TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri
)
LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI DENGAN MENPAN & RB, BKN, LAN, DAN ANRI SELASA, 22 NOVEMBER 2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2011-2012 Masa Persidangan : II Rapat Ke : -Sifat : Terbuka Jenis Rapat : Rapat Kerja Dengan : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, dan Arsip Nasional Republik Indonesia Hari/Tanggal : Selasa, 22 November 2011 Pukul : 09.00 WIB - selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III) Ketua Rapat : Dr. H. Chairuman Harahap,SH.,MH/ Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI Acara : Tindaklanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun Anggaran 2011, Progress Report Pelaksanaan ABPN Tahun Anggaran 2011 dan Masalah Aktual Lainnya. Kehadiran :` 35 dari 48 Anggota Komisi II DPR RI 13 orang izin HADIR : Dr. H. Chairuman Harahap, SH.,MH Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si H. Abdul Wahab Dalimunte, SH Drs. Ramadhan Pohan, MIS Drs. H. Abdul Gafar Patappe Gede Pasek Suardika, SH.,MH Dra. Gray Koes Moertiyah, M.Pd Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc Paula Sinjal, SH Rusminiati, SH Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM Nurul Arifin S.IP.,M.Si Drs. Taufiq Hidayat, M.Si Dr. Hj. Mariani Akib Baramuli, MM Agustina Basik-Basik, S.Sos.,MM.,M.Pd Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill IZIN : Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA Ganjar Pranowo Drs. H. Djufri Ignatius Mulyono Khatibul Umam Wiranu, SH.,M.Hum Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si Drs. Soewarno
Arif Wibowo Dra. Eddy Mihati, M.Si Zainun Ahmadi Dr. Yasonna H. Laoly, SH.,MA Alexander Litaay H.M. Gamari Sutrisno Hermanto, SE.,MM H. Rahman Amin Agus Purnomo, S.IP Aus Hidayat Nur Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si Drs. H. Fauzan Syai e Dr. AW. Thalib, M.Si Drs. H. Akhmad Muqowam Abdul Malik Haramain, M.Si Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si Mestariany Habie, SH
H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH H. Yan Herizal, SE Drs. H. Nu man Abdul Hakim Dra. Hj. Ida Fauziyah Miryam S. Haryani, SE.,M.Si Drs. Akbar Faizal, M.Si
I. PENDAHULUAN Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, dan Arsip Nasional Republik Indonesia dibuka pukul 10.00 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Dr. H. Chairuman Harahap, SH.,MH/F-PG dan dinyatakan terbuka. II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI 1. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI TA. 2011 yang dikeluarkan pada bulan September 2011, terdapat beberapa temuan yang perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti oleh Kementerian PAN dan RB dan langkahlangkah tindak lanjut tersebut, telah disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI tanggal 6 Juli 2011 dan telah selesai dilakukan melalui surat BPK RI Nomor : B/1979/M.PAN-RB/8/2011 tanggal 4 Agustus 2011. 2. Terkait pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2011, Kementerian PAN dan RB telah menghasilkan beberapa capaian strategis yang diantaranya adalah: Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. a. Penyelesaian Undang-Undang tahun 2011 (Prioritas Prolegnas Tahun 2011) Terdapat 1 (satu) RUU Prolegnas Prioritas yang disusun oleh Kementerian PAN dan RB, yaitu RUU tentang Administrasi Pemerintahan. Disamping itu terdapat 5 (lima) RUU (masih dalam proses pendalaman dan harmonisasi) yakni 1) RUU tentang Etika (Kode Etik) Penyelenggara Negara; 2) RUU tentang Tata Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, serta Antar Pemerintah Daerah; 3) RUU tentang Pengendalian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan; 4) RUU tentang Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara; dan 5) RUU tentang Badan Layanan Umum. Disamping itu sedang dibahas RUU Aparatur Sipil Negara yang merupakan atas inisiatif DPR. b. Penyelesaian RPP tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik c. Penyelesaian RPP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Telah ditetapkan 9 pedoman melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Penataan SDM Aparatur Penataan Kelembagaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
3. Pada Tahun 2011 pagu anggaran Kementerian PAN & RB sebesar Rp153.900.000.000,- dan realisasi angaran sampai dengan 18 November 2011 sebesar Rp78.502.419.661,- atau 51,01%. 4. Masalah aktual lainnya: Moratorium PNS Dalam rangka penataan SDM Aparatur Negara, pada tanggal 24 Agustus 2011, Pemerintah mengambil kebijakan untuk menerapkan moratorium penerimaan PNS secara selektif yang diberlakukan mulai 1 September 2011 sampai dengan 31 Desember 2012. Moratorium (Penundaan Sementara) Penerimaan CPNS adalah penundaan sementara penerimaan Pegawai Negeri Sipil sebagai suatu upaya melakukan penataan struktur organisasi dan penataan PNS serta mengurangi beban belanja negara agar tercapai ukuran yang tepat dan efisien atau right sizing. Penataan Lembaga Non Struktural (LNS). Penataan Kelembagaan Kementerian. Penataan Kelembagaan LPNK. Penyiapan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Wakil Menteri. Agenda Pemangkasan Jenjang Hierarki Birokrasi. LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Lembaga Administrasi Negara TA. 2010, Lembaga Administrasi Negara mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian, namun demikian masih terdapat beberapa temuan yang bersifat administrative dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan guna menindaklanjuti temuan tersebut antara lain: a. Kepala LAN memberikan peringatan kepada Kepala Biro POK, PPK dan Pejabat Penandatanganan SPM melalui Nota Dinas tertanggal 27 Mei 2011 Perihal Surat Peringatan. b. Kepala Biro Umum mengajukan surat permohonan Tarif Sewa Pemanfaatan Bangunan Gedung Kantor ke Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI dengan nomor surat 915/VIII/6/2/2011 tertanggal 26 September 2011. Berkaitan dengan hal ini, telah ada surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah VII Jakarta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta II Kementerian Keuangan RI Nomor S-43/MK.6/WKN.07/KNL.02/2011 tentang Persetujuan sewa atas sebagian tanah dan/atau bangunan pada LAN. c. Menyetor ke Kas Negara atas sewa yang dipungut Koperasi sebesar Rp. 32.100.000,- dengan SSBP NTPN: 032901000508301 tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp 23.300.000,- dan SSBP NTPN: 0314000708811 tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp 8.800.000,d. Telah dibuat Perjanjian Kerjasama antara Sekretaris Utama dan Ketua STIA LAN Jakarta dengan Pihak Koperasi No: 001/KOP-LAN/KS/I/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Pemanfaatan Sebagian Ruangan Gedung Kantor LAN Jakarta Jl. Veteran No. 10 Jakarta Pusat dan Gedung Kampus PPLPN LAN Jl. Administrasi II Pejompongan Jakarta Pusat.
e. Telah dibuat perjanjian kerjasama antara Ketua STIA LAN Bandung dan Makassar serta Kepala PKP2AI LAN Bandung dan PKP2A II LAN Makassar dengan pihak Koperasi. f. Terkait dengan perjalanan dinas, Kepala LAN telah menegur/memberikan surat peringatan kepada KPA dan PPK Satker 450417 LAN Jakarta dan telah disetor ke Kas Negara dengan SSBP NTPN No. 0102090912051106 tanggal 27 Juni 2011, SSBP tanggal 1 Juli 2011, SSBP tanggal 28 Juni 2011, SSBP NTPN No. 0212081513040814 tanggal 28 Juni 2011. g. Telah diberikan surat peringatan Sekretaris Utama kepada PPK dan Tim Penerima Barang/Tim Serah Terima Barang Satker 450417 dan surat peringatan Kepala PKP2A III LAN kepada PPK dan Tim Penerima Barang/Tim Serah Terima Barang Satker 662656 dan telah disetor ke Kas Negara dengan SSBP NTPN No. 0503050612830513 tanggal 27 April 2011, NTPN No. 0011010510080110 tanggal 28 April 2011 dalam hal ketidak sesuaian volume kontrak pembangunan Gedung B kantor LAN Pusat dan gedung PKP2A III LAN Samarinda. h. Telah dilakukan penghapusan dan pelelangan barang rusak berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (dokumen lengkap, baik penghapusan, risalah lelang dan SSBP) di Satker 450423 PKP2A I LAN Bandung. i. Berkaitan dengan proses pengalihan Piutang Tak Tertagih, telah ditindaklanjuti dengan Surat kepala LAN Nomor 125/KEP/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 tentang Pengalihan Piutang Tak Tertagih yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI. 2. Pada tahun 2011 pagu akhir LAN setelah adanya penambahan dan penghematan pagu menjadi sebesar Rp. 246.091.148.000,- dan realisasi anggaran sampai dengan 31 Oktober 2011 adalah sebesar Rp 175.110.796.313 atau 71,42%. BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 1. Hasil pemeriksaanBPK RI atas Laporan Keuangan BKN Tahun 2010 terdiri dari 2 pemantauan tindak lanjut sebagai berikut: Pemantauan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sampai dengan semester I tahun 2011 a. Pemeriksaan T.A. 2004 terdapat LHP yang mengungkapkan 3 (tiga) temuan dengan 3 (tiga) rekomendasi, dan semua temuan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. b. Pemeriksaan T.A. 2005 terdapat LHP yang mengungkapkan 2 (dua) temuan dengan 2 (dua) rekomendasi. 1 (satu) temuan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dan 1 (satu) temuan belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi c. Pemeriksaan T.A. 2006 terdapat LHP yang mengungkapkan 8 (delapan) temuan dengan 15 (lima belas) rekomendasi. 14 (empat belas) temuan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dan 1 (satu) temuan belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. d. Pemeriksaan T.A. 2007 terdapat LHP yang mengungkapkan 6 (enam) temuan dengan 7 (tujuh) rekomendasi. 6 (enam) temuan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dan 1 (satu) temuan belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.
e. Pemeriksaan T.A. 2008 terdapat LHP yang mengungkapkan 3 (tiga) temuan dengan 3 (tiga) rekomendasi. 2 (dua) temuan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dan 1 (satu) temuan belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi f. Pemeriksaan T.A 2009 terdapat LHP yang mengungkapkan 5 (lima) temuan dengan 5 (lima) rekomendasi. 3 (tiga) temuan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dan 2 (dua) temuan belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. g. Pemeriksaan T.A. 2010 terdapat LHP yang mengungkapkan 5 (lima) temuan dengan 9 (sembilan) rekomendasi. 2 (dua) temuan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dan 5 (lima) temuan belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi Pemantauan atas penyelesaian kerugian negara sampai dengan semester I tahun 2011 tidak ada kasus kerugian negara di lingkungan BKN. 2. Pada tahun 2011 pagu anggaran BKN adalah sebesar Rp 493.623.549.000,dan realisasi angaran sampai dengan 18 November 2011 adalah sebesar Rp 330.176.474.990,- atau 66,89%. ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 1. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI TA.2010 terdapat beberapa temuan yang perlu mendapat perhatian Kepala ANRI antara lain : Proses pengadaan peralatan digitalisasi khasanah arsip dan mikrofilm arsip tidak sesuai ketentuan dan adanya dugaan kemahalan harga sebesar Rp 4.200.000.000,-. Kemahalan tersebut disebabkan adanya perbedaan persepsi antara ANRI dan BPK dalam menilai harga, namun demikian setelah dilakukan pengecekan oleh ANRI, BPK memahami atas perbedaan tersebut. Bukti pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebesar Rp 139.490.000 yang tidak sah dan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas sebesar Rp 275.680.000,- yang tidak dapat diyakini kebenarannya. Atas temuan perjalanan dinas sebesar Rp 139.490.000,- telah dilakukan penarikan kembali kepada yang bersangkutan dan disetor kembali ke Kas Negara. Dan terhadap temuan perjalanan dinas sebesar Rp 275.800.000,telah dilakukan verifikasi kembali atas bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak dapat diyakini tersebut dan hal itu telah disampaikan kepada BPK. 2. Pada tahun 2011 ANRI memperoleh pagu anggaran sebesar Rp 152.185.589.000,- yang dipergunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) program sebagai berikut: Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya ANRI sebesar Rp 56.933.810.000,Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ANRI sebesar Rp 30.900.000.000,Program penyelenggaraan kearsipan nasional sebesar Rp 64.372.325.000,Realisasi anggaran ANRI untuk TA. 2011 sampai dengan 15 November 2011 adalah sebesar Rp 115.760.316.780,- atau 76,07%.
III. KESIMPULAN/PENUTUP Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, dan Arsip Nasional Republik Indonesia menyampaikan paparan dan penjelasannya serta memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI untuk menyampaikan pendapat/pandangannya serta saran dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada KEMENPAN & RB, BKN, LAN, dan ANRI yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2011. Namun demikian Komisi II DPR RI meminta kepada KEMENPAN & RB, BKN, LAN, dan ANRI untuk segera menindaklanjuti masalah-masalah yang menjadi Temuan BPK RI. 2. Komisi II DPR RI meminta kepada KEMENPAN & RB, BKN, LAN, dan ANRI untuk segera merealisasikan dan menyelesaikan pelaksanaan kegiatankegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sehingga tingkat penyerapan anggaran Tahun 2011 bisa lebih dioptimalkan. 3. Terkait dengan moratorium penerimaan PNS yang sedang berlangsung, Komisi II DPR RI meminta KEMENPAN & RB dan BKN untuk melakukan kajian yang komprehensif terkait verifikasi dan validasi data mengenai kebutuhan formasi PNS di semua instansi terkait demi penghematan anggaran negara. 4. Komisi II DPR RI meminta kepada KEMENPAN & RB untuk menyampaikan laporan tertulis secara berkala tentang perkembangan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di seluruh Kementerian/Lembaga. 5. Komisi II DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q Menteri PAN & RB agar menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelesaian Tenaga Honorer sesuai dengan Hasil Kesepakatan Panja Tenaga Honorer Komisi II DPR RI selambat-lambatnya pada akhir Tahun 2011. 6. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian PAN & RB untuk berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan Pelakasanaan Reformasi Birokrasi di Kepolisian Republik Indonesia. Rapat ditutup Pukul 14.15 WIB. JAKARTA, 22 NOVEMBER 2011 PIMPINAN KOMISI II DPR RI KETUA,
Dr. H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH.,MH A-178
