TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri)
LAPORAN SINGKAT KOMISI II DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria) -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2012-2013 Masa Persidangan : II Rapat Ke : -Jenis Rapat : Rapat Kerja Sifat Rapat : Terbuka Hari/Tanggal : Kamis/13 Desember 2012 Waktu : Pukul 19.00 WIB s.d Selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III) Acara : - Pendapat Mini Fraksi-Fraksi dan DPD RI - Pengambilan Keputusan TK. I antara DPR RI dan Pemerintah - Penandatanganan/Pengesahan Draft RUU tentang Pembentukan DOB. Ketua Rapat : Drs. Agun Gunandjar Sudarsa,Bc.IP,M.Si/Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI Hadir : A. Tamu 1) Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya. 2) Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan beserta jajarannya 3) Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Ham RI 4) Komite I DPD RI. B. 29 dari jumlah 48 Anggota Komisi II DPR RI I.
PENDAHULUAN 1. Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 dibuka pukul 19.30 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Drs. Agun Gunandjar Sudarsa,Bc.IP,M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum. 2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan beserta jajarannya, Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Ham RI, dan Komite I DPD RI, pada hari ini yakni terkait dengan pendapat mini fraksi-fraksi dan DPD RI, pengambilan keputusan Tingkat I antara DPR RI dan Pemerintah, penandatangan/pengesahan draft RUU tentang Pembentukan DOB. 3. Ketua Rapat menyampaikan bahwa terdapat 7 RUU DOB yang akan disahkan menjadi Undang-Undang yakni: a. RUU tentang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan.
b. c. d. e. f. g.
RUU tentang Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara. RUU tentang Kabupaten Taliabu di Provinsi Maluku Utara RUU tentang Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah RUU tentang Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat RUU tentang Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur RUU tentang Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. 9 (Sembilan) Fraksi di Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI, dan Pihak Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri menyampaikan pandangan dan pendapatnya terhadap 7 RUU DOB yang akan disahkan. Adapun pandangan dan pendapat tersebut diantaranya sebagai berikut: a. Fraksi Partai Demokrat: Dalam pembentukan daerah, tidak boleh mengakibatkan daerah induk menjadi tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, dengan demikian baik daerah yang dibentuk maupun daerah induknya harus mampu menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga tujuan pembentukan daerah dapat terwujud. Proses pembentukan DOB harus juga tetap mempertimbangkan beberapa aspek antara lain: 1) Pertimbangan aspek geopolitik dan geostrategi menjadi faktor penentu bagi kepentingan pertahanan dan keamanan Negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2) Aspek kependudukan, jumlah dan kepadatan penduduk, kemampuan ekonomi yang termaktub di dalam pertumbuhan ekonomi produk domestik regional non migas perkapita dan kemampuan keuangan termasuk indeks pembangunan manusia. 3) Potensi daerah, luas daerah dan masalah rentang kendali, dan berikutnya ketentuan minimum cakupan wilayah dalam pembentukkan DOB seperti jumlah minimum kabupaten dalam pembentukan provinsi baru maupun jumlah minimum kecamatan dalam pembentukan kabupaten kota. Menyetujui RUU Pembentukan 7 DOB seperti yang disampaikan oleh Ketua Rapat untuk dibahas pada tingkat lebih lanjut. b. Fraksi Partai Golkar: Fraksi Partai Golkar mengapresiasi hasil kerja tahap kedua Panja RUU Tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru, yang pembahasannya telah meliputi berbagai aspek. Fraksi Partai Golkar menilai, selain pembahasan yang telah dilakukan Panja RUU Pembentukan DOB telah memenuhi asas-asas perundang-undangan, pembentukan DOB juga penting untuk segera dilakukan dengan pertimbangan: 1) 2) 3) 4)
Pengembangan daerah Faktor kependudukan Kemampuan ekonomi Potensi daerah, luas daerah dan masalah rentang kendali
5) Ketentuan minimal cakupan wilayah dalam pembentukan DOB 6) Pertahanan dan keamanan. Menyetujui RUU Pembentukan 7 DOB seperti yang disampaikan oleh Ketua Rapat untuk dibahas pada tingkat lebih lanjut. c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): Menghargai sistem pentahapan dalam pembahasan terhadap ke-19 RUU DOB tersebut. F.PDIP membuka ruang sekiranya ada sejumlah RUU DOB yang seharusnya dibahas pada tahap kedua, dapat diikutkan dalam satu paket pembahasan RUU DOB yang belum terselesaikan ditahap pertama, sepanjang telah dilakukan perbaikan menurut peraturan perundangan, termasuk didalamnya berkenaan dengan beberapa ketentuan yang memerlukan komitmen legal dan mengikat secara hukum diantara pejabat terkait, agar tidak melahirkan persoalan dikemudian hari. Terhadap ke-7 RUU DOB seperti yang disampaikan oleh Ketua Rapat agar diteruskan pembahasannya pada pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan, Rapat Paripurna DPR RI akhir Masa Sidang II Tahun Sidang 20122013. d. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS): Fraksi PKS memandang bahwa pembentukan DOB harus dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Fraksi PKS berpendapat bahwa pertimbangan untuk menetapkan DOB bukan hanya berdasar pendekatan yuridis formal sebagaimana diatur dalam PP 78 Tahun 2007 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah, tetapi lebih penting adalah menggunakan pendekatan geostrategis dan geoekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan NKRI Fraksi PKS memandang bahwa daerah-daerah perbatasan harus menjadi wilayah yang layak disebut sebagai beranda terdepan Negara, tidak boleh membuat masyarakatnya merasa terasing, terluar dan jauh dari saudarasaudara mereka sesama bangsa, apalagi memiliki keinginan untuk menjadi warga Negara lain. Karena itu, pembentukan DOB untuk daerah perbatasan merupakan prioritas yang harus didukung oleh semua pihak. Fraksi PKS berpendapat bahwa pembentukan DOB harus dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan damai serta mencegah kemungkinan terjadinya konflik sosial. Fraksi PKS memandang perlu pemberian bantuan dana khusus untuk pengembangan dan pembangunan daerah perbatasan dan daerah yang memiliki karakter khusus yang memerlukan penanganan tersendiri yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara.
Menyetujui RUU Pembentukan 7 DOB seperti yang disampaikan oleh Ketua Rapat untuk dibahas pada tingkat lebih lanjut yaitu penetapan pada Rapat Paripurna. e. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN): Otonomi daerah diharapkan menjadi jalan strategis untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, ketepatan waktu, dan keadilan. Jangan sampai pembentukan DOB hanya menyebabkan beban nasional Pembentukan DOB saat ini harus dipahami lebih karena peninggalan periode politik yang lalu. Agar pembentukan DOB dimasa yang akan datang benarbenar berdasarkan kebutuhan, maka grand design harus segera diselesaikan secara tuntas oleh DPR dan Pemerintah. Berdasarkan hasil kajian Kemendagri terhadap 57 daerah baru yang berusia 3 tahun menunjukkan 70 persen diantaranya gagal, maka Pemerintah harus melakukan tindakan yang tegas untuk melakukan penggabungan kembali. Untuk menghindari kegagalan penyelenggaraan pemerintah di DOB, perlu dipikirkan untuk membentuk daerah administratif sebelum benar-benar menjadi DOB. Pembentukan daerah administratif tersebut didasarkan kepada Undang-Undang. Menyetujui RUU Pembentukan 7 DOB seperti yang disampaikan oleh Ketua Rapat untuk dibahas pada tingkat lebih lanjut dalam pembicaraan Tingkat II agar segera bisa disahkan menjadi Undang-Undang. f.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP): Tujuan dilakukannya pembentukan DOB adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pada masyarakat secara efektif dan efisien, percepatan peningkatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan memperkokoh NKRI. Mengharapkan agar Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri meningkatkan peran supervisinya terhadap daerah-daerah otonom baru, melakukan monitoring, pembinaan dan bila perlu melakukan tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan. Menyetujui RUU Pembentukan 7 DOB seperti yang disampaikan oleh Ketua Rapat untuk ditetapkan sebagai Undang-Undang.
g. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): Keputusan untuk memekarkan suatu daerah harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Sangat penting untuk mempersiapkan suatu daerah yang menginginkan pemekaran. Selain persiapan dan pemberian fasilitasi, sumber daya yang ada perlu diatur pembagiannya dengan seksama.
Mengharapkan pemerintah daerah otonom yang baru terbentuk harus menjalankan ketentuan perundang-undangan secara konsisten dan memegang teguh misi pemekaran wilayah, yaitu peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Masyarakat didaerah otonom yang baru terbentuk perlu mengefektifkan peran partisipasi politiknya dalam proses perencanaan pembangunan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dan DPRD, dalam rangka mengawal realisasi misi perjuangan rakyat dalam menuntut pemekaran. Diperlukan ketegasan dari Pemerintah Pusat dalam hal pemekaran suatu wilayah. Menyetujui RUU Pembentukan 7 DOB seperti yang disampaikan oleh Ketua Rapat untuk dibahas lebih lanjut pada tingkat berikutnya. h. Fraksi Partai Gerindra: Setuju pada tahapan kedua ini untuk menyetujui 7 DOB yaitu Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Kabupaten Kolaka Timur. Mendukung prioritas DOB pada daerah perbatasan, daerah pulau terluar dengan komposisi rasionalisasi berdasarkan kepada pemerataan provinsi untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan serta penguatan NKRI. Mendukung percepatan pemekaran daerah perbatasan dengan pertimbangan geopolitik, dan geostrategi guna memperkuat pertahanan dan keamanan di daerah perbatasan dari pengaruh Negara tetangga termasuk prioritas peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Mendorong penyelesaian beberapa usulan DOB yang belum dapat disahkan karena masih memiliki permasalahan atau konflik, untuk itu perlu penuntasan penyelesaian permasalahan di daerah tersebut sehingga tidak berlarut-larut dan menimbulakan konflik di pusat. Meminta semua pihak untuk dapat bersikap arif dan bijaksana dalam mensikapi keinginan masyarakat untuk memiliki DOB sehingga pada akhirnya keinginan untuk pembentukan DOB tersebut benar-benar dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bukan karena motif-motif lain yang tidak sesuai dengan amanat konstitusi yaitu tercapainya masyarakat yang adil dan makmur yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Menghargai dan menyetujui 7 RUU Pembentukan DOB seperti yang disampaikan oleh Ketua Rapat untuk selanjutnya dibawa ke sidang Paripurna DPR RI. i.
Fraksi Partai Hanura: Fraksi Hanura mempercayai bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kesiapan dan kelayakan calon-calon daerah yang mau dimekarkan memang dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan kajian administratif, teknis, dan fisik kewilayahan dengan mengacu kepada PP Nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah.
Pemekaran haruslah benar-benar mampu menghadirkan daerah yang memiliki kemandirian secara utuh terlebih pada aspek keuangan. Jangan sampai hadirnya daerah baru tersebut malah menambah beban anggaran Pemerintah Pusat akibat ketidakmampuan daerah baru dalam menggali sumber daya yang tersedia di daerahnya. Fraksi Hanura menekannkan agar pemekaran daerah haruslah menjadi satu paket design besar, dan tidak bisa dipisahkan, dengan konsep atau paradigma kebangsaan, hankam RI dan pemerataan kesejahteraan di masa depan. Pemekaran daerah supaya tidak membahayakan Negara dan bangsa kita, sebaiknya jangan hanya didekati dari pendekatan politis, teknis atau pragmatis semata. Setuju terhadap 7 RUU DOB seperti yang disampaikan oleh Ketua Rapat untuk selanjutnya dibawa ke sidang Paripurna DPR RI dan dilanjutkan pengambilan keputusan ke tingkat selanjutnya. j.
DPD RI: Tanpa adanya pembentukan DOB yang bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, cita-cita untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sangat sulit diwujudkan. Beberapa kajian yang dilakukan oleh pemerintah maupun kalangan akademisi menunjukkan bahwa tidak banyak DOB yang mampu mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Namun demikian hal tersebut merupakan tanggungjawab bersama dan bukan merupakan pemerintah didaerah bersangkutan semata. DPD RI berharap pembentukan DOB didasarkan pada cita-cita awal pembentukannya yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan daerah demi kemajuan bangsa Indonesia. DPD RI berpendapat agar RUU DOB seperti yang disampaikan oleh Ketua Rapat dapat disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR RI dan Pemerintah.
k. Pemerintah: Pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan antara Pemerintah dengan Panja Komisi II DPR RI adalah pembentukan daerah otonom baru dimaksudkan benar-benar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terbukanya aksesibilitas di daerah. Perlu menjadi perhatian bahwa pengisian keanggotaan DPRD di seluruh daerah otonom baru dilaksanakan setelah pemilihan umum legislatif 2014. Sedangkan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah diperkirakan pada tahun 2015 Ketujuh RUU yang telah disetujui dalam akhir Pembicaraan Tingkat I, secara prinsip Pemerintah sepakat substansinya sama dengan substansi 5 (lima) Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi/Kabupaten yang telah disahkan sebelumnya pada tanggal 16 November 2012.
Pemerintah berharap agar daerah otonom baru lebih mengutamakan pembangunan yang langsung bersentuhan dengan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik, tidak untuk bermewah-mewah bagi para elite lokal, seperti sekedar pembangunan gedung/rumah-rumah dinas dan pengadaan kendaraan operasional, namun hendaknya ditujukan untuk pembangunan infrakstruktur dan pembiayaan kegiatan-kegiatan yang menunjang percepatan pemerataan kesejahteraan masyarakat. II. KESIMPULAN Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, perwakilan 9 Fraksi, DPD RI, dan pemerintah menyampaikan masing-masing pendapat mininya, kemudian diambil keputusan terhadap Draft Final 7 RUU DOB, serta penandatanganan Draft 7 RUU DOB, disepakati terhadap hasil pembahasan Tingkat I atas 7 RUU DOB, akan dilaporkan dan diteruskan (pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI) pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2012 untuk diambil keputusan menjadi undangundang. III. PENUTUP Rapat ditutup Pukul 22.15 WIB. KETUA RAPAT,
ttd Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP,M.Si A-219
