LAPORAN SINGKAT KOMISI XI DPR RI (BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN KEUANGAN, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS, BANK INDONESIA, PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (LKBB), BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), BADAN PUSAT STATISTIK (BPS), LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG & JASA PEMERINTAH (LKPP) DAN SEKRETARIAT JENDERAL BPK RI.)
20
Rapat Ke
:
Tahun Sidang
: 2011-2012
Masa Persidangan
: I
Jenis Rapat/ke-
:
Dengan
: Kepala BPKP, Kepala BPS, dan Sekjen BPK
Sifat Rapat
: Terbuka
Hari/Tanggal
: Kamis, 22 September 2011
Waktu
: Pukul 14.00 WIB
Tempat
: Ruang Rapat Komisi XI DPR RI Gedung Nusantara I lantai 1
Rapat Dengar Pendapat /ke -
Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270 Ketua Rapat
: Achsanul Qosasi
Sekretaris Rapat
: Drs. Urip Sudjarwono
Acara
: Pembahasan RKA-KL T.A. 2012 BPKP, BPS, dan BPK.
Hadir
: 1. .... dari 51 orang Anggota Komisi XI DPR RI; 2. Kepala BPKP beserta jajaran; 3. Kepala BPS Negara beserta jajaran; 4. Sekjen BPK beserta jajaran.
I.
PENDAHULUAN: Sesuai dengan ketentuan Pasal 245 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Kepala BPKP, Kepala BPS, dan Setjen BPK RI pada pukul 14.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
-2II.
POKOK-POKOK PEMBAHASAN: A.
BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) 1.
Komisi XI DPR RI dapat menyetujui Pagu Anggaran RKA-KL Badan Pusat Statistik Tahun 2012 sebesar Rp2.778,622 Miliar bertambah sebesar Rp466,237 Miliar dari pagu semula sebesar Rp2.312,385 Miliar. Adapun rincian berdasarkan Program dan Sumber Dana adalah sebagai berikut : (dalam ribu rupiah) PROGRAM
SUMBER PENDANAAN
Pagu Anggaran 2012
Pagu Anggaran 2012 yang disetujui Komisi XI DPR RI
(1)
(2)
(3)
(4)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)
a. Rp. Murni
899.513.830,0
1.025.513.830,0
b. Local cost
-
2.500.000,0
c. PNBP/BLU
3.157.600,0
3.157.600,0
d. PHLN/PDN
89.792.000,0
89.792.000,0
Jumlah
992.463.430,0
1.120.963.430,0
a. Rp. Murni
300.000.000,0
637.737.000,0
b. PNBP/BLU
-
-
c. PHLN/PDN
-
-
300.000.000,0
637.737.000,0
4.550.000,0
4.550.000,0
b. PNBP/BLU
-
-
c. PHLN/PDN
-
-
4.550.000,00
4.550.000,00
a. Rp. Murni
988.342.600,0
988.342.600 ,0
b. PNBP/BLU
27.029.799,0
27.029.799,0
c. PHLN/PDN
-
-
1.015.372.399,0
1.015.372.399,0
2.192.406.430,0
2.656.143.430,0
-
2.500.000,0
c. PNBP/BLU
30.187.399,0
30.187.399,0
d. PHLN/PDN
89.792.000,0
89.792.000,0
2.312.385.829,0
2.778.622.829,0
Jumlah a. Rp. Murni Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur (PPAA)
Jumlah
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)
Jumlah a. Rp. Murni b. RMP TOTAL
Jumlah
2.
Komisi XI DPR RI meminta kepada BPS agar meningkatkan akurasi dan kualitas data yang disajikan, mengingat sangat berpengaruh terhadap pengambilan kebijakan bagi pihak yang berwenang mengambil kebijakan.
-33.
Terkait dengan rencana program dan kegiatan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2012 yang dibiayai dari Pinjaman/Utang Luar Negeri, Komisi XI DPR RI akan melakukan klarifikasi dan evaluasi terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, sebelum anggaran tersebut dapat direalisasikan.
4.
Komisi XI DPR RI meminta kepada BPS untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan yang diajukan kepada BPS serta data yang diminta oleh Anggota Komisi XI DPR RI.
B.
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI 1.
Komisi XI DPR RI dapat menyetujui Pagu Anggaran RKA-KL Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2012 sebesar Rp3.345,974 Miliar bertambah sebesar Rp506,050 Miliar dari pagu semula sebesar Rp2.839,924 Miliar. Adapun rincian berdasarkan Program dan Jenis Belanja, adalah sebagai berikut : (dalam ribuan rupiah) Kode
Program
Pagu Anggaran 2012
Pagu Anggaran 2012 yang disetujui Komisi XI DPR RI
01
Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK
1.338.394.375
1.383.754.375
673.030.000
1.133.720.000
02
Program Peningkatan Prasarana Aparatur BPK
dan
03
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK
20.500.000
20.500.000
06
Program Kepaniteraaan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara
27.400.000
27.400.000
07
Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksa Keuangan Negara
110.600.000
110.600.000
08
Program Pemeriksaan Keuangan Negara
670.000.000
670.000.000
2.839.924.375
3.345.974.375
TOTAL
2.
Sarana
Terkait dengan rencana program dan kegiatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2012 yang dibiayai dari Pinjaman/Utang Luar Negeri, Komisi XI DPR RI akan melakukan klarifikasi dan evaluasi terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, sebelum anggaran tersebut dapat direalisasikan.
3.
Komisi XI DPR RI meminta kepada Setjen BPK untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota Komisi XI DPR RI.
-4-
C.
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) 1.
Komisi XI DPR RI dapat menyetujui Pagu Anggaran RKA KL Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2012 sebesar Rp837,704 Miliar. Adapun rincian perjenis belanja dan sumber dana adalah sebagai berikut : (dalam ribuan rupiah) Belanja Pegawai
Belanja Barang
347.860.345
264.864.723
1.606.446
614.331.514
347.860.345
249.680.126
384.000
603.659.514
- PHLN
-
10.213.804
458.196
10.672.000
- PNBP
-
4.970.793
764.250
5.735.043
-
-
42.300.000
42.300.000
- Rupiah Murni
-
-
42.300.000
42.300.000
- PHLN
-
-
-
-
06 Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
-
181.072.400
-
181.072.400
- Rupiah Murni
-
180.336.400
-
180.336.400
- PHLN
-
736.000
-
736.000
347.860.345
445.937.123
43.906.446
837.703.914
Program 01 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - Rupiah Murni
02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara – BPKP
Jumlah
2.
Belanja Modal
Jumlah
Komisi XI DPR RI dapat menyetujui usulan tambahan anggaran BPKP Tahun 2012 sebesar Rp45.652.207.000,00, yang dipergunakan untuk mendanai kegiatan pada perwakilan BPKP baru, dengan perincian : Pembukaan 8 kantor perwakilan baru sebesar Rp24.693.207.000,00, sesuai surat Menpan No. B/1832/M.PAN-RB/8/2011 tanggal 5 Agustus 2011 tentang Pembentukan 8 Perwakilan BPKP Baru; Perpindahan kantor perwakilan BPKP DKI Jakarta II ke Banten sebesar Rp4.959.000.000,00, sesuai surat Menpan No. B/1235/M.PAN-RB/5/2011 tanggal 10 Mei 2011;
-5 Tambahan Pembangunan Gedung BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Tahap 1 sebesar Rp16.000.000.000,00, sesuai hasil RDP BPKP dengan Komisi XI tanggal 14 Juli 2011 dan surat Kepala BPKP kepada Menkeu No. S-847/K/SU/2011 tanggal 15 Juli 2011.
3.
Komisi XI DPR RI meminta kepada BPKP agar meningkatkan perannya dalam melakukan pendampingan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4.
Terkait dengan rencana program dan kegiatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Tahun 2012 yang dibiayai dari Pinjaman/Utang Luar Negeri, Komisi XI DPR RI akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, sebelum anggaran tersebut direalisasikan.
5.
Komisi XI DPR RI meminta kepada BPKP untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota Komisi XI DPR RI.
III.
PENUTUP Rapat ditutup pukul 17.30 WIB.
Jakarta, 22 September 2011 BADAN PUSAT STATISTIK SESTAMA,
KOMISI XI DPR RI KETUA RAPAT,
Dr. SURYAMIN
ACHSANUL QOSASI
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI KEP. BPKP BIDANG AKUNTAN NEGARA,
SEKRETARIAT JENDERAL BPK RI KEP. DIT. UT. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN PEMERIKSA KEUANGAN,
ARDAN ADIPERDANA, Ak., MBA.
NIZAM BURHANUDDIN, SH., MH.
-6-
