TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri)
LAPORAN SINGKAT KOMISI II DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria) -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2012-2013 Masa Persidangan : IV Rapat Ke : -Jenis Rapat : Rapat Kerja Sifat Rapat : Terbuka Hari/Tanggal : Kamis/4 Juli 2013 Waktu : Pukul 20.00 WIB s.d Selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III) Acara : - Laporan Panja RUU tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ke Pleno Komisi II DPR RI. - Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan Pemerintah - Pengambilan Keputusan TK. I - Penandatanganan/Pengesahan Draft RUU tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ke Pleno Komisi II DPR RI Ketua Rapat : Drs. Agun Gunandjar Sudarsa,Bc.IP,M.Si/Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI Hadir : A. Tamu 1) Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya. 2) Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan beserta jajarannya 3) Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Ham RI B. 21 dari jumlah 49 Anggota Komisi II DPR RI I.
PENDAHULUAN 1. Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 dibuka pukul 21.30 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Drs. Agun Gunandjar Sudarsa,Bc.IP,M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum. 2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan beserta jajarannya, Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Ham RI, pada hari ini yakni terkait dengan laporan Panja RUU tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ke Pleno Komisi II DPR RI, pendapat akhir mini Fraksi-Fraksi, Pemerintah, pengambilan keputusan Tingkat I, Penandatanganan/Pengesahan Draft RUU tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ke Pleno Komisi II DPR RI.
3. Ketua Panja menyampaikan laporan terkait pembahasan RUU Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dibahas bersama dengan Pemerintah. 4. 9 (Sembilan) Fraksi di Komisi II DPR RI, dan Pihak Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri menyampaikan pandangan dan pendapatnya terhadap RUU yang akan disahkan. Adapun pandangan dan pendapat tersebut diantaranya sebagai berikut: a. Fraksi Partai Demokrat: 1) Proses pembahasan RUU Administrasi Kependudukan sejalan dan selaras dengan perkembangan regulasi yang ada saat ini serta kebutuhan di masyarakat khususnya terkait dengan pelayanan publik sehingga perubahan regulasi ini hasilnya akan menguntungkan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. 2) F.PD menilai bahwa proses pengusulan dan pembahasan RUU Administrasi Kependudukan telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang semestinya dan telah melibatkan para kelompok pemangku kepentingan dengan memberikan saran dan masukan untuk penyempurnaan isi RUU ini. 3) Menerima dan menyetujui agar RUU tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dapat diteruskan untuk dilanjutkan pada tahap Pembicaraan Tingkat II dalam Sidang Paripurna DPR RI. b. Fraksi Partai Golkar: 1) Masa berlaku KTP elektronik seumur hidup merupakan langkah maju mengingat sistemnya terintegrasi secara nasional dan NIK nya menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik. 2) RUU ini memberikan peran dan kewenangan yang cukup besar kepada Instansi Pelaksana Kabupaten/Kota bersama camat dan lurah/kepala desa untuk berperan aktif melaksanakan administrasi kependudukan. 3) Mengapresiasi RUU ini yang telah mengakomodir mengenai pengakuan anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum agama. 4) Memahami dan menyetujui agar RUU tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dibahas pada tingkat lebih lanjut, yaitu Pembicaraan tingkat II guna diambil keputusan dan disahkan menjadi UU pada Rapat Paripurna DPR RI yang akan datang. c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): 1) F.PDIP mengapresiasi adanya penegasan perlunya peran aktif pemerintah sebagai Instansi Pelaksana pelayanan administrasi kependudukan, khususnya perangkat Pemerintah di provinsi dan kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan, melalui camat dan lurah/kepala desa, mendorong penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami. 2) Berkenaan dengan rumusan baru pada Pasal 79A “Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya” F.PDIP mendukung sepenuhnya dan meminta pemerintah konsisten melaksanakan.
3) Terhadap substansi pengaturan pencantuman agama yang masih dibedakan antara agama dan/atau aliran kepercayaan yang diakui dan/atau belum diakui pemerintah, sehingga dalam dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, khususnya pencantumannya dalam KTP (KTP elektronik) menurut Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 yang tidak dilakukan perubahan, F.PDIP member catatan sekaligus mengingatkan kepada Pemerintah agar perlakuan terhadap Penduduk yang bersangkutan, benar-benar bersikap adil dan memperhatikan prinsip-prinsip nondiskriminatif. 4) Menyetujui agar RUU Perubahan UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diteruskan pembahasannya pada Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan. d. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 1)
2)
3) 4)
Penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pengembangan sistem pendaftara penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan sangat penting dan mendesak untuk dilakukan dalam rangka perlindungan dan pelayanan publik serta pembangunan dalam berbagai sektor. Tidak boleh ada lagi pungutan biaya kepada masyarakat dalam proses-proses adminduk dan pencatatan sipil, serta tidak boleh ada lagi masyarakat yang mengeluhkan sulitnya memproses administrasi kependudukan dan pencatatan sipil akibat buruknya kinerja dan pelayanan pemerintah. Sistem administrasi kependudukan yang berlaku secara nasional harus menjadi sistem kependudukan yang terpadu dari Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota. Setuju RUU Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 disahkan pada Pengambilan Keputusan Tingkat II/Paripurna DPR RI.
e. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN): 1) 2) 3) 4)
f.
Menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik. Untuk menyelenggarakan seluruh pelayanan publik, pemerintah melakukan integrasi terhadap nomor-nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik, paling lama lima tahun sejak undang-undang ini disahkan. Denda administratif antara Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing harus dibedakan. Atas orang asing, denda administratif tersebut haruslah bernilai lebih berat. Menyetujui RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan segera dibahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP): Menyetujui RUU Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk disahkan pada Pengambilan Keputusan Tingkat II/Paripurna DPR RI
g. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): Menyetujui RUU Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk disahkan pada Pengambilan Keputusan Tingkat II/Paripurna DPR RI h. Fraksi Partai Gerindra: 1)
2)
3)
4)
i.
Secara signifikan administrasi kependudukan yang didalamnya mengelola data kependudukan pribadi dan agregat memiliki posisi yang sangat penting dalam pembangunan nasional, dalam hal ini sebagai raw material dan basis data pembangunan. Basis data adminduk menjadi dasar awal bagi penentuan jumlah pemilih pemilu atau pilkada, bahkan kedepan dengan diterapkannya KTP-el maka basis data adminduk tidak hanya menjadi basis data awas tetapi menjadi basis data utama penentuan pemilih pemilu dan pilkada. Dalam pembangunan bidang keamanan pun adminduk sedemikian rupa dapat menjadi deteksi dini dalam pemberantasan potensi tindak kriminalisme dan terorisme. Dengan adminduk yang mumpuni juga diharapkan akan mempersempit ruang gerak terorisme yang sesekali mengganggu keamanan dan melukai harmonisnya hubungan antar umat beragama yang selama ini berjalan baik. Menyetujui RUU Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang.
Fraksi Partai Hanura: Menyetujui RUU Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk disahkan pada Pengambilan Keputusan Tingkat II/Paripurna DPR RI
j.
Pemerintah: Pandangan Pemerintah terhadap perubahan substansi yang mendasar yang disampaikan oleh fraksi-fraksi di luar RUU yang diajukan oleh Pemerintah, antara lain : 1. Dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan, tidak diperkenankan memungut biaya kepada masyarakat. 2. Pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran yang pelaporannya terlambat tidak memerlukan Penetapan Pengadilan. 3. Pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilakukan di domisili orang tua. 4. Pembatasan pengakuan anak. 5. Perubahan status perangkat yang menangani Administrasi Kependudukan dari perangkat daerah menjadi perangkat pusat.
II. KESIMPULAN Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, perwakilan 9 Fraksi, dan pemerintah menyampaikan masing-masing pendapat mininya, kemudian diambil keputusan terhadap Draft Final RUU Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disepakati terhadap hasil pembahasan Tingkat I atas RUU tersebut, akan dilaporkan dan diteruskan pembicaraan pada Tingkat II/Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2012-2013 untuk diambil keputusan menjadi undang-undang. III. PENUTUP Rapat ditutup Pukul 23.35 WIB. KETUA RAPAT, Ttd Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP,M.Si A-219
