RANCANGAN
LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI DENGAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH, DPRD KABUPATEN POSO, DR. RIADI A. RAHMAD & PARTNERS, JARINGAN KERJA PROLEGNAS PRO PEREMPUAN, ASOSIASI LBH APIK INDONESIA, DAVID LUKMAN, ASOSIASI KELOMPOK TANI RIMBA RAYA DAN MEGA LAWYERS ---------------------------------------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)
Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari, tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Hadir Izin Acara
: 2014-2015 : II : : Terbuka : RDPU Komisi III DPR RI : Rabu, 4 Febuari 2015 : Pukul 17.20 – 19.55 WIB : Ruang Rapat Komisi III DPR RI : DR. H.M. Aziz Syamsuddin, S.H./Ketua Komisi III DPR RI : Dra.Tri Budi Utami, M.Si./Kabag. Set. Komisi III DPR RI : 34 orang Anggota dari 54 Anggota Komisi III DPR-RI : : Menerima aspirasi / pengaduan terkait dengan : 1. Usulan beberapa RUU Prioritas, antara lain RUU Sistem Peradilan Keluarga, RUU Perkawinan, RUU Anti Perkosaan, dll; 2. Masalah keamanan di Kabupaten Poso; 3. Permasalahan yang dialami oleh Koperasi Petani Harapan Maju; 4. Permasalahan sengketa lahan antara Kelompok Tani “Rimba Raya” Kutai dengan PT. Bina Mitra Sumberarta; 5. Permohonan perlindungan hukum terhadap keputusan Perkara No.38/PDT/2012/PT.TK tanggal 8 Agustus 2012; 6. Perijinan Billboard Hak Milik PT. Rajawali Neon untuk wilayah hukum Kota Bandung yang masih sengketa; 7. Permohonan perlindungan hukum.
I. PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dibuka pukul 16.05 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI, DR. H.M. Aziz Syamsuddin, S.H. dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.
II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 1. Beberapa hal yang disampaikan oleh Gubernur Sulawesi Tengah dan DPRD Kab. Poso terkait Masalah Keamanan, diantaranya sebagai berikut : Bahwa Pemda telah berupaya dalam penanganan di Poso, akan tetapi sejak tahun 1998 hingga sekarang permasalahan sipil bersenjata belum pernah terselesaikan. Dalam 2 bulan ini kelompok sipil dipimpin Santoso, semakin meresahkan dan semakin tidak berprikemanusiaan. Santoso sebagai pimpinan kelompok perlu diberikan tindakan tegas, dimana sekarang ini sering melakukan penculikan dan mutilasi. Kondisi keamanan semakin meresahkan khususnya wilayah Poso pesisir, Lore Timur. Beberapa kelompok masyarakat sudah menyampaikan pengaduan terkait tindakan kelompok sipil bersenjata yang semakin meresahkan dan bertindak diluar prikemanusiaan. Meminta Komisi III dapat mendukung kondisi keamanan di Kabupaten Poso terutama dalam penanganan kelompok-kelompok yang diduga teroris. Perlu penanganan serius dari aparat keamanan dimana pimpinan dari kelompok bersenjata hingga saat ini belum juga tertangkap. Terhadap operasi penangkapan terhadap pelaku-pelaku terorisme, diusulkan agar melibatkan unsur dari TNI. Bahwa operasi yang dilakukan oleh Polri dan TNI dapat meredam keresahan di masyarakat sementara, akan tetapi karena gembong dari pelaku kerusuhan belum juga tertangkap maka setelah operasi selesai dilakukan, kelompok tersebut kembali menebar teror di masyarakat Kelompok Santoso betul-betul membuat masyarakat ketakutan dan membuat masyarakat takut untuk beraktivitas bahkan Kepala Desa Kalimago diculik oleh kelompok Santoso. Bahwa melihat kejadian di Poso dan penanganannya yang dirasa tidak efektif, karena dilihat dari tahun 1998 hingga sekarang kondisi di Poso tidak pulih secara total. Diharapkan ada regulasi khusus untuk penanganan di Poso, penanganan yang sudah dilakukan pemerintah dianggap gagal, apabila hal ini dibiarkan dapat menjadi konflik sosial. Bahwa DPRD Kab. Poso sudah melakukan audiensi dengan Kapolda, dan dari hasil audiensi disampaikan bahwa kelompok ini (Santoso) hanya berjumlah 20 orang, dan ada 2 orang asing serta memplokamirkan Negara Mujahiddin Indonesia Timur, dimana ke-2 orang asing tersebut disinyalir berhubungan dengan ISIS. Melihat kerawanan tersebut maka semua komponen pertahanan dan keamanan yang harus diturunkan di Poso. Gubernur Sulawesi Tengah dan DPRD Kab. Poso memohon dukungan dan bantuan terkait penyelesaian, menyikapi kondisi yang ada dan pemecahan permasalah keamanan di Sulawesi Tengah khususnya di wilayah Poso.
2
2. Beberapa hal yang disampaikan oleh DR. Riadi A. Rahmad & Partners, sebagai berikut : Bahwa DR. Riadi A. Rahmad kuasa hukum dari Saudara. Dasprizal dan Saudara Basirun masing-masing sebagai Ketua dan Bendahara Koperasi Harapan Maju beralamat di Desa Talayap, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Bahwa pada tahun 2000 Pemangku Adat Batin Talayap bersama tokoh masyarakat dan didukung oleh masyarakat Desa Talayap dan Pemerintah Kabupaten Palalawan berencana membangun Kebun Kelapa Sawit Kemitraan Pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) dengan PT. ADEI Plantation & Industry dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dari nelayan dan petani tradisional menjadi petani modern. Untuk mewujudkan pembangunan kebun kemitraan pola KKPA tersebut, Pemangku Adat Batin Talayap sebagai Pewaris Tanah Ulayat menyerahkan Tanah Ulayatnya seluas 1.002 Ha kepada masyarakat Desa Talayap. Bahwa Camat Pelalawan menolak Daftar Nama Peserta KKPA dan meminta jatah anggota yang terdiri dari pegawai Pemda dan anggota Polisi, sehingga mengakibatkan tidak semua masyarakat Desa Telayap mendapatkan Kebun Kemitraan Pola KKPA. Kemudian oknum-oknum tersebut juga memanfaatkan kelemahan masyarakat dan berupaya untuk terus menguasai kebun kemitraan pola KKPA dengan cara membeli di bawah tangan, padahal jual beli tidak diperkenankan dalam perjanjian. Untuk menyikapi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pelalawan membentuk Tim Verifikasi Kepemilikan Lahan Kredit Koperasi Primer Anggota Koperasi Petani Harapan Maju Desa Talayap, namun Pimpinan Tim Verifikasi tersebut yang merupakan Mantan Camat Pelalawan bertindak dengan tidak netral. Bahwa dalam Kebun Kemitraan Pola KKPA dicurigai terdapat keterlibatan oknum Polisi dan oknum pejabat pemerintah Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan hasil review dan audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik, diidentifikasi bahwa terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan kewajaran dan kepatutan perjanjian KKPA dan regulasi mengenai KKPA yang berlaku di Indonesia. Telah terjadi akumulasi penguasaan tanah, pemanfaatan tanah yang tidak optimal, ganti rugi tanah yang merugikan pemegang hak atas tanah masyarakat adat, pelayanan pemerintahan yang tidak adil dan diskriminatif. Tidak adanya perlindungan dan jaminan kepastian hak-hak rakyat atas tanahnya, dan oknum-oknum polisi dan pemerintah daerah telah gagal melindungi masyarakat lemah dan mencegah pihak-pihak lain yang berupaya melakukan penguasaan secara illegal. Upaya permohonan perlindungan hukum sudah dilakukan ke aparat, namun hal ini belum pernah mendapat tanggapan. Hal ini menambah 3
kesusahan bagi masyarakat, dan ketua koperasi malah dijadikan buron oleh Kepolisian. Bahwa perusahaan telah menggelapkan uang milik masyarakat dan harus mengembalikan hak KKPA kepada masyarakat. Serta kriminalisasi terhadap ketua koperasi yang saat ini masih buron, perlu ditelusuri kembali. Bahwa efek dari kondisi tersebut banyak anak-anak yang tidak mampu untuk bersekolah. Meminta perlindungan hukum sudah dilakukan ke aparat, dan belum pernah mendapat tanggapan. Hal ini menyebabkan ketua koperasi dijadikan buron oleh Kepolisian. Selanjutnya meminta kepada Komisi III agar Polres Pelawan melakukan pemeriksaan ulang dan tidak melakukan kriminalisasi. Memohon kepada Komisi III DPR RI agar dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Desa Talayap yang tergabung dalam Koperasi Petani Harapan Maju dengan PT. ADEI Plantation and Industry serta memanggil Polres Pelalawan agar tidak melakukan kriminalisasi.
3. Beberapa hal yang disampaikan oleh Asosiasi LBH APIK, diantaranya sebagai berikut : LBH APIK memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat sipil yang bebas diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, dan salah satu cara mewujudkannya adalah dengan melakukan advokasi perubahan hukum yang lebih berpihak kepada perempuan. Sejak tahun 2005, LBH APIK bersama Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) telah melakukan advokasi pembentukan undangundang baru maupun amandemen atas undang-undang yang berkaitan dengan tujuan LBH APIK. Berdasarkan pada 10 tahun refleksi UU tentang PDKRT, masih terdapat banyak hambatan dalam sistem peradilan sehingga korban kesulitan mendapatkan akses keadilan dan kehilangan hak-haknya sebagai korban. Oleh karena itu LBH APIK memandang urgensi adanya RUU baru lex specialis tentang Sistem Peradilan Keluarga untuk memutus hambatan dalam sistem peradilan terkait akses keadilan bagi perempuan korban KDRT. LBH Apik telah menyusun usulan RUU tentang Sistem Peradilan Keluarga dan bermaksud untuk dapat didorong dalam Prolegnas 2014-2019 melalui Komisi III DPR RI. 4. Beberapa hal yang disampaikan oleh Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan, adalah sebagai berikut : Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) adalah jaringan yang beranggotakan lebih dari 40 lembaga/organisasi dengan fokus pada advokasi mendorong produk legislasi yang adil dan setara gender. JKP3 pada masa Prolegnas 2014-2019 ini mengusulkan beberapa RUU Prioritas, antara lain RUU Sistem Peradilan Keluarga serta RUU 4
Perkawinan (Perubahan terhadap UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), RUU anti Perkosaan/ RUU anti Kekerasan Seksual, dan RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG). Mendorong untuk mempercepat pembahasan RUU KUHP dan KUHAP. Di dalam KUHP yang ada sekarang belum bisa menjawab persoalan, terutama masalah-masalah yang berhubungan dengan perempuan. Kemudian di dalam KUHAP, JKP3 mengajukan ide sistem peradilan pidana terpadu. Meminta Komisi III DPR RI untuk memprioritaskan RUU yang diusulkan dan memberikan perhatian terhadap masukan dan ide dari JKP3. 5. Beberapa hal yang disampaikan oleh David Lukman, diantaranya adalah sebagai berikut : Pemohon melaporkan mengenai kejadian yang bertentangan dengan hukum dan rasa kemanusiaan yang dilakukan oleh Kajari Pariaman (Yulitaria, SH) dan auditor BPKP Perwakilan Sumatera Barat. Berawal dari penahanan Hj. Nilma Sari, M.Kes (istri David Lukman) tanpa melalui pemeriksaan atau belum di BAP secara materi sangkaan. Nilma Sari dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Pariaman sejak tanggal 7 januari 2013 dan audit kerugian negara dilakukan oleh BPKP Prov. Sumatera Barat pada tanggal 4 Maret 2013 dan dalam dilakukan audit, BPKP tidak melakukan klarifikasi dan verifikasi kepada pihak Akper Bahwa pada 15 januari 2013 tersangka Nilma Sari dirujuk dari RS. Pariaman ke RSUP M. Jamil Padang karena tidak sadarkan diri dimana pada tanggal 16 januari 2013, Kajari Pariaman Yulitaria S.H. menelpon pelapor melalui HP milik Jaksa Yarnes untuk membuat surat pernyataan bahwa tersangka tidak akan membebankan biaya rumah sakit kepada Kejaksaan Negeri Pariaman dan biaya makan harian pengawalan yang dilakukan oleh Kajari Pariaman. Selama ditahan lebih kurang 50 hari tidak ada dilakukan pemeriksaan atau di BAP oleh pihak kejaksaan. Dalam persidangan, ada beberapa SPJ yang ada didaftar sitaan kejaksaan tidak diberikan kepada auditor BPKP sehingga ini menjadi temuan yang merugikan tersangka (Nilma Sari) Untuk yang kedua kalinya David Lukman memohon Komisi III DPR RI membantu memperjuangkan ketidakbenaran yang menimpa istri pemohon, sekaligus melakukan investigasi khusus dalam mencari fakta yang sebenarnya dalam kasus ini. 6. Beberapa Hal yang disampaikan oleh Kelompok Tani “Rimba Raya”, diantaranya adalah sebagai berikut : Bahwa Kelompok tani “Rimba Raya” yang berada di Kutai Kartanegara Kalimantan Timur membuka lahan pada tahun 1983 yang memiliki legalitas berupa SPPT, lahan tersebut seluas 130 ha. Kemudian ada mafia tanah yang memalsukan surat SPPT tersebut dan menjualnya ke PT. Bina Mitra Sumber Arta dan dijadikan kawasan pertambangan. 5
Berdasarkan pada aspirasi yang berasal dari Kelompok Tani “Rimba Raya”, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan kasus dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat Pernyataan Pemilikan Tanah (SPPT) oleh Saudara Abdul Rasyid, Mantan Lurah Teluk. Pemalsuan SPPT tersebut berakibat pada Sengketa Lahan antara Kelompok Tani “Rimba Raya” dari Kabupaten Kutai dengan PT. Bina Mitra Sumberarta. Permasalahan ini sudah dilaporkan ke POLRES Kutai kartanegara dan selama sepuluh tahun pihak Kelompok Tani Rimba Raya tidak mendapat jawaban sehingga pihak Kelompok Tani Rimba Raya melapor POLDA Kalimantan timur. Dampak yang terjadi selanjutnya Ketua Kelompok tani rimba raya ditahan polisi selama 6 bulan dan tidak diizinkan untuk pergi haji. Kelompok Tani Rimba Raya meminta Komisi III DPR RI untuk mengawasi kasus ini baik secara pidana ataupun perdata sehingga tuntas dan meminta rekomendasi untuk tanah dikembalikan ke Kelompok Tani Rimba Raya. 7. Beberapa Hal yang disampaikan oleh Mega Lawyers, diantaranya adalah sebagai berikut : Bahwa Mega Lawyers adalah kuasa hukum dari Yayasan Pubian Ragom atau disebut juga denganYayasan Pubian Tingkat I Lampung. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam perkara Nomor : 38/PDT/2012/PT.TK tanggal 8 Agustus 2012 telah keliru dan salah dalam menerapka hukum dan pertimbangan bersifat subyektif dan memihak kepada yang dimenangkan. Permasalahan tersebut juga telah dilaporkan kepada Komisi Yudisial dan melampirkan dokumen yang terkait dengan perkara tersebut agar dapat dijadikan pertimbangan. Mega Lawyers mengharapkan kepada Komisi III DPR RI memberikan perlindungan hukum dan memanggil Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menangani permasalahan tersebut. 8. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-popok pembicaraan diantaranya adalah sebagai berikut : Terkait persoalan di Poso merupakan persoalan yang sudah cukup lama dan komisi III beberapa kali melakukan kunjungan spesifik. Penanganan di Poso harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak. Penyelesaian permasalahan Poso yang diusulkan melibatkan TNI, agar dievaluasi dan dikaji kembali agar tidak terjadi seperti kasus di Sampit dimana terjadi bentrokan antar aparat TNI dan Polri. Diusulkan untuk melakukan kunjungan spesifik ke Poso guna melihat secara langsung kinerja BNPT dalam menangani persoalan Poso.
6
Terkait dengan permasalahan yang disampaikan Kelompok Tani Rimba Raya kutai Kartanegara, menyarankan agar hak-hak Keperdataan yang terjadi belasan tahun yang lalu perlu dibenahi agar tidak menjadi masalah yang berkepanjangan. Dalam menangani permasalahan Poso, diusulkan agar melakukan rapat lintas Komisi dengan Menkopolhukkam beserta jajarannya serta mengusulkan untuk membentuk Pansus Poso. Semua hal yang telah disampaikan kepada Komisi III DPR RI, selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam Rapat Pleno Komisi III DPR. Dalam tindaklanjut tersebut bisa dilakukan kunjungan ke lokasi kejadian serta Komisi III DPR RI akan menyampaikan surat kepada mitra-mitra kerja Komisi III DPR RI.
III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Gubernur Sulawesi Tengah, DPRD Kabupaten Poso, Dr. Riadi A. Rahmad & Partners, Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan, Asosiasi LBH Apik Indonesia, David Lukman, Asosiasi Kelompok Tani Rimba Raya dan Mega Lawyers tidak mengambil kesimpulan/keputusan, namun semua hal yang berkembang dalam rapat akan menjadi masukan bagi Komisi III DPR RI untuk ditindaklanjuti dengan mitra kerja Komisi III DPR RI, khususnya Mahkamah Agung, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI dan BNPT. Rapat ditutup tepat pukul 19.55 WIB PIMPINAN KOMISI III DPR RI
7
