RANCANGAN LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI DENGAN DR. ZAINAL ARIFIN MOCHTAR, DR. MARGARITO KAMIS DAN DR. IRMAN PUTRA SIDIN ---------------------------------------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)
Tahun Sidang : 2014-2015 Masa Persidangan : III Rapat ke : Sifat : Terbuka Jenis Rapat : RDPU Komisi III DPR RI Hari/tanggal : Rabu, 1 April 2015 Waktu : Pukul 10.40 s.d. 13.10 WIB Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI Ketua Rapat : DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH../Ketua Komisi III DPR RI Sekretaris Rapat : Dra.Tri Budi Utami, M.Si./Kabag. Set. Komisi III DPR RI Hadir : 26 orang Anggota dari 54 Anggota Komisi III DPR-RI Izin : 2 orang Anggota Acara : Meminta masukan terkait Perppu No.1 Tahun 2015 tentang KPK.
I. PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dibuka pukul 10.40 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI/ DR. H.M. Aziz Syamsuddin, S.H dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas. II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 1. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dangan Pakar Hukum Tata Negara, Komisi III DPR RI RI meminta masukan terkait tentang : 1) Ihwal Kegentingan Memaksa yang digunakan Presiden RI dalam mengeluarkan Perppu. Demikian pula dalam menafsirkan sifat kolektifitas Pimpinan KPK yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dan Perubahan dalam Perppu ini. 2) sistem ketatanegaraan yang berpotensi dilanggar dalam pemilihan pimpinan sementara seperti yang diatur dalam Perppu ini. 3) Adakah permasalahan dengan jangka waktu dari masa jabatan yang tidak definitif diatur dan absennya klausul atau pasal kewajiban Presiden untuk
segera menentukan calon pengganti Pimpinan KPK yang kosong yang sesuai dengan mekanisme Pasal 33 UU KPK. 4) Dampak bila potensi permasalahan-permasalahan yang disebutkan di atas dan pengesahan terdapat Perppu ini dari sisi pelaksanaan atau implementasinya. 2. Beberapa hal yang disampaikan oleh DR. Margarito Kamis, diantaranya sebagai berkut : Melihat dahulu permasalahan perlu atau tidaknya Perppu. Pertama, mengenai hal kegentingan memaksa yakni faktual atau sudah terjadi bukan bayangan atau prediksi. Perppu yang dikeluarkan harus sesuai dengan kondisi faktual, bukan keadaan yang diperkirakan akan meresahkan masyarakat. Seharusnya apabila ada pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka, harus diberhentikan secara langsung oleh Presiden dan mencari penggantinya, tanpa perlu ada konsultasi dengan pimpinan KPK lainnya. Secara ketatanegaraan, ada keadaan yang menghambat yakni dalam hal ini ketidakmampuan untuk melaksanakan sebagian dari fungsi KPK. Semua hal yang terjadi saat ini sudah memenuhi syarat kegentingan memaksa jadi cukup alasan untuk disahkannya Perppu ini menjadi Undangundang Mengenai apakah ada grand design terhadap alasan keluarnya Perppu dengan kejadian yang menimpa dua pimpinan KPK, tidak ada alasan yang cukup untuk menyatakan hal tersebut beralasan. 3. Beberapa hal yang disampaikan oleh DR. Zainal Arifin Mochtar, diantaranya sebagai berikut : Bahwa Perppu adalah hak subjektif Presiden (Hak prerogatif Presiden) tetapi DPR bertugas untuk mengobjektifikasi Perppu tersebut. Perppu ini dikeluarkan adalah dengan alasan sebagai berikut : 1) Alasan yang cukup dikarenakan pimpinan KPK yang tidak mencapai 50 plus satu sehingga dibutuhkan suatu keputusan yang cepat untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK tersebut. 2) Unsur keadaan memaksa yang terpenuhi karena upaya pemberantasan korupsi yang terhambat, dikarenakan kendala pimpinan KPK yang hanya berjumlah dua orang. maka Pakar menganggap KPK tidak dapat berjalan dengan baik. Kolektif kolegial adalah sifat yang diambil dari contoh sifat yang diterapkan di parlemen yang menyatakan dalam pengambilan keputusan diharuskan sekurang-kurangnya kourum, maka Kolegial kolektif menurut terjemahan pakar adalah (setengah plus satu), sekurang-kurangnya harus tiga orang (dari lima orang). 2
Dikarenakan Pimpinan KPK kurang dari 3 orang maka Perppu tentang KPK perlu dikeluarkan, dan disahkan oleh DPR. Permasalahan ini menurut ahli hal kegentingan memaksa terpenuhi. Perppu ini bersifat bukan hanya incidental tetapi juga menutup kekosongan yang ada dalam UU No. 30 Tahun 2002. Melihat isi dari Perppu ini, dapat dilhat bahwa apabila kedepannya terjadi peristiwa yang sama (kekosongan Pimpinan KPK) seperti saat ini, maka Perppu ini dapat dipergunakan. Mengenai ketentuan dalam Perppu KPK yang memasukkan ayat dikecualikan usia 65 tahun, memang menjadi pertanyaan karena tiba-tiba ketentuan dalam pasal tersebut ada tanpa ada landasan yuridis terhadap hal tersebut. perlu dimintakan penjelasan dari Pemerintah terhadap hal tersebut. Melihat kondisi Pimpinan KPK saat ini, dimungkinkan DPR perlu menerima Perppu tentang KPK, mengingat Pimpinan KPK kurang dari setengah plus satu. Apabila ada rencana untuk menolak Perppu KPK, harus dipikirkan implikasi hukum terhadap hal tersebut, Pasal 52 mengatur tentang implikasi dalam kondisi perppu ditolak DPR maka Presiden atau DPR mengeluarkan RUU untuk mencabut Perppu dan harus disidangkan kembali di DPR. Hal ini sesuai ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 52 ayat (7) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Seharusnya Perppu dikeluarkan pada saat DPR sedang reses, sehingga ketika memasuki masa sidang, pada saat sidang pertama DPR dilaksanakan, perppu tersebut langsung dibahas dan tidak ditunda-tunda, karena memperhatikan sifat pentingnya dari perppu tersebut. Namun pada prakteknya, tidak terjadi demikian, sehingga dibutuhkan pembaharuan di UU No. 12 Tahun 2011. 4. Beberapa hal yang disampaikan oleh DR.Irman Putra Sidin, diantaranya sebagai berikut : Presiden tidak boleh lagi membiasakan mengeluarkan Perppu, karena dapat dilakukan melalui pengajuan RUU. Tidak ada alasan konstitusional Presiden untuk mengeluarkan Perppu terhadap kekosongan Pimpinan KPK, karena DPR dapat bersidang secara cepat untuk membahas revisi UU tersebut. Mengenai pimpinan KPK yang tinggal 2 orang, tidak ada unsur kegentingan dan keadaan memaksa dalam persoalan yang terjadi. Tidak menjadi permasalahan apabila suatu lembaga negara dipimpin oleh satu orang, karena sistem dalam lembaga tersebut tetap berjalan dengan baik. 3
Mengenai keberadaan negara Indonesia harus menganut sistem demokrasi konstitusional, lembaga perwakilan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat harus diberdayakan dengan maksimal dalam proses pembahasan setiap rancangan peraturan perundang-undangan sehingga tidak diperlukan Perppu dari Presiden. Bahwa DPR pernah melakukan revisi Undang-Undang dengan cepat yaitu pada saat revisi UU MD3 yang tidak memakan waktu lama (tidak sampai seminggu) untuk menjadikan pembahasan revisi tersebut menjadi UU. Begitupun seharusnya dengan aturan-aturan hukum yang lain sehingga tidak diperlukan Perppu, cukup pembahasan dengan DPR agar disahkan menjadi Undang-Undang. Terganggunya kinerja sebuah lembaga bukan hal yang menyebabkan kegentingan yang memaksa, jika kepemimpinan KPK kosong maka keadaan tersebut dianggap bukan kegentingan yang memaksa dikarenakan masih banyak institusi lain yang menjalankan fungsi tersebut seperti Polri dan Kejaksaan. Fungsi Negara tetap berjalan jika KPK lumpuh, Tidak ada alasan konstitusional yang menyebabkan Presiden harus mengeluarkan Perppu. 5. Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan diantaranya sebagai berikut : Dalam keadaan yang luar biasa, Presiden dapat mengajukan RUU kepada DPR di luar Prolegnas menurut Pasal 23 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011. Bila Perppu ditolak maka Presiden atau DPR membuat RUU tentang pencabutan Perppu, bagaimana pandangan ahli apabila DPR menolak Perppu tersebut dan bagaimana kondisi obyektif dan bagaimana konsekuensi dan implikasi hukumnya Apabila ada pimpinan KPK yang kosong apakah merupakan kegentingan yang memaksa. Meminta penjelasan mengenai pengangkatan Ketua KPK oleh Presiden melalui Perppu, disisi lain berdasarkan Undang-Undang, DPR yang menentukan pimpinan KPK. Meminta penjelasan mengenai hal terjadi kekosongan kepemimpinan KPK maka Presiden berhak mengajukan pemimpin yang baru melalui Perppu yang menghapuskan peraturan yang memiliki tugas mengisi peraturan pada saat terjadi kekosongan hukum. Meminta penjelasan mengenai suatu peraturan dibuat untuk mengantisipasi suatu peristiwa yang belum terjadi dan untuk masa yang akan datang. Apakah dimungkinkan suatu Perppu dibuat bersifat hipotetik. Meminta penjelasan mengenai komparasi tentang Perppu KPK yang pernah dikeluarkan pada zaman Pimpinan KPK Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah. 4
III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan dengan DR. Zainal Arifin Mochtar, DR. Margarito Kamis dan DR. Irman Putra Sidin, tidak mengambil kesimpulan/keputusan, namun semua hal yang berkembang dalam rapat akan menjadi masukan bagi Komisi III DPR RI dalam pembahasan Perppu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Rapat ditutup pukul 13.10 WIB PIMPINAN KOMISI III DPR RI
5
