TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri
)
LAPORAN SINGKAT RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI II DPR RI DENGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA, SEKRETARIAT KABINET, DAN UKP4 SELASA, 5 JULI 2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2010-2011 Masa Persidangan : IV Rapat Ke : -Sifat : Terbuka Jenis Rapat : RDP Dengan : Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan UKP4 Hari/Tanggal : Selasa, 5 Juli 2011 Pukul : 09.00 WIB - selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III) Ketua Rapat : Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA/Wakil Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI Acara : Pembahasan Perubahan RKA K/L Perubahan APBN Tahun Anggaran 2011 dan Laporan Keuangan Tahun 2010 Kehadiran : 35 dari 49 Anggota Komisi II DPR RI 14 orang izin HADIR : H. Chairuman Harahap, SH.,MH Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA Ganjar Pranowo Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si Drs. H. Abdul Gafar Patappe H. Abdul Wahab Dalimunte, SH Drs. Ramadhan Pohan, MIS Paula Sinjal, SH Khatibul Umam Wiranu, SH.,M.Hum Rusminiati, SH Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc Drs. Taufiq Hidayat, M.Si Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM Nurul Arifin S.IP.,M.Si Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si Dra. Eddy Mihati, M,Si IZIN : Drs. H. Djufri Ignatius Mulyono Sutjipto, SH.,M.Kn Dra. Gray Koes Moertiyah, M.Pd Gede Pasek Suardika, SH.,MH Agustina Basik-Basik, S.Sos.,MM.,M.Pd Drs. Soewarno
H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH Dr. Yasona H. Laoly, SH.,MH Arif Wibowo Agus Purnomo, S.IP Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill Zainun Ahmadi Hermanto, SE.,MM Aus Hidayat Nur TB. Soenmandjaja.SD Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si Drs. H. Fauzan Syai e Abdul Malik Haramain, M.Si Hj. Masitah S.Ag.,M.Pd.I Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si Mestariany Habie, SH Drs. Akbar Faizal, M.Si Miryam S. Haryani, SE.,M.Si
Alexander Litaay Drs. Almuzzamil Yusuf H. Chairul Naim, M.Anik, SH.,MH Drs. H. Nu man Abdul Hakim Dr. AW. Thalib, M.Si Drs. H. Akhmad Muqowam Dra. Hj. Ida Fauziyah
I.
PENDAHULUAN Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan UKP4 dibuka pukul 14.10 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA/F-PD
II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA: 1. Realisasi anggaran Kementerian Sekretariat Negara Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp1.532.160.821.064,- (80,28%) dari pagu belanja Kementerian Sekretariat Negara setelah APBN-P Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp1.908.432.847.000,- Penyerapan anggaran lebih tinggi dari penyerapan anggaran pada periode yang sama tahun 2009 sebesar 78,26%. 2. Sisa anggaran 2010 yang tidak terserap senilai Rp376.272.025.936,00 (19,72 %), disebabkan beberapa hal : - Pertama, kontribusi belanja pegawai berupa Tunjangan Kinerja sebesar 4,04% yang terjadi karena anggaran belanja pegawai telah dialokasikan sebesar 100% dengan anggaran sebesar Rp271.764.930.000,- sebagai antisipasi apabila ada kenaikan presentasi pemberian tunjangan kinerja pada tahun berjalan. Namun dalam pelaksanaannya baru dapat direalisasikan sebesar 70% sesuai tingkat pencapaian reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet (sebagaimana berlangsung selama ini). - Kedua, kontribusi sisa anggaran yang berasal dari Satker BLU Kementerian Sekretariat Negara sebesar 4,13%. Sisa anggaran BLU Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) sebesar 2,43% dan BLU Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK) sebesar 1,70%. - Ketiga, kontribusi sisa anggaran dari Rumah Tangga Kepresidenan untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sebesar 2,49% dari total anggaran Kementerian Sekretariat Negara. - Dan sisanya sebesar 9,06% merupakan implikasi dari efisiensi kegiatan yang dilaksanakan Satker Kementerian Sekretariat Negara antara lain berupa pembatasan perjalanan dinas dalam dan luar negeri; pembatasan perjalanan dinas untuk monitoring, penghimpunan bahan, peninjauan lapangan dan koordinasi eksternal ke daerah (kecuali perjalanan dinas yang penting dan mendesak), pembatasan penyelenggaraan rapat koordinasi, rapat kerja, rapat teknis, bimbingan teknis, seminar, workshop, focus group discussion, roundtable discussion, atau kegiatan lain yang sejenis yang bertempat di hotel dan/atau ruang pertemuan di luar gedung kantor. Efisiensi juga terjadi dari kebijakan penghematan energi yang menjadi perhatian pimpinan nasional serta kebijakan dalam pelaksanaan pelelangan dimana penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pelelangan selalu di bawah pagu anggaran yang tersedia, sehingga penawaran pelelangan dan harga negosiasi di bawah pagu anggaran. 3. Terkait target PNBP selama Tahun 2010, estimasi target PNBP Kementerian Sekretariat Negara Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp280.358.811.596,- Hingga bulan Desember 2010, terealisasi Rp215.303.936.784,- (76,80%). Realisasi yang tidak mencapai target disebabkan antara lain karena dampak penetapan kebijakan Treasury National Pooling yang telah mengurangi pendapatan jasa giro, dihentikannya penjualan dokumen pelelangan sebagaimana rekomendasi BPK; turunnya pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri karena telah terjadi alih status.
4. Realisasi PNBP yang tidak terealisasi sebesar Rp50.000.000.000,- akibat prediksi waktu merencanakan pendapatan PNBP dari PPKGBK, realisasinya tidak sesuai dengan yang diperkirakan dan adanya kesalahan transfer rekening dari PT Graha Sidang Pratama untuk pembayaran kontribusi tetap Tahun 2009 sebesar Rp1.028.052.000,- yang seharusnya diterima pada bulan Desember 2010, namun pembayaran baru dilakukan pada tanggal 6 Januari 2011. 5. Pengelolaan PNBP oleh Sekretariat Negara, hanya yang berasal dari pendapatan sewa rumah dinas, rumah negeri, pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan, dan pendapatan Badan Layanan Umum. 6. Tahun 2010, BLU PPKGBK telah menyetorkan Rp15.674.258.495,- (15%) dari pendapatan operasional 2010, sesuai Keputusan Menteri Keuangan No: 233/KMK-05/2008 tanggal 22 Agustus 2008, dan BLU PPKK pada Tahun 2010 telah menyetorkan Rp16.569.607.405,- (20%) dari pendapatan operasional 2010, sesuai Keputusan Menteri Keuangan No: 343/KMK.05/2010 tanggal 24 Agustus 2010 jo Keputusan Menteri Keuangan No: 234/KMK.05/2008 jo Keputusan Menteri Keuangan No: 372/KMK.05/2009 tanggal 30 September 2009. 7. Terkait Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2010, BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian, Opini WTP merupakan peningkatan dari opini atas Laporan Keuangan Tahun 2009 yakni Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan peningkatan tingkat kepatuhan terhadap peraturan. 8. Realisasi anggaran Kementerian Sekretariat Negara Tahun Anggaran 2011 sampai tanggal 24 Juni 2011 adalah sebesar Rp491.916.383.416,- (25,39%) dari pagu Kementerian Sekretariat Negara setelah penghematan sebesar Rp1.937.152.539.000,-. 9. Estimasi target PNBP Kementerian Sekretariat Negara Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp261.035.206.868,- dari estimasi tersebut, sampai dengan 24 Juni 2011, berhasil dicapai realisasi PNBP sebesar Rp148.228.458.168,- (56,78%). 10. Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan penghematan Pagu Definitif Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp201.271.318.000,- (10,47%) dari total pagu Definitif Bagian Anggaran (007) Kementerian Sekretariat Negara sebesar Rp2.138.423.857.000,- sehingga total pagu Bagian Anggaran 007 Kementerian Sekretariat Negara Tahun Anggaran 2011 menjadi sebesar Rp1.937.152.539.000,- Penghematan dilakukan pada seluruh kegiatan yang dilaksanakan setiap Satuan Kerja (Satker) pada Bagian Anggaran (007) Kementerian Sekretariat Negara kecuali Satker BLU Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno dan Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran. Alokasi pagu belanja pada kedua Satker BLU itu tidak dapat dilakukan pengurangan seperti Satker lainnya, karena pagu belanja kedua BLU tergantung dari besarnya target pendapatan. 11. Mengenai APBN Perubahan Tahun 2011, Kementerian Sekretariat Negara akan mengajukan usulan pengembalian pagu hasil penghematan yang dilakukan sebesar Rp201.271.318.000,- (10,47%) dari total Pagu Definitif Bagian Anggaran (007) Kementerian Sekretariat Negara. SEKRETARIAT KABINET 1. Tahun 2010, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sekretariat Kabinet sebesar Rp80.902.100,- dari Pendapatan Penjualan Aset Lainnya yang dihapuskan dan dari Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat Tahun Yang Lalu (TAYL). Realisasi PNBP sebesar Rp80.902.100,- tersebut telah disetor ke Kas Negara.
2. Pagu Anggaran Belanja Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp50.000.000.000,- untuk pelaksanaan 3 (tiga) program pembangunan yang terdiri dari : Pertama, Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan yang mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp6.780.646.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp2.903.100.743,- (42,81%), Kedua, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara yang mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp6.591.739.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp6.294.306.942,- (95,49%). Ketiga, Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan Program ini mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp36.627.615.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp27.020.810.883,- (73,77%). 3. Pagu Definitif Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp97.062.359.000,-, namun telah melakukan penghematan sebesar Rp9.706.236.000,- (10%) dari total pagu Sekretariat Kabinet Tahun 2011. Maka Pagu Definitif Sekretariat Kabinet Tahun 2011 setelah penghematan adalah sebesar Rp87.356.124.000,- untuk membiayai 2 (dua) program yaitu, Pertama, Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden, kedua, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara. Untuk itu, Sekretariat Kabinet belum mengajukan anggaran belanja tambahan (ABT). UKP4: 1. Pagu Anggaran UKP4 Tahun 2010 sebesar Rp17.119.444.000,- berdasarkan revisi kedua DIPA Tahun 2010 berubah menjadi Rp27.579.887.000,- anggaran UKP4 melalui APBN-P direvisi Rp.49.412.309.000,- Pagu tersebut untuk membiayai 2 (dua) program peningkatan sarana prasarana aparatur dan program penyelenggaraan pimpinan kenegaraan dan pemerintahan. 2. Realisasi anggaran UKP4 Tahun 2010 sebesar Rp25.453.143.548. (51,51%) dari pagu anggaran 2010. Realisasi PNBP 2010 sebesar Rp2.425.900,- berupa pengembalian belanja TA 2009, mengingat UKP4 bukan unit yang menghasilkan penerimaan negara, tahun 2010 tidak menganggarkan penerimaan negara bukan pajak. 3. Terhadap laporan hasil BPK, terdapat 3 (tiga) hal catatan BPK atas laporan keuangan UKP4, Pertama, kas lainnya di bendahara yang pengeluarannya belum di catat sebesar Rp5.800.000,- barang milik negara yang belum dicatat senilai Rp2.054.495.000,-. BPK memberikan catatan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebesar Rp331.320.000,- yang seharusnya menggunakan belanja barang, namun menggunakan belanja modal. Atas temuan tersebut, akan dievaluasi dan ditindak lanjuti dan sosialisasi bagan akun standar dan telah dilakukan evaluasi DIPA 2011, dan sedang diajukan revisi. 4. Pagu Definitif 2011 UKP4 sebesar Rp79.660.000.000,- dan dilakukan penghematan menjadi Rp.70.754.012.000,- atau berkurang sebesar (11,18%) dari pagu semula, dan UKP4 tidak menggunakan penghematan anggaran tersebut. 5. UKP4 tidak mengajukan anggaran tambahan anggaran melalui APBN P 2011. 6. Pada 2011 UKP4 tidak menganggarkan PNBP, karena UKP4 tidak menghasilkan penerimaan negara. III. KESIMPULAN/PENUTUP Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan UKP4 menyampaikan paparannya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Sekretariat Negara dan seluruh jajarannya atas Hasil Pemeriksaan BPK R.I terhadap laporan keuangan Tahun 2010 yang mendapatkan predikat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). 2. Terkait dengan ABPN Perubahan Tahun Anggaran 2011, Komisi II DPR RI menyetujui usulan Kementerian Sekretariat Negara untuk mengembalikan pagu hasil penghematan sebesar Rp201.271.318.000,00 (Dua Ratus Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) atau sebesar 10,47% kepada Negara. Dengan demikian Pagu APBN Tahun Anggaran 2011 yang semula sebesar Rp2.138.423.857.000,00 (Dua Triliun Seratus Tiga Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah), pada APBN perubahan Tahun Anggaran 2011 menjadi sebesar Rp1.937.152.539.000,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Seratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah). 3. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet segera menyerahkan RKA K/L Tahun Anggaran 2012. 4. Sehubungan dengan tingkat penyerapan anggaran tahun 2010 sebesar 80,28%, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Sekretariat Negara dan seluruh jajarannya agar di tahun-tahun mendatang lebih efektif dalam perencanaan anggaran sehingga tingkat penyerapan bisa lebih dioptimalkan sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan. 5. Komisi II DPR meminta kepada Sekretariat Negara untuk segera menyampaikan penjelasan secara rinci terkait dengan hal-hal sebagai berikut: a. Rencana detail penganggaran pengadaan pesawat kepresidenan. b. Total aset yang berupa rumah dinas dan rumah negeri, beserta rincian PNBP yang diperoleh dari aset-aset tersebut, serta alih status atas aset-aset tersebut. c. Realisasi penggunaan anggaran Sekretariat Wakil Presiden Tahun Anggaran 2010. d. Rincian pengaturan penganggaran yang dialokasikan untuk Staf Khusus dan Satgas-Satgas yang dibentuk oleh Presiden. e. Laporan penggunaan anggaran PPKGBK dan PPKK Tahun Anggaran 2010 beserta proyeksi pendapatan tahun-tahun berikutnya. f. Berkaitan dengan perjanjian dengan mitra dilakukan pendalaman dan tindaklanjut secara seksama sesuai dengan Rekomendasi Panja Aset Negara.
Rapat ditutup pukul 17.10 WIB. JAKARTA, 5 JULI 2011 PIMPINAN KOMISI II DPR RI WAKIL KETUA, ttd
Dr. Drs. H. TAUFIQ EFFENDI, MBA A-533
