TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri)
LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria) -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2012-2013 Masa Persidangan : II Rapat Ke : -Jenis Rapat : Rapat Kerja Sifat Rapat : Terbuka Hari/Tanggal : Kamis/11 April 2013 Waktu : Pukul 19.00 WIB s.d Selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III) Acara : - Laporan Panja ke Pleno Komisi II DPR RI - Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan DPD RI dan Pemerintah - Pengambilan Keputusan TK. I - Penandatanganan/Pengesahan Draft RUU Revisi UU No.56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat. Ketua Rapat : Drs. Agun Gunandjar Sudarsa,Bc.IP,M.Si/Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI Hadir : A. Tamu 1) Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya. 2) Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan beserta jajarannya 3) Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Ham RI 4) Komite I DPD RI. B. 34 dari jumlah 47 Anggota Komisi II DPR RI I.
PENDAHULUAN 1. Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 dibuka pukul 20.05 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Drs. Agun Gunandjar Sudarsa,Bc.IP,M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum. 2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan beserta jajarannya, Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Ham RI, dan Komite I DPD RI, pada hari ini yakni terkait dengan laporan panja ke pleno Komisi II DPR RI, penyampaian pendapat akhir mini fraksi-fraksi dan DPD RI, pengambilan keputusan Tingkat I dan penandatangan/pengesahan draft RUU Revisi UU No.56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat.
3. 9 (Sembilan) Fraksi di Komisi II DPR RI, Komite I DPD RI, dan Pihak Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri menyampaikan pandangan dan pendapatnya terhadap RUU Revisi UU No. 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat yang akan disahkan menjadi undang-undang. Adapun pandangan dan pendapat tersebut diantaranya sebagai berikut: a. Fraksi Partai Demokrat: 1) Keputusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan tetap harus dijalankan. 2) Mendukung sepenuhnya terhadap RUU Perubahan atas UU No.56/2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw untuk disahkan menjadi UndangUndang. b. Fraksi Partai Golkar: 1) Dipandang perlu menyelesaikan pembahasan RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kab. Tambrauw di Provinsi Papua Barat secara komprehensif sesuai dengan Keputusan MK No.127/PUU-VII/2009 tanggal 25 Februari 2010. 2) Terhadap aspirasi pembentukan DOB yang wilayahnya berasal dari Distrik Amberbaken, Distrik Kebar, Distrik Senopi, dan Distrik Mubrani untuk membentuk DOB dengan nama Kab. Tambrauw Timur atau nama lain yang dikehendaki oleh Masyarakat Adat Tambrauw berdasarkan hasil Musyawarah Adat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kab. Tambrauw, F.PG berpendapat bahwa keempat distrik tersebut yang dalam UU tentang Perubahan atas UU No.56 Tahun 2008 masuk ke dalam wilayah Kab. Tambrauw pada saat dikehendaki seyogyanya bergabung dengan DOB yang aspirasi dan cakupan wilayahnya meliputi masyarakat keempat distrik tersebut. 3) Terhadap aspirasi pembentukan DOB Kab. Malamoi yang dimekarkan dari Kab. Sorong, dimana salah satu cakupan wilayahnya adalah Distrik Moraid, F. PG berpandangan bahwa pada saat yang dikehendaki nanti Distrik Moraid seyogyanya bergabung dengan DOB Kab. Malamoi sesuai kesepakatan Pemprov. Papua Barat dan Pemkab. Tambrauw. 4) Menyetujui RUU tentang Revisi UU No.56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat untuk dibahas pada tingkat lebih lanjut. c. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP): 1) Adapun substansi materi yang dilakukan perubahan terhadap pembahasan RUU tentang Revisi UU No.56 Tahun 2008 telah sejalan dengan aspirasi masyarakat hukum adat Tambrauw untuk membentuk Kab. Tambrauw, alasan pengajuan permohonan pengujian UU No.56 Tahun 2008, keadaan Kab. Tambrauw setelah UU No.56 Tahun 2008 diberlakukan, dan pendapat MK melalui putusan MK Nomor 127/PUU-VII/2009. Selain itu juga telah mempertimbangkan pendapat Gubernur, dan DPRD Prov. Papua Barat, Bupati dan DPRD Kab. Manokwari, Bupati dan DPRD Kab. Sorong, serta Bupati dan DPRD Kab. Tambrauw dan pihak-pihak lainnya.
2) Berharap agar undang-undang yang baru bisa efektif memandu Pemkab. Tambrauw memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat, khususnya di llingkungan distrik yang menjadi cakupan wilayahnya. 3) Sependapat dan menyetujui agar RUU Revisi UU No.56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat untuk diteruskan pembahasannya pada pembicaraan Tingkat II untuk disahkan menjadi UndangUndang. d. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS): Menyetujui Revisi UU tentang Perubahan UU No.56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat dengan catatan: 1) Memastikan agar implementasi putusan MK tersebut tidak menimbulkan dampak negative bagi masyarakat Papua Barat. 2) Meminta pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi kepada semua pihak mengenai esensi pembentukan DOB khususnya Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat dan meminta pemerintah untuk menjaga dan memelihara situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Papua Barat melalui pendekatan yang komprehensif integral sehingga tercipta kondisi yang aman, damai dan sejahtera. e. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN): 1) Keputusan MK ini memang benar-benar merupakan representasi dari kehendak masyarakat agar Kab. Tambrauw dibangun berdasarkan kedekatan budaya dan adat. 2) Eksekusi terkait dengan Putusan MK sudah seharusnya dilakukan, karena masyarakat di distrik-distrik sebagaimana dalam Keputusan MK membutuhkan kepastian hukum. 3) Kepastian hukum berimplikasi kepada banyak hal, terutama yang berkaitan dengan hak-hak mereka sebagai warga negara, salah satu diantaranya menjadi pemilih dalam Pilkada untuk menentukan pemimpin daerah yang mereka harapkan bisa membangun daerah dalam satu perioe politik ke depan dan seterusnya. 4) Menyetujui RUU tentang Revisi UU No.56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat untuk dibahas lebih lanjut dalam pembicaraan Tingkat II agar segera bisa disahkan menjadi UndangUndang.
f.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP): 1) Agar tidak menimbulkan pandangan yang berbeda-beda, diantara dan didalam masyarakat Tambrauw, juga masyarakat Kab. Sorong dan Mas. Kab. Manokwari, terhadap keberadaan Kab. Tambrauw, maka diperlukan langkah yang konstitusional, penuh dengan kearifan dan penuh kehati-hatian. 2) Sepakat memperjuangkan dan mendorong lahirnya dasar konstitusi (UU) bagi keberadaan wilayah yurisdiksi Kab. Tambrauw, agar pemerintah bersamasama masyarakat lebih cepat melakukan pembangunan, utamanya dalam upaya tercapainya kesejahteraan dan pelayanan publik. 3) Menyetujui agar RUU Revisi UU No.56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang.
g. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB): 1) Keputusan untuk memekarkan suatu daerah harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Periode persiapan ini perlu disesuaikan dengan kondisi di lapangan termasuk didalamnya keberadaan eksistensi masyarakat hukum adat. 2) Eksistensi masyarakat hukum adat di Kab. Tambrauw terlihat dari musyawarah adat yang berasal dari Kesatuan masyarakat hukum adat Tambrauw dalam mempersiapkan pemekaran kabupaten ini. 3) F.PKB menganggap penting untuk menempatkan masyarakat hukum adat dalam proses pembentukan DOB, karena arah tujuan pemekaran suatu wilayah yang disasar juga masyarakat hukum adat tersebut. 4) Menyetujui RUU tentang Revisi UU No.56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat untuk dibahas lebih lanjut pada tingkat berikutnya. h. Fraksi Partai Gerindra: 1) Pemerintah Pusat dan Pemprov. Papua Barat segera melakukan sosialisasi dan dialog dengan masyarakat terkait putusan MK No.129/PUU-VII/2009 tentang Pembentukan Kab. Tambrauw. 2) Pemerintah Pusat dan Pemprov. Papua Barat beserta pemerintahan Kab/Kota di Papua Barat yang terkait langsung dengan masalah ini harus duduk bersama menyamakan cara pandang dan membangun kesepahaman yang dilandasi oleh keinginan menciptakan keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat dengan melepaskan ego dan kepentingan sepihak. 3) Pemerintah dan DPR segera melanjutkan pembahasan RUU ini sebagai upaya melaksanakan Putusan MK dan agar tidak terjadi kekosongan hukum setelah kondisi masyarakat Papua Barat kondusif dan paham atas Putusan MK dimaksud atau paling lambat 3 bulan yang akan datang setelah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat serta musyawarah antar pemerintahan di Papua Barat. 4) Menyetujui RUU Revisi UU No.56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat untuk dibahas pada tingkat lebih lanjut dalam pembicaraan Tingkat II agar segera bisa disahkan menjadi Undang-Undang.
i.
Fraksi Partai Hanura: Menyetujui RUU Revisi UU No.56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat untuk dibahas pada tingkat lebih lanjut dalam pembicaraan Tingkat II agar segera bisa disahkan menjadi Undang-Undang.
j.
DPD RI: 1) Putusan MK Nomor 127/PUU-VII/2009 tertanggal 25 Januari 2010 hendaknya dapat disikapi dengan arif dan bijak oleh seluruh pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Papua Barat dan khususnya di Kab. Sorong dan Kab. Manokwari sebagai kabupaten yang daerah bawahannya dilepaskan serta Kab. Tambrauw untuk mencari jalan keluar bersama-sama, seadil-adilnya dengan mengedepankan penyelesaian secara dialogis. 2) Memberikan apresiasi kepada Komisi II DPR RI yang secara aktif memfasilitasi penyelesaian perkara pasca lahirnya putusan MK dengan melibatkan Komite I dan mengharapkan Komisi II DPR RI dapat memberikan rekomendasi politik yang mampu memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak. 3) Menyetujui RUU Revisi UU No.56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat untuk menjadi Undang-Undang.
k. Pemerintah: Menyetujui RUU Revisi UU No.56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat untuk dibahas pada tingkat lebih lanjut dalam pembicaraan Tingkat II agar segera bisa disahkan menjadi Undang-Undang. II. KESIMPULAN Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, perwakilan 9 Fraksi, DPD RI, dan pemerintah menyampaikan masing-masing pendapat mininya, kemudian diambil keputusan terhadap Draft Final RUU Revisi UU No.56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, serta penandatanganan Draft RUU tersebut, disepakati terhadap hasil pembahasan Tingkat I atas RUU Revisi UU No.56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat, akan dilaporkan dan diteruskan (pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI) pada hari Jumat tanggal 12 April 2012 untuk diambil keputusan menjadi undang-undang. III. PENUTUP Rapat ditutup Pukul 22.15 WIB. KETUA RAPAT,
Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP,M.Si A-219
