TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri
)
LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI DENGAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI KAMIS, 24 MARET 2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2010-2011 Masa Persidangan : III Rapat Ke : -Sifat : Terbuka Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dengan : Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hari/Tanggal : Kamis, 24 Maret 2011 Pukul : 14.00 WIB - selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III) Ketua Rapat : H. Chairuman Harahap, SH.,MH/Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI Acara : Membicarakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 Kehadiran : 30 dari 49 Anggota Komisi II DPR RI 19 orang izin HADIR : H. Chairuman Harahap, SH.,MH Vanda Sarundajang Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si Arif Wibowo Dr. H. Subiyakto, SH.,MH.,MH H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH Drs. H. Djufri Agus Purnomo, S.IP Khatibul Umam Wiranu, SH.,M.Hum Hermanto, SE.,MM Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si Kasma Bouty, SE.,MM Drs. H. Fauzan Syai e Nurul Arifin S.IP.,M.Si H. Chairul Naim, M.Anik, SH.,MH Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si Drs. H. Nu man Abdul Hakim Agustina Basik-Basik, S.Sos.,MM.,M.Pd Dra. Hj. Ida Fauziyah Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM Hj. Mastitah S.Ag.,M.Pd.I Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus Abdul Malik Haramain, M.Si Drs. Taufiq Hidayat, M.Si Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si Drs. Akbar Faizal, M.Si IZIN : Ganjar Pranowo Drs. Soewarno Muslim, SH Alexander Litaay H. Abdul Wahab Dalimunte, SH Drs. Almuzzamil Yusuf Drs. H. Amrun Daulay, MM TB. Soemandjaja.SD Rusminiati, SH Aus Hidayat Nur Drs. H. Abdul Gafar Patappe Dr. AW. Thalib, M.Si Ignatius Mulyono H. M. Izzul Islam Dra. Gray Koes Moertiyah, M.Pd Mestariany Habie, SH Dr. M. Idrus Marham Miryam S. Haryani, SE.,M.Si Dr. Yasona H. Laoly, SH.,MH
I.
PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dibuka pukul 14.30 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. H. Chairuman Harahap, SH.,MH/F-PG
II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN Rancangan Arah Kebijakan Kemendagri Tahun 2012 yang akan menjadi acuan penyusunan rencana Tahun 2012, sebagai berikut: 1. Mewujudkan stabilitas politik dalam negeri dalam kerangka menjaga ketahanan nasional; 2. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri yang didukung kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah secara konsisten berkelanjutan; 3. Memantapkan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah serta penguatan fungsi-fungsi penyelenggaraan pemerintahan umum; 4. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah, daerah, dan kawasan; 5. Memperkuat keberdayaan masyarakat perdesaan, meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan, serta mendukung upaya dan kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan; 6. Mendorong upaya pemenuhan hak-hak penduduk dan tertib administrasi kependudukan melalui pemantapan implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) dan koneksi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terintegrasi; 7. Meningkatkan kapasitas memperkuat fiskal daerah;
pengelolaan
keuangan
daerah
dalam
rangka
8. Meningkatkan kualitas pendidikan kader aparatur kepamongprajaan dan penyediaan sarana prasarana pendukungnya; serta 9. Memperkuat pembinaan aparatur pada aspek personil, kelembagaan, dan sistem manajemen tata kelola yang baik, dalam kerangka reformasi birokrasi. Sesuai dengan RPJMN Tahun 2010-2014 dan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, arah kebijakan Tahun 2012 dilaksanakan melalui 13 (tiga belas) program pada 12 Komponen Unit Eselon I. Pokok-pokok rencana program dan kegiatan Tahun 2012, diuraikan sebagai berikut: 1. Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kegiatan: (1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik; (2) Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan; (3) Fasilitasi Kewaspadaan Nasional; (4) Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; (5) Fasilitasi Politik Dalam Negeri; dan (6) Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. 2. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Kegiatan: (1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum; (2) Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah; (3) Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan; (4) Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat; (5) Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana; serta (6) Pengembangan dan Penataaan Wilayah Administrasi dan Perbatasan. 3. Program Penataan Administrasi Kependudukan Kegiatan: (1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kependudukan
dan Catatan Sipil; (2) Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk; (3) Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil; (4) Pengelolaan Informasi Kependudukan; (5) Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu; (6) Penataan Pengembangan Kebijakan Kependudukan; dan (7) Penyerasian Kebijakan dan Perencanaan Kependudukan. 4. Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Kegiatan: (1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah; (2) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup I; (3) Penataan Urusan Pemerintahan Daerah lingkup II; (4) Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah; (5) Penetapan Indikator Utama Pelayanan Publik yang Selaras antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (6) Penerapan Indikator Utama Pelayanan Publik di Daerah; (7) Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD; (8) Penghentian/Pembatasan Pemekaran Wilayah; (9) Fasilitasi KDH, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga; dan (10) Penyusunan Peraturan Perundangan Pemerintahan Daerah. 5. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah, Kegiatan: (1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Keuangan Daerah; (2) Pembinaan Anggaran Daerah; (3) Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Investasi Daerah; (4) Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan; dan (5) Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. 6. Program Bina Pembangunan Daerah, Kegiatan: (1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah; (2) Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah; (3) Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu; (4) Fasillitasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah; (5) Fasilitasi Penataan Perkotaan; dan (6) Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah. 7. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kegiatan: (1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; (2) Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM); (3) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; (4) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat; (5) Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat; (6) Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; (7) Fasilitasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Perdesaan; serta (8) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Desa Lingkup Regional. 8. Program Pendidikan Kepamongprajaan, Kegiatan: (1) Penyelenggaraan Akademik, Administrasi, Perencanaan dan Kerjasama Pendidikan Kepamongprajaan; (2) Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan; (3) Penyelenggaraan Keprajaan, Kemahasiswaan dan Administrasi; dan (4) Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan dan Administrasi Kampus Daerah. 9. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendagri, Kegiatan: (1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal; (2) Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah I; (3) Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah II; (4) Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah III; (5) Penyelenggaraan Pemeriksaan Akuntabilitas dan Pengawasan Fungsional Wilayah IV; serta (6) Penyelenggaraan Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian Kasus dan Pengaduan Khusus.
10. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendagri, Kegiatan: (1) Perencanaan Program dan Anggaran; (2) Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian; (3) Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan dan Pelaporan Kinerja; (4) Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum; (5) Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Keprotokolan; (6) Pengelolaan Data, Informasi Komunikasi dan Telekomunikasi; (7) Pengelolaan Penerangan; (8) Pengkajian Kebijakan Strategik; (9) Penataan Administrasi Kerjasama Luar Negeri; dan (10) Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset. 11. Program Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemendagri, Kegiatan: Peningkatan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri. 12. Program Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, Kegiatan: (1) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan Pengembangan; (2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Otonomi Daerah; (3) Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan dan Keuangan Daerah; (4) Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dan Kependudukan; dan (5) Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. 13. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemendagri, Kegiatan: (1) Dukungan Manajemen dan Pelayanan Teknis Lainnya Badan Pendidikan dan Pelatihan; (2) Diklat Manajemen dan Kepemimpinan Pemerintahan Daerah; (3) Diklat Manajemen Pembangunan, Kependudukan dan Keuangan Daerah; (4) Diklat Struktural dan Teknis; (5) Pembinaan Jabatan Fungsional dan Standarisasi Diklat; dan (6) Pendidikan dan Pelatihan Regional. Pokok-pokok kebijakan yang diusulkan tahun 2012 tersebut merupakan kegiatan yang bersifat prioritas dan mendesak diantaranya: 1. Alokasi dana dekonsentrasi dalam rangka penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi; 2. Kebutuhan operasional pendidikan, serta dukungan sarana dan prasarana untuk IPDN Kampus Daerah; 3. Kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran terpadu kantor Pusat Kemendagri Jakarta, untuk Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (gedung saat ini akan digunakan oleh Kemenakertrans), Ditjen Pemerintahan Umum (gedung saat ini akan digunakan untuk Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan), Inspektorat Jenderal (diluar kompleks Kemendagri), dan Ditjen Keuangan Daerah (menggunakan gedung yang akan direnovasi); serta 4. Penambahan target penerapan e-KTP berbasis NIK yang harus diselesaikan pada tahun 2012, terkait bertambahnya jumlah penduduk dan kecamatan di 300 kota. Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan usulan Inisiatif Baru Kemendagri Tahun 2012 kepada Bappenas dan Kementerian Keuangan, berupa usulan tambahan alokasi (on top) pada baseline pagu tahun 2012 sebesar Rp2.294.677.600.000,- (Dua Trilyun Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Usulan tersebut terdiri atas 1 (satu) penambahan kegiatan, 25 (dua puluh empat) penambahan output baru, dan 4 (empat) penambahan volume target pada Rencana Tahun 2012
III. PENUTUP Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI untuk menyampaikan pendapat/pandangannya serta saran, ada beberapa catatan sebagai sebagai berikut: 1. Terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012, Komisi II DPR RI meminta agar Kementerian Dalam Negeri benar-benar mengimplementasikan prinsip anggaran berbasis kinerja (money follow function) dalam penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2012, serta lebih memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendesak dan membutuhkan perhatian khusus, seperti penanganan wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah terluar, masalah SIAK, percepatan penyusunan RUU yang menjadi inisiatif Pemerintah, dan lain-lain.
2. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri memberikan gambaran yang lebih utuh atas RKP Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 termasuk program, kegiatan dan anggaran tahun-tahun sebelumnya, serta meminta kepada masing-masing Satuan Kerja untuk merinci RKP dimaksud untuk dibahas pada pertemuan/rapat yang akan datang. Rapat ditutup pukul 16.20 WIB. JAKARTA, 24 MARET 2011 PIMPINAN KOMISI II DPR RI KETUA, ttd
H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH.,MH A-178
