TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri)
LAPORAN SINGKAT PANJA RUU PILKADA KOMISI II DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria) -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2012-2013 Masa Persidangan : III Rapat Ke : -Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum Sifat Rapat : Terbuka Hari/Tanggal : Kamis, 14 Maret 2013 Waktu : 14.00 WIB - Selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara /KKIII) Acara : Mendapatkan Masukan terkait RUU tentang PILKADA Ketua Rapat : Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/Wakil Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Dra. Hani Yuliasih, M.Si/Kabag.Set Komisi II DPR RI Hadir : A. Tamu Pakar: 1. Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA. 2. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si 3. Dr. Cornelis Lay, MA. B. Anggota dari 25 Anggota Panja RUU Pilkada Komisi II DPR RI I.
PENDAHULUAN 1. Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Pilkada Komisi II DPR RI pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 dibuka pukul 14.35 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum. 2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Pilkada Komisi II DPR RI dengan para pakar pada hari ini yakni untuk mendapatkan masukan terkait RUU tentang Pilkada. 3. Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA menyampaikan beberapa masukan terkait RUU Pilkada diantaranya yakni: Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah A. Terdapat beberapa pertimbangan yakni jika pemilihan dilakukan DPRD akan ada penilaian bahwa demokrasi menurun/mundur. Jika melihat UUD 1945 hasil perubahan presiden dipilih langsung yang merupakan peningkatan kualitas demokrasi. Pejabat politik yang dipilih langsung, secara demokratis jauh lebih baik daripada dipilih perwakilan. Hal ini berlaku bagi pemilihan kepala daerah.”dipilih secara demokratis” penafsirannya adalah dipilih secara langsung.
B. Jika dipilih DPRD, tidak berarti persoalan akan berkurang atau menjadi lebih baik seperti money politik. Pemilihan oleh lembaga perwakilan sama halnya pemilihan pejabat oleh elit politik, bukan kehendak rakyat. Tetapi alasan perubahan agar dipilih oleh DPRD berdasarkan alasan riil seperti voter turn out yang semakin menurun. Hal itu dimaklumi dan memang ada yang salah. C. Pilkada tidak dihapuskan (gubernur), jika demokrasi menimbulkan masalah, bukan demokrasinya yang diubah atau dipertanyakan, tetapi ada sejumlah hal teknis yang menyebabkannya. Yang perlu dilakukan yakni medesain pelaksanaan pilkada, dan diperlukan adanya simulasi. Salah satu langkah untuk mengurangi jenuhnya masyarakat dalam pemilu (mencegah citra buruk pilkada) melalui penggabungan pilkada. Sistem Paket/Tidak Paket Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah A. Terhadap paket kepala daerah dan wakil kepala daerah memang menimbulkan masalah (tidak harmonis) apalagi yang tidak berasal dari satu partai. Hal itu merupakan hukum alam yang tidak bisa dihindari dan perlu dilakukan perbaikan. B. Sejauhmanakah diperlukan wakil kepala daerah mengingat yang terjadi tidak adanya kejelasan peran dari wakil kepala daerah dan seringkali wakil kepala daerah tidak menjalankan fungsi penting dalam pemerintahan. Sebaliknya, wakil kepala daerah lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya. Untuk itu harus dijelaskan perlunya wakil kepala daerah. C. Lebih baik posisi wakil kepala daerah tidak ada, sehingga hanya ada satu pemimpin di masing-masing daerah. Pelaksanaan pemerintahan di daerah jika kepala daerah berhalangan sementara, Sekretaris Daerah (birokrasi) bisa menjalankan pemerintahan dan akan lebih menyederhanakan. Yang perlu diperjelas bagaimana model penggantian kepala daerah sebagaimana penggantian presiden. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah Gubernur perlu diberikan kewenangan. Jika gubernur tidak dipilih langsung, akan menurunkan citra gubernur. Bupati/walikota akan menilai jabatan gubernur tidak berarti. Syarat Kepala Daerah A. Tentang politik dinasti, yang perlu dilakukan adalah pembatasan persyaratan terutama syarat pengalaman dan pengetahuan (sekian tahun menjadi pimpinan parpol, sekian kali mengikuti pendidikan politik di partai politik). B. Kondisi sekarang tidak mendidik karena semua orang bisa masuk menjadi calon anggota legislatif dan pejabat publik lainnya. Kuncinya ada pada partai dalam melakukan kaderisasi dan harus diikuti dengan perubahan mendasar oleh partai politik. Parpol tidak mau diatur tapi tidak bisa mengatur diri sendiri Pilkada Serentak Setuju dengan Pilkada Serentak demi efisiensi 4. Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si menyampaikan beberapa masukan terkait RUU Pilkada diantaranya yakni: Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah A. Berangkat dari paradigma, beberapa negara sudah mengembangkan sistem pemerintahan daerah kecuali Singapura. Pada tahap awal harus bicara paradigma bukan sekadar empiris.
B. Di dunia, jika ada negara mengacu wakil pemerintah (Eropa kontinental) dan ada negara yang tidak ada wakil pemerintah (anglo saxon-Inggris). Di negara yang ada wakil pemerintah, tidak ada yang mempraktekan pilkada langsung, sebaliknya dengan negara yang tidak ada wakil pemerintah, amat sering dengan pilkada langsung seperti Amerika Serikat. C. Demokrasi di pemerintah daerah (pemda) harus disesuaikan karena pemda ada dalam negara bangsa, sehingga tidak mungkin seperti negara. Bicara pemda harus sesuai karena di Amerika Serikat juga ada yang tidak dipilih langsung. D. Pemda yang federal bertingkat-tingkat, negara kesatuan tidak banyak tingkat seperti Jerman. E. Indonesia mengacu kepada sistem negara yang memiliki wakil pemerintah yang biasanya pemilihannya tidak langsung. F. Wakil pemerintah itu dekonsentrasi atau sebagai bawahan presiden. Pemilihan langsung bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan kepala daerah. Di Inggris, Amerika Serikat, dan Australia memang lebih memilih langsung. Pertanyaannya apakah kita akan tetap menggunakan wakil pemerintah atau tidak? G. Pemilihan oleh DPRD tidak mengurangi nilai demokrasi. Pilkada langsung tidak cocok untuk Indonesia. Sistem Paket/Tidak Paket Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) A. Tentang paket atau tidak (KDH dan WKDH), dalam konsep lokal eksekutive, ada mono eksekutif atau plural eksekutif. Jika ada wakil KDH hanya administraif dalam mono eksekutif. Sejarahnya Indonesia mengenal mono eksekutif, tapi mulai UU No. 22/1999 lupa karena wakilnya berasal dari partai politik juga (paket). B. Jika menggunakan plural eksekutif akan menjadi saingan DPRD karena proses pembahasan peraturan akan melibatkan berbagai pihak. C. Sebaiknya konsisten jika menggunakan mono eksekutif. Tentang sumber wakil itu hanya bumbu-bumbu saja. Plural memungkinkan kontrol lebih banyak. Syarat Kepala Daerah Terhadap politik dinasti perlu diatur melalui pola seleksi yang baik berdasarkan kriteriakriteria. Penyelesaian Sengketa Terkait dengan penyelesaian sengketa dalam Pilkada sebaiknya Mahkamah Agung.
diselesaikan di
5. Dr. Cornelis Lay, MA menyampaikan beberapa masukan terkait RUU Pilkada diantaranya yakni: Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah
A. Dua instrument metode pilkada terkait dengan pilkada secara langsung dan dipilih oleh DPRD, pada dasarnya keduanya sah-sah saja dan diperbolehkan dalam demokrasi. Yang paling penting, bukan metode pemilihannya, tetapi hal apakah yang mau dicapai dalam pemilihan itu (tujuan dari pilkada tersebut). Seperti pemilihan presiden AS yang menggunakan electoral college. B. Terkait dengan pilkada secara langsung, kalau dilihat pilkada tersebut mengandung arti lebih dekat dengan rakyat, maka seharusnya yang dipilih hanya kepala desa, dan berhenti disitu saja. Pilpres juga seharusnya tidak dipilih langsung karena Presiden jauh dari rakyat, sehingga tidak benar jika pemahaman pemilihan dipilih rakyat akan lebih demokrasi. Oleh karena itu harus jelas posisinya. Juga terhadap aksentuasi terhadap penekanan otonomi daerah. Itu dua hal yang terpisah. C. Lebih cenderung untuk dipilih langsung karena inilah lokus politik yang tidak bisa diintervensi. Jika dalam perjalanan sudah mundur, itu tidak memberikan peluang bagi rakyat meski dengan alasan efisiensi. Sarana rakyat untuk mengontrol elit melalui pemilihan langsung. D. Selanjutnya, sekalipun kewenangan gubernur sangat terbatas, secara simbolik tetap diimajinasikan sebagai representasi politik lokal yang tidak bisa digantikan oleh bupati/walikota. E. Jika digunakan dengan logika simetris, pemilihan kepala daerah tidak menggunakan model tunggal. Jika hendak menghasilkan KDH yang kuat, maka gunakan pemilihan langsung karena legitimasi. Jika targetnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, bisa diberikan kepada partai pemenang untuk menentukan KDH, atau oleh DPRD, atau ditunjuk oleh DPRD (melalui rekrutmen terbuka). Tetapi fungsinya administrator murni. Sistem Paket/Tidak Paket Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah A. Terhadap paket KDH dan WKDH, data ketidakharmonisan perlu dikaji jika hanya sebagai pembenaran bahwa birokrasi boleh masuk. Jadi paket tetap bisa jalan. Yang perlu diatur adalah pembagian kewenangan. B. Wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota itu adalah termonologi politik, sehingga memang harus ikut dipilih. Atau tidak perlu ada wakil dan cukup sekretaris daerah saja. Mengapa tidak bertanya kepada KDH dan WKDH yang berhasil seperti Kalteng antara (Teras Narang dan Diran). C. Jangan-jangan sebagian persoalan itu merupakan fenomena transisi, sehingga jika transisi selesai, maka hal itu sesungguhnya bukan merupakan persoalan. Syarat Kepala Daerah Terhadap hubungan darah dan ikatan perkawinan, sudah terbukti mempunyai implikasi sangat serius. Terkait dengan proses institusionalisasi partai bermasalah apakah dengan 10% (persentase kasus politik dinasti) merupakan sebuah fenomena sebagai terjadinya proses dinasti. Yang perlu diatur adalah akibat yang ditimbulkannya. Tetapi setuju ada pembatasan temporer. Selanjutnya perlu dikaji secara serius. Pilkada Serentak Setuju dengan Pikada serentak. Lain-lain
Terhadap spending kampanye, sebaiknya iklan (di media) juga dilarang bukan hanya dibatasi. II. KESIMPULAN Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI untuk menyampaikan pendapat/pandangannya serta saran dapat disimpulkan bahwa masukan-masukan dari para Pakar (Prof. Dr. Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA, Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si, Dr. Cornelis Lay, MA) tersebut akan dijadikan masukan-masukan yang sangat berarti dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang akan dilaksanakan Komisi II DPR RI. III. PENUTUP Rapat ditutup Pukul 17.15 WIB. KETUA RAPAT,
ttd DRS. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si A-126 .
