TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri)
LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria) -------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2011-2012 Masa Persidangan : IV Rapat Ke : -Jenis Rapat : Rapat Kerja Sifat Rapat : Terbuka Hari/Tanggal : Senin,11 Juni 2012 Waktu : 14.00 WIB - Selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III) Acara : - Penyelesaian RPP tentang Seleksi Tenaga Honorer - Aturan pelaksanaan (Peraturan Pemerintah) dari UU tentang Pelayanan Publik - Membahas Struktur Organisasi, Mekanisme dan Tata Kerja Kesekretariatan KPU dan BAWASLU Ketua Rapat : Ganjar Pranowo/Wakil Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI Hadir : 34 dari jumlah 48 Anggota Komisi II DPR RI Hadir Mitra : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta jajarannya dan Kepala BKN beserta jajarannya. I.
PENDAHULUAN 1. Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 dibuka pukul 14.15 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Ganjar Pranowo dan dinyatakan terbuka untuk umum. 2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta jajarannya dan Kepala BKN beserta jajarannya pada hari ini yakni terkait dengan penyelesaian RPP tentang Seleksi Tenaga Honorer, pembahasan aturan pelaksanaan (Peraturan Pemerintah) dari UU tentang Pelayanan Publik, dan membahas struktur organisasi, mekanisme dan tata kerja kesekretariatan KPU dan Bawaslu. 3. Menpan RB menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan agenda acara hari ini yakni sebagai berikut: Penyelesaian RPP tentang Seleksi Tenaga Honorer a. Penyelesaian tenaga honorer telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 16 Mei 2012.
b. Bagi tenaga honorer yang lolos persyaratan dari verifikasi dan validasi Pejabat Pembina Kepegawaian diminta melakukan pengumuman kepada publik (uji publik) selama 14 hari sesuai dengan Surat Edaran Menteri PAN dan RB No. 3 Tahun 2012. Setelah dilakukan uji publik masih diperoleh sanggahan dari berbagai instansi maupun kalangan masyarakat sejumlah 364 terdiri dari 9 instansi pusat dan 203 Instansi daerah. c. Penjadwalan pengiriman data tenaga honorer dimulai bulam Maret 2012 namun mengingat masih banyak yang meminta perpanjangan khususnya bagi daerah yang letak geografis sulit dijangkau, daerah terpencil, terluar dan perbatasan Menteri PAN dan RB masih memberikan waktu perpanjangan sampai dengan akhir Mei 2012. d. Kementerian PAN dan RB beserta BKN berusaha keras untuk membenahi basis data tenaga honorer dan untuk itu telah dikeluarkan Surat Edaran Menteri PAN dan RB No. 3 Tahun 2012 untuk melakukan pendataan tenaga honorer baik Kategori I dan II dengan mengisi data antara lain: Nama, tanggal lahir, alamat, tingkat dan tahun pendidikan, pekerjaan, unit kerja tempat tugas, pejabat yang mengangkat, nama pejabat yang mengangkat, tanggal penetapan SK pengangakatan, lama bekerja sebagai tenaga honorer, sumber penganggaran gaji. Pengolahan datanya dengan menggunakan aplikasi yang penyimpanannya secara permanen dalam database komputer yang tersistem dengan baik, sehingga data tersebut dapat dicari dengan mudah untuk masing-masing instansi. Hasil pengolahan data tersebut akan dikirim kembali ke instansi untuk teliti kebenarannya Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik a. Sesuai amanah UU No.25 Tahun 2009 terdapat beberapa PP dan Perpres yang seyogyanya ditetapkan, yakni: 1) PP mengenai Ruang Lingkup Pelayanan Publik [Pasal 5 ayat (6)] (paling lambat 6 bulan sejak diundangkan). 2) PP mengenai Sistem Pelayanan Terpadu [Pasal 9 ayat (2)] (paling lambat 6 bulan sejak diundangkan). 3) PP mengenai Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan [Pasal 20 ayat (5)] (paling lambat 6 bulan sejak diundangkan). 4) PP mengenai Proporsi Akses Dan Kategori Kelompok Masyarakat [Pasal 30 ayat (3)] (paling lambat 6 bulan sejak diundangkan). 5) PP mengenai Tata Cara Pengikutsertaan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik [Pasal 39 ayat (4)] (paling lambat 6 bulan sejak diundangkan). 6) Peraturan Presiden mengenai mekanisme dan ketentuan pemberian ganti rugi (paling lambat 6 bulan sejak diundangkan) Catatan: UU No. 25 Tahun 2009 disahkan pada 18 Juli 2009 b. Kementerian PAN dan RB mengharapkan pada bulan Juni 2012, RPP tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dapat disahkan c. Kementerian PAN dan RB telah selesai menyiapkan konsep Peraturan Menpan dan RB tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan sebagai acuan bagi Penyelenggara Pelayanan Publik dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik.
Struktur Kelembagaan KPU a. Usulan pembentukan 3 (tiga) deputi di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, 1) Dari aspek legalitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yaitu dalam Pasal 55 disebutkan untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota dan dalam Pasal 57 hanya disebutkan Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Dengan kata lain dalam UU nomor 15 Tahun 2011 tidak diamanatkan pembentukan Deputi. 2) Aspek Unsur-Unsur Organisasi Penempatan unsur pelaksana (deputi) pada Sekretariat Jenderal tidak tepat karena deputi merupakan fungsi lini sedangkan Sekretariat Jenderal merupakan fungsi staf yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis kepada anggota KPU. 3) Kesepakatan Pemerintah (Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Keuangan) pada saat pembahasan Undang-Undang yaitu sebaiknya Wakil Sekretariat Jenderal dihapus, dan tidak perlu membentuk Deputi-Deputi karena akan sangat membebani anggaran. b. Eselonisasi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang semula III.a diusulkan menjadi II.b tidak tepat, karena sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) UU nomor 15 tahun 2011 disebutkan Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota bersifat hirarkis, dengan kata lain tidak dimungkinkan eselon II membawahkan eselon II atau Sekretariat KPU Provinsi (eselon II) membawahkan Sekretariat KPU Kab/Kota yang eselonnya sama-sama eselon II. Bila dilihat dari aspek beban kerja Sekretariat KPU Kabupaten/Kota cakupan wilayah kerjanya hanya mencakup 1 (satu) Kabupaten atau Kota. Sedangkan Sekretariat KPU Provinsi cakupannya meliputi Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan. c. Struktur Sekretariat KPU Provinsi dapat membawahi 3 (tiga) Biro (eselon II.b) Kepala Sekretariat KPU Provinsi adalah jabatan struktural eselon II.a dan tidak mungkin membawahkan Biro yang setingkat eselon II.b, karena sesuai ketentuan dan kelaziman eselon II.a akan membawahkan eselon III.a. Pembentukan Biro akan berdampak kepada anggaran, personil dan sarana prasarana, serta pembengkakan organisasi yang secara kumulatif akan terdapat penambahan 99 (sembilan puluh sembilan) Biro di 33 (tiga puluh tiga) Provinsi. Dari sisi beban kerja juga tidak begitu besar karena dalam hal tertentu tahapan penyelenggara pemilu sudah dibagi habis kepada masing-masing Kabupaten/Kota. Dari segi rentang kendali atau layer organisasi terlalu panjang dan terlalu birokratis sedangkan kebijakan di bidang kelembagaan, organisasi bersifat flat atau datar dengan mengoptimalkan jabatan fungsional. Struktur Badan Pengawas Pemilu. a. Hasil kesepakatan antara Komisi II DPR dengan unsur Pemerintah (Kementerian PAN dan RB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Keuangan). Ketika melakukan pembahasan UU tentang
Penyelenggara Pemilu tersebut, pihak Pemerintah dengan Komisi II DPR bersepakat bahwa Sekretariat Bawaslu (eselon II) akan ditingkatkan menjadi Sekretariat Jenderal setingkat eselon I.b dan membawahkan paling banyak 3 (tiga) Biro yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan dukungan administrasi dan teknis kepada Bawaslu. Selain itu alasan utama peningkatan menjadi Sekretariat Jenderal tersebut agar pihak Bawaslu dapat berfungsi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sendiri (KPA) karena selama ini anggaran Bawaslu masih melekat pada anggaran KPU. Demi efektivitas pengelolaan anggaran maka anggaran Bawaslu akan dikelola sendiri oleh Bawaslu dengan meningkatkan Sekretariat Bawaslu (eselon II.a) menjadi Sekretariat Jenderal Bawaslu (eselon I.b) karena sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Kuasa Pengguna Anggaran minimal harus setingkat eselon I.b. Disamping itu, apabila dibandingkan beban kerja dengan Sekjen KPU maka Sekjen Bawaslu relative tidak begitu besar. b. Sekretariat Bawaslu Provinsi yang semula bersifat adhoc (non eselon) diubah menjadi permanen, dimaksudkan dalam rangka memperkuat fungsi Bawaslu di Provinsi. Namun karena sebagai unit organisasi baru, maka Pemerintah dan Komisi II DPR RI sepakat organisasinya tidak terlalu besar maksimal setingkat eselon III.a. c. Jumlah Biro di Sekretariat Jenderal Bawaslu tidak perlu berjumlah 4 (empat) Biro, pihak Pemerintah dengan Komisi II DPR telah bersepakat bahwa Sekretariat Jenderal Bawaslu membawahi paling banyak 3 (tiga) Biro. Biro pertama akan berfungsi mengelola administrasi, Biro kedua berfungsi mengelola hukum dan humas, Biro yang ketiga berfungsi mengelola administrasi penanganan pelanggaran dan penegakkan kode etik dalam rangka memberikan dukungan teknis karena Sekjen Bawaslu secara ex-officio menjadi Sekretariat DKPP dan disamping itu yang berlaku saat ini dalam memberikan dukungan administrasi dan teknis hanya ditangani Sekretariat (eselon II.a). Apabila diperlukan dapat mengoptimalkan kelompok pakar/ahli dan kelompok jabatan fungsional yang bersesuaian.
II. KESIMPULAN 1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Pemerintah melalui Kementerian PAN & RB yang telah menetapkan PP No.56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No.48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon PNS. 2. Komisi II DPR RI mengharapkan Kementerian PAN & RB dan BKN dapat melanjutkan verifikasi dan validasi atas hasil uji publik data Tenaga Honorer Kategori I dan mengangkat menjadi CPNS pada Tahun 2012 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Komisi II DPR RI meminta Kementerian PAN & RB untuk melakukan uji publik terhadap data Tenaga Honorer Kategori II (K2), melalui verifikasi dan validasi untuk mendapatkan data yang bersih dan bebas dari penyimpangan. 4. Komisi II DPR RI mendesak Kementerian PAN & RB dan BKN untuk menyelesaikan permasalahan Tenaga Honorer Teranulir. Mekanisme dan tahapan penanganan Kategori II (K2) dan teranulir akan disampaikan kepada Komisi II DPR RI pada tanggal 25 Juni 2012.
5. Terkait peraturan pelaksanaan dari UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Komisi II DPR RI mendorong Kementerian PAN & RB untuk segera merealisasikan 5 (lima) RPP yang diharmonisasi menjadi 1 (satu) RPP, yang diharapkan bisa ditetapkan pada bulan Juli 2012. III. PENUTUP Rapat ditutup Pukul 17.00 WIB. KETUA RAPAT,
GANJAR PRANOWO A-365
