TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri
)
LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI DENGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA SENIN, 7 MARET 2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2010-2011 Masa Persidangan : III Rapat Ke : -Sifat : Terbuka Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dengan : Ombudsman Republik Indonesia Hari/Tanggal : Senin, 7 Maret 2011 Pukul : 10.00 WIB - selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III) Ketua Rapat : Ganjar Pranowo/Wakil Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI Acara : 1. Evaluasi Kinerja Kementerian/Lembaga Tahun 2010 dan Rencana Kerja Ombudsman R.I Tahun 2012 2. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010 dan Rencana Pelaksanaan APBN Tahun 2011; dan 3. Masalah Aktual Lainnya. Kehadiran : 29 dari 49 Anggota Komisi II DPR RI 20 orang izin HADIR : Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA Ganjar Pranowo Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si Drs. H. Amrun Daulay, MM H. Abdul Wahab Dalimunte, SH Rusminiati, SH Ignatius Mulyono Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc Drs. H. Abdul Gafar Patappe Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM Nurul Arifin S.IP.,M.Si Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si Drs. Taufiq Hidayat, M.Si Arif Wibowo H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH IZIN : H. Chairuman Harahap, SH.,MH Khatibul Umam Wiranu, SH.,M.Hum Dr. H. Subiyakto, SH.,MH.,MH Muslim, SH Drs. H. Djufri Dra. Gray Koesmoertiyah, M.Pd Kasma Bouty, SE.,MM Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus Agustina Basik-Basik, S.Sos.,MM.,M.Pd
Drs. Almuzzamil Yusuf TB. Soemandjaja.SD Aus Hidayat Nur Hermanto, SE.,MM Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si Drs. H. Fauzan Syai e Drs. H. Nu man Abdul Hakim Dr. AW. Thalib, M.Si Abdul Malik Haramain, M.Si Dra. Hj. Ida Fauziyah Hj. Mastitah S.Ag.,M.Pd.I Mestariany Habie, SH Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si Drs. Akbar Faizal, M.Si
Dr. M. Idrus Marham Drs. Soewarno Dr. Yasona H. Laoly, SH.,MH Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill Alexander Litaay Vanda Sarundajang Agus Purnomo, S.IP H. Chairul Naim, M.Anik, SH.,MH H. M. Izzul Islam Miryam S. Haryani, SE.,M.Si
I.
PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ombudsman Republik Indonesia dibuka pukul 11.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Ganjar Pranowo/FPDI Perjuangan.
II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN A. Kegiatan dan program Ombudsman RI yang telah dijalankan tahun 2010: 1. Sosialisasi keberadaan Ombudsman RI kepada masyarakat kegiatan sosialisasi menekankan pada penyebarluasan pemahaman masyarakat akan hak mereka atas pelayanan publik yang berkualitas. Masyarakat didorong agar tidak hanya melihat pelayanan publik pada beberapa instansi, khususnya penegak hukum seperti Pengadilan, Kepolisian, atau Kejaksaan, namun juga instansi lainnya seperti Pemerintah Daerah, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, BUMN/BUMD, dan sebagainya. Model sosialisasi dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan seperti Diskusi Publik/Interaktif/Klinik Pengaduan, Iklan Layanan Masyarakat, dan Publikasi 2. Penanganan laporan masyarakat yang masuk terhadap keluhan pelayanan publik dan tindak lanjut laporan Selama periode Tahun 2010, Ombudsman RI telah memberikan layanan kepada masyarakat melalui berbagai mekanisme, antara lain lewat surat, datang langsung, website, email, telepon, fax, dan sebagainya. Jumlah keseluruhan layanan yang ditanggapi masyarakat kepada Ombudsman RI pada Tahun 2010 mencapai 5942 tanggapan. Dari keseluruhan tanggapan tersebut, sebanyak 4888 berupa pertanyaan dan konsultasi yang telah diselesaikan secara langsung oleh Ombudsman dengan memberikan saran dan tindakan yang harus dilakukan oleh pelapor untuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Sedangkan 1137 tanggapan ditindaklanjuti sebagai laporan masyarakat kepada Ombudsman RI yang telah memenuhi syarat formal. Hingga akhir Desember 2010 Ombudsman RI telah menindaklanjuti 91,64% dari seluruh laporan masyarakat. Ombudsman RI juga melakukan investigasi lapangan, mediasi dan konsiliasi, serta fasilitasi antar para pihak. Dari seluruh laporan yang ditindaklanjuti secara formal, 91,64% diantaranya telah ditangani dan 8,36% masih dalam proses. Secara rinci jumlah Permintaan Klarifikasi sebesar 48,81%, sedangkan rekomendasi 0,79%. Data Pelapor Masyarakat yang terbanyak melaporkan keluhannya tentang pelayanan publik kepada Ombudsman RI adalah Perorangan/Korban Langsung sebanyak 690 laporan (60,69%). Diikuti oleh Kuasa Hukum 155 laporan (13,63%), Kelompok Masyarakat 109 laporan (9,59%), Lembaga Swadaya Masyarakat 87 laporan (7,65%), dan Keluarga Korban 50 laporan (4,40%). Sedangkan laporan yang merupakan Prakarsa Ombudsman (own-motion investigation) adalah 28 laporan (2,46%) Data Terlapor Dari 1154 laporan disampaikan kepada Ombudsman RI, instansi yang terbanyak dilaporkan oleh masyarakat adalah Pemerintah Daerah yaitu 354 laporan (31,13%). Fakta ini menunjukkan kesamaan dengan laporan masyarakat kepada Ombudsman RI pada tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan instansi lainnya yang juga banyak dilaporkan oleh masyarakat adalah Kepolisian 241 laporan (21,20%), Lembaga Pengadilan 155 laporan (13,63%), Badan Pertanahan Nasional 96 (8,44%), serta Instansi Pemerintah/Kementerian 90 laporan
Substansi Laporan Substansi atau permasalahan yang sering dikeluhkan masyarakat menyangkut kelambatan atau penundaan pelayanan oleh penyelenggara negara, misalnya perizinan yang tidak kunjung dikeluarkan oleh pihak pemerintah daerah, masalah sertifikat tanah yang tidak kunjung dilayani oleh kantor pertanahan, eksekusi putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan, tidak adanya perkembangan lebih lanjut penyidikan oleh pihak kepolisian, dan sebagainya. Substansi Penundaan Berlarut tersebut mencapai 50,31% dari seluruh laporan masyarakat (572 laporan), diikuti oleh substansi Penyalahgunaan Wewenang sebesar 16,97% (193 laporan), Berpihak 10,99% (125 laporan), Penyimpangan Prosedur 7,65% (87 laporan), Tidak Kompeten 4,49% (51 laporan), Permintaan Uang, Barang dan Jasa 3,96% (45 laporan), Tidak Patut 2,99% (34 laporan), dan Tidak Memberikan Pelayanan 2,64% (30 laporan) Tindak Lanjut Ombudsman RI Tindak lanjut secara formal oleh Ombudsman RI dapat berbentuk beberapa macam produk, yaitu Permintaan Klarifikasi, Rekomendasi, Monitoring Tindak Lanjut Klarifikasi dan Rekomendasi, Surat Pernyataan Bukan Wewenang Ombudsman RI, Permintaan Melengkapi Data, dan Pemberitahuan. Dari seluruh laporan yang ditindaklanjuti secara formal, 91,64% diantaranya telah diselesaikan dan 8,36% masih dalam proses. Secara rinci jumlah Permintaan Klarifikasi sebesar 48,81%, sedangkan Rekomendasi 0,79% Investigasi Pada tahun 2010 Ombudsman RI telah melaksanakan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) kegiatan investigasi di berbagai daerah. Investigasi tersebut sebagian besar merupakan tindak lanjut laporan masyarakat mengenai berbagai hal terkait penyelenggaraan pelayanan publik. Monitoring Ombudsman RI telah melaksanakan sebanyak 66 (enam puluh enam) kegiatan monitoring di berbagai daerah. Kegiatan monitoring bertujuan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat baik yang belum maupun sudah mendapat respon dari instansi Terlapor, serta mengetahui tingkat ketaatan Instansi Terlapor terhadap tindak lanjut Ombudsman RI. Mediasi dan Konsiliasi Selama tahun 2010, Ombudsman RI telah menyelenggarakan 14 (empat belas) kali kegiatan mediasi dan/atau konsiliasi (tabel pada bagian lampiran). Sebagian besar mediasi dan/atau konsiliasi masih memerlukan proses lebih lanjut guna mencari titik temu penyelesaian permasalahan antara pelapor dan terlapor Tanggapan Dari seluruh laporan masyarakat yang telah ditindaklanjuti, Ombudsman RI mencatat tingkat responsivitas yang tinggi dari instansi terlapor atas tindak lanjut Ombudsman RI (lebih dari 76%), baik berupa permintaan klarifikasi maupun rekomendasi. Namun demikian, ada pula rekomendasi Ombudsman RI yang hingga saat ini masih belum dipatuhi oleh instansi penyelenggara negara. Salah satunya menyangkut kinerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta. 3. Pengawasan terhadap pelayanan publik dan pencegahan maladministrasi Pengawasan dalam hal ini adalah melakukan kunjungan kerja langsung tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyelenggara pelayanan publik. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara melakukan pengamatan terhadap proses pemberian pelayanan publik selama beberapa hari. Selain itu, dilakukan wawancara kepada masyarakat pengguna layanan. Hasil temuan selama
melakukan pengamatan disampaikan secara tertulis kepada penyelenggara pelayanan publik untuk mendapat tindak lanjut perbaikan pelayanan. Selama tahun 2010, Ombudsman melakukan pengamatan langsung terhadap pelayanan publik, antara lain, Samsat Sleman, Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar, Dinas Perijinan Kota Denpasar, Dinas Perijinan Kota Yogyakarta, Samsat Kupang, dan Samsat Pematangsiantar. 4. Peningkatan efektivitas sistem pelayanan publik Ombudsman RI belum mempunyai alat ukur tersendiri untuk menilai efektivitas sistem pelayanan publik secara umum. Hal tersebut disebabkan belum adanya peraturan pelaksanaan tentang standar pelayanan publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Namun demikian, Ombudsman RI telah berupaya melakukan program ini yang dikoordinasikan oleh Asisten bidang Pencegahan melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, iklan layanan masyarakat. Dalam waktu segera akan disusun indeks Ombudsman RI yang akan digunakan untuk mengukur efektivitas pelayanan publik di berbagai daerah. 5. Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di Ombudsman Republik Indonesia diantaranya Pembenahan Struktur Organisasi Ombudsman RI, Pembentukan Perwakilan di daerah, Penguatan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI, Pembaharuan Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Ombudsman RI, serta Penguatan kapasitas sumber daya manusia Ombudsman RI. 6. Kendala yang ditemukan dalam melakukan penilaian terhadap efektivitas kinerja penyelenggara pelayanan publik dan cara mengatasinya Ada 3 (tiga) jenis kendala yang dihadapi oleh Ombudsman RI dalam melakukan penilaian efektifitas kinerja penyelenggara pelayanan publik, diantaranya Kendala Regulasi (belum adanya Peraturan Pemerintah terkait dengan Pelayanan Publik), Kurangnya Pengetahuan tentang Keberadaan Ombudsman RI, dan Keterbatasan Anggaran B. Rencana kerja dan program (RKP) tahun 2012. Dalam 3 (tiga) tahun yang akan datang, kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan Ombudsman RI adalah: a. pembenahan serta peningkatan kapasitas kelembagaan, termasuk pembentukan perwakilan di daerah. Pembentukan perwakilan di provinsi seluruh Indonesia akan diselesaikan pada tahun 2012; namun akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. b. penanganan keluhan masyarakat; hal ini menjadi prioritas karena merupakan bentuk pelayanan yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI; c. sosialisasi massif dan intensif baik di pusat maupun di daerah, terutama di wilayah kerja perwakilan mengingat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tugas dan fungsi Ombudsman RI. Sosialisasi kepada penyelenggara/pelaksana pelayanan juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; d. pengembangan jaringan kerja Ombudsman RI baik di dalam maupun di luar negeri. Sedangkan kegiatan prioritas Ombudsman RI yang akan dilaksanakan tahun 2012, sekurang-kurangnya meliputi: a. Sosialisasi atau diseminasi mengenai peran Ombudsman RI di seluruh wilayah negara RI, baik melalui media elektronik, cetak, maupun media lainnya. b. Sosialisasi hak masyarakat atas pelayanan publik yang baik;
c. d. e. f. g. h.
Pembentukan perwakilan di seluruh provinsi (15 perwakilan); Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; Pengembangan sistem informasi dan komunikasi; Program menindaklanjuti laporan yang masuk; Program kegiatan survei kepuasan pelayanan publik; Peningkatan kerja sama, koordinasi, dan sinkronisasi penyelenggara pelayanan publik; i. Pengadaan sarana dan prasarana kantor; j. Publikasi dan pengadaan alat bantu sosialisasi Ombudsman; k. Pengembangan jaringan kerja dengan instansi terkait dan universitas serta masyarakat; dan l. Pengembangan jaringan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri. Berdasarkan program prioritas tersebut, rencana anggaran yang dibutuhkan pada tahun 2012 sebesar Rp76.268.300.000,00. C. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010 dan Rencana Pelaksanaan APBN Tahun 2011: Realisasi anggaran belanja Ombudsman RI pada tahun 2010. Dari anggaran sebesar Rp20.000.000.000,00 yang terdiri dari Rp16 miliar ditambah Rp4 miliar dari APBN-P, telah terserap sebesar 69,84%. Anggaran yang ditetapkan untuk Ombudsman RI pada tahun 2011 sebesar Rp16.312.430.000,00. Anggaran tersebut pada akhir Januari harus dikurangi sebesar Rp352.876.000,00 (10% dari kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran) karena adanya program penghematan yang dilakukan oleh pemerintah. Ombudsman RI berusaha meningkatkan anggaran kembali melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBN-P). Untuk dapat merealisasikan tambahan anggaran pada APBN-P sebesar Rp31.700.026.250,00 sehingga secara keseluruhan diharapkan anggaran Tahun 2011 sebesar Rp48.012.456.250,-. Jumlah anggaran sebesar Rp48.012.456.250,00 tersebut merupakan usulan Ombudsman RI yang telah disetujui dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR-RI pada tanggal 22 September 2010.
III. KESIMPULAN/PENUTUP Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI untuk menyampaikan pendapat/pandangannya serta saran dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Dalam rangka mendukung dan mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dari para penyelenggara pelayananan publik baik instansi Pemerintah, BUMN, BUMD, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang menjalankan penyelenggaraan pelayanan publik, Komisi II DPR RI mendesak kepada Ombudsman Republik Indonesia untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, utamanya dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangan, penguatan pengawasan, pembinaan, penyadaran, dan sosialisasi keberadaan Ombudsman Republik Indonesia.
2. Untuk meningkatkan standar pelayanan Ombudsman Republik Indonesia dalam menyelesaikan setiap laporan dan pengaduan masyarakat, serta inisiatif investigasi, Komisi II DPR RI mendesak kepada Ombudsman Republik Indonesia agar terjun langsung dalam permasalahan yang penting serta menyangkut
kepentingan dan perhatian publik, sehingga keberadaan dan peran Ombudsman Republik Indonesia dirasakan langsung oleh masyarakat.
3. Terhadap tindak lanjut laporan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap rendahnya kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik, Komisi II DPR RI meminta kepada Ombudsman Republik Indonesia agar secara aktif mengawal dan meningkatkan kualitas rekomendasi dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik. Untuk meningkatkan sinergi antara DPR RI dan Ombudsman RI, Komisi II DPR RI meminta agar seluruh rekomendasi yang diterbitkan oleh Ombudsman RI ditembuskan ke Komisi II DPR RI agar optimalisasi pengawasan lebih efektif. 4. Komisi II DPR RI mendesak kepada Ombudsman Republik Indonesia untuk melakukan penguatan institusi, perbaikan sistem pengelolaan sumber daya, serta melakukan terobosan baru melalui program-program unggulan yang dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat. 5. Terkait dengan usulan anggaran tambahan sebesar Rp31.700.026.250,- (tiga puluh satu miliar tujuh ratus juta dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang diajukan oleh Ombudsman Republik Indonesia untuk memenuhi kebutuhan anggaran Tahun 2011, Komisi II DPR RI setuju untuk dapat dipenuhi melalui mekanisme APBNP Tahun 2011 sesuai dengan peraturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku. 6. Komisi II DPR RI meminta secara khusus kepada Ombudsman Republik Indonesia agar meningkatkan pengawasan pelayanan publik, utamanya terhadap pelaksanaan E-KTP, Pertanahan, pelaksanaan seleksi CPNS, serta transportasi umum (seperti kemacetan di DKI Jakarta). Rapat ditutup pukul 14.25 WIB. JAKARTA, 7 MARET 2011 PIMPINAN KOMISI II DPR RI KETUA, ttd
GANJAR PRANOWO A-365
