RANCANGAN
LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI DENGAN PROF. OC KALIGIS, SAUDARA INDRA AZWAN, KOMITE PEMANTAU PROGRAM HUTAN INDONESIA, FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERKEBUNAN NUSANTARAM DAN SAUDARA RUDI BIN MUHAMMAD SAMIN ---------------------------------------------------------------------------------(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)
Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Waktu Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Hadir Izin Acara
: : : : : : : : : : : : :
2014-2015 III Terbuka RDPU Komisi III DPR RI Rabu, 25 Maret 2015 Pukul 15.10 s.d. 16.30 WIB Ruang Rapat Komisi III DPR RI DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH./Ketua Komisi III DPR RI Dra.Tri Budi Utami, M.Si. / Kabag. Set. Komisi III DPR RI 28 orang Anggota dari 54 Anggota Komisi III DPR-RI 2 Menerima aspirasi masyarakat terkait terkait : 1. Permohonan Pelantikan Komjen Budi Gunawan 2. Dugaan kebohongan dan dan ketidakprofesionalan calon Kapolri 3. Dugaan Pengrusakan Lahan Garapan 4. Holding BUMN perkebunan
I. PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dibuka pukul 15.10 WIB oleh Ketua Komisi III DPR RI/ DR. H. M. Aziz Syamsuddin, S.H. dan dilanjutkan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI/Trimedya Panjaitan, SH., MH dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas. II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN 1. Beberapa hal yang disampaikan Prof .O.C. Kaligis, diantaranya sebagai berikut Sebagai praktisi dan akademisi yang memberikan masukan dan pendapat hukum mengenai pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri setelah adaya putusan praperadilan, maka Komjen Pol Budi Gunawan harus dilantik sebagai Kapolri.
Pelantikan Komjen Pol.Drs.Budi Gunawan sebagai Kapolri dengan dasar, sebagai berikut : 1) Pertama karena adanya Putusan Praperadilan No. 04/Pid.Prap/2015 /PN.Jkt.Sel tertanggal 16 Februari 2015, yang menyatakan penetapan tersangka yang tidak sah. 2) Sesuai dengan asas praduga tak bersalah dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c dan Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Perlunya memandang Konstitusi (Pasal 1, pasal 4, Pasal 9, dan Pasal 27 UUD1945) dan Indonesia yang menganut negara hukum dan sistem ketatanegaraan dalam Pasal 20 UUD 1945 antara Presiden dan DPR. Berdasarkan Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ketika Presiden mengajukan calon Kapolri kepada DPR, dan DPR telah setuju mengangkat Komjen Pol.Drs.Budi Gunawan sebagai Kapolri pada Rapat Paripurna DPR RI pada 15 Januari 2015, seharusnya yang bersangkutan segera dilantik menjadi Kapolri. Menurut MA seharusnya sudah dilantik dan DPR sudah mengirim surat ke Presiden. Lebih baik memberi masukan kepada Presiden. Meminta masukan lebih lanjut kepada Komisi III terkait dengan status Komjen Pol.Drs.Budi Gunawan yang sudah menjadi Kapolri. Bagaimana dampak hukumnya bila Komjen Pol.Drs.Budi Gunawan tidak dilantik menjadi Kapolri. Bahwa permasalahan ini lebih kepada sistem ketatanegaraan dan status DPR yang seharusnya memiliki legitimasi untuk menyetujui atau menolak calon Kapolri. 2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSPBUN), diantaranya adalah sebagai berikut : FSPBUN adalah bagian dari perusahaan, seiring dengan perkembangan PTPN I sd XIV, Lembaga, Anak perusahaan lingkup BUMN Perkebunan dan DAPENBUN pada saat ini. Permasalahan: Adanya beberapa perubahan dalam tubuh BUMN ini agar didalam aktifitasnya bisa lebih efektif, efisien dan kinerjanya bisa lebih meningkat. Namun dalam perjalanannya BUMN Perkebunan ini tidak seperti yang diharapkan. Dimana saat ini masih ada PTPN yang merugi. FSPBUN memandang pembentukan holding BUMN Perkebunan haruslah memperhatikan berbagai aspek dengan melakukan kajian-kajian secara komprehensif dan melibatkan seluruh stakeholders di BUMN Perkebunan serta melakukan sosialisasi yang lebih komunikatif terbuka/transparan antara pihak-pihak penyelenggara (Kementerian BUMN), Manajemen dan serikat pekerja. Beberapa persoalan dengan terbentuknya Holding BUMN Perkebunan adalah: Persoalan perpanjangan HGU, terjadinya demotivasi karyawan dan menurunnya rasa memiliki terhadap asset perusahaan 2
Berdasarkan beberapa permasalah tersebut, FSPBUN meminta kepada Komisi III DPR RI untuk mengkaji dan menganalisa ulang terbitnya PP No. 72 tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan PT Perkebunan Nusantara III apakah masih layak untuk dipertahankan. Selanjutnya memohon adanya jaminan tidak adanya rasionalisasi atau PHK, dan mendorong Kementerian BUMN segera melakukan evaluasi berdasarkan profesionalitas dan terbebas dari tekanan politik/kepentingan lain dalam hal pengelolaan perusahaan secara profesional. 3. Beberapa hal yang disampaikan oleh Komite Pemantau Program Hutan Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut : Komite Pemantau Program Hutan Indonesia (KPPHI) merupakan bagian komunitas rakyat Indonesia serta melakukan advokasi sosial atas aktivfitas sosial hutan, lahan dan lingkungannya. Bahwa telah terjadi pendzaliman terhadap kehidupan bermata pencaharian dari rakyat Indonesia yakni kelompok Tani Cakung Sejahtera Sentosa akibat penggusuran, penghancuran dan pengrusakan secara paksa dan semena-mena atas lahan garapan yang selama ini telah dikelola secara legal, yang dilakukan oleh PT. Modern Land Reality. Peristiwa penggusuran, penghancuran dan pengrusakan secara paksa dan semena-mena atas lahan garapan 280 hektar sawah berisi tanaman padi, tidak pernah ada dialog dan kesepakatan ganti rugi atas lahan garapan tersebut. Akibat dari penggusuran, penghancuran dan pengrusakan secara paksa dan semena-mena telah mengakibatkan para keluarga Kelompok Tani Cakung Sejahtera Sentosa telah mengalami kehancuran ekonomi, kehilangan mata pencaharian dan berakibat anak-anak usia sekolah kehilangan masa depannya. Komite Pemantau Program Hutan Indonesia meminta Komisi III DPR RI untuk segera merekomendasikan dan membantu penyelesaiannya. 4. Beberapa hal yang disampaikan Sdr.Indra Azwan yang merupakan korban ketidakadilan hukum di Indonesia, diantaranya sebagai berikut : Pada tahun 1993 anak pelapor (Rifki Andhika, 12 Tahun) meninggal ditabrak mobil yang dikendarai oleh anggota Polri yang bernama Kompol Joko Sumantri. Bahwa Calon Kapolri melakukan kebohongan publik dengan mengatakan (waktu pertemuan dengan Satgas Mafia Hukum, yaitu: Sdr. Joko Sumantri menghadiri 7 hari selamatan anak pelapor), padahal kenyataannya sedang ditahan; dikatakan anak diasuh oleh nenekanya, kenyataannya tinggal bersama pelapor; dikatakan ibu dari anak pelapor melarikan diri, kenyataannya kami cerai tahun 1984. Yang menjadi perhatian : Laporan 3
selama 17 tahun ini, Kompol Joko Sumantri tidak dilakukan non-job, malah sampai sekarang terus mendapatkan jabatan hingga saat ini. Berdasarkan hasil persidangan, Sdr Kompol Joko Sumantri dinyatakan melanggar disiplin, dan dihukum dengan teguran tertulis, mutasi yang bersifat demosi dan penundaan pendidikan selama 6 (enam) bulan. Saudara Indra Azwan meminta Komisi III DPR RI untuk mempertimbangkan Calon Kapolri Badrodin Haiti selama menjabat Kapolda Jawa Timur 2010, berkaitan dengan Surat Aduan pelapor ke Polda Jawa Timur terkait dengan kasus tersebut. Sdr.Indra Azwan siap dipertemukan/dikonfrontasi dengan Calon Kapolri Komjen (Pol) Drs.Badrodin Haiti perihal permasalahan sebagaimana yang telah disampaikan. 5. Beberapa hal yang disampaikan oleh Rudi bin Muhammad Samin, diantaranya sebagai berikut : Rudi bin Muhammad Samin memohon perlindungan hukum terkait penyerobotan sebagian tanah milik ahli waris Alm. H,M. Samin seluas 45 Ha di kampung Parung Serap, kelurahan Tirtajaya, Kec. Sukmajaya Depok oleh Persatuan Pensiunan Angkatan Perang RI dan TNI. Sejak tahun 1964 tanah tersebut telah digarap oleh H.M. Samin, kemudian tahun 1980 tanah tersebut digarap bersama dengan Pengurus Ranting 03 dan 04 Depok Saudara A. Karim selaku Pengurus Pepabri Ranting 03 dan 04 menyatakan bahwa Pengadu mendapakan bagian tanah seluas 250.575 M2 untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris H.M. Samin. dan Saudara Karim mendapatkan bagian tanah seluas 200.000 m2 untuk dibagikan kepada seluruh Anggota Pepabri. Selain itu, tanah tersebut juga telah diklaim oleh Departemen Penerangan RI, namun permasalahan tersebut telah diselesaikan secara hukum di PN Depok yang dimenangkan oleh pengadu dan telah dieksekusi. Berdasarkan keputusan Walikota Depok, telah memutuskan bahwa PBB atas nama tersebut diberikan kepada wajib pajak yang bernama H.M. Samin Bahwa saat ini tanah milik pengadu seluas 25 Ha tersebut telah diklaim dan dikuasai oleh TNI, dimana pihak TNI tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Selain itu TNI telah mengintimidasi, merusak dan meratakan bangunan Kantor Pemuda Pancasila sebagai tempat yang dibangun dan didirikan untuk menjaga dan mengawasi tanah tersebut. Rudi bin Muhammad Samin meminta kepada Komisi III DPR RI untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4
III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Prof. OC Kaligis, Saudara Indra Azwan, Komite Pemantau Program Hutan Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara dan Saudara Rudi Bin Muhammad Samin, tidak mengambil kesimpulan/keputusan, namun semua hal yang berkembang dalam rapat akan menjadi masukan bagi Komisi III DPR RI untuk ditindaklanjuti dengan mitra kerja Komisi III DPR RI, khususnya Kepolisian Negara RI. Rapat ditutup pukul 16.30 WIB PIMPINAN KOMISI III DPR RI
5
