TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri)
LAPORAN SINGKAT PANJA RUU PILKADA KOMISI II DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria) -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2012-2013 Masa Persidangan : III Rapat Ke : -Jenis Rapat : Rapat Panitia Kerja Sifat Rapat : Terbuka Hari/Tanggal : Jumat s.d Minggu/8 s.d 10 Maret 2013 Waktu : 19.00 WIB - Selesai Tempat : Ruang Rapat Mezanine, Hotel Arya Duta Jakarta. Acara : Pembahasan substansi/cluster Rancangan Undang-Undang tentang PILKADA Ketua Rapat : Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/Wakil Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI Hadir : A. Tamu: 1. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri beserta jajarannya. 2. Staf Ahli Kementerian Hukum dan HAM. 3. Tenaga Ahli Kementerian Dalam Negeri. 4. Sekretaris Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan 5. Anggota KPU Pusat. B. 13 Anggota dari 25 Anggota Panja RUU Pilkada Komisi II DPR RI I.
PENDAHULUAN 1.
Rapat Panja RUU Pilkada Komisi II DPR RI pada hari Jumat s.d Minggu tanggal 8 s.d 10 Maret 2013 dibuka pukul 20.15 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Abdul Hakam Naja,M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Panja RUU Pilkada Komisi II DPR RI dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri beserta jajarannya, Staf Ahli Kementerian Hukum dan HAM dan Tenaga Ahli Kementerian Dalam Negeri dan Anggota KPU Pusat pada hari ini yakni terkait pembahasan substansi/cluster RUU Pilkada. 3. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menyampaikan beberapa hal terkait pembahasan RUU Pilkada sebagai berikut:
Pendanaan Pilkada A. Terkait dengan pendanaa Pilkada apakah berasal dari APBD, APBN atau gabungan antara APBD dan APBN, Pemerintah mengusulkan bahwa pendanaan Pilkada lebih baik dari APBD. Namun hal tersebut diperlukan pendalaman lebih lanjut mengenai kemungkinan APBN untuk membiayai Pilkada. B. Sinkronisasi pendanaan untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) yang sudah dirancang masih dipertanyakan, mengingat selain Pileg untuk DPR dan DPD juga ada Pileg DPRD yang dibiayai oleh APBN, sedangkan Pileg DPRD adalah memilih pemimpin lokal. C. Sinkronisasi organisasi penyelenggara, penyelenggaraan dan pemilihan perlu dilakukan, namun pertemuan ini difokuskan dulu untuk penyelenggaraan Pilkada. D. Standar biaya pemilihan perlu dibicarakan lebih lanjut karena sangat teknis. Pilkada Serentak A. Pilihan pilkada serentak memiliki beberapa opsi, apakah secara horizontal dan vertikal. Efisiensi pilkada akan terasa bila dilakukan secara vertikal. Seperti Pilkada serentak di NAD- satu biaya untuk distribusi surat suara, honorarium penyelenggara Pemilu adhocnya, dll. B. Efisiensi juga tergantung sistem pemilihan, langsung atau tidak langsung. C. Opsi format pilkada langsung ada beberapa hal, yakni: 1) Pemilihan Pilkada a. Pilkada dilaksanakan bersama dengan Pilpres. Adapun pada bulan April masyarakat seluruhnya memilih legislative sedangkan pada bulan Juli masyarakat memilih eksekutif. Namun gagasan ini akan sulit ditempuh saat ini mengingat akhir masa jabatan yang tidak sama. b. Memisahkan jadwal Pemilihan Nasional dengan Pemilihan Lokal. 2) Grouping a. Pilkada tahun 2010 s/d 2015 dilaksanakan tahun 2015 ada sebanyak 279 Pilkada. b. Pilkada tahun 2016 s/d 2018 dilaksanakan tahun 2018 ada sebanyak 244 Pilkada. 3) Percepatan/penundaan Pilkada a. Percepatan pelaksanaan Pilkada 2014 pada Oktober 2013 ada sebanyak 154 Pilkada. b. Penundaan pelaksanaan Pilkada 2014 pada Maret 2013 ada sebanyak 43 Pilkada. D. Keuntungan Pilkada Serentak adalah perencanaan pembangunan lebih sinergi antara Pusat dan daerah, rakyat tidak perlu ke bilik suara berulang kali, efisiensi biaya dan waktu, pelantikan serentak, tidak memerlukan banyak tim sukses dll. E. Pilihan yang paling layak (feasible) saat ini adalah pengelompokan (grouping). 4. Kementerian Keuangan juga menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembahasan RUU Pilkada ini yang diantaranya yakni: A. Wacana untuk mengadakan Pilkada serentak adalah ide yang baik karena efisien, namun untuk pilkada serentak diperlukan masa transisi. B. Filosofi Pilkada merupakan bagian kinerja di daerah, sementara fleksibilitas keuangan negara sangat terbatas sehingga diusulkan untuk dibiayai oleh APBD. C. Mekanisme pengelolaan APBD setiap daerah perlu didalami lebih lanjut terkait pengaturan standar pengeluaran pembiayaan Pilkada. Harus ada rentan jumlah yang wajar yang disepakati oleh semua pihak. Sehingga mekanisme DAU (yang besarannya 26%) dari APBN itu ditentukan lebih dulu.
D. Opsi lain adalah alokasi sekian persen dari DAU untuk penganggaran Pilkada. Kalau dana Pilkada diambil dari DAU, maka prinsip DAU yang selama ini kita katakan block grant akan berubah bila besaran Pilkada ditentukan besarannya. Karena selama ini DAU diserahkan ke Pemerintah Daerah untuk dikelola. Sementara UU 33/2004 yang menyatakan 26% dari APBN besaran DAU. E. Pengaturan penggunaan dana Pilkada untuk langsung sudah diatur dalam Permendagri Nomor 57 Tahun 2010. F. Daerah dalam mengusulkan dana Pilkada memang belum jelas; sehingga perlu dibuat standar seperti kertas suara- sementara persoalan distribusi perlu didalami lebih lanjut. 5. Tenaga Ahli Kemendagri menyampaikan masukannya terkait pembahasan RUU Pilkada diantaranya yakni: A. Mengembalikan peran partai politik sebagai tempat pendidikan partai, pengejewantahan aspirasi publik dalam kebijakan publik dan penempa tokoh pemimpin Indonesia serta fungsi representasi. B. Memutus politik uang dan dinasti politik, mengurangi pragmatisme politik di antara tingkat nasional dan lokal harus dihentikan. C. Pilkada bukan hanya sebagai pesta demokrasi, namun juga untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk sejahteranya pemimpin yang terpilih. D. Kosakata Pemilukada yang sudah berubah menjadi Pilkada; bila ingin konsistensi dalam UUD 1945 maka istilah untuk pemilihan tidak tereksplisit menggunakan istilah pemilihan langsung. E. Permasalahan Pilkada dua putaran, pilkada langsung untuk gubernur diasumsikan bahwa untuk kabupaten kota yang penduduknya paling banyak akan menjadi pemenang. Namun, dalam fakta lapangan belum tentu demikian adanya. 6. Anggota KPU menyampaikan masukannya terkait isu pendanaan pilkada dan pelaksanaan pilkada serentak yakni: A. Terkait dengan politik anggaran apakah berasal dari APBD dan APBN, beberapa KPU tidak mempermasalahkan bila datangnya dari APBD, namun terjadi beberapa persoalan dengan daerah lain karena dipolitisasi di beberapa daerah, terutama untuk petahana, atau alasan lain seperti komunikasi yang buruk antara Pemda dan penyelenggara Pemilu. B. Terkait dengan wacana pendanaan pilkada berasal dari APBN, apakah DAU dan DAK yang datang ke daerah dialokasikan angka tertentu untuk Pilkada. Bila dari APBD harus ada mekanisme. C. Efisiensi pendanaan pilkada bila dilaksanakan secara serentak terdapat 7 permasalahan yang diperhatikan yakni honorarium, perjalanan dinas, mutarlih, perlengkapan, distribusi logistik dan sosialisasi. D. Mengusulkan bila ada dua pemilihan, diberi tambahan honorarium 30% bagi panitia adhoc. E. Perlunya dimasukkan dalam klausul perundang-undangan mengenai standar honor dan barang jasa disesuaikan dengan Putusan Pemda dan dikeluarkan sebelum tahapan Pilkada berjalan. F. Pengaturan dana kampanye perlu diatur secara detil dalam undang-undang, misalnya dalam pembatasan pengeluaran, mekanisme pelaporan penggunaan dana, timing pelaporannya per beberapa waktu, pembatasan penyumbang untuk menyederhanakan biaya politik tinggi. G. Diperlukan kejelasan adanya sanksi dalam undang-undang, khususnya penyalahgunaan kewenangan oleh Petahana.
7. Anggota Bawaslu menyampaikan masukkannya terkait isu pendanaan pilkada dan pelaksanaan pilkada serentak yakni: A. Perencanaan penyelenggaraan Pilkada ada di KPU, namun dalam konteks penganggaran untuk Bawaslu masih dalam masa transisi, karena sifatnya yang baru permanen periode ini di tingkat provinsi, maka kegiatan pengawas pemilu yang adhoc tergantung dari kemurahan hati dari Pemerintah Daerah dan situasi politik lokal. B. Banyak pengawasan terhadap tahapan tertentu yang terlewat sehingga anggarannya pun ditiadakan. Sebagai contoh di Kab Pasuruan, anggaran sudah dititipkan di SKPD Kesbanglimas walaupun pengawasnya baru terbentuk. Pengalaman yang buruk di Subang, komitmen sudah ada namun tidak ada penganggaran sama sekali namun terbantu dari penganggaran Pemilihan Gubernur. C. Politik anggaran pada dasarnya dapat dikontrol bila masuk di APBD- bukan sekedar mekanisme hibah. D. Masih banyak kesulitan pelaporan dana kampanye terjadi oleh partai politik. E. Mengusulkan untuk dipisahkan pendanaan partai politik dan pendanaan oleh kandidat yang dicalonkan. Disamping itu perlu diperjelas definisi antara keuangan parpol dan pendanaan oleh kandidat. F. Pilkada serentak menuntut kecanggihan pengawasan karena kerumitan pelaksanaannya di lapangan. II. KESIMPULAN 1. Panja RUU Pilkada menyepakati untuk mengundang pakar dalam rangka mendapatkan masukan yang terkait dengan beberapa kelompok isu (cluster) yang dibahas dalam RUU Pilkada untuk selanjutnya dapat menjadi bahan masukan Panja dalam pengambilan keputusan terhadap beberapa materi pembahasan yang ada. 2. Panja RUU Pilkada akan melakukan konsultasi bersama dengan Pimpianan Pansus RUU Pemda dan Pimpinan Pansus RUU Desa dalam rangka sinkronsasi beberapa kelompok isu pembahasan RUU Pilkada seperti pilkada secara satu paket dan tidak paket, serta mekanisme pemilihan Gubernur dan implikasinya dengan posisi otonomi daerah. 3. Terkait dengan pendanaan pilkada, beberapa fraksi memandang bahwa pendanaan pilkada menggunakan dana yang berasal dari APBD, namun diperlukan adanya panduan dari pusat (bisa melalui peraturan oleh Kemendagri atau KPU). Disamping itu juga perlu didalami mengenai standar pembiayaan pilkada agar dapat dimasukkan dalam RUU tersebut dengan memperhatikan perbedaan kondisi antar wilayah. 4. Terkait dengan penyelenggaran pilkada, beberapa fraksi juga memberikan pandangan agar penyelenggaraan pilkada serentak dilakukan dengan pilihan penggabungan (grouping). III. PENUTUP Rapat ditutup hari Sabtu Pukul 13.15 WIB. KETUA RAPAT, ttd Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si A-126
.
