RANCANGAN
LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI DENGAN DIRUT PT. AGRA CITRA KHARISMA, SOHAR & MANGAWEANG COUNSELORS AT LAW, BILLY IMATUHU IRVAN, ANDI ISMA, SUHAIMI AKBAR ---------------------------------------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)
Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Hadir Izin Acara
: 2014-2015 : II : : Terbuka : RDPU Komisi III DPR RI : Selasa, 20 Januari 2015 : Pukul 15.35 s.d. 17.00 WIB : Ruang Rapat Komisi III DPR RI : Trimedya Panjaitan,S.H.,MH./Wakil Ketua Komisi III DPR RI : Dra.Tri Budi Utami, M.Si./Kabag. Set. Komisi III DPR RI : 21 orang Anggota dari 53 Anggota Komisi III DPR-RI : : Menerima pengaduan terkait Tenaga Kerja Asing, Perlindungan hukum, perkara pengalihan hak atas tanah, dan rekayasa berkas perkara.
I. PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dibuka pukul 15.35 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI/ Trimedya Panjaitan, S.H., M.H.dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas. II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 1. Beberapa hal yang disampaikan oleh PT. Agra Citra Kharisma, diantaranya sebagai berikut : Raja Faisal Harapan, SH, sebagai penasehat hukum PT. Arga Citra Kharisma yang disangka melakukan Tipikor dalam pengalihan lahan terletak di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Bantu Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.
Terkait proses Ruislag atas tanah tersebut, diawali dengan adanya permohonan dari PT INANTA TIMBER & TRADING COY Ltd (PT INANTA) tanggal 26 Februari 1981 kepada Keperjanka (Kepala Perusahaan Jawatan Kereta Api) terhadap lahan B (B1, B2, B3) lalu Kaperjanka meneruskan permohonan PT INANTA tersebut kepada Mentri Perhubungan (Menhub) yang kemudian oleh Menhub diteruskan kepada Mentri Keuangan (Menkeu) Pada tanggal 12 Agustus 1981, Menkeu memberikan persetujuan bahwa pengalihan lahan tersebut dapat dilaksanakan dengan metode tertentu yaitu dengan cara ganti rugi. Usulan tersebut disetujui oleh Menteri Perhubungan dan kemudian ditetapkan bahwa tanah di kelurahan Gang Buntu sebagai tanah Negara dan diserahkan kepada Pemerintah Kota Medan untuk di proses lebih lanjut. Di dalam pelaksanaannya, pada tahun 1989 terjadi pengalihan hak dan kewajiban dari PT INANTA kepada PT Bonali Real Estate (BRE). Untuk pelaksanaannya dibentuklah tim penelitian dan pengkajian kembali Pembangunan Proyek Imbalan atas pelepasan Hak atas Tanah dan bangunan, dan hasil pengkajian tim adalah bahwa imbalan pada tahun 1983 sebesar Rp 3.677.179.889,- dan pada tahun 1990 menjadi Rp 6.359.453.050,-. Besaran nilai ganti rugi tersebut, telah dilakukan negosiasi kembali antara Dirut PT KAI Persero dengan Dirut PT BRE pada tanggal 10 Februari 2004, dengan hasil bahwa untuk penggantian bangunan rumah susun beserta fasilitasnya PT BRE akan memberikan uang tunai kepada PT KAI Persero sebesar 13 Milyar. Pada tanggal 18 Oktober 2004 Menteri BUMN memberikan persetujuan pergantian kompensasi atas penghapusbukuan aktiva PT KAI Persero. Bahwa pada tanggal 9 September 2002 melalui Akta Notaris Suanny Djojo SH telah dilakukan peralihan hak dan kewajiban dari PT BRE kepada PT Arga Citra Kharisma untuk lahan tersebut diatas. PT. Arga Citra Kharisma baru mengetahui dari BPN Kota Medan ternyata tanah tersebut bukan milik PT KAI berdasarkan surat BPN No 500.52 tanggal 14 Januari 2004 Jo Surat BPN Kota Medan No 600.1219 tanggal 2 November 2004. Dengan itikad baik, PT Arga Citra Kharisma melaksanakan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN namun tak mendapat tanggapan dari PT Persero KAI. Kemudian, PT Arga Citra Kharisma mengambil langkah hukum dengan menitipkan uang tersebut ke PN Medan dengan cara Consignatie yang terdaftar dengan Nomor 01/Pdt.Cons/2012/PN-Mdn tanggal 8 Maret 2012. Pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah beberapa kali melakukan penyelidikan terhadap hal itu namun tidak ditemukan bukti permulaan 2
dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana, namun untuk alasan pengalihan lahan, pihak Kejaksaan Agung telah mengangkat kembali permasalahan ini dan telah melakukan pemanggilan ke berbagai pihak. PT. Agra Citra Kharisma memohon kepada Komisi III untuk memberikan perlindungan hukum, mengingat atas lahan sengketa tersebut sudah sangat jelas ditetapkan status kepemilikannya oleh lembaga pengadilan. Saat ini pihak Kejaksaan Agung telah menetapkan status tersangka kepada pelapor sendiri disamping dua yang lainnya. 2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Sdr. Andi Isma, diantaranya sebagai berikut : Permasalahan pelapor adalah Sdr. Andi Isma (sebagai pelapor) dengan Direktur Utama PT. Pelni, dimana adanya dugaan pelanggaran HAM yang terjadi tahun 1975. Sdr.Andi Isma melaporkan adanya pemborosan di PT Pelni, namun laporan tersebut ditindaklanjuti dengan pemberhentikan dirinya tidak dengan hormat Harapan pelapor agar dipulihkan namanya dan dan diberikan ganti rugi. Adapun ganti kerugian yang diminta, akan disusun secara terperinci oleh pelapor. 3. Beberapa hal yang disampaikan oleh Billy Imatuhu Irvan, diantaranya sebagai berikut : Bahwa Billy Imatuhu Irvan menyampaikan laporan adanya rekayasa hukum yang dilakukan oleh penyidik Satreskrim Polresta Bogor, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara No.07.Pid.B/2012/PN.BGR. Saksi korban/pelapor mengajukan saksi, namun penyidik yang menangani perkara tidak pernah memanggil, memeriksa dan membuat BAP. Bahwa penyidik Kepolisian Reskrim Bogor Kota telah dengan sengaja mengabaikan pasal 109 ayat (1) KUHAP, dan UU No.2 Tahun 2002. Bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bogor telah menetapkan berkas perkara P21 yang direkayasa dan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ada pesanan tersembunyi dan penegak hukum telah mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan oleh UU. Sebagai Korban rekayasa hukum memohon kepada Komisi III DPR RI berkenan membantu menertibkan hukum yang dibuat carut-marut oleh penegak hukum itu sendiri. 4. Beberapa hal yang disampaikan oleh Sohar & Mangaweang Counselors at law, diantaranya sebagai berikut : Sohar & Mangaweang Counselors at Law adalah kuasa hukum dari Peppi Piona yang merupakan korban dari ketidakadilan keprofesionalan Media 3
Metro TV yang telah mendiskreditkan diri pemohon selaku Pelaku Bom Buku melalui tayangan berita segmen Metro Siang tanggal 23 April 2011. Pelapor telah membuat laporan Polisi tanggal 17 Juni 2011 dan atas laporan tersebut penyidik telah memberikan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, dan pelapor selalu kooperatif untuk melengkapi alat-alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan penyidikan untuk mendukung laporan pidana. Penyidikan yang dilakukan penyidik terkesan ada intervensi dan notabene menimbulkan tidak adanya kepastian hukum atas laporan pemohon sebagaimana ketentuan KUHAP yang menjunjung Hak asasi manusia. Laporan tersebut, penyidik belum menerbitkan SPDP yang merupakan suatu keharusan sebelum dimulai suatu tindakan penyidikan. Sampai dengan tenggang waktu 3 tahun 5 bulan belum ada kepastian hukum atas laporan pengaduan polisi tersebut, jika dicermati proses batas waktu penanganan perkara atas laporan pengaduan telah menyimpang dan melanggar peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2009. Sebagai warga Negara, Peppi Piona memohon perlindungan hukum kepada Komisi III DPR RI untuk memanggil para pihak terkait guna didengar keterangannya dengan tujuan adanya kepastian hukum.
5. Beberapa hal yang disampaikan oleh Suhaimi Akbar, diantaranya sebagai berikut : Pelapor merupakan pemilik lahan yang terkena jalur ganti rugi atas proyek pembangunan PT PLN (Persero) UIP II Medan yaitu transmisi T/L menyampaikan bahwa ada fakta pelanggaran hukum yang sangat massive yaitu pemotongan uang ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan Hak Milik Masyarakat di Kecamatan P.Susu, Brandan Barat, Gebang, Padang Tualang, Stabat dan Binjai Utara dan kecamatan lainnya, dimana Uang Hak Ganti Rugi milik masyarakat tersebut sudah dipotong 40 % oleh LBHN Jakarta (swasta). Pelapor menyampaikan adanya dugaan kuat konspirasi pihak LBHN Jakarta dengan Oknum Kepala Desa Tangkahan Durian dan Oknum Camat Brandan Barat dengan sengaja secara bersama-sama melakukan penipuan/pemaksaan terhadap masyarakat Kecamatan Brandan Barat untuk menandatangani Surat Kuasa untuk LBHN Jakarta sebagai dasar hukum LBHN guna mengurus dan memperjuangkan hak-hak pemilik tanah ke PT PLN (Persero) UIP II Medan, hal ini merupakan pelanggaran atas Undang-undang Ganti Rugi Negara RI. Tindakan oknum kepala desa dan camat yang terlibat langsung mengarahkan masyarakat kecamatan Brandan Barat untuk memberikan kuasa kepada LBHN Jakarta demi tercapainya target LBHN untuk memotong uang ganti rugi warga 40% sebagai gaji LBHN Jakarta untuk mengurus pencarian ganti rugi masyarakat ke PT PLN UIP II Medan. 4
Pelapor menyampaikan bahwa mereka menjadi korban pemotongan 40 % sekaligus sebagai pemilik tanah yang sudah ikhlas mendukung proyek PLTU Pemerintah RI, khususnya pengembangan energy Kelistrikan di Sumatera Utara memohon kepadaKomisi III DPR RI agar hak ganti rugi pelapor dapat dibayar sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. 6. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya sebagai berikut : Apa yang menjadi alasan Kejaksaan Agung untuk membuka kembali kasus PT Arga Citra Kharisma, mengingat kasus tersebut sudah di SP3 tidak dilanjutkan. Apabila kasus tersebut dibuka kembali, merupakan sesuatu yang menyalahi hukum. Kasus PT Arga Citra Kharisma ini hal-hal yang menyalahi hukum, diusulkan untuk Komisi III untuk tinjau langsung ke daerah Medan guna meminta penjelasan Kapolda, Kajati dan kemudian ke Kejaksaan Agung untuk Ekspos Perkara ini. Sebagai institusi penegak hukum melakukan pemeriksaan perkara tanpa sebuah temuan, jika ada bukti baru, maka perkara tersebut bisa dibuka kembali. Hak pelapor untuk mendapatkan perlindungan hukum, jika merasa terdzolimi. Selain Komisi III merencanakan kunjungan ke Medan, juga diusulkan untuk melanjutkan kunjungan ke Langkat dan Aceh. Untuk ke Aceh terkait dengan diskriminasi hukum terhadap beberapa orang Profesor. Terkait dengan permasalahan Sdr.Andi Isma dengan PT. Pelni, Pelapor belum menempuh jalur hukum sampai sekarang, serta diharapkan menyiapkan dokumen yang diperlukan serta agar disusun permintaan ganti kerugian yang sewajarnya. Terkait dengan Permasalahan yang disampaikan oleh Sdr.Billy Imatuhu, ada yang mengaku BAP dihilangkan, seharusnya meminta keterangan kepada pihak yang menghilangkan BAP tersebut, kenapa bisa dihilangkan? Terhadap kasus yang disampaikan oleh Sohar Councellor of Law, Komisi III akan dipilah-pilah dari kasus yang sama, dan akan disampaikan kepada Kapolri pada saat Rapat Kerja. Terkait dengan kasus Ir. Suhaimi Akbar, apakah pernah dilaporkan secara perdata ke pengadilan. Untuk mengembalikan hak-haknya, sebaiknya dilakukan gugatan. Terkait dengan kasus bom buku, sebagaimana Metro TV yang menjadi Terlapor, apakah memang benar kasus tersebut.
5
III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan PT. Agra Citra Kharisma, Sohar & Mangaweang Counselors At Law, Billy Imatuhu Irvan, Andi Isma, dan Suhaimi Akbar tidak mengambil kesimpulan/keputusan, namun akan disampaikan dalam rapat-rapat mitra kerja Komisi III DPR RI, khususnya Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI dan Mahkamah Agung RI. Terhadap usulan untuk melakukan kunjungan ke Medan, akan terlebih dahulu disampaikan pada Rapat Pleno Komisi III DPR RI untuk dimintakan persetujuannya. Rapat ditutup pukul 17.00 WIB PIMPINAN KOMISI III DPR RI
6
