LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN KPK, KOMNAS HAM DAN PPATK --------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Hadir Izin Acara
: : : : : : : : : : :
2014-2015 IV Terbuka RDP Komisi III DPR RI Selasa, 9 Juni 2015 Pukul 16.20 s.d. 17.50 WIB Ruang Rapat Komisi III DPR RI 30 orang Anggota dari 52 orang Anggota Komisi III DPR-RI. 2 orang Anggota. Pembahasan RKAK-L dan Pembicaraan Pendahuluan dalam Rangka Penyusunan RAPBN 2016, untuk KPK, Komnas HAM dan PPATK
KESIMPULAN/KEPUTUSAN I. PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dibuka pukul 14.20 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, DR. Benny K. Harman, SH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas. II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 1. Dalam melakukan pembahasan RKAK-L dan pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan RAPBN 2016, beberapa hal yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, diantaranya sebagai berikut : 1) Realisasi Anggaran Pendapatan Tahun 2015 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Penanganan Kasus/Perkara TPK dan Gratifikasi periode 1 Januari s.d. 30 Mei 2015 sebesar Rp170.301.971.029, dengan rincian sebagai berikut: a. Penanganan Kasus/Perkara TPK: 169.090.560.756 1. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan/Jasa Giro 3.768.296.991 2. Pendapatan Hasil Denda 1.800.000.000 3. Pendapatan Ongkos Perkara 590.000 1
4. Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi 6.500.100 5. Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan Pengadilan 155.870.284.808 6. Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Ditetapkan Pengadilan 6.993.519.157 7. Pendapatan Anggaran Lain-Lain 651.369.700 b. Penanganan Gratifikasi: 1.211.410.273 1. Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK menjadi Milik Negara 1.211.410.273 2) Rencana kerja Kerja KPK Tahun 2016 Berdasarkan SEB Menteri PPN Nomor: 0082/M.PPN/04/2015 tanggal 15 April 2015 dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S288/MK.02/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Kerja Pemerintahan (RKP) 2016, KPK mendapatkan alokasi Pagu Indikatif TA 2016 sebesar Rp901,1 Miliar, yang seluruhnya bersumber dari APBN Rupiah Murni. Pagu Anggaran KPK tahun 2016 tersebut jika dirinci menurut program adalah sebagai berikut: a. Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Rp 333,6 Miliar b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp 567,5 Miliar 3) Ringkasan Rencana Kerja KPK Tahun 2016 menurut Bidang/Deputi : Dalam jutaan rupiah. No
Bidang/Deputi
Pagu 2016
1
Deputi Pencegahan
85.395
2
Deputi Peni ndakan
62.738
3
Deputi INDA
181.099
4
Deputi PIPM
4.326
5
Setj en Total KPK (1 s.d. 5)
567.572 901.130
2. Beberapa hal yang disampaikan oleh PPATK, diantaranya sebagai berikut : Berdasarkan SEB Menteri PPN Nomor: 0082/M.PPN/04/2015 tanggal 15 April 2015 dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S288/MK.02/2015 tanggal 15 April 2015 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Kerja Pemerintahan (RKP) 2016, PPATK mendapatkan alokasi Pagu Indikatif TA 2016 sebesar tahun sebesar Rp. 78.811.181.000. Pagu anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 3 program dan 12 kegiatan PPATK yaitu : 2
1. Program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorime, sebesar Rp.23.2 miliar 2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, sebesar Rp.51 miliar 3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur PPATK, sebesar Rp.4.5 miliar PPATK mengajukan usulan penambahan alokasi anggaran sebesar Rp.102.5 miliar yang telah dibahas dan dituangkan dalam catatan pertemuan tiga pihak, dengan perincian sebagai berikut : 1. Program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorime, sebesar Rp.9 miliar 2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, sebesar Rp.5.5 miliar 3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur PPATK, sebesar Rp.106 miliar 4. Beberapa hal yang disampaikan oleh Komnas HAM, diantaranya sebagai berikut : Program Kerja Komnas HAM Tahun Anggaran 2016 Dalam Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 antara Bappenas-Kementerian Keuangan (DJA) - Komnas HAM telah menjadi kesepakatan penambahan program teknis yaitu Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM untuk dipergunakan di tahun 2016 berkaitan dengan kebutuhan untuk memperlihatkan kinerja pemajuan dan penegakan HAM yang menjadi tugas dan fungsi Komnas HAM. Komnas HAM akan memiliki 2 (dua) program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komnas HAM dan Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM, penambahan 1 (satu) program teknis baru sehingga dapat mencerminkan kinerja Komnas HAM dan Komnas Perempuan di bidang HAM. Sesuai dengan hasil pembahasan dalam Trilateral meeting, Komnas HAM mendapatkan alokasi anggaran dalam Pagu Indikatif dengan Perincian anggaran Per Program terdiri atas: 1. Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM Rp.25.070.000.000,2. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM Rp. 68.886.100.000.3. total Pagu Indikatif Komnas HAM TA.2016 sebesar Rp. 93.956.100.000, Prioritas rencana pembangunan jangka menengah tahun 2015-2019, sesuai RPJPN ditekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dalam menentukan keberhasilan program pemerintah, maka kualitas sumber daya manusia aparatur harus terus diperbaiki. Dan memiliki visi, misi dan cara pandang serta berperilaku yang baru sebagai revolusi mental 3
dan karakter. Sejalan dengan hal tersebut Komnas HAM memperoleh mandatuntuk melaksanakan 2 agenda nawacita, yaitu : Nawacita
Program HAM Indikator Nawacita Sub Prioritas Program HAM Indikator
IV. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya Komnas Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM Jumlah kasus pelanggaran HAM yang berat diselesaikan IX. Memperteguh Kebhinekaan Dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia Agenda Revolusi Mental Komnas Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM Jumlah aparatur negara dan masyarakat yang memperoleh Pendidikan Pelatihan (TOT) HAM Jumlah aparatur negara dan masyarakat yang meningkat pemahaman HAMnya
Dari alokasi anggaran dalam Pagu indikatif tersebut, maka Komnas HAM masih kekurangan anggaran sehingga mengajukan usulan kebutuhan Tambahan Pendanaan TA.2016, untuk : Kode 01 3332
3334
02 3335
3336
Program/Kegiatan/Output
Usulan tambahan Pendanaan
Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Special Raporteur Rp. 813.750.000 Reparasi korban pelanggaran HAM yang berat Rp. 1.294.350.000 Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban kebutuhan dukungan kerja penanganan Rp. 23.760.000.000 kekerasan terhadap perempuan Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Kerjasama Permanen Sekretariat South East Asia Rp. 1.147.064.000 National Human Rights Forum (SEANF) dan KSST Penyelenggaraan layanan perkantoran, 4
kepegawaian, keuangan, Per-UU dan Bantuan Hukum Renovasi gedung Komnas Perempuan di Rp. 3.000.000.000 Gedung Pola Total Usulan Kebutuhan Tambahan Rp. 30.015.164.000 Pendanaan TA.2016 Komnas HAM mengharapkan dukungan Komisi III DPR RI untuk penambahan alokasi pagu anggaran Komnas HAM Tahun Anggaran 2016 selain yang telah disepakati dalam Trilateral Meeting untuk: 1. Renovasi gedung Peningkatan layanan pengadu, perpustakaan, ruang mediasi, reformasi birokrasi Rp. 10.000.000.000,- (mendukung renovasi yang aksesibel kepada penyandang disabilitas dan ramah lingkungan) 2. Penanganan pengaduan yang berdampak nasional dan urgent (tim bentukan sidang paripurna)Rp. 5.000.000.000,3. Peningkatan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Komnas HAM oleh perwakilan Komnas HAM di Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Maluku, dan Papua sebesar Rp. 3.000.000.000, TOTAL KEBUTUHAN TAMBAHAN PENDANAAN TA.2016 sebesar Rp.48.015.164.000 5. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok pembicaraan, diantaranya adalah sebagai berikut : Meminta penjelasan KPK terhadap anggaran program yang ditujukan terdapat 111 mitra strategis, apakah mitra strategis itu para LSM. Siapa saja masyarakat madani yang menerima bantuan dana dari KPK. Realisasi anggaran KPK baru terserap 26 persen, apakah kedepannya dapat terserap seluruhnya Bahwa PPATK, memerlukan tambahan anggaran sebesar 9 M, untuk membiayai program prioritas PPATK, salah satunya adalah MRA. Bagaimana bentuk dan detail program ini dan bagaimana teknis pelaksanaannnya. Meminta penjelasan PPATK terkait kerahasiaan perlindungan PJK, sejauh mana PJK ini dapat dimintai data/keterangan oleh PPATK. Untuk diperhatikan terhadap usulan penambahan Anggaran dalam rangka renovasi gedung Komnas HAM. Untuk ke depannya diharapkan penegakan hukum di bidang HAM lebih optimal. Komnas HAM bekerjasama dengan lembaga-lembaga penanggulangan krisis Internasional, dan bagaimana dengan sumbangan-sumbangan yang diperoleh Komnas HAM dari Lembaga Internasional tersebut. Meminta kepada KPK untuk mengaudit keuangan Komnas HAM khususnya yang diperoleh dari sumbangan-sumbangan Luar Negeri.
5
III. PENUTUP Rapat Dengar Pendapat Komisi III dengan KPK, Komnas HAM dan PPATK tidak mengambil keputusan / kesimpulan. Terhadap penyampaian usulan RKP Tahun 2016 dari masing-masing mitra kerja Komisi III, akan dibahas dalam Rapat Pleno Komisi III DPR RI dimana Fraksi-fraksi akan menyampaikan pandangannya dalam Rapat Pleno Komisi III DPR RI. Rapat ditutup pukul 17.50 WIB
6
