan dipotong kelihatannya ya. Jadi saya pikir tidak banyak intinya Pak Ketua, kalau memang besok kita putuskan marilah Komisi VI DPR RI bersama-sama kita tolak dululah impres ini supaya ada suasana yang agak hidup begitu dalam berpolitik di republic ini. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PIMPINAN RAPAT: Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Persoalannya bukan tolak atau tidak menolak habieb, duitnya tidak ada habieb. Silakan Fraksi PPP. F-PPP (H.M. ADITYA MUFTI ARIFIN, S.H.): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pimpinan dan pejabat utama Polri yang mewakili Kapolri pada siang hari ini. Baik, kami dari Fraksi PPP ini berdasarkan pengajuan kebutuhan anggaran tambahan dalam penetapan APBN Perubahan 2016 sebesar Rp8,939 triliun disini terdapat dua yaitu pertama, kebutuhan mendesak dan kebutuhan prioritas begitu. Kebutuhan mendesak ini sekitar Rp1,925 triliun. Berdasarkan dari pemaparan ini untuk penguatan penyesuaian struktur organisasi dan penambahan personel Densus 88 di Polri. Yang ingin saya tanyakan adalah kalau bisa lebih dijelaskan lagi Pak. kalau Rp1,9 triliun ini Cuma untuk penguatan, penyesuaian penambahan personel ini, ini saya rasa cukup terlalu besar begitu. Mungkin bisa dijabarkan penambahan personelnya berapa orang begitu, kebutuhan dananya berapa, sarana-prasarananya berapa karena kalau penambahan personel pasti ada penambahan sarana prasarana begitu. Nah ini diperjelas serta operasionalnya untuk Densus 88 ini dari anggaran perubahan yang diajukan sebesar 1,9 ini berapa begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin saya tanyakan adalah dari system anggaran di Polri adakah system reward and punishment. Jadi contoh untuk Polda yang berprestasi ini pada system anggaran ini misalnya penganggaran ini diperbanyak begitu, daripada Polda yang kurang prestasi begitu. Mungkin itu saja Pimpinan. Terima kasih. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PIMPINAN RAPAT: Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Fraksi Nasdem silakan Pak Akbar Faizal. F-P NASDEM (AKBAR FAIZAL): Terima kasih.
14 Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak banyak Bapak, inikan Bulan Puasa ya energy juga, Cuma saya melhat program ini betul-betul Polri mengambil posisi konservatif ya Pak? artinya kebijakan sedia beberapa tahun, 10 tahun terakhir ini relativity tidak ada sebuah system penganggaran yang revolusioner. Apa yang saya maksud itu adalah tidak ada anggaran untuk pos yang bisa dianggap sebuah percepatan untuk sebuah target dari seluruh lini Kepolisian, tapi kalau sudah begitu keadaannya ya mau diapa lagi. Salah satu misalnya inikan Sulawesi Selatan Bapak mohon izin teman-teman di Polri. Saya di Sulawesi Selatankan Sulawesi Selatan itu pulau semuanya. Saya baru saja pulang dari pulau-pulau disana, anak buah bapak disana, pool air itu termasuk yang dari Polsek disekitar Pangkap itu terpaksa harus nunut sama warga kalau mau pulang ke Kota Makasar. Pool air di Makasar itu hanya dua kapalnya. Yang satunya tidak bisa lagi dipakai dan yang satunya itu tergantung siapa yang bisa membelikan bahan bakar di Kabupaten Bone pada saat tenggelam feri dari Kolaka ke Bone kapal dari pool air itu tidak berani lebih dari 10 meter dari pantai Pak karena akan terhajar oleh ombak. Itu yang saya maksud revolusioner. Nah saya melihat tidak ada sesuatu yang baru dalam lini tidak apa-apa. Saya lihat agak kegelisahan, kalau mau disebut kegelisahan ada pemotongan ya Pak ya satu koma, tapi jangan khawatir Pak semua gelisah Bapak. Partainya beliau ini wakil ketua, PKB ini juga Kementerian Pemuda dipotong Rp600 miliar mumet dia, sementara proposal untuk membangun stadion semakin besar. Intinya adalah dipakai saja Pak apa yang bisa, tapi sebenarnya kalau boleh mengusulkan Bapak berikutnya itu ada program yang tidak se ada terobosanlah begitu Bapak. Kebetulan disini ada dari Divisi TI saya kebetulan berbicara dengan beberapa orang Bapak menyangkut dengan system penganggaran yang anda ajukan disini. Saya ingin berbicara dengan Bapak beberapa hal, saya tidak mau mengungkapkan disini secara terbuka karena saya melihat ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan. Saya merasa berhak untuk mengajak Bapak berbicara seperti itu dengan kewenangan konstitusi yang ada di pundak saya. Selanjutnya tadi Pak Bambang Soesatyo berbicara tentang kalau tax amnesty, ya ini banyak perdebatan soal tax amnesty ini Pak Bambang, saya sedang melakukan investigasi menyangkut ini, nanti kita bicara banyak Pak Bambang disitu. Mungkin barangkali juga Polri sudah perlu masuk begitu ya, ada apa sebetulnya dibalik tax amnesty ini. Saya tidak mau berbicara banyak disini, tapi saya berharap tidak ada pemotongan Bapak supaya Polri bisa lebih lanjut disitu. Saya takut kalau Bulan Puasa saya bicara banyak, nanti takut tidak terkendali. Wabilahitaufik Walhidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PIMPINAN RAPAT: Silakan Fraksi Hanura. Tidak ada, absen. Baik silakan dari Fraksi Partai Golkar Pak Adies kalau ada yang mau disampaikan. F-PG (Ir. H. ADIES KADIR, S.H., M. HUM): Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Om suwastiastu Yang saya hormati Pimpinan Komisi III DPR RI serta Anggota Yang saya hormati pejabat utama Polri beserta jajaran yang mewakili Kapolri pada siang hari ini. Perkenalkan saya Adies Kadir Fraksi Partai Golkar A-282 Dapil Jawa Timur 1 Surabaya, Sidoarjo.
15 Bapak-Ibu sekalian. Kami melihat apa yang disampaikan oleh Polri bahwa ada penghematan atau pemotongan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Rp1,56 triliun. Kalau melihat dari anggaran total Polri APBN 2016 yang mencapai kurang lebih Rp70 triliun, ini hanya nol koma berapa persen saja. Saya pikir, Polri masih patut bersyukur karena penghematan pemotongannya kecil sekali dibandingkan dengan mitra kerja Komisi VI DPR RI yang lain. Ada mitra kerja kita yang dipotong sampai 25% penghematannya, padahal kinerja mereka yang paling utama adalah kunjungan ke daerah-daerah. Nah saya berharap Polri pun bisa legowo menerima ini karena dibanding APBN yang 2016 yang disetujui Rp70 triliun itu masih kecil sekali. Kemudian dibandingkan juga dengan usulan APBN-P 2016 yang diusulkan oleh Polri ada dua hal. Ada yang mendesak dan prioritas. Saya juga berpikir ini mungkin apa bedanya mendesak sama prioritas? Ini sama-sama pentingnya Pak, jadi kalau mendesak prioritas ini sama pentingnya. Rp1,925 triliun dan Rp7,014 berarti hampir Rp9 triliun tambahannya. Jadi dihemat Rp1,56 triliun butuh lagi tambahan sekitar Rp9 triliun, jadi penghematan dengan tambahannya agak jomplang begitu, tapi kami sadar bahwa memang kebutuhan dari Polri sangat luar biasa, Cuma perlu penjelasan sedikit Pak serapan ini kurang lebih sekitar 58% disampaikan didepan. 58% berarti masih ada separuh dana yang belum terserap. Kami berharap dana ini diakhir tahun bisa terserap semua karena kalau tidak terserap inikan sangat mubajir ditambah lagi dengan APBN-P yang kurang lebih Rp9 triliun ini, banyak juga mitra-mitra kerja lain yang membutuhkan. Kami mengharapkan serapan ini bisa tercapai target diakhir Tahun 2016 dan juga kami menghimbau apabila nanti membahas APBN 2017 sudah diperhitungkan betul. Jangan sampai ada lagi APBN-P nanti di Tahun 2017 dengan tambahan yang cukup luar biasa lagi karena kita tahu negara kita lagi agak kesusahan juga untuk mencari tambahantambahan untuk anggaran diberbagai departemen. Kemudian terkait dengan anggaran ini Pak, kebetulan saya di Dapil Jawa Timur saya ingin juga melihat didapil saya itu mobil-mobil, fasilitas mobil patroli dan lain-lain itu agak bagus Pak karena Surabaya itu kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, mobil patroli sabaranya itu masih ada yang timor itu, timor yang pintunya sudah tidak bisa dibuka. Jadi kalau umpamanya mengejar penjahat nanti, begitu sudah dekat tidak bisa keluar Pak. percuma saja itu. Jadi saya mohon ini Pak. rata-rata masih mobil timor yang itu, kadang-kadang sudah kanibal semua disana, jadi minta tolong ini yang daerah Surabaya Polrestabesnya itu Pak. Ya Suman Sumantri itu kasihan juga. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan untuk sementara, Fraksi Partai Golkar melihat anggaran ini mudah-mudahan dibutuhkan benar-benar prioritas. Kami mengharapkan begini Pak, mohon kami juga diberikan break down, kami tidak ingin masuk ke angka, Cuma kami ingin tahu saja misalnya berapa sih kebutuhan untuk perekrutan Anggota Brimob, berapa sih fasilitasnya, kemudian untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat itu berapa. Inikan disebutkan a, b peningkatan professional, c. penguatan separatis kita ingin tahu saja berapa kira-kira anggaran-anggaran itu. Itu seperti yang diajukan oleh mitra-mitra kerja yang lain. Kita tidak mengkritisi angka. “oh ini tidak” yang penting kita bisa tahu seperti yang diajukan oleh … oh ternyata Polri dalam peningkatan pelayanan itu dibutuhkan dana sekian untuk diseluruh Indonesia. Itu saja yang kami butuhkan breakdown-nya. Terima kasih Pimpinan. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PIMPINAN RAPAT: Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelum saya serahkan kepada Pimpinan Polri yang diwakili oleh Saudara Arif, 9 fraksi sudah menyatakan dukungan, saran dan pertanyaan minus Fraksi Hanura karena tadi Fraksi Hanura meninggalkan ruangan. Saya tawarkan masih ada yang mau menambahkan lagi? Pak Ruhut cukup? Pak Asiz? Pak Taufik? Cukup. Baik kami
16 persilakan Saudara Arif untuk menyampaikan tanggapan atas dukungan, saran dan pertanyaan Anggota silakan.
ASRENA KAPOLRI (IRJEN POL. ARIF WACHYUNANDI): Pertama, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan pada Bapak-bapak yang telah memberikan saran, masukan dan pada umumnya dalam rangka mendukung tugas-tugas Polri. Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati. Secara umum kami ingin menyampaikan tentang APBN-P atau Perubahan taermasuk pemotongan dan penambahan yang angkanya hampir mencapai Rp8,93 triliun. Oleh karena itu, dengan perincian sebagai berikut, diangka 19,25 triliun itu untuk penambahan penguatan dan peningkatan Densus 88, Korps Brimob Polri dan BIK atau Badan Intelegen Keamanan. Disini disebutkan memang istilahnya menggunakan mendesak. Mendesak yang dimaksud adalah dapat segera didukung dan dipenuhi. Oleh karena itu, pada awal itu kami mendapat tambahan dari anggaran BA BUN Rp333 miliar rupiah untuk Densus 88. Kemudian secara terperinci angka 1,92 triliun ini adalah untuk mendukung yang 13 program termasuk secara khusus juga untuk mendukung perekrutan di Densus 88, Korps Brimob Polri termasuk BIK. Untuk disampaikan juga bahwa diangka Rp1,92 triliun ini khusus untuk Densus 88 ini ada peningkatan secara structural dari bintang 1 ke bintang 2. Oleh karena itu, implikasinya adalah ada penambahan anggaran peralatan termasuk personel untuk pelatihan dan peningkatan almatsus lainnya dalam rangka penyelidikan dan penindakan terorisme. Kemudian untuk Korps Brimob karena korps Brimob merupakan satuan taktis pendukung Densus 88 khususnya kemampuan lawan terror dan penjinakan terror yang selama ini dilakukan oleh Brimob dalam rangka mendukung tugas Densus 88 mendapat penambahan diangka Rp1,92 triliun ini. Jadi secara taktis dan operasional teknis, Densus 88 mendapat dukungan operasional dari korps Brimob Polri. Oleh karena itu, korps Brimob Polri juga mendapat dukungan tambahan dari angka yang Rp9,25 triliun termasuk BIK. BIK adalah salah satu satker yang secara terstruktur memiliki kemampuan penyelidikan sampai kepada tingkat Polsek. Oleh karena itu, ada penambahan anggaran untuk peralatan termasuk juga dukungan operasional hampir Rp46 miliar dari Rp1,92 triliun. Itu penjelasan secara umum untuk adanya penambahan yang menggunakan istilah “mendesak” dapat dipenuhi dengan segera dan sebagai realisasinya Polri telah mendapat anggaran dari BA BUN Rp332 miliar untuk tahap pertama. Kemudian yang Rp704 triliun itu secara umum itu adalah untuk mendukung yang 13 program juga termasuk yang tadi ada 5 program tambahan dan secara rinci bahwa yang Rp7014 triliun ini adalah sebagai usulan dari satker masing-masing untuk mendukung operasional tugas-tugas Kepolisian dibidang masing-masing. Ini untuk yang Rp893, 9 triliun secara umum. Kemudian yang kedua, adanya penghematan Rp1,560 triliun itu kami sebutkan perinciannya adalah penghematan yang Rp1,560 triliun ini yang pertama itu diambil dari alokasi yang belum terdapat pada kegiatan cadangan yaitu Rp1,134 triliun; kemudian yang kedua, perjalanan dinas sosialisasi dan supervise itu Rp6 miliar; yang ketiga, sisa kontrak belanja modal itu Rp30 miliar; yang keempat, belanja modal yang belum kontrak itu Rp267 miliar; yang kelima, rapat itu Rp2 miliar; enam, pelayanan kesehatan Rp74 miliar; yang ketujuh, sisa kontrak barang Rp28 miliar; kedelapan biaya harwak yang belum kontrak Rp13 miliar, Sembilan, kegiatan pendukung yang dapat ditunda Rp22 miliar, sehingga inilah rincian dari penghematan yang Rp1,560 triliun. Bapak-Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Sehingga ini yang secara umum dapat kami sampaikan dan kami dapat jelaskan.
17 Kemudian untuk yang pertama, dari 5 program yang kami tambahkan sebetulnya kegiatan yang 5 program tambahan ini adalah untuk mendukung yang 13 program, sehingga penambahan yang hampir Rp8,93 triliun ini adalah untuk mendukung yang 13 program khususnya untuk peralatan-peralatan operasional baik berupa kendaraan, kendaraan taktis dan juga kendaraan-kendaraan lain dalam rangka tugas-tugas Kepolisian. Kemudian dibidang operasional dari Partai Gerindra khususnya dalam rangka meningkatkan tugas-tugas Baraskrim Polri dalam rangka penyelidikan dan penyidikan khususnya tindak pidana korupsi, memang didalam 13 program itu ada program 11. Program 11 telah dialokasikan anggarannya Rp2,308 triliun. Ini memang kalau melihat kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan, kami melaksanakan analisa dan mengevaluasi tahun sebelumnya. Nah mudah-mudahan dialokasi anggaran Rp2,308 triliun ini dapat didukung, dapat mendukung termasuk juga dapat tercapai targetnya artinya tugas penyelidikan dan penyidikan khusus dalam rangka tindak pidana korupsi ini ada pada anggaran yang Rp2,308 triliun. Kemudian dari Fraksi Demokrat, taid kami sudah sampaikan bahwa untuk angka yang Rp704 triliun itu dengan perincian untuk tugas-tugas mendukung 13 program dan tadi juga kami sudah jelaskan bahwa pemotongan Rp1,5 triliun ada 9 jenis yang dilakukan pemotongan. Harapan kami, memang tidak ada pemotongan atau adanya penambahan yang dapat kami sampaikan tadi. Kemudian terhadap sasaran target termasuk tujuan. Kami telah mengalokasikan dan telah merencanakan didalam 13 program kegiatan. Tadi kami juga sudah sampaikan bahwa untuk yang Rp7,04 triliun ini dalam rangka penambahan program yang 13, program Kepolisian. Kemudian yang Rp1,92 triliun itu untuk Densus 88 untuk korps Brimob dan BIK sebagaimana yang telah kami jelaskan tadi bahwa adanya program kegiatan yang bersifat mendesak itu harus segera dipenuhi dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa paska kejadian Thamrin itu ada kebijakan Bapak presiden dalam Rapim Polri untuk melakukan peningkatan penguatan dalam rangka penindakan terhadap terorisme. Bapak-Ibu serta hadirin yang kami hormati. Kemudian dari Fraksi PAN juga tidak ada perbedaan untuk menanyakan yang tentang pemotongan Rp1,5 triliun, tadi kami sudah jelaskan didepan dan tentunya secara umum memang tidak menganggu kegiatan atau tidak signifikan menganggu kegiatan Kepolisian contohnya dalam waktu dekat kami akan melaksanakan operasi ketupat Kepolisian. Operasi ketupat Kepolisian ini tidak termasuk dalam pemotongan yang Rp1,5 triliun, sehingga operasi Kepolisian dapat dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam rangka operasi Kepolisian terpusat. Ada 10 Polda Prioritas termasuk Polda-polda lain yang melaksanakan operasi Kepolisian. Kemudian mengenai zero growth atau minimum zero growth itu rata-rata pertahun Polri melaksanakan analisa evaluasi hampir ada 10.000 personel yang melaksanakan pension, sehingga apabila kami melaksanakan yang 300 untuk Akpol, 50 untuk SPSS, kemudian hampir 10.000 untuk bintara dan 1000 untuk tamtama ini adalah sudah berdasarkan perhitungan dari Sumber Daya Manusia atau SDM Polri bahwa kebutuhan recruitment itu juga berdasarkan data pension setiap tahunnya ratarata 10.000 personel. Kemudian untuk sumber anggaran bentuk-bentuk pinjaman luar negeri kami sampaikan kepada Bapak-Ibu dan hadirin sekalian, itu ada beberapa diantaranya adalah kredit ekspor, kemudian soft loan dan kredit swasta asing. Kemudian Bapak dari Fraksi PKB kami sampaikan bahwa kami memang merencanakan untuk postur anggaran Tahun 2016 itu 40%, 30%-30% ini adalah harapan kami, walaupun dalam kenyataan itu masih banyak pada belanja pegawai hampir 56%. Oleh karena itu, kami merencanakan ditahun-tahun berikutnya untuk postur ini adalah lebih besar pada belanja operasional dan belanja modal.
18 Kemudian dari sumber anggaran baik BLU maupun PNBP, kami laporkan, kami sampaikan untuk BLU adalah rumah sakit-rumah sakit kami yang ada diseluruh Indonesia itu hampir satu koma sekian triliun untuk melaksanakan dan yang perlu kami laporkan juga disini bahwa untuk PNBP ini masih melakukan revisi, revisi PP Tahun 1950 dan ini juga kami belum bisa melaksanakan, namun kami sudah tetap merencanakan sesuai dengan PP yang 50 ini. Kemudian yang berikut untuk penanganan narkotik atau narkoba itu juga tadi kami sudah sampaikan bahwa ada dalam program anggaran yang program 11 itu hampir Rp2,38 triliun. Kemudian yang lima program tambahan adalah itu dalam rangka penambahan almatsus Polri diantaranya adalah beberapa kegiatan dan pengadaan sebagai contoh kendaraan roda dua patrol babin kantibmas, kemudian patrol sabara, kendaraan resque, kendaraan … massa APC multi fungsi, AWC, kendaraan raimas atau pengurai massa, peralatan pengindaraan, kemudian yang untuk program ketiga alat pendeteksi panas tubuh, persenjataan, spartpart pesawat, kemudian yang keempat, integrase peralatan teknologi dan informasi, pembangunan infrastruktur system komunikasi, kemudian untuk penambahan yang kelima ada alat indentifikasi pelaku korban teroris kejahatan, peralatan pendeteksi narkoba, peralatan penyidikan berbasis teknologi informasi, peralatan dva dan peralatan kesehatan lainnya. Kemudian yang berikut dalam rangka operasional Kepolisian, memang tidak mengganggu dengan adanya pemotongan Rp1,60 triliun rupiah karena untuk operasi Kepolisian itu sudah dianggarkan tersendiri termasuk apabila ada kekurangan baik personel maupun operasional, kami masih ada anggaran yang namanya anggaran kontingensi setiap tahunnya hampir Rp125 miliar, namun ini memang masih dirasakan kurang, tapi kami berupaya untuk mengefektifkan yang Rp125 miliar untuk dana kontingensi. Bapak-Ibu sekalian yang terhormat. Yang berikut adalah dari Fraksi PKS ini juga terkait dengan pemotongan. Pemotongan yang tadi Rp1,560 triliun tadi kami sudah jelaskan dan tentunya juga tidak akan mengganggu operasional Kepolisian lainnya. Kemudian dari Fraksi PPP juga tadi secara umum sudah kami jelaskan bahwa untuk yang Rp1,925 triliun ini adalah untuk Densus 88, Korps Brimob dan … dan ada peningkatan terutama satgas wilayah untuk Densus 88 yang tadinya ada 6 satgaswil untuk mendukung tugas densus di seluruh Indonesia dalam rangka peningkatan dan adanya anggaran penambahan yang Rp1,92 triliun ini adalah menjadi 16 satuan wilayah dalam rangka mendukung tugas-tugas densus dikewilayahan. Kemudian tentang reward and punishment. Untuk reward, secara umum memang ada tunjangan yang namanya remunerasi termasuk keahliaan. Keahliaan ini termasuk keahliaan dalam bidang laboratorium forensic, kemudian keahliaan dibidang penyidikan termasuk keahliaan-keahliaan yang lainnya. Kemudian untuk Pak Faizal Akbar dari Fraksi Nasdem kami sampaikan untuk Sulbar dalam waktu dekat aka nada pemisahan Polda. Jadi Polda Sulselbar berdasarkan surat keputusan dari Menpan RB ini pembentukan Polda baru yaitu Polda Sulawesi Barat. Oleh karena itu, nanti dalam rangka penganggaran kami sudah rencanakan akan melakukan aksistensi dibidang managemen utamanya masalah personel, peralatan, kemudian termasuk managemen anggaran, metode dan lain sebagainya. Dalam waktu dekat Polda Sulawesi Barat akan membentuk, sehingga untuk anggaran BBM dalam rangka mendukung operasional kapal-kapal Polri itu sudah ada peningkatan anggaran dari yang tahun sebelumnya Rp1,8 triliun menjadi Rp1,9 triliun, sehingga ini cukup untuk dalam rangka mendukung tugas-tugas operasional, mendukung poros maritime. Kemudian yang berikut dari Partai Golkar ya tentunya sama pertanyaannya dengan yang sebelumnya, memang kalau melihat pemotongan yang Rp1,5 triliun ini cukup besar, tapi tadi kami sudah jelaskan tidak menganggu tugas-tugas operasional
19 dan adanya penambahan dari tugas operasional lainnya menjadi hampir Rp8 triliun rupiah yang tadi kami sampaikan. Kemudian untuk usulan istilah menggunakan dua yang “mendesak” dan “prioritas” tadi sudah kami jelaskan. Memang yang mendesak ini harus segera dipenuhi dan kami sudah dapat dukungan tambahan. Ada Rp322 miliar dan nanti secara bertahap akan ada tambahan-tambahan dari APBN-P ini. Kemudian yang berikut, tentunya kami akan menerima saran dari BApak adanya penambahan termasuk kendaraan-kendaraan patrol di Jawa Timur. Disini ada sarpras, nanti akan kami prioritaskan dalam Tahun 2016 untuk mendukung tugas operasional di Jawa Timur khususnya kendaraan roda dua dan roda empat. Patrol yang dirasakan sekarang mungkin oleh masyarakat Jawa Timur kurang mantab didalam pelaksanaan termasuk juga mungkin nanti polda-polda lain akan prioritas mendapatkan kendaraan yang baru. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa diterima dan dalam rangka mendukung tugas Kepolisian, kami tentunya mohon dukungan dari Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih. PIMPINAN RAPAT: Terima kasih dari Bapak Irjen Polisi Arif. Pak Mahfud ingin menambahkan? Minta penambahan alat baru tidak? Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk ke kesimpulan. Kita persilakan sekretariat. Kesimpulan Rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Polri hari ini terkait dengan pembahasan anggaran perubahan. Jadi sebagaimana diketahui ini adalah kesimpulan rapat kita sementara internal Komisi VI DPR RI, tapi kami ingin juga saudara-saudara para petinggi Polri melihat rancangan kesimpulan ini ada tiga point. Dari tiga point ini kita menerima penjelasan daripada saudara-saudara sekalian, Saudara Pimpinan Polri. Dimana nanti akan kami bawa dalam rapat selanjutnya diinterla Komisi VI DPR RI sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib. Demikian Bapak-Ibu sekalian, kalau tidak ada lagi, maka rapat ini kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada jajaran Polri. Buah semangka buah kemiri kita akhiri sampai disini. Wabilahitaufik Walhidayah. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
RAPAT DITUTUP PUKUL 11.53 WIB
