TERBATAS (Untuk Kalangan Sendiri
)
LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI DENGAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA RABU, 16 FEBRUARI 2011 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Tahun Sidang : 2010-2011 Masa Persidangan : III Rapat Ke : -Sifat : Terbuka Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) Dengan : Menteri Sekretaris Negara Hari/Tanggal : Rabu, 16 Februari 2011 Pukul : 14.00 WIB - selesai Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara/KK.III) Ketua Rapat : H. Chairuman Harahap, SH.,MH/Ketua Komisi II DPR RI Sekretaris Rapat : Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI Acara : 1. Evaluasi Kinerja Kementerian/Lembaga Tahun 2010; 2. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010 dan Rencana Pelaksanaan APBN Tahun 2011. 3. Tindaklanjut ikhtisar hasil pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun Anggaran 2010 4. Masalah Aktual Lainnya. Kehadiran : 34 dari 49 Anggota Komisi II DPR RI 15 orang izin HADIR : H. Chairuman Harahap, SH.,MH Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA Ganjar Pranowo Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si Drs. H. Amrun Daulay, MM H. Abdul Wahab Dalimunte, SH Drs. H. Djufri Rusminiati, SH Muslim, SH Khatibul Umam Wiranu, SH.,M.Hum Ir. Nanang Samodra KA, M.Sc Kasma Bauty, SE.,MM Drs. H. Abdul Gafar Patappe Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM Nurul Arifin S.IP.,M.Si Agustina Basik-Basik, S.Sos.,MM.,M.Pd Hj. Nurokhmah Ahmad Hidayat Mus IZIN : Dr. H. Subiyakto, SH.,MH.,MH Ignatius Mulyono Dra. Gray Koes Moertiyah, M.Pd Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc IP.,M.Si Dr. M. Idrus Marham Drs. H. Murad U. Nasir, M.Si Vanda Sarundajang Drs. Soewarno
Drs. Taufiq Hidayat, M.Si Dr. Yasona H. Laoly, SH.,MH Drs. Almuzzamil Yusuf Alexander Litaay Budiman Sudjatmiko, M.Sc.,M.Phill Arif Wibowo H. Rahadi Zakaria, S.IP.,MH Aus Hidayat Nur Hermanto, SE.,MM Drs. H. Fauzan Syai e H. Chairul Naim, M.Anik, SH.,MH Dr. AW. Thalib, M.Si Dra. Hj. Ida Fauziyah Abdul Malik Haramain, M.Si Drs. Akbar Faizal, M.Si Mestariany Habie, SH Miryam S. Haryani, SE.,M.Si
Agus Purnomo, S.IP TB. Soemandjaja.SD Drs. H. Rusli Ridwan, M.Si Drs. H. Nu man Abdul Hakim H. M. Izzul Islam Hj. Mastitah S.Ag.,M.Pd.I Drs. H. Harun Al-Rasyid, M.Si
I. PENDAHULUAN Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Sekretaris Negara dibuka pukul 14.30 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, Yth. H. Chairuman Harahap, SH.,MH. II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN Evaluasi Kinerja Sekretariat Negara Tahun 2010: Selama tahun 2010, Kementerian Sekretariat Negara telah memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis kepada Presiden dan Wapres dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan, antara lain berupa kunjungan ke luar negeri dan menerima surat kepercayaan dari para duta besar negara sahabat. Dapat kami sampaikan bahwa substansi serta output dari kegiatan kenegaraan Presiden dan Wapres itu merupakan ruang lingkup dari Kementerian terkait, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masingmasing. Beberapa Kegiatan Kenegaraan Presiden selama tahun 2010, antara lain, Kunjungan Kenegaraan ke Australia pada tanggal 9 hingga 11 Maret, yang hasilnya adalah peningkatan kerjasama kedua negara di bidang Politik, Hukum, Ekonomi, Keamanan dan Kesejahteraan Rakyat. Untuk bidang kesejahteraan rakyat telah disepakati kerjasama di sektor pendidikan, kesehatan dan pariwisata diantara kedua negara; kunjungan kenegaraan lainnya adalah ke Singapura dan Malaysia pada tanggal 17 hingga 19 Mei. Hasil dari kunjungan ke Singapura, antara lain, peningkatan kerjasama ekonomi di Batam, Bintan dan Karimun; hasil dari kunjungan ke Malaysia, antara lain, kesepakatan kedua negara untuk mempermudah visa pelajar bagi mahasiswa dari kedua negara yang menempuh studi, serta penandatanganan nota kesepakatan di bidang ketenagakerjaan. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2010: Realisasi Tahun Anggaran 2010 hingga tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp1.532.160.821.064,- (80,28%). Dari pagu anggaran APBNP Tahun 2010 sebesar Rp1.908.432.847.000,-. Selama Tahun 2010 terdapat sebesar Rp376.272.025.936,- yang merupakan sisa anggaran yang tidak terserap. Jumlah tersebut adalah (19,72%) dari seluruh pagu anggaran setelah APBNP 2010. Besarnya sisa anggaran disebabkan: Pertama, sisa anggaran sebesar (7,98%) berasal dari Satker Sekretariat Negara utamanya dari kegiatan belanja pegawai berupa Tunjangan Kinerja dan Uang Makan sebesar (4,04%). Sisa anggaran itu terjadi karena anggaran belanja pegawai pada mulanya dialokasikan sebesar (100%) dengan anggaran sebesar Rp271.764.930.000,- sebagai antisipasi apabila ada kenaikan presentasi pemberian tunjangan kinerja pada tahun berjalan. Dalam pelaksanaannya baru dapat direalisasikan sebesar (70%) sesuai tingkat pencapaian reformasi birokrasi dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. Kedua, sisa anggaran juga berasal dari BLU di Kementerian Sekretariat Negara sebesar (4,13%) dari total anggaran Kementerian Sekretariat Negara. Sisa anggaran BLU PPKGBK sebesar (2,43%) dan BLU PPKK sebesar (1,70%).
Ketiga, sisa anggaran juga berasal dari Rumah Tangga Kepresidenan (Sekretariat Presiden) untuk kegiatan belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal sebesar (2,49%) dari total anggaran Kementerian Sekretariat Negara. Sisa anggaran sebesar (9,06%) merupakan efisiensi atau penghematan di hampir seluruh kegiatan yang dilaksanakan satuan kerja di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Wujud efisiensi yang dilakukan antara lain pembatasan perjalanan dinas dalam dan luar negeri; pembatasan penyelenggaraan rapat koordinasi dan kegiatan sejenis yang bertempat di hotel dan/atau ruang pertemuan di luar gedung kantor; kebijakan penghematan energi; dan kebijakan pelaksanaan pelelangan antara lain dengan mulai menerapkan e-procurement. Estimasi pendapatan Kementerian Sekretariat Negara selama Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp 280.358.811.596,-. Dari estimasi itu, selama Tahun 2010, berhasil dicapai realisasi pendapatan (78,40%) atau sebesar Rp 219.808.586.837,-. Perolehan pendapatan itu berasal dari BLU yang secara fungsional dikelola oleh Kementerian Sekretariat Negara dan PNBP Lainnya. Rencana Pelaksanaan APBN Tahun 2011: Pagu Definitif Bagian Anggaran 007 Kementerian Sekretariat Negara Tahun Anggaran 2011 adalah sebesar Rp2.138.423.857.000,- Pada Tahun 2011, Satuan Kerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban baru dimasukkan ke lingkup Bagian Anggaran 007 Kementerian Sekretariat Negara. Sesuai dengan Instruksi Presiden RI, Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan penghematan Pagu Definitif Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp201.271.318.000,00 atau sebesar (10,47%) dari total pagu Bagian Anggaran 007 Kementerian Sekretariat Negara. Prioritas Kementerian Sekretariat Negara di Tahun 2011, untuk membiayai program dan kegiatan rutin dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Sekretariat Negara, yang dituangkan pada 3 (tiga) Program, yaitu, Pertama, Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wapres, Kedua, Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Negara, dan Ketiga, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sekretariat Negara. Tindaklanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun Anggaran 2010: Terhadap hasil pemeriksaan itu yang meliputi 19 (sembilan belas) temuan, Kementerian Sekretariat Negara telah melaksanakan tindak lanjut atas seluruh temuan dimaksud. Dari total temuan awal, sebanyak 14 (empat belas) temuan telah selesai ditindaklanjuti, sedangkan sisanya masih dalam proses tindak lanjut karena penyelesaiannya membutuhkan waktu dan penanganan sejumlah instansi terkait.
Masalah Lain-Lain: Untuk mengatasi permasalahan pengelolaan aset negara sekaligus memperbaiki mutu Pengelolaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengamanan aset Negara di Komplek Gelora Bung Karno dan Kemayoran, telah melakukan beberapa langkah perbaikan antara lain: Pertama, penertiban pengelolaan aset negara di kedua BLU, telah diambil langkah-langkah kongkrit kepada mitra usaha yang secara nyata telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama. Kedua, mekanisme kerja, koordinasi, monitoring dan evaluasi antara Kementerian Sekretariat Negara, kedua BLU dan mitra usaha, kedua BLU telah diwajibkan agar melaporkan pengelolaan aset negara, baik dari aspek manajemen maupun finansial kepada Mensesneg melalui Sesmensesneg dan dilakukan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan. Ketiga, pemeliharaan hubungan kerja dan sistem pelaporan, telah dilakukan evaluasi kinerja manajemen atas kedua BLU secara rutin, melalui Rapat Manajemen minimal sebulan sekali, baik yang disampaikan oleh Dewan Pengawas (Dewas maupun Direksi) yang disampaikan kepada Mensesneg melalui Sesmensesneg. Dewan Pengawas, sesuai dengan peraturan yang berlaku diwajibkan untuk melaporkan hasil pengawasan secara berkala kepada Menteri Keuangan. Untuk memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi juga telah fasilitasi rapat koordinasi sesuai kebutuhan. Keempat, telah di tetapkan sistem pelaporan Mitra Usaha kepada BLU yang dilakukan melalui rapat koordinasi secara periodik, serta penyampaian laporan kinerja dan keuangan yang diaudit setiap tahun. Kemajuan pelaksanaan pembangunan dan finansial yang dilaporkan itu, dipantau di lapangan dengan melakukan pemeriksaan tim teknis dari kedua BLU terhadap kesiapan dana dan pelaksanaan pembangunan sesuai target pembangunan yang ditetapkan pada perjanjian kerjasama yang telah disepakati. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset negara di kedua BLU, sedang memproses penerbitan Permensesneg yang mengatur tentang organisasi dan tata kerja BLU, yang didalamnya memuat mekanisme kerja, pola koordinasi, monitoring dan evaluasi. Rancangan Permensesneg itu, masih dibahas di Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi dan diharapkan dapat selesai pada Maret 2011 mendatang. III. KESIMPULAN/PENUTUP Setelah Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memberikan kesempatan kepada Pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI untuk menyampaikan pendapat/pandangannya serta saran dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Komisi II DPR RI mendesak kepada Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara untuk segera memroses penyelesaian Rancangan Undang-Undang yang diinisiasi oleh Pemerintah khususnya yang menjadi Prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2011, diantaranya RUU tentang Pemerintahan Daerah, Desa, Pemilu Kepala Daerah, Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Pemerintah yang diperintahkan Undang-Undang khususnya terkait dengan kepentingan pelayanan publik dan Pemerintahan Daerah.
2. Terkait dengan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2010 di lingkungan Sekretariat Negara yang memberikan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian), Komisi II DPR RI meminta kepada Sekretariat Negara untuk segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi temuan BPK. Komisi II DPR RI juga meminta kepada Sekretariat Negara untuk meningkatkan perannya dalam mengkoordinir satuan kerja yang tercakup dalam Bagian Anggaran 007 dalam rangka peningkatan kualitas manajemen tata kelola dibidang keuangan dan pengadministrasiannya, sehingga opini BPK terhadap Laporan Keuangan Sekretariat Negara (Bagian Anggaran 007) bisa meningkat menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). 3. Komisi II DPR RI mendesak kepada Menteri Sekretaris Negara untuk merealisasikan seluruh Rekomendasi Panja Aset-Aset Negara, antara lain penyelesaian saham 5% (lima persen) pada PT.Jakarta International Expo melalui jalur hukum dan perkembangannya segera dilaporkan kepada Komisi II DPR RI. Rapat ditutup pukul 16.15 WIB. JAKARTA, 16 FEBRUARI 2011 PIMPINAN KOMISI II DPR RI KETUA, ttd
H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH.,MH A-178
