TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri)
LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria) -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2012-2013 Masa Persidangan : IV Rapat Ke : -Jenis Rapat : Rapat Kerja Sifat Rapat : Terbuka Hari/Tanggal : Rabu, 19 Juni 2013 Waktu : 09.00 WIB - Selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III) Acara : - Pandangan/Pendapat Fraksi-fraksi terhadap Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. - Tanggapan Pemerintah atas Pandangan/Pendapat FraksiFraksi atas RUU tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Ketua Rapat : Drs. Agun Gunandjar Sudarsa,Bc.IP.M.Si/Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI Hadir : A. Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, Kementerian Hukum dan Ham beserta jajarannya, Kementerian Keuangan beserta jajarannya. B. 34 dari jumlah 48 Anggota Komisi II DPR RI I.
PENDAHULUAN 1. Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 dibuka pukul 11.10 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP.M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum. 2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, anggota DPD RI, Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian Keuangan pada hari ini yakni terkait dengan Pandangan/Pendapat Fraksi-fraksi terhadap keterangan Pemerintah atas RUU tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Tanggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-Fraksi atas RUU tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. 3. Terkait dengan agenda rapat, Fraksi-fraksi DPR RI telah menyampaikan pandangan dan pendapatnya terkait RUU tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut : Pandangan Fraksi-fraksi terhadap RUU tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
1) Fraksi Partai Demokrat a. Memberikan apresiasi kepada Pemerintah atas segala upayanya dalam mempersiapkan usulan perubahan terhadap sejumlah persoalan yang patut mendapat perhatian serius, terkait dengan RUU tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. b. Senantiasa mendukung langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah sepanjang usulan itu berada pada koridor yang benar dan berpihak kepada masyarakat banyak. c. Menyetujui untuk mendukung secara penuh RUU tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan agar dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme ketentuan yang berlaku. 2) Fraksi Partai Golkar a. Berkaitan dengan penerapan e-KTP, maka ketentuan dalam Pasal 64 ayat (4) huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa masa berlaku KTP adalah 5 tahun perlu dilakukan penyesuaian menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data penduduk dan berubahnya domisili penduduk. b. Terhadap putusan MK No. 18/PUU-XI/2013 tertanggal 30 April 2013, yang pada dasarnya membatalkan Pasal 32 ayat 2 dan merubah Pasal 32 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan agar sejalan dengan putusan MK tersebut. c. Terhadap penerapan sanksi administratif bagi penduduk, maka perlu dilakukan penyesuaian akan besarnya denda administratif baik penduduk WNI maupun bagi penduduk orang asing, sehingga selain untuk mendorong tertib Administrasi Kependudukan serta menghilangkan diskriminatif dalam pelayanan penerbitan dokumen kependudukan, namun juga agar lebih mendorong iklim investasi ke Indonesia. d. Terhadap terbangunnya database kependudukan di Kemendagri yang saat ini telah dimanfaatkan oleh beberapa Kementerian dan Lembaga, Fraksi Partai Golkar mengapresiasi capaian kinerja Kemendagri dalam membenahi masalah kependudukan. e. Memahami dan menyetujui agar RUU tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dibahas lebih lanjut. 3) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan a. Hak setiap penduduk Indonesia mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum atas hak publik dan hak sipil keperdataannya. b. Kewajiban negara memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan hak-hak dimaksud, diantaranya mencakup status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia, baik yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia. c. Pengaturan yang bersifat memberatkan, menghambat dan diskriminatif terhadap seseorang untuk mendapatkan status kependudukannya haruslah dihapus. d. Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 menjadi bagian dari upaya membenahi sisi hukum dan administrasi yang berkaitan dengan jaminan perlindungan Warga
Negara Indonesia dan isu mendasar hak azasi manusia lainnya, statistik vital, dan keamanan negara. e. RUU Perubahan UU No.23 Tahun 2006 inisiatif Pemerintah dapat dilakukan pembahasan lebih lanjut, untuk disempurnakan. 4) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera a. Sistem penataan administrasi kependudukan bangsa Indonesia dibangun secara serius setelah era reformasi yang diawali dari NIK, kemudian SIAK dan terakhir e-KTP. b. Terkait dengan orang asing, Pemerintah perlu menempatkan perspektif yang tepat. Membedakan besaran jumlah denda dan pelayanan kepada Orang Asing bukan berarti memberlakukan diskriminasi. Jangan sampai Pemerintah seolah mengutamakan Orang Asing daripada warga negara Indonesia. c. Meminta kepada Pemerintah untuk segera menyusun rencana strategis berikutnya agar NIK yang sudah ada menjadi single identity number untuk pelayanan dan kebijakan yang lain. d. Menyetujui pembahasan perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. 5) Fraksi Partai Amanat Nasional a. Perlu dilakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang bertujuan untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan yang akurat, agar negara bisa mengidentifikasi dengan baik dan cermat keadaan setiap warga negaranya, sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara bisa tepat sasaran. b. Perlu dilakukan penyesuaian dalam UU tentang Administrasi Kependudukan saat ini adalah jangka waktu berlaku e-KTP yang hanya lima tahun dan diperlukan desain yang lebih baik untuk mendorong agar setiap warga negara yang baru lahir memiliki akte kelahiran. c. Setuju pembahasan RUU tentang Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan segera dilakukan dengan segera membahas DIM dari fraksi-fraksi yang ada di DPR RI. 6) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan a. Memaknai secara luas atas keputusan MK terkait perubahan beberapa regulasi dalam UU No.23 Tahun 2006 sebagai momentum untuk menyesuaikan dengan tuntutan aktual segala bentuk administrasi kependudukan yang mengarah kepada Sistem Informasi dan Manajemen Kependudukan yang lebih memadai. b. RUU Perubahan atas Undang-Undang Administrasi Kependudukan haruslah diorientasikan kepada perbaikan untuk penyempurnaan, penyesuaian dan mengakomodasi perkembangan terbaru dalam Administrasi Kependudukan dan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan, sebagai tuntutan modernisasi kependudukan dan tuntutan global. c. Mengusulkan agar Sistem Informasi dan Manajemen Kependudukan (SIMK) secara eksplisit dijadikan sebagai acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan yang secara kuantitatif menjadikan penduduk sebagai dasar perhitungannya. d. Siap melanjutkan pembahasan atas RUU Perubahan UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ini pada pembahasan selanjutnya.
7) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa: a. Ikhtiar RUU Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 merupakan pembaharuan hukum yang data sesuai dengan jiwa UUD 1945 yang menjamin hak-hak warga negaranya terutama hak atas pelayanan publik dalam administrasi kependudukan. b. Sependapat untuk menghapus masa berlaku e-KTP yang hanya 5 tahun dan menerapkan e-KTP untuk berlaku seumur hidup kecuali ada perubahan elemen data. c. Penyesuaian dan penyamaan denda administrasi antaran WNI dan WNA, FPKB usaha perubahan atas ketentuan ini kiranya untuk dipertimbangkan kembali karena dalam setiap instansi kelembagaan yang menggunakan jasa Warga Negara Asing juga memberikan standar yang berbeda dengan WNI dan ini juga bukan bentuk diskriminasi kependudukan tapi lebih pada penegasan aturan antara WNI dan WNA. d. Database kependudukan yang sudah tersistem baik dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dapat dimanfaatkan sebagai peningkatan sarana Pelayanan Kependudukan yang terintegrasi disemua layanan publik, sehingga tercapai layanan publik yang efektif dan efisien. e. Menyetujui RUU tentang Perubahan ats UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan untuk dibahas pada tingkat berikutnya. 8) Fraksi Partai Hanura a. Administrasi kependudukan bukan hanya dimaknai sebagai rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen atau data kependudukan semata, tetapi juga sebagai salah satu proses tertib administrasi dalam berbangsa dan bernegara. b. RUU tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tidak hanya mengatur mengenai administrasi tetapi juga prosedur serta ketentuan yang meneguhkan pelayanan yang lebih berkualitas. c. Secara yuridis, perubahan UU No.23 Tahun 2006 sangat memungkinkan untuk memperkuat dan mensinergikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan yang terkait. d. Perlunya meninjau kembali Pasal 64 ayat (4) huruf a dalam UU No.23 Tahun 2006 yang berbunyi “masa berlaku KTP untuk WNI adalah 5 tahun”. Ditinjau dari tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien Pasal 64 ayat (4) huruf a sudah tidak sesuai, karena masa berlaku e-KTP selama 5 tahun akan dapat menyebabkan pemborosan belanja keuangan negara. e. Perlu adanya pengaturan yang tegas mengenai sanksi berupa pidana maupun administratif terhadap setiap individu yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang, baik sebagai pelaksana atau petugas pelayanan maupun sebagai objek pelayanan itu sendiri. 9) Fraksi Partai Gerindra a. Perubahan masa pemberlakuan e-KTP dari 5 tahun menjadi seumur hidup, sebagaimana Pasal 64 ayat (4) huruf a merupakan upaya signifikan yang harus didukung. b. Penerapan e-KTP yang berbasis NIK dengan sistem pengaman khusus menggunakan SIAK, yang menyebabkan adanya jaminan ketunggalan, maka teknologi tersebut dapat dikatakan sebagai pra-syarat bagi diberlakukannya KTP seumur hidup, tanpa harus menunggu dulu hingga usia 60 tahun.
c. Globalisasi dan kenyamanan investor asing dalam menginvestasikan modalnya di Indonesia tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan “deregulasi” terhadap penerapan sanksi administratif kependudukan. Oleh karena itu, jumlah sanksi administratif sejumlah Rp.2.000.000,- bagi orang asing tidak perlu disesuaikan atau disamakan dan ini bukan merupakan diskriminasi. 4. Pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa mendukung atas pandangan fraksi yang secara lebih lengkap akan dituangkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah atas RUU perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan selanjutnya untuk dibahas dan berharap agar pada saat pembahasan nantinya terdapat tambahan substansi dari pihak DPR untuk melengkapi rangkaian draft RUU yang telah diberikan. II. KESIMPULAN 1. Disepakati agar seluruh Fraksi-fraksi di Komisi II DPR RI untuk menyusun dan menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah dari RUU perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan paling lambat 21 Juni 2013. 2. Diagendakan Rapat Kerja selanjutnya dengan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 26 Juni 2013, untuk mendengar penjelasan pandangan Fraksi-fraksi terhadap DIM-DIM RUU Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan selanjutnya akan diserahkan kepada Pemerintah. III. PENUTUP Rapat ditutup Pukul 12.35 WIB. KETUA RAPAT, Ttd Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP.M.Si A-219
