TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri)
LAPORAN SINGKAT KOMISI II DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria) -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2013-2014 Masa Persidangan : IV Rapat Ke : -Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Sifat Rapat : Terbuka Hari/Tanggal : Rabu, 21 Mei 2014 Waktu : 10.00 WIB - Selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III) Acara : - Laporan Evaluasi atas Pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014. - Membahas Persiapan dan Kesiapan Tahapan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 Ketua Rapat : Arif Wibowo/Wakil Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI Hadir : 1. Ketua dan Anggota KPU RI beserta jajarannya. 2. 30 dari jumlah 51 Anggota Komisi II DPR RI I.
PENDAHULUAN 1. Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 dibuka pukul 11.13 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Arif Wibowo dan dinyatakan terbuka untuk umum. 2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua dan Anggota KPU RI beserta jajarannya pada hari ini yakni terkait laporan evaluasi atas pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 dan membahas persiapan dan kesiapan tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014. 3. Ketua KPU menyampaikan beberapa hal terkait laporan evaluasi atas pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 diantaranya: A. Pada tanggal 9 Mei 2014 telah dilaksanakan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 yang memenuhi dan tidak memenuhi ambang batas perolehan suara sah partai politik peserta Pemilihan Umum secara nasional dalam Pemilihan Umum Anggota DPR Tahun 2014 melalui Keputusan KPU Nomor 412/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan sesuai ketentuan Pasal 208 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, dari 12 (dua belas) partai politik peserta pemilu, yang memenuhi ambang batas 3,5% ada 10 (sepuluh) partai politik yang memenuhi ambang batas, yaitu : No. Nama Partai Politik 1. Partai NasDem 2. Partai Kebangkitan Bangsa
Jumlah Suara 8.402.812 11.298.957
Persentase Suara 6,72% 9,04%
3. Partai Keadilan Sejahtera 8.480.204 6,79% 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 23.681.471 18,95% 5. Partai Golkar 18.432.312 14,75% 6. Partai Gerindra 14.760.371 11,81% 7. Partai Demokrat 12.728.913 10,19% 8. Partai Amanat Nasional 9.481.621 7,59% 9. Partai Persatuan Pembangunan; dan 8.157.488 6,53% 10. Partai Hanura 6.579.498 5,26% Dengan demikian hanya 10 partai politik tersebut yang berhak disertakan dalam penentuan perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan 2 (dua) partai yang tidak mencapai ambang batas 3,5% yaitu: No. Nama Partai Politik 1. Partai Bulan Bintang 2. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
Jumlah Suara 1.825.750 1.143.094
Persentase Suara 1,46% 0,91%
Sehingga, kedua partai tersebut tidak disertakan dalam penghitungan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. B. Jumlah suara sah Pemilu Legislatif 2014 adalah sebesar 124.972.491. Sedangkan jumlah suara tidak sah sejumlah 15.076.606. Jumlah Pemilih hadir dan memberikan suara di TPS adalah sejumlah 140.049.097, dan bila dibandingkan dengan jumlah Pemilih dalam DPT sejumlah 185.827.987, maka dapat diukur tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu 2014 adalah sebesar 75,11%. Untuk data pemilih luar negeri, angka partisipasi adalah 22,19%. C. Pada tanggal 14 Mei 2014, KPU telah menetapkan 560 calon terpilih untuk 560 kursi DPR-RI dan 132 calon terpilih DPD untuk 132 kursi DPD-RI melalui keputusan KPU Nomor 416/Kpts/KPU/TAHUN 2014 dan Keputusan KPU Nomor 417/Kpts/KPU/TAHUN 2014. Jumlah Perolehan Kursi masing-masing Partai Politik adalah sebagai berikut : 1. Partai NasDem 35 Kursi 2. Partai Kebangkitan Bangsa 47 Kursi 3. Partai Keadilan Sejahtera 40 Kursi 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 109 Kursi 5. Partai Golkar 91 Kursi 6. Partai Gerindra 73 Kursi 7. Partai Demokrat 61 Kursi 8. Partai Amanat Nasional 49 Kursi 9. Partai Persatuan Pembangunan; dan 39 Kursi 10. Partai Hanura 16 Kursi Jumlah 560 Kursi D. Terdapat kendala dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta proses rekapitulasi tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan tingkat nasional, tidak mengganggu proses keseluruhan atau mengganggu tahapan penyelenggaraan pemilu. Kendala yang dimaksud antara lain : 1) Berdasarkan laporan dari beberapa daerah terkait adanya surat suara tertukar, yang mengakibatkan tidak sesuainya surat suara pada daerah pemilihan tertentu. Untuk antisipasi hal itu, KPU menerbitkan Surat Edaran Nomor
306/KPU/IV/2014 tentang Penanganan Surat Suara Tertukar, sebagai penegasan Surat Edaran sebelumnya Nomor 275/KPU/IV/2014 tanggal 4 April 2014 yang mengatur antara lain : a. Apabila terjadi surat suara yang tertukar dan tidak sesuai dengan daerah pemilihan, agar dihentikan proses pemungutan suara, menghentikan proses penghitungan suara, dan apabila sudah dilakukan penghitungan, maka penghitungan tersebut dinyatakan tidak sah/batal; b. Terhadap tertukarnya surat suara sebagaimana diatas, agar dilakukan pemungutan suara ulang menggunakan surat suara untuk pemungutan suara ulang 1000 lembar per dapil; dan c. Pelaksanaan pemungutan suara ulang dilakukan secepatnya dengan memperhatikan pelaksanaan rekapitulasi di tingkat Desa/Kelurahan (tanggal 15 April 2014). 2) Pemungutan suara ulang yang dilakukan di beberapa TPS disebabkan atas beberapa alasan, yaitu : a. Tertukarnya surat suara; b. Adanya pelanggaran administrasi dan prosedur pelaksanaan pemungutan suara di TPS atas rekomendasi Bawaslu/ Panwaslu; dan c. Adanya tindakan anarkis yang mengakibatkan hilang/ rusaknya dokumen pemungutan suara. E. KPU mengakui DPT Pemilu Legislatif masih memiliki beberapa kelemahan, misalnya masih terdapat pemilih yang belum terdaftar di DPT maupun DPK sehingga mereka harus menggunakan KTP untuk menggunakan hak pilihnya, dan laporan dari beberapa LSM yang menyatakan bahwa masih terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat (meninggal dunia, pindah domisili, dan pemilih ganda) yang terdaftar di DPT. Hal tersebut dapat terjadi karena kendala-kendala yang dihadapi oleh KPU dalam proses pemutakhiran dan penyusunan DPT, antara lain: 1) Kondisi geografi bangsa Indonesia yang sangat beragam sifatnya, mulai dari wilayah kepulauan sampai dengan pegunungan yang sulit diatasi oleh petugas di lapangan; 2) Mobilitas penduduk dan perubahan penduduk sangat tinggi, misalnya pemilih pindah domisili, meninggal dunia, ganti status TNI/Polri menjadi sipil dan sebaliknya yang terjadi setiap hari bahkan hitungan jam atau menit; 3) Jaringan internet yang tidak merata tersedia di seluruh wilayah kabupaten/kota se-Indonesia; 4) Jaringan listrik yang tidak stabil di wilayah luar Pulau Jawa; dan 5) Penyelenggaraan Pemilukada yang berbarengan dengan proses pemutakhiran data pemilih. 4. Disamping itu, Ketua KPU juga menyampaikan beberapa hal terkait persiapan dan kesiapan tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 diantaranya: A. Saat ini KPU sedang melakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih untuk pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014. Sesuai dengan Peraturan KPU No 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Peraturan KPU No 9 tentang Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU telah melewati 3 tahapan yaitu: penetapan DPS, pemutakhiran DPS dan penetapan DPSHP.
B. Proses pengadaan Logistik di KPU Pusat saat ini sudah dalam tahapan pemasukan dokumen penawaran, dan dijadwalkan kontrak mulai tanggal 3 Juni sampai dengan tanggal 10 Juni 2014. Mengingat waktu yang sangat pendek, dalam pelaksanaan pendistribusian logistik ditetapkan skala prioritas yaitu didahulukan untuk Provinsi atau Kabupaten/Kota yang sulit kondisi geografis maupun sarana transportasinya. C. Sesuai peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan pada Tanggal 9 Juli 2014 untuk putaran pertama. Apabila harus dilaksanakan putaran kedua, maka akan dilaksanakan pada tanggal 9 September 2014. D. Sebagai syarat pencalonan, KPU telah menetapkan syarat minimal partai politik dan/atau gabungan partai politik harus memenuhi sayarat minimal perolehan kursi sebanyak 20% yaitu sebanyak 112 kursi, atau syarat minimal perolehan suara sah 25% dari jumlah suara sah, yaitu sebanyak 31.243.123 suara. E. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Putaran 1, telah dialokasikan anggaran Rp 4.012.595.222.200,-. Sedangkan untuk tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran 2 telah dialokasikan sebesar Rp 3.929.912.042.700,-. II. KESIMPULAN 1. Komisi II DPR RI memberikan catatan yang sangat serius terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif 2014 yang masih banyak dengan kecurangan serta politik uang yang masif dan sistematis di beberapa daerah, termasuk penyelewengan terhadap peraturan perundang-undangan pemilu. Apabila terdapat perangkat KPU yang terbukti melakukan kecurangan dan pelanggaran, Komisi II DPR RI meminta KPU untuk mengambil langkah tegas dan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2. Komisi II DPR RI meminta kepada KPU untuk memberikan laporan secara lisan dan tertulis yang menjelaskan keseluruhan pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 secara rinci, komprehensif dan obyektif yang dapat menyakinkan Komisi II DPR RI bahwa KPU akan mampu melaksanakan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 yang lebih berkualitas, jujur dan adil. 3. Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014, Komisi II DPR RI meminta kepada KPU untuk mempersiapkan kebijakan dan langkahlangkah strategis dan membenahi perangkatnya secara maksimal, guna menghindari kecurangan dan potensi konflik yang mungkin akan terjadi, serta dilaporkan kepada Komisi II DPR RI untuk dibahas pada Rapat Dengar Pendapat selanjutnya. III. PENUTUP Rapat ditutup Pukul 17.56 WIB. KETUA RAPAT, ttd ARIF WIBOWO A-380
