TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri)
LAPORAN SINGKAT KOMISI II DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria) -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2012-2013 Masa Persidangan : I Rapat Ke : -Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Sifat Rapat : Terbuka Hari/Tanggal : Selasa/9 Oktober 2012 Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d Selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III) Acara : Pembahasan Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2013 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI Ketua Rapat : Ganjar Pranowo/Wakil Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI Hadir : A. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan beserta jajarannya. B. 24 dari jumlah 48 Anggota Komisi II DPR RI I.
PENDAHULUAN 1. Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2012 dibuka pukul 10.30 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yth. Ganjar Pranowo dan dinyatakan terbuka untuk umum. 2. Ketua Rapat menyampaikan agenda rapat yakni terkait dengan pembahasan penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2013 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI. 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: a. Terkait Keputusan Rapat Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 1 Oktober 2012 bahwa RKA/KL Tahun Anggaran 2013, untuk melakukan penghematan Belanja Perjalanan Dinas 10% s.d 15% yang dialihkan ke Belanja Modal kepada setiap Kementerian/Lembaga, Kemendagri mengusulkan efisiensi belanja perjalanan dinas sebesar Rp.81.034.380.055,- (12,79%) dari pagu semula sebesar Rp.633.738.093.000,- menjadi Rp.552.703.712.945,-. Kemudian hasil efisiensi tersebut diusulkan dialihkan ke Belanja Modal sebesar Rp.57.369.286.055,- dan sisanya sebesar Rp.23.665.094.000,- dialihkan ke belanja barang operasional lainnya dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Kemendagri.
b. Pagu Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.14.727.619.490.000,- dengan rincian program sebagai berikut: 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Kemendagri sebesar Rp.272.933.583.000,2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemendagri sebesar Rp.804.937.600.000,3) Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp.264.556.959.000,4) Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum sebesar Rp.576.603.147.000,5) Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah sebesar Rp.230.865.271.000,6) Program Bina Pembangunan Daerah sebesar Rp.617.684.522.000,7) Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebesar Rp.10.657.192.961.000,8) Program Penataan Administrasi Kependudukan sebesar Rp.252.620.061.000,9) Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah sebesar Rp.84.864.541.000,10) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemendagri sebesar Rp.70.567.600.000,11) Program Penelitian dan Pengembangan Kemendagri sebesar Rp.68.594.566.000,12) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemendagri sebesar Rp.294.195.684.000,13) Program Pendidikan Kepamongprajaan sebesar Rp.532.038.995.000,c. Kementerian Dalam Negeri mengusulkan kebutuhan tambahan anggaran untuk memenuhi beberapa kebutuhan kegiatan prioritas yang merupakan target kinerja Kemendagri namun belum berakomodir dalam Pagu Anggaran Tahun 2013 sebesar Rp.1.923.079.029.149, dengan rincian: 1) Kebutuhan tambahan anggaran Program e-KTP sebesar Rp.1.597.719.042.749,- dengan rincian: a) Luncuran anggaran kegiatan penerapan e-KTP yang berlum terserap dari alokasi anggaran Tahun 2011 sebesar Rp.1.045.445.868.749,b) Keberlanjutan penerapan e-KTP pada Tahun 2013, meliputi : Kekurangan anggaran penyediaan jaringan komunikasi data untuk keberlanjutan program SIAK dan penerapan e-KTP sebesar Rp.225.833.574.000,-; Penyediaan Peralatan e-KTP bagi 460 Kecamatan pemekaran sebesar Rp.75.000.000.000,-; Pemenuhan blangko e-KTP untuk Tahun 2013 sebanyak 8,6 juta keping sebesar Rp.137.000.000.000,-; Pemenuhan parangkat Data Center dan Disaster Recovery Center database e-KTP sebesar Rp.75.000.000.000,-; dan Pengadaan Lisensi AFIS sebesar Rp.34.439.600.000,2) Kebutuhan tambahan anggaran pada Ditjen PMD sebesar Rp.293.262.974.000,-
3) Kebutuhan tambahan anggaran untuk dukungan pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi sebesar Rp.1.000.000.000,4). Kebutuhan tambahan anggaran untuk pembayaran gaji CPNS Kemendagri sebanyak 1.494 orang (Praja IPDN Angkatan XX) sebesar Rp.31.097.012.800,4. Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: a. Terkait Keputusan Rapat Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah Tanggal 1 Oktober 2012 bahwa RKA/KL Tahun Anggaran 2013, untuk melakukan penghematan Belanja Perjalanan Dinas 10% s.d 15% yang dialihkan ke Belanja Modal, maka penghematan dari Belanja Perjalanan Dinas atas 2 (dua) Program BNPP yakni Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BNPP, serta Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, telah dihasilkan sebesar Rp.6.845.442.750,- dan selanjutnya dialihkan ke Jenis Belanja Modal yang terdistribusi pada 9 (sembilan) Kegiatan di Lingkungan BNPP dalam bentuk Alokasi Tugas Pembantuan (TP). b. Pagu Anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp274.124.430.000,- dengan rincian program sebagai berikut: 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP, telah dilakukan realokasi anggaran berupa pengurangan jumlah alokasi dari yang semula RP. 139.124.430.000,- menjadi Rp. 112.795.691.000,-. Kegiatan utama dalam cakupan Program ini adalah: a)
b)
c)
Pelaksanaan dukungan perencanaan, kerjasama, dan hukum, dengan anggaran sebesar Rp.78.572.626.000,-. Dukungan perencanaan program dan kegiatan tahunan; Dukungan penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; Dukungan pelaksanaan Rapat Koordinasi Anggota BNPP; Dukungan untuk implementasi kerjasama Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan; dan Dukungan pelaksanaan Penyusunan Regulasi, antara lain, berupa penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Penyusunan Standar Operasional Prosedur, dan Pelaksanaan Legal Drafting. Penyelenggaraan administrasi keuangan, ketatausahaan dan operasional perkantoran, dengan anggaran sebesar Rp.34.223.065.000,- yang akan digunakan untuk pembayaran gaji aparatur, pelayanan ketatausahaan, kepegawaian, dukungan kerumahtanggaan, dan operasional perkantoran. Pelaksanaan kegiatan di daerah melalui mekanisme Dekonsentrasi, dengan anggaran sebesar Rp.12.500.000.000,- dengan rincian kegiatan berupa: penyusunan kebijakan program dan rencana kebutuhan anggaran daerah dalam pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
d)
koordinasi pelaksanaan program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan, serta evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; Pelaksanaan kegiatan yang diusulkan melalui mekanisme New Inisiative,dengan anggaran sebesar Rp.25.000.000.000,- yang akan digunakan untuk kegiatan Penyusunan Rencana IndukPengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan berbasis Lokasi Prioritaspada 111 (seratus sebelas) Kecamatan Lokasi Prioritas.
2) Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, terdapat penambahan alokasi dari yang semula Rp. 135.000.000.000,menjadi Rp.161.328.739.000. Kegiatan-kegiatan utama dalam cakupan Program ini adalah: a) Pengelolaan Batas Wilayah Darat sebesar Rp17.250.000.000,b) Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara sebesar Rp13.800.000.000,c) Pengelolaan Lintas Batas Negara sebesar Rp29.440.000.000,d) Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat sebesar Rp17.250.000.000,e) Penataan Ruang Kawasan Perbatasan sebesar Rp11.270.000.000,f) Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut sebesar Rp15.000.000.000,g) Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan sebesar Rp28.290.000.000,h) Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan sebesar Rp14.850.000.000,i) Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan sebesar Rp14.178.739.000,II. KESIMPULAN 1. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Tahun 2013 Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp.14.727.619.490.000,- untuk ditetapkan sebagai Pagu Definitif Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013. 2. Terhadap usulan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas Kementerian Dalam Negeri pada Pagu Anggaran Tahun 2013 sebesar Rp.81.034.380.055,- Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera menyampaikan rincian kegiatan dan alokasi anggaran pada masing-masing kegiatan yang akan dibiayai oleh anggaran yang bersumber dari hasil efisiensi belanja perjalanan dinas, selambat-lambatnya tanggal 12 Oktober 2012. 3. Komisi II DPR RI menyetujui penyesuaian Pagu Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut: a. Realokasi sebesar Rp.416.000.000,- dari kegiatan perencanaan program dan anggaran yang direlokasi untuk kegiatan Penataan Administrasi Kerjasama Luar Negeri; b. Penyesuaian rencana anggaran sebesar Rp.294.195.684.000,- pada Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Lingkup Kementerian Dalam Negeri;
c. Optimalisasi Pagu Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan/PNPM) untuk pembangunan pasar desa dan kantor desa sebesar Rp.300.000.000.000, dan penambahan dari hasil efisiensi perjalanan dinas Tahun Anggaran 2013; dan d. Penyesuaian indikator kegiatan pada Program Peningkatan sarana prasarana Kampus IPDN di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Utara dari semula sebesar Rp.27.983.200.000,- menjadi sebesar Rp.46.568.139.000,- dan penyelesaian lanjutan (Tahap II) pembangunan sarana dan prasarana Kampus IPDN di Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Papua dari semula sebesar Rp.422.500.000.000,menjadi sebesar Rp.403.915.061.000. 4. Terhadap usulan tambahan anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.1.923.079.029.149,- Komisi II DPR RI menugaskan kepada Badan Anggaran Komisi II DPR RI untuk membawanya dalam pembahasan lebih lanjut di Badan Anggaran DPR RI. 5. Komisi II DPR RI menyetujui usulan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas BNPP pada Pagu Anggaran Tahun 2013 yang dialihkan ke Belanja Modal sebesar Rp.6.845.442.750,- dan realokasi anggaran dari Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya ke Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebesar Rp.26.328.739.000,-. 6. Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Tahun 2013 BNPP sebesar Rp.274.124.430.000,- untuk ditetapkan sebagai Pagu Definitif BNPP Tahun Anggaran 2013. III. PENUTUP Rapat ditutup Pukul 13.30 WIB. KETUA RAPAT,
ttd GANJAR PRANOWO A-365
