TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri)
LAPORAN SINGKAT PANJA PENGAWASAN TENAGA HONORER KOMISI II DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria) -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2012-2013 Masa Persidangan : III Rapat Ke : -Jenis Rapat : Rapat Panitia Kerja Sifat Rapat : Terbuka Hari/Tanggal : Rabu,16 Januari 2013 Waktu : 10.00 WIB - Selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III) Acara : - Perkembangan data finalisasi tenaga honorer Kategori I (K-I) yang telah memenuhi kriteria yang sedang proses penyiapan SK penetapan/persetujuan formasi. - Penyelesaian tenaga honorer Kategori I (K-I) yang tidak lolos seleksi untuk kemudian dimasukkan kembali pada seleksi tenaga honorer Kategori II melalui proses dan mekanisme penyelesaian tenaga honorer Kategori II. - Perkembangan data tenaga honorer Kategori II (K-II) dan penyelesaiannya. - Pembentukan Tim Pengawas (Panja Pengawasan Penyelesaian Tenaga Honorer Kategori I dan II - Penyusunan desk honorer (time table) penyelesaian tenaga honorer. Ketua Rapat : Ganjar Pranowo/Wakil Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI Hadir : A. Pemerintah: 1. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta jajarannya. 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) beserta jajarannya. 3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) beserta jajarannya. C. 19 orang Anggota Panja Pengawasan Tenaga Honorer Komisi II DPR RI I.
PENDAHULUAN 1. Rapat Panja Pengawasan Tenaga Honorer Komisi II DPR RI pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2013 dibuka pukul 10.45 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Ganjar Pranowo dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Kerja Panja Pengawasan Tenaga Honorer Komisi II DPR RI dengan Wakil Menteri PAN & RB, Kepala BKN, dan Kepala BPKP beserta jajarannya pada hari ini yakni terkait dengan Perkembangan data finalisasi tenaga honorer Kategori I (K-I) yang telah memenuhi kriteria yang sedang proses penyiapan SK penetapan/persetujuan formasi, penyelesaian tenaga honorer Kategori I (K-I) yang tidak lolos seleksi untuk kemudian dimasukkan kembali pada seleksi tenaga honorer Kategori II melalui proses dan mekanisme penyelesaian tenaga honorer Kategori II, perkembangan data tenaga honorer Kategori II (K-II) dan penyelesaiannya, pembentukan Tim Pengawas (Panja Pengawasan Penyelesaian Tenaga Honorer Kategori I dan II, penyusunan desk honorer (time table) penyelesaian tenaga honorer. 3. Wakil Menteri PAN & RB menyampaikan hal-hal sebagai berikut: A. Adapun proses tahapan penyelesaian atas pengaduan dari 9 instansi pusat dan 203 instansi daerah sebagai berikut: 1) Telah dibentuk Tim Audit Tujuan Tertentu (ATT) (SK Terlampir) 2) Telah diperintahkan kepada Kepala BPKP untuk melakukan Quality Assurance (QA) yang datanya didukung oleh BKN 3) Hasil pada tanggal 6 Desember 2012 sejumlah 52.151 sisanya sebanyak 19.000 masih dalam proses QA dan ATT. Pada prinsipnya sampai saat ini BPKP telah menyelesaikan seluruh proses verifikasi dan validasi (Verval) ulang, Quality Assurance, klarifikasi maupun Audit dengan Tujuan Tertentu. Namun masih memerlukan tambahan data pendukung dalam penetapan kebijakan oleh Menteri PAN dan RB. 4) Hasil QA dan ATT harus ditandatangani oleh Kepala BKN dan Kepala BPKP, yang selanjutnya ditetapkan menjadi tambahan formasi oleh Menteri PAN dan RB bagi masing-masing instansi. B. Terkait dengan sisa tenaga honorer Kategori I sejumlah 19.316 yang belum memenuhi kriteria, pada tanggal 6 Desember 2012 masih dalam proses QA dan ATT. Saat ini hasil sementara penanganan proses tersebut telah diterima sejumlah 5.882 sebagai data pendukung untuk proses pengambilan keputusan. Sisanya kurang lebih 13.434 masih dalam proses Q.A dan ATT, dan kemungkinan hasil akhirnya adalah MK, TMK, Masuk K-II, dan Memerlukan Data Pendukung. C. Sesuai dengan PP No. 97 Tahun 2000 sebagaimana diubah dengan PP No. 54 Tahun 2003 Tentang Formasi PNS bahwa penetapan formasi secara nasional ditetapkan atas analisis jabatan dan analisis beban kerja yang disampaikan oleh instansi kepada Menteri PAN dan RB dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan Kepala BKN, dan tambahan formasi (pengisian kebutuhan jabatan yang lowong) ditetapkan setiap tahun anggaran berjalan. Khusus tenaga honorer kategori I sepanjang memenuhi kriteria PP. No. 48 Tahun 2005 jiis PP. No. 43 Tahun 2007, PP. 56 Tahun 2012 akan diangkat menjadi CPNS karena sudah diperhitungkan dari kebutuhan dan penyediaan anggaran pembayaran gaji. D. Berkenaan dengan adanya dugaan oknum-oknum PNS yang dengan sengaja telah melakukan rekayasa terhadap input data tenaga honorer, sampai saat ini sedang dilakukan pengumpulan bukti atas pengaduan masyarakat yang dirugikan ke pihak yang berwajib. Jika terbukti ada manipulasi data yang dilakukan oleh
oknum PNS akan dilakukan proses penegakan disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 yang jenis hukumannya dapat berupa: 1) hukuman disiplin ringan, 2) hukuman disiplin sedang 3) hukuman disiplin berat sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh oknum PNS tersebut. Hukuman penegakan disiplin tersebut tidak mengurangi tindakan hukuman pidana apabila terdapat pemalsuan atau penyalahgunaan wewenang jabatan atau tindak pidana lainnya dalam melakukan pendataan, verifikasi dan validasi, quality assurance, maupun Audit Tujuan Tertentu (ATT). E. Terkait dengan jadwal resmi pengangkatan tenaga honorer Kategori I, sesuai dengan ketentuan PP No. 56 Tahun 2012 bahwa penyelesaian tenaga honorer kategori I harus diselesaikan tahun 2012, oleh karena itu Kementerian PAN & RB telah menyerahkan alokasi formasi tanaga honorer kategori I yang telah memenuhi kriteria (MK) dan ditandatangani oleh Kepala BKN dan Kepala BPKP kepada 402 instansi (terdiri 29 Instansi pusat dan 373 Instansi daerah) untuk proses penetapan NIP. Selanjutnya sisa instansi yang masih dalam proses ATT dan QA akan diselesaikan secara bertahap sesuai dengan data pendukung yang dikirim oleh instansi. Untuk mempercepat proses ATT dan QA telah dibentuk Satuan Tugas (Desk Honorer) yang terdiri dari Kementerian PAN-RB, BPKP, BKN 4. Kepala BPKP menyampaikan hal-hal sebagai berikut: A. Terkait dengan hasil verifikasi dan validasi melalui quality assurance, klarifikasi dan audit tujuan tertentu, terdapat tenaga honorer K-I sebanyak 8.433 orang yang tidak memenuhi kriteria (TMK) yang akan dimasukkan ke tenaga honorer kategori II karena tenaga honorer tersebut tidak dibiayai oleh APBN/APBD. B. Terdapat pula tenaga honorer K-I yang masuk dalam penilaian tidak memenuhi kriteria sebanyak 1.647 orang yang berdasarkan hasil quality assurance sebanyak 245 orang, hasil klarifikasi sebanyak 94 orang dan hasil Audit Tujuan Tertentu sebanyak 1.308 orang. C. Disamping itu sebanyak 11.546 orang dipending proses pengangkatannya karena diperlukan pembuktian dan klasifikasi terlebih dahulu. Namun bila Kepala Daerah dapat memberikan klarifikasi bahwa semua dokumen-dokumen tenaga honorer dilakukan sesuai dengan aturan, maka Kepala BKN langsung dapat menyatakan tenaga honorer tersebut masuk dalam kategori memenuhi kriteria. D. Terdapat beberapa alasan dari tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria berdasarkan pada quality assurance, verifikasi dan validasi serta hasil klarifikasi yang dilakukan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4)
Sebanyak 167 orang, datanya dinyatakan fiktif; Sebanyak 33 orang telah bekerja di swasta; Sebanyak 6 orang tidak dapat menjalankan tugas/telah meninggal dunia; Sebanyak 14 orang telah berhasil menjadi CPNS dengan melalui jalur Formasi Umum; 5) Sebanyak 33 orang dinyatakan telah lolos formasi pada tahun 2010; 6) Sebanyak 38 orang telah dinyatakan tidak lagi sebagai tenaga honorer seperti misalnya mereka telah keluar / mengundurkan diri misalnya; dan
7) Sebanyak 8.182 orang sumber pembiayaanya diambil bukan dari APBN/APBD atau Non APBN/APBD. E. Adapun beberapa alasan tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria berdasarkan audit tujuan tertentu sebagai berikut: 1) Perubahan kesimpulan dari yang semula dinilai Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) berubah menjadi Memenuhi Kriteria (MK) sebanyak 540 orang. 2) Dokumen yang dilampirkan berbeda dari yang dilampirkan dalam database sebanyak 52 orang 3) Tenaga honorer yang tidak dapat menjalankan tugas (sakit/meninggal) sebanyak 5 orang 4) Tidak bekerja lagi sebagai tenaga honorer sebanyak 35 orang 5) Surat Keputusan diduga tidak benar sebanyak 676 orang 6) Sumber pembiayaan dari Non APBD sebanyak 251 orang 5. Kepala BKN menyampaikan hal-hal sebagai berikut: A. Berdasarkan data hasil verifikasi dan validasi serta hasil Quality Assurance BPKP s.d tanggal 15 Januari 2013 terhadap tenaga honorer Kategori I sebagai berikut: 1) Usul data tenaga honorer dari 523 instansi terdiri dari 38 instansi Pusat dan 485 instansi daerah dengan total sejumlah 152.310 orang. 2) Pemetaan data base BKN terhadap tenaga honorer Kategori I sejumlah 140.410 orang yang kemudian setelah dilakukan verifikasi dan validasi maka yang tidak memenuhi kriteria sejumlah 68.493 orang, sedangkan hasil verifikasi dan validasi yang memenuhi kriteria sejumlah 71.467 orang. Adapun data tenaga honorer K-I memenuhi kriteria yang sudah selesai ditandatangani Kepala BKN, BPKP dan sdh dikirimkan ke Kementerian PAN & RB dan UKP4 adalah sejumlah 17.073 orang dari instansi pusat dan 33.191 orang dari instansi daerah dengan total berjumlah 50.264 orang. B. Adapun data tenaga honorer Kategori II Instansi Pusat dan Daerah s.d tanggal 15 Januari 2013 sebagai berikut: 1) Jumlah data tenaga honorer K-II berdasarkan SE.05 MENPAN 2010 pertanggal 31 Desember 2011 terdiri dari 80.628 orang di instansi Pusat dan 575.694 di instansi daerah dengan total sejumlah 152.310 orang 2) Jumlah tenaga honorer K-II hasil perekaman instansi sesuai SE.03 MENPAN 2012 pertanggal 30 Mei 2012 terdiri dari 54.760 orang di instansi pusat dan 489.550 di instansi daerah dengan total sejumlah 544.310 orang. 3) Luncuran tenaga honorer K-I yang tidak memenuhi kriteria yang akan dimasukkan dalam K-II terdiri dari 5.945 orang di instansi pusat dan 11.872 orang di instansi daerah dengan total sejumlah 17.817 orang. 4) Kemudian terdapat usul tambahan yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian PAN & RB terdiri dari 17 orang di instansi pusat dan 8.129 orang di instansi daerah dengan total sejumlah 8.146 orang. 5) Adapun tenaga honorer K-II berdasarkan hasil perekaman instansi ditambahkan dengan hasil luncuran dari K-I yang tidak memenuhi kriteria dan usul tambahan yang telah disetujui oleh Kementerian PAN & RB berjumlah 60.722 orang di instansi pusat dan 509.551 orang di instansi daerah dengan total sejumlah 570.273 orang.
II.
KESIMPULAN 1. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk segera membentuk alur tahapan mekanisme pengaduan terhadap Tenaga Honorer yang dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria (TMK). 2. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara untuk segera menyusun rencana kegiatan (time table) penyelesaian Tenaga Honorer Kategori II (K-II). 3. Komisi II DPR RI akan segera mengagendakan Rapat Panja Pengawasan Tenaga Honorer berikutnya dengan menghadirkan Badan Kepegawaian Daerah dan Tenaga Honorer untuk dijadikan sampling dalam penyelesaian permasalahan Tenaga Honorer.
III. PENUTUP Rapat ditutup Pukul 13.00 WIB. KETUA RAPAT, ttd GANJAR PRANOWO A-365 .
