RISALAH RAPAT RAPAT PANITIA KERJA KOMISI II DPR RI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA RABU, 29 FEBRUARI 2012 Tahun Sidang Masa Persidangan Jenis Rapat Rapat Ke Sifat Rapat Dengan
: : : : : :
Hari / Tanggal Pukul Tempat Rapat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Acara Anggota
: : : : : : :
2011 – 2012 III Rapat Panitia Kerja (PANJA) -Terbuka Sekretaris Kementerian PAN dan RB, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri (diwakili) dan Dirjen Peraturan PerundangUndangan Kementerian Hukum dan HAM (diwakili) Rabu, 29 Februari 2012 14.00 WIB – Selesai Ruang Rapat Komisi II DPR-RI (KK. III/Gd Nusantara) Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA / Ketua Panja RUU ASN Arini Wijayanti, SH.,MH/Kabag.Set Komisi II DPR RI Lanjutan Pembahasan rumusan substansi Panja RUU ASN 18 dari 25 orang Anggota Panja Komisi II DPR RI 7 orang Ijin
Nama Anggota : Pimpinan Komisi II DPR RI : 1. Dr. Drs. H. Taufiq Effendi, MBA 2. Drs. Abdul Hakam Naja, M.Si Fraksi Partai Demokrat : 3. H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH 4. Ir. Nanang Samodra, KA, M.Sc 5. Drs. H. Abdul Gaffar Pattape 6. Paula Sinjal, SH, M.Si 7. H. Darizal Basri
Fraksi Persatuan Pembangunan : 16. Drs. H. Akhmad Muqowam
Fraksi Partai Golkar : 8. Ir. Basuki Tjahaja Purnama, MM 9. Drs. Murad Nasir, MSi 10. Agustina Basik-Basik. S.Sos.,MM.,M.Pd
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : 17. Abdul Malik Haramain
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : 11. H. Rahadi Zakaria, S.Ip, MH 12. Dra. Eddy Mihati, M.Si 13. Zainun Ahmadi
Fraksi Partai Gerindra: 18. Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera: 14. Hermanto, SE.,MM 15. H. Rahman Amin
Fraksi Partai Hanura: --
Fraksi Partai Amanat Nasional: -Anggota yang berhalangan hadir (Izin) : 1. Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc. IP, M.Si 2. Ganjar Pranowo 3. Ignatius Moelyono 4. Dr. Ir. Markus Nari, M.Si
5. Budiman Sudjatmiko, M.Sc, M.Phil 6. Drs. Fauzan Syai’e 7. Miryam Haryani, SE, M.Si
JALANNYA RAPAT: KETUA RAPAT / WAKIL KETUA (DRS. H. TAUFIQ EFFENDI, MBA/F-PD): Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat saudara Sekretaris Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang terhormat saudara Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Yang terhormat saudara Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri atau yang mewakili. Yang terhormat saudara Pimpinan dan Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Komisi II DPR RI yang saya hormati. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan pujui syukur kekhadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkenan-Nya jualah, kita dapat menghadiri rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional di bidang legislatif untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara pada hari ini dalam keadaan Alhamdulillaahirobbil'alamiin sehat walafiat. Sesuai dengan laporan Sekretariat, rapat Panitia Kerja pada hari daftar hadiri telah ditandatangai oleh 16 Anggota dari 25 Anggota Panitia Kerja, 1 ijin, dan 6 fraksi dari 9 fraksi, oleh karena itu kourum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI, maka perkenankan kami membuka rapat Panitia Kerja ini dan rapat Panitia Kerja ini dinyatakan terbuka untuk umum. Bismillaahirrahmaanirrahiim. (RAPAT DIBUKA PUKUL 14.00 WIB) Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah atas kesediaannya memenuhi undangan dalam rapat Panitia Kerja hari ini, demikian juga pada Pimpinan dan Anggota Panitia Kerja Komisi II DPR RI. Kemudian kami menawarkan dan sekaligus juga minta persetujua mengenai acara rapat Panitia Kerja hari ini yaitu membahas lanjutan materi Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, bisa disetujui? (RAPAT : SETUJU) Dan rapat kita akhiri jam berapa? 16.00?
2
Bagaimana? Jam berapa kita akhiri? Jam 16.00 nanti bisa kita perpanjang, oke. (RAPAT : SETUJU) Ini demokratis sekali ini. Perlu kami sampaikan bahwa rapat Panitia Kerja hari ini adalah lanjutan rapat sebelumnya yang telah dilakukan pada tanggal 22 Februari 2012 di DPR RI, ada pun substansi yang telah dibahas bersama catatannya telah kami bagikan kepada Bapak Ibu Anggota Panitia Kerja dalam bentuk laporan singkat. Maka untuk hari ini, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, Pemerintah diminta untuk satu melakukan kajian terhadap tugas, fungsi, wewenang, kedudukan KASN dan keanggotaan KASN. Kedua, membuat rumusan serta kajian terhadap kedudukan organisasi KASN. Apakah akan terjadi organisasi kedinasan atau non kedinasan. Yang kemarin kita bahas itu, mudah-mudahan hari ini akan keputusannya. Kedudukan organisasi Aparatur Sipil Negara apakah akan menjadi organisasi kedinasan atau non kedinasan. Yang ketiga, adalah membuat inventarisasi terkait dengan jabatan eksekutif senior yang masuk dalam tiga kelompok, serta merumuskan jenjang jabatan dan kriteria setiap level jabatan eksekutif senior tersebut. Terkait dengan jabatan jabatan eksekutif senior sebelumnya disepakati bahwa Kementerian Dalam Negeri akan mengundang untuk hadir dalam forum ini Asosiasi Pemerintah Daerah untuk membahas posisi camat, lurah dalam pembentukkan jabatan dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini, betul Bu ya? oke. Baiklah untuk mempersingkat waktu, jadi rapat hari ini lebih banyak pernah kita mendengarkan itu, kemudian nanti dibicarakan insya allah pada tanggal 8, kita sudah masuk kepada Timus nanti insyaAllah. Baik untuk mempersingkat waktu kami persilakan lebih dulu kepada Kementerian Dalam Negeri untuk menyampaikan penjelasannya. Yang mana dulu? Oh silakan Pak Joko. PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI): Baik, terima kasih Pimpinan. Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Panitia Kerja Komisi II DPR RI. Dan rekan-rekan dari unsur Pemerintah yang hadir pada saat ini, yaitu dari Kementerian Dalam Negeri, dari Kementerian Hukum dan HAM, dari Sekretariat Negara, dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dari BKN, Lembaga Administrasi Negara, dan juga dari Kementerian Keuangan, Taspen. Lengkap sekali Pak, bahkan hari ini sesuai dengan janji kami, kami juga mengundang rekan-rekan dari Asosiasi Pemerintah Provinsi yang diwakili oleh 5 Sekda yaitu dari Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Papua, kemudian Jambi, serta Sulawesi Selatan, dan masingmasing provinsi juga mewakilkan satu kabupaten dan satu kota di wilayah provinsi yang bersangkutan. Alhamdulillaah semuanya telah hadir di tengah-tengah kita, sehingga diharapkan
3
bisa memberikan masukan-masukan dalam rangka kesempurnaan pembahasan konsep Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini.
KETUA RAPAT: Saya Pak Taufiq saya mohon ijin, karena ini saya belum mengucapkan selamat datang kepada tamu-tamu tadi, saya ucapkan selamat datang kepada tamu-tamu dari daerah. Ini undang-undang ini undang-undang yang tidak mudah, undang-undang ini undangundang yang out of the box, di luar jalur gitu. Undang-undang ini rumit, dalam pelaksanaannya membutuhkan koordinasi yang luar biasa. Barang ini bukan yang biasa-biasa saja, sangat luar biasa dan tapi undang-undang ini merupakan prasyarat kalau kita betul-betul ingin melakukan reformasi birokrasi. Kalau kita ingin melakukan reformasi undang-undang ini akan menjauhkan kita dari era comfort zone, daerah enak itu akan..., yang lebih berdasar lagi ada perubahan-perubahan mendasar, misalnya pembina kepegawaian bukan lagi Bupati, bukan lagi Gubernur, tapi Sekda kalau Sekwilda, ini luar biasa. Undang-undang ini juga tadi saya masih bicara dengan dari Keuangan akan sulit dan kita cari jalan keluarnya Pak Tasdik tetap anggaran untuk kepegawaian ini juga tidak mudah. Undang-undang ini membuat ada satu lembaga baru yang namanya Komisi Aparatur Sipil Negara, satu lembaga yang sebetulnya sudah diperintahkan pada Undang-Undang No.43, sudah diperintahkan dalam Undang-Undang No.43 tapi tidak dilaksanakan dengan suka cita tidak dilaksanakan. Undang-undang ini bagian daripada 6 undang-undang besar yang apabila kita ingin reformasi. Satu, Undang-Undang Pelayanan Publik. Dulu belum pernah ada Undang-Undang Pelayanan Publik, diikuti dengan Undang-Undang Ombudsman, sebentar lagi akan kita bahas Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan. Sekarang kita belum punya Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur tentang deskresi dan segala macam itu. Undang-undang ini merupakan mbahnya dari Pengadilan Tata Usaha Negara,... undang-undang ini bagian daripada etika penyelenggara negara, belum punya kita. Undang-undang ini bagian dari Undang-Undang Tata Hubungan Pusat dan Daerah, belum punya kita. Undang-Undang Pengawasan Nasional belum punya kita. Betapa banyaknya improvisasi di tataran Pemerintah. Paket ini merupakan keharusan kalau kita ingin mengubah wajah bangsa ini ke depan. Kami mengetahui menyadari betul undang-undang ini dalam implementasinya memerlukan banyak sekali hal-hal yang harus dilaksanakan. Tapi dengan Bismillaah undangundang ini merupakan suatu legasi, satu signature, satu tanda tangan bahwa kita di dalam hidup ini meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa ini. Ini latar belakang pemikirannya. Ini khusus untuk tamu-tamu kita, saya perlu sampaikan saya kira Bu Diah, Pak Tasdik, ini latar belakang pemikirannya. Ini undang-undang yang sulit, dificult... but not impossible. Sulit ya, tapi bukan mustahil. Dengan kata pengantar yang demikian itu mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ke depan kita bagaimana kita menyikapi diri kita pada undang-undang ini. Pegawai pusat dan daerah habis di Sekda itu, tidak bisa pindah kemana-mana, sebentar dulu, kita ingin undang-undang ini akan berubah... Pegawai Republik Indonesia NKRI bisa kemana saja itu cara berpikirnya, Bhineka Tunggal Ika. Saya persilakan Pak Tasdik.
4
PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI): Baik, terima kasih Pimpinan. Baiklah pada kesempatan ini, kami mewakili dari unsur Pemerintah untuk menyampaikan satu rumusan yang telah kami sepakati di intern Pemerintah, namun demikian memang masih tidak terbuka kemungkinannya apabila nanti kehadiran teman-teman kami dari daerah juga bisa memberikan wacana, memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan konsep yang sudah kami siapkan. Sesuai dengan agenda yang tadi sudah dibacakan oleh Pimpinan, maka pertama adalah kami akan menyampaikan satu rumusan yang terkait dengan Komite Aparatur Sipil Negara. Kami mengusulkan bahwa tugas, fungsi, kewenangan, serta kedudukan dan keanggotaa Komite Aparatur Sipil Negara, Pemerintah mengusulkan satu rumusan sebagai berikut. Pasal 25, ini dalam Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. KASN merupakan lembaga non struktural yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kemudian kami mengusulkan ada tambahan pasal yaitu, berbunyi, KASN dibantu Sekretariat yang bersifat ex officio pada Badan Kepegawaian Negara. Kemudian Pasal 35, ini sesuai dengan Rancangan Undang-Undang, kami merumuskan, Anggota KASN terdiri dari unsur sebagai berikut, Pemerintah 2 orang, akademisi 2 orang, tokoh masyarakat 2 orang, dan organisasi Aparatur Sipil Negara 1 orang. Dalam hubungan ini kami mohon masukan, pendapat, saran dari teman-teman dari khususnya dari daerah yang mewakili provinsi dan juga kabupaten untuk memberikan pendapatnya, sarannya terhadap rumusan khususnya yang menyangkut KASN ini. Kami boleh ijinkan untuk? Namun sebelumnya, kami mohon juga kepada Bu Sekretaris Jenderal dari Kementerian Dalam Negeri Pak, untuk menyampaikan beberapa pengantarnya terkait dengan masalah KASN dan juga nanti terhadap substansi yang lain, masalah jabatan eksekutif senior dan lain sebagainya. Silakan Bu Diah. PEMERINTAH (SEKJEN KEMENDAGRI RI): Terima kasih Pak Sesmen. Yang terhormat Bapak Pimpinan Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dari Komisi II DPR RI Bapak Taufiq Effendy. Yang terhormat Bapak Ibu Anggota Komisi II DPR RI. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari Pemerintah yang berkesempatan hadir yaitu, Pak Ses Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi beserta para eselon I dan juga dari BKN dan Kementerian Keuangan, dan utamanya adalah teman-teman kami para Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota yang mewakili Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Jadi kami menghadirkan teman-teman ini secara selektif Pak.
5
Yang hadir bersama kami di sini, yang pertama sebelah kanan kami adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Bapak Adi Prabowo, sebelah kiri kami adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Bapak Lex Laksamana yang tidak asing bagi Bapak Ibu sekalian dan sebelahnya adalah Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Papua ya Pak Constant Karma. Lalu di belakang kami mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, ini adalah Asisten III Provinsi Jambi dan di belakang kami seorang Ibu mungkin tidak asing bagi Komisi II ini adalah Kepala BKD Provinsi Sulawesi Selatan mewakili Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, karena ini mendadak Pak, kemarin baru kami terima undangan dari Sesmenpan, Jadi Pak Sekretaris Daerah mengikuti Gubernur ke Bone, jadi ini dan saya kira cukup mumpuni ini, karena ini pakarnya dari BKD. Sebelumnya, kami mohon ijin kepada Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian, dari Kabupaten Kota Pak, bahwa ini setiap provinsi diwakili 1 Sekda Kota dan Sekda Kabupaten. Sebelah kanan kami itu yang kumisnya tebal itu Pak, ini Sekda Kota Salatiga, dan di sebelahnya di belakang kami ini Pak, ini betul-betul anak kyai pondok pesantren, jadi nanti kalau masalah tokoh masyarakat yang bicara dia Pak, ini Sekda Kabupaten Semarang. Lalu sebelahnya adalah Sekda Kota Bandung. Lalu Sekda Kabupaten Bogor Bapak. Selanjutnya Sekda Kota Depok. Jadi ini nanti teman-teman mohon ijin bisa menyampaikan kaitannya masukan dengan Rancangan UndangUndang Aparatur Sipil Negara, karena harapan kita semuanya baik Bapak Ibu yang terhormat dari Komisi II DPR RI maupun kami pihak Pemerintah agar kalau Rancangan Undang-Undang ini menjadi undang-undang dapat aplikatif di lapangan. Sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu hasil pertemuan kami dengan para Sekda, ini kesimpulannya kami haturkan kepada Bapak Ibu sekalian, namun demikian nanti secara langsung Bapak bisa teman-teman berkomunikasi langsung dengan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kaitannya dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, kami sudah sampai ke KASN tadi Pak yang kami sampaikan dengan teman-teman sekalian, bahwa pertemuan kami dengan para Sekda Provinsi maupun Kabupaten Kota ini mendapatkan beberapa masukan, yaitu bahwa kesepakatan hasil rapat yang pertama adalah mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi, ini harga mati, tidak ditunda-tunda lagi, harus dilaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya terhadap Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, rapat menyepakati perlu ditinjau ulang untuk perbaikan pengaturan mengenai kepegawaian disesuaikan dengan arah reformasi birokrasi dan diusulkan oleh teman-teman sekalian dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang No.43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Selanjutnya terkait dengan substansi Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, beberapa hal yang disepakati dan harus dicermati kembali, karena ini nanti agar bisa aplikatif Pak dilaksanakan. Yang pertama adalah pengaturan jabatan eksekutif senior (JES) dan jabatan administratif. Untuk jabatan eksekutif senior apakah hanya eselon I saja atau juga jabatan eselon II yang ada di daerah, sedangkan untuk pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan dalam jabatan administratif bagaimana perpindahan dari jabatan administratif dan jabatan fungsional ke dalam jabatan eksekutif senior. Selain itu, untuk pengisian jabatan eksekutif senior harus dengan melamar akan menimbulkan ketidakjelasan nasib, karir pejabat struktural. Selanjutnya kaitannya dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang bertugas melakukan seleksi calon pejabat yang akan mengisi Jabatan eksekutif senior dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan birokrasi. Keanggotaan KASN diantaranya terdapat dua orang wakil dari tokoh masyarakat, hal ini tidak disetujui oleh peserta rapat, jadi oleh teman-teman dari daerah, agar tidak terjadi politisasi dalam aparatur pemerintahan. Selain itu, peserta menyepakati agar 6
Menteri Dalam Negeri masuk dalam KASN sebagai unsur wakil Pemerintah. Hal ini penting, karena Menteri Dalam Negeri yang bertanggungjawab terhadap pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan caerah termasuk aparatur pemerintahan daerah. Selanjutnya forum tidak menyetujui rencana penghapusan jabatan eselon III dan jabatan eselon IV menjadi jabatan administratif. Para Sekda menyatakan ini akan mengganggu kinerja dan menyulitkan rentang kendali pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya untuk Korps Aparatur Sipil Negara sebagai pengganti KORPRI. Form menyepakati agar tidak dilakukan perubahan terhadap keberadaan KORPRI saat ini, karena KORPRI merupakan perekat dan pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak berpolitik, bersifat kedinasan, sehingga pembinaan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil tetap terus berkesinambungan. Ini Bapak, beberapa hal yang kami haturkan, nanti secara langsung silakan Bapak Ibu bisa berkomunikasi langsung dengan teman-teman para Sekda Provinsi dan Kabupaten Kota. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Ada yang mau nambah? Dari Sekda ada yang mau menambah? Silakan. PEMERINTAH (SEKDA PROVINSI JAWA TENGAH): Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Bapak Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dari Komisi II DPR RI dan juga Anggota DPR RI yang terhormat, serta Bapak Ibu dari jajaran Kementerian serta Sekda di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota yang berkesempatan hadir. Menyikapi atas hak inisiatif atau inisiatif DPR RI yang dituangkan oleh Panitia Kerja dari Komisi II DPR RI untuk perumusan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, pertama tadi kami telah sepakat apa yang disampaikan oleh Ibu Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan namun demikian, kami perlu juga menyampaikan bahwa terkait dengan penyusunan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini sebetulnya Bapak Ketua Panitia Kerja yang notabene mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah sangat memahami terkait dengan bagaimana kondisi Pegawai Negeri Sipil, dan saat ini disusun Rancangan Undang-Undang tersebut sebagai kewajiban atas Undang-Undang No.43 tahun 1999. Namun demikian, memang kami sepakat semuanya bahwa kita harus mengedepankan reformasi birokrasi sebagaimana yang Bapak dulu susun, baik di dalam grand design reformasi birokrasi sesuai dengan Perpres 81 tahun 2010, kemudian roadmap-nya 2010-2014 dan saat ini disusun pula adanya Rancangan Undang-Undang ini. Beberapa hal yang telah disepakati dan langsung pada substansi, bahwasanya Pegawai Negeri Sipil ini mau dibawa kemana? Apakah tetap sebagai salah satu pilar penyangga negeri ini atau Pegawai Negeri Sipil ini sudah akan menjadi profesional lagi namun tidak ada kesatuan di 7
dalam pelaksanaan tugas, karena apapun di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tentunya lebih dikedepankan bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara ini harus merupakan satu kesatuan. Kalau saat ini di tiap kementerian masing-masing mempunyai kebijakan masing-masing, ini adalah merupakan payung hukum, dalam hal ini kami setuju, karena apapun saat ini memang terjadi berbagai kebijakan sesuai dengan kementerian masing-masing. Ada dari Kejaksaan pensiun sampai 62 tahun, dari Kehakiman Mahkamah Agung 65 tahun, TNI juga demikian, dan kemudian dari sipil sendiri dari Pegawai Negeri Sipil asli yang namanya Pegawai Negeri Sipil itu siapa itu juga kriterianya tidak jelas dari Pemerintah Daerah maupun dari Kementerian pun tidak sama, dari Pemerintah Daerah 56 tahun, di tingkat kementerian eselon II pun 60 tahun, dengan kata-kata dapat. Nah sekarang ini tentunya kami ini sepakat, lalu Rancangan Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan atas apa yang kita lakukan baik di dalam Undang-Undang No.8 tahun 1974 maupun Undang-Undang No.43 tahun 1999, karena punya pengalaman bagaimana kita memasuki reformasi, kita gunakan Undang-Undang No.5 tahun 1974 terkait dengan penyelenggaraan otonomi itu sudah cukup bagus, namun kita ganti dengan Undang-Undang No.22 tahun 1999 akhirnya terjadi disintegrasi, kemudian kembali Undang-Undang No.32 tahun 2004 dan saat ini pun undang-undang tersebut disempurnakan mau diubah kembali. Nah terkait dengan masalah aparatur sipil ini, kami mohon bahwa untuk aparatur yang telah disepakati sebagai abdi masyarakat, abdi negara dan kemudian juga mengedepankan profesional dan pelayanan prima, ini hendaknya janganlah diatur-atur dengan kepentingankepentingan yang lain. Kalau KASN ini, ini nanti ada tokoh masyarakat, ada tokoh akademis, kemudian jenjang karirnya bagaimana? Apakah ini merupakan suatu perlombaan atau kesempatan yang sama dan tidak ada kejelasan lagi bagi mereka-mereka yang berprestasi. Padahal kita tahu dengan adanya perbedaan Undang-Undang No.43 tahun 1999 dengan Undang-Undang No.32 tahun 2004, terkait dengan pejabat pembina kepegawaian daerah, ini pun sudah menjadikan suatu permasalahan, dimana seluruh Pegawai Negeri Sipil menjadi terkontaminasi kaitannya dengan politik pada saat Pemilukada. Nah dengan adanya KASN yang nanti notabene diisi dari bukan Pegawai Negeri Sipil atau dari lintas kementerian, ini akan menjadi permasalahan tersendiri, karena mereka tidak memahami akan Tupoksi dan fungsi-fungsi yang dilaksanakan, sehingga kami sependapat manakala memang ada KASN itu dari unsur Kementerian Dalam Negeri, unsur Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mungkin dari BKN dan LAN dan sebagainya, intinya dari jajaran Pemerintah atau tidak perlu ada KASN cukup TPA yang sudah ada saat ini (Tim Penilai Akhir) sebagaimana dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden, itu sudah sangat baik. Kemudian pada tataran struktural eselon III dan IV dihapus, ini memang akan menyusahkan dari birokrasi, karena di birokrasi ini ada pada tataran tingkat pelaksana, tingkat pengambilan keputusan dan tingkat pengambilan kebijakan. Oleh karena itu kalau eselon III dan IV yang notabene yang IV itu adalah pada tataran pejabat pelaksanaan, kemudian III-nya adalah pada manajemen antara tingkat pelaksanaan dan perumusan alternatif untuk pengambilan kebijakan ini juga rentang kendalinya tidak ada lagi tanggung jawab dan kemudian ini menyulitkan, termasuk pula kalau nantinya dari peran camat dan lurah yang notabene eselon III dan IV ini dikurangi hak-haknya atau kewenangannya ini akan juga menyulitkan. Kadang kala di pemerintahan, ini tidak sama dengan usul-usul di kementerian. Kalau di Pemerintah Daerah maupun di Pemerintah Pusat, kita ini kan mengatur dari orang hidup sampai dengan orang mati, bahkan mati pun untuk pemakamannya masih kita atur, sehingga dengan demikian sangat kompleks sekali tugas-tugasnya manakala kita diundang masyarakat. Katakan 8
seorang pejabat saya sendiri Sekda diundang pada pertemuan, kemudian tidak bisa hadir, kemudian mewakilkan pada tingkat pelaksana mewakilkan, ini semua kan ada rentang kendali dan tingkat tanggung jawabnya bisa diukur sesuai dengan tolak ukur kinerja maupun output dan outcome-nya ini yang kita lakukan yang kami lakukan, sehingga kalau kembali pada fungsional atau jabatan administrasi, dan kemudian jabatan fungsional dan lagi ada jabatan eksekutif senior, ini harus jelas kriteria-kriterianya dan parameternya. Ini memang kami jadi bingung notabene Pegawai Negeri Sipil sekarang ini sudah terkotak-kotak, sekarang mau dibawa ke masalah politik atau masalah bagaimana? Kami bukan alergi politik, namun kami menyadari bahwa eksistensi kami adalah sebagai abdi masyarakat, abdi negara dan harus mengedepankan netralitas. Nah kalau sudah tidak seperti itu, nanti ya harapan kami apalagi KORPRI yang akan dijelmakan sebagai KASN ini nanti di luar kedinasan, sehingga mungkin di dalam perkembangannya nanti akan terjadi dinamika yang lebih berdampak pada negatif daripada persatuan dan kesatuan. Negeri kita ini adalah sebetulnya adalah Negara Kesatuan, tidak ada lagi yang membedakan, baik itu Pegawai Negeri Sipil yang ada di Aceh, di Papua, maupun di Jawa Tengah. Namun pada kenyataannya saat ini sedang terkotak-kotak. Kita mau mutasi, kita mau rotasi ini sulit sekali. Demikian pula untuk peningkatan jenjang karir dan saat ini kami pun juga bertanya, kenapa jadi Pegawai Negeri Sipil ini yang diotak atik? Ada permasalahan ya Pegawai Negeri Sipil dijadikan kambing hitam. Ada pelaksanaan kegiatan yang notabene aspirasi Dewan, Pegawai Negeri Sipil yang jadi kena batunya, dan semuanya. Ada masalah politisasi, Pegawai Negeri Sipil yang dijadikan kambing hitam. Nah hal inilah yang perlu adanya penekanan, termasuk pula kami usulkan di dalam penyusunan nomenklatur dan struktur kelembagaan ini harus merupakan satu kesatuan yang utuh, karena kita pengalaman di dalam PP.41 tahun 2007 dengan diserahkan kepada daerah kita sulit akan koordinasi, kita sulit akan menentukan mengenai Tupoksi substansi yang lebih baku. Oleh karena itu saya mohon ada satu kesatuan langkah seperti halnya di dalam manajemen pengaturan baik itu pada TNI maupun Polri, kalau ini tetap kita kehendaki Aparatur Sipil Negara itu adalah sebagai salah satu penyangga pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau mau dipecah, kami pun siap untuk juga berpolitik dan sebagainya, namun demikian kan tidak etis. Nah ini saya mohon Bapak yang duduk dalam Panitia Kerja lebih memahami, bahwa jabatan yang kita tempuh, yang kita capai ini tidaklah seperti yang ada di politik, bahwa 5 tahun bisa jadi Anggota Dewan, kami pun bersusah payah Pak dan ini pada jenjang kepangkatankepangkatan tertentu. Nah oleh karena itu kalau itu diperketat supaya nampak profesional dan kemampuannya, kami setuju. Namun kalau kemudian dicampuri oleh pihak-pihak lain, ini kami yang kurang sependapat. Demikian Bapak Ketua Panitia Kerja dan Anggota Dewan. Kami mohon maaf manakala di dalam penyampaian kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ini menarik sekali ini, ini memang barang baru ini. Saya jelaskan sedikit supaya nanti kita membahasnya enak. Mula-mula ini kita akan melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang No.43 awalnya itu, tapi setelah diteliti dengan para pakar, ahli-ahli dalam bidang kepegawaian, maka ternyata tidak cukup dengan melakukan perbaikan perubahan Undang-Undang No.43, lalu 9
diadakanlah undang-undang yang baru sama sekali yaitu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dasar pemikirannya seperti ini. Tadinya Undang-Undang Kepegawaian, tapi kita tidak punya undang-undang yang tentang profesi, misalnya Kepolisian yang punya Undang-Undang Kepolisian, bukan Undang-Undang tentang Bhayangkara bukan. Tentara dia punya UndangUndang tentang TNI, bukan Undang-Undang tentang Keprajuritan. Ini beda ini. Aparatur Sipil Negara ini adalah undang-undang tentang profesi, kita bicara profesi. KASN justru diadakan kita punya pengalaman, Pegawai Negeri Sipil menjadi multi partai kita punya pengalaman tahun 1945 sampai tahun 1965 itu Pegawai Negeri Sipil adalah multi partai. 1965 sampai dengan 1998 itu kita kenal dengan Pegawai Negeri Sipil yang mono loyalitas. Kita ingin tetap Pegawai Negeri Sipil itu netral, profesional dan sejahtera itu Pegawai Negeri Sipil. Maka perlu ada suatu komisi-komisi, ini terdiri dari orang-orang yang netral, bukan lembaga politik ini bukan. Contoh misalnya, dulu kalau kita memencari eselon I, Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal, itu tergantung menterinya. Menterilah yang mengusulkan kepada Presiden. Dipilih sepenuhnya oleh menteri. Nah dalam undang-undang ini diharapkan dia akan dipilih caloncalonnya dari KASN dengan menggunakan assesment centre yang ada di BKN. Jadi tidak serta merta yang milih orang ini, tapi dislintas, tapi nanti dalam diskusi kita akan lanjut. Saya persilakan dulu Pak Nanang. F-PD (IR. NANANG SAMODRA KA,. M.SC): Terima kasih Pimpinan. Saya merasa bahwa apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Sekretaris Jenderal, okeh Sekda Jawa Tengah, itu bagian dari comfort zone yang dirasakan selama ini, takut ada perubahan, takut kenikmatan-kenikmatan itu akan hilang kalau ada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini. Saya paham, karena informasi yang diterima oleh teman-teman Sekda baik dari Provinsi maupun Kabupaten Kota baru sepihak, baru dari Kementerian Dalam Negeri saja, belum mendengarkan dari teman-teman dari Komisi II DPR RI. Mudah-mudahan setelah mendengarkan atau mengikuti pencerahan ini, pandangannya bisa berubah. Saya ingin menanyakan apa yang disampaikan oleh Pak Sestama tadi, pada rapat terdahulu, kesimpulan rapat menyatakan bahwa akan menyampaikan tentang tugas, fungsi dan wewenang dari KASN tentunya dengan juga LAN, BKN, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mana pembagian tugasnya. Tetapi yang disampaikan sekarang hanya mengisi pasal-pasal sesuai dengan keinginan dari Pemerintah saja, padahal di sini kita menginginkan KASN itu Sekretariatnya sendiri tidak di BKN, terpisah sama sekali, sehingga tidak diintervensi oleh kepentingan tertentu, sehingga bisa bebas tidak ada tekanan dari sana sini. BKN hanya bertugas menyiapkan data saja tentang pegawai yang adakan dipromosikan menduduki jabatan eksekutif senior tadi. Kemudian yang berikutnya lagi tentang keanggotaan KASN. Menurut saya tidak perlu disebutkan unsurnya sekian orang, sekian orang, kita lepas saja, yang penting Tim Seleksi nanti memilihnya secara profesional, orang-orang yang akan duduk di Aparatur Sipil Negara ini, dan syukur-syukur yang terpilih itu adalah wakil-wakil nabi, sehingga benar-benar obyektif, tidak seperti sekarang, ganti Kepala Daerah, Pejabat Sekretariat Daerah ke bawah resah semuanya dan saya juga merasakan itu karena saya pernah juga duduk sebagai Sekretariat Daerah Provinsi. Kemudian mengenai KORPRI, kalau KORPRI dibangga-banggakan sesuatu yang hebat, menurut saya tidak, saya 5 tahun jadi Ketua DPP KORPRI, pengalaman saya ya tunduk, kalau di pusat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang mimpin, itupun diatur-atur. Kemudian di 10
provinsi diatur-atur Sekda Provinsi yang jadi. Nah untuk itu saya berharap lembaga apapun namanya nanti yang akan disetujui, apakah KORPRI atau bentuk lain, lebih profesionallah dari sekarang, lebih biak, supaya bisa... seperti apa, harus bisa mencerminkan atau mewakili tidak seperti yang diatur-atur. Kita lupakan saja atur-atur versi orde baru, kita buat yang baru, yang memang benar-benar bisa mengayomi para Anggotanya apapun namanya nanti. Kemudian yang berkaitan dengan jabatan eksekutif senior, jabatan eksekutif senior ini tentunya tidak seperti yang dikhawatirkan oleh Pak Sekda Jawa Tengah tadi, akan dipilih dari orang-orang yang terbaik melalui proses assesment centre. Biarlah KASN ini bekerja dengan tenang, tidak terintevensi oleh siapa-siapa, sehingga mereka bisa menghasilkan para pejabat eksekutif senior yang memang benar-benar mumpuni kata Orang Jawa. Kemudian yang berkaitan dengan eselonering. Saya melihat ada kekhawatiran kalau eselon III dan eselon IV dihilangkan. Menurut saya bagus sekali, karena eselon III dan eselon IV yang ada sekarang kebanyakan ngorder lagi ke staf yang kerja staf, disposisi ke staf, sampai ke tukang sapu disposisinya, sehingga hanya main disposisi saja. Kalau misalkan posisi-posisi itu diberikan kepada jabatan fungsional, saya yakin hasilnya lebih baik, karena dengan fungsional mereka akan bisa naik pangkat kalau bekerja keras. Kalau hanya santai-santai saja menduduki jabatan, menikmati comfort zone yang ada, maka ya seperti sekarang ini tidak akan ada perubahan apa-apa, karena niat kita ingin melakukan perubahan dan ini juga perlu juga dicerna sebelum kita lanjutkan, saya berharap teman-teman di daerah juga perlu kita sosialisasikan kepada mereka, sehingga mereka tidak beda persepsinya atau sudut pandangnya tidak beda dengan kita di sini. Terima kasih Pimpinan.
KETUA RAPAT: Baik, saya setuju sosialisasi akan kita lakukan, ya kita perlu sosialisasi. Pak Zainun, silakan.
F-PDIP (ZAINUN AKHMADI): Terima kasih Pimpinan. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Rasanya kita harus kembalikan pada forum ini apa gitu loh Pak. Apakah ini pembahasan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau RDPU. Kalau melihat pesertanya ini kelihatannya banyak dari Sekda-Sekda rasanya lebih tepat RDPU, karena itu saya usulkan kepada Pimpinan, bahwa kita tampung saja seluruh aspirasi keinginan, saran, masukan, kritikan kepada kami dan kami nanti akan bahas bersama-sama Panjanya Pemerintah gitu Pimpinan, kalau ini adalah Panjanya DPR RI, nanti Panjanya Pemerintah sendiri gitu. Jadi silakan bicara apa adanya, apa saja yang dikeluhkan dengan Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini. Adakah di sana bagus atau buruk silakan disampaikan dan apa saja yang tidak diinginkan dari Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini. Bagaimana pun ini sudah bergulir, sudah dibahas, dan kita di tengah jalan. Semestinya masukan atau RDPU semacam ini adalah sebelum pembahasan, tapi kita membuka diri, bahkan pada waktu pembahasan pun kita akan terima seluruh masukan dari manapun, apakah masyarakat Sekda-Sekda ini atau masyarakat tertentu gitu.
11
Jadi Pimpinan, kita tampung saja mereka, karena kalau kita ini jadi bias kemana-mana nanti, apa yang diganti oleh Sekda-Sekda ini belum tentu juga sesuai dengan Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi misalnya kan gitu atau dari BKN. Jadi kita tampung semuanya, lalu nanti kita bahas secara lebih spesifik lagi. Terima kasih Pimpinan. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.
KETUA RAPAT: Baik saya kira tepat, saya setuju kita tampung, ini merupakan masukan-masukan akhirlah, karena kita begini, kita sudah sependapat sama-sama undang-undang ini kalau dia jadi dia harus aplikatif, tidak ada gunanya undang-undang tidak bisa dilaksanakan tidak ada gunanya, harus aplikatif. Kedua, undang-undang ini tidak boleh merugikan siapapun, undang-undang ini berpikir ke depa... tidak boleh ada duplikasi, aplikasi, overlaping mungkin saja, tapi duplikasi tidak boleh. Kemudian ini ada lagi implikasi dari segi penganggaran, ini luar biasa. Bayangkan, sedangkan tadi diingatkan kalau dia berubah jadi anggaran APBN itu rumitnya bukan main. Saya tanya 2 tahun bisa berubah tidak, tidak mungkin Pak, paling tidak 5 tahun, ini menjadi pertimbangan kita juga, pertimbangan teman-teman juga, karena ini kan barang yang sudah pasif di-pause, mau kita cabut, mau kita ubah itu kan luar biasa ini, tapi kita akan lanjutkan, tentu tadi sudah dikatakan sosialisasi, aplikasi. Pak Gamari silakan Pak Gamari. F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO): Terima kasih Pak Ketua. Anggota yang saya hormati. Bapak Ibu dari Pemerintah. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Pada dasarnya saya hanya ingin menegaskan dan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Zainun bahwa kami berterima kasih sekali dari Bapak-Bapak Sekretaris Daerah yang telah berkenan hadir untuk menyampaikan masukan kepada Panitia Kerja ini dan oleh karena itu Pak Ketua, masukan ini kita akan terima kemudian kita akan telaah kemudian, sehingga forum pertemuan pada sore hari ini, kita tidak membahas substansi Rancangan Undang-Undang gitu loh, karena saya yakin apa yang sudah kita bahas selama ini, lalu kemudian masukan ini datang, akan menimbulkan perdebatan yang mungkin tidak akan berakhir pada sore hari ini. Oleh karena itu, Panitia Kerja Pemerintah dan Panitia Kerja DPR RI akan menerima masukan juga dari pada Sekda dan Kementerian Dalam Negeri dan juga dari Pemerintah tadi dari Pak Tasdik sudah menyampaikannya, ini kita tampung, lalu kemudian kita agendakan khusus rapat Panitia Kerja untuk membahas substansi Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini. Kami tidak ingin menjelaskan Pak akademik draftnya dan sebagainya, karena itu cukup tebal dan panjang itu, dan oleh karena itu barangkali ada baiknya juga kita berikanlah itu draft 12
Rancangan Undang-Undang maupun akademik draftnya kepada... untuk dibaca lebih lanjut. Nanti kalau secara lisan saya jelaskan malah menyimpang dari rohnya, kita kasihkan saja kepada para Sekda itu untuk kemudian wah ini ternyata ini, kasih masukan sama kita, lalu kita akan coba membahasnya, apakah masukan-masukan itu memang oleh Panitia Kerja bisa dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam pasal-pasal. Saya kira itu saja Pak, jadi pertemuan sore ini bisa segera diakhiri kalau tidak ada lagi masukan. Tapi kalau ada masukan kita akan tampung, dan saya akan dengan setia menampung. Terima kasih Pak. KETUA RAPAT: Silakan Pak Harun. F-GERINDRA (DRS. H. HARUN AL RASYID): Terima kasih. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Saya juga bicara mantan Sekda Pak, 5 tahun pada waktu jaman orde baru di DKI ini sebelum saya jadi Gubernur tahun 1990-an memang kapasitas saya pada waktu itu istilah Bapak tadi... sudah termasuk ada di dalam pada saat itu. Memang dengan reformasi ini memang banyak gambaran yang mungkin salah satu yang disampaikan oleh Sekda tadi. Memang kita seharusnya barangkali karena yang diundang oleh Kementerian Dalam Negeri ini beberapa Sekda dan Asisten dan Badan Kepegawaian, sebenarnya kita ingin tahu bagaimana keadaan yang mungkin yang barangkali... daripada pelaksanaan pegawai itu sebenarnya ada sama mereka di lapangan, bagaimana berhadapan dengan orang politik, bagaimana dengan masyarakat, bagaimana dia mengkoordinasikan dengan unsur-unsur yang terkait dengan kewenangan yang ada. Termasuk dimana dia berada selaku Ketua KORPRI, karena waktu saya jadi Sekda di DKI dan saya... memang KORPRI sangat berperan sekali dalam kapasitasnya menilai di luar struktur pada saat itu, walaupun mungkin pada saat itu belum ada kedudukan Sekretaris KORPRI atau Kepala Sekretariat menjadi punya eselon dan belakangan baru punya eselon barangkali dan dilihat dari itu barangkali kalau sudah punya eselon, stafnya di bawah punya struktur juga dalam hal dia mendapatkan berbagai macam fasilitas dan kewenangan dan yang perlu diatur di dalam kewenangan itu sendiri. Sehingga tepat kalau teman-teman sekalian mengatakan bahwa kita pada hari ini menampung yang diundang kita pada hari ini barangkali persepsi mereka bagaimana, lantas draft kita yang anu perlu dipelajari, dan bahan dari mereka kita pelajari juga untuk kita bahas dalam yang akan datang. Itu saja komentar saya. Terima kasih. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.
KETUA RAPAT: Silakan Pak Muqowam.
13
F-PPP (Drs. H. AKHMAD MUQOWAM): Terima kasih. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Ketua dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Hari ini adalah kita Panitia Kerja mengundang Asosiasi Pemerintah Provinsi dan juga dihadirkan Kabupaten Kota. Ya saya kira, saya ingin bicara dari beberapa hal yang nampaknya perlu, bahwa reformasi birokrasi ini adalah amanat TAP VI tahun 2001. Ini sudah 12 tahun dan 11 tahun, ya tadi Pak Taufiq sampaikan bahwa ada beberapa undang-undang yang semestinya diselesaikan dalam rangka pembangunan sistem birokrasi di republik ini agar kuat. Di dalam TAP VI itu jelas sekali di sana adalah MPR meminta Presiden untuk membangun birokrasi Indonesia yang transparan, akuntabel, bersih dan bertanggungjawab serta dapat menjadi pelayanan masyarakat, abdi negara, contoh... masyarakat. Jadi saya kira dari apa yang diperintahkan oleh TAP MPR VI tahun 2001 itu juga tidak serta merta menjadi sesuatu yang keluar begitu saja. Ada beberapa yang melatarbelakangi, pertama adalah ada hal-hal yang sifatnya permasalahan, lalu yang kedua ada kelemahan, dan yang ketiga adalah persyaratan. Nah saya tidak ingin bicara kelemahan, saya tidak ingin menyampaikan ini, tetapi bahwa permasalahan di lingkungan birokrasi, pertama adalah secara umum MPR itu mencatat bahwa tidak responsif memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lalu yang kedua adalah tidak adanya dana yang pasti mengenai kuantitas kualifikasi dan hal-hal yang berkaitan dengan birokrasi ini. Lalu yang ketiga MPR mencatat bahwa tolak ukur di dalam rangka sukses sebuah birokrasi ini juga belum jelas. Lalu yang ke empat adalah belum ada analisis yang tajam, khususnya berkaitan dengan pemberantasan korupsi, saya kira ini semangat birokrasi pada tahun awal-awal thaun 1998. Ini dibarengi dengan adanya 7 kelemahan. Pertama adalah memang political... rendah, hari ini kita coba tingkatkan dengan membangun sebuah legislasi seperti ini saya kira ini bagian daripada will kita untuk membangun sebuah birokrasi yang seperti yang kita inginkan. Lalu yang kedua adalah ketiadaan visi dan seterusnya sampai dengan kerangka implementasi mengenai pembinaan birokrasi di kita. Lalu yang ketiga adalah pada waktu itu sudah muncul sebuah perkembangan IT yang saya kira sudah banyak di berbagai daerah, educated terhadap IT juga kurang. Salah satunya Pak Taufiq, itu pada tahun 1996 Pemerintah me-launching e government. Saya ingin tanya misalnya kalau Di Sulawesi Selatan ada tatkala itu nasibnya seperti apa itu e government pertama di... itu di... yang konon pada waktu itu adalah diberikan dimaksudkan agar ada media yang bisa menjembatani antara kepentingan rakyat banyak dengan kepentingan yang lain. Lalu yang ke empat adalah single identity number yang saya kira Komisi II DPR RI mendorong dengan e-KTP itu. Lalu yang kelima adalah masih terjadi duplikasi-duplikasi aturan yang kita tahu dalam banyak hal mengenai birokrasi ini duplikasi aturan baik di dalam vertikal ataupun horizontal itu masih tajam sekali.
14
Lalu yang terakhir adalah tidak ada... dari aparat, ini catatan dari TAP VI tahun 2001. Nah oleh karena itu, persyaratan yang kita maksudkan kemudian melakukan reformasi birokrasi itu adalah harus dibarengi, pertama adalah deregulasi perundang-undangan, tidak ada lain. Termasuk ada Aparatur Sipil Negara ini bagian daripada upaya mereformasi terhadap secara eksplisit mengenai birokrasi, khususnya adalah Undang-Undang No.43. Lalu yang kedua, persyaratannya adalah adanya pelayanan yang pro masyarakat dan pro IT tidak bisa tidak, karena itu beberapa kota saya kira kabupaten kota juga sudah ada tolak ukur mengenai hal ini, dan itu bisa menjadi contoh base service kepada masyarakat. Lalu syarat yang ketia adalah memanfaatkan SIM, saya kira kita sepakat bahwa Komisi II DPR RI pun mendorong, terakhir tahun 2013 Pak Taufiq e-KTP harus terealisasi... Kemudian persyaratan yang lainnya adalah harus ada perundang-undangan yang saling menunjang. Tadi Pimpinan sampaikan dalam konteks kepegawaian, dalam konteks jabatan, misalnya jabatan yang sifatnya fungsional ataupun jabatan fungsional, ada seratus sekian yang notabene ada itu aturannya ada yang undang-undang, ada yang Keputusan Presiden, ada yang Impres, ada yang Peraturan Menteri, yang saya kira ini Ibu Sekretaris Jenderal dan Pak Sekretaris Menteri ini fakta yang ada di birokrasi kita, karena itu yang terakhir harus penataan sistem. Nah berkaitan dengan undang-undang ini saya kira kehadiran Bapak-Bapak sekalian, saya mengacu pada aspek legalitas undang-undang. Pertama adalah kerangka filosofis kita harus sama-sama mempunyai idealisme yang sama. Lalu yang kedua adalah kerangka yuridis, kita semua aturan yang... yang idealistik. Lalu yang ketiga sosiologis. Nah kehadiran Bapak-Bapak sekalian saya kira bukan kemudian Pak Tasdik itu kemudian... bolo-bolonnya itu untuk mengeroyok Komisi II DPR RI, sah saja kalau itu dilakukan ya, tetapi saya melakukan suatu proses agak kritis gitu, ini satu fakta bahwa di lingkungan Kementerian Dalam Negeri saja mohon maaf ini ya, kerangka sosiologisnya sudah seperti ini. Ini fakta yang ada ini. Jadi karena itu. Baik Pak Taufiq. Jadi karena itu Bapak Ibu sekalian, saya kira ada sosialisasi, ada pemahaman yang sama ini perlu. Ini dari jajaran Kementerian Dalam Negeri, Asosiasi Provinsi dan Kabupaten Kota saya kira ini sudah menunjukkan adanya satu krisis yang mungkin saja undang-undang ini tidak akan efektif di lapangan. Karena itu saya kira Pak Taufiq, Bapak Ibu sekalian, kita harus membuat ini kerangka yang agak terbuka. Saya kira kita sudah terbuka dan karena itu di lapangan membuat undang-undang saya kira tidak serta merta apa yang menjadi keputusan di dalam sebuah proses politik di DPR tidak kemudian menjauhkan diri dari aspirasi masyarakat. Karena itu kehadiran anda hari ini saya kira cukup memberikan satu warna bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebetulnya dalam tanda kutip ditolak oleh teman-teman ini iya kan? Jujur sajalah. Jadi saya kira memang masih ada pekerjaan-pekerjaan yang dalam kerangka teori yuridis, kemudian sosiologis, dan filosofis, sosiologisnya itu masih berpersoalan. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Diah tadi ada 4 hal paling tidak, itu menurut saya tidak ada tendeng alingaling itu menurut saya, ini kesimpulan rapat tanggal 29 yang disampaikan kepada kita, isinya itu jelas sekali di sini,... yang tadi disampaikan oleh Pak Taufiq, menurut saya misalnya jabatan eksekutif senior, kemudian KASN, kegaduhan birokrasi, apa maksudnya? Kita harus perdalam. Kemudian peran tokoh masyarakat, apa alasannya? Jangan kemudian menuduh DPR kemudian bersifat politisasi, saya kira juga pemikiran yang kurang benar.
15
Saya kira Pak, di dalam ini pun sudah hati-hati, 2,2,2,1 ini ya, rumusan yang kita baik kualitatif maupun kuantitatif dulu tidak begini Pak Taufiq ya Pak Taufiq ya, dulu ada wakil daerah, ada wakil pusat, saya kira ini sudah kemajuan. Jadi karena itu Pak Tasdik, mohon ini juga disosialisasikan kepada Bapak-Bapak yang lain, jangan kemudian digerutu ke sini tanpa ada pemahaman dari Pemerintah memberikan pemahaman kepada Bapak-Bapak sekalian ini. Akibatnya begini ini frontal kita. Kemudian Menteri Dalam Negeri masuk eks officio. Bu Diah, Saya kira pada waktu kita Panitia Kerja di, tidak, saya ingin sampaikan, Bu Diah pada waktu kita Panitia Kerja di Kopo, Menteri Dalam Negeri berkirim surat kepada Ketua Komisi II DPR RI yang isinya adalah seperti yang disampaikan oleh Bu Diah tadi, alasannya macam-macam, termasuk adalah bagaimana vertikalitas dalam rangka pemerintahan, otonomi daerah dan lain-lain itu. Ini apa yang disampaikan itu sudah toklek kalau Orang Pati bilang itu, undang-undang ini loh gitu loh, jadi... tampak sekali di situ. Kemudian tidak setuju penghapusan eselon II, kemudian..., ya maunya seperti apa? kita berdiskusi... sudah bolak balik tidak karu-karuan Pak Taufiq, sudah saya kira, kita sudah berharihari, posisinya seperti apa? ini ada kata yang bagus tadi Pak Tasdik, itu adalah sebuah rumusan yang disampaikan Pemerintah itu agak bagus, bukan non kedinasan, bukan juga kedinasan, tetapi ada pengantar yang bagus, ini yang disampaikan Pak Tasdik tadi. Jadi Pak Taufiq, saya kira saya ingin agar ya kita minta rasio nyatanya seperti apa dari Bapak-Bapak yang protes dalam tanda petik kepada Komisi II DPR RI ini, agar fair juga, kemudian jangan keluar dari ruangan Komisi II DPR RI, dikatakan Komisi II DPR RI tidak aspiratif juga, tidak nyaman juga kita jadinya. Jadi karena itu Pak Taufiq, yang disampaikan Pak Taufiq sudah jelas, sekarang kita minta kepada Pemerintah alasannya apa yang disampaikan seperti tadi. Saya kira begitu Ketua sebelum kita tutup. Terima kasih. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Baik, saya kira hari ini kita mendengarkan dulu Pak. Silakan. PEMERINTAH (SEKJEN KEMENDAGRI RI): Mohon ijin Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Di sini kami sependapat bahwa memang belum ada sosialisasi ke daerah. Jadi kalau Pak Nanang tadi mengatakan bahwa ini hanya sepihak dari Kementerian Dalam Negeri, saya tidak sependapat, kami tidak pernah sepihak. Jadi memang belum ada sosialisasi Pak. Kalau saya tokleh saja apa adanya Pak ya. Jadi Pak Muqowam tadi mungkin pendapat ini kami sampaikan dari teman-teman daerah. Jadi memang perlu Pak sosialisasi. Jadi Pak Nanang tadi kalau tidak sepihak Pak dari Kementerian Dalam Negeri, belum ada sosialisasi Pak, jadi saya tidak mempengaruhi teman-teman daerah, karena ini kepentingan juga untuk teman-teman daerah. Nah dengan demikian kami mohon untuk dilakukan sosialisasi dan ini adalah merupakan inisiatif Dewan, sehingga kami minta dari Komisi II DPR RI ada sosialisasi kepada teman-teman di 16
daerah. Jadi tidak Kementerian Dalam Negeri mengkondisikan ini sama sekali tidak kami. Kami justru ini juga kaget karena ini disampaikan. Bapak baru mendengar dari Jawa Tengah Pak. Bapak belum mendengar dari Papua, belum mendengar dari Jawa Barat, Sulawesi Selatan, belum mendengar yang lain, ini kami sampaikan. Jadi mohon Pak Nanang, ini bukan dari Kementerian Dalam Negeri. Kami ngomong apa adanya ini. Terima kasih. KETUA RAPAT: Baik sekarang kita dengarkan yang lain. Silakan dari Papua. PEMERINTAH (SEKDA PROVINSI PAPUA): Baik, terima kasih. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya mengamati baik tadi dari Pak Ketua, sedikit khawatir Pak bahwa undang-undang ini tidak mudah, undang-undang ini rumit, dan undang-undang ini sulit Pak, Bapak mengatakan itu tadi ya dan saya juga melihat bahwa teman-teman kami juga merasa seperti itu, maka saya merasa bahwa setiap perubahan sistem ada resikonya, tidak mungkin resikonya nol, dan birokrasi 4,7 juta orang birokrasi ini motor dari penggerakkan Pemerintah Pak. Jangan sampai mesin ini rusak Pak, kalau mesin ini rusak Pemerintah akan macet Pak, dan akan terjadi apa. Artinya undang-undang ini bukan soal ada lalu kemudian tidak diimplementasi, tapi bisa menimbulkan kekacauan. Itu kami khawatirkan Pak. Bukan soal tidak bisa implementasi Pak. Saya mau komentari lagi tadi satu hal lagi, birokrasi ini perekat bangsa Pak, jangan pernah kita lupa itu. Saya sangat merasakan itu di Papua. Saat ini kita... bahwa Pemilukada ada banyak persoalan, ada perang partai, bukan lagi perang suku Pak. Banyak orang.. kami di Jayapura. Saya merasa bahwa komentar tadi... mengenai Sekda dulu dan tentang penghapusan eselon III dan eselon IV. Saya setuju dengan penjelasannya, tetapi sehingga kita pahami bahwa tugas-tugas fungsional harus difasilitasi, yang memfasilitasi ya adalah eselon III dan eselon IV yang ada di struktur Pak, bagaimana fungsional dia mau bertugas kalau dia tidak difasilitasi Pak, itu contoh Pak. Jadi tidak mungkin kita hapus Pak. Kita hapus lalu tugas-tugas fungsional bagaimana yang mau mendapat fasilitas. Kemudian saya juga melihat bahwa mungkin perlu kita sepakat bahwa kita membangun bangsa ini secara profesional. Kedua, birokrasi jangan diintervensi oleh politik. Apapun bentuknya tidak boleh intervensi, karena kalau birokrasi diintervensi, birokrasinya rusak Pak, tarik menarik, sikut menyikut dan semua itu.... sudah sulitnya bukan main, jadi saya kira itu dulu kita sepakat kita jaga dengan baik, dan saya merasa tentang Komisi Aparatur Sipil Negara ini mungkin satu... akan menjadi superbody Pak, karena ada begitu banyaknya partai di republik ini yang ada di birokrasi, bukan hanya satu dua jabatan. Jabatan di birokrasi republik terlalu banyak sehingga mungkin KASN menjadi superbody yang luar biasa Pak, Jadi mungkin kita perlu lihat dengan baik KASN ini.
17
Saya menyarankan kepada Bapak Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI yang terhormat bahwa mungkin kita katakan bahwa kita perlu reformasi birokrasi, tetapi ada tahapan yang harus kita lalui, tidak bisa sekaligus kita mengubah secara total. Mungkin tahapan mana yang kita perlu kita coba dulu, dan kita beri waktu buat dia berjalan dulu dan kita awasi, kita ubah ke langkah berikutnya. Kalau sekaligus kita ubah, ada resiko yang besar kita hadapi. Saya juga ingin menyampaikan bahwa ada hal lain yang juga tidak dilihat di dalam birokrasi yang kami hadapi adalah bahwa ada tekanan-tekanan dan adat istiadat dan budaya luar biasa kepada birokrasi, mungkin provinsi lain tidak, saya di Papua luar biasa Pak, tekanannya besar kepada birokrasi. Diskresi tidak jalan. Jadi kita di dalam mengatur seperti ini, kita hadapi Pak ada banyak sekali orang yang ada dalam birokrasi. 4,7 juta orang dan juga dampaknya kepada Pemerintah luar biasa besarnya. Jadi saran saya kepada Komisi II DPR RI, tolong kita pertimbangan rancangan itu dengan baik Pak, mungkin kita perlu konsultasi publik sebanyak mungkin, dengan seluruh komponen bangsa yang ada dulu, baru kita anggap buat dia jadi rancangan. Demikian Pak. Terima kasih.
KETUA RAPAT: Baik, karenanya kita undang Bapak Ibu sekalian kita undang ke sini, kita ingin mendengar itu, makanya kita tidak gegabah ya. Niat utamanya begini Bapak, kita ingin menghilangkan PGPS, PGPS itu Pinter Goblok Penghasilan Sama itu yang harus hapus Pak, kita harus hilangkan sebutan seperti itu, harus berubah itu tidak boleh lagil ada. Kemudian kita lihat, kita itu mengenal ada pangkat, ada eselon. Kita itu ada... saya kasih contoh jabatan eksekutif senior Pak, di satu Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu jabatan eksekutif seniornya itu paling-paling ada berapa orang, para direktur... saja. Jabatan eksekutif seniornya itu 6 orang atau 7 orang. Itu yang jadi jabatan eksekutif senior 7 orang itu Pak, bukan seluruh eselon I itu jabatan eksekutif senior bukan. Hanya 6 orang itulah yang jabatan eksekutif senior. Di Kementerian Keuangan cuma 13 orang yang jadi jabatan eksekutif seniornya itu. Jadi bukan seluruh eselon I itu jabatan eksekutif senior, bukan, makanya ini memang perlu ada penjelasan Bapak. Kalau dulu di provinsi itu jabatan eksekutif seniornya itu Sekda itu satu orang atau dua orang. Dulu kalau para Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal itu yang pemilihan Menterinya sesuai dengan kehendak Menterinya saja, kalau Menterinya tidak cocok tidak diusulkan. Kalau sekarang bukan Menteri yang mengusulkan, dibantu oleh KASN. KASN ini dibantu oleh assesment centre, makanya ini perlu sosialisasi Pak. Jadi tidak satu warna. Dulu saya Anggota TPA Pak, kadangkadang kesulitan dalam TPA itu mencari orang daerah, wah ini Jawa lagi, Jawa lagi, mana orang Medan, mana orang Papua kita cari, tidak ada masukan di situ di dalam TPA itu. Nah nantinya itu orang yang memenuhi syarat itu akan digodok oleh BKN memberikan masukan kepada, yang memberikan masukan BKN nantinya kepada KASN. KASN itu mempertimbangkan berdasarkan hasil daripada assesment centre nanti begitu maksudnya. Ada baiknya kita, saya berpikir kita harus melakukan peninjauan lapangan. Negara-negara yang menggunakan ini, Thailand, Korea, itu mempergunakan KASN ini. India itu pakai KASN ini. Finlandia memakai KASN ini. Ini bukan ciptaan yang aneh gitu, bangun tidur ah bikin KASN ah, bukan begitu. Tapi memang perlu sosialisasi.
18
Kita memang baru sosialisasi ke 4 daerah sebetulnya, karene 3 daerah, Jawa Tengah ketika itu masih ketemu dengan Beliau, ke Gorontalo dan ke NAD itu sudah ada sosialisasi, belum cukup ini. Nanti harus lebih banyak lagi sosialisasi, kita juga bermaksud setelah ini jadi undangundang, draft undang-undang, kita akan sosialisasi lagi. F-PDIP (DRA.EDDY MIHATI): Interupsi Ketua, Istilahnya bukan sosialisasi, serap aspirasi.
KETUA RAPAT: Ya serap aspirasi, supaya undang-undang ini begitu nanti mau dilaksanakan, bisa dilaksanakan... undang-undang tidak bisa dilaksanakan tidak ada gunanya, percuma, dia harus bisa memperbaiki bangsa ini. Nah KASN ini nanti dia menjadi penggerak daripada reformasi birokrasi, jadi ini menjadi penggerak ini nanti. Baik tadi dari, dari Jawa Barat ada? Cukup? Oh sudah tertulis. PEMERINTAH (SEKJEN KEMENDAGRI RI): Dari Jawa Barat menyampaikan tertulis Pak, sedang kami copy. KETUA RAPAT: Oke, baik terima kasih. Silakan. F-PG (IR. BASUKI TJAHAYA PURNAMA, MM): Ketua, Saya kira kita perlu mendengarkan dari pihak birokrat ini tentang pemikiran bahwa untuk melakukan sebuah reformasi yang kita harapkan reformasi birokrasi, itu cukup dengan melakukan revisi atas Undang-Undang No.43 tahun 1999. Nah kita ingin tahu walaupun kita merasa kan pihak DPR merasa bahwa dengan merevisi undang-undang ini... hukum kan itu yang ada, yang kita lakukan. Saya kira pada forum ini sudah kebetulan Bapak-Bapak sudah hadir di sini, ada baiknya kami mendengarkan pikiran Bapak itu apa kira-kira Pak Ketua, sehingga merasa reformasi birokrasi ini bisa dilaksanakan dengan baik hanya dengan merevisi Undang-Undang ini, karena pihak DPR merasa tidak cukup, makanya mesti ada undang-undang yang baru. Nah ini yang mesti kita cari titik temunya dulu. Kalau tidak, kami akan pasti paksakan, kalau kita bicara politik kita akan keluarkan undang-undang ini, Bapak suka dan suka kan jadi konyol gitu kan. Nah kita dengarkan dulu. Terima kasih Ketua. 19
PEMERINTAH (KEPALA BKD SULAWESI SELATAN): Terima kasih Bapak Pimpinan. Mohon ijin Ibu Sekretaris. Cuma sedikit tanggapan Pak. Kalau Bapak mau memaksakan aturan yang ada itu, kelihatannya akan terjadi. F-PG (IR. BASUKI TJAHAYA PURNAMA, MM): Maaf Bu, Maksudnya Ibu jangan mengambil potongan kalimat saya terakhir, Ibu harus dengar, saya justru tidak mau memaksakan, makanya saya mau minta Ibu sampaikan. Ibu jangan mengambil potongan maksanya itu Bu, jangan ngomong itu Bu. Posisinya ini oke kan kami mau tampung, kan tidak enak kasarnya. Saya hanya mau sampaikan jangan terjadi, kita tidak mau terjadi. Kami mengundang Ibu datang dalam rangka mau mendengar Bu, jadi jangan tuntut saya mau maksakan itu, jangan salah Bu, justru saya ingin dengarkan Ibu, mau bela Ibu begitu. PEMERINTAH (KEPALA BKD SULAWESI SELATAN): Oke Pak oke, Jadi begini Pak, kami dari Sulawesi Selatan, sebelum kami ke sini, maaf Pak, jadi kami dari Sulsel, di Sulsel itu ada 24 kabupaten kota sudah difasilitasi oleh Pak Sekda, membicarakan tentang Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini, dan seluruh kabupaten kota kelihatannya meminta untuk perlu ditinjau ulang dengan berbagai macam alasan, dengan alasan bahwa ada KASN yang melibatkan tokoh akademisi, tokoh masyarakat, kemudian wakil daripada Aparatur Sipil Negara sendiri, nah itu Pak. Kalau kita berpikir dari kabupaten kota, bukan saya Pak, saya hanya penyambung lidah dari teman-teman di kabupaten kota menyatakan bahwa kalau KASN yang berfungsi untuk jabatan eksekutif senior, sedangkan mereka itu hanya beberapa orang yang akan mengurusi 33 provinsi dan 397 kabupaten kota, mana mungkin Pak dengan tugas dan fungsinya yang demikian besar. Kemudian yang kedua Pak, di sini tadi mengatakan jangan bicara substansi, tapi bagaimanapun juga saya harus berbicara ke substansi Pak, karena substansi daripada KASN juga membagi Pegawai Negeri Sipil dan PTT Pemerintah. Nah PTT Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil kalau kita baca-baca lanjut itu tidak ada perbedaannya Pak, bedanya mereka hanya yang satu tidak punya NIP, yang satu juga tidak dapat pensiun, hanya itu bedanya. Mengapa kita harus menerima lagi PTT, mengapa bukan kita pakai zero growth saja Pak. Kemudian disampaikan lagi di dalam di sini Pak, dikatakan bahwa batas usia pensiun adalah 58 tahun, dan sebagian teman-teman mengatakan senang karena 58 tahun, tapi kalau kita membaca aturan penutup, ketentuan penutup dikatakan bahwa usia pensiun 58 tahun bagi yang terangkat 1 Januari 2013, berarti itu akan berlaku nanti pada 30 tahun kemudian Pak. Dengan itu, sehingga kita evaluasi kembali, sehingga kita menyatakan bahwa kita tidak menolak Pak, cuma bentuknya revisi dari pada Undang-Undang No.43 tahun 1999. Kita tidak menolak. Reformasi birokrasi kita sambut kita terima, kita mau dapatkan aparatur yang profesional oke Pak. Terima kasih Pak.
20
F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO): Interupsi Pak Ketua, Jadi seperti yang saya usul tadi, silakan saran dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu terhadap draft Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tadi disampaikan secara tertulis, nanti Panitia Kerja dari DPR dan Pemerintah akan membahasnya. Maka dari itu saya dari awal sudah curiga, kalau ini kita lanjutkan Pak tidak akan rampung persoalannya. Kita ibaratnya sudah berjalan hampir kepada tujuan, terus kemudian ada pihak yang kemudian baru dari awal baru mulai, tidak terbawa ini, tidak terbawa, tertinggal nanti. Jadi silakan dikasih masukan, kami masih terbuka masukan yang sifatnya tertulis, itu saja Pak. Oleh sebab itu, kalau masih ada yang mau menyampaikan silakan sampaikan, dan kami akan tampung dan terima, kami tidak akan debat di forum yang ini. Saya minta kawan-kawan tidak usah mendebatnya. Terima kasih. KETUA RAPAT: Yang 2013 itu Bu saya cuma jelaskan saja, tidak debat Pak, saya luruskan saja, itu untuk waktu pembayaran pensiun, dibayarkan nanti pada 2013, bukan mulainya pensiun bukan ya, pembayaran. Ada cut off itu daripada Pay As You Go menuju kepada fully funded itu dimulai 2013, tidak mendadak, tidak mungkin mendadak, ini saja masih mempersiapkan itu maksudnya. Nah kemudian supaya jelas juga, PTT dan pegawai negeri, supaya jelas juga ini Bu, PTT itu bedanya ada lagi, dia dikontrak dan dia berlaku 1 tahun bisa diperpanjang, kalau dia habis, habis kontraknya. Dia hanya kontrak tapi dengan catatan daerah tidak boleh mengangkat honorer. Selama ini daerah mengangkat honorer, itu yang tidak boleh. Nah itu penjelasannya seperti itu. Ada pendapat lain lagi, saya tidak boleh ngomong lama-lama oleh Pak Gamari.
PEMERINTAH (SEKJEN KEMENDAGRI RI): Mohon ijin Pak Ketua, tambah sedikit saja mohon ijin. Jadi ini tadi yang disampaikan Ibu Adi Murni dari Sulawesi Selatan, ini mungkin di sini salah ketik Pak, jadi ini memang ada kata-kata di ketentuan penutup Pasal 125, itu ketentuan mengenai pensiun sebagaimana Pasal 88 ini kami lihat Pak, Pasal 88-nya “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat sejak Januari 2013”. Ini kalimatnya memang keliru. Yang diangkat sejak Januari 2013. Ini Pak, ini Pasal 125. KETUA RAPAT: Kita lihat Pasal 88, Pasla 88 itu merujuk tentang pembayaran pensiun. Pasal 88-nya itu adalah merujuk mengenai pensiun, saya kira oke? Salah-salah sedikit biasalah. Ada lagi pendapat dari daerah ada lagi pendapat? Silakan.
21
PEMERINTAH (SEKDA KOTA PROVINSI JATENG): Terima kasih. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Satu hal yang sebenarnya kami merasa bangga, ketika reformasi ini sudah bergulir, Alhamdulillaah dari selangkah demi selangkah Pemerintah di daerah itu menuju pada satu tingkat kemasyarakatan yang lebih bagus. Ada satu sisi yang sebenarnya perlu mendapatkan pencermatan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau dari ulangi, maksud kami, kami sampaikan pada Dewan, karena kami masyarakat birokrasi yang titip aspirasi kepada Bapak. Pertama, bahwa andaikata ini betul-betul dilaksanakan, ini mohon tidak terburu-buru. Ini rumet, ruwet, rumit, jelimet..., dengan adanya Bupati ini pemilihan langsung dari Partai Politik, ini pun di daerah juga sudah cukup betul-betul harus kuat menjaga keakraban diantara eksekutif. Tekanan-tekanan itu luar biasa banyak. Makanya kok di sini langsung ada nun sewu Pak ini, di Anggota KASN, ada tokoh masyarakat, tidak usah begini saja sudah... begitu segini, itu betul Pak, dan ancaman yang diapa, bahkan yang namanya Kyai, tokoh masyarakat di sana itu sebagai panutan, karena misalnya tidak mau ya gagal kita di pelaksanaan pembangunan. Jadi kalau sebuah sistem ini yang ini eksekutif dicampuri dengan yang lain-lain jadi sistem itu rusak. Kalau sistem mata didasarkan fungsi kaki, ya berarti bentuk manusia itu rusak. Oh ya ini eksekutif sudah eksekutif, akademisi sudahlah tidak usah ikut-ikut di sini, eksekutif saja semua. Apalagi yang dia Aparatur Sipil Negara, Sekda itu merangkak dari tukang bikin amplop pada saat itu saya, saya mulai pada saat itu juga bikin amplop, bikin macam-macam, prestasi, dedikasi, loyalitas, selama 20 sampai 25 tahun.. tadi Sekda itu baru mencapai itu, lah ini kok mau ditawartawar. Kalau misalnya dari BUMD monggo silakan... Kemudian yang kedua, ya memang betul, artinya begini, fokuslah, yang tahu persis. Nah kebetulan kami itu sebagai Baperzakat, saya melibatkan beberapa kekuatan, apakah orang ini baik betul dan sebagainya. Sekarang kan masyarakat di bawah itu begitu terbuka sekali, informasi begitu cepat, virus sedikit... facebook itu wah, saya itu pernah dipanggil sebagai saksi saja, wah... dengan semuanya. Sekarang itu tidak pernah main-main yang namanya eksekutif toh berbuat yang tidak-tidak. Perda sudah tidak ada Pak, itu betul, makanya kalau jaman dulu..., oh tidak ada sekarang, Sekda tidak bisa seperti itu, harus hati-hati. Tidak ada yang namanya kecuali harus urunan saja sulit Pak. Makanya itu tolonglah dalam hal ini mohon KASN ditinjau kembali. Kemudian kami berharap mbo sekarang ini kami titip aspirasi bagaimana sekarang ini usia pensiun kapan segera ditetapkan yang seperti itu, bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Kemudian mengenai masalah pendisiplinan, upaya untuk meningkatkan pelayanan terus selalu digenjot. Jadi bukanlah yang masalah-masalah yang kecil, coba yang mengakar seperti ini ya baru... nanti Pak. Oleh sebab itu, tolong mohon betul-betul dikaji, diresapi karena saya yang berada di daerah itu, Bapak di pusat, tidak langsung menghadapi para demonstran demo dan sebagainya, sehingga betul-betul oh itu urusan eksekutif. Eksekutiflah di situ. Wong Bupati yang dari Partai Politik saja kadangkadang ini anu ini anu begitu seperti itu. Ya saya yang jadi tekanan nanti, begitu ada seperti itu wah suara di masyarakat demo, surat, sura kaleng, apalagi sekarang Kejaksaan begitu terbuka, nanti saya dipanggil Kejaksaan. Terima kasih Pak sekedar informasi tambahan. Terima kasih.
22
KETUA RAPAT: Terima kasih. Dalam bahasa Jawa, saya Orang Kalimantan Pak, ono bener ono pener, iki kudu bener, neng kudu bener juga. Kita kadang-kadang berhadapan dengan banyak orang. Monggo dibuat... secara lengkap dipenggalih...opo iki undang-undang ini merusak apakah memperbaiki, dipelajari dengan dalam baru diberikan pendapat. Saya tidak mengatakan berapa, tapi kita menghadapi banyak hal. Kalau kita mau reformasi birokrasi, contoh misalnya ini saya harus saya ini, banyak orang yang tahu tugas pokoknya tahu, fungsinya tahu, wewenangnya tahu, saya mohon maaf sedikit sekali yang tahu peranannya. Barangkali Bapak Ibu tidak bisa menerima ini. Saya beri contoh, saya menyaksikan sendiri di sebuah pengadilan, saya berkali-kali mengupas Sekda Jawa Tengah sudah mendengar cerita ini. Sepasang suami isteri menangis sejadi-jadinya karena anaknya divonis hukuman 8 tahun setelah masuk setengah tahun penjara karena membunuh dan narkoba. Hakim tanya kepada anak itu, “Saudara terima hukuman itu?” “Saya terima Pak, saya tidak dendam, saya ikhlas, saya ridho, saya rela... saya menangkap saya Pak, saya tidak dendam pada Pak Polisi yang menangkap saya Pak, tapi saya dendam kepada dua mahluk itu, yaitu ayah dan Ibu saya, karena mereka hanya mementingkan sendiri, hanya bertengkar tiap hari, tidak ada kedamaian di rumah kami, tidak pernah ada sholat jamaah di rumah kami, saya harus tebus dengan 8,5 tahun penjara”, kenapa ayah ibunya tidak menjalankan peran. Pak, kalau Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman menjalankan peranannya kosong penjara itu Pak. Kalau menjalankan peran menangkap itu bukan peran itu wewenang Pak. Peranannya adalah membuat masyarakat negeri ini menjadi masyarakat yang low... citizen. Pak, kalau guru-guru menjalankan peranannya Pak, ora ono tawuran Pak. Kalau semua pihak menjalankan peranannya, padahal dengan pasti tahu persis, peranan inilah yang dituntut di yaumil mahsyar nanti, peranan, bukan tanggung jawab wewenang bukan Pak. Tolong dilihat lebih dalam sekali. Ampun namung kulitane jerone, jeroane piye, jadi ya...ini hal ini harus kita pelajari betul. Saya mengajak para ahli karena itu saya mengatakan mari kita tinjau ke negara-negara yang menggunakan KASN ini, mengapa Undang-Undang No.43 ada undang-undang ini, di dalam Undang-Undang No.43 sudah ada itu, cuma tidak dilaksanakan, karena itu dalam praktek hidup kita pernah Pegawai Negeri Sipil ini menjadi multi partai pernah Pak, 1945 sampai 1965 itu multi partai. 1965-1998 mono loyalitas... ini latar belakang pemikiran undang-undang ini. Nanti kita saya kira seperti itu, nanti kita berikan bahan-bahannya, pelajari dengan lengkap, kemudian kita berikan masukan-masukan, seperti saya katakan kita terima masukan-masukan karena itu kita adakan dengar pendapat seperti ini. Tidak langsung kita putuskan. Saya membuat Undang-Undang Pelayanan Publik, punya pikiran di sini, orang masuk Akademi Angkatan Darat, bisa jadi Danramil, bisa jadi Dandim, bisa jadi Danrem, bisa jadi Pangdam, bisa jadi Panglima, tapi orang masuk IPDN bagusnya Sekda. Itupun kalau pinter-pinter sama Gubernurnya, kalau tidak... Dalam undang-undang ini Pembina Kepegawaian adalah Sekda ini banyak protes, dari para Bupati protes, banyak Bupati protes. Kok Sekda harusnya Bupati sebagai Pembina Kepegawaian, bayangkan. Ada setiap tahun ada rotasi terus, rotasi ini tidak ada hasilnya, hasilnya apa yang ngerti kalianlah. Perahu sana perahu, bendera taro di muka, tahu sama tahu rahasia jangan dibuka. Allahuakbar, karena itu kita perlu pembaharuan, tapi juga tidak gegabah kita seperti juga kata Bapak-Bapak tadi. Kita ingin dengarkan aspirasi. Saya ingin ini dibahas di Pemerintah lagi bersama-sama, yang mantap.
23
Boleh, kalau begitu kita tidak perlu undang-undang ini, kita kembalikan Undang-Undang No.43 saja, sudah enak Undang-Undang No.43 kok... apa begitu? Kami kira tidak, tidak maju, mandek kita. saya berpikir satu hari, ada jabatan Wamen, jadi, ada masalah di sini kan. Satu hari besoknya ingin ada jabatan Wakil Bupati karir pegawai negeri. Wakil Gubernur karir pegawai negeri, kenapa kita tidak berpikir maju seperti itu? Gubernur ini bisa gonta ganti tapi sistemnya kan jalan. Sistem akan jalan, undang-undang ini maunya arahnya ke sana. Jadi mohon nanti kita bahas lagi, saya kira sudah cukup ya? Oke saya kira kalau tidak ada lagi saya bisa akhiri rapat sore hari ini, mohon di Panitia Kerja ada lagi, terarah sudah. Kalau ada masukan-masukan lagi boleh silakan. Masih ada yang mau bicara? Silakan Pak.
ASISTEN 3 PROVINSI JAMBI: Terima kasih Bapak Pimpinan Panitia Kerja dan semua Anggota Komisi II DPR RI. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan kami bisa diundang ke gedung yang sangat baik ini, karena menentukan kebijakan-kebijakan untuk pelaksanaan pembangunan Bapak Pimpinan. Mudah-mudahan kami bisa diterima juga aspirasinya, karena pada prinsipnya yang akan kita bahas ini adalah menyangkut hajat orang banyak. Ada 4,7 juta Pegawai Negeri Sipil yang sudah ada di republik yang kita cintai ini. Pada prinsipnya yang pertama adalah undang-undang yang akan kita bentuk nanti itu lebih baik dari yang lalu Bapak Pimpinan. Yang kedua, Bapak juga sudah mengatakan sangat aplikatif bisa dilaksanakan ke atas, ke bawah dan ke samping. Yang ketiga, tidak akan pernah merugikan bagi kepentingan pihak-pihak tertentu. Yang ke empat tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada yang sudah dibuat, tidak diskriminatif, dalam arti kata Pegawai Negeri Sipil ada batasnya, ada indikator apa itu Pegawai Negeri Sipil, seperti Kejaksaan misalnya. Kejaksaan itu aparatur yang TNI tidak, Polri tidak, Pegawai Negeri Sipil ya katanya, tapi mereka juga sudah diatur dengan ketentuan tertentu dalam hal masa pensiun dan tugas-tugasnya yang berbeda. Nah satu hal yang mungkin Bapak Pimpinan sampaikan tadi, ini adalah satu contoh yang tidak general Pak PGPS Pak, tidak semua pegawai itu PGPS Pak, Pintar Goblok Pendapatan Sama, itu tidak demikian Pak. Memang ada itu memang ada dan sebagai contoh yang Bapak Pimpinan sampaikan tadi di dalam pengadilan, anaknya sangat protes kepada kedua orangtuanya, itu perannya bukan peran sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Beliau, tetapi peran sebagai orang tua Pimpinan. Nah, mari kita cermati, kami dari Provinsi Jambi Pak, itu sekarang ini sering menghadapi demo-demo, demonstrasi mengenai lahan, mengenai pertambangan, mengenai kebijakan juga, itu yang selalu diminta adalah pembantunya Pak Gubernur yang membidangi hal itu. Kalau tentang kepegawaian Asisten III harus maju Pak. Nah kalau lagi Asisten III-nya tidak di tempat, tentu harus bantuan, mereka minta pendapat Asisten III bagaimana. Dari jauh saya bisa mengendalikan demo Pak Pimpinan. Asisten III harus memberikan petunjuk kepada bawahannya yang berkaitan dengan kepegawaian, itu salah satu contoh. Mungkin Bapak Ibu yang ada di Dewan ini Komisi II DPR RI dapat secara bijak nanti menerima atau membahas bahwa masyarakat itu bermacam-macam Pak. 24
Jangan ada Mesuji berikut, jangan ada daerah-daerah yang bergolak. Saya ingat kata-kata Bapak Presiden RI di Jatinangor Pak, “Politik boleh berubah, sekali lima tahun tergantung yang memilihnya masyarakat, tapi birokrat adalah permanen secara profesional”, mungkin demikian Pak Pimpinan, masukan dari kami dari Jambi untuk mendukung kita membahas ini undang-undang yang lebih sempurna. Terima kasih. Wassalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.
KETUA RAPAT: Saya rasa cukup ya. Pak Tasdik silakan. PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI): Baik. Bapak Pimpinan dan Anggota Panitia Kerja Komisi II DPR RI yang kami hormati. Kalau kita ikuti pandangan-pandangan yang hari ini kita peroleh, terutama dari temanteman dari daerah, yang mewakili provinsi dan kabupaten kota, banyak hal yang memang harus kita catat Pak. Tapi secara garis besar saya sangat menggarisbawahi usulan dari Pak Gamari tadi Pak, nampaknya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini memang kita sadar betul bahwa ini adalah pekerjaan yang cukup besar di dalamnya mengandung pemikiran-pemikiran yang besar pula, pemikiran-pemikiran yang medasar juga dan ini menyangkut kepentingan berbagai pihak dan berdampak kepada perubahan-perubahan sistem yang sedemikian lama sudah berlaku, jadi ini memang suatu pekerjaan yang memang tidak gampang. Oleh karena itu, barangkali kalau nanti proses pemahaman kita terhadap konsep ini barangkali sudah kita lakukan dengan seksama, dalam arti ada kesempatan yang cukup untuk mempelajari pemikiran-pemikiran mendasar dari undang-undang ini, maka barangkali persepsi kita tentang perubahan ini barangkali juga nanti akan sama dan saya yakin selama memang kami semangatnya adalah untuk perbaikan bangsa ini, perbaikan aparatur ini, insyaAllah nanti kita akan ketemu dalam satu titik yang sama, tapi memang ini memerlukan satu proses, waktu, kesabaran, ketelitian, kecermatan dan juga lain-lain. Oleh karena itu Bapak Pimpinan, kami mohon target waktu untuk sampai undang-undang ditetapkan seperti yang pernah kita bahas, barangkali perlu ditinjau lagi, karena nampaknya ini ada hal-hal yang perlu penyesuaian-penyesuaian dan secara kebetulan juga Bapak, bahwa kami, walaupun kami yang ditugaskan oleh Bapak Presiden mewakili Pemerintah yaitu Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan juga Kementerian Hukum dan HAM secara bersama-sama belum ada kesempatan melaporkan mengenai ini Pak, konsepsi mengenai Rancangan Undang-Undang. Kami sudah mohon waktu pada Bapak Presiden untuk menyampaikan ini, namun sampai hari ini kami belum dapat kesempatan dan kemarin kami sudah diingatkan juga oleh Bapak Menteri Sekretaris Negara supaya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi segera menyiapkan dan berkonsultasi dengan Sekretaris Kabinet untuk mengatur masalah waktunya untuk memberikan informasi yang secara menyeluruh komprehensif mengenai konsep Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. 25
Oleh karena itu, sekali lagi kami mohon barangkali juga tadi usulan Pak Gamari sangat simpatik pada teman-teman khususnya yang datang pada hari ini bisa diberikan satu draft, syukur lengkap dengan naskah akademiknya, supaya bisa dipelajari dengan tenang, sehingga konsepsi secara menyeluruh bisa dipahami, sehingga nanti pada kesempatan lain kita bisa berdiskusi yang lebih mendalam lagi secara komprehensif. Demikian Pimpinan, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan kami dari sisi Pemerintah, nah mudah-mudahan pembahasan kita ke depan tentu akan lebih maju lagi. Terima kasih. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh. KETUA RAPAT: Wa'alaikumsalam Warrahmatullaahi Wabarakatuh. Mohon dicatat ini, ada website di situ naskah akademiknya ada, naskah lengkapnya ada, yaitu www.dpr.go.id ya, cari Komisi II DPR RI. Saya kira di situ ada, jadi bisa membaca naskah akademik apa yang dimaksud dengan jabatan eksekutif senior itu, siapa saja di situ. Betul kata Pak Tasdik ini barang rumit sekali, mengubah sesuatu yang sudah sekian puluh tahun kita modelnya begitu, tiba-tiba model baru, ini sulit, kami sadari betul itu, tapi kita harus berbuat itu, kita pelajari karena itu sosialisasi kesabaran-kesabaran. Saya kira cukup? Saya kira kita, tanggal 8, bukan rapat lagi besok, saya tunda rapatnya, tanggal 8 baru kita rapat Panitia Kerja sampai kita membahas masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian, tentu kami mengucapkan terima kasih karena itu masukan yang. PEMERINTAH (SESTAMA KEMENPAN RB RI): Interupsi Bapak Pimpinan. Kebetulan tanggal 8-9 kami Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ada acara yang melibatkan seluruh pegawai Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
KETUA RAPAT: Kalau tidak nanti kita susulkan tanggalnya.
F-PKS (H.M. GAMARI SUTRISNO): Pak Ketua, Kita juga kalau tidak salah sudah diagendakan tanggal 4 itu ada fit and profer test untuk calon Anggota KPU kurang lebih 1 minggu Pak. Jadi kalau tanggal 8 mungkin tidak bisa itu.
26
KETUA RAPAT: Oke nanti kita agendakan ulang saja. Baik, terima kasih, saya kira saya terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu dari daerah, mudah-mudahan sekilas pendek ini ada memberikan penayangan sedikit tentang Aparatur Sipil Negara ini, renungkan, tolong diberikan masukan, karena ini untuk kepentingan kita bersama. Saya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillaahirobbil'alamiin. Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakatuh.
(RAPAT DITUTUP) Jakarta, 29 Februari 2012 a.n. Ketua Rapat Sekretaris
ARINI WIJAYANTI, SH.,MH. 19710518 199803 2 010
27
