TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri)
LAPORAN SINGKAT KOMISI II DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria) -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2012-2013 Masa Persidangan : II Rapat Ke : -Jenis Rapat : Rapat Kerja Sifat Rapat : Terbuka Hari/Tanggal : Kamis/11 April 2013 Waktu : Pukul 19.00 WIB s.d Selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III) Acara : - Laporan Panja ke Pleno Komisi II DPR RI - Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan DPD RI dan Pemerintah - Pengambilan Keputusan TK. I - Penandatanganan/Pengesahan Draft RUU tentang DOB. Ketua Rapat : Drs. Agun Gunandjar Sudarsa,Bc.IP,M.Si/Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI Hadir : A. Tamu 1) Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya. 2) Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan beserta jajarannya 3) Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Ham RI 4) Komite I DPD RI. B. 34 dari jumlah 47 Anggota Komisi II DPR RI I.
PENDAHULUAN 1. Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 dibuka pukul 20.05 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Drs. Agun Gunandjar Sudarsa,Bc.IP,M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum. 2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan beserta jajarannya, Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Ham RI, dan Komite I DPD RI, pada hari ini yakni terkait dengan laporan panja ke pleno Komisi II DPR RI, penyampaian pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan DPD RI, pengambilan keputusan Tingkat I dan penandatangan/pengesahan draft RUU tentang DOB. 3. Ketua Rapat menyampaikan bahwa terdapat 2 RUU DOB yang akan disahkan menjadi Undang-Undang yakni: a. RUU tentang Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah.
b. RUU tentang Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara. 4. 9 (Sembilan) Fraksi di Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI, dan Pihak Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri menyampaikan pandangan dan pendapatnya terhadap 2 RUU DOB yang akan disahkan. Adapun pandangan dan pendapat tersebut diantaranya sebagai berikut: a. Fraksi Partai Demokrat: 1) Dalam pembentukan daerah, tidak boleh mengakibatkan daerah induk menjadi tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, dengan demikian baik daerah yang dibentuk maupun daerah induknya harus mampu menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga tujuan pembentukan daerah dapat terwujud. Dengan demikian dalam usulan pembentukan dilengkapi dengan kajian daerah. 2) Menyetujui 2 RUU Pembentukan DOB seperti yang disampaikan oleh Ketua Rapat untuk dibahas pada tingkat lebih lanjut untuk disahkan menjadi UndangUndang. b. Fraksi Partai Golkar: 1) Pembentukan Daerah Otonom sebagai salah satu upaya dalam menata daerah merupakan solusi dalam rangka mengoptimalkan pelayanan publik, karena dapat memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga lebih efisien dan lebih efektif, sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, yang selanjutnya dapat memperkuat daya saing daerah dan memperkokoh keutuhan NKRI. 2) Menyetujui 2 RUU Pembentukan dari 7 DOB seperti yang disampaikan oleh Ketua Rapat untuk dibahas pada tingkat lebih lanjut dalam pembicaraan Tingkat II guna diambil keputusan dan disahkan menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna DPR RI. c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): 1) Fraksi PDIP dengan cermat mengikuti seluruh tahapan inisiasi dan pembahasannya, baik dalam perspektif filosofis, yuridis maupun sosiologis dengan prioritas daerah perbatasan, daerah terisolasi/tertinggal, atau daerah pedalaman. 2) Disamping itu, juga dilakukan pengujian terhadap sejumlah persyaratan diantara beberapa ketentuan yang memerlukan komitmen legal dan mengikat secara hukum diantara pejabat terkait, agar dikemudian hari tidak melahirkan persoalan bagi daerah otonom yang baru dibentuk. 3) Menyetujui 2 RUU Pembentukan DOB seperti yang disampaikan oleh Ketua Rapat untuk diteruskan pembahasannya pada pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI akhir Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013. d. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS): 1)
Pembentukan DOB ditujukan untuk mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dipelbagai kehidupannya sehingga dapat lebih mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
2) 3)
Sesungguhnya ketujuh calon DOB layak untuk dipertimbangkan pemekarannya, karena pada dasarnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Setelah dilakukan kajian dan telaah yang mendalam melalui pembahasan secara intensif, F. PKS menyetujui 2 calon DOB seperti yang disampaikan oleh Ketua Rapat untuk diteruskan pembahasannya pada Rapat Paripurna DPR RI.
e. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN): 1) 2)
3)
4) 5)
f.
Jangan sampai pembentukan daerah otonom baru hanya menyebabkan beban nasional. Pembentukan daerah otonom baru saat ini harus dipahami lebih karena peninggalan periode politik yang lalu. Pembentukan DOB dimasa yang akan datang benar-benar berdasarkan kebutuhan dan juga benar-benar berdasarkan kepada grand design pembangunan negara bangsa Indonesia. Meminta kepada Pemerintah agar melakukan evaluasi terhadap DOB dan kemudian melakukan tindakan tegas untuk melakukan penggabungan kembali daerah yang gagal menjalankan fungsi pemerintahan sebagaimana tujuan awal. Untuk menghindari kegagalan penyelenggaraan pemerintahan di DOB, perlu dipikirkan untuk membentuk daerah administratif sebelum benar-benar menjadi DOB. Menyetujui 2 RUU Pembentukan DOB seperti yang disampaikan oleh Ketua Rapat untuk diteruskan pembahasannya pada pembicaraan Tingkat II agar segera bisa disahkan menjadi Undang-Undang.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP): 1) 2) 3)
4) 5)
Pembentukan DOB harus didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan daerah untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi daerah otonom yang mandiri dan maju, bukan hanya didasarkan atas keinginan saja. Menekankan peranan pemerintah melalui Kemendagri untuk meningkatkan supervisinya terhadap DOB. Mengingatkan agar komitmen untuk menyerahkan personel, aset, serta pemberian dana hibah baik dari pemerintah provinsi maupun daerah induk kepada daerah otonom baru agar dilaksanakan sesuai kesepakatan yang diberikan. Menyetujui 2 RUU Pembentukan DOB seperti yang disampaikan oleh Ketua Rapat untuk diteruskan pembahasannya pada pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI akhir Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013. Mendesak kepada Pemerintah, dan juga Fraksi-Fraksi seperjuangan di DPR RI, agar DOB yang tersisa (5 DOB) yang merupakan carry over dari DPR RI periode 2004-2009 agar dibahas dan diselesaikan sesegera mungkin, sehingga tumpukan dan tuntutan adanya DOB dapat diselesaikan secara tuntas.
g. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 1)
Keputusan untuk memekarkan suatu daerah harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Selain persiapan dan pemberian fasilitasi, sumber daya yang ada perlu diatur pembagiannya dengan seksama.
2) 3)
4) 5)
Mengharapkan Pemerintah DOB yang terbentuk harus menjalankan ketentuan perundang-undangan secara konsisten dan memegang teguh misi pemekaran wilayah, yaitu peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Masyarakat di daerah otonom yang baru terbentuk perlu mengefektifkan peran partisipasi politiknya dalam proses perencanaan pembangunan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dan DPRD, dalam rangka mengawal realisasi misi perjuangan rakyat dalam menuntut pemekaran. Diperlukan ketegasan dari Pemerintah pusat dalam hal pemekaran suatu wilayah. Menyetujui 2 RUU Pembentukan DOB seperti yang disampaikan oleh Ketua Rapat untuk diteruskan pembahasannya pada tingkat berikutnya.
h. Fraksi Partai Gerindra: 1) 2)
3)
4)
i.
Fraksi Partai Hanura: 1) 2) 3) 4)
j.
Menyetujui 2 DOB. Masih terdapat beberapa usulan DOB yang masih harus dibahas pada masa sidang berikutnya karena diharapkan pemekaran yang dilakukan benar-benar sudah memenuhi kriterian atau ketentuan yang telah diatur, sehingga tidak akan menimbulkan konflik dikemudian hari. Meminta kepada pihak untuk dapat bersikap arif dan bijaksana dalam mensikapi keinginan masyarakat untuk memiliki otonom baru, sehingga beberapa usulan DOB yang telah diajukan dan menanti untuk dibahas dapat diselesaikan dengan baik dan tentunya dengan mengutamakan kepada penguatan NKRI. Menyetujui 2 RUU Pembentukan DOB seperti yang disampaikan oleh Ketua Rapat untuk diteruskan pembahasannya pada pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI akhir Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013
Mempercayai bahwa hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai kesiapan dan kelayakan calon daerah yang mau dimekarkan memang dapat dipertanggungjawabkan. Pemekaran haruslah benar-benar mampu menghadirkan daerah yang memiliki kemandirian secara utuh terlebih pada aspek keuangan. Menekankan agar pemekaran daerah haruslah menjadi satu paket design besar, dan tidak bisa dipisahkan, dengan konsep atau paradigma kebangsaan, pertahanan, dan keamanan RI, dan pemerataan kesejahteraan di masa depan. Menyetujui 2 RUU Pembentukan DOB seperti yang disampaikan oleh Ketua Rapat untuk diteruskan pembahasannya pada pembicaraan Tingkat II untuk disahkan menjadi undang-undang.
DPD RI: DPD RI memberikan penekanan-penekanan substansif sebagai dasar untuk menilai kelayakan dari calon DOB, sebagai berikut: 1) Sebagai solusi untuk mempercepat proses pembangunan dan mengefektifkan pelayanan publik maka pembentukan DOB merupakan upaya untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan dan mendorong tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2) Pembentukan DOB juga dapat diharapkan dapat mengoptimalkan potensi daerah calon DOB terutama dalam mengelola sumber daya alam agar lebih
berhasil dan berdayaguna serta upaya pemberdayaan masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi yang selama ini belum maksimal dikelola. 3) Kondisi geografis dan topografi serta luas wilayah cakupan menjadi salah satu alasan pembentukan DOB dalam rangka membangun koneksitas pembangunan, sehingga rentang kendali ekonomi, sosial budaya serta pelayanan publik tidak terlalu jauh demi kemajuan masyarakat. 4) Kesenjangan pembangunan di beberapa wilayah Indonesia mendorong beberapa daerah untuk mengefektifkan pengelolaan anggaran pembangunan guna diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pembentukan DOB. k. Pemerintah: Menyetujui 2 RUU Pembentukan DOB seperti yang disampaikan oleh Ketua Rapat untuk diteruskan pembahasannya pada pembicaraan Tingkat II pada Rapat Paripurna DPR RI akhir Masa Sidang III Tahun Sidang 2012-2013 untuk disahkan menjadi undang-undang II. KESIMPULAN Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, perwakilan 9 Fraksi, DPD RI, dan pemerintah menyampaikan masing-masing pendapat mininya, kemudian diambil keputusan terhadap Draft Final 2 RUU DOB, serta penandatanganan Draft 2 RUU DOB, disepakati terhadap hasil pembahasan Tingkat I atas 2 RUU DOB, akan dilaporkan dan diteruskan (pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI) pada hari Jumat tanggal 12 April 2013 untuk diambil keputusan menjadi undangundang. III. PENUTUP Rapat ditutup Pukul 22.15 WIB. KETUA RAPAT, Ttd Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP,M.Si A-219
