TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri
)
LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI DENGAN KEMENTERIAN PAN & RB, BKN, LAN, DAN ANRI RABU, 6 JULI 2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2010-2011 Masa Persidangan : IV Rapat Ke : -Sifat : Terbuka Jenis Rapat : Rapat Kerja-Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dengan : KEMENTERIAN PAN & RB, BKN, LAN, dan ANRI Hari/Tanggal : Rabu, 6 Juli 2011 Pukul : 14.00 WIB - selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III) Ketua Rapat : Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/Wakil Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI Acara : Pembahasan Perubahan RKA K/L Perubahan APBN Tahun Anggaran 2011 dan Laporan Keuangan Tahun 2010 Kehadiran : 24 dari 50 Anggota Komisi II DPR RI 25 orang izin HADIR : Ganjar Pranowo Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si Drs. H. Abdul Gafar Patappe H. Abdul Wahab Dalimunte, SH Paula Sinjal, SH Rusminiati, SH Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM Nurul Arifin S.IP.,M.Si Drs. Taufiq Hidayat, M.Si Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si IZIN : H. Chairuman Harahap, SH.,MH Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA Drs. H. Djufri Drs. Ramadhan Pohan, MIS Sutjipto, SH.,M.Kn Dra. Gray Koes Moertiyah, M.Pd Ignatius Mulyono Khatibul Umam Wiranu, M.Hum Gede Pasek Suardika, SH.,MH Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc Agustina Basik-Basik, S.Sos.,MM.,M.Pd Drs. Soewarno H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH
Dra. Eddy Mihati, M,Si Dr. Yasona H. Laoly, SH.,MH Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill Zainun Ahmadi Hermanto, SE.,MM Drs. H. Fauzan Syai e H. Chairul Naim, M.Anik, SH.,MH Hj. Masitah S.Ag.,M.Pd.I Abdul Malik Haramain, M.Si Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si Mestariany Habie, SH Miryam S. Haryani, SE.,M.Si Arif Wibowo Alexander Litaay Drs. Almuzzamil Yusuf Agus Purnomo, S.IP Aus Hidayat Nur TB. Soenmandjaja.SD Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si Drs. H. Akhmad Muqowam Drs. H. Nu man Abdul Hakim Dr. AW. Thalib, M.Si Dra. Hj. Ida Fauziyah Drs. Akbar Faizal, M.Si
I.
PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian PAN & RB, BKN, LAN, dan ANRI dibuka pukul 14.00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/F-PAN.
II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN KEMENTERIAN NEGERA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA & REFORMASI BIROKRASI: 1. Pagu Anggaran Kementerian PAN & RB Tahun 2010 sebesar Rp129.751.091.000,- hingga 31 Desember 2010 terealisasi sebesar Rp.84.118.380.426,- (64,83%). 2. Kementerian PAN dan RB Tahun Anggaran 2011 mendapatkan pagu definitif sebesar Rp153.900.000.000,- dengan rincian Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebesar Rp85.500.000.000,- sudah termasuk PHLN/Hibah senilai Rp7.312.500.000,- dari pemerintah Jerman, Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lain Kementerian PAN & RB sebesar Rp61.112.500.000,- dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PAN & RB sebesar Rp7.287.500.000,-. Pagu tersebut digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Tahun 2011 untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Kementerian PAN & RB yang mencakup pelaksanaan Reformasi Birokrasi, penataan kelembagaan, SDM aparatur, tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari pagu definitif tersebut Kementerian PAN & RB telah melakukan penghematan 10%, sesuai Inpres No.7 Tahun 2011 sebesar Rp11.330.000.000,-. 3. Alasan rendahnya penyerapan realisasi anggaran yakni : - Beberapa kegiatan Sosialisasi Kebijakan PAN dan Reformasi Birokrasi di daerah mengalami penundaan, karena beberapa daerah melakukan Pilkada pada 2010, dan beberapa daerah mengusulkan agar sosialisasi dilakukan pada 2011. - Penghematan belanja perjalanan luar negeri/dalam negeri di prioritaskan pada kegiatan yang sangat urgent, misal evaluasi kelembagaan perwakilan RI diluar negeri dapat dihemat sampai 60%. Dan dilakukan pembatasan pelaksanaan pertemuan/rapat/konsiyiring (prioritas rapat di Kantor). - Beberapa rapat pembahasan dalam rangka penyelesaian peraturan perundang-undangan (RUU) mengalami penyesuaian, misal RUU tentang Tata Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, serta Antar Pemerintahan Daerah yang perlu pendalaman guna menyesuaikan dengan revisi Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah. - Grand Design dan Road Map reformasi birokrasi disahkan pada bulan Desember 2010, sehingga pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan penyusunan pedoman/juklak/juknis tertunda dan dilaksanakan pada awal tahun 2011. Misal tertundanya sosialisasi reformasi birokrasi berupa rapat regional Wilayah Tengah dan Timur. 4. Pada Tahun Anggaran 2011, Kementerian PAN & RB tidak akan mengajukan APBN Perubahan, pengalokasian pagu diupayakan akan secara efektif dan efisien mendukung berbagai target capaian yang telah ditetapkan. 5. Bahwa Kementerian PAN & RB tidak memiliki unit organisasi yang memungut PNBP sehingga tidak ada penerimaan yang berasal dari PNBP. 6. Terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian PAN & RB 2010, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) 1. Pagu Definitif Badan Kepegawaian Negara Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp440.903.469.000,- terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp320.053.469.000,PHLN sebesar Rp120.850.000.000,anggaran (999) sebesar Rp29.029.850.000,- sehingga total anggaran BKN Tahun 2010 sebesar Rp469.933.319.000,-. Realisasi hingga 31 Desember 2010 sebesar Rp416.713.592.441 (88,68%) dan capai fisik sebesar 90,58%. 2. BKN mengestimasikan PNBP sebesar Rp141.885.930,- dan terealisasi mencapai Rp600.467.729,- yang diperoleh dari Sewa gedung dan sewa rumah. 3. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BKN 2010, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 4. Pagu Definitif BKN Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp474.320.000.000,- terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp441.170.000.000,-, PHLN sebesar Rp.33.150.000.000,- untuk membiayai 3 (tiga) program RPJM yakni Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN sebesar Rp253.360.000.000,- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN sebesar Rp106.680.000.000,Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara sebesar Rp114.280.000.000,- terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp81.130.000.000,- dan PHLN sebesar Rp33.150.000.000,- Pada Tahun 2011, BKN memperoleh anggaran (999) sebesar Rp17.595.000.000,- sehingga total pagu anggaran Rp491.915.000.000,-. 5. BKN mengajukan anggaran tambahan 2011 sebesar Rp67.460.090.000,- untuk membiayai kegiatan implementasi Sistem Biometrik PNS berbasis Elektronik dan penerbitan Kartu Pegawai Elektronik (KPE). Kegiatan telah dimulai sejak tahun 2008 hingga 2010, dengan dukungan APBN dan telah diterbitkan KPE sebanyak 1.910.000 kartu dari target 4.750.000 PNS secara nasional. Mengingat terbatasnya anggara, pada 2011 BKN hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp13.102.564.000,- dengan target capaian penerbitan KPE 300.000 kartu. Direncanakan implementasi KPE selesai pada akhir 2012, untuk itu diajukan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sebesar Rp67.460.090.000,- dengan target penerbitan KPE sebanyak 1.500.000 kartu. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (LAN) 1. LAN mendapatkan pagu anggaran Tahun 2010 pada awal penetapan pagu indikatif sebesar Rp196.020.933.000,- terdiri dari Belanja Mengikat Rupiah Murni sebesar Rp65.910.900.000,-, Belanja Tidak Mengikat Rupiah Murni sebesar Rp91.250.700.000,- PNBP sebesar Rp38.859.333.000,-. Anggaran Belanja Tidak Mengikat sebagian dialokasikan untuk membiayai program kegiatan prioritas nasional (RKP 2010). Pada perkembangannya pagu naik menjadi sebesar Rp202.483.955.000,- yang dialokasikan untuk membiayai 7 (tujuh) program yakni Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik, Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara, Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Program Pengelolaan SDM Aparatur, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara dan Program Pendidikan Kedinasan. 2. Penyerapan anggaran LAN Tahun 2010 sebesar Rp189.109.429.708 (93,39%). 3. Terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan LAN 2010, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 4. Tahun 2011 LAN tidak mengajukan APBN Perubahan 2011. 5. LAN RI telah menyampaikan usulan pemanfaatan hasil penghematan 2011 sebesar Rp4.163.961.000,-. Penghematan tersebut dialokasikan untuk program
dan kegiatan yang sifatnya prioritas dan mendesak namun belum terakomodir dalam pagu anggaran LAN Tahun 2011. 6. Pada tahun 2011, LAN mendapatkan penghargaan berupa tambahan anggaran hasil optimalisasi anggaran Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp466.648.000,yang dialokasikan untuk Penyelenggaraan Diklat TOT Calon Widyaiswara sebesar Rp81.648.000,- Penyelenggaraan SPIP sebesar Rp210.769.000, Program Tindak Lanjut Reformasi Birokrasi LAN sebesar Rp174.231.000,-. ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (ANRI) 1. Alokasi pagu definitif ANRI Tahun 2010 sebesar Rp114.037.904.000 terdiri dari Rupiah Murni sebesar Rp104.562.796.000,- anggaran PNBP sebesar Rp9.475.108.000,-. Pagu anggaran Rupiah Murni meliputi pagu anggaran belanja satuan kerja (Satker) ANRI Jakarta sebesar Rp101.262.796.000,- dan satker dana dekonsentrasi kearsipan sebesar Rp3.300.000.000,- Pada Tahun 2010 ANRI merealisasikan sebesar Rp104.286.586.188,- (91,45%) dari pagu anggaran sebesar Rp.114.037.904.000,- sementara anggaran dekonsentrasi dapat direalisasikan sebesar Rp3.211.298.100,- dari pagu anggaran Rp3.300.000.000,(97,73%). 2. Penyerapan anggaran ANRI 2010 dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, dan sisa anggaran yang tidak terserap dikarenakan adanya hasil optimalisasi dari kegiatan yang dikembalikan ke Kas Negara. Penyerapan anggaran yang bersumber dari PNBP mengalami hambatan operasional disebabkan karena dana yang tercantum dalam DIPA ANRI masih bersifat perkiraan/estimasi ke depan, sehingga pencairan dana baru bisa dilakukan apabila target penerimaan sudah terealisasi. Pada tahun 2010 penerimaan PNBP fungsional ANRI ditargetkan sebesar Rp11.775.815.000,- hanya dapat terealisasi sebesar Rp4.462.957.468,(37,89%). Penggunaan dana PNBP pun disesuaikan dengan realisasi penerimaannya. Pagu penggunaan yang tercantum dalam DIPA sebesar Rp9.475.108.000,- hanya dapat direalisasikan sebesar Rp3.943.553.760,(41,62%). 3. Rendahnya realisasi penerimaan PNBP ANRI, dikarenakan tidak terjadinya kesepakatan kontrak dengan pihak ketiga, seperti perkiraan ertimasi sebelumnya. 4. Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan tahun 2010, ANRI memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 5. Tahun 2011 ANRI belum mengajukan APBN Perubahan, namun jika dimungkinkan ANRI akan mengajukan kegiatan/reinstalasi Ducting AC ruang penyimpanan arsip untuk pemeliharaan dan kelestarian arsip. III. KESIMPULAN/PENUTUP Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada Kementerian PAN & RB, BKN, LAN, dan ANRI menyampaikan paparannya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara, dan Arsip Nasional RI yang mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK terkait dengan hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2010. Selanjutnya Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Negara, dan Arsip Nasional RI untuk terus meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mempertahankan opini WTP dari BPK tersebut di tahun-tahun mendatang.
2. Sehubungan dengan tingkat penyerapan anggaran tahun anggaran 2010, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi yang tingkat penyerapannya pada tahun 2010 sebesar 64,83%, agar di tahun-tahun mendatang lebih efektif dalam perencanaan pengalokasian anggaran untuk masing-masing program dan kegiatan, sehingga tingkat penyerapan anggaran dapat lebih dioptimalkan. 3. Terkait dengan APBN perubahan Tahun Anggaran 2011, Komisi II DPR RI meyetujui usulan penghematan sebesar Rp11.330.000.000,- (Sebelas Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang diajukan oleh Kementerian Negara PAN & RB. Dengan demikian Pagu definitif tahun 2011 Kementerian Negara PAN & RB yang semula sebesar Rp153.900.000.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah), pada APBN Perubahan Tahun 2011 menjadi sebesar Rp142.570.000.000,- (Seratus Empat Puluh Dua Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). 4. Komisi II DPR RI juga menyetujui hasil penghematan yang dilakukan oleh Lembaga Administrasi Negara terhadap anggaran tahun 2011 sebesar Rp4.163.961.000,- untuk direalokasikan pada program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam dokumen yang telah disampaikan kepada Komisi II DPR RI. 5. Terhadap usulan penambahan anggaran yang diajukan oleh ANRI sebesar Rp3.000.000.000,- (Tiga Miliar Rupiah), dan oleh BKN sebesar Rp67.460.090.000,- (Enam Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah), Komisi II DPR RI menerima dan dapat menyetujui usulan tersebut, dan selanjutnya mengamanatkan Badan Anggaran Komisi II DPR RI untuk memperjuangkannya dalam pembahasan di Badan Anggaran DPR RI sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Khusus terhadap usulan tambahan anggaran yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara sebesar Rp67.460.090.000,- (Enam Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah) untuk pengimplementasian sistem biometrik PNS dan penerbitan KPE, Komisi II DPR RI juga meminta kepada BKN untuk menyampaikan uraian penjelasan yang lebih rinci terkait program tersebut. 6. Komisi II DPR RI akan mengundang BKN dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk membahas tentang sinkronisasi antara Kartu Pegawai Elektronik dengan e-KTP. 7. Komisi II DPR RI meminta kepada ANRI untuk menyampaikan penjelasan secara rinci terkait permintaan penghapusan & pemusnahan arsip/dokumen yang diajukan oleh KPU untuk mendapatkan persetujuan ANRI. Rapat ditutup pukul 17.00 WIB. JAKARTA, 6 JULI 2011 PIMPINAN KOMISI II DPR RI WAKIL KETUA, ttd
Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si A-126
