TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri)
LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI DENGAN Plt. DIRJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SELASA, 11 MEI 2010 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2009-2010 Masa Persidangan : III Rapat Ke : -Sifat : Terbuka Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dengan : Plt. Dirjen Administrasi Kependudukan Hari/Tanggal : Selasa, 11 Mei 2010 Pukul : 10.00 WIB - Selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III) Ketua Rapat : H. Chairuman Harahap, SH.,MH/Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Juliasih, SH/Kabag.Set Komisi II DPR RI Acara : 1. Membahas Progress Pelaksanaan Grand Design Sistem Administrasi Kependudukan; dan 2. Masalah Aktual Lainnya. Kehadiran : 38 dari 51 Anggota Komisi II DPR RI 13 orang izin HADIR :
H. Chairuman Harahap, SH.,MH DR. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA Ganjar Pranowo Muslim, SH H. Abdul Wahab Dalimunte, SH Drs. H. Amrun Daulay, MM Drs. H. Djufri Ignatius Mulyono Dr. H. Subyakto, SH.,MH.,MH Khatibul Umam Wiranu, M.Hum Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc Rusminiati, SH Drs. H. Abdul Gafar Patappe Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM Agustina Basik-Basik, S.Sos.,MM.,M.Pd Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.,M.Si Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si Dr. M. Idrus Marham Mustokoweni Murdi, SH IZIN : Ir. Teguh Juwarno, M.Si Dra. Gray Koes Moertiyah, M.Pd Kasma Bouty, SE.,MM Drs. Taufiq Hidayat, M.Si H. Tubagus Imam Ariyadi, S.Ag.,MM Nurul Arifin S.IP.,M.Si Arif Wibowo
Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus Irvansyah, S.IP Dr. Yasona H. Laoly, SH.,MH H. Rahardi Zakaria, S.IP.,MH Dra. Eddy Mihati, M.Si Alexander Litaay Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill H.M Gamari Sutrisno H. Tossy Aryanto, SE.,MM Wa Ode Nurhayati, S.Sos Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si Dr. AW. Thalib, M.Si H. M. Izzul Islam Hj. Masitah S.Ag.,M.Pd.I Abdul Malik Haramain, M.Si Mestariany Habie, SH Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si Miryam S. Haryani, SE.,M.Si Dra. Hj. Ida Fauziyah
Agus Purnomo, S.IP Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si Aus Hidayat Nur H. Sukiman, S.Pd.,MM Drs. H. Nu man Abdul Hakim Djamal Aziz, B.Sc, SH.,MH
I. PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Plt. Dirjen Administrasi Kependudukan dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. H. Chairuman Harahap, SH.,MH/F-PG. II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN Dasar hukum Administrasi Kependudukan, adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional. PasalPasal yang berkaitan dgn NIK dan e-KTP (UU No. 23 Tahun 2006), Pasal 5 huruf e, Pasal 6 huruf d, Pasal 7 huruf g, Pasal 13, Pasal 63 ayat (6), Pasal 64 ayat (3), Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 101 huruf a dan b. Manfaat data base kependudukan berbasis Nomor Induk kependudukan dapat dimanfaatkan antara lain: Kementerian keuangan (Dirjen Pajak dan Bea Cukai), Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen Imigrasi), Kementerian Agama (KUA), Kementerian Pertahanan, BIN, BPN, POLRI, DKP, Bappenas, Masyarakat/Dunia Usaha, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, KPU (Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah), BKKBN, Perbankan/Lembaga Keuangan. Dampak Manfaat Penggunaan NIK Secara Nasional dan Penerapan e-KTP, diantaranya Keamanan Negara, Demokrasi (Pemilu dan Pemilu Kepala Daerah), Citra/Eksistensi Negara, Status Kependudukan seseorang, Perencanaan Pembangunan Nasional yang tepat, Akses Pelayanan Publik (Pajak, Perbankan, Bisnis, Kepolisian), Data Statistik Kependudukan yang akurat, Kemudahan berpergian, serta mencegah terorisme internasional/domestik, pekerja illegal/imigran, dan penyalahgunaan dokumen penduduk. Tujuan Administrasi Kependudukan: Tertib Database Kependudukan Terbangunnya database kependudukan yang akurat di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat; Database kependudukan Kabupaten/Kota tersambung (on line) dengan Provinsi dan Pusat dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK); Database kependudukan Kementerian Dalam Negeri dan daerah tersambung (on line) dengan Instansi pengguna. Tertib Penerbitan Nomor Induk Kependudukan Nomor Induk Kependudukan diterbitkan setelah penduduk mengisi biodata penduduk per keluarga (F1.01) dengan menggunakan SIAK; Tidak adanya Nomor Induk Kependudukan ganda; Pemberian Nomor Induk Kependudukan kepada semua penduduk harus selesai akhir tahun 2011.
Tertib Dokumen Kependudukan (KK, KTP, Akta Pencatatan Sipil, dll) Prosesnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Tidak adanya dokumen kependudukan ganda dan palsu. Strategi untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan: Pemutakhiran database kependudukan; Meningkatkan kualitas database kependudukan Kab/Kota, Provinsi dan Pusat melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan menggunakan SIAK secara on line dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dan Pusat; Percepatan penguatan regulasi di daerah melalui Peraturan Daerah penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta diikuti dengan penegakan hukum (Law Enforcement) bagi pelanggaran Administrasi Kependudukan; Penerapan awal (uji petik) KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip; Pemberian Nomor Induk Kependudukan kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2011; Menerapkan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional yang dilengkapi dengan Sidik Jari dan Chip (e-KTP) paling lambat tahun 2012; Melakukan kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri dengan BPPT, Lembaga Sandi Negara, ITB dan APTIKOM untuk mengantisipasi kebutuhan tenaga teknis. Kegiatan yang Telah Dilakukan Ditjen Administrasi Kependudukan Tahun 2003 (Dana = Rp. 52,039 M) : Dialokasikan untuk kegiatan antara lain : Pembangunan awal aplikasi SIAK, Pembangunan ruang data center, Awal pengadaan perangkat/sarana pendukung data center, dan Persiapan rintisan SIAK di Kota Manado, Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Sukabumi. Tahun 2004 (Dana = Rp. 3,625 M): Dialokasikan untuk kegiatan antara lain : Lanjutan pembangunan aplikasi SIAK, Lanjutan pengadaan perangkat/sarana pendukung data center, Penyediaan jaringan VPN-dial, Bimbingan Teknis, Lanjutan rintisan SIAK di Kota Manado, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Sukabumi dan Kota Surakarta. Tahun 2005 (Dana = Rp. 3,997 M) : Dialokasikan untuk kegiatan antara lain : Operasional layanan data center, Pengembangan Aplikasi SIAK, Penyediaan jaringan VPN-dial,
Bintek/damtek SIAK di Kabupaten/Kota, Konsolidasi dan konversi data P4B ke dalam database SIAK (sebagai tindaklanjut penyerahan data P4B dari KPU kepada Kementarian Dalam Negeri). Tahun 2006 (Dana = Rp. 70,318 M) : Dialokasikan untuk kegiatan antara lain : Operasional layanan data center, Lanjutan Pengembangan Aplikasi SIAK, Pengadaan perangkat pendukung dan pemeliharaan data center, Stimulan sarana SIAK untuk 100 Kabupaten/Kota, Penyediaan jaringan VPN-dial, Bintek/damtek SIAK di Kabupaten/Kota. Tahun 2007 (Dana = Rp. 111,005 M) : Dialokasikan untuk kegiatan antara lain : Operasional layanan data center, Pemeliharaan perangkat data center, Operasionalisasi database kependudukan berbasis NIK, Stimulan sarana SIAK untuk 33 Provinsi, 313 Kabupaten/Kota, dan 92 Kecamatan (78 Kecamatan di Provinsu DIY dan 14 Kecamatan di Kabupaten Poso), Penyiapan dan penyajian data penduduk dalam rangka persiapan Pemilu 2009, Penyediaan jaringan VPN-dial, Bintek/damtek SIAK di Kabupaten/Kota. Tahun 2008 (Dana = Rp. 73,291 M) : Dialokasikan untuk kegiatan antara lain : Operasional layanan data center, Peningkatan infrastruktur data center, Pemeliharaan perangkat data center, Stimulan sarana SIAK untuk 31 Kab/Kota pemekaran, Penyiapan dan penyajian data penduduk dalam rangka persiapan Pemilu 2009 dan konsolidasi database Kab/Kota, Penyediaan jaringan VPN-dial, Bintek/damtek SIAK untuk Kab/Kota, Penyusunan Studi Kelayakan DRC, Pembangunan aplikasi data warehouse. Tahun 2009 (Dana = Rp. 75,957 M) : Dialokasikan untuk kegiatan antara lain : Operasional layanan data center, Pembangunan DRC di Pusat,
Pemeliharaan perangkat data center, Penyediaan VPN-Dial, Stimulan sarana SIAK untuk 18 Kabupaten/Kota pemekaran, Bintek dan damtek SIAK untuk Kabupaten/Kota, Pengembangan aplikasi data warehouse, Penerapan awal (Uji Petik) KTP berbasis NIK nasional (e-KTP) di 4 (empat) Kota dan 2 (dua) Kabupaten. Total Jumlah keseluruhan yang dikelola oleh Ditjen Administrasi Kependudukan dari Tahun 2003 s.d Tahun 2009 sebesar Rp808,55 Miliar, dengan rincian : Anggaran yang terkait SIAK sebesar Rp390,23 Miliar; Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Non-SIAK antara lain: gaji pegawai sebesar Rp418,32 Miliar. Penerapan Awal (Uji Petik) e-KTP Tujuan : Untuk menguji apakah sistem, perangkat, infrastruktur jaringan dan prosedur yang terkait dengan pelaksanaan penerbitan e-KTP sudah benar dan dapat berfungsi dengan baik; Untuk mengetahui apakah Sumber Daya Manusia khususnya tenaga teknis, baik Pusat (Ditjen Adminduk Kemdagri , BPPT, ITB, Lembaga Sandi Negara dan APTIKOM) dan tenaga teknis daerah mampu mengoperasikan sistem dan perangkat e-KTP dengan baik. Uji petik e-KTP dilaksanakan sejak Bulan Oktober s.d akhir Desember 2009. Hasil Kegiatan : Uji petik e-KTP dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut : Sistem, perangkat dan jaringan untuk penerbitan e-KTP di Pusat dan Daerah dapat berfungsi dengan baik; Biodata, pas photo, sidik jari dan tanda tangan penduduk telah terekam dan tersimpan dalam database kependudukan dan chip, serta terkonsolidasi dari Daerah ke Data Center Pusat, sehingga tidak dimungkinkan lagi adanya data penduduk ganda; e-KTP yang memuat biodata, pas photo, sidik jari dan tanda tangan penduduk telah diterbitkan dan diserahkan kepada penduduk wajib KTP; Petugas teknis Pusat dan petugas Daerah mampu mengoperasikan sistem pelayanan dan penerbitan e-KTP secara mandiri. Manfaat e-KTP bagi masyarakat, bangsa dan negara : Untuk mencegah dan menutup peluang adanya KTP ganda dan KTP palsu sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat; Untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat, khususnya yang berkaitan dengan data penduduk wajib KTP yang identik dengan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4), sehingga DPT Pemilu yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi, sehingga semua warga negara Indonesia yang berhak memilih terjamin hak pilihnya;
Dapat mendukung peningkatan keamanan negara sebagai dampak positif dari tertutupnya peluang KTP ganda & KTP palsu, dimana selama ini para pelaku kriminal termasuk teroris selalu menggunakan KTP ganda dan KTP palsu; Bahwa e-KTP merupakan KTP Nasional yang sudah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, sehingga berlaku secara Nasional, dengan demikian mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari Lembaga Pemerintah dan Swasta, karena tidak lagi memerlukan KTP setempat. Kegiatan dan Anggaran Pemberian NIK untuk setiap penduduk dan Penerapan KTP Berbasis NIK Nasional (e-KTP) untuk 172 Juta Penduduk wajib KTP, di 497 Kabupaten/Kota: Tahun 2010, dibutuhkan anggaran sebesar Rp384,19 Miliar, untuk : Pemutakhiran Data Kependudukan di semua Kabupaten/Kota (kecuali Provinsi DKI Jakarta), anggaran Rp293,50 Miliar (dekonsentrasi). Penerbitan NIK di 329 Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota yang sudah menggunakan SIAK dalam pelayanan) anggaran Rp90,69 Miliar. Tahun 2011, dibutuhkan anggaran Rp2,468 Triliun untuk : Penerbitan NIK di 168 Kabupaten/Kota, diperlukan anggaran Rp155,02 Miliar. Penerapan e-KTP di 197 Kabupaten/Kota diperlukan anggaran Rp.2,313 Triliun Tahun 2012, untuk Penerapan e-KTP di 300 Kabupaten/Kota diperlukan anggaran Rp3,827 Triliun. Pemutakhiran Data Kependudukan: 1. Pemutakhiran data secara massal dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota bersama aparat Kecamatan, Desa/Kelurahan, RW,RT dan kepala keluarga; 2. Pemutakhiran data secara reguler dilakukan melalui pelayanan daftar penduduk dan catatan sipil sesuai dgn Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; 3. Verifikasi dan Validasi dalam pemutakhiran data kependudukan menggunakan 2 faktor yaitu : a. sesuatu yang diketahui (something you know) misalnya nama ibu, nama anggota keluarga yang lain. b. Sesuatu yang dimiliki (something you have) misalnya Kartu Keluarga, Ijazah, Akta Kelahiran . Verifikasi dan validasi belum menggunakan faktor ke 3 yaitu sesuatu yang melekat (something you are) pada diri/fisik misalnya sidik jari. Faktor ke 3 ini diterapkan kepada penduduk wajib KTP yang pengambilannya dilakukan pada saat penerbitan e-KTP.
Proses Penerbitan Nomor Induk Kependudukan: 1. Sosialisasi dan koordinasi. 2. Pemutakhiran data kependudukan. 3. Pengadaan perangkat pendukung operasional pemutakhiran dan konsolidasi di data center kependudukan dan daerah. 4. Penyediaan jasa jaringan komunikasi data dari Kabupaten/Kota ke Pusat dan Provinsi untuk sinkronisasi database kependudukan Kabupaten/Kota dengan pusat (Online). 5. Bintek dan damtek. 6. Penerbitan dan pemberitahuan NIK kepada seluruh penduduk. Substansi Teknis Dalam Grand Design : Penerbitan Nik Pemasangan perangkat pendukung (hardware,software dan jaringan komunikasi data); Pemasangan perangkat di Data Center Pusat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota dan Provinsi. Konsolidasi data kependudukan, Pengiriman data kependudukan dari Kabupaten/Kota ke Pusat dan dari Pusat ke Provinsi dan sebaliknya. e-KTP : Automated Fingerprint Identification System (AFIS) Alat perekaman data elektronik (Chip) Blangko e-KTP Perangkat pendukung (perangkat perekaman sidik jari dan pembaca kartu, hardware, software dan Jaringan komunikasi data) III. KESIMPULAN/PENUTUP Setelah Plt. Dirjen Administrasi Kependudukan menyampaikan paparan dan menyampaikan penjelasan atas pertanyaan dari Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri c.q Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan agar Sistem Administrasi Kependudukan, dapat diaplikasikan secara baik dengan menjamin adanya perencanaan yang efisien, efektif, dan akurat yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, serta dengan pemanfaatan teknologi yang dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan maksud dan tujuan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). 2. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri c.q Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan menjamin bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) selesai Tahun 2011 dan e-KTP selesai Tahun 2012, sehingga pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 tidak akan ada lagi permasalahan DPT (Daftar Pemilih Tetap).
3. Dalam rangka mencapai tujuan Administrasi Kependudukan Komisi II DPR RI meminta agar Kementerian Dalam Negeri c.q Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan untuk secara tegas dan terbuka untuk tidak melakukan pungutan dan pembiayaan terhadap pengurusan kepada seluruh Warga Negara Indonesia dalam rangka pengurusan dokumen kependudukan, pemutakhiran data, penerbitan NIK, dan penerbitan e-KTP. 4. Komisi II DPR RI akan mengkomunikasikan kepada Badan Anggaran DPR RI terkait dengan usulan kebutuhan penganggaran alokasi Sistem Administrasi Kependudukan agar dapat menjadi anggaran yang bersifat multi years. Rapat ditutup Pukul 16.30 WIB. JAKARTA, 11 MEI 2010 PIMPINAN KOMISI II DPR RI KETUA, ttd
H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH.,MH A-178
