TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri
)
LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI DENGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SELASA, 22 NOVEMBER 2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2011-2012 Masa Persidangan : II Rapat Ke : -Sifat : Terbuka Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Dengan : Ombudsman Republik Indonesia Hari/Tanggal : Selasa, 22 November 2011 Pukul : 14.00 WIB - selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III) Ketua Rapat : Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/Wakil Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI Acara : Tindaklanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun Anggaran 2011, Progress Report Pelaksanaan ABPN Tahun Anggaran 2011 dan Masalah Aktual Lainnya. Kehadiran :` 33 dari 48 Anggota Komisi II DPR RI 15 orang izin HADIR : Dr. H. Chairuman Harahap, SH.,MH Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si H. Abdul Wahab Dalimunte, SH Drs. Ramadhan Pohan, MIS Drs. H. Abdul Gafar Patappe Dra. Gray Koes Moertiyah, M.Pd Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc Paula Sinjal, SH Rusminiati, SH Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM Nurul Arifin S.IP.,M.Si Drs. Taufiq Hidayat, M.Si Dr. Hj. Mariani Akib Baramuli, MM Agustina Basik-Basik, S.Sos.,MM.,M.Pd Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill IZIN : Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA Ganjar Pranowo Drs. H. Djufri Ignatius Mulyono Khatibul Umam Wiranu, SH.,M.Hum Gede Pasek Suardika, SH.,MH Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si Drs. Soewarno
Dra. Eddy Mihati, M.Si Zainun Ahmadi Dr. Yasonna H. Laoly, SH.,MA H.M. Gamari Sutrisno Hermanto, SE.,MM H. Rahman Amin Agus Purnomo, S.IP Aus Hidayat Nur Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si Drs. H. Fauzan Syai e Dr. AW. Thalib, M.Si Drs. H. Akhmad Muqowam Dra. Hj. Ida Fauziyah Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si Mestariany Habie, SH Miryam S. Haryani, SE.,M.Si
Arif Wibowo H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH Alexander Litaay H. Yan Herizal, SE Drs. H. Nu man Abdul Hakim Abdul Malik Haramain, M.Si Drs. Akbar Faizal, M.Si
I. PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ombudsman Republik Indonesia dibuka pukul 15.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs Abdul Hakam Naja, M.Si/F-PAN dan dinyatakan terbuka. II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 1. Tindak lanjut yang dilakukan Ombudsman RI atas pemeriksaan semester I BPK RI Tahun 2011, yakni : Pada Semester I Tahun 2011, BPK RI belum melaksanakan pemeriksaan atas pelaksanaan anggaran Ombudsman RI karena Ombudsman RI menjadi Bagian Anggaran sendiri pada Tahun 2011, sehingga BPK RI akan melakukan pemeriksaan pada bulan Januari 2012. Pada Tahun 2010, Ombudsman RI masih menjadi satuan kerja dibawah Sekretariat Negara dan hasil pemeriksaan BPK terhadap anggaran Ombudsman RI tahun 2010 telah ditindaklanjuti seluruhnya serta mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. 2. Pada tahun 2011, Ombudsman RI mendapat alokasi sebesar Rp 16.312.430.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 11 November 2011 Rp 12.719.564.472,- atau 77,97%. 3. Pelaksanaan kegiatan Ombudsman RI dengan menggunakan APBN secara garis besar diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) bidang yakni : A. Bidang Pencegahan : Sosialisasi adalah merupakan penyebarluasan informasi mengenai fungsi, tugas, dan kewenangan Ombudsman RI sebagai lembaga Negara untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kerja Sama Antar Lembaga. 1) Kerja Sama Dalam Negeri secara konkrit kegiatannya adalah penandatanganan kesepatakan bersama dengan Kementerian/Lembaga dan berperan serta dalam kegiatan yang diselenggarakan Kementerian/Lembaga maupun organisasi masa. 2) Kerja Luar Negeri dimana Ombudsman RI telah menjadi anggota pada organisasi Ombudsman regional maupun internasional. Peraturan Perundang-undangan. Sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, Pada tahun 2011 telah diselesaikan berbagai peraturan perundang-undangan yaitu: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah (pelaksanaan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 43 UU 37/2008) 2) Peraturan Ombudsman Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kode Etik Insan Ombudsman.
Sedangkan perangkat organik yang sedang dalam proses penyusunan adalah: 1) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman RI (pelaksanaan Pasal 13 UU 37/2008). 2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2002 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Tenaga Tim Asistensi, dan Staf Administrasi Kesekretariatan Komisi Ombudsman Nasional. B. Bidang Penanganan Laporan Masyarakat : Akses Masyarakat 1) Ombudsman RI telah menerima akses dari masyarakat sebanyak 4653 akses sejak bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2011, yang sebagian besar disampaikan melalui surat yakni 57,4%, dengan cara datang langsung ke Kantor Ombudsman RI sebesar 27,9%, dan sisanya melalui website 6,3%, telepon 5,2%, email 1,9% dan media 1,4%. 2) Dari 4653 akses yang dapat ditindaklanjuti secara formal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia sebanyak 1372 laporan, dan sisanya dapat diselesaikan pada saat masyarakat menyampaikan keluhannya. 3) Sampai dengan bulan Oktober, Ombudsman RI telah menindaklanjuti sebanyak 1458 laporan yang merupakan laporan tahun 2011 dan tahun-tahun sebelumnya. Khusus untuk Tahun 2011, dari laporan yang masuk sebanyak 1372 laporan telah ditindaklanjuti 1217 laporan, sisanya sebanyak 155 laporan masih dalam proses penanganan. Data Pelapor Klasifikasi masyarakat yang melaporkan keluhan tentang pelayanan publik kepada Ombudsman RI paling banyak adalah Perorangan/Korban Langsung sebanyak 845 (61,59%), laporan melalui Kuasa Hukum sebanyak 143 (10,42%), laporan dari media dan merupakan Prakarsa Ombudsman RI sebanyak 79 laporan (5,76%) dan pelapor lainnya berasal dari Kelompok Masyarakat sebanyak 94 (6,85%), Lembaga Swadaya Masyarakat sebanyak 85 laporan (6,20%), Keluarga Korban sebanyak 50 laporan (3,64%), Badan Hukum sebanyak 63 laporan (4,59%). Data Terlapor Instansi terbanyak yang dilaporkan oleh masyarakat adalah Pemerintah Daerah yakni 462 laporan (33,67%), Kepolisian sebanyak 249 laporan (18,15%), Lembaga Pengadilan sebanyak 149 laporan (10,86%), Instansi Pemerintah/Kementerian 115 laporan (8,38%) serta Badan Pertanahan Nasional 109 laporan (7,94%). Substansi Maladministrasi Substansi maladministrasi yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah penundaan pelayanan oleh penyelenggara negara. Subtansi
maladministrasi Penundaan Berlarut tersebut mencapai jumlah 614 laporan (44,75%), Penyalahgunaan Wewenang 242 laporan (17,64%), Penyimpangan Prosedur 110 laporan (8,02%) dan Berpihak 107 laporan (7,80%), lainnya masuk dalam kategori tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten dan sebagainya. Tanggapan Terlapor Jumlah tanggapan Terlapor atas tindak lanjut Ombudsman sejak Januari hingga Oktober 2011 sebanyak 645 surat, yang terdiri atas 443 surat menanggapi laporan tahun 2011, 152 surat menanggapi laporan tahun 2010, 45 surat menanggapi laporan tahun 2009, dan 5 surat menanggapi laporan tahun 2008. Berdasarkan jumlah klarifikasi, Pemeriksaan Lanjutan dan Rekomendasi yang disampaikan kepada Terlapor sejak Januari sampai dengan Oktober tahun 2011 sebanyak 788 surat yang mendapat tanggapan 433 surat. Investigasi Pada tahun 2011, sejak bulan Januari hingga Oktober 2011, Ombudsman RI telah melakukan 133 kegiatan investasi terkait laporan/pengaduan masyarakat atau investigasi atas prakarsa sendiri, yang sebagian besar merupakan permasalahan yang berkaitan dengan kinerja Kantor Pertanahan dan pelayanan di Kepolisian. Monitoring Ombudsman RI telah melakukan 94 kegiatan monitoring diberbagai daerah yang bertujuan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat baik yang belum maupun yang sudah mendapat respon dari instansi Terlapor, serta mengetahui tingkat ketaatan Instansi Terlapor terhadap tindak lanjut Ombudsman. Mediasi Ombudsman RI melaksanakan salah satu kewenangannya yakni melakukan mediasi kepada para pihak yang terkait dengan permasalahannya. Survei Dalam rangka mengetahui penerapan standar pelayanan di lingkungan pemerintah daerah, Ombudsman RI melakukan pengamatan terhadap 42 Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta dengan pertimbangan keterbatasan anggaran dan kedudukan sebagai Ibukota Negara memiliki fungsi dan peran penting dan strategis dalam mendukung penyelenggaraan negara, selain kompleksitas permasalahan dan keragaman tingkat kebutuhan masyarakat. III. KESIMPULAN/PENUTUP Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan paparan dan penjelasannya serta memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI untuk menyampaikan pendapat/pandangannya serta saran dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Ombudsman Republik Indonesia (ORI) atas keoptimalan penyerapan anggaran Tahun 2011 sebesar 77,97%. Selanjutnya, mengingat ORI adalah Lembaga yang baru saja
memiliki Bagian Anggaran tersendiri, Komisi II DPR RI meminta kepada ORI agar senantiasa meningkatkan kinerjanya dalam tata kelola keuangan dan pengadministrasian, sehingga hasil pemeriksaan BPK pada ORI nantinya bisa mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 2. Komisi II DPR RI mendorong ORI untuk mempercepat proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan penguatan fungsi dan wewenang ORI serta Instruksi Presiden (Inpres) tentang pemberlakuan sanksi bagi instansi yang tidak segera menindaklanjuti Rekomendasi ORI. 3. Komisi II DPR RI meminta agar ORI lebih meningkatkan kegiatan investigasi yang didasarkan atas prakarsa sendiri (own motion investigation) terhadap masalah-masalah pelayanan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak. 4. Terkait dengan kerjasama yang telah dilakukan oleh ORI dengan Kementerian/Lembaga, Komisi II DPR RI meminta kepada ORI untuk tetap bersikap kritis dalam menjalankan pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga yang bersangkutan, khususnya Kepolisian Republik Indonesia. Rapat ditutup Pukul 17.45 WIB. JAKARTA, 22 NOVEMBER 2011 PIMPINAN KOMISI II DPR RI WAKIL KETUA,
Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.SI A-126
