TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri)
LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI (Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria) -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2012-2013 Masa Persidangan : III Rapat Ke : -Jenis Rapat : Rapat Kerja Sifat Rapat : Terbuka Hari/Tanggal : Senin/21 Januari 2013 Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d Selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III) Acara : A. Evaluasi Pelaksanan APBN Tahun Anggaran 2012 (per 31 Desember 2012) B. Rencana aksi pelaksanaan program/kegiatan strategis Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2013 C. Pelaksanaan Pilkada Tahun 2013 dan Pilkada Tahun 2014. D. Penyelesaian pelaksanaan (progress report) program e-KTP yang belum mencapai target diakhir Desember Tahun 2012 serta penyediaan DAK-2 serta DP4 untuk Pemilu Tahun 2014 Ketua Rapat : Drs. Agun Gunandjar Sudarsa,Bc.IP,M.Si/Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Dra. Hani Yuliasih/Kabag.Set Komisi II DPR RI Hadir : A. Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya. B. 30 dari jumlah 48 Anggota Komisi II DPR RI I.
PENDAHULUAN 1. Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 dibuka pukul 10.30 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Drs. Agun Gunandjar Sudarsa,Bc.IP,M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum. 2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya pada hari ini yakni terkait dengan evaluasi pelaksanan APBN Tahun Anggaran 2012, rencana aksi pelaksanaan program/kegiatan strategis Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2013, Pelaksanan Pilkada Tahun 2013 dan Pilkada Tahun 2014, serta penyelesaian pelaksanaan (progress report) program e-KTP yang belum mencapai target diakhir Desember Tahun 2012 serta penyediaan DAK-2 serta DP4 untuk Pemilu Tahun 2014. 3. Menteri Dalam Negeri menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: A. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012 (Pertanggal 31 Desember 2012)
1) Realisasi anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2012 sampai dengan tanggal 9 Januari 2013 mencapai sebesar 96,92% atau sebesar Rp.16.698.880.388.382,dari pagu anggaran sebesar Rp.17.229.176.084.000,-. 2) Penyerapan anggaran Kemendagri mengalami kenaikan yang cukup signifikan, dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni: a. Tahun 2012 ditetapkan sebagai Tahun Prestasi dan Kinerja, sehingga memicu komitmen bersama jajaran Kementerian Dalam Negeri untuk melaksanakan program dan kegiatan lebih baik dari tahun sebelumnya. b. Meningkatnya kesadaran Pejabat Penanggungjawab Kegiatan untuk melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggaran pertriwulan sesuai dengan rencana yang telah disusun. c. Adanya pengawasan dari Pimpinan Komponen/Unit Kerja, agar seluruh Pejabat Penanggungjawab Kegiatan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana, dan tidak melakukan penumpukan kegiatan pada akhir triwulan keempat. B. Rencana Aksi Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian/Lembaga Tahun 2013 1) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2013, Kementerian Dalam Negeri memperoleh alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.15.782.619.488.000.-. 2) Pelaksanaan anggaran Kemendagri Tahun 2013 terdistribusi pada 13 Program yang terdiri dari: a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya Kementerian Dalam Negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.272.933.581.000,-. b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan meningkatkan kinerja aparatur melalui kegiatan peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Dalam Negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.629.937.600.000,-. c. Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik yang bertujuan memperkokoh kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.241.256.959.000.d. Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang bertujuan meningkatkan sinergi hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.504.253.147.100.-
e. Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang bertujuan meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang desentralistik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.203.942.819.000.-. f.
Program Bina Pembangunan Daerah yang bertujuan terciptanya pertumbuhan pembangunan di daerah, serta keseimbangan pembangunan antar daerah yang didukung oleh efektivitas kinerja pemerintah daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.621.148.521.000.-.
g. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang bertujuan mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.10.652.214.388.000.-. h. Program Penataan Administrasi Kependudukan yang bertujuan terciptanya tertib administrasi kependudukan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.1.636.671.087.000,i.
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.84.864.541.000.-.
j.
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.71.067.600.000.-.
k. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan, implementasi dan evaluasi kebijakan bidang pemerintahan dalam negeri, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.68.594.566.000.-. l.
Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah melalui dukungan pendidikan dan pelatihan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.284.195.684.000.-.
m. Program Pendidikan Kepamongprajaan yang bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah melalui Pendidikan Kepamongprajaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.511.538.995.000.-. C. Pelaksanaan Pilkada Tahun 2013 dan Pilkada Tahun 2014 1) Pada tahun 2013, Daerah yang akan melaksanakan Pilkada sebanyak 137 daerah, yang terdiri dari 14 Provinsi, 95 Kabupaten dan 28 Kota. Adapun rincian pelaksanaan Pilkada Tahun 2013 di 137 daerah tersebut adalah sebagai berikut:
a. Sebanyak 103 (seratus tiga) daerah yang masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2013, yakni: 12 (dua belas) Provinsi; 67 (enam puluh tujuh) Kabupaten; dan 24 (dua puluh empat) Kota. b. Sebanyak 28 (dua puluh delapan) daerah yang masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berakhir pada bulan Januari sampai dengan Maret 2014, yakni: 1 (satu) Provinsi (Provinsi Jawa Timur); 23 (dua puluh tiga) Kabupaten; dan 4 (empat) Kota. c. Sebanyak 2 (dua) daerah yang Pemilukadanya tertunda di Tahun 2011, yaitu Provinsi Papua dan Kabupaten Puncak (Provinsi Papua). d. Sebanyak 4 (empat) daerah yang melaksanakan Pemilukada ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Kabupaten Kapuas (Provinsi Kalimantan Tengah), Kabupaten Deiyai (Provinsi Papua), Kabupaten Paniai (Provinsi Papua) dan Kabupaten Morowali (Provinsi Sulawesi Tengah). 2) Sedangkan untuk daerah-daerah yang masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berakhir pada bulan April sampai dengan Desember 2014 berjumlah 15 daerah, belum diagendakan Pemilukadanya pada Tahun 2013, yang terdiri dari: 1 (satu) Provinsi; 9 (sembilan) Kabupaten; dan 5 (lima) Kota. 3) Pemerintah mengharapkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Kepala Daerah kiranya dapat dipercepat, guna memberikan payung hukum Pemilukada bagi daerah yang masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala berakhir pada Tahun 2014. D. Penyelesaian Pelakanaan Program e-KTP yang belum mencapai target pada akhir Desember 2012, serta penyediaan DAK-2 dan DP-4 untuk Pemilu Tahun 2014. Pelaksanaan Program e-KTP 1) Terkait perekaman data e-KTP dengan target 172.015.400 penduduk wajib KTP dengan batas waktu penyelesaian sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, target tersebut telah tercapai pada tanggal 6 Nopember 2012 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, hasil perekaman e-KTP sudah mencapai 175.142.720 wajib KTP. 2) Terkait dengan fisik e-KTP, dari anggaran pada Tahun 2012, hanya dimungkinkan untuk membayar fisik e-KTP dengan rincian Pengadaan Blangko berbasis Chip yang sudah ditatah (inlay) sebanyak 144.000.000 keping, Personalisasi sebanyak 76.000.000 keping, dan Penerbitan (termasuk distribusi) sebanyak 44.155.952 keping. Sedangkan pihak konsorsium PNRI sampai saat ini telah menyelesaikan pekerjaan fisik e-KTP jauh melebihi jumlah fisik yang bisa dibayar pada Tahun 2012, dengan rincian sebagai berikut: a. Pengadaan Blangko berbasis Chip yang sudah diinlay sebanyak 159.050.000 keping, sehingga terhutang sebanyak 15.050.000 keping; b. Personalisasi sebanyak 123.643.408 keping, sehingga terhutang sebanyak 47.643.408 keping.
3)
4)
5)
6)
c. Penerbitan (termasuk distribusi) sebanyak 111.796.765 keping, sehingga terhutang sebanyak 67.640.813 keping. Dengan demikian, sisa pekerjaan fisik yang harus diselesaikan adalah: pencetakan blangko berbasis chip sebanyak 12.965.400 keping, personalisasi sebanyak 48.371.992 keping, dan distribusi sebanyak 60.218.635 keping. Untuk penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud, telah dilakukan perpanjangan kontrak sampai dengan 31 Oktober 2013 yang diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun Pemerintah meminta kepada konsorsium agar penyelesaian sisa pekerjaan dipercepat sampai sekitar bulan Juni 2013 atau akhir semester I. Dalam rangka percepatan pendistribusian e-KTP kepada masyarakat yang selama ini banyak menumpuk di kecamatan, maka Menteri Dalam Negeri telah menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Edaran pada tanggal 18 Desember 2012 yang ditujukan kepada para Bupati/Walikota, yang intinya memberikan dispensasi penyerahan e-KTP secara massal tanpa memerlukan verifikasi sidik jari terlebih dahulu, namun tetap wajib mengembalikan KTP non elektronik atau KTP lama. Mengenai rencana perubahan UU. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan yang paling mendasar adalah untuk merubah masa berlaku e-KTP dari 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sudah masuk dalam Program Legislasi yang menjadi prioritas pembahasan pada Tahun 2013. Pemerintah mengharapkan dukungan dari Komisi II DPRRI melalui Badan Legislasi, kiranya RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut dapat dibahas pada awal Tahun 2013. Pada tanggal 3 Desember 2012 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, dimana perubahan yang mendasar adalah yang semula anggaran untuk penyediaan jaringan komunikasi data dibebankan pada APBD Propinsi dan APBD Kabupaten/Kota, diubah menjadi beban APBN. Pada tanggal 30 Desember 2012 telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009, dimana perubahan yang mendasar adalah: a. Anggaran untuk blangko e-KTP yang semula menjadi beban APBN hanya 1 kali diubah menjadi beban APBN setiap tahun; b. Masa berlaku KTP Non Elektronik atau KTP lama yang semula sampai dengan 31 Desember 2012 diubah menjadi 31 Desember 2013, khususnya bagi penduduk yang sudah melakukan perekaman e-KTP akan tetapi yang bersangkutan belum menerima fisik e-KTP, maka KTP Non Elektronik yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
Penyediaan dan Penyerahan DAK2 dan DP4 1) Pada prinsipnya dalam penyediaan DAK2 dan DP4, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban menyempurnakan database Kependudukan Kabupaten/Kota, dengan tujuan semua penduduk tercatat dalam database Kependudukan Kabupaten/Kota, sedangkan Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupaya memaksimalkan pembersihan data ganda dengan
memanfaatkan sistem yang telah dimiliki (yakni Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), dan didukung dengan perekaman sidik jari dan iris mata melalui penerapan perekaman e-KTP dengan menggunakan fasilitas jaringan komunikasi data, sehingga sistem yang digunakan sudah terkoneksi secara on-line. 2) Mengenai mekanisme dan proses penyediaan DAK2 dan DP4 sebagai berikut: a. Dalam penyediaan DAK2, Kementerian Dalam Negeri memberikan kesempatan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 3 kali untuk menyesuaikan dan menyempurnakan database Kependudukan dengan hasil pelayanan harian Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Kebijakan ini bertujuan agar semua tambahan dan pengurangan penduduk di suatu daerah akibat terjadinya LAMPID (Lahir, Mati, Pindah dan Datang), tercatat di dalam database kependudukan. Di lain pihak, Kemeterian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan pembersihan data ganda sebanyak 3 (tiga) kali dengan memanfaatkan SIAK dan hasil perekaman e-KTP. b. Dalam penyediaan DP4, Pemerintah berupaya untuk lebih meningkatkan akurasi database kependudukan dengan melakukan pembersihan data ganda melalui pengintegrasian dengan tambahan hasil perekaman e-KTP pada tanggal 5 Januari 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2013. c. Sesuai dengan amanat UU. Nomor 8 Tahun 2012 dan hasil kesepakatan Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar Negeri) dengan Komisi Pemilihan Umum, maka telah ditetapkan penyerahan DAK2 pada tanggal 6 Desember 2012 dan penyerahan DP4 pada tanggal 7 Pebruari 2013. Mekanisme penyerahannya adalah: Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada Ketua KPU, Gubernur menyerahkan kepada Ketua KPU Provinsi, dan Bupati/Walikota menyerahkan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota. 3) Untuk memantapkan persiapan penyerahan DAK2, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional pada tanggal 29 Nopember 2012, sedangkan untuk memantapkan persiapan penyerahan DP4 akan dilaksanakan lagi Rapat Koordinasi Nasional pada tanggal 28 dan 29 Januari 2013. 4. Menteri Dalam Negeri selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: A. Realisasi anggaran BNPP Tahun Anggaran 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 mencapai sebesar 72,19% atau sebesar Rp.142.757.486.092,dari pagu anggaran sebesar Rp.197.741.693.000,-. B. Beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya penyerapan anggaran belanja BNPP terdiri dari: 1) Adanya kebijakan optimalisasi berupa pemotongan belanja pada porses APBN-P, yang mempengaruhi proses pelaksanaan beberapa kegiatan karena harus mengalami penyesuaian lingkup kegiatan, volume pekerjaan, dan nilai anggaran.
2) Adanya mekanisme dan proses buka blokir untuk kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang berlangsung cukup lama, yang berakibat pada terlambatnya penerbitan dokumen anggaran sebagai landasan pelaksanaan kegiatan. C. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor 229/KMK.02/2012 tentang Pagu Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2013, ditetapkan pagu anggaran BNPP Tahun 2013 sebesar Rp.274.124.430.000,- yang terdistribusi dalam 2 program yakni: 1) Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BNPP yang bertujuan untuk terfasilitasinya dukungan perencanaan, kerjasama dan hukum, serta urusan kerumahtanggaan, dalam rangka meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknis lainnya Sekretariat Tetap BNPP, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.111.738.940.000,2) Program pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang bertujuan untuk meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan batas wilayah negara, pengelolaan potensi kawasan perbatasan dan penyediaan infrastruktur kawasan perbatasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.162.385.490.000,D. Program pengelolaan perbatasan dalam rencana aksi pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dikelompokkan ke dalam 5 agenda utama sesuai Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yaitu: 1) Penegasan dan penetapan batas wilayah negara. 2) Pertahanan keamanan dan penegakan hukum 3) Pengembangan ekonomi kawasan 4) Pelayanan sosial dasar. 5) Penguatan kelembagaan. E. Dalam rangka penyusunan rencana aksi pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan Tahun 2013, telah dilakukan inventarisasi kebutuhan prioritas untuk 70 kecamatan Lokasi Prioritas (39 Lokpri I sebagai Tahap Lanjutan dan 31 Lokpri II Tahap Awas) di 12 Provinsi dengan nilai kebutuhan sebesar Rp.25,6 Trilyun. F. Mengingat penanganan perbatasan negara merupakan prioritas nasional dan mempertimbangkan hubungan kewenangan pusat dan daerah, khususnya pada jenis-jenis kegiatan yang tidak dapat dibiayai melalui tugas pembantuan, maka terdapat kegiatan yang diusulkan pembiayaannya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Adapun ruang lingkup kegiatan DAK SPKP TA 2013 meliputi: 1) Pembangunan jalan/peningkatan kondisi permukaan jalan non-status yang menghubungkan kecamatan perbatasan prioritas dengan pusat kegiatan di sekitarnya. 2) Pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah pesisir yang tidak ditangani oleh Kementerian Perhubungan dan 3) Penyediaan moda transportasi perairan/kepulauan untuk meningkatkan arus orang, barang dan jasa.
II. KESIMPULAN 1. Terhadap tingkat penyerapan anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2012 yang sebesar 96,92% (Rp.16.698.880.388.000,- dari Rp.17.229.176.084.000,-), Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri atas pencapaian tersebut, dan selanjutnya meminta kepada Kementerian Dalam Negeri agar dapat mempertahankan bahkan melebihi pencapaian tersebut pada Tahun Anggaran 2013 dengan juga memperhatikan aspek produtivitas, efisiensi dan efektivitas. 2. Terhadap tingkat penyerapan anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2012 sebesar 72,19% (Rp142.757.486.092,- dari Rp197.741.693.000), Komisi II DPR RI meminta kepada BNPP untuk lebih mengoptimalkan kinerjanya dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di Tahun 2013 sehingga tingkat penyerapan anggaran pada Tahun 2013 dapat ditingkatkan. 3. Terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang Akhir Masa Jabatannya berakhir pada tahun 2014, berdasarkan hasil keputusan Rapat Intern Komisi II DPR RI tanggal 12 Desember 2012 dan surat Pimpinan DPR RI No.PW/12086/DPR RI/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012, Komisi II DPR RI telah memutuskan agar penyelenggaraan pemilukada yang dimaksud dilaksanakan Tahun 2013. Terkait usulan Menteri Dalam Negeri terkait percepatan penyelesaian RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah, Komisi II DPR RI dapat menyetujuinya. 4. Komisi II DPR RI meminta kepada Presiden/Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri untuk menerbitkan Perpu yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bagi Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya pada Tahun 2014 untuk dilaksanakan pada Tahun 2013. 5. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan percepatan dalam rangka penyelesaian sisa pencetakan blanko berbasis chip, personalisasi dan distribusi e-KTP kepada masyarakat. Terkait dengan penyediaan DAK-2 Dan DP4 Pemilu 2014 sebagai bahan dasar pemuktahiran data pemilih dan menentukan alokasi kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri agar dalam penyediaan data dimaksud dilakukan dengan penuh kehati-hatian sehingga tidak ada daerah pemilihan yang dirugikan. 6. Terhadap Kepala Daerah-Kepala Daerah yang bermasalah, Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti putusan-putusan hukum dan menuntaskannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan kualitas pelayanan dan menjunjung tinggi moralitas publik. III. PENUTUP Rapat ditutup Pukul 14.10 WIB. KETUA RAPAT, ttd Drs. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP,M.Si A-219
