TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri)
LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria) -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2012-2013 Masa Persidangan : III Rapat Ke : -Jenis Rapat : Rapat Kerja Sifat Rapat : Terbuka Hari/Tanggal : Senin/21 Januari 2013 Waktu : Pukul 15.00 WIB s.d Selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III) Acara : A. Pengantar Fraksi-Fraksi atas DIM RUU Pilkada B. Pembahasan DIM Fraksi-Fraksi dengan Sistem Cluster C. Pembentukan Panita Kerja (Panja) RUU Pilkada Ketua Rapat : Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si/Wakil Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI Hadir : A. Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya dan Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Ham. B. 30 dari jumlah 48 Anggota Komisi II DPR RI I.
PENDAHULUAN 1. Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 dibuka pukul 15.45 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Drs. Abdul Hakam Naja,M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum. 2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya pada hari ini yakni terkait dengan pengantar fraksi-fraksi atas DIM RUU Pilkada, pembahasan DIM fraksi-fraksi dengan sistem cluster, dan pembentukan Panitia Kerja RUU Pilkada. 3. 9 (Sembilan) Fraksi di Komisi II DPR RI dan Pihak Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri menyampaikan pengantar fraksi-fraksi atas DIM RUU Pilkada yang akan dibahas selanjutnya. Adapun pandangan dan pendapat tersebut diantaranya sebagai berikut: A. Fraksi Partai Demokrat (F-PD) 1) Gubernur dipilih oleh anggota DPRD, nilai demokratis dan legalitasnya sama dengan dipilih langsung oleh rakyat. 2) Pemilihan Kepala Daerah yang tidak satu paket. 3) Adanya persyaratan bagi calon/kandidat dari calon incumbent dalam hal ini diharapkan terjadi pertarungan yang setara antar kandidat dan bisa mengeliminasi penyalahgunaan jabatan oleh petahan untuk calon tertentu.
4) Pengembalian kewenangan penyelesaian sengketa pilkada dari MK kepada MA, karena dianggap mengandung beberapa kelemahan. 5) Penyelenggaraan pilkada secara serentak diharapkan lebih efisien dari segi waktu dan biaya penyelenggaraan pilkada, disamping juga terciptanya sistem pemerintahan yang kuat baik dipusat maupun didaerah. 6) Pengaturan terkait pendanaan penyelenggaraan pilkada, untuk menghindari kendala pendanaan pilkada pemerintah pusat harus menjamin pendanaan pilkada. 7) Kiranya RUU Pilkada ini dapat dibahas lebih lanjut dalam rapat kerja Komisi II guna mewujudkan terbentuknya tata kelola pemerintahan lokal yang baik, bersih dan efektif. B. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG) 1) Terkait usulan Pemerintah yang menyatakan Gubernur dipilih oleh DPRD sedangka Bupati/Walikota dipilih langsung oleh rakyat perlu dikaji lebih dalam untuk menghasilkan formulasi terbaik bagi penyelenggaraan pilkada. 2) Terhadap pemilihan yang dilakukan tidak secara paket, seyogyanya pemilihan dilakukan secara paket. 3) Terhadap penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah, adanya kenginan dari Pemerintah untuk mengalihkan penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Daerah kepada Mahkamah Agung yang mana sebelumnya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, Fraksi Golkar berpandangan agar pemerintah dapat menguraikan lebih rinci tentang gagasan pengalihan penyelesaian sengketa tersebut, untuk dikaji lebih lanjut agar dapat menjamin kepastian hukum. 4) Fraksi Golkar memahami dan menyetujui agar DIM RUU tentang Pilkada dibahas pada tingkat lebih lanjut. C. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) 1) Adanya perubahan judul dari RUU Pilkada menjadi RUU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. 2) Penyelesaian perselisihan hasil pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota tetap diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. 3) Peran unsur penyelenggara Pemerintah Daerah (DPRD, Gubernur, Bupati atau Walikota) pada beberapa kegiatan tahapan Pemilu Gubernur, Bupati atau Walikota oleh DPRD kepada KPUD atau usl pengesahan pasangan calon terpilih oleh Gubernur, Bupati atau Walikota kepada Pemerintah (Presiden atau Mendagri) dapat diabaikan sepanjang pejabat terkait tidak melaksanakan peran tersebut dengan berbagai alasan yang melatarinya. Substansi lainnya adalah keberadaan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota serta beberapa teknis kegiatan dari masing-masing tahapan pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota. 1) Terhadap keberadaan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Walikota, F-PDIP berpandangan tetap perlu diadakan pengisian untuk jabatan tersebut. 2) Terkait biaya kampanye, F-PDIP memandang bahwa pembatasan biaya kampanye tidak hanya terkait sumbangan maksimal perseorangan atau badan yang dapat diterima oleh pasangan calon, maupun melalui pembatasan iklan, bentuk dan waktu kapanye, tetapi juga perlu dipertegas pembatasan penggunaan dana kampanye secara kumulatif.
3) Terhadap pengaturan masa waktu berhenti sementara, non aktif, pemberitahuan, berhenti bagi pejabat/PNS yang mencalonkan diri, untuk menjamin prinsip keadilan dan kesetaraan antar pasangan calon, selain diberlakukannya pembatasan belanja kampanye, juga diperlukan masa waktu berhenti sementara, non aktif, pemberitahuan, berhenti bagi pejabat/PNS yang mencalonkan diri. D. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) 1) 2) 3) 4) 5)
Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung. Pemilukada hendaknya dapat dilaksanakan secara 1 tahap. Terkait dengan penyelenggaraan pilkada, diperlukan pembiayaan dari APBN Pilkada dapat dilaksanakan secara serentak diseluruh provinsi di Indonesia. Diperlukan penyeleksian oleh Parpol terhadap calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 6) Diperlukan adanya Pembatasan dana kampanye E. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) 1) Gubernur tetap dipilih oleh rakyat dan Pilkada diselenggarakan secara serentak disatu wilayah provinsi. 2) Terkait dengan politik uang, praktek politik uang dalam Pemilu, terutama dalam Pilkada telah sampai kepada taraf yang sangat memperhatikan. Praktek ini telah merusak kualitas penyelenggaraan Pilkada, dan ada indikasi kuat bahwa praktek inilah yang kemudian menyebabkan para kepala daerah terlibat masalah korupsi. 3) Mengenai hubungan kekerabatan dengan incumbent, agar kompetisi antar calon dalam Pilkada terselenggara secara fair, maka calon kepala daerah tidak boleh mempunyai ikatan perkawinan, garis keturunan lurus ke atas, ke bawah, dan ke samping dengan calon incumbent, kecuali ada selang waktu minimal satu masa jabatan. 4) Mengenai dukungan kepada calon perseorangan, agar program pemerintah daerah mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat, maka diperlukan kepala daerah yang memiliki dukungan kuat dari masyarakat. Untuk itu, calon perseorangan harus mendapatkan dukungan dengan jumlah yang signifikan dari masyarakat. 5) Menyetujui agar RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah dibahas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di DPR RI. F. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ( F-PPP) 1) Perlunya RUU ini diubah dari RUU tentang Kepala Daerah menjadi RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 2) Jabatan wakil kepala darah adalah jabatan politis yang dipilih langsung secara paket dengan kepala daerah. 3) Jabatan karir birokrat (PNS) paling tinggi di daerah adalah sekretaris daerah. 4) Agar dibuat ketentuan yang lebih jelas, tegas dan rinci dalam RUU Pemerintahan Daerah berkenaan dengan tugas dan kewenangan kepala daerah dan wakil daerah.
5) Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki dua fungsi. Pertama sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah di provinsi setempat. Kedua sebagai wakil (pejabat) pemerintah pusat di daerah provinsi. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilakukan oleh DPRD juga akan mengurangi biaya penyelenggaraannya menjadi lebih efisien dan mengurangi hiruk pikuk demokrasi di Indonesia. 6) Untuk menghindari terjadinya money politics dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh DPRD, F-PPP menyetujui agar dilakukan secara transparan dan menyetujui usulan pemerintah bahwa dalam proses pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur oleh DPRD mengikutsertakan KPK untuk mengawasi proses penyelenggaraannya. 7) Syarat pendidikan yang semula sekurang-kurangnya sekolah lanjutan atas atau sederajat menjadi sekurang-kurangnya sarjana (strata 1) atau sederajat 8) Seorang calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus memiliki hak pilih untuk bisa dipilih menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 9) F-PPP siap melanjutkan pembahasan ketahap lebih lanjut. G. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Tidak disampaikan kehadapan sidang, namun pandangan mini fraksi telah disampaikan secara tertulis kepada Ketua Rapat. H. Fraksi Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) 1) Mekanisme pemilukada yang paling tepat adalah tetap pemilihan secara langsung oleh rakyat. 2) Menyetujui dan mendukung dicantumkannya persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam RUU Pilkada. 3) Menyetujui untuk mengatur bentuk kampanye menjadi lebih bersifat dialogis dengan bentuk yang mendidik dan tidak mengarah pada praktek suap, jual beli suara atau transaksional. 4) Otoritas hukum atas sengketa Pilkada harus tetap diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. I.
Fraksi Hati Nurani Rakyat (F-Hanura) 1) RUU ini harus diberi nama RUU tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah. 2) Pilkada langsung sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui UU No.12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan hak konstitusional setiap warga negara. 3) Kriteria persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah perlu diperketat dengan memasukkan klausul pembatasan terhadap keluarga dinasti dan pembatasan jabatan untuk tidak lebih dari dua periode baik kepala darah maupun wakil kepala daerah. 4) Diperlukan pengaturan yang jelas agar partisipasi masyarakat tidak dikebiri dan demokrasi pun kian murah dengan melakukan perubahan terhadap sistem pilkada langsung dari two round system menjadi one round system atau asalkan memperoleh suara yang lebih banyak dari kandidat yang lain, bisa dinyatakan sebagai pemenang dalam pilkada langsung.
4. Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa agar sebelum dilakukan pembahasan terhadap RUU Pilkada, terlebih dahulu dilakukan pembahasan/diskusi antara pemerintah dengan DPR RI untuk membahas bagaimanakah sebenarnya bentuk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ideal. II. KESIMPULAN 1. Disepakati bahwa pembahasan RUU Pilkada akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem cluster yakni: A. Mekanisme pemilihan (khususnya fokus pemilihan gubernur) B. Tidak satu paket calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. C. Syarat-syarat kepala daerah, antara lain menyangkut hubungan kekerabatan D. Menyangkut tugas, wewenang dan syarat Wakil Kepala Daerah E. Penyelesaian sengketa. F. Penyelenggaran pilkada terkait dengan dana pilkada/peran pemerintah daerah, pilkada serentak dan lain-lain (pasal lain yang tidak masuk cluster 2. Disepakati untuk dibentuk Panitia Kerja RUU Pilkada sebanyak 25 orang yang akan melakukan pembahasan RUU Pilkada. 3. Diagendakan Rapat Kerja selanjutnya dengan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 28 Januari 2013, untuk mendengar penjelasan pandangan Pemerintah terhadap DIM-DIM RUU Pilkada yang telah disampaikan fraksi-fraksi di Komisi II DPR RI dan pemaparan pemerintah terhadap substansi-substansi yang terkait dengan RUU Pilkada dengan RUU Pemda dan RUU Desa. III. PENUTUP Rapat ditutup Pukul 17.10 WIB. KETUA RAPAT,
Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si A-126
