TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri)
LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria) -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2012-2013 Masa Persidangan : III Rapat Ke : -Jenis Rapat : Rapat Kerja Sifat Rapat : Terbuka Hari/Tanggal : Selasa/29 Januari 2013 Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d Selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III) Acara : A. Evaluasi Pelaksanan APBN Tahun Anggaran 2012 (per 31 Desember 2012) B. Rencana aksi pelaksanaan program/kegiatan strategis Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2013 Ketua Rapat : Drs. Agun Gunandjar Sudarsa,Bc.IP,M.Si/Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI Hadir : A. Tamu: 1. Menteri PAN & RB beserta jajarannya. 2. Kepala BKN beserta jajarannya. 3. Kepala ANRI beserta jajarannya. 4. Kepala LAN beserta jajarannya. B. 25 dari jumlah 48 Anggota Komisi II DPR RI I.
PENDAHULUAN 1. Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 dibuka pukul 09.45 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Drs. Agun Gunandjar Sudarsa,Bc.IP,M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum. 2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Kerja dengan Menteri PAN & RB, Kepala BKN, Kepala ANRI, Kepala LAN dan beserta jajarannya pada hari ini yakni terkait dengan evaluasi pelaksanan APBN Tahun Anggaran 2012, rencana aksi pelaksanaan program/kegiatan strategis Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2013. 3. Menteri PAN & RB menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: A. Realisasi anggaran Kementerian PAN & RB Tahun Anggaran 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 mencapai sebesar 77,11% atau sebesar Rp.108.447.726.815,- dari pagu anggaran sebesar Rp.140.648.007.000,B. Berapa permasalahan terkait pelaksanaan anggaran di Kementerian PAN & RB Tahun 2012 yakni:
1) Adanya penghematan yang mengakibatkan revisi DIPA dari berbagai unit kerja, sehingga menunda pelaksanaan kegiatan. 2) Penghematan perjalanan dinas sesuai arahan Presiden dalam rangka meningkatkan kualitas belanja negara. 3) Pengurangan pelaksanaan kegiatan rapat, seminar, lokakarya, workshop, FGD dan konsinyering, serta mengurangi pelaksanaan kegiatan tersebut diluar kantor. 4) Beberapa kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan mengalami penundaan karena masih terkait dengan penyelesaian RUU serta memerlukan koordinasi dan penajaman substansi. 5) Terdapat efisiensi penggunaan anggaran pada beberapa kegiatan akibat dari negosiasi harga pada pelaksanaan lelang. C. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-769/MK.02/2012 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Penyampaian Kebijakan Belanja dan Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2013 bahwa pagu Kementerian PAN & RB Tahun 2013 sebesar Rp.201.285.843.000,-. D. Adapun pokok-pokok kegiatan tahun 2013 Kementerian PAN & RB sebagai berikut: 1) Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan kegiatan antara lain: a. Restrukturisasi kelembagaan; b. Pelaksanaan pengalihan jabatan struktural eselon III dan IV ke jabatan fungsional secara bertahap pada K/L dan Pemda; c. Penyusunan RUU ASN dan peraturan pelaksanaan RUU ASN; d. Peningkatan pelayanan publik fokus pada sektor bisnis dan pelayanan dasar; e. Peningkatana inovasi pelayanan publik di daerah terpilih; f. Penerapan PP No.96/2012 tentang pelaksanaan UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; g. Penyusunan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah; h. Penyusunan RUU Administrasi Pemerintahan; i. Harmonisasi Perundang-undangan Bidang PAN & RB; j. Penerapan sistem nasional penanganan pengaduan masyarakat/ National Public Complaint Handling System (NPCHS); k. Coaching Clinic RBN untuk K/L Pemda; l. Perumusan jabatan fungsional pengawasan pelayanan publik; m. Public campaign reformasi birokrasi; n. Pelaksanaan uji kompetensi PNS; o. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pensiun dini PNS; p. Kebijakan, sistem dan pelaksanaan GRMS (Government Resources Management System)/SAKIP; q. Sistem seleksi baru PNS dengan CAT (Computer Assisted Test); r. Penerapan zona integritas dan unit penggerak integritas (UPI) pada K/L dan Pemda; s. Pengukuran kinerja dan disiplin PNS (produktivitas); t. Implementasi dan pengembangan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) Online; u. Pelaksanaan promosi jabatan secara terbuka; v. Monitoring, evaluasi dan pemeringkatan pelayanan publik;
w. Penetapan kebutuhan PNS (Anjab, ABK, Perencanaan); x. Kebijakan dan implementasi SIPP (Sistem Informasi Pelayanan Publik) sebagai tindak lanjut UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lain Kementerian PAN & RB. Kegiatan pada program ini merupakan kegiatan rutin Kementerian PAN & RB untuk mendukung pelaksanaan tugas internal antara lain pengelolaan dan pembinaan kepegawaian, operasional perkantoran, pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran, administrasi keuangan, perencanaan dan penganggaran, kehumasan, pengawasan internal dan dukungan operasional lainnya. 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PAN & RB dengan kegiatan peningkatan/pembangunan/pengelolaan sarana dan prasarana dalam upaya pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PAN & RB secara keseluruhan. E. Terkait dengan penyelesaian Tenaga Honorer Kategori II, Kementerian PAN & RB telah mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp.148.000.000.000,- bersama dengan usulan tambahan kegiatan strategis lainnya dalam rangka percepatan reformasi birokrasi, namun sampai saat ini belum mendapatkan jawaban dari Kementerian Keuangan. 4. Kepala BKN menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: A. Realisasi anggaran BKN Tahun Anggaran 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 mencapai sebesar 86,17% atau sebesar Rp.489.133.726.689,dari pagu anggaran sebesar Rp.571.957.139.000,-. B. Adapun sisa realisasi anggaran dikarenakan antara lain: 1) Adanya sisa gaji pegawai dan tunjangan kinerja pegawai; 2) Penghematan operasional kantor seperti penghematan pemakaian listrik, telepon, dll. 3) Penghematan pelaksanaan perjalanan dinas dan rapat-rapat di luar kantor 4) Terdapat kegiatan pembangunan gedung pusdiklat kepegawaian dengan alokasi anggaran sebesar Rp.70.000.010.000, yang tidak bisa berjalan sesuai dengan rencana dikarenakan pembukaan blokir baru disetujui pada bulan Mei 2012 sehingga proses tender dan pelaksanan fisik tidak dapat mencapai target. C. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-769/MK.02/2012 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Penyampaian Kebijakan Belanja dan Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2013 bahwa pagu BKN Tahun 2013 sebesar Rp.535.149.198.000,-. D. Adapun pagu anggaran BKN Tahun 2013 akan dipergunakan untuk program dan kegiatan diantaranya sebagai berikut: 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Anggaran dalam program ini akan digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang operasional kantor dan belanja barang non operasional lainnya.
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN. Anggaran dalam program ini akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana BKN Pusat dan pembangunan/pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana Kantor Regional I s.d XII BKN. 3) Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara. Anggaran dalam program ini akan dipergunakan untuk kegiatan : a. Perencanaan kepegawaian dan formasi b. Penilaian kompetensi calon pejabat struktural instansi pemerintah dan konseling kepegawaian c. Pembangunan, pengembangan sistem informasi dan pengolahan data base kepegawaian d. Pengembangan operasional jaringan komunikasi dan informasi kepegawaian e. Perumusan kebijakan rekrutmen dan kinerja pegawai f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bimbingan teknis bidang kepegawaian pada instansi pusat dan daerah. g. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang kepegawaian h. Kegiatan rutin penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi bidang manajemen kepegawaian negara lainnya. E. Mengingat ada beberapa kegiatan BKN yang belum teralokasikan pada DIPA BKN Tahun 2013 yaitu untuk kebutuhan tunjangan kinerja pegawai BKN tahun 2013 sebesar Rp.106.315.355.250,- dan kegiatan pengembangan station CAT pada 12 kantor regional BKN (Penambahan 50 PC Client) sebesar Rp.18.639.420.000,- maka BKN mengajukan penambahan anggaran BKN Tahun 2013 dengan total sebesar Rp.124.954.775.250,5. Kepala LAN RI menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: A. Realisasi anggaran LAN Tahun Anggaran 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 mencapai sebesar 86,64% atau sebesar Rp.239.715.099.170,dari pagu anggaran sebesar Rp.276.666.494.000,-. B. Adapun penyerapan anggaran LAN Tahun 2011 mencapai 93,11%, maka pada tahun 2012 terjadi penurunan realisasi anggaran sebesar 6,47% yang disebabkan beberapa hal: 1) Penyerapan terendah ada pada program pengkajian administrasi negaa dan diklat aparatur terutama anggaran yang bersumber dari PNBP. 2) Beberapa kegiatan yang bersumber dari PNBP khususnya penyelenggaraan diklat sebagian besar dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa yang menyebabkan efisieni anggaran belanja untuk dikembalikan kepada Negara. 3) Pada program dukungan manajemen besarnya sisa anggaran disebabkan efisiensi. 4) Munculnya kebijakan tentang efisiensi/optimalisasi anggaran yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan anggaran. 5) Pemahaman/interpretasi yang berbeda terhadap Perpres No.54 Tahun 2010 dan Perpres No.70 Tahun 2012, yang pada akhirnya berdampak terhadap kegagalan lelang, sehingga harus dilakukan lelang ulang. 6) Munculnya perubahan kebijakan terkait pelaksanaan pembaharuan sistem diklat aparatur.
C. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-769/MK.02/2012 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Penyampaian Kebijakan Belanja dan Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2013 bahwa pagu LAN RI Tahun 2013 sebesar Rp.247.006.155.000,-. Pagu anggaran tesebut belum termasuk alokasi anggaran untuk pembayaran Tunjangan Kinerja Tahun 2013 sebesar Rp.32.500.000.000,D. Dalam rencana kegiatan Tahun 2013 pada LAN, terdapat beberapa kegiatan strategis sebagai berikut: 1) Kegiatan strategis bidang kajian kebijakan meliputi: a. Perumusan arsitektur kelembagaan pemerintahan b. Pengembangan sistem monitoring dan kinerja pemerintah c. Redefinisi sistem administrasi negara. d. Reformasi sistem penggajian e. Pembaharuan sistem pensiun f. Alternatif strategi RB. 2) Kegiatan strategis bidang pengembangan inovasi meliputi: a. Inovasi tata pemerintahan. Inovasi dalam pengembangan sistem pelaporan kinerja. b. Inovasi kelembagaan. Pengembangan pendekatan dalam melakukan right sizing K/L. c. Inovasi pelayana publik. Pengembangan nilai-nilai dasar, kode etika profesi, dan kode perilaku pegawai ASN. Pengembangan sistem pengaduan dan manajemen pengetahuan. Pengembangan jabatan fungsional Pengembangan jejaring dengan institusi sejenis, donor, lembaga mitra untuk pengembangan inovasi. 3) Kegiatan pendidikan dan pelatihan a. Pengembangan data base dan direktori kediklatan: badan diklat, widyaiswara, dsb. b. Rakornas diklat/sosialisasi sistem diklat baru. c. Perbaikan sistem akreditasi, pelatihan assessor d. Pengembangan kasus pembelajaran dalam diklat PNS e. Tracer study (alumni) diklat aparatur f. Penguatan hubungan antara PKP2 A dan deputi diklat g. Penyelenggaraan reform leader academy h. Pilot project program diklatpim TK.I dan II pola baru. 4) Sekretariat Utama a. Kegiatan rutin untuk mendukung pelaksanaan fungsi LAN b. Pengembangan institusi LAN c. Perbaikan sistem informasi. d. Guest lecture dari para pakar dan praktisi tentang adm publik dan governance e. Lokakarya internal untuk penguatan kapasitas staf f. Seminar nasional g. Publikasi h. Regulatory reform
6. Kepala ANRI menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: A. Realisasi anggaran ANRI Tahun Anggaran 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 mencapai sebesar 81,18% atau sebesar Rp.116.293.989.405,dari pagu anggaran sebesar Rp.144.270.986.000,-. B. Tidak maksimalnya penyerapan anggaran ANRI antara lain dikarenakan terdapat anggaran yang diblokir sebesar Rp.18.615.676.000,- yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan Depot Balai Arsip Tsunami Aceh dan renovasi Gedung Arsip Gajah Mada yang hingga akhir tahun 2012 tidak dapat dicairkan Karena belum lengkap dokumen pendukung alih status tanah dan belum adanya serah terima aset dari Yayasan Gedung ANRI kepada ANRI. C. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-769/MK.02/2012 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Penyampaian Kebijakan Belanja dan Alokasi Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2013 bahwa pagu ANRI Tahun 2013 sebesar Rp.154.180.812.000,-. D. Pada Tahun 2013, ANRI mengalokasikan anggaran untuk kegiatan prioritas sebesar Rp.51.118.933.000,- yang antara lain dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan yakni: 1) Sosialisasi diorama sejarah perjalanan bangsa. 2) Penyusunan peraturan pelaksanaan UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan. 3) Pemberian bantuan beasiswa bagi pegawai ANRI 4) Revitalisasi gedung penyimpanan arsip statis 5) Implementasi sistem informasi kearsipan dinamis dan sistem informasi kearsipan statis 6) Sosialisasi UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan dan peraturan pemerintah No.28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan. 7) Pengelolaan arsip aset. 8) Diklat pengangkatan jabatan fungsional arsiparis. 9) Program dana dekonsentrasi. 10) Penyelamatan arsip pemilu 11) Penyelamatan dan pengolahan arsip perbatasan (kerjasama Undip dan Badan Informasi Geospasial) 12) Keterbukasediaan arsip G 30 S/PKI 13) Wawancara tokoh nasional/pemimpin nusantara 14) Penyelamatan arsip pasca bencana dan perlindungan II. KESIMPULAN 1. Terhadap tingkat penyerapan anggaran Tahun 2012: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebesar 77,11% (Rp.108.447.726.815,- dari Rp.140.648.007.000,-); Badan Kepegawaian Negara sebesar 86,17% (Rp.489.133.726.689,- dari Rp.571.957.139.000,-); Lembaga Administrasi Negara sebesar 86,64% (Rp.239.715.099.170,- dari Rp.276.666.494.000); dan
Arsip Nasional Republik Indonesia sebesar 81,18 (Rp.116.293.989.405,- dari Rp.144.270.986.000,-) Komisi II DPR RI dapat menerima penyerapan anggaran ini dan memberikan apresiasi terhadap penghematan anggaran dan selanjutnya meminta kepada Kementerian PAN & RB, BKN, LAN, dan ANRI untuk lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di Tahun 2013, sehingga penyerapan anggaran dapat lebih tepat guna, efektif dan efisien serta produktif, tidak hanya pada output tetapi juga outcome yang dirasakan oleh masyarakat serta menyusun perencanaan anggaran yang lebih baik. 2. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian PAN & RB atas pencapaian kinerja pada pelaksanaan 9 (sembilan) percepatan Reformasi Birokrasi dan sekaligus meminta kepada Kementerian PAN & RB untuk menindaklanjuti serta menyempurnakan pelaksanaannya di Tahun 2013. 3. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian PAN & RB untuk dapat segera menyelesaikan tahapan konsolidasi terkait RUU ASN di internal pemerintah sehingga dapat diselesaikan pada masa persidangan ini. Dan Komisi II DPR RI memberikan apresiasi terhadap langkah-langkah Kementerian PAN & RB dalam mempersiapkan RUU tentang Administrasi Pemerintahan dan RUU tentang Sistem Pengawasan Internal Pemerintah. 4. Komisi II DPR RI mendukung program strategis LAN Tahun 2013 terkait perumusan arsitektur kelembagaan pemerintahan, postur kabinet 2014-2019, dan meminta agar perkembangannya dilaporkan dalam rapat-rapat di Komisi II DPR RI. 5. Komisi II DPR RI mendesak BKN untuk segera menuntaskan penyelesaian Tenaga Honorer Kategori I dan Kategori II, serta melaksanakan program dan kegiatan strategis Tahun Anggaran 2013 secara berkesinambungan. 6. Komisi II DPR RI mendesak ANRI untuk lebih meningkatkan kinerjanya pada Tahun 2013 dan mendorong ANRI untuk terus meningkatkan kerjasamanya dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah maupun institusi lainnya dalam upaya peningkatan kesadaran arsip dan penyelamatan arsip-arsip penting, serta kaitannya dengan pelayanan masyarakat serta kepastian hukum bagi masyarakat. 7. Komisi II DPR RI mendukung usulan ANRI untuk peningkatan Dana Alokasi Khusus kearsipan di Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia pada setiap pembahasan APBN. III. PENUTUP Rapat ditutup Pukul 13.30 WIB. KETUA RAPAT, ttd Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP,M.Si A-219
